Pentas Seni di Alun-Alun Surabaya Dilarang, Pemkot Siapkan Formula Baru Agar Pekerja Seni Dapat Berkarya

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Kendati pertunjukan seni di Akun-Alun Surabaya dilarang, Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya tengah kembali menyiapkan formula baru agar pekerja seni di Kota Pahlawan tetap bisa berkarya dan berkreasi meski di tengah pandemi Covid-19.

Tentunya formula yang disiapkan ini dengan tetap mengedepankan protokol kesehatan ketat, serta tidak menimbulkan kerumunan.

“Dari hasil analisa kajian dan masukan dari Persakmi bahwa untuk tampilan seni di tempat terbuka, di ruang terbuka ini memiliki peluang yang cukup besar di dalam penyebaran dan penularan covid-19. Sehingga dari sarannya, untuk tidak dilakukan saat ini,” kata Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Kota Surabaya, Antiek Sugiharti usai menggelar rapat bersama OPD (Organisasi Perangkat Daerah) terkait serta Perhimpunan Sarjana dan Profesional Kesehatan Masyarakat Indonesian (Persakmi), Kamis (27/8)

Meski demikian, pihaknya menyatakan bahwa Pemkot Surabaya tetap berkomitmen ingin memberikan ruang gerak bagi seniman, budayawan, atau pekerja seni untuk bisa tetap berkarya dan berkreasi. Tentunya dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan.

“Sehingga kita mencari pola baru bagaimana pekerja seni tetap bisa berproduksi, berkarya dan bisa mendapatkan penghasilan, tetapi tetap memperhatikan bagaimana pengamanan supaya tidak terjadi klaster baru di dalam Covid-19 ini,” katanya.

Makanya, saat ini Disbudpar Surabaya sedang menyiapkan formula baru bagaimana untuk konsep ke depannya. Bahkan dalam waktu dekat, pihaknya bakal menggelar rapat bersama seniman, budayawan, serta media. 

Ini dilakukan untuk mendapat masukan-masukan dari berbagai pihak sebelum konsep itu diterapkan.

“Dimana produksinya nanti akan kita buat, kemudian konsep produksinya seperti apa, yang tampil modelnya seperti apa. Kita memiliki beberapa pola alternatif yang akan kita tayangkan, di antaranya menggunakan media yang interaktif dan non interaktif,” ungkap dia.

Bahkan, tidak memungkinkan nantinya Disbudpar bakal menggandeng media, maupun industri pariwisata untuk bisa berkolaborasi bersama memberikan ruang gerak yang lebih bagi para seniman dan budayawan. 

Untuk itu, saat ini pihaknya tengah menyiapkan dua pola, yakni interaktif dan non interaktif.

“Interaktif itu bisa melalui misalnya, zoom, streaming dalam bentuk misalnya lewat Instagram dan Youtube. Sedangkan non interaktif, itu bisa melalui taping (siaran) di media televisi,” terangnya.

Menariknya, perempuan yang pernah menjabat Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Surabaya ini juga menyatakan, bahwa nantinya lokasi untuk pengambilan taping itu bisa memanfaatkan beberapa tempat tematik yang ada di Surabaya. Mulai destinasi sejarah, hingga wisata.

“Tadi kita sudah mengidentifikasi tempat-tempat yang mungkin bisa dipakai produksi mengangkat berbagai kolaborasi sejarah atau destinasi wisata yang terkenal. Ini sedang kita jajaki dan mungkin kita akan melakukan beberapa kali pertemuan dengan berbagai pihak,” pungkasnya.

Read More

Demi Menyejahterakan Warga, Pemkot Semakin Masif Fasilitasi Pemasaran UMKM di Kota Surabaya

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terus berkomitmen untuk menyejahterakan warganya melalui berbagai program yang dilakukan oleh seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Salah satunya pemkot akan semakin masif memberikan fasilitas pemasaran UMKM ke depannya.

Bentuk intervensi atau bantuan dalam memasarkan produk UMKM adalah menyediakan display yang representatif dan penjualan produk UMKM di hotel-hotel yang ada di Surabaya. 

Termasuk pula terus memberikan fasilitas pemasaran melalui pameran dagang yang diharapkan mampu membuka pasar potensial bagi produk UMKM.

“Kami juga terus fasilitasi pendampingan produk UMKM dengan tenaga pendamping yang berpengalaman dalam aspek legalitas, manajemen pengelolaan usaha, manajemen produksi, kemitraan dan peningkatan jangkauan pemasaran,” kata Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Kota (Bappeko) Surabaya Eri Cahyadi, Kamis (27/8).

Menurutnya, kegiatan sertifikasi sebagai bagian terpenting dalam peningkatan daya saing produk di pasaran serta dalam upaya menjamin keamanan produk, maka pemkot terus memberikan fasilitas dalam pengajuan Sertifikasi Kekayaan Intelektual, Sertifikasi Halal dan Sertifikasi Ijin Edar BPOM. 

“Demi mempermudah pengajuannya, kami membuka konter di Mal Pelayanan Publi, sehingga ini akan sangat membantu para pelaku UMKM,” tegasnya.

Selain itu, ia memastikan bahwa Pemkot Surabaya terus menyediakan sarana pemasaran di enam lokasi sentra UMKM. Keenam sarana itu adalah Sentra Usaha Mikro Jahit Bukit Barisan, Sentra Usaha Alas Kaki dan Slipper eks Lokalisasi Dolly, Sentra Usaha Design dan Fashion Batik eks lokalisasi Dolly, Sentra Usaha Mikro MERR, Stand Usaha Mikro Park N Ride, dan Sentra Usaha Mikro Tunjungan.

“Nah, keenam lokasi Sentara UMKM itu merupakan gedung aset Pemkot Surabaya yang dimanfaatkan sebagai sarana penunjang kegiatan pemasaran produk UMKM di Kota Surabaya,” ujarnya.

Bahkan kedepannya, akan terus dikembangkan pemasaran melalui sistem aplikasi dan platform di media sosial, sehingga apabila ada masyarakat Kota Surabaya maupun dari luar Kota Surabaya yang mau membeli produk hasil UMKM, bisa mengakses sistem aplikasi tersebut dan mendapatkan informasi terkait produk yang dijual.

“Dengan intervensi-intervensi tersebut, harapannya UMKM yang dibina oleh Pemkot Surabaya bisa lebih berdaya dan mampu mengembangkan usahanya masing-masing,” harapnya.

Selain itu, ia memastikan bahwa kedepannya pemkot tidak hanya mengkampanyekan ekonomi kerakyatan saja, namun lebih dari itu, pemkot akan terus memberikan contoh bagaimana membiasakan dan memberdayakan ekonomi kerakyatan itu. 

Salah satunya ketika rapat-rapat di berbagai OPD, akan diharuskan untuk mengambil barang atau kue konsumsi rapat dari produk UMKM, sehingga produk mereka bisa terus laku.

“Jadi, Disperindag itu sudah punya data UMKM yang membuat kue dan sebagainya, sehingga ketika itu sudah tercatat dan bahkan dalam sebuah aplikasi, maka dinas-dinas harus mengambil barang dari UMKM tersebut. Ketika sudah membuat pasar kecil via aplikasi, maka akan ketahuan dinas mana saja yang telah mengambil barang dari UMKM dan dinas mana saja yang belum mengambil barang UMKM. Melalui cara ini kita harapkan nanti ada pemerataan penjualan, sehingga mereka semua terus tumbuh,” pungkasnya. (Ar)

Read More

Hasil Swab 4 Pedagang dan 9 Pengunjung Negatif, PIOS Kembali Ramai

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Pasar Induk Osowilangun Surabaya (PIOS) mengukuhkan sebagai pasar sehat di Kota Pahlawan.

Hal Ini setelah hasil rapid test dan swab yang dilakukan terhadap pedagang dan pengunjung dinyatakan negatif dari persebaran Virus Corona atau Covid-19. 

Kini, para pedagang, pengunjung maupun pemasok komoditi di PIOS kembali melakukan aktivitas secara normal.

Kepala pembina PIOS, Saridjo mengatakan pasca dilakukan rapid test, aktivitas pasar induk yang berada di Kecamatan Benowo Surabaya sempat mengalami penurunan. 

Terutama tiga hari setelah digelar rapid test massal bagi pedagang dan pengunjung PIOS yang digelar oleh Satgas Covid-19 Pemkot Surabaya pada 4 Agustus lalu.

"Habis ada rapid test massal, pasar sempat sepi selama tiga hari. Namun setelah itu kondisi berangsur normal. Hal ini wajar, pasar lain juga mengalaminya. Setelah rapid test massal kondisinya juga sepi, tapi setelah itu kembali ramai," kata Saridjo, Rabu (27/8).

Ia menjelaskan, PIOS kembali pulih setelah 4 pedagang dan 9 pengunjung PIOS yang di swab hasilnya dinyatakan negatif, Sabtu (8/8) lalu. Kondisi PIOS yang ramai kini membuat pedagang kembali bergairah dan bersemangat. 

Para pelanggan kembali datang ke PIOS untuk berbelanja berbagai macam komoditi segar dan berkualitas karena pasokan komoditi dikirim langsung dari petani.

"Setelah ada kabar bahwa hasil swab pedagang dan pengunjung negatif, pasar kembali normal. Bahkan seminggu terakhir pasar sangat ramai," terang Suwarno, pedagang cabai yang mangkal di Blok F PIOS.

Sementara Mulyadi Adit salah seorang pelanggan tetap PIOS juga mengaku lebih tenang saat berbelanja karena di PIOS penegakan protokol kesehatan di PIOS sangat ketat.

"Sebelum masuk PIOS, di pos jaga sudah di cek masker dan suhu tubuh. Setelah dapat tiket masuk, kami diarahkan petugas ke area wastafel untuk wajib cuci tangan. Di area lapak juga tersedia sarung plastik dan hand sanitizer gratis yang disediakan manajemen PIOS. Jadi ya aman dan nyaman," pungkas Mulyadi. (Ar)

Read More

Kembangan Urban Farming, Eri Cahyadi Juga Fasilitasi Pemasaran Produknya di Surabaya

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Pelaksanaan kegiatan pertanian kota (urban farming) merupakan salah satu program Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya dalam pemberdayaan masyarakat pada sektor pertanian.

Program urban farming yang telah dicanangkan, turut berperan serta dalam pengurangan angka kemiskinan serta peningkatan pemberdayaan ekonomi MBR (Masyarakat Berpenghasilan Rendah) di Kota Pahlawan.

Untuk meningkatkan pelaksanaan program Urban Farming, Pemkot Surabaya membantu memfasilitasi masyarakat dalam pemasaran produk urban farming. 

"Di antaranya adalah memfasilitasi pemasaran di Citraland Fresh Market," kata Kepala Badan Perencanaan Pembangunan (Bappeko) Kota Surabaya, Eri Cahyadi dikantornya, Selasa (25/8).

Selain pengembangan urban farming, Eri menyatakan, bahwa Pemkot Surabaya melalui Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) juga melaksanakan berbagai pelatihan untuk pengembangan diversifikasi pangan Kota Surabaya.

"Diharapkan, sumber pangan warga Kota Surabaya tidak hanya terfokus pada beras, tetapi juga dapat berasal dari jagung, singkong, maupun sumber karbohidrat lainnya," katanya.

Di samping itu pula, pria asli kelahiran Surabaya ini mengungkapkan, bahwa DKPP juga berupaya untuk meningkatkan pemanfaatan tanah BTKD yang kosong atau tidak terpakai. 

Pemanfaatan tanah kosong itu untuk ditanami tanaman obat keluarga (TOGA) dan urban farming. 

"Selain bertujuan untuk memenuhi ketahanan pangan, adanya urban farming juga mendukung penyediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)," pungkas Eri.

Saat ini, Ruang Terbuka Hijau Kota Surabaya telah tersedia lebih dari 20 persen. 

Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang yang mengamanatkan penyediaan 20 persen Ruang Terbuka Hijau. (Ar)

Read More

Tak Ingin Bedakan Sekolah Negeri dan Swasta, Ini Strategi Eri Cahyadi ke Depannya

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terus berupaya untuk menghilangkan kesan dan anggapan bahwa ada perbedaan antara sekolah negeri dan swasta.

Stigma semacam itu ke depannya akan terus dihilangkan di tengah-tengah masyarakat. Pemkot pun telah menyiapkan berbagai strateginya.

Sebab, kalau hanya mengandalkan negeri saja tidak cukup.

“Nah, ketika masuk swasta, maka infrastrukturnya juga harus sama, termasuk laboratorium dan sebagainya harus sama, sehingga kita akan support betul ke depannya, dengan catatan sekolah swasta itu harus menaikkan gradenya,” kata Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Kota (Bappeko) Surabaya Eri Cahyadi dikantornya, Selasa (25/8).

Pertanyaannya kemudian, bagaimana cara sekolah swasta menaikkan gradenya? 

Eri menjelaskan harus disepakat bahwa rombongan belajar (rombel) setiap sekolah negeri dan swasta sebanyak 32 siswa, dengan maksimal masing-masing kelas 11 kelas. 

Artinya, kelas 1 ada 11 kelas, kelas 2 ada 11 kelas dan kelas 3 ada 11 kelas juga.

Oleh karena itu, bagi sekolah yang rombelnya diatas 32 siswa, maka pemkot pun terus mencarikan solusinya. 

Salah satunya dengan menambah kelas lagi. Penambahan kelas itu bukan untuk menerima siswa baru, melainkan untuk menampung siswa yang lebih dari rombel tersebut. 

Misalnya sudah ada sekolah yang menerima rombel 40 siswa, maka 8 siswa di rombel tersebut harus pindah ke kelas yang baru dibangun.

“Kemarinnya kita sudah hitung-hitungan dengan MKKS (Musyawarah Kerja Kepala Sekolah) dan pihak guru, jika siswanya sampai 40 orang, guru merasa agak kesulitan untuk menguasai muridnya, sehingga rombel 32 itu sudah cukup,” kata dia.

Selain itu, mulai tahun 2019, Pemkot Surabaya sudah menghitung Bopda itu berdasarkan rombel, bukan per kepala lagi. 

Makanya, dia berharap kebijakan ini akan bisa menyelesaikan masalah dan nantinya tidak ada perbedaan lagi antara sekolah negeri dan swasta.

Di samping itu, Eri juga menjelaskan bahwa harus ada keterbukaan antara pemerintah dan pihak sekolah. 

Terbuka dalam hal jumlah siswa yang akan masuk ke sekolah masing-masing, baik negeri maupun swasta. 

Apalagi, saat ini Dispendukcapil Surabaya sudah menyiapkan data berapa anak SD yang lulus dan akan masuk ke jenjang SMP, sehingga sejak awal sudah bisa dihitung apakah sekolah di suatu daerah atau kecamatan itu kurang atau sudah cukup.

“Jadi, tahun 2021 Bulan Juli nanti, aka nada data dari Dispendukcapil tentang berapa anak yang lulus SD dan akan masuk ke SMP. Insyallah dengan data itu kita akan tahu sebaran siswa itu, sehingga posisinya nanti akan menerima jumlah siswa sama,” ujarnya.

Kemudian, begitu ada sekolah di salah satu kecamatan yang kurang, nanti akan kita bangunkan sekolah atau hanya menambah kelas baru. 

Tapi sekali lagi, dengan catatan tidak mengurangi jumlah siswa di sekolah swasta. 

“Melalui berbagai cara itu, mungkin kita akan bisa menyelesaikan wajib sekolah 9 tahun,” imbuhnya.

Eri menambahkan, Pemkot Surabaya juga terus mengembangkan kerjasama dengan pihak pengusaha dalam hal membantu siswa. 

Bentuknya, para pengusaha itu memegang anak asuh, sehingga pengusaha itu membantu anak asuhnya dalam biaya pendidikannya. 

“Ini sudah berlaku dan akan terus kami kembangkan, sehingga semua pihak berkontribusi dalam mengembangkan pendidikan di Kota Surabaya,” pungkasnya. (Ar)

Read More

Eri Cahyadi Terus Sinergikan Pendidikan dan Investasi, Ini Caranya!

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terus berkomitmen dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan anak-anak Surabaya. 

Bahkan untuk mendukung hal tersebut, pemkot mensinergikan pendidikan dan ekonomi dengan investasi yang masuk ke Surabaya. 

Ini dilakukan untuk memenuhi kebutuhan siswa mitra warga atau MBR (Masyarakat Berpenghasilan Rendah) yang bersekolah di sekolah swasta namun masih kesulitan untuk memenuhi biaya pendidikan.

Nah untuk memenuhi kebutuhan siswa dari keluarga MBR yang bersekolah di sekolah swasta namun masih kesulitan memenuhi biaya pendidikan, maka pemkot melakukan kerjasama dengan pihak swasta. 

Tujuannya agar dapat menyalurkan CSR bidang pendidikan melalui pemberian beasiswa bagi siswa MBR di jenjang SD dan SMP sampai mereka lulus sekolah.

"Kerjasama bidang pendidikan ini sudah dimulai tahun 2020. Seperti yang kita lakukan sekarang, satu perusahaan itu memiliki lima anak asuh," kata Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Kota (Bappeko) Surabaya, Eri Cahyadi di kantornya, Selasa (25/8).

Menurutnya, jika dalam satu perusahaan itu memiliki lima anak asuh, maka jika dikalikan dengan beberapa perusahaan yang ada di Surabaya jumlahnya bisa ribuan. 

Ia pun mencontohkan, jika satu anak asuh itu membutuhkan biaya sekolah dalam satu bulan Rp 200 ribu, maka lima anak asuh total Rp 1 juta. 

Nah, jika dalam satu tahun dikalikan maka jumlahnya Rp 12 juta.

"Ketika kami sampaikan ke beberapa pengusaha, sebenarnya (kata mereka) nilai itu tidak terlalu besar. Dan yang membuat saya bangga betul dengan pengusaha Surabaya ketika saya menyampaikan itu, mereka menyatakan ini yang kami tunggu bagaimana bisa bermanfaat untuk warga Surabaya," ujarnya.

Bahkan, kata Eri, pihak swasta juga menyatakan tak hanya sekadar ingin berinvestasi di Kota Surabaya. 

Tapi bagaimana investasi mereka juga dapat bermanfaat untuk masyarakat Surabaya. 

"Sehingga warga Surabaya juga tahu, bahwa kami (pihak swasta) tidak hanya berinvestasi tapi juga bermanfaat buat warga Surabaya. Berkontribusi untuk pembangunan Surabaya, tak hanya bangunan fisik tapi juga non fisik," ungkap dia.

Eri juga mengungkapkan, bahwa kerjasama CSR dengan pihak swasta di bidang pendidikan ini sudah berjalan di tahun 2020. 

Bahkan, pihaknya menyatakan, ke depan juga bakal menggandeng pihak-pihak lain untuk memenuhi kebutuhan pendidikan anak-anak Surabaya, khususnya dari keluarga MBR. 

"Ini sudah berjalan dan kami memang sedang mengumpulkan yang lainnya, karena ternyata ini yang memang bisa menjadi support untuk pendidikan," katanya.

Sehingga sekolah swasta yang tadinya menerima kebanyakan murid dari mitra warga atau MBR itu tidak hanya memanfaatkan dana dari Bopda (Biaya Operasional Pendidikan Daerah) dan BOS (Biaya Operasional Sekolah). 

Tapi sekolah swasta bisa menarik lebih untuk pengembangan pembangunan kelas atau gedung sekolah dengan catatan tidak membebani mitra warga.

"Nah, tugas pemerintah kota hadir di sana sebagai fasilitator bagaimana bisa menghubungkan segi pendidikan, segi ekonomi dengan investasi yang masuk di Kota Surabaya," terang Eri.

Lebih rinci alumnus Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya itu pun menjabarkan, dalam satu siswa itu mendapat biaya pendidikan dari dana Bopda dan Bos. 

Nah, dana tersebut juga dimanfaatkan pihak pengelola sekolah swasta untuk pengembangan gedung, gaji guru hingga petugas kebersihan.

Namun demikian, kata Eri, jika ditotal dari jumlah siswa yang ada di sekolah itu dinilai masih kurang untuk biaya pengembangan sekolah, maka kekurangan biaya itu kemudian diambilkan dari jumlah siswa yang ada untuk menutup kekurangan biaya itu. 

Nah, ketika kewajiban siswa mitra warga membayar kekurangan biaya itu, maka tugas Pemkot Surabaya hadir di sana sebagai fasilitator sekolah swasta tersebut.

"Jangan sampai ketika mitra warga ini masuk ke sekolah, sekolah ini terbebani karena tidak bisa membangun akhirnya sekolah tidak mempunyai kemampuan infrastruktur yang bagus. Karena itu tugas Pemkot Surabaya hadir di sana sebagai partner bagaimana ini berkesinambungan menjadi satu," pungkasnya. (Ar)

Read More

Rumah Masa Kecil Wali Kota Risma Disulap jadi Kedai Kafe 'Historisma'

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Rumah masa kecil Wali Kota Surabaya, Tri Rismaharini yang berada di Jalan Bratang Binangun No 17 Surabaya, kini disulap menjadi kedai kafe.

Ide brilian itu muncul dari sang putra sulung, Fuad Benardi.

Fuad mengaku untuk memilih nama kedai kafe miliknya itu sedikit kesulitan.

Bahkan di awal, Fuad sempat memilih nama 'Kopi Rahasia'. Namun, karena dinilai tidak cocok akhirnya ia membatalkan nama itu.

"Awalnya kemarin itu juga bingung namanya itu mau dikasih nama apa, awalnya saya kepikiran Kopi Rahasia, cuma kok kayaknya (terdengar) biasa aja dan susah diingat," kata Fuad Benardi saat soft opening Kedai Kafe Historisma, Selasa (25/8) malam.

Alhasil, Fuad pun kemudian mendapat ide brilian untuk nama kedai kafe miliknya itu. 

Yah, ide itu muncul setelah ia berkaca dari tempat kedai kafe miliknya itu yang dulu merupakan rumah masa kecil sang ibundanya, Tri Rismaharini.

"Karena kepikiran sejarah (Histori) rumah dan (huruf) R nya ada Risma, akhirnya saya pilih nama itu. Saya gabungkan saja (Histori) dengan nama Ibu (Risma) jadi 'Historisma'. Paling tidak gampang diingat," ungkap dia.

Ketua Karang Taruna Surabaya ini pun berharap, ke depan Historisma tak hanya menjadi brand kedai kopi ternama di Kota Surabaya, tapi bisa ke seluruh pelosok nusantara. 

Bahkan ia mengaku, sebelum Historisma dilaunching, beberapa temannya juga menyatakan ingin menjadi investor.

"Alhamdulillah memang sebelum launching hari ini itu sudah ada beberapa investor teman-teman minta franchise di Historisma," kata Fuad.

Menurutnya, Historisma menyajikan konsep kedai kafe milenial dengan harga lebih murah dari lainnya. 

Namun, kedai kafe miliknya ini tak hanya dikhususkan untuk kalangan anak muda saja. 

"Tempat ini terbuka untuk semua kalangan, dan untuk teman-teman yang ingin mencari ide atau komunitas-komunitas mencari tempat bisa di sini," katanya.

Dalam acara soft opening yang berlangsung malam, sang ibunda Tri Rismaharini juga hadir dan memberikan sambutan. 

Bahkan, hadir pula mantan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) RI, Dahlan Iskan.

Risma sapaan lekat Tri Rismaharini berharap, Historisma ke depan bisa terus berkembang dan menjadi tempat untuk kumpulnya anak-anak muda kreatif di Surabaya. 

Menurut dia, anak-anak muda memang harus berani mencoba tantangan agar bisa menjadi tuan dan nyonya di kotanya sendiri. Salah satunya yakni dengan mulai membuka wirausaha.

"Semakin banyak anak muda punya tekad menjadi wirausaha, justru menurut saya lebih bagus. Karena dia menjadi tuan dan nyonya di kotanya sendiri," kata Risma.

Apalagi, ia menyebut, dalam tiap hari perputaran uang di Surabaya itu begitu besar. 

Tentunya jika peluang emas itu tidak diambil, maka sangatlah rugi menjadi tuan dan nyonya di kotanya sendiri.

"Kalau kita tidak bisa ambil peluang ini, maka itu diambil orang lain. Memang tidak ada yang mudah tapi belum tentu kita tidak bisa. Yang penting kita tidak usah malu. Kalau kita ingin usaha apakah mungkin bisa menjadi besar? Bisa," pungkasnya. (Ar)

Read More

Hati-hati! Pemkot Imbau Warga Waspada Modus Penipuan Lowongan Kerja di Puskesmas Surabaya

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya kembali mengimbau kepada warga Kota Surabaya untuk berhati-hati dan waspada terhadap penipuan yang bermodus lowongan kerja di salah satu puskesmas di Surabaya.

Sebab, penipuan dengan modus ini baru terjadi di Puskesmas Kenjeran, Surabaya.

Saat ini sudah ada beberapa orang yang datang ke Puskesmas Kenjeran menanyakan dan bahkan mengadukan tentang pembukaan lowongan kerja tersebut. 

Mereka datang ke puskesmas karena sudah membaca pesan di WhatsApp yang memberikan informasi bahwa adanya lowongan kerja di Puskesmas Kenjeran.

“Jadi, ini ada beberapa orang yang sudah datang ke Puskesmas Kenjeran karena sudah membaca informasi tersebut dan ada yang sudah membayar Rp 50 ribu dengan alasan untuk uang admin. Kami pastikan itu informasi hoax atau tidak benar,” tegas Kepala Bagian Humas Pemkot Surabaya Febriadhitya Prajatara, Selasa (25/8).

Menurut Febri sapaan Febriadhitya Prajatara, salah satu korban yang sudah membayar uang admin Rp 50 ribu itu diketahui telah transfer kepada salah satu oknum bernama Feri Ardiansyah. 

Padahal, selama ini jika ada perekrutan staf atau karyawan puskesmas, tidak pernah melalui puskesmas, tapi langsung melalui Dinas Kesehatan Kota Surabaya.

“Kami juga pastikan bahwa tidak ada nama Feri Ardiansyah di Puskesmas Kenjeran itu. Puskesmas juga tidak pernah melakukan rekrutmen sendiri,” katanya.

Oleh karenanya, Febri kembali berpesan, apabila masyarakat mengetahui kejadian perbuatan melawan hukum tersebut, agar segera melaporkan ke pihak berwajib. 

Sebab, Pemkot Surabaya tidak bertanggung jawab atas segala bentuk kerugian yang ditimbulkan sebagai akibat dari penipuan tersebut.

“Hati-hati jika ada informasi lowongan kerja semacam itu. Masyarakat harus bisa menyaring mana yang informasi hoax atau tidak benar dan mana yang informasi benar. Apalagi kami tidak pernah meminta biaya sepeserpun apabila melakukan perekrutan staf. Jadi, ayo kita filter setiap informasi yang kita dapat,” pungkasnya. (Ar)

Read More

TNI dan Polri Siap Dukung Pemkot Surabaya Terapkan Inpres Nomor 6 Tahun 2020

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Jajaran TNI dan Polri siap mendukung Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya dalam melaksanakan Inpres Nomor 6 Tahun 2020 di Kota Pahlawan. 

Ini dalam rangka mendukung program Presiden Republik Indonesia (RI) untuk meningkatkan disiplin dan penegakkan hukum protokol kesehatan dalam pencegahan dan pengendalian Covid-19.

Kasus Covid-19 di Surabaya saat ini sudah bisa dikendalikan. Bahkan, jumlah kesembuhan di Kota Pahlawan terus bertambah. 

Setidaknya ada 120 pasien Covid-19 yang sembuh pada hari ini. Sementara itu ada 400 pasien sedang menjalani rawat inap dan 300 rawat jalan.

"Alhamdulillah kondisi Surabaya sudah bisa kita kendalikan, hari ini positif 15 dan sembuh 120. Saat ini kurang lebih  400 rawat inap dan 300 rawat jalan," kata Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini saat menghadiri acara pencanangan pelaksanaan Inpres Nomor 6 Tahun 2020 yang berlangsung di Pasar Keputran Utara, Senin (24/8) malam.

Pada kesempatan itu, pihaknya juga menyampaikan terima kasih kepada jajaran TNI dan Polri yang selama ini membantu Pemkot Surabaya dalam mengawasi dan menegakkan disiplin protokol kesehatan di masyarakat. 

Terutama kepada jajaran Polsek dan Koramil yang terjun langsung ke lapangan.

"Kami matur nuwun (terima kasih) kepada Pak Pangdam, Pak Kapolda, Pak Kapolres, Pak Kejari dan Pak Danrem yang selama ini kami dibantu di lapangan. Alhamdulillah sampai hari ini kami setiap malam masih kerja bareng, terutama untuk (mendisiplinkan) anak-anak muda ini," ungkap dia.

Risma menyatakan, bahwa di masa pandemi saat ini, kondisi perekonomian Surabaya masih terbilang positif meski tidak terlalu signifikan. 

Namun, pihaknya memastikan bakal terus berupaya untuk meningkatkan perekonomian di Kota Pahlawan ini.

"Surabaya ekonominya tetap positif meskipun tidak terlalu tinggi, di atas 1 persen. Berat kondisinya kalau kita tidak lakukan, maka yang terjadi adalah PHK (pemutusan hubungan kerja), atau kejahatan. Karena itu kita coba pelan-pelan hidupkan ekonomi kita," jelas dia.

Menurutnya, saat ini warga sudah semakin disiplin dalam menjalankan protokol kesehatan. 

Bahkan, di beberapa pasar tradisional yang sebelumnya pernah diliburkan karena ditemukan ada yang terpapar, kini para pedagang di sana terlihat semakin disiplin. 

"Jadi beberapa tempat yang pernah kita lockdown seperti Pasar Kapasan itu sekarang mereka lebih disiplin saling mengingatkan," terangnya.

Di waktu yang sama, Kapolrestabes Surabaya, Kombes Pol Johnny Eddizon Isir menyatakan, pihaknya bersama TNI siap mendukung penuh Pemkot Surabaya dalam menegakkan disiplin dan penegakkan hukum kepada pelaku pelanggar protokol kesehatan. 

Upaya ini dilakukan dalam rangka mempercepat penanggulangan Covid-19 di Surabaya. 

"Jadi ini pencanangan, ke depannya ini akan dilakukan dengan satgas-satgas yang ada," kata Kombes Pol Isir.

Ia juga menjelaskan, bahwa satgas ini memiliki tugas masing-masing. Mereka terdiri dari Satgas Pembinaan Masyarakat, Satgas Patroli dan Satgas Penegakan Hukum. 

Di samping itu pula satgas ini juga dibantu relawan penegak disiplin protokol kesehatan yang berasal dari unsur masyarakat. 

"Ini bentuk kolaboratif, mulai malam ini hingga seterusnya kita akan lakukan upaya-upaya terkait dengan penegakkan disiplin protokol kesehatan," pungkasnya.

Sebagai informasi, pencanangan Inpres Nomor 6 Tahun 2020 yang berlangsung di Pasar Keputran Utara tersebut, dihadiri Forum Pimpinan Daerah (Forpimda) Surabaya, Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Jatim. Selain itu, hadir pula perwakilan MUI (Majelis Ulama Indonesia) Surabaya dan Jatim, serta Ketua lembaga keagamaan se-Surabaya dan Jatim. (Ar)

Read More

Diskusi Bersama Anggota UCLG ASPAC, Risma Minta Kuatkan Kerjasama dan Apresiasi Keberhasilan Selandia Baru

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini yang sekaligus menjabat Presiden United Cities and Local Government (UCLG) Asia Pasific (Aspac), menggelar pertemuan melalui video conference (vidcon) di Rumah Dinas Wali Kota Surabaya, Jalan Sedap Malam, Surabaya. 

Pertemuan itu dilaksanakan bekerjasama dengan Dewan Kota Wellington dan Pemerintah Lokal Selandia Baru, New Zeland.

Dalam pertemuan via daring tersebut, hadir pula Menteri Pemerintah Daerah Selandia Baru Nanaia Mahuta, Wali Kota Wellington Andy Foster, Presiden Local Government New Zeland (LGNZ) Stuart Crosby serta anggota UCLG se-Asia Pasific.

Pada kesempatan itu, Risma didampingi oleh Sekretaris Jenderal UCLG Aspac Bernadia Irawati Tjandradewi, membahas peran Pemerintah Daerah dalam Membangun Komunitas yang Berkelanjutan di Dunia Pasca Covid-19.

Vidcon yang  berlangsung selama tiga jam itu, terbagi menjadi tiga sesi dengan masing-masing tema. Di antaranya yakni Dampak Global Covid-19, Perencanaan Ketahanan, Tantangan dan Pemulihan COVID-19, dan Berbagi Strategi Membangun Kembali Pengembangan Ekonomi Lokal.

Dalam sambutannya, Risma mengungkapkan forum ini adalah salah satu acara besar UCLG Aspac yang digelar secara online. 

Selain itu, ia menjelaskan bahwa keberhasilan Selandia Baru dalam menangani wabah global menjadi inspirasi bersama.

“Kita perkuat kerjasama yang efektif antar anggota. Terutama dalam memberikan respon secara cepat dan tepat dalam menghadapi Covid-19,” kata Risma, Senin (24/8).

Ia menjelaskan sejak April 2020 lalu, UCLG Aspac kerap menggelar webinar dengan membahas seputar pengalaman pada tiap kota dalam menangani pandemi Covid-19. 

Mulai dari penurunan proyeksi pendapatan daerah, ketersediaan data dan sinkronisasi dengan pemerintah pusat. 

Lalu kurangnya akses ke pasokan dan peralatan medis, memberi informasi kepada masyarakat tentang protokol kesehatan dengan baik juga menjadi perhatian tersendiri.

“Ini beberapa tantangan umum yang muncul. Pasca Covid-19. Kemudian masalah ketahanan pangan juga harus dibenahi,” papar dia.

Di kesempatan yang sama, Wali Kota Risma juga memaparkan bahwa anggota UCLG Aspac turut berkontribusi menggalang bantuan peralatan medis seperti masker medis dan termometer infra merah. 

“Kami berterima kasih kepada Xi'an, Haikou, Yiwu, Guangzhou, dan Zhengzhou atas donasi yang telah diberikan ke beberapa kota anggota kami. Yakni di Indonesia, Filipina, Pakistan dan Bangladesh,” paparnya.

Risma memastikan bahwa pada masa melawan pandemi ini ia bersama seluruh anggota UCLG Aspac terus menjaga semangat solidaritas. 

Bahkan ia menegaskan pertempuran melawan Covid-19 ini mungkin akan menghabiskan waktu yang tidak sebentar dan sulit.

 “Kami tidak akan meninggalkan siapa pun. Saya yakin bahwa pengalaman kami akan membantu kita semua dalam membangun kawasan Asia Pasifik yang lebih berkelanjutan dan tangguh. Itu dimulai dari kita dan kota kita,” urainya.

Sementara itu, Presiden Local Govermernt New Zeland (LGNZ) Stuart Crosby mengungkapkan, ia beruntung di Selandia Baru memiliki masyarakat memiliki kesdaran tinggi akan kesehatan. 

Selain itu, ia juga mengungkapkan langkah-langkahnya seperti menutup wilayah lokal dengan karantina. Kemudian kerjasama dengan pemerintah pusat dan daerah juga terus dilakukan.

“Pemerintah juga memberi stimulasi secara ekonomi bagi para pekerja yang terdampak dengan memberikan berbagai proyek untuk dikerjakan. Itu dikerjakan selama periode beberapa bulan hingga tahun-tahun ke depan,” pungkasnya. (Ar)

Read More

Pedagang di Pasar Nambangan Kini Tak Lagi Mengeluh Kotor dan Banjir

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terus berupaya untuk memberikan fasilitas kepada para pedagang agar bisa berjualan di tempat yang lebih layak.

Salah satu intervensi itu dilakukan kepada para pedagang di Pasar Kali Kedinding Surabaya. 

Jika dahulu para pedagang harus berjualan di pasar yang kondisinya kumuh dan banjir, kini mereka tak lagi mengalami hal tersebut.

Karena Pemkot Surabaya telah membangun Pasar Nambangan dan merelokasi para pedagang ke tempat baru itu.

"Dulunya (pasar) ada di pinggir jalan. Kalau dulu kita bangun di sana, nanti mereka tidak bisa jualan. Akhirnya kita bangun di sini dan mereka sekarang bisa jualan," kata Wali Kota Surabaya, Tri Rismaharini saat meresmikan Pasar Nambangan, Senin (24/8).

Menurut dia, kondisi Pasar Nambangan baru itu lebih bersih dan tak lagi mengalami banjir jika hujan deras. 

Namun begitu, Wali Kota Risma berharap kepada para pedagang agar turut serta menjaga kebersihan pasar. 

"Kondisinya sekarang bersih. Kalau dulu di sana hujan, kondisinya banjir dan sekarang Alhamdulillah sudah tidak," katanya.

Risma juga menyatakan, bahwa pihaknya juga bakal memberikan pendampingan kepada para pedagang. 

Salah satunya yakni membina para pedagang di Pasar Nambangan untuk membentuk Koperasi. 

Sebab, dia menilai, banyak manfaat yang bisa didapat dengan adanya koperasi tersebut.

"Nanti kita akan ajari bagaimana supaya kulakan murah dan keuntungan lebih besar. Kalau akhir tahun ada keuntungan nanti juga dibagi lagi keuntungannya," terangnya.

Namun begitu, di masa pandemi saat ini, Risma juga mengingatkan kepada para pedagang agar tetap disiplin menjaga protokol kesehatan. 

Ia berharap para pedagang di Pasar Nambangan menjaga kesehatan agar mereka bisa tetap berjualan.

"Jaga kebersihan dan disiplin protokol kesehatan supaya pasar bisa terus berlanjut. Saya berharap panjenengan (anda) sehat," tuturnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro (Dinkop) Kota Surabaya, Widodo Suryantoro menyampaikan, bahwa nantinya para pedagang di Pasar Nambangan akan didampingi untuk membentuk koperasi. 

Nah, setelah koperasi itu terbentuk, kemudian para pedagang dilatih untuk menjalankan koperasi tersebut.

“Kita dampingi bentuk dulu koperasi, kemudian kita beri pelatihan nanti baru kita terapkan bisnisnya dia seperti apa. Kalau sudah jadi nanti kalau kulakan melalui koperasi itu dan lebih murah,” kata Widodo.

Setidaknya ada sekitar 373 stand di Pasar Nambangan Surabaya tersebut. Para pedagang di pasar itu, tak hanya berasal dari warga sekitar, melainkan penduduk yang ber KTP Surabaya. 

Namun begitu, para pedagang di pasar itu dominan merupakan pedagang lama yang direlokasi dari Pasar Kali Kedinding sebelumnya.

Widodo menyatakan, bahwa Pemkot Surabaya tak hanya menyiapkan tempat berjualan yang lebih layak kepada para pedagang. 

Namun, pemkot juga tetap berusaha agar para pedagang itu bisa mendapat keuntungan yang lebih besar. Salah satunya adalah melalui pembentukan koperasi tersebut.

“Jadi pemkot berupaya bagaimana warga Surabaya khususnya pedagang bisa mendapatkan keuntungan yang lebih, jadi tidak hanya berjualan. Selain kulakan lebih murah, kalau dia menjadi anggota koperasi, setiap tahun kalau ada untung nanti keuntungan itu juga dibagi ke anggota,” pungkasnya. (Ar)

Read More

Partai Demokrat Kecewa, Machfud Arifin Gandeng Mujiaman di Pilwali Surabaya

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Keputusan Machfud Arifin (MA) memilih Dirut PDAM Surya Sembada Kota Surabaya, Mujiaman Sukirno sebagai wakilnya di Pilkada Surabaya 2020, menimbulkan kekecewaan berat bagi salah satu partai pengusungnya yakni partai Demokrat.

"Saya sebetulnya kecewa dengan dipilihnya Mujiaman Sukirno mendampingi Machfud Arifin (MA) dalam Pilwali Surabaya tahun 2020," kata Ketua DPC Partai Demokrat Kota Surabaya, Lucy Kurniasari, Senin (24/8) malam.

Menurutnya sejak awal pihaknya mengharapkan MA memilih pendampingnya dari Partai Demokrat.

"Sebab, yang kami ajukan, Siti Anggraenie Hapsari (SAH) dan Machamad Machmud, merupakan kader terbaik Partai Demokrat guna mendampingi MA," harapnya.

Hal ini berbeda dengan partai-partai pengusung lainnya yang menyerahkan sepenuhnya kepada MA, untuk memilih wakilnya dalam Pilwali Surabaya.

Rupanya di titik akhir MA memutuskan lebih memilih wakilnya dari golongan profesional yakni Dirut PDAM Surabaya.

Kendati terasa berat, ungkap Anggota DPR RI ini, pihaknya harus legowo atas keputusan tersebut.

"Partai Demokrat tetap pada keputusannya untuk mengusung MA dalam Pilwali Surabaya tahun 2020. Partai Demokrat akan sepenuh hati mengerahkan mesin partai untuk memenangkan MA dalam Pilwali Surabaya tahun 2020," pungkasnya. (Ar)

Read More