“Dihadiahi” Aset Bekas Tanah Cina, Wali Kota Risma Bakal Bikin Museum Pendidikan

KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Pemerintah Kota Surabaya akhirnya mendapatkan “hadiah” aset tanah sekaligus bangunannya yang merupakan bekas hak milik asing, Cina. Aset yang ada di Jalan Genteng Kali Nomor 10, Kelurahan Genteng, Kecamatan Genteng, Surabaya, itu diserahkan langsung oleh Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Provinsi Jawa Timur Etto Sunaryanto kepada Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini di ruang kerja Wali Kota Surabaya, Kamis (16/5/2019).

Proses penyerahan aset itu ditandai dengan penandatanganan surat penyerahan oleh Kakanwil DJKN Etto Sunaryanto kepada Wali Kota Risma. Setelah diserahkan, aset tersebut langsung diberi papan keterangan bahwa tanah tersebut merupakan aset Pemkot Surabaya. Bahkan, jajaran pemkot pun akan langsung merenovasi dan merawat gedung itu karena akan dijadikan Museum Pendidikan, Rumah Matematika dan Rumah Bahasa.

Pada saat penyerahan aset tersebut, Kakanwil DJKN Etto Sunaryanto mengatakan aset yang diserahkan kepada Pemkot Surabaya itu milik asing, yakni Cina. Keputusan penyerahan aset ini tertuang dalam surat keputusan Kementerian Keuangan nomor 96/KM.6/2019 tentang penyelesaian Status Kepemilikan Aset Bekas Milik Asing/Tionghoa SMP/SMA Taman Siswa.

“Jadi, namanya penetapan status bekas aset milik asing Cina yang dulu lama terselesaikan dan sekarang sudah kami selesaikan dan ditetapkan sebagai milik Pemkot Surabaya atau digunakan untuk penyelenggaraan Pemkot Surabaya,” kata Etto seusai proses penyerahan aset tersebut.

Menurut Etto, banyak aset di seluruh Indonesia, termasuk di Kota Surabaya yang digunakan oleh pihak lain. Oleh karena itu harus diselesaikan satu persatu supaya bisa kembali ke tangan pemerintah.

“Di Surabaya masih ada di beberapa tempat. Proses ini memang butuh waktu karena timnya juga lengkap, mulai dari Kejaksaan, Kepolisian dan lembaga-lembaga lainnya,”tegasnya.

Ia pun meminta kepada Wali Kota Risma untuk langsung menggunakan aset tersebut sekaligus perawatannya. Dengan sigap, Wali Kota Risma memastikan bahwa aset tersebut akan digunakan untuk Museum Pendidikan, Rumah Matematikan dan Rumah Bahasa.

“Saya memang ingin membuat Museum Pendidikan di tempat itu, kemudian juga Rumah Matematika dan Rumah Bahasa,” tegas Wali Kota Risma.

Wali kota perempuan pertama di Kota Surabaya itu juga menjelaskan bahwa sejak awal sudah tertarik dengan gedung cagar budaya itu. Bahkan, ia sempat bingung karena tidak dimanfaatkan oleh pemiliknya.

“Makanya saya minta untuk ditelusuri dan ternyata aset ini bisa diserahkan kepada pemkot kalau memang berkeinginan. Akhirnya, saya berkirim surat ke Kementerian Keuangan sekitar satu tahun yang lalu. Saya gak kepikiran secepat ini,” kata dia.

Menurut Wali Kota Risma, Museum Pendidikan ini sangat penting karena dia ingin semua yang ada di Kota Surabaya bisa dirawat, termasuk peninggalan-peninggalan sejarahnya. Sebab, Kota Pahlawan ini kaya akan sejarah, sehingga generasi muda harus mengetahui peninggalan itu.

“Saya ingin kota ini, terutama generasi muda tahu tentang itu. Apalagi kalau tahu bahwa Bung Karno sekolah di sini, Mantan Menteri Pendidikan, Pak Wakil Presiden yang sekolah di sini, maka bisa mendorong anak-anak Surabyaa bisa lebih maju,” ujarnya.

Makanya, dia juga ingin membuat Museum Olahraga di Gelora Pancasila, karena semakin banyak museum semacam ini, maka semakin banyak pula dorongan untuk bisa berbuat kebaikan dan anak-anak Surabaya bisa semakin semangat untuk maju.

“Sekarang kami sedang cari-cari dokumennya, termasuk tentang Bung Karno sekolah dimana, cerita tentang sekolah SMPN 1 seperti apa?, cerita SMA komplek itu seperti apa? Dan Insyallah Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Surabaya sudah punya datanya itu,” imbuhnya.

Nantinya, lanjut dia, Museum Pendidikan, Rumah Matematika dan Rumah Bahasa akan terintegrasi dan bisa satu komplek dengan perpustakaan yang sudah ada, sehingga anak-anak Surabaya bisa menikmati wisata edukasi di tempat tersebut.

“Di belakang gedung ini kan ada perpustakaan, jadi nanti bisa gandeng. Pasti anak-anak itu senang,” pungkasnya. (arf)

Read More

Bersama Forkopimda Bangkalan, Danlanal Batuporon Melaksanakan Kegiatan Safari Ramadhan 1440 H

KABARPROGRESIF.COM : (Bangkalan) Komandan Pangkalan TNI Angkatan Laut (Danlanal) Batuporon, Lantamal V, Koarmada II, Letkol Laut (P) Teguh Wibowo, M. Tr. Hanla, beserta jajaran Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Bangkalan menyelenggarakan kegiatan Safari Ramadhan 1440 H/2019 M di Pendopo Kecamatan Tanah Merah Jl. Raya Petra No. 03 Desa Petra Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Bangkalan Jawa Timur. Kemarin Petang.

Kegiatan Safari Ramadhan1440 H/2019 M yang diselenggarakan oleh Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Bangkalan bertujuan meningkatkan sinergitas Aparatur Daerah di wilayah Kabupaten Bangkalan serta mempererat tali silahturahmi dengan masyarakat Kabupaten Bangkalan.

Kegiatan Safari Ramadhan ini dihadiri oleh Bupati Bangkalan R. Abdul Latif Amin beserta Ibu, Wakil Bupati Bangkalan Drs. H. Muhni M.M, Dandim 0829/Bangkalan Letkol Arm Dodot Sugeng Hariadi, S.E., Kapolres BAngkalan diwakili Kompol Gatot, Ketua Pengadilan Agama Bangkalan Drs. Abdul Samad, MH, Muspika Kecamatan Tanah Merah, Kwanyar, Tragah dan Labang serta para Kades, Toga, Tomas dan masyarakat Tanah Merah, Kwanyar, Tragah dan Labang.

Safari Ramadhan1440 H/2019 M tersebut diisi dengan kegiatan Buka Bersama dan Penyerahan Paket Sembako oleh Bupati Bangkalan dan berturut-turut jajaran Forkopimda kepada Perwakilan Kaum Duafa Kecamatan Tanah Merah, Kwanyar, Tragah dan Labang, kemudian dilanjutkan dengan foto bersama.

Dalam kesempatan ini Bupati Bangkalan Bpk. R. Abdul Latif Amin mengucapkan terimakasih atas sinergitas TNI/Polri baik Kodim 0829/Bangkalan, Lanal Batuporon dan Polres Bangkalan sehingga Pilpres dan Pilleg di Kabupaten Bangkalan berlangsung dengan tertib dan aman.

Kemudian kepada masyarakat Kabupaten Bangkalan mari bersama-sama membangun Kota Bangkalan dengan baik, karena Kota Bangkalan sebagai Kota Dzhikir dan Sholawat dengan kegotong royongan sebagai wadah semangat membangun Kota Bangkalan. (arf)

Read More

Jaksa Batal Ajukan 230 Saksi Jasmas Ke Persidangan

KORUPSI DANA HIBAH PEMKOT SURABAYA 

KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejari Tanjung Perak kasus Jasmas membatalkan untuk menghadirkan 230 saksi ke persidangan kasus korupsi dana hibah Pemkot Surabaya yang dikucurkan untuk pengadaan barang dalam proyek Jasmas 2016.

"Keterangan 12 saksi yang kami hadirkan dalam sidang kemarin sudah  kami anggap cukup dan tidak perlu lagi memanggil saksi lainnya, karena keterangannya sama,"ujar Kasi Pidsus Kejari Tanjung Perak, Dimaz Atmadi, Rabu (15/5).

Menurut Dimaz, dalam persidangan selanjutnya, Ia akan menghadirkan ahli dari BPK RI.

"Ada satu ahli yang akan kita hadirkan, yakni dari BPK,"ujarnya.

Saat ditanya apa kompetensi ahli BPK yang akan dihadirkan dalam persidangan berikutnya, masih kata Dimaz, untuk menjelaskan kerugian yang terjadi dalam kasus korupsi Jasmas tersebut.

"Tentunya terkait kerugian uang negaranya,"kata Dimaz.

Diberitakan sebelumnya, Kasi Pidsus Kejari Tanjung Perak mengaku akan menghadirkan 230 orang saksi ke persidangan. Mereka merupakan pemohon dan penerima dana hibah yang dikoordinir oleh terdakwa Agus Setiawan Tjong.

Dari 230 orang tersebut, sudah 12 orang yang telah memberikan keterangannya dalam persidangan. Mereka terdiri dari 8 Ketua RW dan 4 Ketua RT.

Mereka adalah Mudji Hartono, Ketua RW 2 Kelurahan Tambak Rejo, Kecamatan Simokerto, Setyo Winarto, Ketua RW 9 kelurahan Tambak Rejo Kecamatan Simokerto, Suwarno ketua RW 3 Kelurahan Tambak Rejo  Kecamatan Simokerto, Ahmad Ansori Ketua RW 8 Kelurahan Tambak Rejo,  Kecamatan Simokerto, Eko Hariyanto Ketua RW 9 Kelurahan Simokerto, Kecamatan Simokerto, Muhammad Malik , Mantan Ketua RW 2 Kelurahan Kalikedinding Kecamatan Kenjeran, Yatiman Ketua RW 5 Kelurahan Tanah Kali Kedinding Kecamatan Kenjeran dan Winarno ketua RW 9 kelurahan Petemon Kecamatan Sawahan.

Sementara 4 Ketua RT yang dihadirkan adalah Hariyanto, Ketua RT 04 RW 01 Kel Jagir Wonokromo, Kecamatan Wonokromo ,Suryanto ketua RT 12 RW 4 Kel Tanah Kali Kedinding Kecamatan Kenjeran, Samsul Arifin Ketua RT 04 RW 07 Kelurahan Bongkaran Kecamatan Pabean Cantikan dan Moch Achsan Ketua RT 09 RW 10 Kelurahan Bongkaran Kecamatan Pabean Cantikan.

Selain ketua RT dan Ketua RW, sebanyak 6 anggota DPRD Surabaya juga telah memberikan keterangan sebagai saksi di Pengadilan Tipikor Surabaya. Mereka adalah Darmawan, Binti Rochma, Dini Rinjani, Ratih Retnowati, Sugito dan Saiful Aidy.

Dalam kasus korupsi dana Jasmas ini, Jaksa juga telah menghadirkan 3 orang tenaga marketing terdakwa Agus Setiawan Tjong, yakni Dea Winnie, Santi dan Robert Siregar. Dari keterangan ketiga orang tim marketing inilah terungkap, jika proyek jasmas tersebut dikordinir oleh terdakwa Agus Setiawan Tjong. (Komang)

Read More

Kunjungan Badan Wakaf Alqur'an (BWA) ke Mako Lantamal V Surabaya

KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Komandan Pangkalan Utama TNI AL V (Danlantamal V), Koarmada II, Laksamana Pertama TNI Edwin, S.H,. M.Han menerima kunjungan Badan Wakaf Alqur'an (BWA) di Ruang Tamu Komandan Lantamal V, Rabu (15/5).

Daftar peserta BWA  Heru Binawan ( CEO BWA),  Slamet Sugiarto (kordinator BWA Sby) ,  Husein Yuniarto (presenter BWA Sby), Sidiq Nurcholis (presenter BWA Sby) , Sunarto (kanvaser presentasi)  dan Fahmi Amarullah (admin presentasi).

Tujuan menjalin kerjasama antara BWA dengan Mako Lantamal V, Kami dari BWA mengucapkan banyak Terima kasih karena sudah disambut dengan sangat baik oleh bapak Laksma TNI Edwin, S.H. beserta anggota.

Semoga silaturahmi kita tetap terjalin hingga akhir hayat demi mewujudkan kemaslahatan bagi warga negara Indonesia dimanapun kita berada  dan mari kita bumikan wakaf Alqur'an keseluruh Personel Lantamal V supaya menjadi percontohan bagi anggota TNI yang lainnya.

Program pertama dan utama di Badan Wakaf Al Quran (BWA), Wakaf Al Quran dan Pembinaan (WAP). Sejak didirikan 10 tahun yang lalu sampai April 2017 Ini, BWA berhasil Mengumpulkan dan Mendistribusikan 225.526-an Mushaf Al Quran Wakaf. Mulai dari ujung timur Papua hingga ujung Barat Sumatera, BWA berhasil menelusuri daerah-daerah rawan aqidah dan rawan pendidikan untuk meninggalkan jejak dengan silaturrahiim dan Al Quran. (arf)

Read More

Risma Resmikan Puskesmas Baru di Tengah Perkampungan Surabaya

KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya meresmikan puskesmas baru yang terletak diantara pemukiman warga. Tepatnya berada di Jalan Karangrejo Gang 4 Kelurahan Wonokromo, Kecamatan Wonokromo, Surabaya, Kamis (15/5). Peresmian itu secara simbolis ditandai dengan penandatanganan prasasti serta pemotongan pita oleh Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini.

Puskesmas yang berdiri di tengah permukiman penduduk ini memiliki 3 lantai. Lantai 1 digunakan untuk pelayanan pendaftaran dan kasir, pelayanan pemeriksaan dan umum, pelayanan kesehatan gigi dan mulut, pelayanan kesehatan lansia, pelayanan KIA - KB, pelayanan gizi, pelayanan kefarmasian/obat. Lantai 2 digunakan untuk pelayanan kesehatan tradisional, pelayanan laboratorium, pelayanan psikologi, pelayanan promosi kesehatan, dan pelayanan kesehatan lingkungan. Sementara di lantai 3, digunakan untuk ruang kepala puskesmas dan tata usaha.

Pada kesempatan itu, Risma mengungkapkan kebahagiaannya karena ada puskesmas di tengah perkampungan warga. Kebahagiaan inilah yang membuat Wali Kota Risma semakin mengeluarkan inovasi-inovasi baru dalam programnya bersama Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Surabaya.

“Bapak-ibu sekalian, saya senang ada puskesmas di tengah perkampungan seperti ini. Dibandingkan puskesmas yang jauh dari rumah-rumah warga. Mudah-mudahan bisa dimanfaatkan dengan baik,” kata Wali Kota Risma saat sambutan.

Ia menjelaskan bahwa Puskesmas Wonokromo ini juga menjalin kerjasama dengan Rumah Sakit Islam (RSI) Wonokromo. Dengan begitu, pasien yang melakukan pengobatan di Puskesmas tersebut, jika diperlukan penanganan lebih lanjut maka bisa langsung dirujuk ke RSI.

“Kita juga kerjasama dengan RSI ada rujukan ke sana. Jadi bapak ibu sekalian tidak perlu khawatir kalau dirujuk ke sana, pegang BPJS pasti dilayani,” ujarnya.

Tidak hanya itu, nantinya Risma bersama Dinkes akan membuat program yang ditujukan kepada ibu-ibu yang mengandung yakni Jaminan Persalinan (Jampersal). Jampersal diperuntukkan tidak hanya masa persalinan saja, tetapi saat mulai satu bulan mengandung.

“Tidak ada yang boleh takut lagi periksa ke dokter atau bidan, karena kita sudah siapkan jaminan untuk persalinan, tidak boleh takut tidak ada uang. Saya tidak mau ada lagi permasalahan saat melahirkan apalagi ibu atau bayinya meninggal,” jelasnya.

Selain program jampersal, sambil mengelilingi ruangan lantai 1 Puskesmas Wonokromo, Wali Kota Risma juga menyampaikan bahwa nantinya akan ada pemeriksaan rutin secara gratis untuk usia sebelum lansia. Program tersebut tercetus mengingat banyaknya angka usia pra lansia yang mengalami sakit dibandingkan yang lansia.

“Bapak ibu sekalian saya melihat yang muda-muda (sebelum masuk angka usia lansia)  malah rentan sakit. Saya melihat data. Jadi karena itu saya menyampaikan ke Dinkes diadakan pemeriksaan untuk usia sebelum lansia, Jika lansia sebulan sekali. Kalau yang muda dua bulan sekali misalkan, apakah nutut atau tidak dengan anggarannya. Begitu sudah ketangkep penyakit apa yang diketahui, langsung diikat, dan diobati,” lanjutnya.

Sementara itu, Kepala Puskesmas Wonokromo Era Kartikawati sangat bersyukur atas diresmikannya puskesmas itu. Sebab, Wali Kota Risma memberikan perhatian lebih terhadap Puskesmas Wonokromo. Makanya, dia ingin terus memberikan sinergi yang positif baik program pemerintah ke puskemas, atau program dari puskesmas itu sendiri.

“Jadi dari program-program pemerintah kota tersebut saya berharapnya untuk masyarakat sekitar bisa menerima kehadiran puskesmas kita. Menjadikan mereka lebih sehat. Artinya puskesmas kita tidak melulu mengobati, tapi pencegahan juga bisa,” kata Era.

Era memastikan bahwa Puskesmas Wonokromo memiliki berbagai macam program. Diantaranya Pelayananan Puskesmas Keliling, Pos Kesehatan Kelurahan, Jejaring Pos Kesehatan. Melalui program tersebut, diharapkan masyarakat dapat memanfaatkan fasilitas itu sebaik mungkin.” pungkasnya. (arf)

Read More

Siswa Kowal Kodiklatal Ikuti Prosesi Penerimaan Anggota Kowal

KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Prajurit Korps Wanita Angkatan Laut (Kowal) resmi bertambah setelah 146 prajurit Siswa Kowal yang sedang menempuh pendidikan di Komando Pembinaan Doktrin Pendidikan dan Latihan Angkatan Laut (Kodiklatal) mengikuti pengukuhan dan upacara tradisi penerimaan Kowal yang digelar di gedung Moeljadi Kesatrian Bumimoro Kodiklatal.

Ke 146 Siswa Kowal tersebut terdiri 9 orang Siswa Pendidikan Pertama Perwira Prajurit Karier (Dikmapa PK) Angkatan ke 25 dan 137 Siswa Pendidikan Pertama Bintara Prajurit Karier (Dikmaba PK) Angkatan ke 38 Gelombang 1 dan Dikmaba PK Angkatan ke38 Gelombang 2.  Adapun prosesi penerimaan Kowal tersebut dipimpin langsung Pabandya Binkowal   Letkol Laut (KH/W) Dewi Lestari.

Dalam amanatnya Pabanbdya Binkowal Letkol Laut (KH/W) Dewi Lestari menyampaikan bahwa kehadiran Kowal dalam jajaran TNI AL merupakan kebanggaan bagi seluruh anggota Kowal. Ke depan para prajurit remaja Kowal ini diharapkan dapat memberikan nuansa kemajuan dan perjuangan dalam upaya mencapai cita-cita luhur pengabdian prajurit wanita, terutama para generasi pendahulu.

Menurutnya semua pengetahuan yang diperoleh selama di lembaga pendidikan Kodiklatal ini perlu dikembangkan di dalam penugasan dan kedinasan. Kedepan sebagai prajurit harus mendukung TNI Angkatan Laut yang besar, kuat, profesional dan disegani dengan memegang teguh Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan Trisila TNI Angkatan Laut.

“Apa pun tugas dan fungsi yang akan dijalani nanti hendaknya di terima dengan ikhlas dan bertanggung jawab sebagai wujud pengabdian yang terbaik” tegas Pamen Melati dua dipundak tersebut.

Dalam penugasan nanti lanjut Pabandya Binkowal ini para Prajurit Kowal harus mampu menunjukkan motivasi kerja yang baik serta mampu memanfaatkan setiap peluang positif yang ada untuk meningkatkan kemajuan dengan tidak meninggalkan sikap tanggap, tanggon, trengginas serta memiliki ketahanan mental yang tangguh terhadap pengaruh-pengaruh negatif. (arf)

Read More

Bakal Bangun Pengelolaan Limbah B3, Risma Bentuk Tim Khusus

KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini bakal melanjutkan rencananya untuk membangun pusat pengelolaan limbah B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun) di Kota Surabaya. Bahkan, Risma juga membentuk tim khusus dari berbagai instansi dan lembaga untuk merumuskan langkah-langkahnya. Tim khusus ini dikumpulkan oleh Risma di ruang sidang Wali Kota Surabaya, Selasa (15/5).

Pada kesempatan itu, Risma menjelaskan latar belakang pentingnya pembangunan fasilitas pengelolaan limbah B3 itu. Ia mengaku sudah banyak rumah sakit yang mengeluh tentang pengelolaan limbah B3.

Saat itu, ia langsung meminta kepada staf-stafnya untuk mendalami pengelolaan limbah B3 dan pengelolaannya seandainya dibangun di Surabaya.

“ Setelah kita dalami dan belajar, ternyata kita punya sister city dengan Kitakyushu, Jepang. Kota Kitakyushu ini memang yang paling berpengalaman dalam mengelola limbah B3." kata Risma, Rabu (15/5).

Ia menjelaskan, Kota Kitakyusu ini sudah banyak membantu Pemkot Surabaya, termasuk dalam pembangunan TPA Benowo yang saat ini sudah menghasilkan tenaga listri mencapai 2 mega watt dan tahun ini akan jadi 11 mega watt. Wali Kota Risma mengaku sudah bertemu Wali Kota Kitakyusu dan bersedia untuk mendampingi Pemkot Surabaya.

“Peralatannya pun bisa beli dari Kitakyusu karena lebih murah dibanding lainnya,” ujarnya.

Namun begitu, ada beberapa permasalahan  yang perlu diselesaikan bersama-sama sebelum melakukan pembangunan pengelolaan limbah B3.

Pertama, masalah hukum tentang pengadaan alatnya karena barangnya akan impor dari luar negeri. Dalam masalah ini, Wali Kota Risma mengaku sudah berkoordinasi dengan Menkumham dan ternyata tidak masalah asalkan yang mengusulkan BUMD.

Sedangkan masalah kedua adalah pengelolaannya. Dalam hal ini, Wali Kota Risma mengaku bisa saja BUMD memakai PDAM Surya Sembada untuk mengelolanya, namun hal itu harus merubah Perda dan waktunya sangat lama.

“Nah, masalah ketiga itu apakah bisa kita kerjasama dengan pihak ketiga. Itulah beberapa masalah yang harus kita hadapi bersama-sama,” ujarnya.

Oleh karena itu, Risma mengaku sengaja mengundang dan mengumpulkan berbagai lembaga dan instansi itu untuk meminta tolong menyamakan persepsi, termasuk dari segi hukumnya demi pembangunan pengelolaan limba B3 ini.

“ Terus terang kami tidak mampu kalau sendirian menyelesaikan maslah ini. Tapi kalau ini dibiarkan, akan menyebabkan masalah besar dikemudian hari, apalagi kita punya 59 rumah sakit dan 4.970 praktek dokter. Jadi, saya rasa ini sangat perlu, saya mohon kami dibantu,” harapnya.

Risma menambahkan, setelah pertemuan itu akan ada pertemuan-pertemuan lanjutan untuk membahas masalah ini. Bahkan, kalau perlu Wali Kota Risma akan menghadap kepada Presiden RI Joko Widodo.

“ Kalau perlu juga, ayo kita berangkat ke Kitakyusu melihat langsung prosesnya di sana supaya bisa melihat langsung,” tegasnya.

Sementara itu, Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Kota (Bappeko) Surabaya Ery Cahyadi mengatakan tim khusus ini nantinya akan tertuang dalam Surat Keputusan (SK) Wali Kota Surabaya. Tim ini terdiri dari perguruan tinggi, kejaksaan, kepolisian, kementerian dan beberapa dinas.

“ Nama-nama dari berbagai lembaga atau instansi itu sudah ada dan itu akan tertuang dalam SK Wali Kota. Tujuan tim ini sebenarnya untuk menyamakan persepsi dalam undang-undang,” kata dia.

Ia mencontohkan, ada undang-undang yang menyebutkan bahwa pengelolaan limbah B3 ini ada di pemerintah pusat. Namun, dalam undang-undang lingkungan hidup, disebutkan bahwa siapapun lembaga atau badan yang mengakibatkan adanya sampah, maka wajib untuk bertanggungjawab mengelolanya, jadi dalam hal ini Pemkot Surabaya wajib mengelolanya.

“ Makanya perlu dikumpulkan semuanya supaya persepsinya terhadap undang-undang sama semuanya,” imbuhnya.

Ery memastikan bahwa kondisi seperti ini sudah pernah dilakukan oleh Pemkot Surabaya pada saat akan membangun TPA Benowo yang saat ini sudah menghasilkan tenaga listrik.

Saat itu, memang ada perbedaan undang-undang antara Bappenas dan Depdagri, tapi karena Wali Kota Risma terus ngotot akhirnya beberapa aturan dalam undang-undang itu dijadikan satu dalam satu rencana kerja syarat (RKS).

“ Sepertinya ini hampir sama dengan itu proses awalnya. Oleh karena itu, ia mengaku secepatnya akan mengkaji dengan tim yang ada di Surabaya, lalu selanjutnya akan dirapatkan dengan pihak kementerian-kementerian. Kami berharap secepatnyalah,” pungkasnya. (arf)

Read More

Juknis Bintahwil Diharapkan Mampu Samakan Persepsi Prajurit Korem Bhaskara Jaya

KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Terdapat beberapa program yang saat ini tengah di sosialiasikan oleh pihak Pusat Teritorial Angkatan Darat (Pusterad) guna menyamakan visi dan persepsi prajurit Korem Bhaskara Jaya dalam menjalankan tugas dan kewajibannya.

Dalam kunjungannya ke Makorem 084/Bhaskara Jaya saat ini, Rabu, 15 Mei 2019, Kolonel Inf Sachono meminta seluruh prajurit Korem untuk memahami setiap program-program yang telah di sosialisasikan oleh dirinya.

“Untuk itu, perlu adanya peran aktif dari peserta untuk memahami setiap program yang disampaikan oleh pihak Pusterad saat ini,” tukasnya.

Sementara itu, Danrem 084/Bhaskara Jaya, Kolonel Inf Sudaryanto, S. E, menilai jika program yang digagas oleh pihak Pusterad saat ini, sangat penting dalam mendukung program kerja Satuan yang ia pimpin.

Kesamaan visi dan persepsi, kata Danrem, merupakan syarat utama dalam mendukung keberhasilan tugas pokok TNI-AD, khususnya di masyarakat. “Program-program yang di sosialiasikan oleh pihak Pusterad saat ini, sangat penting dalam menunjang kinerja Satuan,” ungkapnya. (arf)

Read More

Vanessa Angel Laporkan Penyidik Polda Jatim ke Propam Mabes Polri

KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Pengacara Vanessa Angel yakni Milano Lubis melaporkan tujuh penyidik Polda Jatim ke Propam Mabes Polri.

Laporan tersebut dilayangkan lantaran ada sejumlah kejanggalan terhadap proses pemeriksaan atas kasus yang menjerat kliennya itu.

"Kami sudah laporkan hari ini ke Propam Mabes Polri terhitung kalau enggak salah pukul 13.00 WIB. Dan tujuh penyidik kita laporkan," kata Milano Lubis usai sidang di Ruang Garuda 1, PN Surabaya, Selasa (14/5) kemarin.

Sayangnya Milano Lubis enggan menjelaskan secara detail apa saja laporan yang dilayangkan terhadap tujuh penyidik Polda Jatim itu. Ia mengaku menyerahkan sepenuhnya proses penyelidikan itu ke penyidik Mabes Polri.

"Kita tidak mau bicara di sini, itu ranahnya Mabes Polri melakukan penyidikan, kita percayalah Mabes Polri membuka apakah penyidik-penyidik terbukti salah atau tidak. Kalau salah harus diberi sanksi," jelasnya.

Milano beranggapan laporan ini sangat penting, karena kasus ini bisa jadi bukan hanya kepada Vanessa saja, melainkan apabila semua orang bisa terjerat dalam pasal 27 ayat 1 dan dinyatakan bersalah.

Apalagi Lanjut Milano, kasus ini adalah chat pribadi semata, dan tak bisa dipidana. Hal itu sebagaimana fakta persidangan sebelumnya, di mana saksi penyidik mengatakan tidak ada distribusi konten asusila sosial media, hanya antara Siska (muncikari) dan Vanessa.

"Itu adalah bentuknya chat pribadi. Nah kalau ini dihukum bisa menjadi yurisprudensi bagi kasus-kasus yang lain, ini sangat bahaya," pungkasnya.

Untuk diketahui, dalam kasus ini Vanessa Angle disangkakan melanggar  pasal 27 ayat 1 UU ITE juncto Pasal 55 KUHP Juncto Pasal 296 KUHP dengan ancaman hukuman 6 tahun penjara.

Bisnis prostitusi artis ini sendiri terbongkar setelah penggerebekan VA di sebuah hotel di Surabaya , Sabtu (5/1) lalu. Saat itu, Ia diduga tengah melayani seorang pelanggan melalui perantara para mucikari yang saat ini juga telah ditetapkan sebagai tersangka. (arf)

Read More

Lanal Batuporon Apel Khusus Pencanangan Zona Integritas dan Zona Anti Korupsi

KABARPROGRESIF.COM : (Batuporon) Komandan Pangkalan TNI Angkatan Laut ( Danlanal ) Batuporon, Lantamal V, Koarmada II,  Letkol Laut (P)  Teguh Wibowo M. Tr. Hanla.  Memimpin langsung jalannya apel  khusus  di Lapangan apel Mako Lanal Batuporon, dihadiri seluruh Prajurit dan PNS Lanal Batuporon, Rabu (15/5).

Dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang bersih bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme tersebut model yang dipilih pemerintah adalah pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah yang Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih. Keseriusan Lanal Batuporon dalam mendukung program pemerintah tersebut telah diwujudkan melalui Pencanangan Zona Integritas Menuju Wilayah yang Bebas dari Korupsi (WBK) pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2019 yang disaksikan sekaligus menandatangani Piagam Zona Integritas oleh perwakilan dari KPPN (Kantor Pelayanan dan Perbendaharaan Negara) Surabaya dan BPKD Bangkalan untuk penandatanganan pakta integritas.

Dalam amanatnya Komandan Lanal Batuporon  memyampaikan  bahwa wujud nyata berbagai kegiatan dalam rangka percepatan reformasi birokrasi antara lain dengan dilakukannya penandatanganan dokumen pakta integritas, laporan keuangan, program inisiatif anti korupsi dan pelaporan transaksi keuangan yang tidak wajar oleh PPATK.

“Saya berharap, dukungan dari semua pihak dalam melaksanakan kegiatan ini. Sehingga program reformasi birokrasi di lingkungan Lanal Batuporon, dapat terlaksana dengan sukses. jadilah agen-agen perubahan dalam mewujudkan program reformasi birokrasi,” harapnya.

Sedangkan pasukan apel terdiri dari peleton Perwira, Bintara dan Tamtama serta PNS Lanal Batuporon Pejabat dalam penandatanagan akte tersebut adalah Palaksa Mayor Laut (E) Kangiadi dengan disaksikan Pejabat Kepala KPPN Jatim Bapak Fredi Marjohan dan Ka. Kantor KPPN Surabaya Ibu Faradiba Arbi serta diakhiri penandatangan oleh Komandan Lanal Batuporon. (arf)

Read More

Risma Terus Perjuangkan Nasib Tanah Warga Morokrembangan Agar Tersertifikasi

KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini terus berjuang bersama warga Kelurahan Morokrembangan, Kecamatan Krembangan, agar status tanah yang puluhan tahun mereka tempati bisa tersertifikasi.

Bahkan, pihaknya telah mengirimkan surat ke Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional (BPN) agar riwayat tanah yang ditempati warga Morokrembangan bisa tersertifikasi.

Saat ini setidaknya ada 6 RW (Rukun Warga) di Kelurahan Morokrembangan yang belum memiliki surat tanah. Hingga saat ini, status lahan yang mereka tempati merupakan milik Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Brantas Provinsi Jawa Timur.

"Saya bersama warga itu sudah berjuang untuk tanah ini agar bisa dimiliki oleh warga. Sudah hampir goal tiba-tiba ada surat dari BBWS bahwa itu tanahnya PUPR,” kata Risma usai acara buka puasa bersama warga di Morokrembangan Surabaya, Selasa, (14/5).

Bahkan sebelumnya, ia menyampaikan, bahwa Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya telah mengirimkan berkas warga ke BPN pusat dan telah disetujui. Namun, pihak BBWS masih belum menyerahkan sepenuhnya tanah riwayat itu.

“Dari Menteri BPN sudah tanda tangan, terus saya kirim surat ke BPN (Surabaya) untuk diproses, namun ada bantahan dari BBWS,” ujarnya.

Kendati demikian, perjuangan Risma pun tak berhenti sampai di situ. Beberapa hari yang lalu, ia bersama kepala daerah lain diudang oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo ke Istana Negara Bogor. Pertemuan Presiden Jokowi bersama para kepala daerah itu, untuk mengetahui kebutuhan atau kendala yang ada di masing-masing kota/kabupaten.

Pada kesempatan itu, Risma langsung menyampaikan kepada Presiden Jokowi terkait permasalahan status tanah warga di Morokrembangan tersebut. Ia berharap, status tanah warga Morokrembangan yang masih milik BBWS itu, bisa diserahkan dan disertifikasi. Ia menyebut, setidaknya luasan lahan yang bermasalah di sebelah utara tidak sampai 10 hektar, sementara di Gadukan sekitar 20 hektar. Namun tanah tersebut, sudah puluhan tahun ditinggali oleh ribuan keluarga.

“Saya sudah sampaikan ini ke Pak Presiden dan di situ juga ada beberapa Menteri yang hadir juga. Saya mohon ke Pak Presiden, itu adalah untuk warga untuk dapat bisa sertifikasi. Dan saya sampaikan, nanti kalau bapak nyerahkan sertifikat, bapak bisa hadir sendiri ke warga. Mudah-mudahan bisa,” tuturnya.

Risma mengaku dalam pertemuannya tersebut, Presiden Jokowi menyampaikan akan berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait. Namun secara prinsip, Wali Kota Risma memastikan bahwa pihak BPN Pusat sudah tidak ada masalah, tinggal tindak lanjut dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Sebab, BBWS merupakan badan di bawah Kementerian PUPR.

“Nah Pak Presiden ya akan dikoordinasikan. Prinsipnya karena Menteri BPN sudah tidak masalah, jadi tinggal Menteri PUPR. Saya akan menghadap Menteri PUPR untuk tindak lanjutnya pertemuan dengan Presiden,” terangnya.

Pihaknya berharap, tahun ini masalah status tanah riwayat warga Morokrembangan tersebut bisa segera clear. Namun demikian, ia menyebut, masih ada proses-proses yang harus dilewati agar tanah yang ditempati warga bisa tersertifikasi.

“Saya berharap karena ini banyak warga tidak mampu, kalau pun toh tidak ada tahun ini ploatingnya, bisa tahun depan untuk sertifikasi massal yang tanpa bayar itu,” harapnya.

Sementara itu, Lurah Morokrembangan, Kecamatan Krembangan Surabaya, Suhendri Widyastuti, menyampaikan setidaknya ada enam RW di wilayahnya yang status tanahnya merupakan milik BBWS. Yakni RW 04, RW 05, RW 06, RW 07, RW 08 dan RW 09. Lokasinya berada mulai dekat Bozem di RW 04 hingga Jalan Gadukan Timur. 

“Kalau di RW 05 itu ada sekitar 800 KK. Kalau di RW 06 ada sekitar 6000 KK, pokoknya yang paling banyak itu di RW 06,” kata dia.

Ia menjelaskan sejak puluhan tahun lalu, enam RW di Kelurahan Morokrembangan itu tidak mempunyai buku tanah. Masyarakat yang tinggal di sana menempati lahan milik BBWS, yakni Pengairan, Perikanan dan Irigasi. Jika ini nanti clear, maka selanjutnya akan dilakukan survey ke masing-masing titik.

“Maka baru bisa diketahui luasan lahan yang bermasalah itu,” jelasnya.

Widyastuti menambahkan selama ini warga tidak bisa mengurus sertifikast tanah karena status lahan mereka masih milik BBWS. Kendati demikian, ia memastikan, bahwa Pemkot Surabaya terus memperjuangkan nasib warga, agar status lahan yang mereka tempati bisa segera tersertifikasi.

“Nah sekarang sudah ditindaklanjuti sama PUPR Provinsi dan Bu Wali juga sudah ke Presiden dan ini nanti langsung ke Bu Wali. Jadi warga tidak melalui RT, RW, Lurah, atau Camat, langsung ke Bu Wali karena tanahnya Provinsi,” pungkasnya. (arf)

Read More

Danlanal Banyuwangi Dampingi Dansesko TNI Tinjau Medan Persiapan Latgab TNI 2019

KABARPROGRESIF.COM : (Banyuwangi) Komandan Pangkalan TNI Angkatan Laut (Danlanal) Banyuwangi, Lantamal V, Koarmada II, Letkol Laut (P) Yulius Azz Zaenal, S.H.,M.Tr.Hanla menyambut  Dansesko TNI Laksdya TNI Dedy Muhibah Pribadi,S.H., M.A. bersama rombongan dibandara udara Blimbingsari, Kemarin.

Kunjungan  Dansesko TNI dalam rangka melihat dan meninjau medan secara langsung kesiapan Latihan gabungan TNI yang akan diselenggarakan tahun ini di wilayah Banyuwangi dan Situbondo. Tiba di Banyuwangi  rombongan bergerak ke Situbondo daerah Pantai Banongan, Pantai Tanjung Jangkar dan PLP 5 Marinir Baluran.

Selama kunjungan Dansesko TNI menyampaikan peninjauan ini agar kegiatan latihan gabungan TNI yang diselenggarakan  tahun bisa berhasil dan tepat sasaran tidak termasuk segala sarana pendukung bisa disiap semaksimal mungkin. (arf)

Read More