Kamis, 20 Juni 2019


KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Sebanyak 100 prajurit dan Pegawai Negeri Sipil (PNS) perwakilan dari satuan kerja dibawah Komando Pembinaan Doktrin Pendidikan dan Latihan Angkatan Laut (Kodiklatal) mendapat sosialisasi Penggunaan Kartu Kredit pemerintah (KKP) dan evaluasi pelaksanaan daya serap anggaran dan pengadaan barang dan jasa di lingkungan Kodiklatal TA 2019.Sosialisasi yang digelar di gedung Moeljadi kesatrian Bumimoro Kodiklatal tersebut dibuka langsung Komandan Kodiklatal Laksda TNI Dedy Yulianto.

 Tampak hadir dalam acara tersebut para pejabat utama Kodiklatal, Irkodiklatal, Kapokgadik, Kakuwil, Danpuslatlekdalsen, Danpuslatdiksarmil serta Danpuslatmar Kodiklatal. Selain itu hadir pula kepala KPPN Surabaya 1 Ibu Faradiba Arbi, Kepala Cabang BRI Perak Timur, para Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), para Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan para Kepala Akun jajaran Kodiklatal.

Komandan Kodiklatal Laksda TNI Dedy Yulianto dalam sambutannya menyampaikan perlu kita ketahui bersama, bahwa kartu kredit pemerintah yang telah disahkan dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 196/PMK/.05/2018 tentang tata cara pembayaran dan penggunaan kartu kredit pemerintah, merupakan kebijakan pemerintah di bidang pengelolaan keuangan negara.

Adapun tujuannya untuk meminimalisasi  penggunaan  uang  tunai  dalam transaksi keuangan negara, meningkatkan keamanan dalam bertransaksi, mengurangi potensi kecurangan dalam bertransaksi secara non tunai serta mengurangi biaya pendanaan atau uang tunai yang menganggur dari penggunaan uang persediaan (UP).

 Lebih lanjut disampaikan bahwa Kartu kredit pemerintah yang akan mulai diberlakukan pada tanggal 1 Juli 2019, merupakan upaya pemerintah untuk memperbaiki, menyempurnakan dan menyederhanakan pelaksanaan pengelolaan anggaran.

Oleh karena itu, Dankodiklatal berharap para KPA, PPK  dan Ka Akun  jajaran  Kodiklatal  mampu memahami dengan benar apa yang akan  disampaikan  oleh  Kepala  KKPN surabaya 1 nanti. Silakan bertanya sampai benar-benar mengerti dan paham tentang Kartu Kredit Pemerintah (KKP) agar memudahkan dalam pelaksanaan tugas-tugas selanjutnya. (arf)


KABARPROGRESIF.COM : (Ngawi) Seluruh prajurit di Satuan Yonarmed 12/Divif-2/Kostrad mulai diwajibkan untuk terampil berbahasa Inggris.

Itu terlihat, Danyonarmed 12/Divif-2/Kostrad, Mayor Arm Ronald, F. Siwabessy berupaya untuk meningkatkan profesionalisme prajuritnya melalui program Global English Opportunity (GEO).

“Manual Book atau buku panduan alutsista kita menggunakan bahasa Inggris. Oleh karena itu, kursus ini di gelar untuk meningkatkan kemampuan penguasaan prajurit terhadap alutsistanya,” ujar almamater Akademi Militer tahun 2002 ini. Rabu, 19 Juni 2019.

Uniknya lagi, kursus tersebut juga merangkul para pelajar di seluruh Kabupaten Ngawi, Jawa Timur yang dikemas melalui komsos kreatif.

“Seluruhnya, di selenggarakan secara gratis,” ulas Danyonarmed.

Komsos kreatif kursus bahasa Inggris itu digelar, kata Mayor Ronald, bertujuan untuk meningkatkan SDM masyarakat, khususnya para generasi muda di Ngawi.

Selain materi tentang bahasa Inggris, program GEO tersebut juga menyuguhkan materi terkait penanaman nilai-nilai kedisiplinan yang nantinya mampu membentuk generasi muda yang percaya diri.

GEO yang dikemas menjadi komsos kreatif, kata Pamen TNI-AD kelahiran Kota Ambon ini, merupakan wujud kepedulian TNI bagi masyarakat, khususnya para pelajar di wilayah teritorialnya.

“Tentunya, seluruh komponen bangsa harus berpikir untuk masa depan bangsa yang besar ini. Kita boleh berwawasan dan berpikir global. Namun, kita wajib mengaplikasikannya melalui aksi lokal yang bermanfaat,” pungkasnya. “Think Global, Art Local,” imbuhnya. (arf)


KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini dipastikan akan memenuhi panggilan penyidik Kejati Jatim untuk dimintai keterangan terkait dugaan kasus megakorupsi dalam pengalihan aset milik Pemkot Surabaya oleh Yayasan Kas Pembangunan (YKP) Surabaya.

"Ini mungkin bu Risma ya yang pasti hari ini. Belum datang. Nanti katanya setelah menghadiri pernikahan itu, setelah itu katanya kesini langsung." kata Kajati Jatim, Sunarta, Kamis (20/6).

Kepastian hadirnya Risma ini sebelumnya juga disampaikan Asisten Pidana Khusus (Aspidsus) Kejati Jatim, Didik Farkhan Alisyahdi.

Menurut mantan Kajari Surabaya ini, pemeriksaan terhadap Tri Rismaharini akan dilakukan Kamis siang.

“Ibu Risma sudah mengonfirmasi akan hadir sebagai saksi setelah mendampingi kunjungan kerja Presiden Jokowi. Rencananya, Kamis besok jam 1 siang." Pungkasnya.

Untuk diketahui, Penyidik Pidsus Kejati Jatim telah melakukan penggeledahan di Kantor Yayasan Kas Pembangunan (YKP) Surabaya dan PT YEKAPE, penggeledahan tersebut dilakukan untuk mencari sejumlah dokumen terkait kasus ini.

Selain menggeledah, Kejati Jatim juga telah mencekal 5 Pengurus YKP berpergian keluar Luar Negeri dan memblokir 7 rekening bank yang berhubungan dengan YKP.

Kasus korupsi YKP pernah beberapa kali mencuat. Bahkan pada tahun 2012 DPRD kota Surabaya pernah melakukan hak angket dengan memanggil semua pihak ke DPRD.

Dalam pansus hak Angket tersebut, DPRD Kota Surabaya memberikan rekomendasi agar YKP dan PT. YEKAPE diserahkan ke Pemkot Surabaya.

Karena memang keduanya adalah aset Pemkot. Namun pengurus YKP menolak menyerahkan.

Yayasan Kas Pembangunan (YKP) dibentuk oleh Pemkot Surabaya tahun 1951. Seluruh modal dan aset awal berupa tanah sebanyak 3.048 persil tanah berasal dari Pemkot. Yaitu tanah negara bekas Eigendom verponding.

Bukti YKP itu milik Pemkot sejak pendirian ketua YKP selalu dijabat rangkap oleh Walikota Surabaya. Hingga tahun 1999 dijabat Walikota Sunarto.

Karena ada ketentuan UU No. 22 Tahun 1999 tentang otonomi daerah Kepala Daerah tidak boleh rangkap jabatan, akhirnya tahun 2000 walikota Sunarto mengundurkan diri dan menunjuk Sekda Yasin sebagai ketua.

Namun tiba-tiba tahun 2002, walikota Sunarto menunjuk dirinya lagi dan 9 pengurus baru memimpin YKP.

Sejak saat itu pengurus baru itu mengubah AD/ART dan secara melawan hukum "memisahkan" diri dari Pemkot.

Padahal sampai tahun 2007 YKP masih setor ke Kas daerah Pemkot Surabaya. Namun setelah itu YKP dan PT YEKAPE yang dibentuk YKP berjalan seolah diprivatisasi oleh pengurus hingga asetnya saat ini berkembang mencapai triliunan rupiah.

Dalam kasus ini, Penyidik Pidsus Kejati Jatim telah menemukan perbuatan melawan hukum yang dilakukan pengurus yang telah menguasai YKP, dengan nilai kerugian negara yang nilainya cukup fantastis yakni sebesar Rp 60 triliun. (arf)


KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Seiring dengan perkembangan teknologi komunikasi Video Konference (Vikon), Kepala Staf Angkatan Laut (Kasal) Laksamana TNI  Siwi Sukma Adji, S.E., M.M selaku Panglima TNI Latihan Armada Jaya ke-37 TA 2019 memberikan direktif Latihan kepada Panglima Komando Gabungan (Pangkogab) TNI yang diperankan oleh Komandan Komando Pembinaan Doktrin dan Latihan Angkatan Laut (Dankodiklatal) Laksda TNI Dedy Yulianto.

Dalam menerima direktif tersebut Pangkogab TNI didampingi oleh Kepala Staf Kogab Laksma TNI Deny Septiana S.Ip., M.A.P, Asops Pangkogab Laksma TNI Irwan Achmadi, M.Tr, (Han), Asintel Pangkogab Brigjen TNI Mar Suaf Yanu, Asrena Pangkogab Laksma TNI Judijanto, Aspers Pangkogab Laksma TNI I Wayan Suarjaya, S.Sos dan Aslog Pangkogab Laksma TNI Taat Siswo Sunarto, S.E., M.Si.

 Adapun pemberian direktif tersebut disampaikan langsung dari Pusat Komando dan Kendali (Puskodal) Mabesal Cilangkap, sedangkan penerima direktif Pangkogab bersama para Asisten Kogab berada di Ruang Kogab Gedung Betelgeuse Kesatrian Bumimoro Kodiklatal  Surabaya.

Dalam pemberian Direktif Kasal Laksamana TNI  Siwi Sukma Adji, S.E., M.M selaku Panglima TNI menyampaikan bahwa Tugas Pokok Komando Gabungan TNI Adalah melaksanakan Kampanye militer untuk menghancurkan Musuh, melalui Operasi militer Udara Gabungan, Operasi Laut Gabungan, Operasi Amphibi, operasi Linud, Operasi Pendaratan Administrasi, Operasi darat Gabungan dan Operasi pertahanan Pantai dalam rangka merebut kembali wilayah Banyuwangi Jawa Timur dari tangan musuh sekaligus menegakkan kembali NKRI.

Sebelum mendapatkan direktif Pangkogab beserta para Asisten Kogab terlebih dahulu menerima data-data mengenai kekuatan musuh yang disampikan oleh Asintel Panglima TNI berikut data kekuatan sendiri yang disampaikan oleh Asops Panglima TNI.

Selesai menyampaikan direktif Panglima TNI menekankan beberapa perhatian dalam pelaksanaan Kampannye militer antara lain mencanangkanpelaksanakan operasi mengikuti prosedur yang sudah ada dengan mengerahkan kekuatan TNI dan dukungan dari rakyat, menyiapkan kemungkinan adanya ancaman kejahatan, perang informasi, penggunaan senjata kimia, biologi dan radio nuklir.

Penekanan lainya adalah menduduki dan mengendalikan aset-aset strategis yang dapat mendukung pelaksanaan Operasi dari tangan musuh, merencanakan dukungan logistik dengan memberdayakan logistik wilayah dan logistik nasional, melibatkan instansi pemerintah daerah dan rakyat dalam mendukung rencana kampanye militer dan  pertimbangkan situasi kerawanan yang begitu cepat berikut mempredeksi kekuatan musuh dan pergerakan yang tidak dapat dimonitor. Untuk Pangkogab beserta jajaran dibawahnya segera rencanakan dan laporkan konsep umum kampanye militer, paparkan pada waktunya atau laporkan setiap saat. (arf)


KABARPROGRESIF.COM : (Ngawi) Sebagai Satuan TNI-AD yang memiliki alutsista tercanggih, beragam upaya terus dilakukan oleh Yonarmed 12/Divif-2/Kostrad guna meningkatkan kemampuan dan ketrampilan prajuritnya.

Tidak hanya sekedar ilmu kemiliteran saja. Kali ini, Satuan di bawah kendali Mayor Arm Ronald, F. Siwabessy itu, berupaya untuk meningkatkan kemampuan olah bahasa ke seluruh prajuritnya melalui program Global English Opportunity (GEO).

Alutsista Meriam 155 MM Caesar, kata Danyonarmed, merupakan salah satu meriam andalan Artileri Medan TNI-AD. Alutsista itu, menerapkan bahasa Inggris sebagai penggunaan pengoperasiannya.

Pembelajaran bahasa Inggris saat ini, kata Mayor Ronald, merupakan salah satu rangkaian guna meningkatkan kualitas SDM prajurit.

“Supaya nantinya prajurit Yonarmed 12/Divif-2/Kostrad memiliki kemampuan berbahasa Inggris guna mengoptimalkan pelaksanaan tugas. Khususnya ketika mengawaki alutsista Meriam 155 MM Caesar,” jelasnya.

Dalam jangka pendek, program GEO dinilai sangat penting dilakukan guna menyiapkan prajurit Yonarmed 12 untuk menguasai buku pedoman atau manual book cara mengoprasionalkan meriam Caesar.

“Hal ini sangat penting, sebagai sarana pendukung dalam mencapai profesionalitas kerja,” pungkasnya.

Bukan hanya berlaku bagi para prajurit saja. Ternyata, pelaksanaan program GEO juga melibatkan pelajar SD hingga SMA di Kabupaten Ngawi, tanpa dipungut biaya sepeser pun.

“Nah, dengan demikian kemampuan berbahasa Inggris akan berkontribusi besar dalam peningkatan Soft Skill tersebut,” jelasnya.

Sementara itu, salah satu tenaga pengajar yang berada di lokasi tersebut menambahkan, program yang akan berlangsung selama lima bulan itu, merupakan salah satu bentuk penyiapan diri bagi para generasi muda di Kabupaten Ngawi untuk menempuh jenjang pendidikan yang lebih baik.

“Para peserta, nantinya bisa melanjutkan pendidikannya pada level Universitas, baik pada level nasional maupun internasional,” ujar Abraham Soyem, salah satu penerima beasiswa LPDP yan rencananya akan diberangkatka ke Kent State University, Ohio, Amerika Serikat ini.

Hal senada juga dikatakan oleh Gita Kusnadi. Ia menilai, program tersebut diyakini mampu membawa dampak yang sangat positif, terlebih bagi peningkatkan Soft Skill para pelajar di Ngawi.

“Melalui program GEO, para pelajar bisa ikut bersaing di kancah dunia,” bebernya. (arf)


KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Surabaya, Armuji, akhirnya memenuhi panggilan penyidik Kejati Jatim untuk menjalani pemeriksaan sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi Yayasan Kas Pembangunan (YKP) dan PT YEKAPE.

Politikus Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan ini datang ke Kejati Jatim sekitar pukul 09.10 WIB dengan mengendarai Mitsubishi Fortuner warna hitam berplat nomor L 4 PP.

Saat tiba, Armuji yang mengenakan polo shirt berwarna hitam ini disambut beberapa awak media yang telah menantinya. Kendati demikian, yang bersangkutan tak memberikan komentar apapun seputar pemanggilannya oleh kejati Jatim kali ini.

Ia hanya berjanji akan memberikan pernyataan usai pemeriksaan dilakukan,

"engkok ae rek, lek wes mari (Nanti saja kalau sudah)." ucapnya.

Sebelum masuk ke ruang pemeriksaan di lantai 5 gedung Kejati Jatim. Armuji diminta petugas jaga untuk menunjukkan surat panggilan yang disampaikan melalui soft copy pegawai miliknya.

Lalu, petugas mengarahkan ke tempat pengisian buku tamu yang terletak di pojok ruangan tunggu sebelah kanan.

Setelah mengisi buku tamu secara digital, ia kemudian diantar petugas menuju ruang pemeriksaan menggunakan lift gedung. Seperti pada saat pertama ditanya wartawan, Armuji kembali berjanji akan memberi komentar usai pemeriksaan nanti.

"Engkok yo, sabar. Wes yo rek (Nanti ya, sabar. Sudah)." Pungkasnya.

Selain Armuji, rencananya hari ini penyidik Pidsus Kejati Jatim juga menjadwalkan pemeriksaan terhadap juga akan Walikota Surabaya, Tri Rismaharini.

Untuk diketahui, Penyidik Pidsus Kejati Jatim telah melakukan penggeledahan di Kantor Yayasan Kas Pembangunan (YKP) Surabaya dan PT YEKAPE, penggeledahan tersebut dilakukan untuk mencari sejumlah dokumen terkait kasus ini.

Selain menggeledah, Kejati Jatim juga telah mencekal 5 Pengurus YKP berpergian keluar Luar Negeri dan memblokir 7 rekening bank yang berhubungan dengan YKP.

Kasus korupsi YKP pernah beberapa kali mencuat. Bahkan pada tahun 2012 DPRD kota Surabaya pernah melakukan hak angket dengan memanggil semua pihak ke DPRD.

Dalam pansus hak Angket tersebut, DPRD Kota Surabaya memberikan rekomendasi agar YKP dan PT. YEKAPE diserahkan ke Pemkot Surabaya.

Karena memang keduanya adalah aset Pemkot. Namun pengurus YKP menolak menyerahkan.

Yayasan Kas Pembangunan (YKP) dibentuk oleh Pemkot Surabaya tahun 1951. Seluruh modal dan aset awal berupa tanah sebanyak 3.048 persil tanah berasal dari Pemkot. Yaitu tanah negara bekas Eigendom verponding.

Bukti YKP itu milik Pemkot sejak pendirian ketua YKP selalu dijabat rangkap oleh Walikota Surabaya. Hingga tahun 1999 dijabat Walikota Sunarto.

Karena ada ketentuan UU No. 22 Tahun 1999 tentang otonomi daerah Kepala Daerah tidak boleh rangkap jabatan, akhirnya tahun 2000 walikota Sunarto mengundurkan diri dan menunjuk Sekda Yasin sebagai ketua.

Namun tiba-tiba tahun 2002, walikota Sunarto menunjuk dirinya lagi dan 9 pengurus baru memimpin YKP.

Sejak saat itu pengurus baru itu mengubah AD/ART dan secara melawan hukum "memisahkan" diri dari Pemkot.

Padahal sampai tahun 2007 YKP masih setor ke Kas daerah Pemkot Surabaya. Namun setelah itu YKP dan PT YEKAPE yang dibentuk YKP berjalan seolah diprivatisasi oleh pengurus hingga asetnya saat ini berkembang mencapai triliunan rupiah.

Dalam kasus ini, Penyidik Pidsus Kejati Jatim telah menemukan perbuatan melawan hukum yang dilakukan pengurus yang telah menguasai YKP, dengan nilai kerugian negara yang nilainya cukup fantastis yakni sebesar Rp 60 triliun. (arf)


KABARPROGRESIF.COM : (Malang) Ketua Umum Jalasenastri Ibu Manik Siwi Sukma Aji beserta rombongan mengadakan kunjungan kerja ke Lanal Malang selama 3 (tiga) hari mulai tgl. 18-20 Juni 2019. Kedatangan rombongan disambut oleh Ketua Daerah Jalasenastri Armada II Ibu Dien Mintoro, Ketua Korcab V Ibu Wieny Edwin, Danlanal Malang beserta Ibu Elis Nanang hariono serta Pengurus Cabang 9 Lanal Malang bertempat di kedatangan bandara   Lanud Abd Saleh Malang.

Pada acara ramah tamah dan ucapan selamat datang di lobby Gajah Mada Mako Lanal Malang, sambutan Komandan Lanal Malang Kolonel Laut (P) Nanang Hariono kepada Ketua Umum Jalasenastri dan rombongan menyatakan ucapan terimakasih atas  kesempatan bagi Lanal Malang untuk memberikan dharma bakti kepada Ibu Ketua Umum Jalasenastri  sekaligus sebagai contoh bagi ibu-ibu Jalasenastri yang  selama ini telah membimbing serta atas  arahan dan petunjuknya, Jalasenastri Lanal Malang  dapat  menjalankan tugas dengan baik dan lancar . Ucapan permohonan maaf juga disampaikan Danlanal Malang, bila ada kekurangan dan kesalahan dalam penyambutan kunjungan Ibu Ketua Umum Jalasenastri dan rombongan selama berada di Malang .

Wilayah Malang juga menyimpan budaya khas “topeng malangan” sehingga membuat ketertarikan Ibu Ketua Umum Jalasenastri untuk mengunjungi kerajinan wayang topeng yang terletak di Jl Mangun Darmo Ds.Tulus Besar Kec. Tumpang Kab Malang .

Bertempat di Padepokan Mangun Darmo milik Bpk Sholeh Adi Pramono inilah, Ibu Ketua Umum dan rombongan disambut dengan Tari Topeng Grebeg Sabrang khas “Malangan“. Disamping itu dalam lawatannya selama tiga hari, rombongan juga antusias menyaksikan proses produksi beberapa makanan khas di wilayah Malang Kota diantaranya “Tahu Sukun 73”, Mie “Gloria” dan  juga Kripik tempe “Bu Noer” serta peninjauan ke Koperasi Susu Sae Pujon. 

Dalam bidang pemberdayaan ekonomi  khususnya bagi anggota Lanal malang, Ibu Ketua Umum Jalasenastri  juga meninjau "rumah hidroponik“ yang terletak di Mako Lanal Malang .  Program yang diprakarsai oleh PT Mandiri Taspen bekerjasama dengan Lanal Malang ini  bertujuan membekali anggota TNI AL  terutama menjelang pensiun dengan berbagai ketrampilan diantaranya  usaha hidroponik dari pengolahan sampai dengan hasilnya agar dapat jadikan pilihan utama untuk para anggota meningkatkan kesejahteraanya.

Juga berkunjung ke berbagai tempat wisata alam diantaranya Coban Rais, Eco Park Green, The Onsen Resort yang berada di wilayah Batu  dan Lembah Tumpang juga tidak luput dari obyek kunjungan rombongan PP Jalasenastri disamping juga berbagai tempat wisata kuliner legendaris diantarannya RM Oen, Mie Gloria, Sambal Cak Uut yang berada di wilayah kota  Malang tentunya. (arf)


KABARPROGRESIF.COM : (Ngawi) Di era yang serba maju saat ini, peran penguasaan bahasa terutama bahasa Inggris semakin menjadi penting. Pasalnya, bahasa Internasional itu, digunakan di berbagai negara, dan sudah menjadi sarana komunikasi di berbagai kalangan untuk beragam aktifitas, baik aktifitas ekonomi, pendidikan dan budaya hingga kemiliteran.

Demikian dikatakan Dayonarmed 12/Divif-2/Kostrad, Mayor Arm Ronald, F. Siwabessy ketika meresmikan program Global English Opportunity (GEO). Rabu, 19 Juni 2019.

Program GEO tersebut, kata Mayor Ronald, rencananya bakal berlangsung selama lima bulan. Bukan hanya tanpa biaya, para peserta nantinya juga akan dimanjakan dengan berbagai fasilitas.

“Mulai dari ruang kelas Multimedia, metode dan strategi pembelajaran berbasis IT. Nantinya juga aka nada tenaga pengajar yang sangat profesional dan qualified. Para tenaga pengajar itu mendapatkan beasiswa LPDP dari Kemenkeu dan menunggu waktu pemberangkatan sesuai tujuan masing-masing siswa,” ujarnya.

Selain Abraham Soyem, terdapat beberapa tenaga pengajar yang nantinya akan di berangkatkan di Amerika, hingga  Autralia.

“Termasuk saudari Gita Kusnadi. Nantinya, akan melanjutkan pendidikannya ke University of Queesland, Australia,” pungkasnya.

Program GEO, kata almamater Akademi Militer tahun 2002 ini, nantinya mampu mengemas metode-metode belajar bahasa inggris secara mudah dan praktis.

“Sebagai generasi yang lebih tua, sudah selayaknya kita harus dapat memberikan ruang dan kesempatan kepada generasi muda agar bangsa ini nantinya memiliki generasi muda yang cerdas, hebat dan kuat,” bebernya.

Bahasa, imbuh Danyonarmed, merupakan jendela dunia, terlebih untuk mengembangkan pendidikan, wawasan maupun pekerjaan. Hal itu, merupakan salah satu investasi terbesar guna meningkatkan SDM prajurit, sekaligus generasi muda, terlebih di Kabupaten Ngawi, Jawa Timur.

“Kalau tidak kita mulai, makin lama kita akan makin tertinggal,” ujar Perwira Menengah TNI-AD yang meraih gelar S-2nya di Webster University, Amerika Serikat ini.

Tidak hanya itu saja, program GEO yang diikuti oleh para pelajar di Ngawi saat ini, merupakan suatu bentuk komunikasi sosial kreatif guna meningkatkan kesepahaman antara TNI, aparatur Pemerintah, hingga komponen masyarakat.

“Mari kita jadikan program GEO ini sebagai wahana dalam meningkatkan sumber daya manusia guna Indonesia yang lebih baik,” pintanya. (arf)

Rabu, 19 Juni 2019


KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Setelah pembukaan Latihan Armada Jaya ke 37 TA 2019, selanjutnya para Panglima Komando Tugas (Pangkogas) yang tergabung dalam Latihan Armada Jaya ke-37 TA 2019  menerima Direktif dari Panglima Komando Gabungan (Pangkogab) TNI yang dijabat oleh Gubernur Akademi Angkatan Laut Laksda TNI Edi Sucipto, S.E., M.M sekaligus Wadirlat Latihan Armada Jaya. Adapun pemberian Direktif tersebut dilaksanakan di Ruang Kogab Gedung Betelgeuse Kesatrian Bumimoro Kodiklatal.

Adapun para Pangkogas yang menerima direktif tersebut antara lain Panglima Komando Tugas Laut Gabungan (Pangkogaslagab) yang dijabat oleh Pankoarmada I, Panglima Komando Tugas Gabungan Amfibi (Panglogasgabfib) yang dijabat oleh Pangkoarmada II, Panglima Komando Tugas Gabungan Pendaratan Administrasi (Pangkogasratmin) yang dijabat oleh Pangkolinlamil, Panglima Komando Tugas Gabungan Pertahanan Pantai (Pangkogashantai) yang dijabat oleh Pangkoarmada III.

Selain para Pankogas turut hadir dalam penerimaan direktif tersebut Komandan Pasukan Pendarat (Danpasrat) yang dijabat oleh Komandan Pasmar II Surabaya, Komandan Satuan Dukungan Pasukan Khusus (Dansatgasdukpasus) yang dijabat oleh Wadan Lantamal I, Komandan Satgas Dukungan Informasi yang dijabat oleh Kadiskomlekal, Komandan Satgas Dukungan Kesehatan yang dijabat oleh Kadiskesal dan Komandan Satgas Dukungan Teritorial yang dijabat oleh Kadispotmar Mabesal.

Dalam pernyampaikan Direktif tersebut Pangkogab TNI Laksda TNI Edi Sucipto, S.E., M.M menyampaikan bahwa Tugas Pokok Komando Gabungan TNI Adalah melaksanakan Kampanye militer untuk menghancurkan Musuh, melalui Operasi militer Udara Gabungan, Operasi Laut Gabungan, Operasi Amphibi, operasi Linud, Operasi Pendaratan Administrasi, Operasi darat Gabungan dan Operasi pertahanan Pantai dalam rangka menegakkan kedaulatan dan mempertahankan keutuhan NKRI.

Sebelum mendapatkan direktif para Pangkogas dan Komandan Satuan Tugas Dukungan tersebut terlebih dahulu menerima data-data mengenai kekuatan musuh yang disampikan oleh Asintel Pangkogab yang dijabat oleh Waaspam Kasal dan data kekuatan sendiri yang disampaikan oleh Asops Pangkogab dijabat Komandan Kodikopsla Kodiklatal berikut kekuatan personil dan kekuatan logistik TNI.

Setelah mendapatkan Direktif dari Pangkogab TNI Untuk selanjutnya para Pangkogas dan Komandan Satgasduk menganalisa tugas Pokok, membuat petunjuk perencanaan, pengembangan cara bertindak analisa cara bertindak, penyusunan Rencana Garis Besar hingga Uji Konsep operasi. (arf)

KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Tak hanya server PPDB Jatim 2019 yang sementara dihentikan namun server PPDB Surabaya 2019 juga mendadak eror.

Saat diklik www.ppdbsurabaya.net tertera halaman tidak tersedia.

Dengan erornya ppdbsurabaya.net secara mendadak ini alhasil membuat siswa pendaftar menjadi riang.

"Hore...PPDB Surabaya juga eror." Kata Hilmy siswa yang mendaftar di SMPN kawasan Surabaya Barat, Rabu (19/6).

Menurut Hilmy, sebenarnya sistem PPDB 2019 ini sangat bertolak belakang. Pasalnya dia tidak dapat mewujudkan keinginannya untuk bersekolah di wilayah Surabaya Tengah karena ada batasan. Apalagi sistem ini juga membuat dirinya ketar ketir. Meski memiliki nilai ujian nasional (NUN)nya cukup besar namun dalam sistem ini hanya mengukur jarak rumah dengan sekolah yang dituju sedangkan jarak rumahnya mencapai satu kilometer lebih.

"Pilihan sekolah lain gak ada, sudah penuh. Yang dihitung jarak rumah ke sekolah. Jadi sering kalah." Pungkasnya.

Sementara Kepala Dinas Pendidikan (Kadispendik) Surabaya, M Iksan saat dihubungi melalui selulernya tidak diangkat, bahkan ketika di WhatsApp juga belum dibalas, meski sudah ada tanda centang dua berarti Hp sedang aktif. (arf)


KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Personel TNI-Polri bakal disiagakan di beberapa titik lokasi menjelang kunjungan Presiden RI, Joko Widodo.

Itu terlihat ketika Kolonel Sudaryanto memimpin berlangsungnya apel pengamanan VVIP yang berlangsung di lapangan Makodam V/Brawijaya, Surabaya. Rabu, 19 Juni 2019.

Selain personel TNI-Polri, kata Danrem, apel pengamanan tersebut juga melibatkan beberapa unsur pendukung lainnya. “Termasuk pihak Pemadam Kebakaran hingga PLN Surabaya,” jelasnya.

Selain pengecekan personel, apel tersebut juga sebagai sarana pengecekan materiil yang nantinya bakal digunakan ketika berlangsungnya pengamanan kunjungan Presiden Joko Widodo.

“Apel pengamanan ini merupakan sarana koordinasi antar Satuan. Sehingga, nantinya tidak terjadi kesalahan prosedur selama melakukan pengamanan,” kata Danrem.

Tidak hanya itu saja, dirinya juga mewanti-wanti seluruh personel pengamanan untuk tetap waspada selama berlangsungnya kunjungan Presiden RI.

“Pastinya, semua personel kita tekankan untuk lebih siaga dan memfokuskan diri terhadap keamanan selama berlangsungnya kunjungan itu,” pintanya. (arf)


KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Penyelenggaraan Reklame DPRD Surabaya meminta agar papan reklame tidak boleh berdiri di fasilitas umum (Fasum) maupun fasilitas sosial (Fasos) dalam kawasan pemukiman.

Pasalnya dengan berdirinya reklame di atas fasum maupun fasos itu otomatis para pengembang enggan menyerahkan kewajibannya ke Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya.

“Kalau belum diserahkan, apakah boleh didirikan bangunan pribadi. Kan gak boleh,” tegas Adi Sutarwijono, Sekretaris Pansus Raperda Penyelenggaraan Reklame, Rabu (19/6).

Untuk itu, kalangan dewan menghendaki adanya kesetaraan perlakuan. Adi meminta fasum dan fasos dimanfaatkan sesuai dengan ketentuan, karena memberikan kepastian hukum kepada warga yang membeli di area pemukiman setempat. Ia menyebut, banyak fasum dan fasos yang dimanfaatkan untuk bangunan reklame.

“Saya gak bisa sebutkan, tapi masih banyak,” ungkapnya.

Adi yang juga menjabat Wakil Ketua Komisi A ini mengakui, larangan bangunan reklame di fasum dan fasos akan berdampak pada pendapatan daerah. Saat ini pemerintah kota masih menghitung berapa besaran potensi pendapatan yang hilang.

“Dari sisi pendapatan memang ada yang hilang, tapi dari ada kepastian. Dulu gak diatur, sekarang akan diatur.” tegasnya.

Selama ini, fasum dan fasos yang ada sertifikatnya masih atas nama developer. Oleh karena itu, biro jasa reklame kemudian menyewa ke pengembang. Bukti sewa ke pengmbang tersebut yang akan digunakan mengurus perizinan pendirian reklame ke Pemkot Surabaya.

“Di perda ini nantinya kita ingin melakukan koreksi atas praktek yang tak patut ini." Katanya.

Sementara Kepala Bagian Hukum, Ira Turilowati akan menjalankan apa yang diinginkan Pansus terkait adanya adanya larangan pemakaian fasum dan fasos untuk reklame.

“Karena fasum-fasos akan diserahkan ke pemkot. Jika dipakai pengembang dengan pihak ketiga maka tak akan diserahkan. Pungkasnya.

Perlu diketahui sesuai aturan, kawasan perumahan yang telah dihuni sekitar 80 persen wajib menyerahkan fasum atau fasos ke Pemkot Surabaya. Nyatanya hingga saat ini masih banyak pengembang yang belum menyerahkannya kendati jumlah penghuni telah memenuhi ketentuan tersebut. (arf)

Narkoba

Koperasi & UMKM

Terus Kobarkan Semangat Perjuangan Arek-arek Suroboyo 10 Nopember 1945 untuk memberantas Korupsi, Terorisme dan Penyalahgunaan Narkoba

Translate

Hukum

Metropolis

Nasional

Pidato Bung Tomo


Hankam

Popular Posts

Blog Archive