Setelah Wali Kota Risma, Giliran Bambang DH Akan Diperiksa Terkait YKP

KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Setelah Wali Kota Surabaya, Tri Rismaharini, Ketua DPRD Surabaya, Armuji, Kejati Jatim berencana memanggil mantan Wali Kota Bambang DH pada kasus dugaan korupsi YKP dan PT Yekape.

"Minggu depan ini ada sekitar delapan lah ya. Ada Bambang DH Mantan Walikota (Surabaya), Sartono yang YKP sisa-sisa itu ada. Terus dari keuangan YKP dan mantan ajudan Bambang DH," ujar Aspidsus Kejati Jatim, Didik Farkhan Alisjahdi, Jumat (21/6).

Lebih lanjut, Didik menjelaskan, pemeriksaan akan dimulai pada hari Selasa Rabu dan Kamis secara berturut-turut. Surat pemanggilan terhadap Bambang DH dan delapan orang lainnya sudah dikirim.

"Surat pemanggilan sudah kami kirim, tinggal menunggu kedatangan mereka besok untuk diperiksa,"jelasnya.

Bambang DH dipanggil karena pernah menjadi mantan orang nomor satu di Surabaya. Ia diketahui paham mengenai seluk beluk perkara dugaan korupsi di YKP dan PT Yekape selepas dari Pemkot Surabaya.

"Beliau juga sebagai walikota (Surabaya) dulu, pengganti dari Pak Sunarto itukan minimal banyak yang tahu mengenai perjalanan YKP ini, mulai cerainya YKP dari Pemkot itu," ujarnya.

Didik menuturkan, dengan diperiksanya para saksi-saksi tersebut nantinya diharapkan ada titik terang kasus korupsi yang diduga mencapai triliunan rupiah ini.

"Setidaknya ada bukti baru atau minimal menambah alat bukti pendukung," tegas Didik.

Untuk diketahui, Penyidik Pidsus Kejati Jatim telah melakukan penggeledahan di Kantor Yayasan Kas Pembangunan (YKP) Surabaya dan PT YEKAPE, penggeledahan tersebut dilakukan untuk mencari sejumlah dokumen terkait kasus ini.

Selain menggeledah, Kejati Jatim juga telah mencekal 5 Pengurus YKP berpergian keluar Luar Negeri dan memblokir 7 rekening bank yang berhubungan dengan YKP.

Kasus korupsi YKP pernah beberapa kali mencuat. Bahkan pada tahun 2012 DPRD kota Surabaya pernah melakukan hak angket dengan memanggil semua pihak ke DPRD.

Dalam pansus hak Angket tersebut, DPRD Kota Surabaya memberikan rekomendasi agar YKP dan PT. YEKAPE diserahkan ke Pemkot Surabaya.

Karena memang keduanya adalah aset Pemkot. Namun pengurus YKP menolak menyerahkan.

Yayasan Kas Pembangunan (YKP) dibentuk oleh Pemkot Surabaya tahun 1951. Seluruh modal dan aset awal berupa tanah sebanyak 3.048 persil tanah berasal dari Pemkot. Yaitu tanah negara bekas Eigendom verponding.

Bukti YKP itu milik Pemkot sejak pendirian ketua YKP selalu dijabat rangkap oleh Walikota Surabaya. Hingga tahun 1999 dijabat Walikota Sunarto.

Karena ada ketentuan UU No. 22 Tahun 1999 tentang otonomi daerah Kepala Daerah tidak boleh rangkap jabatan, akhirnya tahun 2000 walikota Sunarto mengundurkan diri dan menunjuk Sekda Yasin sebagai ketua.

Namun tiba-tiba tahun 2002, walikota Sunarto menunjuk dirinya lagi dan 9 pengurus baru memimpin YKP.

Sejak saat itu pengurus baru itu mengubah AD/ART dan secara melawan hukum "memisahkan" diri dari Pemkot.

Padahal sampai tahun 2007 YKP masih setor ke Kas daerah Pemkot Surabaya. Namun setelah itu YKP dan PT YEKAPE yang dibentuk YKP berjalan seolah diprivatisasi oleh pengurus hingga asetnya saat ini berkembang mencapai triliunan rupiah.

Dalam kasus ini, Penyidik Pidsus Kejati Jatim telah menemukan perbuatan melawan hukum yang dilakukan pengurus yang telah menguasai YKP, dengan nilai kerugian negara yang nilainya cukup fantastis yakni sebesar Rp 60 triliun.

Read More

Danlanal Malang Diangkat Jadi Warga Kehormatan Pomal

KABARPROGRESIF.COM : (Malang) Komandan Pangkalan TNI AL (Danlanal) Malang, Lantamal V, Koarmada II, Kolonel Laut (P) Nanang Hariono  menerima lencana Pomal sebagai tanda diangkatnya sebagai warga kehormatan Pomal dalam upacara dan tradisi pembaretan siswa Diktupa XLVIII, Diktuba XLVIII, Dikmaba  XXXVIII/I dan Dikmaba XXXVIII/II Pusdikpomal TA. 2018  di lapangan Puslatpur Marinir Purboyo Kab Malang, Senin (24/6).

Penyematan dilakukan langsung oleh Danpuspomal Laksma TNI Nazali Lempo disela sela acara “pembaretan “ siswa yang digagas oleh Pusdikpomal Kodiklatal - Surabaya tersebut .

Upacara ini merupakan tradisi Korps Polisi Militer  yang merupakan awal bagi para siswa Pomal dalam meniti Karir secara profesional sebagai penegak hukum dilingkungan TNI AL  dengan ditandai penyematan “Baret biru” kebanggaan korps Pomal .

Upacara kali ini diikuti oleh 60 orang siswa lulusan Pusdikpomal 10 orang kelompok Pusara, 15 Satuan Korsik, 40 orang pendamping siswa serta tamu undangan dengan Irup Danpuspomal Laksma TNI Nazali Lempo, Danup Mayor Laut (PM) Hendratmo.

Hadir dalam giat tersebut Danpuspomal beserta ibu, Dirdiklat Kodiklatal beserta ibu, Paban II Opsdik Ditdiklat beserta ibu, Dankodikdukum beserta ibu, Wadanpuspomal beserta ibu, Danlanud Abd Saleh diwakili Dansatrad 221 Ngilyep, Dirbingaktib Puspomal, Kabagpers Puspomal beserta ibu, Bupati Malang diwakili Kadis Pekerjaan Umum, Dandim 0818/Kab diwakili Danramil Bantur, Kapolres Kab. Malang diwakili Wakapolres, Kolonel Laut (PM) Z. Mattewakang dan Dan PLP Purboyo. (arf)

Read More

Penutupan Separuh Jalan Yos Sudarso untuk Test PIT Diundur

KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Rencana Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya menutup separuh Jalan Yos Sudarso untuk pelaksanaan pile integrity test (PIT) pengerjaan proyek Alun-alun Surabaya diundur. Penutupan separuh jalan yang direncanakan pada 20 – 24 Juni 2019, diundur menjadi 1 – 4 Juni 2019.

Kepala Bidang Bangunan dan Gedung Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Cipta Karya dan Tata Ruang (DKPCKTR) Surabaya, Iman Krestian menjelaskan, bahwa ada imbauan dari pihak Polda Jawa Timur dan Polrestabes Surabaya agar penutupan separuh jalan diundur karena bertepatan dengan kegiatan lain.

“Karena di tanggal tersebut ada kegiatan, jadi kita tunda penutupan separuh jalan dan tes PIT, biar tidak semakin menambah kemacetan arus lalu lintas,” kata Iman, Kamis, (20/6/2019).

Pengerjaan tes PIT yang seharusnya dimulai dari tanggal 20-24 Juni 2019, yakni dari sisi barat terlebih dahulu, diundur menjadi tanggal 1–2 Juli 2019. Meskipun demikian, rekayasa lalu lintas tidak ada perubahan. Saat dilakukan penutupan Jalan Yos Sudarso sisi barat, kendaraan yang melintas di depan Gubernur Suryo menuju Jalan Yos Sudarso, kemudian dialihkan ke Jalan Panglima Sudirman.

Sementara itu, Iman menyebut, untuk pengendara roda empat yang melintasi rute Jalan Basuki Rahmad menuju Gubenur Suryo akan dialihkan ke Jalan Embong Malang, hanya kendaraan roda dua yang dapat melintas. “Yang berubah hanya tanggalnya yang diundur, tetapi untuk rekayasa lalu lintas dan pengawalan kami tetap sama,” ujarnya.

Selanjutnya, sisi timur Jalan Yos Sudarso yang seharusnya dikerjakan pada tanggal 23-24 Juni 2019, diundur menjadi tanggal 3-4 Juli 2019. Adapun rekayasa lalu lintas Jalan Pemuda menuju Jalan Yos Sudarso kemudian diarahkan ke Jalan Panglima Sudirman. Kemudian untuk arus lalu lintas dari Jalan Stasiun Gubeng diarahkan lurus menuju Jalan Sumatera.

Iman menambahkan penutupan sementara Jalan Yos Sudarso itu, dimulai tanggal 1 Juli 2019 pukul 00.00 Wib dini hari  “Artinya, saat pengendara melintas jaln Yos Sudarso di pagi hari, diharapkan bisa mencari alternatif jalan lain,” tutupnya. (arf)

Read More

Satgas BAIS TNI dan Kodim Tobelo Terima Penyerahan Dua Pucuk Senjata Api Dan 18 Munisi

KABARPROGRESIF.COM : (Tobelo) Serka Sainal Abidin (personel Unit Inteldim 1508/Tbl sekaligus BKO Satgas Waspada Bais TNI) dan Sertu Dila Joko Sambang (personel Satgas Waspada BAIS TNI) menerima penyerahan Dua Pucuk Senjata Api Laras Panjang (Senjata Sniper Laras panjang Semi organik dan Senjata laras panjang Model Gerend Rakitan) serta 7 butir munisi Cal. 12.7 mm dan 11 munisi Cal. 7.62 mm oleh masyarakat Kec. Galela Kab. Halmahera Utara Prov. Maluku Utara, Minggu (23/06/19).

Berawal dari informasi masyarakat yang di peroleh Sertu Dila Joko Sambang tentang adanya senjata api ilegal, peninggalan Amerika pada PD ke II dan di gunakan pada saat kerusuhan konflik horisontal thn 1999-2002 di wilayah Maluku khususnya di Kab. Halut.

Berbekal informasi tersebut Sertu Dila Joko Sambang melaporkan kepada Dansub Satgas 32 Waspada Bais TNI Pos Malut Letkol Pas Agung Subagyo dan di perintahkan melaksanakan pendalaman serta melakukan kordinasi dengan pihak Apkam setempat dalam hal ini Unit Intel Kodim 1508/Tobelo.

Setelah melaksanakan pendalaman di peroleh titik terang keberadaan senjata api yang di maksud, selanjutnya di laksanakan pendekatan secara persuasif terhadap yang bersangkutan agar bisa ketemu dirumahnya di Kec. Galela. Setelah ketemu dengan yang bersangkutan Serka Sainal Abidin dan Sertu Dila Joko Sambang memberikan pemahaman dan terus melalukan pendekatan kurang lebih 2 bulan. Kemudian meminta agar senjata tersebut diserahkan dan yang bersangkutan merespon baik dan meminta waktu setelah lebaran akan menyerahkan senjata tersebut.

Setelah memperoleh kepastian, selanjutnya Dansub Satgas 32 Waspada Bais TNI Pos Malut berkordinasi dengan Dandim 1508/Tobelo Letkol Kav Tri Sugiarto terkait dengan informasi dan hasil kordinasi tindak lanjut pendalaman dari personel satgas Waspada Bais TNI dengan personel Unit Intel Kodim 1508/Tobelo yang merupakan personel BKO Satgas Waspada Bais TNI, bahwa masyarakat dari Kec. Galela Kab. Halut akan menyerahkan 2 pucuk senjata Api dan munisi ke Kodim 1508/Tobelo.

Sementara itu dalam keterangannya Dandim 1508/Tobelo Letkol Kav Tri sugiarto mengatakan penyerahan senpi dan munisi ini merupakan contoh yang baik. Oleh karena itu, atas nama pribadi maupun jajaran Kodim 1508/Tobelo memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh masyarakat, khususnya masyarakat yang telah menyerahkan senpi rakitan secara ikhlas atau sukarela kepada TNI.

Selain itu juga, Dandim menghimbau kepada seluruh masyarakat di wilayah Halut dan Morotai yang masih memegang senjata api peninggalan konflik horizontal agar dapat menyerahkan kepada personel TNI terdekat, ujarnya (arf).

Read More

Pangkalan TNI AL Denpasar Terlibat Dalam Pengamanan VVIP Kunjungan PM Of Democratic Republic Timor Leste

KABARPROGRESIF.COM : (Denpasar) Dalam rangka mendukung pengamanan kunjungan kerja PM (Prime Minister) of Democratic Republic Timor Leste H. E. Mr. Taur Matan Ruak beserta rombongan di Prov. Bali, Komandan Pangkalan TNI AL (Danlanal) Denpasar, Lantamal V, Koarmada II, yang diwakili oleh Palaksa Lanal Denpasar Letkol Laut (P) Bambang Abdullah Basuki Rahmat mengikuti Apel gelar pasukan kesiapan PAM VVIP yang dilaksanakan di lapangan Kompi A Yonif Raider 900 dengan pimpinan apel Kasrem 163/Wsa Letkol Kav Jacob Janes Patty. Minggu (23/6).

Dalam arahannya Kasrem 163/Wsa menyampaikan Apel Gelar Pasukan ini bertujuan untuk mengecek kesiapan pasukan pengamanan baik secara perorangan maupun kesatuan sesuai prosedur tetap pengamanan VVIP yang berlaku sehingga dalam pelaksanaanya dapat berjalan secara aman tertib dan lancar.

Kodam IX/Udayana selaku Koops Pam VVIP wilayah Bali dan Nusa Tenggara bersama-sama Polda Bali, Pemerintah Daerah dan lain-lain selalu bersinergi untuk mencapai tujuan dan sasaran pengamanan secara maksimal, untuk itu tugas-tugas dan tanggung jawab setiap unit-unit tugas agar menguasai betul perannya dalam pengamanan ini. “Jangan menganggap kegiatan ini merupakan kegiatan rutin, karena situasi daerah objek kegiatan berbeda satu dengan yang lain”. Tegasnya.

“Selain itu apel gelar pasukan ini adalah sebagai sarana untuk melaksanakan koordinasi antar unsur yang ada di lapangan sehingga tidak terjadi hambatan sekecil apapun dan manakala terjadi hambatan dapat segera teratasi melalui koordinasi dan komunikasi secara cepat”. Tambah Kasrem.

Turut hadir dalam apel gelar pasukan tersebut Kasiopsdam IX/Udayana, Dandenpomdam IX/Udayana, Karoops Polresta Denpasar, Kasiops Lanal Denpasar serta tidak kurang dari satu pleton prajurit Lanal Denpasar diturunkan dalam Satgas Pam VVIP dengan area pengamanan di sekitar perairan Bandara Internasional Ngurah Rai Bali dan perairan Jalan Tol Bali Mandara. (arf)

Read More

Media Center Latihan Armada Jaya ke-37/2019, Permudah Akses Informasi dan Komunikasi bagi Media

KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Untuk mempermudah akses informasi dan komunikasi bagi awak media dan masyarakat, TNI AL mendirikan media center Latihan Armada Jaya ke-37 tahun 2019 yang berlokasi di gedung JOPR, Puslatlekdalsen, Kodiklatal, Bumimoro, Surabaya.

Pembentukan media center ini merupakan terobosan baru dalam pelaksanaan Latihan Armada Jaya, karena sebelumnya belum pernah dibentuk media center terkait latihan di lingkungan TNI maupun TNI AL. Pembentukan media center selama ini terkait dengan satuan-satuan tugas TNI/TNI AL dalam melaksanakan pemulihan keamanan di daerah konflik atau di daerah yang tertimpa bencana.

Media Center Latihan Armada Jaya ini merupakan tempat pelayanan informasi terkait dengan kegiatan Latihan Armada Jaya yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi. Termasuk pelayanan terhadap para penyelenggara latihan maupun pelaku latihan untuk bahan evaluasi tahapan kegiatan yang telah dilaksanakan oleh masing-masing Komando Tugas (Kogas).

Dengan tersedia media center ini diharapkan baik awak media, peserta latihan maupun masyarakat dapat merasakan manfaatnya. Selain itu, pemberitaan yang ada terkait dengan latihan dapat dianalisis untuk mendukung evaluasi pelaksanaan latihan.

Tujuan adanya Media Center ini adalah mendukung pelaksanaan tugas Latihan Armada Jaya khususnya dalam penyebarluasan informasi untuk kebutuhan public. Media Center berperan dalam mengkomunikasikan pelaksanaan latihan Armada Jaya secara cepat, tepat, akurat dan relevan agar mudah dipahami masyarakat.

Pengawak media center ini adalah para perwira dari Dispenal dan Bagpen Kodiklatal serta perwakilan dari Dinas Penerangan Kotama-kotama TNI AL, seperti Dispen Koarmada, Kolinlamil, Kormar, Lantamal dan sebagainya. (arf)

Read More

Pasca Pemilu 2019, Pemprov Jatim Ajak LDII Jatim Perkuat Persaudaraan

KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Pemerintah Provinsi Jawa Timur mengajak  pengurus dan anggota Dewan Pengurus Wilayah (DPW) Lembaga Dakwa Islam Indonesia (LDII) Jawa Timur untuk bersama-sama membangun kembali, memperkuat dan mensinergikan jalinan Ukhuwah Islamiyah (Persaudaraan Islam), Ukhuwah Wathoniyah (Persaudaraan Bangsa). pasca Pemilu 2019.

“Maksud kedatangan ini adalah membangun kembali penguatan dan mensinergikan Ukhuwah Wathoniyah,Ukhuwah Islamiyah dan Ukhuwah Insaniya (Persaudaraan antar manusia). Jika selama ini ada kelonggaran kelonggaran apakah dalam bangunan kebangsaan ataukah dalam bangunan persaudaraan antar umat Islam ataukah dalam bangunan persaudaraan antar sesama manusia silaturahim ini menjadi bagian penting," ujar Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, saat menghadiri Silaturohim Syawal DPW LDII Jawa Timur, di Pondok Pesantren Sabilul Rosyidin, Jalan Gayungan Surabaya, Sabtu (22/6).

Dia mengatakan, silaturahim menjadi penting jika tidak dibangun dengan kekuatan, komitmen dan tekad, serta niat. Maka bangsa yang besar dengan keberagaman suku agama bahasa sangat besar pula potensinya untuk bisa diadu domba dan dipecah.

Ditambahkannya, dirinya tidak ingin bangsa ini nasibnya sama dengan muslim di Rohingya, Palestina dan Afganistan. Oleh karena itu, Khofifah mengajak berbagai oragnisasi Islam untuk berperan dalam membangun bangsa diberbagai bidang dan keunggulan masing-masing untuk kehidupan masyarakat.

“Saya melihat LDII sangat kuat saat membawa ketahanan keluarga atau family resilience, dari pusat sampai daerah, di Muhammadiyah itu pada banyak sekali amal usaha, Muhammadiyah banyak mendirikan pendidikan dan kesehatan, dan NU banyak Pesantren,"tambahnya.

Sementara itu, Ketua DPW LDII Jawa Timur, Drs Ec H M Amiern Adhy mengatakan  LDII Jatim fokus dalam membentuk manusia yang profesional religius serta aktif mensosialisasikan Green dakwah yaitu dakwah yang menyejukkan.

“Kedua bidang penguatan wawasan kebangsaan di Asia Timur, LDII  telah mengadakan seminar nasional Pancasila yang dihadiri oleh Jenderal purnawirawan Moeldoko selaku kepala staf kepresidenan Republik Indonesia,”ujarnya.

Selain itu dalam bidang  ekonomi syariah, LDII Jatim berkomitmen untuk penguatan ekonomi kerakyatan dengan mempelopori pendirian koperasi Syariah Baitul Maal Wat tamwil dan usaha bersama.

“Alhamdulillah di seluruh Jawa Timur sudah ada 245 yang berbasis masjid yang berbentuk usaha bersama dan Alhamdulillah ini sudah kita kerjasamakan dengan Transmart dengan program umumnya melalui Professor selaku perwakilan dari Transmart di Indonesia dan bidang pendidikan DPW Jatim,” terangnya. (Endi)

Read More

Kejati Jatim Kembali Buka Penyidikan P2SEM

KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Lama tak terdengar, diam-diam penyidik Pidana Khusus (Pidsus) Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jatim terus melakukan penyidikan kasus Program Penanganan Sosial, Ekonomi dan Masyarakat (P2SEM).

Namun sayangnya untuk saat ini, Kejati Jatim enggan memberikan keterangan resmi.

"Tunggu-tunggu." kata Aspidsus Kejati Jatim, Didik Farkhan Alisyahdi, Jum'at (21/6).

Bahkan mantan Kajari Surabaya ini, ketika didesak apakah sudah ada calon tersangka dalam kasus yang diusut sejak 2009 bahkan sudah banyak pihak yang di hukum itu. Didik hanya menjawab singkat.

"Nanti ada." ungkapnya.

Ia juga meminta pihaknya diberi waktu yang cukup supaya penyidikan ini bisa berjalan dengan lancar dan profesional.

"Yakin tunggulah." ucapnya.

Kendati demikian, Didik mengaku dalam menangani kasus ini tidak semudah seperti penanganan kasus korupsi lainnya. Ia merasa kasus ini banyak kendala yang harus dihadapinya.

"Masih lanjut...lanjut. Berat." pungkasnya.

Sebelumnya, penyidik Pidsus Kejati Jatim telah menerima hasil audit dari PPATK. Hasil tersebut merupakan penelusuran aliran-aliran uang terkait dugaan korupsi hibah P2SEM. Penyidik sempat gembar-gembor bisa membongkar semua aliran dana dari hasil PPATK itu. Namun hingga saat ini, penyidik justru buntu.

Perlu diketahui, kejaksaan mengendus adanya peruntukan dana hibah P2SEM yang tak sesuai.

Dana hibah P2SEM sendiri merupakan dana bantuan dari Pemprov Jatim untuk kelompok masyarakat (Pokmas) senilai lebih Rp 200 miliar pada 2008 silam.

Ketika itu, ratusan Pokmas di Jatim telah menerima uang itu.

Namun, harus dengan rekomendasi dari anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jatim.

Sedangkan Kejati Jatim mengusut kasus ini sejak 2009 dan sudah banyak pihak yang dihukum. Termasuk Ketua DPRD Jatim saat itu, almarhum Fathorrasjid. Kasus dibuka lagi setelah saksi kunci, dr Bagoes, ditangkap di Malaysia pada Desember 2017 lalu setelah buron sejak ditetapkan tersangka pada 2010.

Sayangnya, belum juga menemukan titik terang dalam penyidikan kasus ini, dr Bagoes yang digadang-gadang sebagai saksi kunci dalam kasus P2SEM ditemukan meninggal dunia oleh penjaga di kamar selnya di Lapas Porong, Sidoarjo, pada 20 Desember lalu.

Polisi menyebut, hasil visum menyatakan kematian dr Bagoes dikarenakan sakit jantung. Hal ini juga diperkuat dengan ditemukannya obat-obatan jantung di dalam kamar selnya. (arf)

Read More

Aspidsus Kejati Jatim Sebut yang Dicekal Adalah Tersangka Kasus YKP

KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Pengungkapan dugaan kasus mega korupsi di Yayasan Kas Negara (YKP) oleh Kejati Jatim tinggal selangkah lagi.

Meski belum menggelar ekspose kasus, namun penyidik sudah mengantongi siapa saja yang bertanggung jawab dalam kasus ini.

Bahkan agar calon-calon tersangka tersebut tidak mempersulit proses penyidikan, penyidik Pidsus Kejati Jatim telah melakukan berbagai langkah untuk mengantisipasinya.

"Tersangka yang jelas orangnya sudah kita cekal biar gak lari, biar gak keluar. Harta kekayaan lain sudah kita blokir. Aman kita." jelas Aspidsus Kejati Jatim, Didik Farkhan Alisyahdi, Jum'at (21/6).

Namun sayangnya, mantan Kajari Surabaya ini enggan menjelaskan siapa saja calon tersangka itu. Tapi yang jelas segala cara telah dilakukan untuk mempersempit ruang gerak mereka.

"Jadi tersangka...tunggu karena ini kasus-kasus lama. Insya Allah lah. tunggu. Yang penting gak bisa kemana-kemana. Uang sudah diblokir
Orangnya sudah kita cekal. Insya Alah." paparnya.

Kendati kurang selangkah lagi, Didik mengaku cukup kewalahan saat mengungkap kasus yang diklaim kerugiannya hingga puluhan triliun itu. Selain kasus tersebut cukup usang juga saksi-saksi yang diperiksa usianya sudah sangat uzur. Sehingga butuh ekstra keras dan juga kesabaran.

"Kita mendatangkan saksi-saksi yang tua-tua itu perlu perjuangan. Tua-tua umurnya sudah 80 tahun, ada yang 82 tahun yang pakai alat bantu pendengaran gini jadi. Waduh ini kasus yang luar biasa ini." pungkasnya.

Sebelumnya, usai melakukan penggeledahan di kantor Yayasan Kas Pembangunan (YKP) dijalan Sedap Malam Surabaya dan kantor PT Yekape jalan Wijaya Kusuma Surabaya, penyidik Kejati Jatim kemudian mengirimkan surat permohonan pencekalan ke imigrasi lewat Asisten Intelijen (Asintel) terhadap petinggi maupun pengurus YKP dan PT Yekape.

Mereka yang diajukan untuk dicekal yakni Drs. Surjo Harjono, SH, H Mentik Budiwijono, H Sartono, SH, H. Chairul Huda dan Catur Hadi Nurcahyo.

Untuk diketahui, Penyidik Pidsus Kejati Jatim telah melakukan penggeledahan di Kantor Yayasan Kas Pembangunan (YKP) Surabaya dan PT YEKAPE, penggeledahan tersebut dilakukan untuk mencari sejumlah dokumen terkait kasus ini.

Selain menggeledah, Kejati Jatim juga telah mencekal 5 Pengurus YKP berpergian keluar Luar Negeri dan memblokir 7 rekening bank yang berhubungan dengan YKP.

Kasus korupsi YKP pernah beberapa kali mencuat. Bahkan pada tahun 2012 DPRD kota Surabaya pernah melakukan hak angket dengan memanggil semua pihak ke DPRD.

Dalam pansus hak Angket tersebut, DPRD Kota Surabaya memberikan rekomendasi agar YKP dan PT. YEKAPE diserahkan ke Pemkot Surabaya.

Karena memang keduanya adalah aset Pemkot. Namun pengurus YKP menolak menyerahkan.

Yayasan Kas Pembangunan (YKP) dibentuk oleh Pemkot Surabaya tahun 1951. Seluruh modal dan aset awal berupa tanah sebanyak 3.048 persil tanah berasal dari Pemkot. Yaitu tanah negara bekas Eigendom verponding.

Bukti YKP itu milik Pemkot sejak pendirian ketua YKP selalu dijabat rangkap oleh Walikota Surabaya. Hingga tahun 1999 dijabat Walikota Sunarto.

Karena ada ketentuan UU No. 22 Tahun 1999 tentang otonomi daerah Kepala Daerah tidak boleh rangkap jabatan, akhirnya tahun 2000 walikota Sunarto mengundurkan diri dan menunjuk Sekda Yasin sebagai ketua.

Namun tiba-tiba tahun 2002, walikota Sunarto menunjuk dirinya lagi dan 9 pengurus baru memimpin YKP.

Sejak saat itu pengurus baru itu mengubah AD/ART dan secara melawan hukum "memisahkan" diri dari Pemkot.

Padahal sampai tahun 2007 YKP masih setor ke Kas daerah Pemkot Surabaya. Namun setelah itu YKP dan PT YEKAPE yang dibentuk YKP berjalan seolah diprivatisasi oleh pengurus hingga asetnya saat ini berkembang mencapai triliunan rupiah.

Dalam kasus ini, Penyidik Pidsus Kejati Jatim telah menemukan perbuatan melawan hukum yang dilakukan pengurus yang telah menguasai YKP, dengan nilai kerugian negara yang nilainya cukup fantastis yakni sebesar Rp 60 triliun. (arf)

Read More

Laksamana (Purn) TNI Ade Supandi,S.E., M.A.P Memberikan Pembekalan Kepada Taruna/Taruni Smantar Nala

KABARPROGRESIF.COM : (Malang) Komandan Pangkalan TNI AL (Danlanal) Malang, Lantamal V, Koarmada II, Kolonel Laut (P)  Nanang Hariono beserta Ibu menerima kunjungan kerja Laksamana (Purn) TNI Ade Supandi,S.E., M.A.P dengan diiringi  Marching Band Gita Swara Nala pimpinan TM 1 Sultan Agung Wibowo,  disambut saat memasuki kompleks Smantar Nala yang terletak di Jl alamat Jl Telogo Waru no 66 Kec. Kedungkandang kota Malang, Sabtu (22/6).

Setelah jajar kehormatan siswa, Kepala sekolah dan seluruh guru Pembina serta  pemberian Buket bunga tanda selamat datang , rombongan mantan Kasal beserta ibu tersebut dikuti oleh Laksma (Purn)  TNI Sutoyo (Sekretaris umum PPAL)  serta Kalapetal Kolonel Laut (S)  Gatot Harianto beserta Ibu menuju ke gedung Nala CSC Room (Comunity Cervisve Center ) tempat para siswa-siswi  Samantar Nala sudah berkumpul. Kedatangan Laksamana (Purn) TNI Ade Supandi,S.E., M.A.P ke Smantar Nala adalah untuk memberikan pembekalan kepada Taruna/Taruni sebagai generasi milenial dalam bidang kepeminpinan .

Setelah sambutan selamat datang dari Kepala Sekolah Smantar Bpk Tri Suharno MPD , Laksamana (Purn)  TNI Ade Supandi, S.E.,  M.A.P memberikan pembekalan kepada para siswa yang hadir . Dalam arahannya mantan Kasal tersebut berpesan kepada setiap siswa agar mempunyai sifat kemandirian dan kemandirian tidak akan terbentuk tanpa adanya kejujuran,  karena melatih kemandirian adalah tidak gampang, untuk itu harus dilatih dari sekarang dengan pendidikan agama dan bimbingan yang baik untuk membentuk  berkarakter sehingga dapat mewarisi semangat , teladan dan  jiwa Laksamana Nala.

Pada akhir kunjungannya di Malang, Laksamana (Purn) TNI Ade Supandi beserta Ibu didampingi Kalapetal berserta Ibu dan Komandan Lanal Malang beserta Ibu menyempatkan diri berkunjung ke sanggar Topeng Asmoro Bangun Milik Bpk Handoyo Jl.  Prajurit Slamet Karangpandan Pakisaji. (arf)

Read More

Alat Bukti Kuat, Kejati Jatim Bakal Gelar Ekspose Kasus YKP Pekan Depan

KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Usai melakukan pemeriksaan terhadap Ketua DPRD Surabaya, Armuji, Walikota Surabaya, Tri Rismaharini serta petinggi Yayasan Kas Pembangunan (YKP) dan PT Yekape maupun pihak lain yang dianggap mengetahui dugaan mega korupsi YKP ini. Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Timur (Jatim) semakin yakin bila kasus mega korupsi di YKP ini semakin terang benderang.

Apalagi beberapa dokumen milik Pemkot Surabaya yang saat itu dibawa Walikota Surabaya Tri Rismaharini berhasil disita serta beberapa keterangan yang diperoleh dari Ketua DPRD Surabaya, Armuji.

Dengan kuatnya alat bukti yang saat ini dimilikinya, Kejati Jatim pun berkesimpulan dalam waktu dekat pihaknya akan segera menggelar ekspose.

Sehingga, dari ekspose itu nantinya akan dapat ditentukan siapa saja pihak yang dapat dijadikan tersangka dalam kasus ini.

"Kita gerak cepat. Saya sudah minta pada Aspidsus untuk segera menggelar ekspose kasus. Paling tidak pekan depan sudah ekspose." pungkas Kajati Jatim Sunarta, Jum'at (21/6).

Untuk diketahui, Penyidik Pidsus Kejati Jatim telah melakukan penggeledahan di Kantor Yayasan Kas Pembangunan (YKP) Surabaya dan PT YEKAPE, penggeledahan tersebut dilakukan untuk mencari sejumlah dokumen terkait kasus ini.

Selain menggeledah, Kejati Jatim juga telah mencekal 5 Pengurus YKP berpergian keluar Luar Negeri dan memblokir 7 rekening bank yang berhubungan dengan YKP.

Kasus korupsi YKP pernah beberapa kali mencuat. Bahkan pada tahun 2012 DPRD kota Surabaya pernah melakukan hak angket dengan memanggil semua pihak ke DPRD.

Dalam pansus hak Angket tersebut, DPRD Kota Surabaya memberikan rekomendasi agar YKP dan PT. YEKAPE diserahkan ke Pemkot Surabaya.

Karena memang keduanya adalah aset Pemkot. Namun pengurus YKP menolak menyerahkan.

Yayasan Kas Pembangunan (YKP) dibentuk oleh Pemkot Surabaya tahun 1951. Seluruh modal dan aset awal berupa tanah sebanyak 3.048 persil tanah berasal dari Pemkot. Yaitu tanah negara bekas Eigendom verponding.

Bukti YKP itu milik Pemkot sejak pendirian ketua YKP selalu dijabat rangkap oleh Walikota Surabaya. Hingga tahun 1999 dijabat Walikota Sunarto.

Karena ada ketentuan UU No. 22 Tahun 1999 tentang otonomi daerah Kepala Daerah tidak boleh rangkap jabatan, akhirnya tahun 2000 walikota Sunarto mengundurkan diri dan menunjuk Sekda Yasin sebagai ketua.

Namun tiba-tiba tahun 2002, walikota Sunarto menunjuk dirinya lagi dan 9 pengurus baru memimpin YKP.

Sejak saat itu pengurus baru itu mengubah AD/ART dan secara melawan hukum "memisahkan" diri dari Pemkot.

Padahal sampai tahun 2007 YKP masih setor ke Kas daerah Pemkot Surabaya. Namun setelah itu YKP dan PT YEKAPE yang dibentuk YKP berjalan seolah diprivatisasi oleh pengurus hingga asetnya saat ini berkembang mencapai triliunan rupiah.

Dalam kasus ini, Penyidik Pidsus Kejati Jatim telah menemukan perbuatan melawan hukum yang dilakukan pengurus yang telah menguasai YKP, dengan nilai kerugian negara yang nilainya cukup fantastis yakni sebesar Rp 60 triliun. (arf)

Read More

Hari Jadi Kota Mojokerto dan HUT Polri, Danrem 082/CPYJ Serahkan Sepeda Gunung

KABARPROGRESIF.COM : (Mojokerto) Kekompakan antar institusi Pemerintahan di Kota Mojokerto terlihat begitu kental. Itu terlihat ketika berlangsungnya acara peringatan Hari Jadi Kota Mojokerto ke-101, HUT Bhayangkara ke-73 hingga peringatan Hari Anti Narkotika Internasional yang digelar di depan Mapolresta Mojokerto. Sabtu, 22 Juni 2019.

Tidak hanya itu, acara tersebut juga diwarnai dengan adanya pemberangkatan peserta fun bike yang dilakukan oleh para Forkopimda.

Diawali dari depan Mapolresta, para peserta fun bike terlihat sangat antusias melewati beberapa rute yang sudah disiapkan. Selain melintasi Jalan Gajah Mada hingga Hayam Wuruk, para peserta juga nantinya diharuskan melewati Jalan Raya Prajurit Kulon hingga ke lokasi finish yang sudah ditentukan, tepatnya di Lapangan Raden Wijaya Prajurit Kulon.

Melalui acara yang peringatan yang di selimuti dengan hari jadi salah satu komunitas fun bike di Kota Mojokerto tersebut, Danrem 082/CPYJ, Kolonel Arm Ruly Chandrayadi, S. H, juga memberikan sebuah sepeda gunung ke salah satu pemenang perlomban fun bike tersebut.

Danrem berharap, dengan adanya kegiatan yang melibatkan seluruh elemen Forkopimda dan masyarakat saat ini, di harapkan mampu meningkatkan sinergitas dan saling berupaya menjaga kondusifitas wilayah yang selama ini sudah terwujud dengan baik di wilayah Korem, khususnya Kota Mojokerto.

“Tadi, kita juga sudah melakukan penyerahan satu unit sepeda gunung ke salah satu peserta fun bike. Mudah-mudahan, kegiatan ini bisa menjadi pedoman untuk terus menjaga Persatuan dan Kesatuan di Kota Mojokerto,” pinta Danrem. (arf)

Read More