Bakal Bangun Pengelolaan Limbah B3, Risma Bentuk Tim Khusus

KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini bakal melanjutkan rencananya untuk membangun pusat pengelolaan limbah B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun) di Kota Surabaya. Bahkan, Risma juga membentuk tim khusus dari berbagai instansi dan lembaga untuk merumuskan langkah-langkahnya. Tim khusus ini dikumpulkan oleh Risma di ruang sidang Wali Kota Surabaya, Selasa (15/5).

Pada kesempatan itu, Risma menjelaskan latar belakang pentingnya pembangunan fasilitas pengelolaan limbah B3 itu. Ia mengaku sudah banyak rumah sakit yang mengeluh tentang pengelolaan limbah B3.

Saat itu, ia langsung meminta kepada staf-stafnya untuk mendalami pengelolaan limbah B3 dan pengelolaannya seandainya dibangun di Surabaya.

“ Setelah kita dalami dan belajar, ternyata kita punya sister city dengan Kitakyushu, Jepang. Kota Kitakyushu ini memang yang paling berpengalaman dalam mengelola limbah B3." kata Risma, Rabu (15/5).

Ia menjelaskan, Kota Kitakyusu ini sudah banyak membantu Pemkot Surabaya, termasuk dalam pembangunan TPA Benowo yang saat ini sudah menghasilkan tenaga listri mencapai 2 mega watt dan tahun ini akan jadi 11 mega watt. Wali Kota Risma mengaku sudah bertemu Wali Kota Kitakyusu dan bersedia untuk mendampingi Pemkot Surabaya.

“Peralatannya pun bisa beli dari Kitakyusu karena lebih murah dibanding lainnya,” ujarnya.

Namun begitu, ada beberapa permasalahan  yang perlu diselesaikan bersama-sama sebelum melakukan pembangunan pengelolaan limbah B3.

Pertama, masalah hukum tentang pengadaan alatnya karena barangnya akan impor dari luar negeri. Dalam masalah ini, Wali Kota Risma mengaku sudah berkoordinasi dengan Menkumham dan ternyata tidak masalah asalkan yang mengusulkan BUMD.

Sedangkan masalah kedua adalah pengelolaannya. Dalam hal ini, Wali Kota Risma mengaku bisa saja BUMD memakai PDAM Surya Sembada untuk mengelolanya, namun hal itu harus merubah Perda dan waktunya sangat lama.

“Nah, masalah ketiga itu apakah bisa kita kerjasama dengan pihak ketiga. Itulah beberapa masalah yang harus kita hadapi bersama-sama,” ujarnya.

Oleh karena itu, Risma mengaku sengaja mengundang dan mengumpulkan berbagai lembaga dan instansi itu untuk meminta tolong menyamakan persepsi, termasuk dari segi hukumnya demi pembangunan pengelolaan limba B3 ini.

“ Terus terang kami tidak mampu kalau sendirian menyelesaikan maslah ini. Tapi kalau ini dibiarkan, akan menyebabkan masalah besar dikemudian hari, apalagi kita punya 59 rumah sakit dan 4.970 praktek dokter. Jadi, saya rasa ini sangat perlu, saya mohon kami dibantu,” harapnya.

Risma menambahkan, setelah pertemuan itu akan ada pertemuan-pertemuan lanjutan untuk membahas masalah ini. Bahkan, kalau perlu Wali Kota Risma akan menghadap kepada Presiden RI Joko Widodo.

“ Kalau perlu juga, ayo kita berangkat ke Kitakyusu melihat langsung prosesnya di sana supaya bisa melihat langsung,” tegasnya.

Sementara itu, Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Kota (Bappeko) Surabaya Ery Cahyadi mengatakan tim khusus ini nantinya akan tertuang dalam Surat Keputusan (SK) Wali Kota Surabaya. Tim ini terdiri dari perguruan tinggi, kejaksaan, kepolisian, kementerian dan beberapa dinas.

“ Nama-nama dari berbagai lembaga atau instansi itu sudah ada dan itu akan tertuang dalam SK Wali Kota. Tujuan tim ini sebenarnya untuk menyamakan persepsi dalam undang-undang,” kata dia.

Ia mencontohkan, ada undang-undang yang menyebutkan bahwa pengelolaan limbah B3 ini ada di pemerintah pusat. Namun, dalam undang-undang lingkungan hidup, disebutkan bahwa siapapun lembaga atau badan yang mengakibatkan adanya sampah, maka wajib untuk bertanggungjawab mengelolanya, jadi dalam hal ini Pemkot Surabaya wajib mengelolanya.

“ Makanya perlu dikumpulkan semuanya supaya persepsinya terhadap undang-undang sama semuanya,” imbuhnya.

Ery memastikan bahwa kondisi seperti ini sudah pernah dilakukan oleh Pemkot Surabaya pada saat akan membangun TPA Benowo yang saat ini sudah menghasilkan tenaga listrik.

Saat itu, memang ada perbedaan undang-undang antara Bappenas dan Depdagri, tapi karena Wali Kota Risma terus ngotot akhirnya beberapa aturan dalam undang-undang itu dijadikan satu dalam satu rencana kerja syarat (RKS).

“ Sepertinya ini hampir sama dengan itu proses awalnya. Oleh karena itu, ia mengaku secepatnya akan mengkaji dengan tim yang ada di Surabaya, lalu selanjutnya akan dirapatkan dengan pihak kementerian-kementerian. Kami berharap secepatnyalah,” pungkasnya. (arf)

Read More

Juknis Bintahwil Diharapkan Mampu Samakan Persepsi Prajurit Korem Bhaskara Jaya

KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Terdapat beberapa program yang saat ini tengah di sosialiasikan oleh pihak Pusat Teritorial Angkatan Darat (Pusterad) guna menyamakan visi dan persepsi prajurit Korem Bhaskara Jaya dalam menjalankan tugas dan kewajibannya.

Dalam kunjungannya ke Makorem 084/Bhaskara Jaya saat ini, Rabu, 15 Mei 2019, Kolonel Inf Sachono meminta seluruh prajurit Korem untuk memahami setiap program-program yang telah di sosialisasikan oleh dirinya.

“Untuk itu, perlu adanya peran aktif dari peserta untuk memahami setiap program yang disampaikan oleh pihak Pusterad saat ini,” tukasnya.

Sementara itu, Danrem 084/Bhaskara Jaya, Kolonel Inf Sudaryanto, S. E, menilai jika program yang digagas oleh pihak Pusterad saat ini, sangat penting dalam mendukung program kerja Satuan yang ia pimpin.

Kesamaan visi dan persepsi, kata Danrem, merupakan syarat utama dalam mendukung keberhasilan tugas pokok TNI-AD, khususnya di masyarakat. “Program-program yang di sosialiasikan oleh pihak Pusterad saat ini, sangat penting dalam menunjang kinerja Satuan,” ungkapnya. (arf)

Read More

Vanessa Angel Laporkan Penyidik Polda Jatim ke Propam Mabes Polri

KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Pengacara Vanessa Angel yakni Milano Lubis melaporkan tujuh penyidik Polda Jatim ke Propam Mabes Polri.

Laporan tersebut dilayangkan lantaran ada sejumlah kejanggalan terhadap proses pemeriksaan atas kasus yang menjerat kliennya itu.

"Kami sudah laporkan hari ini ke Propam Mabes Polri terhitung kalau enggak salah pukul 13.00 WIB. Dan tujuh penyidik kita laporkan," kata Milano Lubis usai sidang di Ruang Garuda 1, PN Surabaya, Selasa (14/5) kemarin.

Sayangnya Milano Lubis enggan menjelaskan secara detail apa saja laporan yang dilayangkan terhadap tujuh penyidik Polda Jatim itu. Ia mengaku menyerahkan sepenuhnya proses penyelidikan itu ke penyidik Mabes Polri.

"Kita tidak mau bicara di sini, itu ranahnya Mabes Polri melakukan penyidikan, kita percayalah Mabes Polri membuka apakah penyidik-penyidik terbukti salah atau tidak. Kalau salah harus diberi sanksi," jelasnya.

Milano beranggapan laporan ini sangat penting, karena kasus ini bisa jadi bukan hanya kepada Vanessa saja, melainkan apabila semua orang bisa terjerat dalam pasal 27 ayat 1 dan dinyatakan bersalah.

Apalagi Lanjut Milano, kasus ini adalah chat pribadi semata, dan tak bisa dipidana. Hal itu sebagaimana fakta persidangan sebelumnya, di mana saksi penyidik mengatakan tidak ada distribusi konten asusila sosial media, hanya antara Siska (muncikari) dan Vanessa.

"Itu adalah bentuknya chat pribadi. Nah kalau ini dihukum bisa menjadi yurisprudensi bagi kasus-kasus yang lain, ini sangat bahaya," pungkasnya.

Untuk diketahui, dalam kasus ini Vanessa Angle disangkakan melanggar  pasal 27 ayat 1 UU ITE juncto Pasal 55 KUHP Juncto Pasal 296 KUHP dengan ancaman hukuman 6 tahun penjara.

Bisnis prostitusi artis ini sendiri terbongkar setelah penggerebekan VA di sebuah hotel di Surabaya , Sabtu (5/1) lalu. Saat itu, Ia diduga tengah melayani seorang pelanggan melalui perantara para mucikari yang saat ini juga telah ditetapkan sebagai tersangka. (arf)

Read More

Lanal Batuporon Apel Khusus Pencanangan Zona Integritas dan Zona Anti Korupsi

KABARPROGRESIF.COM : (Batuporon) Komandan Pangkalan TNI Angkatan Laut ( Danlanal ) Batuporon, Lantamal V, Koarmada II,  Letkol Laut (P)  Teguh Wibowo M. Tr. Hanla.  Memimpin langsung jalannya apel  khusus  di Lapangan apel Mako Lanal Batuporon, dihadiri seluruh Prajurit dan PNS Lanal Batuporon, Rabu (15/5).

Dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang bersih bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme tersebut model yang dipilih pemerintah adalah pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah yang Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih. Keseriusan Lanal Batuporon dalam mendukung program pemerintah tersebut telah diwujudkan melalui Pencanangan Zona Integritas Menuju Wilayah yang Bebas dari Korupsi (WBK) pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2019 yang disaksikan sekaligus menandatangani Piagam Zona Integritas oleh perwakilan dari KPPN (Kantor Pelayanan dan Perbendaharaan Negara) Surabaya dan BPKD Bangkalan untuk penandatanganan pakta integritas.

Dalam amanatnya Komandan Lanal Batuporon  memyampaikan  bahwa wujud nyata berbagai kegiatan dalam rangka percepatan reformasi birokrasi antara lain dengan dilakukannya penandatanganan dokumen pakta integritas, laporan keuangan, program inisiatif anti korupsi dan pelaporan transaksi keuangan yang tidak wajar oleh PPATK.

“Saya berharap, dukungan dari semua pihak dalam melaksanakan kegiatan ini. Sehingga program reformasi birokrasi di lingkungan Lanal Batuporon, dapat terlaksana dengan sukses. jadilah agen-agen perubahan dalam mewujudkan program reformasi birokrasi,” harapnya.

Sedangkan pasukan apel terdiri dari peleton Perwira, Bintara dan Tamtama serta PNS Lanal Batuporon Pejabat dalam penandatanagan akte tersebut adalah Palaksa Mayor Laut (E) Kangiadi dengan disaksikan Pejabat Kepala KPPN Jatim Bapak Fredi Marjohan dan Ka. Kantor KPPN Surabaya Ibu Faradiba Arbi serta diakhiri penandatangan oleh Komandan Lanal Batuporon. (arf)

Read More

Risma Terus Perjuangkan Nasib Tanah Warga Morokrembangan Agar Tersertifikasi

KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini terus berjuang bersama warga Kelurahan Morokrembangan, Kecamatan Krembangan, agar status tanah yang puluhan tahun mereka tempati bisa tersertifikasi.

Bahkan, pihaknya telah mengirimkan surat ke Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional (BPN) agar riwayat tanah yang ditempati warga Morokrembangan bisa tersertifikasi.

Saat ini setidaknya ada 6 RW (Rukun Warga) di Kelurahan Morokrembangan yang belum memiliki surat tanah. Hingga saat ini, status lahan yang mereka tempati merupakan milik Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Brantas Provinsi Jawa Timur.

"Saya bersama warga itu sudah berjuang untuk tanah ini agar bisa dimiliki oleh warga. Sudah hampir goal tiba-tiba ada surat dari BBWS bahwa itu tanahnya PUPR,” kata Risma usai acara buka puasa bersama warga di Morokrembangan Surabaya, Selasa, (14/5).

Bahkan sebelumnya, ia menyampaikan, bahwa Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya telah mengirimkan berkas warga ke BPN pusat dan telah disetujui. Namun, pihak BBWS masih belum menyerahkan sepenuhnya tanah riwayat itu.

“Dari Menteri BPN sudah tanda tangan, terus saya kirim surat ke BPN (Surabaya) untuk diproses, namun ada bantahan dari BBWS,” ujarnya.

Kendati demikian, perjuangan Risma pun tak berhenti sampai di situ. Beberapa hari yang lalu, ia bersama kepala daerah lain diudang oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo ke Istana Negara Bogor. Pertemuan Presiden Jokowi bersama para kepala daerah itu, untuk mengetahui kebutuhan atau kendala yang ada di masing-masing kota/kabupaten.

Pada kesempatan itu, Risma langsung menyampaikan kepada Presiden Jokowi terkait permasalahan status tanah warga di Morokrembangan tersebut. Ia berharap, status tanah warga Morokrembangan yang masih milik BBWS itu, bisa diserahkan dan disertifikasi. Ia menyebut, setidaknya luasan lahan yang bermasalah di sebelah utara tidak sampai 10 hektar, sementara di Gadukan sekitar 20 hektar. Namun tanah tersebut, sudah puluhan tahun ditinggali oleh ribuan keluarga.

“Saya sudah sampaikan ini ke Pak Presiden dan di situ juga ada beberapa Menteri yang hadir juga. Saya mohon ke Pak Presiden, itu adalah untuk warga untuk dapat bisa sertifikasi. Dan saya sampaikan, nanti kalau bapak nyerahkan sertifikat, bapak bisa hadir sendiri ke warga. Mudah-mudahan bisa,” tuturnya.

Risma mengaku dalam pertemuannya tersebut, Presiden Jokowi menyampaikan akan berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait. Namun secara prinsip, Wali Kota Risma memastikan bahwa pihak BPN Pusat sudah tidak ada masalah, tinggal tindak lanjut dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Sebab, BBWS merupakan badan di bawah Kementerian PUPR.

“Nah Pak Presiden ya akan dikoordinasikan. Prinsipnya karena Menteri BPN sudah tidak masalah, jadi tinggal Menteri PUPR. Saya akan menghadap Menteri PUPR untuk tindak lanjutnya pertemuan dengan Presiden,” terangnya.

Pihaknya berharap, tahun ini masalah status tanah riwayat warga Morokrembangan tersebut bisa segera clear. Namun demikian, ia menyebut, masih ada proses-proses yang harus dilewati agar tanah yang ditempati warga bisa tersertifikasi.

“Saya berharap karena ini banyak warga tidak mampu, kalau pun toh tidak ada tahun ini ploatingnya, bisa tahun depan untuk sertifikasi massal yang tanpa bayar itu,” harapnya.

Sementara itu, Lurah Morokrembangan, Kecamatan Krembangan Surabaya, Suhendri Widyastuti, menyampaikan setidaknya ada enam RW di wilayahnya yang status tanahnya merupakan milik BBWS. Yakni RW 04, RW 05, RW 06, RW 07, RW 08 dan RW 09. Lokasinya berada mulai dekat Bozem di RW 04 hingga Jalan Gadukan Timur. 

“Kalau di RW 05 itu ada sekitar 800 KK. Kalau di RW 06 ada sekitar 6000 KK, pokoknya yang paling banyak itu di RW 06,” kata dia.

Ia menjelaskan sejak puluhan tahun lalu, enam RW di Kelurahan Morokrembangan itu tidak mempunyai buku tanah. Masyarakat yang tinggal di sana menempati lahan milik BBWS, yakni Pengairan, Perikanan dan Irigasi. Jika ini nanti clear, maka selanjutnya akan dilakukan survey ke masing-masing titik.

“Maka baru bisa diketahui luasan lahan yang bermasalah itu,” jelasnya.

Widyastuti menambahkan selama ini warga tidak bisa mengurus sertifikast tanah karena status lahan mereka masih milik BBWS. Kendati demikian, ia memastikan, bahwa Pemkot Surabaya terus memperjuangkan nasib warga, agar status lahan yang mereka tempati bisa segera tersertifikasi.

“Nah sekarang sudah ditindaklanjuti sama PUPR Provinsi dan Bu Wali juga sudah ke Presiden dan ini nanti langsung ke Bu Wali. Jadi warga tidak melalui RT, RW, Lurah, atau Camat, langsung ke Bu Wali karena tanahnya Provinsi,” pungkasnya. (arf)

Read More

Danlanal Banyuwangi Dampingi Dansesko TNI Tinjau Medan Persiapan Latgab TNI 2019

KABARPROGRESIF.COM : (Banyuwangi) Komandan Pangkalan TNI Angkatan Laut (Danlanal) Banyuwangi, Lantamal V, Koarmada II, Letkol Laut (P) Yulius Azz Zaenal, S.H.,M.Tr.Hanla menyambut  Dansesko TNI Laksdya TNI Dedy Muhibah Pribadi,S.H., M.A. bersama rombongan dibandara udara Blimbingsari, Kemarin.

Kunjungan  Dansesko TNI dalam rangka melihat dan meninjau medan secara langsung kesiapan Latihan gabungan TNI yang akan diselenggarakan tahun ini di wilayah Banyuwangi dan Situbondo. Tiba di Banyuwangi  rombongan bergerak ke Situbondo daerah Pantai Banongan, Pantai Tanjung Jangkar dan PLP 5 Marinir Baluran.

Selama kunjungan Dansesko TNI menyampaikan peninjauan ini agar kegiatan latihan gabungan TNI yang diselenggarakan  tahun bisa berhasil dan tepat sasaran tidak termasuk segala sarana pendukung bisa disiap semaksimal mungkin. (arf)

Read More

KSU Arta Srikandi Banyuwangi Yakin Ada Peluang Damai Dengan Kreditur

KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Kuasa Hukum KSU Arta Srikandi Banyuwangi, Agung Silo Widodo Basuki akan mempertimbangkan permintaan para kreditur yang sempat menolak upaya pembayaran utang dengan cara diangsur selama 25 tahun yang disampaikan dalam rapat kreditur atas Permohonan Penundaan Kewajiban Utang (PKPU) yang dimohonkan Bambang Alim dan Anita Widjaja di Pengadilan Niaga Surabaya.

"Tidak ada penolakan, perdamaian masih terbuka, hanya saja belum sepakat atas kesanggupan prinsipal yang kami sampaikan dalam rapat kreditur tadi,"terang Agung Silo Widodo Basuki saat dikonfirmasi kabarprogresif.com, Rabu (15/5).

Menurut Agung, perdebatan soal metode pembayaran utang ke kreditur merupakan  hal yang wajar dalam proses perdamaian.

"Intinya prinsipal masih berniat baik untuk membayar utang para kreditur dan kalau memang belum ada kesepakatan dari apa yang kami tawarkan, maka kami kordinasikan ke prinsipal, karena tadi yang kami sampaikan baru framenya saja, belum tertuang dalam proposal perdamaian,"ujar Agung.

Proposal perdamaian tersebut, masih kata Agung, akan diajukan pada 21 Mei mendatang.

"Masalah disetujui atau tidak, kan masih ada proses votting,"kata Agung.

Sementara terkait adanya permohonan pihak Manajer KSU Arta Srikandi yang meminta dilibatkan dalam rapat kreditur bukan menjadi permasalahan.

"Karena memang masalah ini muncul ketika manajer menerima mandat untuk menjalankan operasional, tapi belum ada laporan pertanggung jawabannya ke Koperasi, Dan bahkan pada saat rapat kreditur tgl 23 april 2019 manager KSU Arta Srikandi menyatakan sudah mengundurkan diri,”terang Agung.

Untuk diketahui, dalam rapat kreditur yang digelar diruang kartika Pengadilan Niaga Surabaya tadi siang,  sejumlah kreditur menolak dengan tawaran pembayaran utang yang  diajukan KSU Arta Srikandi.

Sejumlah kreditur ada yang meminta agar pembayaran utang dilakukan secara tunai dan ada juga yang sepakat dibayar dengan cara mengangsur dengan tempo yang tidak lama.

PKPU yang dimohonkan oleh Bambang Alim dan Anita Widjaja ini tercatat dalam register perkara nomor 7/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN.Niaga SBY tertanggal 10 April 2019.

PKPU ini dimohonkan karena adanya tagihan utang yang telah jatuh tempo, namun belum dibayar oleh KSU Arta Srikandi. (arf)

Read More

Begini Cara KSU Arta Srikandi Tuntaskan Tagihan Konsumen

PERMOHONAN PKPU

KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Upaya penyelesaian hutang melalui Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) di Pengadilan Niaga Surabaya yang diajukan dua konsumen Koperasi Serba Usaha (KSU) Arta Srikandi berpotensi damai.

Pasalnya, Permohonan PKPU yang dimohonkan Bambang Alim dan Anita Widjaya ini mendapat respon positif dari pihak KSU Arta Srikandi yang berjanji akan menuntaskan tagihan hutang pada dua konsumennya senilai Rp 6 miliar.

Niat baik KSU Arta Srikandi ini pun mendapat persetujuan hakim pengawas melalui rapat kreditur yang digelar diruang Kartika 1, Pengadilan Niaga Surabaya, Selasa (23/4).

"Rapat kreditur tadi mengarah ke Perdamaian, karena kami selaku termohon masih kooperatif untuk menyelesaikan tunggakan hutang kepada para pemohon,"kata Agung Silo Widodo Basuki selaku kuasa hukum KSU Arta Srikandi dikutip Kantor Berita RMOLJatim usai rapat kreditur.

Dijelaskan Agung, sikap kooperatif tersebut ditunjukan KSU Arta Srikandi sejak tahun 2010, hanya saja terkendala dengan mandat yang diberikan pengurus kepada manajer KSU Arta Srikandi belum dilaporkan ke pengurus koperasi.

"Sejak mandat itu diberikan ke Manajer, Ketua Koperasi sudah tidak lagi memiliki tanggung jawab terhadap operasional. Namun hingga saat ini, manajer belum melaporkan atau mempertanggungjawabkan tugasnya kepada pengurus koperasi,"jelas Agung.

Untuk diketahui, Pengadilan Niaga (PN) Surabaya telah mengumumkan hasil keputusan PKPU sementara KSU Arta Srikandi berdasarkan ketentuan Pasal 226 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Dalam putusannya, Majelis hakim Pengadilan Niaga yang diketuai Hariyanto telah mengabulkan PKPU pemohon selama 45 hari sejak putusan dibacakan dan menunjuk Pesta Sitorus sebagai hakim pengawas.

Selain itu, Hakim pemutus PKUP juga mengangkat Bangun Patrianto sebagai kurator dalam proses PKPU tersebut. (arf)

Read More

Pertama Buatan Indonesia,Kapal Selam Alugoro-405 Diluncurkan

KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Indonesia akhirnya berhasil mewujudkan mimpi memproduksi kapal selam sendiri. Kapal selam Diesel Electric Submarine U209 berhasil diproduksi dan diluncurkan PT PAL Indonesia. Peluncuran kapal selama yang diberi nama Alugoro-405 ini dilakukan langsung Menteri Pertahanan RI Ryamizard Ryacudu.

“Ini yang ketiga yang kita buat masih dibantu (alih teknologi dengan Korea Selatan). Kemudian yang kelima nanti tanpa bantuan Korea. Nanti bisa buat sendiri untuk dijual," ujar Menhan RI Ryamizard usai peluncuran, Kamis (11/4).

Ryamizard mengatakan kapal selam Alugoro-405 usai diluncurkan akan beroperasi di seluruh perairan Indonesia. Kapal ini merupakan kapal selam ketiga yang dibuat oleh PT PAL bekerja sama dengan Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering (DSME), Korea Selatan

Dua kapal selam pertama dibangun di Korea Selatan dan saat ini telah dioperasionalkan. Dua kapal selam tersebut adalah KRI Nagapasa-403 dan KRI Ardadedali-404. Sementara Alugoro-405 dibangun di PT PAL Indonesia.

"Untuk anggaran 1.140 juta dollar dapat tiga. Ini (anggaran) kapal yang ketiga ini," tambah Ryamizard.

Menurut Ryamizard, tidak semua negara bisa membuat kapal selam. Untuk di kawasan Asean saja, hanya Indonesia yang mampu membuat.

"Tidak semua punya kapal selam, tidak semua negara punya kapal selam. Kita sudah bisa membuat. Different effect-nya sudah jelas," ujar Ryamizard.

Untuk spesifikasi, kapal selam Alugoro ini mempunyai panjang 61,3 meter dengan kecepatan 21 knot di bawah permukaan air dan mampu berlayar lebih dari 50 hari serta dapat menampung lebih dari 40 kru.

"Ini kapal selam menggunakan teknologi terkini dan keunggulan lainnya peperangan di bawah permukaan," pungkas Ryamizard (endi)

Read More

Danlanal Semarang Hadiri FGD Tentang Poros Maritim Dunia

KABARPROGRESIF.COM : (Semarang) Komandan Pangkalan TNI Angkatan Laut (Danlanal) Semarang, Lantamal V, Koarmada II, Kolonel Laut (P) Heri Triwibowo menghadiri  Focus Group Discussion (FGD) di Ruang rapat Sekretaris Daerah Provinsi Jateng, Rabu (10/4).

Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas) Republik Indonesia bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Jateng) menggelar Focus Grup Discussion (FGD) yang membahas tentang Pengembangan Pertahanan Kekuatan Negara Dalam Konteks Poros Maritim Dunia Guna Kepentingan Nasional.

Dalam kegiatan Diskusi Terarah tersebut dipimpin oleh Ketua Tim Pengkajian adalah Laksamana Muda TNI Riyadi Syahardani yang tugas kesehariannya sebagai Tenaga Ahli Pengkaji Bidang Demografi Lemhanas RI.

Lagu Indonesia  yang dinyanyikan oleh seluruh peserta diskusi mengawali pelaksanaan kegiatan tersebut.

 Sambutan selamat datang Oleh Kadis ESDM Prov Jateng Bapak Ir. Sujarwanto Dwiatmoko, M.Si yang pada kesempatan tersebut mewakili Gubernur Jateng.

Sambutan Ketua Tim Pengkajian Lemhanas RI dan sekaligus membuka acara FGD tersebut. Usai memberikan sambutannya Ketua Tim Pengkajian berkenan memberikan cinderamata kepada provinsi Jateng yang diterima oleh Kadis ESDM Provinsi Jateng.

Kegiatan yang dimoderatori oleh Marsma TNI Agus Radar dilanjutkan dengan paparan oleh 3 orang nara sumber berturut-turut oleh Kadis ESDM Provinsi Jateng, Paparan oleh Rektor Undip Prof, Dr. Yos Johar Utama, SH, M.Hum., serta materi oleh Direktur Polimarin Ibu Dr. Sri Tuti Rahayu, M.si.

Pembahas antara lain Marsma TNI Ainul Yaqin (Kakanwil Kemhan Jateng), GM Pelindo III Tj.Emas, Ketua Ikatan Alumni Lemhanas Jateng, serta dari beberapa akademisi.

Hadir dalam kegiatan tersebut Laksda TNI  Riyadi, Mayjen TNI (purn) Abdul Chasib (Taprof Bid strategi dan Padnas), Marsma TNI Agus Radar S (Dirjian Hankam dan Geografi  Debidjianstrat Lemhanas RI), Kolonel Lek Iwan Setiawan (Kasubdit bid Hankam Debidjianstrat RI Lemhanas RI), Prof Furqon Hidayat ullah (Ikatan Alumni Lemhanas ProV Jateng), Dr Ir Diah Wijayanti (Ketua Departemen Ilmu Kelautan  Undip), Perwakilan Kumham Jateng.

Dalam sambutannya Ketua Tim Pengkajian mengucapkan terima kasih kepada Gubernur Jateng yang dalam hal ini diwakili oleh Kadis ESDM Provinsi Jateng, yang telah memfasilitasi kegiatan ini yang mana kegiatan tersebut dapat menggelar Diskusi Kelompok Terarah dengan baik.

Lebih lanjut Ketua Tim menjelaskan bahwa kegiatan ini digelar di Provinsi Jateng dalam rangka mengkaji ketahanan Jawa Tengah dalam Pengembangan Pertahanan Kekuatan Negara Dalam Konteks Poros Maritim Dunia dikaitkan dengan Pembangunan tol laut.

Tim lemhanas juga berharap dari paparan yang disajikan oleh beberapa narasumber akan menjadikan suatu bahan Materi dalam pengkajian yang akan dilaksanakan oleh Lemhanas RI.

Danlanal Semarang mendampingi Rombongan Lemhanas RI berkunjung ke salah satu alutsista Lanal Semarang yaitu KAL Pulau Menjangan yang berada di Dermaga Keamanan Laut Lanal Semarang Kompleks Pelabuhan Tanjung Emas Semarang. (arf)

Read More

TPS Mulai Layani Kapal Bermuatan 4.600 Teus

KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Terminal Petikemas Surabaya (TPS) mencetak sejarah baru, saat melayani kapal dengan muatan sebesar 3100 box atau 4.600 teus. Rekor ini dipecahkan kapal berbendera United Kingdom, MV Holsatia, yang sandar di TPS pada Sabtu (6/4) lalu. Sebab, sebelumnya volume bongkar muat dalam satu kapal yang dilayani TPS, rata-rata hanya kisaran 1700 – 2.000 box, atau sekitar 2.700 TEUs hingga 3.200 TEUs.

“Seiring dinamika itu, beberapa tahun terakhir, TPS sebagai pengelola terminal peti kemas terbesar di wilayah timur Indonesia, berbenah, memastikan kesiapan di era perubahan dinamis ini,” kata Humas PT TPS , M. Solech di Surabaya, Selasa (8/4)

Menurutnya, Sejak tahun 2016 pengoperasian kapal dengan kapasitas muat lebih dari  4.000 TEUs di TPS terus meningkat. terutama untuk mendukung perdagangan di rute-rute Inter Asia.Hal itu dibuktikan dengan peningkatan arus petikemas intemasional yang melalui TPS periode Januari – Maret 2019 tercatat sebanyak 321.958 TEUs. Atau meningkat 7,16% dibanding periode Januari – Maret 2018, yang sebesar 300.437 TEUs.

Kapal Panamax dengan panjang Length Over All (LOA) 261 meter, berat 39.941 ton dan draft 11,5 meter ini, memiliki rute Singapura – Surabaya – Singapura. Dan dioperasikan secara bergantian oleh konsorsium perusahaan pelayaran Ocean Network Express (ONE) bersama 9 perusahaan pelayaran lainnya. Direncanakan layanan untuk kapal ini diberikan setiap hari Rabu dan Sabtu, dengan volume bongkar muat yang relatif sama.

Selain itu, katanya, Penambahan tiga unit Container Crane (CC) di awal tahun 2017 dengan spesiflkasi twin lift, sehingga mampu mengangkat 2 petikemas sekaligus, dan jangkauan 16 baris merupakan CC dengan spesifikasi terbaik di Pelabuhan Tanjung Perak dan sekitamya. Ditambah dengan penggantian mesin diesel menjadi Iistrik mampu meningkatkan kinerja bongkar muat per crane menjadi 27.7 petikemas/crane/jam dibanding sebelumnya yang rata-rata 25 petikemas/crane/jam.

Tiga unit CC twin lift akan dialokasikan untuk proses bongkar muat MV Holsatia dengan rencana waktu bongkar muat 50 jam atau rata-rata 84 petikemas per jam. Pandu dan tunda siap siaga di TPS, dan sangat berperan dalam efisiensi waktu sandar dan berangkat kapal.

Direktur Utama PT TPS, Endot Endrardono, memastikan bahwa perubahan dalam industri kepelabuhanan yang TPS terapkan adalah dengan menerapkan efisiensi dan tetap menjaga derajat layanan terbaik kepada pengguna jasa dapat berjalan pasti.

“Perubahan adalah dinamika yang menyenangkan. TPS siap menjadi pemimpin di era perubahan dinamis ini,” pungkasnya. (ris)

Read More

Pemilu 2019, LDII Jatim Minta Anggotanya Tak Golput

KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) Jawa Timur meminta kepada anggotanya tidak Golput dan bersikap netral pada saat pelaksanaan Pemilihan Umum 2019. Itu dilakukan untuk menciptakan suasana pemilu yang damai.

"LDII sudah jelas sikapnya netral aktif. Aktif, ya, harus tidak golput," ujar Ketua DPW LDII Jatim M. Amien Adhy di sela sosialisasi pengurusan sertifikat tanah dan permasalahannya serta sosialisasi partisipatif sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 di Kantor DPW LDII Jawa Timur, Rabu (3/4).

Sebagai lembaga dakwah, katanya, pihaknya tidak tahu berapa jumlah anggotanya karena selama ini yang terdata adalah pengurusnya saja.

"Sama halnya jika hari ini mengaji di masjid ini, kemudian besok mengaji di tempat yang lain, kami tidak bisa melacak dan menghitungnya," katanya.

Dia menjelaskan, pihaknya tidak seperti halnya organisasi kemasyarakatan lainnya yang memiliki kartu anggota sehingga bisa diketahui berapa jumlah anggotanya.

“Kalau pengurus tingkat kelurahan, kecamatan, kabupaten, dan pusat sudah registrasi peserta," katanya.

Meskipun demikian, sampai dengan saat ini dirinya tidak menampik jika sudah ada tim sukses atau juga partai yang berkunjung untuk berkomunikasi dengan LDII Jawa Timur.

“Hampir semua partai ada dan menjadi anggota kami. Kami serahkan kepada warga LDII untuk komit supaya tidak jadi bumerang," terangnya.

Lebih lanjut dia mengatakan, secara aktif LDII Jatim tidak memerintahkan untuk memilih salah satu pasangan calon presiden/wakil presiden.

"Karena kalau nanti sudah diklaim salah satu pasangan calon, bisa berat juga. Oleh karena itu, kami tidak memihak supaya sama-sama enak," katanya.

Maka dari itu, terangnya, LDII Jatim memerintahkan warganya untuk mencoblos dan tidak boleh tidak mencoblos kepada siapa pun orangnya yang dipilih nanti.


"Masyarakat saat ini sudah pintar-pintar tidak ada lagi intervensi," katanya.

Pada Pemilu Presiden 2019 ini diikuti dua pasangan calon, yakni pasangan Joko Widodo-Maruf Amin dan pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno. (Endi)

Read More