Danlanal Cilacap Lepas Keberangkatan KRI Frans Kaiseipo – 368

KABARPROGRESIF.COM : (Cilacap) Kapal perang Republik Indonesia (KRI) Frans Kaiseipo  (FKO) – 368 kembali berlayar meninggalkan Kota Cilacap untuk kembali melaksanakan tugas patroli di laut Indonesia. KRI  FKO-356 yang telah sandar sejak beberapa hari,  keberangkatannya dilepas secara langsung oleh Komandan Pangkalan  TNI Angkatan Laut (Danlanal) Cilacap, Lantamal V, Koarmada II,  Kolonel Laut (P) Teguh Iman Wibowo beserta personel Lanal Cilacap, di dermaga  VI Pelabuhan Tanjung Intan Cilacap, Selasa (28/5), ---

Kehadiran KRI FKO-368 yang dikomandani oleh Letnan Kolonel Laut (P) I Gede Putu Iwan, dalam rangka mendukung pengamanan Obvitnas yang berada di Cilacap, Sedangkan kegiatan lf)ainnya selama sandar di pelabuhan melaksanakan bekal ulang logistik dan menerima kunjungan ke kapal "open ships" bagi masyarakat, pelajar maupun instansi umum lainnya di Cilacap.

Danlanal Cilacap usai melepas KRI FKO - 368 mengatakan, bahwa "Kedatangan atau kehadiran KRI memiliki dampak positif dan nilai strategis terhadap keamanan laut diperairan Cilacap dan kami selalu siap memberikan pelayanan dan dukungan secara maksimal kepada unsur- unsur TNI AL / KRI yang beroperasi atau melintas di wilayah kerja Lanal Cilacap, karena itu merupakan  fungsi dan tugas pokok pangkalan".(arf)

Read More

Mudik Ke Lombok, TGB Lewat Tol Trans Jawa Lanjut Moda Tranportasi Laut

KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Mantan Gubernur NTB TGH Muhammad Zainul Majdi atau Tuan Guru Bajang (TGB) mudik lebaran ke Nusa Tenggara Barat mengunakan moda transportasi laut. TGB bersama keluarga naik KMP Legundi jurusan Surabaya-Lombok di Pelabuhan Tanjung Perak.

TGB bersama dengan keluarga yang tiba di Terminal Gapura Nusantara, Tanjung Perak, Surabaya mengaku berangkat dari Jakarta ke Surabaya melewati Tol Trans Jawa.

"Saya rencana mau pulang ke Lombok, jadi ini pertama kali mengunakan jalur darat. Selama ini saya mengunakan jalur Trans Jawa yang sepotong-potong. Misalnya ke Semarang atau ke Bandung jika ada acara keluarga. Sekarang, ramadhan ini mengunakan tol ini sangat efiesen," kata TGB di Terminal Gapura Nusantara, Tanjung Perak, Selasa(28/5/2019).

TGB menceritakan pengalamannya mudik melewati Tol Trans Jawa, dari Jakarta ia mengaku berangkat pada Senin pukul 23.00 WIB sampai di Surabaya Selasa sekitar pukul 10.00 WIB.

"Artinya Tol Trans Jawa ini efektif, efisienkan waktu, sehingga para penguna moda transportasi darat sangat terbantu dan sangat nyaman. Rest areanya cukup respretatif, walupun ada beberapa ruas tol baru beroperasi tetapi rest areanya cukup fungsional," ujar TGB.

Sampai di Surabaya, TBG dan keluarga melanjutkan perjalanan ke Lombok, Nusa Tenggara Barat mengunakan kapal KMP Legundi jurusan Surabaya-Lombok. Kapal KMP Legundi sendiri baru beroperasi selama dua tahun terakhir.

"Insya Allah mengunakan KMP Legundi, yang rutenya itu Surabaya-Lombok. Fan ini adalah rute salah satu jalur tol laut yang sudah dicanangkan oleh presiden Jokowi sejak empat tahun lalu" Ujar TGB.

TGB juga menceritakan, jika banyak mahasiswa yang belajar di pulau jawa merasa terbantu dengan adanya KMP Legundi dengan rute ke Lombok langsung. Hal itu membuat lebih nyaman penumpang.

"Jadi lebih nyaman, tidak harus dua kali nyebarang. Karena sekarang setahu saya trayeknya dua kali seminggu dari Surabaya, demikian juga di Lombok. Tentu saya berharap frekuensinya bisa ditingkatkan atau misalnya kapalnya sudah terikat dengan trayek lain, ya ada tambahan kapal yang lain. Untuk menambah frekuensi antara Surabaya dan Lombok," ungkap TGB.

Untuk mendorong perekoniman di wilayah NTB, ia berharap adanya kapal tambahan. Sebab menurutnya jalur Surabaya-Lombok adalah salah satu jalur perekonomian.

"Karena dalam pemetaan ekonomi NTB, salah satu perdangang antara NTB dengan luar daerah adalah Lombok-Surabaya. Jadi ini adalah salah satu urat nadi perekonomian NTB juga, sehingga ditambah frekuensinya," tandas TGB. (arf)

Read More

Posal Candidasa Lanal Denpasar Turut Ambil Bagian Dalam Pengamanan Lebaran Tahun 2019

KABARPROGRESIF.COM : (Denpasar) Menjelang perayaan Idul Fitri 1440 H/2019, pihak ASDP pelabuhan Padang Bai Bali mulai mengantisipasi arus mudik lebaran dari Pulau Lombok NTB menuju Bali dan Jawa. Pemerintah Daerah Kab. Karang Asem, Provinsi Bali saat ini telah mempersiapkan angkutan penyebrangan Kapal Ferry maupun fast boat antar pulau untuk mengantisipasi lonjakan penumpang.

Kegiatan rutin tahunan yang dilaksanakan oleh unsur maritim di Pelabuhan Padang Bai dalam menghadapi perayaan Idul Fitri 2019 tidak terlepas dari peranan Pos TNI AL Candidasa, Lanal Denpasar dalam memberikan dukungan pengamanan kepada Pemerintah Daerah. Hal ini disampaikan oleh Komandan Posal Candidasa, Peltu Mes Martin Sovyandi ketika mengikuti acara Rapat Koordinasi Antar Instansi dengan DPC Gapasdap Padang Bai yang dipimpin oleh Manager Usaha ASDP Padang Bai (28/5).

Menurut Peltu Martin saat ini situasi dan kondisi Pelabuhan Padang Bai masih terpantau aman kondusif. Belum terlihat adanya antrian kendaraan dan penumpukan barang di areal parkir penyebrangan Kapal Ferry dan Fast Boat. Hanya saja pengamanan extra ketat oleh petugas keamanan sejak H-7 sudah mulai ditingkatkan. Pihak ASDP telah mengatur dan menempatkan petugas keamanan dibeberapa sektor pelabuhan seperti di pintu masuk, tempat pembelian tiket maupun di dalam kawasan pelabuhan yang meliputi kantor ASDP, areal parkir kendaraan dan dermaga tempat kapal sandar.

Para petugas keamanan yang dilibatkan berasal dari instansi TNI/Polri (Koramil 1623-05 Manggis, Posal Candidasa), Polsek KP3 Pelabuhan Padang Bai, Dishub, BPTD, Dinas Karantina, BKSDA, Dinas Kesehatan, Kantor DPC Gapasdap Padang Bai/Lembar, Satpol PP Kab. Karangasem dan Armada Pelayaran.

Pada kesempatan tersebut, Danposal Candidasa juga menerangkan bahwa pihak Manager Usaha ASDP Pelabuhan Padang Bai akan berupaya semaksimal mungkin untuk menjamin keselamatan, keamanan, kenyamanan dan kelancaran arus mudik Lebaran tahun 2019. Koordinasi ketat antar instansi terkait baik TNI/Polri maupun Pemerintah Daerah dan swasta juga terus dilaksanakan demi terciptanya situasi yang kondusif menjelang dan sesudah perayaan Idul Fitri 1440 H/2019 M. (arf)

Read More

TNI-Polri di Ngawi Pastikan Kesiapan Pengamanan Idul Fitri

KABARROGRESIF.COM : (Ngawi) TNI-Polri di Kabupaten Ngawi, Jawa Timur bersinergi dalam rangka mewujudkan keamanan dan kenyamanan selama berlangsungnya Hari Raya Idul Fitri yang akan datang.

Seperti yang berlangsung di Lapangan Merdeka saat ini, Selasa, 28 Mei 2019, ratusan personel TNI-Polri bersama Pemda setempat menggelar apel gelar pasukan Operasi Ketupat 2019.

“Idul Fitri merupakan momen yang sangat penting bagi umat Islam, sehingga, sudah seharusnya patut dijamin keamanan dan kenyamanan pelaksanaanya,” ujar Danyonarmed 12/Kostrad, Mayor Arm Ronald, F. Siwabessy.

Selama berlangsungnya pengamanan, kata almamater Akademi Militer tahun 2002 ini, TNI ditugaskan untuk mem-back up pihak kepolisian. “Ini salah satu wujud sinergitas institusi TNI-Polri dalam pengabdiannya kepada masyarakat,” tandasnya.

“Pengabdian kepada masyarakat merupakan wujud pengamalan Sapta Marga TNI dan Tri Brata Polri menuju Indonesia yang aman, damai dan sejahteran,” imbuhnya. (arf)

Read More

Pengacara Manager PDAM Akan Bongkar Hasil Pemerasan Mengalir Ke Sejumlah Pihak

Kasus Pemerasan Rekanan PDAM 

KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Yun Suryotomo selaku penasehat hukum terdakwa Retno Tri Utomo menyampaikan alasannya tidak mengajukan eksepsi atas dakwaan jaksa dalam kasus pemerasan rekanan PDAM Surya Sembada Surabaya.

"Karena dakwaan hanya formil saja, karena itu tadi kami minta lanjut ke pembuktian,"kata Yun Suryotomo saat dikonfirmasi usai persidangan di Pengadilan Tipikor Surabaya, Selasa (28/5).

Saat pembuktian, Yun Suryotomo mengaku akan membongkar siapa saja yang ikut menerima aliran dana tersebut.

"Dalam pembuktian nanti, kita akan buktikan semuanya tidak diposisi klien kami, ada pihak pihak yang terlibat,"ungkapnya.

Selain itu, terkait pemerasan yang ditudingkan, Yun mengaku akan mengungkap peran korban.

"Kita akan buktikan siapa yang lebih aktif berkomunikasi, apakah klien kami atau pelapor. Selama ini berita yang berkembang seakan akan klien kami yang aktif, padahal tidak seperti itu,"pungkasnya.

Untuk diketahui, Peristiwa pemerasan ini terjadi saat terdakwa menjabat sebagai pejabat pembuat komitmen (PPK) untuk pengerjaan Pembangunan Jaringan Pipa DN-300 dan DN-200 di Jalan Rungkut Madya-Jalan Kenjeran (MEER) Sisi Timur pada PDAM Surya Sembada Surabaya yang dimenangkan oleh PT Cipta Wasesa.

Dalam kasus ini terdakwa Retno Tri Utomo dituding telah memeras Direktur PT Cipta Wisesa, Chandra Arianto sebesar Rp 1 miliar dan mengancam akan menghambat semua pekerjaaan dalam proyek tersebut. 

Atas perbuatannya, terdakwa Retno Tri Utomo disangkakan melanggar pasal 12 huruf e dan pasal 23 Undang-undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang No 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 421 KUHP.(Komang)

Read More

Apel Khusus Pencanangan Pembangunan Zona Integritas Di Lanal Semarang

KABARPROGRESIF.COM : (Semarang) Komandan Pangkalan TNI AL (Danlanal) Semarang, Lantamal V, Koarmada II,  Kolonel Laut (P) Musleh Yadi memimpin secara langsung Apel Khusus Pencanangan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)  Apel khusus tersebut di gelar di Gedung Mandalika Mako Lanal Semarang, Jalan Re. Martadinata No.12, Tawangsari, Kec. Semarang Barat Kota Semarang, Jawa Tengah,  Selasa  (28 /5).

Apel Khusus dalam rangka Pembangunan Zona Integritas tersebut di ikuti oleh seluruh Perwira,  Bintara, Tamtama dan Pegawai Negeri Sipil Lanal Semarang, Juga dihadiri oleh Bapak Alfandry,Ak.Ca Perwakilan BPKP Jateng,  Bapak Pariya Kakanwil Bea Cukai  Jateng dan DIY, Bapak Seno Staf Kanwil Bea Cukai Jateng dan DIY, Bapak Abdul Wahid Ka Ksop Pelabuhan Tanjung Emas Semarang beserta Jajaran Staf Ksop, Ibu Jumiarsih  Ka KPPN Provinsi Jateng, Pejabat Perwakilan Polsek KPTE.

Dalam pelaksanaan Apel Khusus tersebut dilaksanakan penandatangan Ikrar Pakta Integritas dan Zona Bebas dari Korupsi di Lingkungan Lanal Semarang, penanda tanganan di lakukan oleh  Palaksa Lanal Semarang Mayor Laut (S)  Apdanis Widyono dan disaksikan oleh Ka KPPN Prov Jateng dan Ka BPKP.

Dalam Sambutannya Danlanal Semarang mengatakan bahwa penandatanganan Ikrar Pakta Integritas dan Zona Bebas dari Korupsi di Lingkungan Lanal Semarang  adalah sebagai bagian dari kesungguhan Lanal Semarang dalam mengukuhkan diri sebagai lembaga yang mempunyai komitmen unruk mencegah terjadinya Korupsi disertai upaya untuk mewujudkan Zona Bebas Korupsi serta Reformasi Birokrasi yang Akuntabel di Lanal Semarang.

Lebih lanjut Danlanal Semarang menjelaskan bahwa bahwa Lanal Semarang merupakan sebagai salah satu Percontohan dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi terus berupaya untuk meningkatkan Kinerja Satuan,  oleh karena itu perlu adanya Komitmen yang kuat, dalam menjamin kelancaran dan suksesnya pelaksanaan Program Redormasi Birokrasi secara Konsisten dan berkelanjutan, Usai pelaksanaan Apel Khusus dilaksanakan sesi Foto bersama. (arf)

Read More

Dibantu Sekolah Tahan Gempa, Bupati Lombok Timur: Sudah Saya Buktikan

KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Bupati Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat (NTB), Sukiman Azmi, mengaku telah membuktikan sendiri jika bangunan sekolah SDN 1 Obel-Obel, Kecamatan Sambelia, Kabupaten Lombok Timur, tahan terhadap getaran gempa. Gedung sekolah yang merupakan donasi masyarakat Surabaya dan bantuan Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya itu memang dari awal konstruksi bangunannya didesain tahan terhadap getaran gempa.

“Sudah saya buktikan, saat gempa yang terakhir 5.8 skala richter menimpa kami di Lombok Timur, bangunan (sekolah) ini gentengnya satu pun tidak ada yang jatuh, apalagi bangunannya,” kata Bupati saat menerima penyerahan bantuan gedung sekolah SDN 1 Obel-Obel dari Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini, Selasa (28/5/2019).

Bupati menyebut berkat kerjasama semua pihak, serta tim ahli bangunan yang dikirim oleh Wali Kota Risma, gedung sekolah SDN 1 obel-obel ini akhirnya rampung, sehingga bisa segera untuk digunakan.

“Alhamdulillah, itu berkat kerjasama semua, terutama sekali tim teknis, atau arsitek yang dikirim ibu (Wali Kota Risma) ke jajaran kami,” ujarnya.

Atas dasar itulah, kemudian Bupati memberikan pemahaman kepada masyarakat Lombok Timur, agar ke depannya jika mendirikan bangunan rumah yang tahan terhadap gempa. Sebagaimana contoh Wali Kota Risma yang memberikan instruksi kepada stafnya untuk meneliti dan merekonstruksi bangunan Sekolah SDN 1 Obel-obel agar tahan terhadap getaran gempa.

“Mudah-mudahan kehadiran ibu membawa berkah bagi kami, membawa manfaat bagi masyarakat kami. Jelas sekolahnya sudah ada, dan Insya Allah sekolah ini segera akan kita gunakan,” terangnya.

Bupati menyampaikan selama ini Pemkot Surabaya telah banyak membantu warga terdampak gempa di Lombok. Ia menyebut, Pemkot Surabaya merupakan satu diantara tiga pemerintah daerah yang memberikan bantuan terbesar kepada Pemkab Lombok Timur.

“Inilah yang paling banyak berperan membantu kami sejak awal gempa. Membawa dan mendatangkan bantuan-bantuan, baik itu berupa makanan, pakaian, selimut, bahkan yang dibutuhkan anak-anak kecil dan ibu-ibu,” jelasnya.

Karena itulah, pihaknya sangat bersyukur dan berterimakasih atas kepedulian Pemkot Surabaya kepada warga Lombok Timur. “Alhamdulillah, untuk itulah atas nama masyarakat kami menyampaikan terima kasih yang tulus untuk semuanya, terutama sekali untuk sekolah ini,” tutur Bupati.

Sementara itu, Wali Kota Risma, mengatakan sekolah SDN 1 Obel-obel dibangun dari donasi masyarakat Surabaya dan bantuan Pemkot Surabaya. Sebelum memulai pembanguan gedung sekolah tersebut, ia mengaku, telah berkoordinasi dengan tim ahli, supaya konstruksi bangunannya tahan terhadap getaran gempa.

“Mangkanya ini agak lama prosesnya, karena kita minta ITS (Institut Teknologi 10 Nopember Surabaya) untuk mendesain ulang agar bangunannya tahan getaran gempa,” kata Wali Kota Risma dalam sambutannya.

Tak hanya itu, bahkan sebelum mulai melakukan pembangunan, Wali Kota Risma juga sempat memikirkan bagaimana menyediakan kebutuhan air bersih. Karena lokasinya yang berada di atas ketinggian, sehingga air sulit untuk naik.

“Saya bayangkan ketika air ndak bisa naik. Jadi saya sampai buat gambar untuk bagaimana menarik air dari bawah ke atas. Jadi dari bawah ditarik pakai tandon. Mangkanya saya bawakan tandon air, karena saya mendengar sulit untuk air,” jelasnya.

Bangunan sekolah senilai Rp 1,5 miliar itu, konstruksinya memang sengaja dibuat agar tahan terhadap getaran gempa, mengingat struktur tanah di Lombok yang dinilai rawan. Bahkan, Wali Kota Risma mengaku terus melakukan evaluasi saat proses pembangunan sekolah itu berlangsung. Harapannya, agar sekolah itu ke depan dapat terus bertahan jika terjadi gempa dan utamanya supaya anak-anak merasa aman dan nyaman ketika menempuh pendidikan.

“Alhamdulillah sekarang sudah bisa bermanfaat, mudah-mudahan berkenan dengan sekolah yang kami bangun, sekali lagi terima kasih,” pungkasnya. (arf)

Read More

Baru Diresmikan Pangdam V/Brawijaya, Bazar Murah Langsung di Geruduk Warga

KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Suasana pagi di lapangan Kodam V/Brawijaya, terlihat tak seperti biasanya. Itu terlihat ketika ribuan masyarakat terlihat memadati bazar murah yang sengaja disediakan oleh pihak Kodam guna meringankan beban masyarakat menjelang Hari Raya Idul Fitri.

Bahkan, sebelum diresmikan oleh Pangdam V/Brawijaya, Mayjen TNI Wisnoe, P. B, ribuan warga tersebut terlihat sudah menempati beberapa stand bazar murah yang sudah berjejer rapi di lapangan Kodam.

Dijelaskan Pangdam, bazar murah yang diresmikan oleh dirinya tersebut, merupakan suatu bentuk kepedulian TNI, khususnya Kodam V/Brawijaya kepada masyarakat.

"Semua kebutuhan kita sediakan disini, termasuk diantaranya kebutuhan bahan pokok,” jelas mantan Wakil Gubernur Akademi Militer ini. Selasa, 28 Mei 2019.

Kebahagiaan Jenderal bintang dua kelahiran Kota Surabaya itu semakin bertambah. Pasalnya, berbagai bahan kebutuhan yang di sediakan di masing-masing stand, di jual dengan harga yang sangat miring.

"Harganya lebih murah dari harga pasaran umum,” ungkapnya.

Pangdam menyebut, keberhasilan atas pelaksanaan bazar murah saat ini, juga tak luput dari sinergitas antar komponen bangsa, baik Pemerintah Daerah maupun pihak-pihak swasta lainnya.

"Selain menstabilkan harga kebutuhan pokok, bazar ini juga membantu masyarakat mencukupi kebutuhannya ketika menghadapi lebaran mendatang,” ulasnya.

Tak hayal, usai diresmikan oleh Pangdam, masyarakat langsung membanjiri setiap stand yang sudah berjejer di lapangan tersebut. Tak hanya kebutuhan pokok saja. Namun, beberapa perabotan dapur hingga pakaian pun juga tersedia di bazar murah itu. (arf)

Read More

Dibangun Pemkot Surabaya, Wali Kota Risma Serahterimakan Sekolah Tahan Gempa di Lombok

KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Demi merajut asa sesama anak bangsa, para pelajar dan warga Kota Surabaya serta jajaran Pemkot Surabaya membangunkan sekolah untuk warga Lombok yang beberapa waktu lalu terkena gempa.  Sekolah yang dibangun dari hasil donasi atau sumbangan itu adalah SDN 1 Obel-obel di Kecamatan Sambelia, Kabupaten Lombok Timur. Sekolah itu pun diserahterimakan oleh Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini kepada Bupati Lombok Timur, Sukiman Azmy, Selasa (28/5/2019).

Proses peresmian itu ditandai dengan penandatanganan di prasasti yang dilakukan oleh Wali Kota Risma dan Bupati Lombok Timur, Sukiman Azmy. Serahterima itu pun disaksikan para wali murid dan warga setempat. Nampak wajah sumringah di tengah-tengah mereka karena hendak memiliki sekolah baru yang sangat bagus dan sekaligus tahan gempa.

Pada kesempatan itu, Wali Kota Risma menjelaskan ketika tim dari Pemkot Surabaya hendak berangkat mengirim bantuan dan relawan ke Lombok, ia sempat berpesan untuk mencarikan tempat atau sekolahan yang belum pernah disentuh bantuan sama sekali oleh instansi lain. Tak lama kemudian setelah relawan itu datang ke Lombok, ditemukanlah SDN Obel-obel yang kondisinya rusak parah. “Di Desa Obel-obel ini katanya ada sekolah yang rusak parah dan belum tersentuh bantuan karena jaraknya sangat jauh dari kota, sehingga saya putuskan untuk membantu di sini,” kata Wali Kota Risma dalam sambutannya.

Wali Kota Risma menegaskan, gedung SDN 1 Obel-Obel tersebut didesain tahan gempa. Hal itu dilakukan guna mengantisipasi kembali terjadinya gempa di wilayah rawan tersebut. Terkait biaya pembangunan sekolah tersebut, ia mengaku anggaran yang dihabiskan mencapai Rp 1,567 miliar.

"Ini anggarannya Rp 1,567 miliar. Kalau di Surabaya ini sudah bisa jadi gedung dua lantai. Tapi karena ini harus diperkuat untuk supaya tahan gempa, makanya harganya agak mahal," ujar wali kota perempuan pertama di Surabaya itu.

Menurut Wali Kota Risma, anggaran yang dihabiskan memang melenceng dari perkiraan awal. Awalnya, Pemkot Surabaya menyiapkan anggaran Rp 800 juta untuk membangun ulang SDN 1 Obel-Obel yang rusak parah waktu itu. Namun, setelah dihitung ulang, biaya yang dibutuhkan lebih mahal, karena harus dirancang tahan gempa.

"Awalnya anggarannya Rp 800 juta sama mebelnya. Ternyata setelah dihitung ulang, habisnya Rp 1,5 miliar lebih, karena supaya tahan gempa. Itu pun belum sama mebelnya. Insya Allah nanti kita carikan untuk mebelnya," kata Risma.

Bupati Lombok Timur, Sukiman Azmy , mengucapkan terimakasih kepada warga Surabaya dan jajaran Pemkot Surabaya atas bantuan tersebut. Sukiman menyatakan, Surabaya menjadi salah satu di antara daerah yang paling banyak memberikan bantuan kepada masyarakat Lombok Timur.

"Saya atas nama masyarakat Lombok Timur mengucapkan terimakasih atas bantuan ini. Apalagi Bu Wali sampai datang langsung ke pelosok Lombok Timur untuk serahterimanya, sehingga ini merupakan suatu penghargaan setinggi-tingginya bagi kami. Semoga silaturrahmi di Bulan Ramadhan ini bisa membawa berkah dan manfaat bagi kita semua,” kata Sukiman.

Ia juga mengakui bahwa bantuan dari Pemkot Surabaya ini sangat banyak usai gempa. Beberapa diantaranya yang paling penting kala itu adalah makanan, pakaian selimut, dan lain sebagainya. Bahkan, bisa membangunkan SDN 1 Obel-Obel yang sangat bagus dan tahan gempa ini.

“Sekali lagi, kami mengucapkan terimakasih,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat Pemkot Surabaya, Imam Siswandi mengatakan bantuan pembangunan SDN Obel-obel ini terdiri dari gedung sekolah satu lantai seluas 583 meter persegi dan rumah dinas kepala sekolah seluas 49 meter persegi. Gedung sekolah itu terdiri dari enam ruang kelas, satu perpustakaan, satu ruang guru, dan delapan toilet.

“Pembangunan gedung ini murni dari Pemkot Surabaya, karena bangun lama rusak parah, sehingga harus kami robohkan dan kemudian dibangun baru dari awal, jadi bukan hanya sekadar renovasi,” kata dia.

Ia juga memastikan bahwa biaya untuk membangun sekolah ini berasal dari sumbangan atau donasi para pelajar Surabaya, warga Surabaya dan jajaran Pemkot Surabaya. Secara keseluruhan, pembangunan sekolah ini menelan biaya sebesar Rp. 1.567.815.000.

“Bangunan gedung ini dirancang tahan gempa, pembangunannya dimulai Bulan November 2018 dengan tenggat waktu 6 bulan. Alhamdulillah pihak kontraktor bisa menyelesaikan proyek ini tepat waktu dan kali ini bisa diresmikan,” pungkasnya. (arf)

Read More

Lanal Denpasar Bali Hadiri Acara Rakor Terkait Perpres Nomor 125 Tahun 2016

KABARPROGRESIF.COM : (Denpasar) Kantor Rumah Detensi Imigrasi Denpasar bekerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Badung menggelar acara Rapat Koordinasi terkait Perpres No 125 tahun 2016. di Hotel Puri Bagus Candidasa, Kab. Karangasem,  Selasa (28/05).

Dihadiri oleh Bupati Kabupaten Karangasem, Ibu I Gusti Ayu Mas Sumatri, S. Sos, M. Ap serta jajaran TNI/Polri dan unsur Muspida Kabupaten, Kantor Bea Cukai Kota Denpasar, Basarnas Kota Denpasar serta Satpol PP Kab. Karangasem.

Rapat Koordinasi yang diselenggarakan oleh Kantor Rudenim Denpasar terkait Perpres Nomor 125 tahun 2016 sangat bermanfaat dalam memberikan edukasi bagi seluruh peserta, khususnya TNI AL mengingat wilayah kerja Lanal Denpasar Bali sangat luas dan dilalui jalur ALKI II yang berbatasan dengan Provinsi NTB dan negara Australia.

Dalam acara tersebut Kepala Rudenim Denpasar, Dr. Saroha Manulang, S.E.,M.M. bertindak sebagai nara sumber telah memberikan pemaparan terkait permasalahan penanganan pengungsi dan pencari suaka di Indonesia. Menurut Dr. Saroha jumlah total pengungsi dan pencari suaka di Indonesia 14.032 orang yang berasal dari berbagai negara seperti Afganistan, Somalia, Irak, Myanmar, Sudan, Srilanka, Palestina dan Pakistan.

Karudenim juga mengatakan Permasalahan menonjol dalam penanganan pengungsi dan pencari suaka antara lain karena Pemerintah Australia telah memghentikan bantuan melalui IOM untuk pencari suaka dan pengungsi yang tinggal mandiri dan menyerahkan diri TMT 15 maret 2018, sehingga pencari suaka dan pengungsi yang menyerahkan diri yang tidak diregistrasi selambat-lambatnya sejak tanggal 15 Maret 2018 tidak mendapat bantuan apapun dari Pemerintah Australia. Selain itu belum terbentuknya tempat penampungan sementara sesuai Perpres No. 125 tahun 2016 dan tidak adanya anggaran Rudenim untuk melakukan Deportasi Final Rejected Person juga menjadi permasalahan yang perlu dicarikan solusi pemecahan masalahnya.

Acara Rakor yang dihadiri Pgs. Kabagpen Lanal Denpasar dan Danposal Candidasa dirasa sangat bermanfaat untuk dijadikan pedoman bagi TNI AL/Lanal Denpasar Bali dalam melaksanakan pengawasan dan penanganan orang asing di wilayah Perairan Yuridiksi Nasional, khususnya di Perairan Bali mengingat jumlah wisatawan yang berkunjung ke Pulau Dewata frekwensinya sangat tinggi dan perlu menjadi atensi bersama bagi Tim PORA Kabupaten di wilayah Provinsi Bali dalam melaksanakan operasi pengawasan orang asing maupun pencari suaka. (arf)

Read More

Pembebasan Bersyarat Henry J Gunawan Oleh Dirjen Kemenkuham Cacat Hukum

KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Bebasnya Henry J Gunawan dari Rutan Medaeng atas dasar dikabulkannya pembebasan bersyarat (PB) oleh Dirjen Kemenkumham mulai disoal oleh korban dan Kejari Surabaya. Mereka menilai PB itu cacat hukum dengan menabrak Peraturan Menteri Hukum dan Ham (Permenkumham) Nomor 3 tahun 2018.

"Kami sedikit tergelitik,karena bukankah ada aturan yang mengatur di Permenkumham nomor 3 tahun 2018 pasal 28 A yang tegas menyatakan PB harus telah menjalani masa hukuman 2/3 atau sekurang kurangnya 90 hari,"kata Tonic Tangkau selaku kuasa hukum korban dalam kasus penipuan dan penggelapan jual beli tanah di Celaket,Malang saat dikonfirmasi, Selasa (28/5).

Menurut Tonic, bila dipahami rumusan  pemberian PB secara acontrario, yang berhak mendapatkannya adalah terpidana yang hukumnya diatas 1 tahun dan telah menjalani hukuman minimal 9 bulan.

"Kalau hukumannya setahun apakah memenuhi syaratnya PB, silahkan dikaji yuridisnya karena undang undangnya  menulis begitu,"ujarnya.

Dari data yang dihimpun, Dalam kasus tipu gelap kasus tanah di Celaket, Malang ini, Bos PT Gala Bumi Perkasa tersebut baru menjalani hukuman 7 bulan 14 hari ditambah dengan remisi yang didapatkannya dari hari raya Waisak sebanyak 15 hari.

"Secara acontrario, berartikan kalau pun 2/3 pengertian disitu sudah menjalani 9 bulan, kalau dia hanya jalani 7 bulan lebih belum 8 bulan apakah boleh mendapatkan PB itu. Silahkan saya kira yang berhak menjawab disini yang paling tepat adalah pemberi PB itu sendiri,"jelasnya  Tonic.

Pemberian PB ke Henry J Gunawan dianggap telah mencederai rasa keadilan terhadap korban. Oleh karena itu, Korban melalui tim kuasa hukumnya akan menempuh upaya upaya hukum serta akan melayangkan surat.

"Kami pasti akan ada upaya klarifikasi cek and balance, bertanya kesana kemari, bahkan kalau perlu membuat surat kemana mana untuk menanyakan apakah sudah memenuhi syarat PB ini. Dan sudah kami lakukan ke kejaksaan dan dapatkan info ternyata tidak pernah mendapat pemberitahuan dari Rutan Medaeng,"pungkas Tonic.

Terpisah, Kajari Surabaya Anton Delianto membenarkan tidak pernah menerima surat dari Rutan Medaeng terkait prosedur PB yang dimohonkan Henry J Gunawan.

"Sudah saya cek, tidak ada surat yang masuk ke kami,"ujar Anton saat dikonfirmasi.

Menurut Anton, secara aturan untuk bisa mendapatkan PB, salah satunya adalah tidak sedang tersangkut pidana lain.

"Kalau ada surat itu pasti akan kami jawab,"ujar Anton.

Dalam hal ini, Anton mengaku akan melakukan klarifikasi ke Rutan Medaeng.

"Saya akan kordinasi dulu ke Kasipidum untuk membuat surat klarifikasi,"pungkasnya.

Untuk diketahui, Informasi dikabulkannya PB Henry J Gunawan disampaikan Kasi Pelayanan Tahan Rutan Medang, Ahmad Nuridukha, Jum'at (17/5).

Pria yang akrab disapa Dukha ini mengaku permohonan PB yang diajukan Henry J Gunawan sesuai dengan prosedur, termasuk telah mengirim surat ke Kejari Surabaya untuk menanyakan apakah yang bersangkutan masih tersangkut pidana lain. Namun, Dukha mengaku jika surat yang dikirimnya tidak dibalas oleh Kejari Surabaya, sehingga Henry dianggap tidak sedang tersangkut pidana lain.

Sontak, keterangan Dukha ini dibantah oleh Ali Prakoso dan Darwis, Dua jaksa yang menangani tiga perkara pidana Henry J Gunawan dan menyebut penentuan PB kepada Henry J Gunawan merupakan hal yang ngawur dan tidak masuk akal. (arf)

Read More

Danlantamal IX Hadiri Apel Gelar Pasukan Operasi Ketupat Siwalima 2019

KABARPROGRESIF.COM : (Ambon) Komandan Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut (Danlantamal) IX Ambon Laksamana Pertama TNI Antongan Simatupang menghadiri Apel Gelar Pasukan Operasi Ketupat Siwalima 2019. Apel Gelar Pasukan mengangkat tema "Melalui apel gelar pasukan Operasi Ketupat Siwalima 2019, kita tingkatkan sinergi Polri dengan instansi terkait dalam rangka memberikan rasa aman dan nyaman pada perayaan Idul Fitri 1440 H", digelar di Lapangan Tahapary Polda Maluku. Selasa (28/05/2019).

Apel dipimpin Gubernur Maluku Irjen Pol Purn Drs. Murad Ismail dan selaku Komandan Apel Kasubdit Wabprof AKBP Hendrik Purwono. Pada apel ini, Gubernur Maluku membacakan amanat tertulis Kapolri Jenderal Pol M. Tito Karnavian yang menyampaikan operasi ketupat tahun 2019 akan digelar selama 13 hari mulai hari Rabu, 29 Mei 2019 dini hari hingga sampai Senin, 10 Juni 2019 mendatang.

Lebih lanjut, operasi ketupat tahun 2019 memiliki karakteristik yang khas dibandingkan dengan operasi di tahun-tahun sebelumnya, dimana akan dilaksanakan bersamaan dengan penyelenggaraan tahapan Pemilu tahun 2019. Hal tersebut membuat potensi kerawanan yang akan dihadapi dalam penyelenggaraan operasi ketupat tahun 2019 semakin kompleks.

Selanjutnya disampaikan, sejalan dengan hal tersebut, berbagai gangguan terhadap stabilitas Kamtibmas dan gangguan terhadap kelancaran serta keselamatan transportasi darat, laut dan udara, permasalahan terkait stabilitas harga dan ketersediaan bahan pokok serta bencana alam tetap menjadi potensi kerawanan yang harus diantisipasi secara optimal dalam operasi ketupat tahun 2019.

Secara nasional operasi ketupat 2019 digelar pada 34 Polda se Indonesia dengan melibatkan sebanyak 160.335 personil gabungan. Terdiri atas 93.589 personil Polri dan 13.131 TNI, 18.906 personil Kementerian dan Dinas terkait, 11.720 personil Satpol PP, 6913 personil Pramuka serta 16.076 personil dari organisasi masyarakat.

Lebih rinci dijelaskan, akan ada 2.448 pos pengamanan, 764 pos pelayanan, 174 pos terpadu dan 12 lokasi check point sepeda motor pada pusat aktivitas masyarakat. Sementara untuk objek pengamanan dalam operasi ketupat 2019 antara lain berupa 898 terminal, 379 stassiun kereta api 592 pelabuhan, 212 bandara, 3.097 pusat perbelanjaan, 77217 Masjid dan 3530 objek wisata.

Sementara itu, Kapolda Maluku Irjen Pol Drs. Royke Lumowa mengatakan khusus di Deerah Maluku diterjunkan sebanyak 2.300 personil Polri dan TNI yang dikerahkan untuk pengamanan Lebaran di Maluku. Fokus pengamanan di pelabuhan. Keselamatan penumpang arus mudik menjadi yang utama bagi pengamanan.

Selain Danlantamal IX, apel gelar pasukan dalam rangka Operasi Ketupat Siwalima 2019 juga dihadiri oleh Pangdam XVI/PTM, Wakapolda Maluku, Kabinda Maluku, Kajati Maluku, Danlanud Pattimura, Para Pejabat Utama Kodam XVI/ Pattimura, Para Pejabat Utama jajaran Polda Maluku, Aspers Danlantamal IX, Danpomal Lantamal IX, Ka Jasaraharja Ambon, Ka Pengadilan Negeri Ambon, Ka Basarnas Ambon beserta jajaran dan Ka KSOP Kelas 1 Ambon serta undangan lainnya. (arf)

Read More