Air PDAM Macet, Warga Sememi Cuci Pakaian Pakai Air Selokan

KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Emak-emak yang berada kawasan Jalan Sememi Jaya IX B RT 11 RW 01, Kelurahan Sememi, Kecamatan Benowo terpaksa mencuci pakaian dengan mengunakan air yang mengalir dari selokan atau gorong-gorong. Kegiatan itu merupakan bentuk protes keras akibat air PDAM tak kunjung mengalir lancar.

Sebagian warga dengan membawa ember, baju kotor dan deterjen, mereka mengambil air dari gorong-gorong untuk digunakan mencuci pakaian.

Salah satu warga bernama Ita Safitiri (50) mengaku jika air PDAM tak kunjung menyala lancar, dampaknya aktivitas warga seperti mencuci, mandi dan minum menjadi terganggu.

" Yang namanya air mati, ya kita mencuci mengunakan air dari gorong-gorong, air juga buat kebutuhan macem-macam seperti mencuci piring yang penting buat minum tidak," kata Ita Safitri di Sememi, Benowo, Kamis (28/2).

Ita pun mengaku terpaksa mengunakan air dari gorong untuk mencuci pakaian, sebab setiap kali ia mencuci harus mengunakan membeli air galon isi ulang.

" Kita terpaksa mememakai air ini, karena biasanya harus beli Rp 4 ribu pergalonnya," ujar Ita Safitri.

Hal yang sama juga dirasakan oleh Sukarti (52), ia mengaku harus beli air bersf)ih setiap kali untuk melakukan aktivitas mencuci, mandi. Namun meski saat ini air keluar tidak lancar dan sering mati, ia harus tetep bayar mahal perbulannya.

" Satu bulan tetap bayar rutin. Mahal bisa sampai Rp 100 ribu sampai Rp 127 ribu, padahal air keluarnya tidak lancar dan sering mati," ungkap Sunarti.

Sedangkan Ketua RT 11 RW 01 Surya Sakti Kelurahan Sememi, Kecamatan Benowo mengaku warganya sering mengelu dengan sikap dari PDAM Surya Sembada Surabaya. Sebab meski sudah melaporkan namun hanya dijanjikan saja.

" Kita sudah pernah melaporkan kejadian ini dua bulan lalu, tapi hanya di jawab akan diperbaiki. Tapi hingga kini kembali tidak lancar dan sering mati. Bahkan airnya pernah keluar berwarna hitam," pungkasnya. (ar

Read More

Komandan Kodiklatal Terima Kunjungan Kerja Dirlat Bakamla

KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Komandan Komando Pembinaan Doktrin Pendidikan dan Latihan TNI Angkatan Laut (Dankodiklatal) Laksda TNI Dedy Yulianto, secara resmi menerima kunjungan kerja Direktur Latihan (Dirlat) Badan Kemanan Laut (Bakamla) Laksamana Pertama Bakamla Yeheskiel Katiandagho, S.E.M.M di Ruang Auditorium Gedung Ki Hadjar Dewantara, Kesatrian Bumimoro Kodiklatal.

Saat menerima kunjungan resmi Dirlat Badan Kemanan Laut (Bakamla) tersebut Komandan Kodiklatal didampingi pejabat Utama Kodiklatal diantaranya Wadan Kodiklatal Laksma TNI Sugeng Ing Kaweruh, S.E., M.M. Direktur Umum (Dirum) Kodiklatal, Direktur Doktrin Kodiklatal dan Paban II Ditdiklat. Sementara selain Dirlat Bakamla turut hadir Kasubdit penyelenggara Latihan Bakamla dan Kasubdit Rencana Latihan Bakamla.

Dalam kesempatan tersebut Dirlat Badan Kemanan Laut (Bakamla) Laksamana Pertama Bakamla Yeheskiel Katiandagho, S.E.M.M menyampaikan bahwa maksud kedatangan ke Kodiklatal tersebut selain silaturohmi juga membicarakan pentingnya peningkatan kerja sama guna meningkatkan profesionalisme masing masing perngawak organisasi agar dalam menjaga wilayah teritorial laut bisa lebih optimal.

Menurutnya kerjasama tersebut adalah pemakaian fasilitas pendidikan, sarana dan sarana latihan yang dimiliki Kodiklatal untuk para anggota personil Bakamla agar lebih profesional dalam mengawaki organisasi Bakamla. Lebih lanjut disampaikan Kodiklatal adalah lembaga pendidikan TNI AL yang mencetak prajurit matra laut sebelum mengawaki organisasi. Begitu juga para personil Bakamla sebelum mengawaki organisasi akan mengikuti Pendididikan dan latihan yang diselenggarakan Direktorat Latihan Bakamla.

Sementara itu Komandan Kodiklatal Laksda TNI Dedy Yulianto menyambut baik kunjungan kerja Direktur Latihan (Dirlat) Badan Kemanan Laut (Bakamla), menurutnya sebagai organasasi yang membidangi laut peningkatan kemampuan pengawak organisasi sangat diperlukan. Demi kemajuan organisasi kedua belah pihak, penggunaan fasilitas pendidikan yang berada di  Kodiklatal siap mebantu dan siap mendukung. (arf)

Read More

P3T Desak Pemkot Surabaya Reviralisasi Pasar Tunjungan

KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Perkumpulan Pedagang Pasar Tunjungan (P3T) mendesak kepada Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya untuk segera merevitalisasi pasar Tunjungan. Pasalnya kondisi pasar legenda saat ini sudah sangat memprihatinkan.

" Revitalisasi ini sangat mendesak agar para pedagang bisa berjualan dengan kondisi gedung yang nyaman." ujar Wakil Ketua P3T, Jalil Hakim usai melakukan pertemuan dengan jajaran direksi PD Pasar Surya, kamis (28/2).

Desakan yang dilakukan P3T ini lantaran hingga saat ini lanjut Jalil, tidak adanya kepastian revitalisasi. Padahal saat ini sudah menginjak tahun 2019. Nah jika skema pendanaannya memakai APBD berarti revitalisasi menggunakan APBD tahun 2020.

" Itu artinya revitalisasi masih lama, ini sangat disayangkan para pedagang." ungkapnya.

Untuk itu kata Jalil, pihak pedagang tak mau tahu soal itu, yang jelas para pedagang hanya menuntut janji agar Pemkot untuk segera merevitalisasi pasar Tunjungan.

" Terserah anggarannya pembangunannya dari mana. Apakah dari APBD atau kalau Pemkot tidak mampu, gandeng aja pihak ketiga dengan Build Operate and Transfer (BOT)." pungkasnya.

Seperti yang diketahui, Pasar Tunjungan Surabaya terletak di antara jalan Tunjungan dan jalan Embong Malang berseberangan persis dengan Tunjungan Plaza Surabaya.

Pemkot melalui PD Pasar Surya berencana akan merevitalisasi pasar tersebut beberapa tahun yang lalu dengan Anggaran dari APBD kota Surabaya senilai Rp 10 miliar.

Sayangnya hingga saat ini janji manis tersebut belum terealisasikan. (arf)

Read More

Akuntansi Lanal Tegal Jalin Kerjama dengan PT Bank Mandiri Tegal AR Hakim

KABARPROGRESIF.COM : (Tegal) Komandan Pangkalan TNI AL (Lanal) Tegal, Lantamal V melalui  Akuntasi Lanal Tegal melaksanakan  Penandatanganan Perjanjian Kerjasama dengan PT. Bank Mandiri (Persero)  Tbk. - KC Tegal AR Hakim, tentang Pengelolaan Dana Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (APBN) Satker Lanal Tegal  di ruang Sekretariat Jl.Proklamasi no.1, Kamis  (28/2).

Penandatangan ini dilakukan  pejabat Akuntansi Lanal Tegal Kapten Laut (S) Yoshep Maryanto dengan Pejabat PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. KC. Tegal AR Hakim C. Emma Sumaryani yang disaksikan oleh Komandan Lanal Tegal Letkol Laut (P) Agus Haryanto, SE., M.Tr.Hanla.,MM.

Komandan Lanal Tegal mengatakan bahwa Perjanjian ini adalah penyediaan jasa layanan perbankan guna mengelola administrasi keuangan, menyalurkan Dana APBN yang dilaksanakan oleh pihak PT Bank Mandiri cabang Tegal, dengan tetap berpedoman pada ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Maksud dari PKS ini lanjutnya, adalah untuk memberikan pedoman para pihak, dalam rangka melaksanakan Hak dan Kewajiban yang ditentukan/disepakati dalam perjanjian tersebut.

Sedangkan tujuannya adalah  untuk mendapatkan kesamaan pola sikap dan pola tindak antara kedua belah pihak dalam penyediaan jasa pengelolaan Dana APBN Lanal Tegal. (arf)

Read More

Kasus Jasmas, Ini Pasal Yang Menjerat Agus Setiawan Tjong

KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Pelimpahan tahap II (berkas dan tersangka) Agus Setiawan Tjong oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) Tanjung Perak bakal menjadi was-was bagi siapa saja yang terlibat pada kasus dugaan korupsi dana hibah dalam bentuk jaring aspirasi masyarakat (Jasmas) tahun 2016 yang merugikan negara sebesar Rp. 5 Miliar.

Pasalnya saat ini Korps Adhyaksa di jalan Kemayoran Baru No 1 Surabaya ini telah menyiapkan beberapa pasal yang disangkakan terhadap Direktur PT Cahaya Sang Surya Dwi Sejati (CSSDS) itu.

Dalam dakwaannya nanti menurut Kasi Pidsus Kejari Tanjung Perak, Dimaz Atmadi, tersangka Agus Setiawan Tjong telah melanggar primair pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 ayat (1) Undang Undang RI No 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang RI Nomer 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang Undang RI No 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP Subsidair pasal 3 jo pasal 18 ayat (1) Undang Undang RI No 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang RI Nomer 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang Undang RI Nomer 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1KUHP.

Nah munculnya pasal yang menjerat Agus Setiawan Tjong ini, lanjut Dimaz, secara otomatis juga akan menyeret beberapa orang yang diduga mengetahui akan terjadinya korupsi tersebut tak terkecuali beberapa anggota parlemen Yos Sudarso.

" Lah dewan kan sebagai saksi dalam perkara ASJ (Agus Setiawan Tjong)." jelas Dimaz, rabu (27/2).

Hal yang sama juga dikatakan Kasi Intel Kejari Tanjung Perak, Lingga Nuarie. Namun Lingga enggan menjelaskannya. Ia lebih memilih mengedepankan azas praduga tak bersalah.

" Untuk itu, kita lihat saja dipersidangan." pungkasnya.

Seperti diketahui dalam kasus ini tak hanya para ketua RT, RW dan LPMK serta anak buah dari Agua Setiawan Tjong yang dimintai keterangan oleh penyidik Pidsus Kejari Tanjung Perak.

Namun sejumlah anggota DPRD dan beberapa Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya pun juga diperiksa.

Dari catatan ada enam legislator Yos Sudarso berasal dari bendera partai  politik yang berbeda, yakni dari Partai Hanura, Golkar, PAN, Demokrat dan Gerindra.

Anggota DPRD Kota Surabaya yang diperiksa pertama adalah Sugito dari Partai Hanura. Sugito diperiksa sebagai saksi pada Rabu ,11 Juli 2018.

Selanjutnya, Binti Rohman diperiksa diurutkan ke 2. Politisi dari Partai Golkar ini memberikan keterangan sebagai saksi pada 31 Juli 2018.

Pemeriksaan lanjutan pun kembali dilakukan penyidik yang mengerucut ke petinggi DPRD Kota Surabaya yakni Dermawan. Wakil Ketua DPRD asal Partai Gerindra ini diperiksa pada Rabu, 1 Agustus 2018.

Dipemeriksaan ke 4 adalah Saiful Aidy, Politisi PAN,yang diperiksa pada Kamis, 2 Agustus 2018.

Sementara Dini Rinjani, Legislator Partai Demokrat ini diperiksa diurutkan ke 5 pada Jum'at, 2 Agustus 2018.

Sedangkan diurutan yang terakhir yakni urutan ke 6, penyidik kembali memeriksa petinggi DPRD Kota Surabaya lainnya, yakni Ratih Retnowati. Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya dari Partai Demokrat ini diperiksa pada Senin, 6 Agustus 2018.

Dari informasi yang dihimpun, program Jasmas ini merupakan produk dari sejumlah oknum DPRD kota Surabaya yang telah diperiksa penyidik. Tanpa peran ke enam sang legislator itu, program  Jasmas dalam bentuk pengadaan ini tidak akan terjadi.

Untuk diketahui, Penanganan kasus korupsi Jasmas ini ditingkatkan ke penyidikan berdasarkan surat perintah yang ditanda tangani Kajari Tanjung Perak, Rachmad Supriady, SH  MH, dengan Nomor Print-01/0.5.42/Fd.1/02/2018 tertanggal 8 Februari 2018 lalu.

Penyimpangan dana hibah ini bermodus pengadaan. Ada beberapa pengadaan yang dikucurkan oleh Pemkot Surabaya, diantaranya untuk pengadaan terop, kursi, meja dan sound system. (arf)

Read More

Anggota Satpol PP Dilukai, Wali Kota Risma Pantang Mundur Tertibkan Pasar Keputran

KABARPROGRESIF.COM  : (Surabaya) Seorang anggota Satpol PP Kota Surabaya menjadi korban pembacokan atau dilukai saat melakukan penertiban di Pasar Keputran, Tegalsari, Surabaya, Selasa (26/2/2019) malam. Korban itu atas nama Tri Setia Bakti, warga Bagong Ginayan yang mengalami luka robek di bagian lengan kirinya.

Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini prihatin atas kejadian yang menimpa salah satu anggota Satpol PP Surabaya itu. Ia pun memastikan bahwa kejadian itu sudah dilaporkan kepada pihak kepolisian untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut.

“Kasus ini lanjut, kita laporkan kepada pihak kepolisian dan kita sudah punya rekaman CCTV-nya dan sudah tahu siapa orangnnya,” kata Wali Kota Risma di rumah dinasnya, Rabu (27/2/2019).

Perempuan yang juga menjabat Presiden United Cities Local Goverment (UCLG) Asia Pasifik (Aspac) ini juga memastikan bahwa pelaku pembacokan itu saat ini sedang melarikan diri ke luar Kota Surabaya. Hal itu bisa diketahui berdasarkan CCTV pemkot yang sudah memiliki sistem face recognition, sehingga saat ini jajaran Pemkot Surabaya dan pihak kepolisian sudah mengetahui wajah pelakunya.

“Kita sampaikan bahwa kita punya face recognition, kita bisa pantau, kita nangkap orang itu sekarang lari ke luar kota, kita bisa nangkap face recognition itu dan bisa terdeteksi lagi kalau masuk Surabaya," kata dia.

Wali kota perempuan pertama di Kota Surabaya itu juga memastikan bahwa kasus tersebut tidak akan membuatnya pantang mundur untuk melakukan penertiban di Pasar Keputran. Makanya, untuk mengantisipasi kejadian serupa, dia mengaku akan meminta bantuan pengamanan dari Garnisun dan pihak kepolisian ketika hendak melakukan patrol di Pasar Keputran. "Tadi saya sampaikan ke Pak Kasatpol. Kami akan minta untuk pengaman penjaga. Karena staf saya tidak bisa bawa senjata. Kami nanti minta bantuan dari Garnisun dan kepolisian untuk back up patroli ini," ungkapnya.

Ia menambahkan, Pemkot Surabaya sebenarnya tidak langsung mematikan usaha atau perdagangan mereka. Namun begitu, semuanya harus diatur dan semuanya harus dijaga supaya Kota Pahlawan ini terus aman. “Seperti kemarin ini, dia menurunkan barang di Jalan Pemuda, itu kan tidak bisa, semuanya ada aturannya, waktunya harus diatur. Kalau tidak bisa diatur kan nanti rusak kota ini,” tegasnya.



Sementara itu, Kepala Satpol PP Kota Surabaya Irvan Widyanto memastikan peristiwa pembacokan di Pasar Keputran itu tidak akan menyurutkan nyali Satpol PP Surabaya untuk melakukan penertiban. Justru sebaliknya, ia mengaku akan semakin meningkatkan pengamanan dan penertiban di Pasar Keputran. "Kita tidak takut, kami akan terus menjalankan perintah Bu Wali untuk terus menjaga dan menertibkan Pasar Keputran, agar pedagang tidak meluber ke luar dan mengganggu ketertiban. Kami justru akan meningkatkan penertiban dan penjagaan," kata Irvan.

Pria yang juga menjabat Plt Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Surabaya ini lantas menjelaskan kronologi pembacokan anggotanya itu. Awalnya, korban bersama anggota Satpol PP yang lain melakukan patroli rutin pengamanan dan penertiban di Pasar Keputran. Selama ini, khusus untuk bongkar muat barang dagangan ditetapkan pada pukul 22.00 Wib dan itu harus dilakukan di depan pasar.

Namun, sekitar pukul 20.00 Wib, ternyata ada dua pikap yang melakukan bongkar muat sayur di Jalan Keputran. Padahal saat itu masih digunakan jalan umum, sehingga dikhawatirkan menyebabkan kemacetan. Makanya, saat itu korban dan petugas Satpol PP lainnya menghampiri pikap itu dan memeriksa identitas pengemudinya.

“Tapi ternyata salah satu pemilik dagangan sayur yang melakukan bongkar muat itu tidak terima saat diperingatkan, kemudian dia mengeluarkan sajamnya dan menyabetkan ke arah anggota kami. Beruntung anggota kami berhasil menangkisnya, sehingga dia mengalami luka di bagian lengannya,” kata dia.

Akhirnya, korban langsung dilarikan ke RS Soewandhi untuk dilakukan pengobatan dan dilakukan visum. Saat ini, kasus pembacokan ini sudah dilaporkan dan ditangani pihak kepolisian. (arf)

Read More

Canangkan WBK, Kejari Tanjung Perak Fokus Benahi Infrastruktur

KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Kejaksaan Negeri (Kejari) Tanjung Perak dalam mencanangkan wilayah bebas korupsi (WBK) harus bekerja ekstra keras. Pasalnya masih ada yang harus di evaluasi dalam waktu cepat salah satunya masalah infrastruktur.

" Terus terang kita keterbatasan masalah sarana dan prasarana. Kita bandingkan dengan rekan kami dari Kejari Surabaya, dari segala fasilitas mereka memadai termasuk dari lahan." jelas Kajari Tanjung Perak, Rachmad Supriady, rabu (27/2).

Meski dari segi sarana dan parasarana  tak 'semegah' seperti Kejari Surabaya, namun hal tersebut tak membuat ciut nyali Korps Adhyaksa di jalan Kemayoran Baru No 1 Surabaya. Malah sebaliknya, saat ini bagaimana cara memaksimalkan keadaan yang ada.

" Lahan kita terbatas termasuk kalau kita perhatikan di ruangan kita di dalam sangat sempit sekali jadi otomatis kita berdayakan yang ada walaupun keterbatasan sarana kita maksimalkan walaupun minimalisir. Kita minimal tapi kita upayakan maksimal mungkin ada. Termasuk sarana dan prasarana yang dibutuhkan masyarakat." tegasnya.

Sarana dan prasarana untuk masyarakat yang dimaksud lanjut Rachmad salah satunya yakni tempat pengambilan tilang. Lokasi tersebut menurutnya perlu dilakukan perubahan sebab masih dianggap kurang nyaman.

" Kan paling tidak dibuat senyaman mungkin paling tidak menunggu 2 jam, 3 jam tapi mereka bisa nyaman, tenang. Jangan sampai mereka menunggu 2 jam, 3 jam tidak terlayani akhirnya mereka kecewa juga. Jadi kita usahakan tilang ini mereka tidak akan lama-lama langsung terlayani." pungkasnya.

Seperti diberitakan Kejari Tanjung Perak mencanangkan zona integritas wilayah bebas korupsi (WBK). Pencanangan itu dituangkan dalam penandatanganan Pakta Integritas yang ditandatangani Kajari Tanjung Perak Rachmat Supriady beserta 49 jajarannya, senin (25/2).

Pencanangan zona integritas WBK ini bukan semata mata hanya ceremonial tapi harus dilaksanakan dengan sungguh-sungguh oleh semua jajaran Kejari Tanjung Perak.

Ada 3 poin pokok dalam penandatanganan Pakta Integritas zona WBK. Diantaranya, bebas korupsi, penataan reformasi birokrasi dan pelayanan publik. (arf)

Read More

Bupati Cirebon Didakwa Terima Rp 100 Juta Terkait Jual Beli Jabatan

KABARPROGRESIF.COM : (Jakarta) Bupati nonaktif Cirebon Sunjaya Purwadisastra didakwa menerima uang Rp 100 juta dari Gatot Rachmanto selaku Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Cirebon.

Diduga, uang tersebut terkait jual beli jabatan di lingkungan Pemkab Cirebon.

"Terdakwa melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, yakni menerima hadiah berupa uang sejumlah Rp100 juta," ujar jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Iskandar Marwanto saat membacakan surat dakwaan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung, Jawa Barat, Rabu (27/2/2019).

Menurut jaksa, patut diduga bahwa pemberian uang tersebut karena Sunjaya telah mengangkat dan melantik Gatot sebagai Sekretaris Dinas PUPR Kabupaten Cirebon.

Diduga, dalam proses promosi jabatan di Pemkab Cirebon, Sunjaya telah melakukan sesuatu dalam jabatan yang bertentangan dengan kewajibannya, yakni melakukan intervensi terhadap tugas Tim Penilai Kinerja PNS.

Sunjaya membuat tugas dan fungsi Tim Penilai Kinerja PNS hanya formalitas. Dalam promosi jabatan tersebut, menurut jaksa, Sunjaya sering meminta imbalan uang kepada pejabat yang dilantik.

Adapun, besarannya untuk jabatan setingkat eselon III A sebesar Rp 100 juta. Kemudian, untuk jabatan setingkat eselon III B sebesar Rp 50 juta hingga Rp 75 juta.

Sementara, untuk jabatan setingkat eselon IV sebesar Rp 25 juta hingga Rp 30 juta.

Menurut jaksa, permintaan imbalan uang tersebut juga dilakukan oleh Sunjaya ketika mempromosikan Gatot Rachmanto dalam jabatan Eselon III A sebagai Sekretaris Dinas PUPR Kabupaten Cirebon.

"Terdakwa sekitar Juli 2018 sebelum menyetujui usulan promosi tersebut telah menanyakan komitmen dan loyalitas kepada Gatot, di mana Gatot menyanggupinya," kata jaksa.

Sunjaya didakwa melanggar Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 Ke-1 KUHP. (rio)

Read More

Surabaya Bakal Memiliki Alun-Alun di Pusat Kota

KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Kota Surabaya bakal segera memiliki alun-alun yang berpusat di tengah kota.

Alun-alun itu bakal menjadi kesatuan yang menghubungkan antara kompleks Balai Pemuda (alun-alun barat) dengan Jalan Yos Sudarso sisi timur, tepatnya lahan di persimpangan Jalan Pemuda.

Saat ini, Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya sedang mematangkan konsep untuk pengerjaan alun-alun di sisi sebelah timur tersebut.

Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini mengatakan alun-alun itu bakal menjadi kesatuan antara kompleks Balai Pemuda dengan lahan di sisi timur Jalan Yos Sudarso.

Alun-alun itu dibangun dua lantai ke bawah. Di lantai satu, akan dijadikan sebagai penjualan makanan-makanan tradisional dan produk-produk khas tradisional Surabaya. Sedangkan di lantai dua, akan dijadikan tempat parkir kendaraan.

“ Nanti itu yang Balai Pemuda basementnya nyambung itu tembus, kan terus nyebrang ke Jalan Pemuda, nah nanti itu kan kayak jadi kesatuan jadi kan luas, nanti namanya Alun-Alun Surabaya,” kata Wali Kota Risma saat jumpa pers di rumah kediaman Jalan Sedap Malam, Rabu, (27/02/19).

Ia menjelaskan bahwa alun-alun Surabaya bakal berada di dua sisi lahan, antara kompleks Balai Pemuda dengan persimpangan di Jalan Pemuda. Kedua lahan itu akan saling terhubung melalui basement bawah tanah, sehingga nantinya lahan tersebut akan semakin luas berkisar 2 hektar.

Selain itu, pejalan kaki tidak perlu menyeberang lagi di Jalan Yos Sudarso, tapi bisa menyeberang melalui jalan bawah tanah tersebut.

“Jadi nanti dihubungkan ke bawah, jadi ada eskalatornya, ada liftnya untuk disabilitas ke bawah, nah nanti terus kemudian ke atas,” ujar wali kota perempuan pertama di Surabaya ini.

Wali kota peraih penghargaan Scroll of Honour Award dari UN Habitat itu menyampaikan, jika alun-alun di sebelah timur desainnya akan dibuat berbeda dengan barat.

Alun-alun sebelah timur bakal dilengkapi dengan plaza, panggung hiburan, dan tribun tempat duduk untuk pertunjukkan seni.

Bahkan, ia mengaku jika alun-alun sebelah timur nantinya bakal dibangun patung sawunggaling dan diorama sejarah Surabaya.

“Jadi nanti orang bisa duduk-duduk di situ, anak-anak bisa latihan main musik situ, anak-anak juga bisa latihan tari di situ, tujuannya memang buat itu,” jelasnya.

Menurutnya, pembangunan alun-alun ini sebagai komitmen dari pemerintah kota menyediakan ruang-ruang positif bagi anak-anak Surabaya.

Ia menilai, selama ini anak-anak biasa berlatih kesenian di kompleks Balai Pemuda. Namun kawasan tersebut, dinilai sudah tidak muat untuk menampung  anak-anak berlatih berbagai kesenian, sehingga pihaknya telah menyiapkan konsep untuk pembangunan perluasan alun-alun sisi sebelah timur tersebut.

“Jadi anak-anak latihan tari itu sekarang sudah ndak muat di Pemuda Barat (Kompleks Balai Pemuda), jadi mereka kalau tari sering di pelataran itu. Ya memang tujuannya dibuat pelataran itu,” imbuhnya.

Wali kota yang juga menjabat sebagai Presiden UCLG Aspac ini memastikan bahwa saat ini pihaknya sedang merampungkan pengerjaan pedestrian dan saluran basement di alun-alun sisi sebelah barat atau kompleks Balai Pemuda. Sementara untuk sebelah timur, dalam waktu dekat pihaknya mengaku segera melakukan pengerjaan lahan tersebut. Ia berharap jika pembangunan alun-alun Surabaya itu bisa rampung tahun ini.

“Mudah-mudahan kalau ini kelar, kita bisa selesaikan tahun ini, mungkin tahun depan hanya (pengerjaan) kecil-kecil. Cuman kemarin desainnya tak rubah lagi, aku ingin desainnya lebih bagus lagi,” pungkasnya. (arf)

Read More

KPK Panggil Dua Dirut Perusahaan Terkait Kasus Pejabat Perum Jasa Tirta II

KABARPROGRESIF.COM  : (Jakarta) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil Direktur Utama PT 2001 Pangripta, Andrian Tejakusuma dan Direktur Utama PT Bandung Management and Economic Center (BEMC), Sutisna, Rabu (27/2/2019).

Kedua orang itu rencananya diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan suap terkait pengadaan pekerjaan jasa konsultansi di Perum Jasa Tirta II.

"Yang bersangkutan akan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka DS (Direktur Utama Perum Jasa Tirta II Djoko Saputro)," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah, Rabu.

Dalam kasus ini KPK menetapkan Djoko Saputro sebagai tersangka. Selain Djoko, KPK juga menetapkan status tersangka kepada pihak swasta bernama Andririni Yaktiningsasi.

Djoko disangka menyalahgunakan kewenangan sebagai direktur utama untuk mencari keuntungan dalam pengadaan jasa konsultansi di Perum Jasa Tirta II Tahun 2017.

Menurut Febri, sejak awal menjabat, Djoko memerintahkan bawahannya melakukan relokasi anggaran.

Revisi anggaran dilakukan dengan mengalokasikan tambahan anggaran pada pekerjaan pengembangan sumber daya manusia dan strategi korporat yang pada awalnya senilai Rp 2,8 miliar menjadi Rp 9,55 miliar.

Rinciannya, untuk perencanaan strategis korporat dan proses bisnis senilai Rp 3,8 miliar.

Kemudian, untuk perencanaan komprehensif pengembangan SDM PJT II sebagai antisipasi pengembangan usaha perusahaan senllai Rp 5,7 miliar.

Setelah dilakukan revisi anggaran, Djoko kemudian memerintahkan pelaksana pengadaan kedua kegiatan tersebut dengan menunjuk Andririni sebagai pelaksana pada kedua kegiatan tersebut.

Andririni diduga menggunakan bendera perusahaan PT Bandung Management Economic Center dan PT 2001 Pangripta untuk melaksanakan proyek.

Selain itu, pelaksanaan lelang diduga direkayasa dengan membuat penanggalan dokumen administrasi lelang secara tanggal mundur.

KPK menduga telah terjadi kerugian negara sekitar Rp 3,6 miliar yang merupakan keuntungan yang diterima Andririni dari kedua pekerjaan tersebut. (rio)

Read More

Lantamal V - Pelindo lll Jalin Kerjasama Pengamanan dan Pengawasan Sarana Prasarana Trasportasi Laut

KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Komandan Pangkalan Utama TNI AL V (Danlantamal V) Laksamana Pertama TNI Edwin, S.H,.M.Han melaksanakan Penandatanganan Kerjasama Peningkatan Pengamanan dan Pengawasan Sarana dan Prasarana Trasportasi Laut dengan CEO PT. Pelindo III Persero Regional Jawa Timur, Oni Jayus, Rabu (27/2).

PKS Peningkatan Pengamanan Dan Pengawasan Sarana dan Prasarana Trasportasi Laut antara Lantamal V dan PT. Pelindo III Persero Surabaya ini digelar di Ruang Gedung CEO PT. Pelindo III Surabaya.

Turut Hadir dalam acara tersebut Asrena, Asintel, Asops, Aslog, Aspotmar Danlantamal V, Danpom Lantamal V, Danyonmarhanlan V,  Kadiskum Lantamal V, Kepala Kantor Otoritas Utama Tg.Perak Surabaya, Kepala Distrik Navigasi Kelas I Surabaya, Meneger Regional Sumber daya Manusia Dan Umum, Deputi Manager Sumberdaya Manusia dan Legal dan Deputi Manager HSSE.

Menurut Danlantamal V, melalui nota kesepahaman ini tidak saja dapat membina hubungan kelembagaan yang erat antara Lantamal V dengan PT.Pelindo III Persero Surabaya, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dibidang keamanan dan keselamatan laut.

Tetapi juga mampu memberikan kontribusi bagi pengembangan kompetensi dan peningkatan kualitas sumber daya manusia Lantamal V, khususnya dalam menjalankan tugas pokoknya mewujudkan keamanan di wilayah perairan yurisdiksi nasional Indonesia.

Kemudian  memperkuat kemandirian bangsa di laut, serta turut mendukung terwujudnya Indonesia sebagai poros maritim dunia. (arf)

Read More

KPK Cegah Dua Tersangka Kasus Dana Perimbangan Pegunungan Arfak ke Luar Negeri

KABARPROGRESIF.COM : (Jakarta) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah meminta Direktorat Jenderal Imigrasi Kemenkumham untuk mencegah anggota Komisi XI DPR Sukiman dan Plt Kepala Dinas PUPR Kabupaten Pegunungan Arfak Natan Pasomba berpergian ke luar negeri.

Keduanya telah menjadi tersangka kasus dugaan suap dalam pengurusan dana perimbangan pada APBN-P 2017 dan APBN 2018 untuk Kabupaten Pegunungan Arfak.

"KPK telah mengirimkan surat pada Imigrasi untuk melakukan pelarangan ke luar negeri terhadap SKM (Sukiman), anggota DPR-RI dan NPA (Natan) Plt Kepala Dinas PUPR Pemkab Pegunungan Arfak," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah, Rabu (27/2/2019).

Febri mengatakan, pencegahan tersebut untuk kepentingan penanganan perkara.

"Jangka waktu (pencegahan berpergian ke luar negeri) 6 bulan ke depan, terhitung sejak 21 Januari 2019," ujar dia.

Penetapan dua tersangka ini merupakan hasil pengembangan dari kasus dugaan suap terkait usulan dana perimbangan keuangan daerah pada RAPBN Perubahan tahun 2018.

Pihak Pemerintah Kabupaten Pegunungan Arfak melalui Dinas PUPR mengajukan dana alokasi khusus pada APBN Perubahan Tahun 2017 dan APBN 2018 ke Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

Saat proses pengajuan, Natan bersama pihak rekanan bertemu dengan pegawai Kemenkeu untuk meminta bantuan.

Pihak pegawai Kementerian Keuangan meminta bantuan Sukiman.

Natan diduga menyediakan uang untuk pihak tertentu sekitar Rp 4,41 miliar. Rinciannya, mata uang rupiah senilai Rp 3,96 dan 33.500 dollar Amerika Serikat.

Jumlah tersebut merupakan commitment fee sebesar 9 persen dari dana perimbangan yang dialokasikan untuk Kabupaten Pegunungan Arfak. Dari sejumlah uang tersebut, Sukiman diduga menerima Rp 2,65 miliar dan 22.000 dollar Amerika Serikat. (rio)

Read More