Pemkot Surabaya Datangi Perumahan Elit, Minta Segera Lunasi Tunggakan PBB

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah (BPKPD) Kota Surabaya mendatangi perumahan-perumahan elit di Kota Pahlawan untuk melakukan penagihan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Sabtu (22/8). 

Penagihan itu dilakukan terutama bagi wajib pajak yang tagihannya di atas Rp 5 juta dan memiliki tunggakan di tahun-tahun sebelumnya.

Dengan melibatkan Satpol PP, penagihan PBB merupakan bentuk dari peningkatan tindakan kepada pembayar pajak yang dinilai masuk dalam kategori kurang patuh.

“Jadi, ada tiga kategori pembayar pajak. Diantaranya patuh, agak patuh dan kurang patuh. Yang kita datangi tadi adalah yang termasuk kurang patuh,” kata Kepala Bidang Pendataan dan Penetapan Pajak Daerah, Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah (BPKPD) Kota Surabaya, Anang Kurniawan, Senin (24/8).

Ia menjelaskan, sebenarnya tahapan ini dilakukan setelah melewati beberapa tahapan yang dilakukan secara internal oleh BPKPD. 

Mulai dari pemberitahuan, imbauan hingga penangihan. Oleh sebab itu, pada tahap ketiga, Anang melibatkan Satpol PP untuk membantu bersama-sama dalam melakukan penagihan. 

“Seluruh kawasan pasti ada. Namun kita prioritaskan yang besar-besar nilainya,” ungkapnya.

Menurutnya, sesuai dengan Peraturan Wali Kota (Perwali) Nomor 31 Tahun 2020 tentang Penghapusan Sanksi  Administratif Denda Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan kepada Masyarakat sebagai Dampak Penyebaran Wabah Covid-19. 

Disebutkan denda pajak dilakukan penghapusan, untuk pembayaran mulai dari 1 Agustus - 30 Sepetember 2020.

“Sebenarnya selama dua bulan ini masyarakat dapat memanfaatkan pembayaran. Karena saat ini ada pandemi Covid-19, maka ada kebijakan untuk pembebasan denda. Berlaku pembayarannya sampai 30 September saja. Jadi selama dua bulan,” lanjutnya.

Selain itu, Anang juga memparkan target PBB tahun 2020, yaitu sebesar Rp 1.307 miliar atau sama dengan Rp 1,3 triliun. 

Sedangkan realisasinya mulai dari Bulan Januari hingga saat ini masih di kisaran Rp 1.016 miliar atau sama dengan Rp 1,01 triliun. 

Oleh karena itu, Anang memastikan pihaknya akan terus gencar melakukan penagihan supaya target tersebut dapat dipenuhi.

“Tindakan seperti ini akan terus mengalir. Saya akan terus menggali data rumah maupun property dengan nilai yang cukup besar. Agar sisa dari kekurangannya itu lekas terpenuhi,” urainya.

Anang meminta agar masyarakat dapat segera membayar PBB terutama yang telah memiliki tunggakan selama beberapa tahun. 

Apalagi masyarakat juga telah menikmati berbagai macam fasilitas kota. Oleh karena itu, ia terus mengimbau agar masyarakat dapat membayar PBB secepat mungkin terutama dengan nominal yang dinilai cukup besar.

“Warga sudah menikmati fasilitas kota. Seperti kebersihan, keindahan, ketertiban, keamanan yang sudah difasilitasi oleh pemkot. Untuk itu mohon kerjasamanya,” tegasnya.

Bagi dia, partisipasi warga dalam membayar PBB sangat penting untuk mencukupi segala biaya operasional dalam melanjutkan fasilitas-fasilitas yang telah dirasakan dampaknya selama ini.

“Untuk mewujudkan semua itu, perlu biaya operasional ya. Sekali lagi mohon partisipasi warga untuk mencukupi biaya operasional itu, yang nantinya akan kembali lagi untuk kenyamanan warga itu sendiri,” ungkapnya.

Sementara itu, Kepala Unit Pelaksanaan Terpadu Badan (UPTB) Surabaya III, Mohammad Sigit Kurniawan mengatakan hari ini ia bersama jajarannya berkeliling di perumahan elit dengan total 38 titik dalam satu hari ini. 

Ia pun memastikan upaya yang sama juga akan dilakukan secara masif di berbagai wilayah.

“Kecamatan Wiyung, Dukuh Pakis, Jambangan, Gayungan, Karang Pilang, kemudian Kecamatan Sawahan. Besok kita juga berkeliling di lokasi –lokasi yang berbeda supaya target PBB kita cepat terpenuhi,” pungkasnya. (Ar)

Read More

Diskusi Bersama Anggota UCLG ASPAC, Wali Kota Risma Minta Kuatkan Kerjasama dan Apresiasi Keberhasilan Selandia Baru

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini yang sekaligus menjabat Presiden United Cities and Local Government (UCLG) Asia Pasific (Aspac), menggelar pertemuan melalui video conference (vidcon) di Rumah Dinas Wali Kota Surabaya, Jalan Sedap Malam, Surabaya.

Pertemuan itu dilaksanakan bekerjasama dengan Dewan Kota Wellington dan Pemerintah Lokal Selandia Baru, New Zeland, Senin (24/8/2020).

Dalam pertemuan via daring tersebut, hadir pula Menteri Pemerintah Daerah Selandia Baru Nanaia Mahuta, Wali Kota Wellington Andy Foster, Presiden Local Government New Zeland (LGNZ) Stuart Crosby serta anggota UCLG se-Asia Pasific.

Pada kesempatan itu, Wali Kota Risma didampingi oleh Sekretaris Jenderal UCLG Aspac Bernadia Irawati Tjandradewi, membahas peran Pemerintah Daerah dalam Membangun Komunitas yang Berkelanjutan di Dunia Pasca Covid-19.

Vidcon yang  berlangsung selama tiga jam itu, terbagi menjadi tiga sesi dengan masing-masing tema. Di antaranya yakni Dampak Global Covid-19, Perencanaan Ketahanan, Tantangan dan Pemulihan COVID-19, dan Berbagi Strategi Membangun Kembali Pengembangan Ekonomi Lokal.

Dalam sambutannya, Wali Kota Risma mengungkapkan forum ini adalah salah satu acara besar UCLG Aspac yang digelar secara online. Selain itu, ia menjelaskan bahwa keberhasilan Selandia Baru dalam menangani wabah global menjadi inspirasi bersama.

“Kita perkuat kerjasama yang efektif antar anggota. Terutama dalam memberikan respon secara cepat dan tepat dalam menghadapi Covid-19,” kata Wali Kota Risma.

Ia menjelaskan sejak April 2020 lalu, UCLG Aspac kerap menggelar webinar dengan membahas seputar pengalaman pada tiap kota dalam menangani pandemi Covid-19.

Mulai dari penurunan proyeksi pendapatan daerah, ketersediaan data dan sinkronisasi dengan pemerintah pusat.

Lalu kurangnya akses ke pasokan dan peralatan medis, memberi informasi kepada masyarakat tentang protokol kesehatan dengan baik juga menjadi perhatian tersendiri.

“Ini beberapa tantangan umum yang muncul. Pasca Covid-19. Kemudian masalah ketahanan pangan juga harus dibenahi,” papar dia.

Di kesempatan yang sama, Wali Kota Risma juga memaparkan bahwa anggota UCLG Aspac turut berkontribusi menggalang bantuan peralatan medis seperti masker medis dan termometer infra merah.

“Kami berterima kasih kepada Xi'an, Haikou, Yiwu, Guangzhou, dan Zhengzhou atas donasi yang telah diberikan ke beberapa kota anggota kami. Yakni di Indonesia, Filipina, Pakistan dan Bangladesh,” papar dia.

Wali kota peraih gelar Doktor Honoris Causa dari Tongmyong University, Busan, Korea Selatan (Korsel) ini memastikan bahwa pada masa melawan pandemi ini ia bersama seluruh anggota UCLG Aspac terus menjaga semangat solidaritas.

Bahkan ia menegaskan pertempuran melawan Covid-19 ini mungkin akan menghabiskan waktu yang tidak sebentar dan sulit.

 “Kami tidak akan meninggalkan siapa pun. Saya yakin bahwa pengalaman kami akan membantu kita semua dalam membangun kawasan Asia Pasifik yang lebih berkelanjutan dan tangguh. Itu dimulai dari kita dan kota kita,” urainya.

Sementara itu, Presiden Local Govermernt New Zeland (LGNZ) Stuart Crosby mengungkapkan, ia beruntung di Selandia Baru memiliki masyarakat memiliki kesdaran tinggi akan kesehatan.

Selain itu, ia juga mengungkapkan langkah-langkahnya seperti menutup wilayah lokal dengan karantina. Kemudian kerjasama dengan pemerintah pusat dan daerah juga terus dilakukan.

“Pemerintah juga memberi stimulasi secara ekonomi bagi para pekerja yang terdampak dengan memberikan berbagai proyek untuk dikerjakan. Itu dikerjakan selama periode beberapa bulan hingga tahun-tahun ke depan,” pungkasnya. (Ar)

Read More

Pemkot Surabaya Distribusi Vitamin A dan Program Posyandu Langsung ke Rumah-rumah Balita

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Surabaya tak pernah lupa untuk memperhatikan pertumbuhan para balita. Salah satunya memastikan program Posyandu di Kota Pahlawan tetap terlaksana.

Nah, untuk memastikan program tersebut berjalan, Dinkes bersama para kadernya menjemput bola dengan mengunjungi dari rumah ke rumah (door to door) untuk melakukan Posyandu serta pendistribusian vitamin A.

Program pemberian vitamin A ini dilaksanakan setiap satu tahun dua kali. Yakni, pada bulan Februari dan Agustus. Akan tetapi, pada bulan Agustus ada sedikit mekanisme perubahan Posyandu dan pemberian vitamin pada bulan-bulan biasanya.

“Untuk pemantauan pertumbuhan balitanya itu dapat dilakukan secara rutin setiap satu bulan sekali.  Termasuk selama masa pandemi melalui para kader. Tetapi yang pemberian vitamin hanya satu tahun dua kali,” kata Kepala Dinas Kesehatan, (Dinkes) Kota Surabaya, Febria Rachmanita di Dapur Umum Balai Kota, Sabtu (22/8).

Feny sapaan lekat Febria Rachmanita memaparkan, untuk kali ini pendistribusian vitamin A dimulai dari kader wilayah Puskesmas Simo Mulyo dan Sawah Pulo. 

Para kader tersebut berkeliling ke rumah penduduk yang di dalamnya terdapat para balita. Di sana, para balita akan ditimbang, diukur tinggi dan diberikan vitamin A.

“Jadi mekanismenya balita-balita itu akan dipantau pertumbuhannya secara mandiri oleh ibu atau pengasuh menggunakan pita lila. Pita ini untuk mengukur lingkar lengan atas. Kemudian hasilnya akan dikirimkan via google form ke puskesmas,” urainya.

Dari data tersebut, Feny menjelaskan, bahwa selanjutnya dilakukan pengkajian di masing-masing puskesmas. 

Jika balita dengan status gizi kurang dan gizi buruk atau pita lila yang hasilnya di bawah 12.5 senti meter, maka akan dilakukan janji temu dengan petugas.  

“Tujuannya puskesmas akan mengukur tinggi berat dan panjang badannya. Serta memberikan intervensi untuk mencegah stunting,” jelas

Menurut dia, hal tersebut penting dilakukan oleh puskesmas agar menemukan atau mendeteksi dini kejadian balita yang tengah mengalami gizi buruk. Sehingga dapat segera dilakukan penanganan.

"Kami terus lakukan pemantauan untuk para balita untuk mencegah stunting dan gizi buruk supaya dapat tertangani sedini mungkin,” pungkasnya. (Ar)

Read More

LSM AMAK Desak Kejari Tanjung Perak Tuntaskan Kasus Jasmas Pada OPD Lainnya

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) LSM Aliansi Masyarakat Anti Korupsi (AMAK) kembali mempertanyakan kasus dana hibah Pemkot Surabaya tahun 2016 untuk program Jaringan Aspirasi Masyarakat (Jasmas) yang hanya berhenti pada pengusutan di Bagian Pemerintahan.

Padahal pada tahun tersebut masih banyak organisasi perangkat daerah (OPD) Pemkot Surabaya juga mengulirkan dana tersebut.

"Dari catatan yang kita peroleh masih ada sepuluh lebih SKPD yang juga mengalirkan dana tersebut, totalnya tahun 2016 ratusan miliar rupiah," kata Ketua LSM AMAK Ponang Adji Handoko, Minggu (23/8).

Apalagi lanjut Ponang, saat Kajari Tanjung Perak dijabat Rachmat Supriady pernah mengatakan usai menggarap jasmas jilid I, pihaknya bakal membuka pengusutan jilid II.

Nah pada jilid II ini, Rachmad Supriady telah mengantongi data untuk satu SKPD yang dananya dicurigai dibuat bancaan.

"Pak Rachmad kan pernah mengatakan pengusutan jilid II untuk proyek fisik. Bagi siapa saja yang terlibat silahkan mengembalikan kerugian negara dari pada kasus ini akan dinaikkan," ungkap Ponang.

Untuk itu Ponang menuntut supaya Kejari Kejari Tanjung Perak mengusut kembali apa yang dikatakan Rachmad Supriady hingga tuntas.

"Kejaksaan harus menuntaskan kasus tersebut. Ada korupsi mungkin dengan modus yang sama dengan jilid I. Ini jelas sekali memperkaya diri sendiri," katanya.

Ponang membeberkan adanya rumor adanya pertemanan antara pihak Kejaksaan dengan OPD atau Pemkot Surabaya. Di mana rumor itu bagi Ponang sangat merugikan.

Maka dari itu, pihaknya tak mau nama baik lembaga Kejaksaan tercoreng akibat kasus ini karena akan melemahkan penegakan hukum di Kota Surabaya.

"Lembaga penegak hukum seperti Kejaksaan harus tegas terhadap tindak pidana korupsi dengan melakukan pengusutan sampai tuntas," pungkasnya.

Seperti diketahui kasus dugaan korupsi dana hibah Pemkot Surabaya tahun 2016 untuk program jasmas.

Kejari Surabaya telah menyeret tujuh orang duduk dikursi pesakitan pengadilan Tipikor Surabaya.

Dari tujuh orang tersebut, tiga orang telah dinyatakan bersalah dan menjalani hukuman diberbagai lapas diantaranya, Agus Setiawan Tjong, pelaksana proyek, Darmawan dan Sugito, mantan anggota DPRD Surabaya periode 2014-2019.

Sedangkan tiga orang lainnya yang juga mantan anggota DPRD Surabaya periode 2014-2019 antara lain, Binti Rochma, Dini Rijanti dan Syaiful Audy masih melakukan upaya hukum ke tingkat yang lebih tinggi atas putusan Pengadilan Tipikor Surabaya.

Nah untuk satu orang lagi yakni Ratih Retnowati yang merupakan anggota DPRD Surabaya periode 2019-2024 mendapat vonis bebas. Namun Kejari Tanjung Perak melakukan kasasi ke Mahkamah Agung. (Ar)

Read More

Eri Cahyadi Pastikan Revitalisasi TRS Tidak Akan Menghilangkan Kenangan Masa Lalu

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya akan merevitalisasi kawasan Taman Hiburan Rakyat (THR) dan Gedung Kesenian, Hi-Tech Mal, dan Taman Remaja Surabaya (TRS). 

Namun yang pasti, semua revitalisasi ini tidak akan menghilangkan kenangan masa lalu warga Kota Surabaya.

Sebab TRS bagi warga Surabaya tidak hanya taman hiburan dan kesenian. Tempat yang berdiri sejak 20 Februari 1971 itu memiliki sejarah tersendiri yang menyimpan banyak kenangan bagi warga Kota Surabaya.

“Jadi, kita akan melakukan perencanaan secara keseluruhan untuk mensinergikan antara THR dan TRS. Dalam menyusun perencanaan itu, kita akan undang pakar dan semua stakeholder supaya memberikan berbagai masukan ke pemkot. Nantinya, usulan-usulan itu akan digabungkan, sehingga nanti ketika ke sana, kesan dan kenangan masa lalu tetap ada,” kata Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Kota (Bappeko) Surabaya Eri Cahyadi dikantornya, Sabtu (22/8).

Eri pun menjelaskan asal muasal rencana revitalisasi di kawasan tersebut. Awalnya, ketika gedung THR sudah dikelola oleh Pemkot Surabaya, pihaknya menyusun rencana matang untuk memindahkan gedung kesenian ke depan, bukan di belakang gedung THR seperti saat ini.

Namun, seiring berjalannya waktu, ternyata lahan di TRS itu sudah habis masa kontraknya dengan pihak ketiga, sehingga pemkot meminta pengelola TRS untuk mengembalikannya ke pemkot karena akan dipergunakan sendiri. Dengan berjalannya waktu, akhirnya lahan di TRS itu diserahkan ke pemkot.

“Nah, prosesnya saat ini di TRS, pihak pengelola lama mengosongkan barang-barangnya, karena barang dan bangunan di TRS itu memang bukan milik pemkot, hanya lahannya saja yang milik pemkot. Proses pengosongan barang-barang itu mereka meminta waktu selama 3 bulan, dan saat ini masih berlangsung pengosongan barang itu. Teman-teman bagian hukum juga sudah meminta mereka untuk mempercepat pengosongannya,” katanya.

Karena TRS sudah bisa dikelola pemkot setelah masa 3 bulan itu, maka secara otomatis Pemkot Surabaya harus menyusun ulang konsep kawasan tersebut. Sebab, sesuai rencana kawasan itu tetap akan dijadikan kawasan kesenian dan taman hiburan seperti sediakala.

“Jadi, perencanaan awal itu belum termasuk TRS, karena pada saat itu TRS belum bisa dikelola pemkot. Nah, karena sekarang sudah bisa dikelola pemkot, akhirnya kita harus merencanakan lagi secara utuh. Ketika merencanakan secara utuh itu, maka kita akan mengundang pakar dan semua stakeholder. Ketika semuanya memberikan sumbangsih dan masukan, maka kita yakin kawasan itu tidak akan menghilangkan kenangan masa lalu warga Surabaya,” pungkasnya. (Ar)

Read More

Masyarakat Surabaya Dukung Eri Cahyadi Pantas Gantikan Risma

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Dukungan Eri Cahyadi mutlak maju jadi calon wali kota Surabaya terus mengalir.

Kali ini ratusan orang memadati Sentra Wisata Kuliner di Jl. Raya Urip Sumoharjo, Surabaya.

Dengan memakai beragam atribut berwarna merah, hitam, dan putih.

Para masyarakat yang mewakili beragam kelompok ini berkumpul dengan satu tujuan.

Selain relawan, hadir pula banyak elemen masyarakat yang mewakili LPMK dan RT/RW dari seluruh penjuru Surabaya. Datang dengan memakai masker, acara ini digelar dengan protokol kesehatan ketat.

"Kita nggak mau coba-coba untuk Surabaya. Surabaya butuh kepemimpinan yang keberlanjutan. Siapa yang pantas meneruskan kebaikan Bu Risma? Ya tentu saja yang setiap saat mendampingi dan jadi eksekutor program-program Bu Risma," ujar pembawa acara saat membuka acara, dengan iringan lagu nasionalisme dari almarhum Gombloh, Sabtu (22/8).

Agenda rapat deklarasi akbar ini diawali dengan menyanyikan lagu "Indonesia Raya" bersama-sama di sepanjang Jl. Urip Sumoharjo, lalu dilanjutkan dengan doa bersama. Setelah itu ada pembacaan deklarasi oleh Cak Nasir.

"Eri Cahyadi adalah salah satu orang penting dalam keberhasilan Kota Surabaya. Sehingga Eri Cahyadi jadi satu-satunya yang bisa menggantikan Bu Risma," ujar Nasir membuka deklarasi.

"Kami yang tergabung dalam beberapa elemen masyarakat Surabaya menyatakan bahwa selama ini yang sudah dikerjakan Bu Risma, sudah sangat baik. Karena itu kami menyampaikan dukungan pada Eri Cahyadi sebagai calon wali kota 2021 - 2026 demi kemajuan Surabaya," ujar Nasir disambut pekik "Hidup Eri!" dari semuanya yang hadir.

Nasir juga menyatakan, demi mengikat kekompakan, deklarasi ini juga diisi bubuhan tanda tangan dari perwakilan elemen masyarakat yang hadir. 

"Ini juga jadi bukti nyata dukungan untuk Pak Eri Cahyadi, bahwa dukungan ini tidak main-main," ujarnya.

Hadir membubuhkan tanda tangan, mulai dari Keluarga Besar Rakyat Surabaya (KBRS), Komunitas Bikers Surabaya, Forum Seduluran Arek Suroboyo, Komunitas Milenial Surabaya, Komunitas Kyai/Gus Muda Surabaya, Komunitas Warga Madura Surabaya, LPMK Surabaya, Solidaritas Warga Lebak Redjo, sampai Solidaritas RW Se-Surabaya.

Sementara Unsi Fauzi, perwakilan dari Komunitas SAE (Sahabat Eri) berharap, semoga Eri Cahyadi bisa benar-benar jadi wali kota Surabaya. Hal ini juga diamini oleh Cak Rudi Cahyono, perwakilan Relawan Lingkungan Eri Cahyadi.

"Semoga dengan kerja kita bersama, kita dapat meneruskan kebaikan," pungkasnya. (Ar)

Read More

Diduga Terlibat Jasmas, HAAK Desak Sekkota Surabaya Mundur Dari Jabatannya

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Kasus dana hibah Pemkot Surabaya tahun 2016 untuk program jasmas jilid I ternyata belum berhenti.

Desakan agar Kejaksaan Negeri (Kejari) Tanjung Perak melakukan pengusutan, kembali bergulir.

Kali ini disuarakan oleh Himpunan Aktivis Anti Korupsi (HAAK).

Komando Lapangan HAAK, Aprelian Fajar menilai kasus yang merugikan negara Rp 5 Miliar harus diusut tuntas.

Apalagi Kejari Tanjung Perak telah memanggil Sekkota Surabaya, Hendro Gunawan untuk dimintai keterangan sebagai saksi dari para tersangka saat awal melakukan pemeriksaan.

Namun nyatanya hingga kini belum ada perkembangan ke tersangka baru.

Maka dari itu HAAK akan menggelar aksi unjuk rasa di balai kota Senin (23/8) besok.

Dalam aksinya itu, HAAK akan mengajukan empat tuntutannya.

Keempat tuntutannya itu mendesak Kejari Tanjung Perak untuk segera memanggil dan memeriksa kembali Sekkota Surabaya Hendro Gunawan saat itu sebagai tim anggaran pemerintah daerah (TAPD).

"Selanjutnya menuntut mundur Hendro Gunawan sebagai Sekkota karena diduga terlibat jasmas yang merugikan keuangan negara Rp 5 miliar," jelas Aprelian Fajar, Minggu (23/8).

Kemudian meminta Kejari Tanjung Perak jangan takut untuk menetapkan tersangka baru.

"Bersihkan Kota Pahlawan dari tindakan pejabat KKN," pungkasnya.

Seperti diketahui dalam kasus dana hibah Pemkot Surabaya tahun 2016 untuk program jasmas jilid I, Kejari Tanjung Perak telah menyeret tujuh orang duduk dikursi pesakitan pengadilan Tipikor Surabaya.

Dari tujuh orang tersebut, tiga orang telah dinyatakan bersalah dan menjalani hukuman diberbagai lapas diantaranya, Agus Setiawan Tjong, pelaksana proyek, Darmawan dan Sugito, mantan anggota DPRD Surabaya periode 2014-2019.

Sedangkan tiga orang lainnya yang juga mantan anggota DPRD Surabaya periode 2014-2019 antara lain, Binti Rochma, Dini Rijanti dan Syaiful Audy masih melakukan upaya hukum ke tingkat yang lebih tinggi atas putusan Pengadilan Tipikor Surabaya.

Nah untuk satu orang lagi yakni Ratih Retnowati yang merupakan anggota DPRD Surabaya periode 2019-2024 mendapat vonis bebas. Namun Kejari Tanjung Perak melakukan kasasi ke Mahkamah Agung. (Ar)

Read More

Kinerja Pansus Pemberdayaan UMKM Surabaya Sudah Tahap Finalisasi

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Kinerja Panitia Khusus (Pansus) Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Kota Surabaya saat ini sudah tahap finalisasi. 

Ini artinya, sebentar lagi pelaku UMKM di Surabaya memiliki payung hukum berupa Perda, yang mengatur tumbuh kembangnya usaha mikro.

Setelah finalisasi, Pansus UMKM kemudian akan berkonsultasi ke Pemprov Jatim, selanjutnya di Badan Musyawarah (Bamus) kan. 

Tinggal di Bamuskan maka Raperda Pemberdayaan Usaha Mikro sah menjadi Peraturan Daerah (Perda).

“Sudah tahap finalisasi dan Konsultasi ke Pemprov Jatim, nanti lanjut dibahas di Bamus soal Raperda Pemberdayaan UMKM Kota Surabaya.” kata Ketua Pansus Pemberdayaan UMKM Kota Surabaya, Dyah Katarina di gedung DPRD kota Surabaya, Kamis (20/8).

Ia menjelaskan, Pansus Pemberdayaan Usaha Mikro bertujuan untuk memberikan payung hukum bagi pelaku UKM, agar Pemkot Surabaya memiliki tanggung jawab kepada pelaku usaha dalam bentuk apa. 

Misalnya, kata Dyah Katarina, setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) memiliki peran dan tugas masing-masing seperti, soal perijinan usaha, pendampingan, karena selama ini OPD yang ada tidak sinkron dengan program pemberdayaan usaha mikro yang ada.

Pansus sendiri, terang Dyah Katarina, menilai bahwa Pemkot Surabaya memiliki anggaran APBD untuk membantu usaha mikro disektor pembiayaan atau pinjaman lunak, tapi ternyata tidak ada. 

“Tapi soal pemerintah daerah memberikan pinjaman lunak ke pelaku usaha memang tidak ada, sama halnya dengan Pemda-Pemda lainnya, ini kami ketahui saat studi banding ke daerah lain.”terang politisi senior PDIP Kota Surabaya ini.

Dyah kembali mengatakan, dulu Dinas Koperasi Kota Surabaya memang pernah ada pinjaman lunak ke pelaku usaha, namun karena banyaknya kredit macet jadi sudah lama pinjaman tersebut di stop.

Sehingga, jelas Istri Bambang Dwi Hartono ini, untuk urusan permodalan, Pemkot Surabaya hanya memfasilitasi pelaku usaha mikro dengan perbankan.

Ia kembali menambahkan, sebenarnya mudah untuk memajukan dan memberdayakan pelaku usaha mikro, misalnya Pemkot Surabaya membeli produk UKM binaannya dalam setiap kegiatan, tidak membeli produk yang branded atau merek yang sudah mapan, ini sudah membantu pemberdayaan usaha mikro di Kota Pahlawan ini.

“Tapi memang kemasan produknya dari pelaku usaha juga harus kreatif, inovatif, sehingga menarik untuk di jual serta di promosikan oleh Pemkot Surabaya," pungkasnya. (Ar)

Read More

Gunakan Pakaian Adat hingga Super Hero Satbrimob Polda Jatim Bagikan Masker

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Personel Satbrimob Polda Jatim menggelar kegiatan sosial yakni, membagikan masker di pasar yang ada di Surabaya seperti Pasar Sepanjang, Pasar Tembok dan Pasar PPI.

Kegiatan pembagian masker ini bukan hanya kali ini saja, tetapi sudah berulang kali dilaksanakan. 

Selain pembagian masker personel Satbrimob Polda Jatim juga sebelumnya sudah berulang kali melaksanakan penyemprotan disinfektan di wilayah penduduk yang  terdampak Covid 19

Komandan Satbrimob Polda Jatim Kombespol I Ketut Gede Wijatmika S.I.K menyampaikan kepada personel Satbrimob Polda Jatim untuk selalu menjaga protokol kesehatan dalam menangani pandemi Covid 19 ini. 

Dalam pembagian masker di Pasar Sepanjang dilaksanakan oleh personel Kompi 4A Pelopor Satbrimob Polda Jatim. 

Di Pasar PPI oleh Personel Detasemen Gegana Satbrimob Polda Jatim dan untuk di Pasar Tembok Surabaya dilaksanakan oleh Kompi 2A Pelopor Satbrimob Polda Jatim. 

Dalam pelaksanaan pembagian masker ini Brimob Jatim Tampil beda dengan menggunakan pakaian adat dan menggunakan kostum Super Hero. Semua ini bertujuan untuk menarik simpati dari masyarakat. 

"Semoga pandemi Covid 19 ini segera berakhir. Dan semua kembali seperti sedia kala lagi," pungkas Ketut, Kamis (20/8). (Ar)

Read More

Pemkot Surabaya Bakal Lakukan Tracing 21 Karyawan Lumbung Pangan Jatim yang Positif Covid-19

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Wakil Sekretaris Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kota Surabaya, Irvan Widyanto, mengatakan sudah mengetahui informasi bahwa ada 21 karyawan Lumpung Pangan Jatim yang positif Covid-19. 

Informasi itu terutama didapatkannya dari pemberitaan beberapa media.

“Jadi, berdasarkan informasi pemberitaan media itu, tentunya kami akan tindaklanjuti. Sebagai gugus tugas di Surabaya, tentunya kami akan melaksanakan tracing ke sana,” kata Irvan, Kamis (20/8).

Menurut Kepala BPB dan Linmas Surabaya ini, tracing itu akan dilakukan bagi karyawan yang tercatat sebagai warga Kota Surabaya.

Sedangkan bagi karyawan yang bukan warga Surabaya, maka pihaknya akan berkoordinasi dengan gugus tugas asal karyawan tersebut.

“Kalau warga Surabaya, kami yang akan melakukan tracing, tapi yang bukan warga Surabaya, nanti akan kami surati daerah asal karyawan tersebut supaya ditracing pula,” tegasnya.

Bagi dia, tracing ini sangat penting untuk mencegah penularan virus. 

Bahkan, ia mengaku tidak menutup kemungkinan nantinya karyawan yang berasal dari Surabaya itu, akan dilakukan treatment seperti yang sudah dilakukan selama ini kepada warga yang positif Covid-19.

“Treatmentnya nanti akan dites swab dulu, jika positif dan menunjukkan gejala, akan langsung kami larikan ke rumah sakit yang menangani Covid-19. Sedangkan jika positif tapi tidak menunjukkan gejala, nanti akan kami isolasi di Hotel Asrama Haji,” katanya.

Oleh karena itu, Irvan mengimbau kepada seluruh warga yang beraktivitas di Kota Surabaya, terutama warga Kota Surabaya, untuk selalu berhati-hati dalam menjalankan aktivitasnya. 

Sebab, sampai saat ini pandemi Covid-19 belum selesai sepenuhnya di Indonesia, khususnya di Kota Surabaya.

“Ini pandeminya belum selesai, jadi tolong tetap menjaga protokol kesehatan, jangan lupa selalu patuh menggunakan masker dan sering cuci tangan. Jadi, ayo biasakan yang tidak biasa,” pungkasnya. (Ar)

Read More

Vidcon dengan Anggota UCLG Aspac, Risma Sampaikan Usulan Program Tahunan

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Presiden United Cities and Local Government (UCLG) Asia Pasific (Aspac), Tri Rismaharini menghadiri pertemuan komite yang merupakan agenda rutin tahunan dan dilaksanakan sebelum Pertemuan Biro Eksekutif (Executive Bureau Meeting) yang akan digelar awal pekan depan melalui video conference (vidcon) di Rumah Dinas Wali Kota Surabaya, Jalan Sedap Malam.

Wali Kota Surabaya itu bersama komite-komite di bawah UCLG ASPAC membuat pertemuan membahas berbagai program kegiatan sesuai dengan bidang masing-masing komite.

Dalam pertemuan via daring tersebut, Risma memimpin rapat dengan membahas tiga bidang dalam tiga kali sesi.  

Pada sesi pertama adalah bidang pemberdayaan perempuan. Kedua, kerjasama bidang maritim dan kelestarian laut. Sedangkan di sesi ketiga adalah bidang ekonomi dan perdagangan.

Di awali dari pembahasan dengan komite bidang pemberdayaan perempuan, Presiden UCLG Aspac ini memberikan masukan untuk menambahkan beberapa program dari yang sudah dibuat setiap tahunnya. 

Program tersebut berkaitan dengan pendampingan para ibu-ibu serta guru dalam menghadapi situasi pandemi Covid-19.

“Seperti bentuknya seminar teleconference bagi para ibu-ibu. Mereka diberikan pengetahuan dan ilmu dasar bagaimana ketika anggota keluarganya ada yang terpapar Covid-19. Terutama ketika hal itu terjadi pada anak,” kata Risma di sela-sela vidcon, Kamis (20/8).

Menurut dia, ketika para orang tua dan khususnya ibu dihadapkan pada situasi tersebut, mereka harus sudah mengerti tindakan apa yang harus dilakukan. 

“Yang paling penting kan cara perawatannya ibu yang stay at home dan tindakan apa saja yang harus diambil. Paling tidak kan basic infonya harus ada,” jelasnya .

Selain itu pula, wali kota peraih gelar Doktor Honoris Causa dari Tongmyong University, Busan, Korea Selatan (Korsel) itu juga menyatakan, bahwa salah satu hal yang penting saat ini adalah memberikan pelatihan dan berbagi pengetahuan dengan para guru dan orang tua terkait pendampingan anak saat berlangsungnya sekolah daring. 

Ia menilai, jika program-program semacam ini cukup mendesak untuk dikerjakan.

“Jadi, guru dan orang tua bisa saling berbagi pengalaman di sebuah forum. Saya kira lebih baik kalau kita bisa berbagi dan bekerja sama dengan UCLG yang mungkin juga guru di berbagai kota untuk bercerita pengalaman saat pandemi,” jelasnya.

Pada sesi kedua di forum tersebut, Wali Kota Risma juga menceritakan persoalan yang tengah dihadapi kota-kota di berbagai negara berkaitan dengan pembuangan sampah alat pelindung diri (APD) di laut. 

Menurut dia, dengan kondisi pandemi ini mungkin tingkat polusi udara menurun, tapi muncul permasalahan tentang  limbah-limbah APD di laut. 

“Apalagi Surabaya kan kota pantai jadi isu pelestarian wilayah pesisir pantai juga menjadi penting untuk kami,” ungkapnya.

Sementara itu, Ketua Komite Bidang Pemberdayaan Perempuan UCLG Aspac, Chen Yini mengaku, bahwa ide atau usulan dari Risma yang telah dipaparkan itu memang belum terpikirkan sebelumnya. 

Karena itu, tanpa berpikir lama, ia menyatakan segera membahas usulan-usulan Presiden UCLG Aspac ini secara mendalam untuk kemudian dituangkan dalam program tahunan.

“Kami sangat mengapresiasi ide-ide itu dan nanti akan kami coba untuk bahas lebih lanjut lagi,” pungkasnya. (Ar)

Read More

Wali Kota Risma Blusukan di Kedung Baruk Pantau Aktivitas Pengerukan Lumpur di Sungai

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Pagi ini, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini melakukan blusukan untuk memantau aktivitas pengerukan lumpur di sungai Jalan Baruk Utara I, Kedung Baruk, Rungkut Surabaya, Selasa (11/08/2020).

Pengerukan di sungai yang membentang dari Wonorejo Timur hingga Ketintang Baru ini dilakukan untuk mengantisipasi meluapnya aliran air ketika curah hujan tinggi.

Nah, untuk mempercepat proses pengerukan, Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan (DPUBMP) Kota Surabaya mengerahkan dua unit alat berat berupa excavator beserta beberapa mobil dump truck.

Dari pantauan di lokasi, Wali Kota Risma tampak sesekali juga memberi arahan komando kepada operator excavator menggunakan kedua tangannya dan handy talky. Beberapa unit dump truck pun disiapkan untuk mengangkut lumpur-lumpur hasil pengerukan.

"Terus keruk ke bawah, ke bawah lagi, oke tarik lumpurnya," kata dia saat memberi aba-aba kepada operator excavator.

Dengan mengenakan sepatu boot warna pink dan kemeja hitam motif batik, Wali Kota Risma nampak tak canggung berada di bantaran sungai untuk melihat langsung alat berat bekerja melakukan pengerukan.

Bahkan, ia juga sempat blusukan di bantaran sungai belakang Universitas Dinamika untuk memantau aliran air.

Puluhan Satgas PU beserta jajaran Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau (DKRTH) juga nampak berada di lokasi. Mereka pun bersiap membersihkan sisa-sisa pengerukan lumpur itu.

Tak lupa, sampah atau kotoran yang berada di bantaran tepi sungai juga turut dibersihkan.

"Itu tolong juga dibersihkan sampah-sampahnya," kata Wali Kota Risma saat memberikan instruksi kepada jajarannya.

Sementara itu, Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan (DPUBMP) Surabaya, Erna Purnawati mengatakan, menjelang musim hujan, Wali Kota Risma menginstruksikan agar sungai atau saluran air dilakukan pengerukan. Salah satunya di aliran Sungai Wonorejo.

"Jadi pengerukan mulai pompa Wonorejo I (Rungkut Megah Raya) sampai hilir (Pompa Wonorejo II). Nah, yang di hilir itu sudah kita keruk. Jadi yang kita keruk sekarang dari pompa Wonorejo I menuju pompa Wonorejo II," kata Erna.

Ia menjelaskan, case aliran sungai ini membentang panjang melintasi beberapa kawasan. Mulai Wonorejo Timur, Rungkut, Tenggilis Mejoyo, Wonocolo, hingga Ketintang Baru.

“Kalau dilihat case-nya itu panjang. Jadi ketemu sampai Ketintang Baru masuknya ke sini (Kedung Baruk),” katanya.

Menurutnya, sebagian aliran air itu langsung dibuang menuju Sungai Jagir menggunakan pompa Wonorejo I.

Sedangkan sebagian lain dialirkan menuju pompa di Wonorejo II. “Nanti di sana di hilirnya ada dua pompa, (dialirkan) masuk ke bozem sama ke Medokan Ayu hilir,” terangnya. (Ar)

Read More