Wali Kota Risma Instruksikan Camat dan Lurah Perketat Pengawasan Izin Tempat Usaha

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini menginstruksikan camat dan lurah agar memperketat izin pengawasan di tempat usaha.

Terutama kepada pelaku usaha asal luar kota yang tidak memiliki izin. Pasalnya, pandemi Covid-19 telah menyebabkan daya beli masyarakat turun.

Sehingga hal itu yang kemudian berdampak pada tingginya persaingan usaha di bawah.

“Kalau kemarin (sebelum pandemi) tidak ada masalah, kuenya 10 yang bisa dimakan. Misal jualan baju kondisi normal bisa 10 yang dijual, sekarang ini karena ada pandemi mungkin tinggal 7 sampai 5 atau sekitar 50 persen. Artinya kue itu semakin kecil yang dimakan,” kata Wali Kota Risma saat memberikan pengarahan kepada Kepala OPD dan Camat di Balai Kota Surabaya, Kamis (10/9/2020).

Makanya, Wali Kota Risma menginstruksikan jajarannya agar masif melakukan kontrol pengawasan di lapangan.

Terutama bagi pelaku usaha warga luar kota yang tidak memiliki izin berusaha.

Langkah tersebut dilakukan agar warga Surabaya yang memiliki usaha bisa tetap berjalan.

“Jangan sampai kue yang 5 - 7 ini kemudian diserbu ini pula. Itulah kenapa saya minta tolong para camat, semua usaha tolong dicek izinnya. Kalau dia orang Surabaya kasih izin dia (gratis). Kalau yang dari luar kota tidak ada izinnya, No! Supaya kuenya ini bisa tetap dinikmati,” tegas dia.

Menurut dia, Surabaya basisnya adalah jasa dan perdagangan. Sementara itu, sekitar 92 dari 100 persen usaha di Surabaya tergolong kecil dan menengah.

Namun, permasalahannya adalah kota-kota di sekitar Surabaya sebagian besar adalah industri.

“Di sekitar kita itu ada kawasan industri yang dia berhubungan dengan ekspor. Kalau ekspor itu turun maka produktivitasnya ikut turun bahkan berhenti. Karena ekspor turun, sehingga terjadi PHK, atau pengurangan pegawai,” ungkap dia.

Tentunya jika terjadi pengurangan pegawai atau PHK, maka hal itu berdampak pula pada menurunnya daya beli masyarakat. Sehingga menyebabkan persaingan dunia usaha di bawah akan semakin ketat.

“Meskipun kita kondisinya bagus tidak resesi tapi kuenya (daya beli) kan berkurang. Jadi kalau itu UMKM warga Surabaya langsung kasih izin,” kata Wali Kota Risma.

Kepada jajarannya, ia pun mencontohkan, misalnya di lapangan ditemukan sebuah warung permanen kondisinya bagus, jika pemiliknya itu warga Surabaya beri mereka izin gratis.

Namun, jika pemilik usaha itu bukan warga Surabaya dan belum memiliki izin, maka harus ditindak tegas.

“Jadi kita harus tegas, karena kue kita juga turun. Surabaya ekonominya masih positif, tapi kenapa mereka tidak bisa makan? Karena kuenya semakin sedikit dan diserbu banyak orang,” jelasnya.

Bahkan, untuk memasifkan pengawasan izin usaha di lapangan, Pemkot Surabaya bakal menambah anggota Satpol PP yang bertugas di tiap kecamatan.

Tentunya upaya yang dilakukan ini bertujuan untuk menjaga warga Surabaya agar usaha mereka tetap dapat berjalan.

“Jadi tolong sekali lagi amankan Surabaya. Kita harus akui kuenya turun, karena ada PHK dan macam-macam, tapi kita harus tetap jaga orang Surabaya. Tolong kontrolnya yang kuat, Satpol PP di sini dikurangi bisa diperbantukan di kecamatan,” pungkasnya. (Ar)

Read More

Forum MWCNU Bersatu Angkat Bicara Terkait Demo Pembekuan PCNU Surabaya

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama (MWCNU) se-Kota Surabaya yang tergabung dalam Forum MWCNU Bersatu angkat bicara terkait adanya sekelompok orang yang mengatasnamakan Forum Kader NU yang melakukan demo menuntut pembekuan PCNU Surabaya dan memasang spanduk bertuliskan selamatkan NU Surabaya dari kader-kader busuk.

Forum MWCNU Bersatu ini datang ke kantor PWNU Jatim untuk mengantarkan surat pernyataan sikap yang ditandatangani 23 MWCNU se-Kota Surabaya.

Mereka menegaskan bahwa tetap solid di bawah kepemimpinan KH Mas Sulaiman Nur selaku Rais Syuriah PCNU dan KH Muhibbin Zuhri sebagai Ketua Tanfidiziyah PCNU Surabaya.

"Kami datang ke sini dalam rangka bertabayun dan bersilaturahim dengan PWNU Jatim. Kami melihat PWNU Jatim sudah membentuk tim investigasi resmi. Suratnya sudah beredar tapi sampai hari ini suratnya belum sampai kepada PCNU Surabaya, tapi suratnya sudah menyebar luas di luaran," tutur koordinator forum MWC NU Bersatu, M Unzi Fauzi di PWNU Jatim, Kamis (10/9/2020).

Pria yang juga menjawab sebagai ketua MWCNU Wonokromo Surabaya ini mengatakan, menurut informasi  dibentuknya tim ingestigasi oleh PWNU Jatim itu adalah berdasarkan laporan dari 22 ketua MWCNU Kota surabaya.

"Kami hendak bertanya, ketua MWCNU yang mana. Sementara kami yang datang ke sini adalah ketua MWCNU yang resmi dan punya SK," katanya.

Dia menegaskan bahwa pihaknya hanya melakukan tabayun dan silaturahim kepada PWNU Jatim untuk menyikapi situasi yang berkembang. 

"Demo itu bukan NU. Itu bukan akhlaknya NU. Mereka itu bukan ketua MWCNU," ucapnya.

Dia juga menyampaikan, kedatangan pihak ke PWNU Jatim ini untuk membuktikan bahwa ketua MWCNU se-Kota Surabaya masih solid dan kompak mendukung kepengurusan KH Mas Sulaiman Nur selaku Rais Syuriah PCNU dan KH Muhibbin Zuhri sebagai Ketua Tanfidiziyah PCNU Surabaya.

"Sampai hari ini kami masih solid mendukung kepemimpinan beliau, mendukung kepemimpinan beliau hingga lima tahun mendatang," ujarnya.

"Siapa pun yang kemarinmengadakan gerakan kepada kantor PCNU Surabaya di jalan Bubutan itu bukan atas nama ketua MWCNU se-kota Surabaya. Mereka itu palsu," tambahnya.

Dinamika ini bermula dari beredarnya video yang menunjukkan ekspresi gembira serta tepuk tangan sejumlah pengurus NU Surabaya saat mengetahui bahwa Eri Cahyadi diumumkan sebagai calon wali kota Surabaya pada Rabu (2/9/2020) pekan lalu.

Sebelumnya, KH Mas Sulaiman Nur yang juga Rois Syuriah NU Surabaya dan KH Mas Mansur Tholhah yang juga Mustasyar NU juga menyatakan merestui dan mendoakan Eri Cahyadi.

Sekelompok orang yang mengatasnamakan Forum Kader NU kemudian memprotes video tersebut. 

Bahkan mereka memasang spanduk bertuliskan ”Selamatkan NU Surabaya dari kader-kader busuk”.

Sementara itu, Ketua MWCNU Lakarsantri Surabaya, Muhaimin Ali menambahkan, aksi yang memprotes video yang menjadi viral tersebut tidak mencerminkan akhlakul kharimah yang seharusnya dimiliki oleh warga NU.

”Para Ketua MWCNU marah setelah melihat adanya spanduk dengan tulisan kotor. Hal itu sangat melecehkan,” ujarnya.

Dalam NU, lanjut Muhaimin, tidak dibenarkan adanya politik praktis dengan mendukung calon tertentu dalam Pilkada. Namun jika dilakukan secara pribadi dan tidak membawa bendera organisasi, hal tersebut adalah hak setiap warga negara.

"Kalau dukung-mendukung secara pribadi, kita tidak bisa melarang, itu hak masing-masing," imbuhnya.

Dia menjelaskan, video yang beredar yang menuding PCNU Surabaya menggelar nonton bareng rekomendasi Eri Cahyadi secara daring tidaklah benar. 

"Sebenarnya itu adalah acara serah terima Masjid Baitur Rozak kepada PCNU Surabaya. Setelah selesai acara, kebetulan pas jam pengumuman rekomendasi wali kota dari PDIP. Itu yang dianggap nobar. Sebetulnya tidak. Saya di lokasi sebagai tim formatur acara serah terima masjid," jelas Muhaimin.

Read More

Risma Instruksikan Camat dan Lurah Perketat Pengawasan Izin Tempat Usaha

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini menginstruksikan camat dan lurah agar memperketat izin pengawasan di tempat usaha.

Terutama kepada pelaku usaha asal luar kota yang tidak memiliki izin. Pasalnya, pandemi Covid-19 telah menyebabkan daya beli masyarakat turun.

Sehingga hal itu yang kemudian berdampak pada tingginya persaingan usaha di bawah.

“Kalau kemarin (sebelum pandemi) tidak ada masalah, kuenya 10 yang bisa dimakan. Misal jualan baju kondisi normal bisa 10 yang dijual, sekarang ini karena ada pandemi mungkin tinggal 7 sampai 5 atau sekitar 50 persen. Artinya kue itu semakin kecil yang dimakan,” kata Risma saat memberikan pengarahan kepada Kepala OPD dan Camat di Balai Kota Surabaya, Kamis (10/9).

Makanya, Risma menginstruksikan jajarannya agar masif melakukan kontrol pengawasan di lapangan.

Terutama bagi pelaku usaha warga luar kota yang tidak memiliki izin berusaha. Langkah tersebut dilakukan agar warga Surabaya yang memiliki usaha bisa tetap berjalan.

“Jangan sampai kue yang 5 - 7 ini kemudian diserbu ini pula. Itulah kenapa saya minta tolong para camat, semua usaha tolong dicek izinnya. Kalau dia orang Surabaya kasih izin dia (gratis). Kalau yang dari luar kota tidak ada izinnya, No! Supaya kuenya ini bisa tetap dinikmati,” tegasnya.

Menurut dia, Surabaya basisnya adalah jasa dan perdagangan. Sementara itu, sekitar 92 dari 100 persen usaha di Surabaya tergolong kecil dan menengah.

Namun, permasalahannya adalah kota-kota di sekitar Surabaya sebagian besar adalah industri.

“Di sekitar kita itu ada kawasan industri yang dia berhubungan dengan ekspor. Kalau ekspor itu turun maka produktivitasnya ikut turun bahkan berhenti. Karena ekspor turun, sehingga terjadi PHK, atau pengurangan pegawai,” ungkapnya.

Tentunya jika terjadi pengurangan pegawai atau PHK, maka hal itu berdampak pula pada menurunnya daya beli masyarakat.

Sehingga menyebabkan persaingan dunia usaha di bawah akan semakin ketat.

“Meskipun kita kondisinya bagus tidak resesi tapi kuenya (daya beli) kan berkurang. Jadi kalau itu UMKM warga Surabaya langsung kasih izin,” kata Risma.

Kepada jajarannya, ia pun mencontohkan, misalnya di lapangan ditemukan sebuah warung permanen kondisinya bagus, jika pemiliknya itu warga Surabaya beri mereka izin gratis.

Namun, jika pemilik usaha itu bukan warga Surabaya dan belum memiliki izin, maka harus ditindak tegas.

“Jadi kita harus tegas, karena kue kita juga turun. Surabaya ekonominya masih positif, tapi kenapa mereka tidak bisa makan? Karena kuenya semakin sedikit dan diserbu banyak orang,” jelasnya.

Bahkan, untuk memasifkan pengawasan izin usaha di lapangan, Pemkot Surabaya bakal menambah anggota Satpol PP yang bertugas di tiap kecamatan.

Tentunya upaya yang dilakukan ini bertujuan untuk menjaga warga Surabaya agar usaha mereka tetap dapat berjalan.

“Jadi tolong sekali lagi amankan Surabaya. Kita harus akui kuenya turun, karena ada PHK dan macam-macam, tapi kita harus tetap jaga orang Surabaya. Tolong kontrolnya yang kuat, Satpol PP di sini dikurangi bisa diperbantukan di kecamatan,” pungkasnya.

Read More

Pemkot Surabaya Gandeng Distributor Hingga Pantau Harga Kebutuhan Pokok di Pasaran untuk Menghindari Resesi

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Pandemi Covid-19 telah menyebabkan dampak yang ditimbulkan begitu besar. Salah satunya adalah sektor ekonomi. 

Jika dampak tersebut terus berlanjut tanpa adanya solusi, maka bisa dipastikan kondisi perekonomian dapat mengalami resesi.

Untuk itu Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya menyiapkan strategi agar kondisi ekonomi di Kota Pahlawan tetap stabil supaya terhindar dari resesi. Makanya protokol kesehatan di semua sektor wajib dijalankan agar ekonomi Surabaya tidak sampai turun.

"Dari data (ekonomi) kita masih positif. Karena itu saya tidak mau trend kita turun. Makanya ini harus kita jaga, protokol kesehatan wajib tapi kita tidak boleh ekonomi menjadi turun karena itu akan dampaknya jauh lebih berat," kata 

Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini saat menggelar video teleconference (vidcon) bersama para distributor di Balai Kota Surabaya, Kamis (10/9).

Untuk itu, Risma menyatakan, bahwa Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya tak hanya fokus menangani sektor kesehatan. 

Namun, sektor ekonomi juga menjadi salah satu concern utama pemerintah. 

"Karena itu saya berharap para distributor tolong kami dibantu untuk tetap supaya ekonomi kita jalan. Minimal itu terkait kebutuhan pangan," katanya.

Jika tren perekonomian di Surabaya cenderung menurun, maka pemkot harus menyiapkan warga agar bisa survive menghadapi hal tersebut. 

Sebab, dampak yang ditimbulkan adanya resesi itu sangatlah besar. Di antaranya, PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) perusahaan, pemberhentian ekspor, minimnya daya beli masyarakat, hingga terjadinya tindakan kriminalitas.

Untuk mengantisipasi hal tersebut, Wali Kota Risma menginstruksikan jajarannya agar melakukan pemantauan kepada perusahaan atau industri yang memberlakukan PHK kepada karyawan. 

Selain itu pula pengawasan terhadap harga kebutuhan pokok di pasaran juga masif dilakukan.

“Karena itu saya minta ada staf yang pantau perekonomian untuk cek harga-harga di pasar. Begitu harga naik, di luar HET (Harga Eceran Tertinggi), langsung (gelar) operasi pasar," terangnya.

Namun demikian, langkah Risma dalam upaya mengantisipasi terjadinya resesi di Surabaya itu harus didukung pula oleh para stakeholder atau distributor. 

Terutama terkait ketersediaan kebutuhan pokok sehari-hari. Makanya, ia mendorong kepada distributor agar terus mendukung pemerintah untuk bersama-sama mengantisipasi hal tersebut.

“Para distributor saya berharap tolong kami dibantu, karena jangan sampai stok kebutuhan pangan kita hanya bisa sampai beberapa bulan. Saya berharap ayo kita jaga kota ini. Karena jika ada PHK dapat berdampak pada pengangguran dan jangan sampai kota kita menjadi tidak aman,” ungkap dia.

Karenanya, Risma kembali menegaskan, bahwa semua pihak harus bersama-sama menjaga stabilitas ekonomi untuk mengantisipasi terjadinya resesi di Surabaya.

Terutama terkait ketersedian kebutuhan pokok sehari-hari. 

“Kita harus pastikan Surabaya tidak ada masalah terutama minimal kebutuhan pokok. Sehingga ekonomi kita bisa berjalan baik,” pungkasnya.

Read More

Danrem dan Forkopimda Surabaya Kampanyekan Penggunaan Masker

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Walikota Surabaya, Tri Rismaharini menyebut jika angka Covid-19 di Surabaya, mengalami penurunan yang sangat signifikan.

Menurutnya, perubahan status warna zona di Surabaya, merupakan bukti jika masyarakat sudah mulai paham pentingnya mematuhi protokol kesehatan, terlebih menggunakan masker ketika beraktifitas.

“Sudah mulai kelihatan hasilnya (penurunan, red). Itu berkat kerjasama semua unsur TNI, Polri, Pemda dan masyarakat dalam

menanggulangi adanya corona,” ujar Risma. Kamis, (10/9).

Dalam kampanye penggunaan masker itu, Risma juga mengimbau masyarakat agar tetap menerapkan 3 M.

Ia menuturkan, jika 3M merupakan salah satu cara terampuh menangkal adanya corona.

“Mulai dari menggunakan masker, menjaga jarak dan mencuci tangan,” jelasnya.

Sementara itu, Danrem 084/Bhaskara Jaya, Brigjen TNI Herman Hidayat Eko Atmojo menambahkan jika sinergitas, dinilai sangat penting untuk dilakukan dalam upaya memutus rantai penyebaran pandemi.

Bahkan, dirinya menegaskan jika Korem 084/Bhaskara Jaya, akan terus berupaya dan bersinergi dengan semua pihak untuk mengedukasi masyarakat akan pentingnya mematuhi protokol kesehatan.

“Masyarakat harus paham dan harus ikut berpartisipasi memutus pandemi corona,” pinta Danrem.

Read More

Perketat Pencegahan Covid-19, Pemkot Surabaya Terapkan Rapid Test dan Swab bagi Pendatang

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Meski Covid-19 di Kota Pahlawan relatif terkendali, namun Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya memastikan tak akan mengendorkan pengawasan.

Bahkan, pemkot semakin memperketat pencegahan dan pengawasan untuk memutus mata rantai pandemi tersebut.

Salah satunya dengan menerapkan rapid test dan swab bagi para pendatang yang menginap di Surabaya.

Langkah yang diambil Pemkot Surabaya ini lantaran saat ini angka kesembuhan di Surabaya setiap harinya jauh lebih tinggi dibandingkan pasien baru yang terkonfirmasi Covid-19.

Namun masyarakat agar tidak boleh ceroboh dan tetap disiplin menjaga protokol kesehatan.

“Kita tidak boleh ceroboh yang kemudian dapat menyebabkan reborn Covid-19 di Surabaya,” kata Wali Kota Surabaya, Tri Rismaharini saat menghadiri acara Kampanye Penggunaan Sekaligus Pembagian Masker Dalam Rangka Penerapan Adaptasi Kebiasaan Baru di Tugu Pahlawan Surabaya, Kamis (10/9).

Risma mengungkapkan, berdasarkan data Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Surabaya per kemarin, Rabu (9/9), angka pasien baru berjumlah 26 orang.

Sementara itu, untuk pasien yang dinyatakan sembuh dalam satu hari kemarin mencapai 104 orang.

Artinya, rata-rata angka kesembuhan lebih besar.

“Saya matur nuwun sekali (terima kasih). Semua ini berkat seluruh jajaran dari TNI, Polri maupun masyarakat saling bahu membahu. Jadi pengamanannya sampai di warung kopi, pasar dan kawasan pemukiman,” paparnya.

Meski demikian, ia bersama jajarannya akan terus aktif dalam menjaga protokol di semua di semua sektor masyarakat.

Di antaranya, warung kopi, pasar, mal, wilayah perkampungan, serta beberapa tempat publik yang berpotensi menjadi kerumunan masal.

Makanya, setiap hari, lurah dan camat terus berkomunikasi dengan Babinsa, Bhabinkamtibmas, Koramil, hingga polsek aktif bergerak.

“Mereka bergerak terus untuk menjaga protokol-protokol itu tadi setiap hari,” katanya.

Untuk mengantisipasi dan menjaga Surabaya agar semakin terkendali, Risma juga menyatakan, bahwa pemkot akan memberlakukan kembali kebijakan pencegahan Covid-19 seperti dahulu.

Yakni, mewajibkan rapid test dan swab kepada para pendatang yang menginap di Surabaya. Selain itu pula pemkot juga menyiapkan beberapa tempat untuk pemeriksaan.

“Jadi nanti kita siapkan untuk para tamu terutama yang menginap (di Surabaya) untuk melakukan beberapa tahapan itu,” jelas dia.

Menurut dia, hingga saat ini hampir 75 persen pasien yang dirawat di rumah sakit sudah dinyatakan negatif.

Namun, ia menyebut, pasien belum bisa pulang lantaran terkendala oleh komorbid (penyakit penyerta).

”Mudah-mudahan ini bisa segera selesai, sehingga ekonomi di Kota Pahlawan segera pulih,” pungkasnya.

Read More

Gerakan Kampanye Bermasker, Eri Cahyadi Hadir, Machfud Arifin Absen

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Para bakal pasangan calon (Bapaslon) Wali Kota dan Wakil Wali Kota Surabaya diundang oleh Polrestabes Surabaya menghadiri acara Deklarasi Kampanye Bermasker di Tugu Pahlawan, Kamis (10/9).

Duet Calon Wali Kota Eri Cahyadi dan Calon Wakil Wali Kota Armuji tampak hadir lengkap.

Sedangkan Calon Wali Kota Machfud Arifin tidak tampak hadir. Hanya pendamping Machfud, yaitu Cawawali Mujiaman, yang datang.

Sebelumnya, KPU Surabaya menyatakan ada salah satu calon kepala daerah di Surabaya yang positif Covid-19 berdasarkan uji swab, sehingga diwajibkan melakukan isolasi.

Acara kampanye bermasker itu juga dihadiri Kapolda Jatim Irjen Pol Mohammad Fadil Imran dan Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini.

Acara yang diinisiasi Forkopimda Surabaya ini digelar dalam rangka menindaklanjuti arahan Presiden Joko Widodo untuk meningkatkan disiplin guna menurunkan angka terkonfirmasi positif Covid-19, khususnya saat pilkada serentak.

"Ini juga kita menindaklanjuti dan melakukan antisipasi timbulnya klaster pilkada," kata Kapolda Jatim Irjen Pol Mohammad Fadil Imran yang disaksikan Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini dan perwakilan Kodam V Brawijaya.

Kapolda Jatim menjelaskan, deklarasi ini sebagai upaya maksimal untuk mencegah terjadinya klaster baru pilkada.

"Saya didukung oleh teman-teman dari Kodam V Brawijaya, teman-teman dari TNI dan Danlanud yang setiap hari bersama-sama di lapangan melakukan penegakan disiplin, peningkatan disiplin Inpres nomor 6 tahun 2020," katanya.

Ketua KPU Surabaya Nur Syamsi menjelaskan, penyelenggaraan pemilihan kepala daerah serentak di tengah pandemi sudah diatur di dalam peraturan KPU nomor 10 tahun 2020.

"Itu mengatur tata cara berbagai tahapan yang dilaksanakan di tengah pandemi. Tidak hanya mengatur tentang penyelenggara termasuk mengatur tentang tata cara kampanye juga diatur. Mari kita semua mentaati protokol kesehatan karena substansi dari pemilihan kepala daerah serentak itu adalah pemberian mandat dari rakyat kepada bakal calon yang akan dipilih, bukan hore-horenya," ucap Nur Syamsi.

Sedangkan Wali Kota Surabaya, Tri Rismaharini mengatakan, warga Surabaya harus waspada dan tidak boleh ceroboh terhadap Covid-19.

Meski tingkat kesembuhan di kota ini lebih tinggi dibandingkan angka yang terkonfirmasi positif.

"Angka kesembuhan itu jauh lebih tinggi dibandingkan angka terkonfirmasi positif, tapi kita memang tidak boleh ceroboh karena tidak boleh kemudian ada ribon kembali gitu," ucap Risma.

Read More

Pilkada Penting Tapi Kesehatan Lebih Penting, MCCC Desak KPU Terbuka Soal Hasil Swab

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Menyikapi hasil swab test bahwa salah satu bakal calon terkonfirmasi Covid-19, Muhammadiyah Covid-19 Command Center (MCCC) Surabaya meminta pihak Komisi Pemilihan Umum (KPU) bersinergi dengan para relawan dan instansi terkait, untuk gencar memberikan edukasi protokol kesehatan kepada peserta Pilkada, termasuk orang-orang yang terlibat di dalamnya.

MCCC juga meminta KPU Surabaya untuk mengumumkan hasil test swab dari kedua pasangan calon (Paslon) bakal Walikota Surabaya tersebut secara terbuka dan transparan.

"Keterbukaan ini penting karena menyangkut keselamatan dari beberapa masyarakat yang sebelumnya berinteraksi dengan Bakal Calon tersebut," ungkap Ketua MCCC kota Surabaya, Arif An, Kamis (10/9/2020).

Arif An menyarankan, agar bakal calon kepala daerah yang terkonfirmasi positif Covid-19, diminta untuk menyampaikan beberapa kegiatan yang telah dilakukan sebelumnya, sehingga Dinas Kesehatan (Dinkes) atau pihak rumah sakit bisa menggelar tracing.

"Pemilihan Walikota Surabaya penting tetapi yang lebih penting adalah keselamatan jiwa masyarakat, untuk itu kami MCCC Surabaya akan mengawal proses Pilkada Surabaya apakah sesuai dengan Protokol Kesehatan.

MCCC sangat menyayangkan dalam proses pendaftaran di KPU kedua Paslon tidak menerapkan protokol kesehatan dengan baik, sehingga kerumunan massa tidak terhindarkan," tegasnya.

Sejak awal pandemi, MCCC terus melakukan aksi kepedulian, untuk itu diimbau para Paslon dan pendukungnya senantiasa disiplin menerapkan protokol kesehatan.

"Keteladanan ini akan menjadi simpati bagi warga. KPU kota Surabaya bersinergi dengan Relawan Pendisiplinan Protokol Kesehatan dan instansi terkait untuk aktif melakukan sosialisasi dan edukasi, agar tidak terjadi cluster-cluster Covid-19 baru," pungkasnya.

Read More

106 Putra Malut Siap Bersaing Seleksi Pusat Penerimaan Secaba PK TNI AD

KABARPROGRESIF.COM: (Ambon) Korem 152/Babullah menggelar sidang Parade Penerimaan Secaba PK TNI AD TA. 2020 bertempat di Aula Babullah Makorem 152/Babullah Jl. A.M. Kamarudin No. 1 Kel. Sangaji Ternate Utara.

Untuk penerimaan tahun ini tercatat 1.242 Orang pendaftar selanjutnya mengikuti tahapan proses seleksi tingkat Panitia Daerah Korem 152/Babullah.

Proses seleksi sendiri dilaksanakan secara marathon mulai dari pemeriksaan administrasi, kesehatan, postur dan lain sebagainya.

Sidang parade sendiri merupakan tahapan akhir setelah serangkaian seleksi di tingkat Panda Korem 152/Babullah.

Sidang yang dipimpin langsung oleh Danrem 152/Babullah Brigjen TNI Imam Sampurno Setiawan serta didampingi oleh Sekretaris I dan II serta Para Ketua tim werving.

Sidang Parade sendiri merupakan pemeriksaan bagi para calon siswa yang telah dinyatakan lulus pada serangkaian pemeriksaan sebelumnya namun masih melebihi kuota pengiriman sehingga diteliti ulang dan diurut berdasarkan ranking hasil pemeriksaan.

Dan setelah sidang berakhir diputuskan sejumlah 106 Orang dinyatakan lulus seleksi penerimaan Secaba PK TNI AD TA. 2020 tingkat Panda Korem 152/Babullah dan akan dikirim diikut sertakan dalam seleksi tingkat pusat, untuk peserta pria akan dilaksanakan di Rindam XVI/Pattimura Suli P. Ambon.

Dalam keterangannya Kapenrem 152/Babullah Mayor Inf Iriono mengatakan bahwa pada penerimaan tahun ini animo meningkat dari tahun sebelumnya hingga mencapai 81.242 pendaftar, peningkatan tersebut sangat kami apresiasi karena merupakan salah satu indikator tingginya minat para Pemuda/Pemudi untuk menjadi Prajurit TNI AD, dari sekian pendaftar 106 orang dinyatakan lulus dan akan mengikuti proses tes tingkat pusat, kepada yang belum dinyatakan lulus kami berharap agar tidak kecewa manfaatkan pengalaman tersebut sebagai proses perbaikan dan evaluasi, sehingga apabila akan mendaftar kembali pada kesempatan yang akan dating dapat lebih mempersiapkan diri dan mengetahui kelemahan diri sendiri untuk diperbaiki. (Ar)

Read More

Terpidana Jasmas Pemkot Surabaya, Syaiful Aidy Bayar Denda Rp 100 Juta

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Terpidana kasus korupsi dana hibah Pemkot Surabaya tahun 2016 untuk program jasmas Syaiful Aidy akhirnya membayar pidana denda sebesar Rp 100 juta dan biaya perkara Rp.10 ribu.

Pembayaran denda dan biaya perkara itu dilakukan oleh perwakilan keluarga terpidana serta didampingi jaksa eksekutor di salah satu bank milik pemerintah.

"Tadi pembayaran denda Rp 100 juta dan biaya perkara Rp 10 ribu melalui rekening, tidak cash. Tapi sebelum dilakukan pembayaran. Istri terpidana datang ke kantor ditemui oleh Kajari Tanjung Perak, Wahyu Sabrudin didampingi para Kasi dan Kasubagbin," jelas Kasi Intel Kejari Tanjung Perak, Erick Lydfyansyah, Rabu (9/9).

Ia menambahkan, pembayaran dengan sebesar Rp 100 juta sebagai pengganti dua bulan kurungan atau subsider tersebut merupakan inisiatif dari Syaiful Aidy usai menerima putusan dari Pengadilan Tipikor Surabaya.

"Ini itikat baik pak Syaiful Aidy, padahal putusan Pengadilan Tinggi jauh lebih besar 6 bulan dari putusan Pengadilan Negeri Tipikor Surabaya," ungkapnya.

Sedangkan untuk terpidana lainnya seperti Dini Rijanti maupun Binti Rochma, menurut Erick belum menerima informasi.

Meski Dini Rijanti sudah menerima putusan yang sama besar seperti Syaiful Aidy.

"Kalau Dini Rijanti belum ada kabar, sedangkan Binti Rochma mengajukan upaya hukum yang lebih tinggi lagi," pungkasnya.

Seperti diketahui Syaiful Aidy satu dari enam terdakwa kasus yang merugikan keuangan negara mencapai angka Rp 5 miliar akhirnya dijatuhi vonis oleh majelis hakim tindak pidana korupsi (Tipikor) Surabaya, Kamis (16/4).

Mantan anggota DPRD Surabaya periode 2014-2019 itu dijatuhi pidana penjara selama satu tahun dan enam bulan penjara.

Selain vonis kurungan badan, Syaiful Aidy juga di denda sebesar Rp 100 juta dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti pidana kurungan selama dua bulan.

Dalam amar putusannya, majelis hakim menyatakan terdakwa secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melanggar pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Jo. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana.

Seperti diberitakan dalam kasus ini Kejari Tanjung Perak telah menuntaskan perkara dugaan korupsi dana hibah Pemkot Surabaya untuk program jasmas.

Selain Syaiful Aidy, majelis hakim pengadilan Tipikor Surabaya juga memvonis empat mantan anggota DPRD Surabaya periode 2014-2019 lainnya sedangkan satu anggota DPRD Surabaya yang terpilih lagi, Ratih Retnowati mendapat vonis bebas.

Keempat anggota DPRD Surabaya yakni Sugito, Darmawan, Dini Rijanti dan Binti Rochma.

Ada juga pihak swasta sebagai pelaksana proyek yaitu Agus Setiawan Tjong yang sudah divonis selama 6 tahun penjara dan saat ini masih proses kasasi.

Agus Setiawan Tjong merupakan pelaksana proyek pengadaan terop, kursi, meja, dan sound system pada 230 RT di Surabaya.

Dari hasil audit BPK, Proyek pengadaan program Jasmas tersebut bersumber dari APBD Pemkot Surabaya, tahun 2016 dan merugi mencapai Rp 5 miliar akibat adanya selisih angka satuan barang yang dimainkan oleh Agus Setiawan Tjong.

Informasi yang dihimpun, program Jasmas ini merupakan produk dari sejumlah oknum DPRD kota Surabaya yang telah diperiksa penyidik. Diduga tanpa peran ke enam sang legislator itu, program Jasmas dalam bentuk pengadaan ini tidak akan terjadi.

Penyimpangan dana hibah ini bermodus pengadaan. Ada beberapa pengadaan yang dikucurkan oleh Pemkot Surabaya, diantaranya untuk pengadaan terop, kursi chrom, kursi plastik, meja, gerobak sampah, tempat sampah dan sound system.

Read More

Ini Klarifikasi Pemkot Surabaya Soal Salah Input Gambar pada Saat Sekolah Daring di SBO TV

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya memberikan klarifikasi soal kesalahan input gambar yang dilakukan oleh salah satu guru pada saat mengajar sekolah daring di program GURUku. 

Program pembelajaran ini disiarkan secara live oleh SBO TV dan streaming YouTube pada 8 September 2020. 

Saat itu, lambang negara sila keempat digambarkan kepala banteng mirip logo salah satu partai politik.

Kepala Dinas Pendidikan (Dispendik) Kota Surabaya Supomo mengatakan atas nama Dispendik, ia menyampaikan permohonan maaf karena kemarin ada salah satu guru yang mengajar di program GURUku, ada kesalahan input data atau input gambar. 

Guru tersebut atas nama Afita Nurul Aini yang sudah mengajar di program tersebut sebanyak empat kali.

“Saya mohon maaf atas nama Dispendik karena kemarin ada salah satu guru kami waktu mengajar terjadi kesalahan input gambar. Jadi, Bu Afita ini sudah mengajar empat kali hingga kemarin, dan tiga kali mengajar selama ini, Alhamdulillah sangat baik dan tidak ada masalah,” kata Supomo di kantor Humas Pemkot Surabaya, Rabu (9/9).

Menurut Supomo, guru-guru yang dijadikan pengajar di program GURUku SBO TV ini adalah guru-guru luar biasa dan guru-guru terbaik di Kota Surabaya, termasuk Afita ini. 

Bahkan, berdasarkan verifikasi data yang dimiliki Dispendik, Afita ini lulusan perguruan tinggi negeri di Kota Surabaya dengan IPK (Indeks Prestasi Komulatif) 3,75.

“Bahkan, selama mengajar di SD, dia juga mendapatkan predikat baik, perilakunya juga baik, sopan santunya juga baik. Makanya dia direkomendasikan untuk menjadi guru pengajar di program SBO ini,” kata dia.

Di samping itu, berdasarkan klarifikasi yang dilakukan oleh Dispendik kemarin, Afita ini tidak pernah mengikuti organisasi apapun selama ini. 

Bahkan, Afita juga mengaku tidak sengaja melakukan kesalahan tersebut, hanya karena kurang fokus dan human eror, akhirnya terjadi kesalahan tersebut. 

“Jadi, ini murni human eror, karena bagaimana pun juga manusia adalah tempatnya salah, sehingga tidak ada tendensi apapun dan tidak berkaitan dengan siapapun dan apapun,” tegasnya.

Supomo juga memastikan bahwa setiap Hari Sabtu, Dispendik selalu rutin melakukan evaluasi, pembekalan dan pemeriksaan materi yang akan disampaikan dalam program GURUku di SBO TV maupun di TV9 yang juga menyiarkan secara live pembelajaran daring ini. 

Ia juga memastikan bahwa materi yang disampaikan itu berasal dari buku tema yang dibuat oleh Kementerian Pendidikan, sehingga materinya tidak keluar dari konteks pembahasan. 

“Jadi, kalau dari SOP-nya sudah tidak ada masalah. Dan saat itu Bu Afita ini guru pengganti, karena guru yang seharusnya mengajar sedang sakit,” ujarnya.

Mantan Kepala Dinas Sosial Kota Surabaya ini juga mengaku setelah dilakukan beberapa evaluasi, maka kemungkinan ke depannya pembelajaran daring via televisi ini tidak akan dilakukan secara live. 

Namun, akan dilakukan tapping (siaran tunda) terlebih dahulu supaya materi-materi yang disampaikan oleh pihak guru bisa lebih aman. 

“Tapi memang kalau tapping itu siswa tidak bisa berdialog atau bertanya langsung kepada guru. Kalau selama ini kan kita live sehingga siswa bisa langsung bertanya kepada guru yang mengajar, dan proses seperti ini sudah seperti di kelas,” kata dia.

Sementara itu, Afita Nurul Aini, guru SDN Tembok Dukuh IV yang saat itu mengajar juga menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada seluruh masyarakat luas yang telah menyaksikan tayangan tersebut. 

Ia mengaku telah lalai dan tanpa sengaja memasukkan gambar yang tidak sesuai dengan materi. 

“Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada masyarakat. Saya juga menyampaikan terimakasih banyak kepada media yang telah diberikan ruang untuk klarifikasi kelalaian saya ini,” kata Afita.

Ia juga menjelaskan bahwa saat mengajar di SBO TV pada Hari Selasa itu, ia bertugas sebagai guru pengganti, sebab guru yang seharusnya mengajar sedang sakit. 

Karena harus mengganti guru yang sakit itu, akhirnya pada Hari Sabtunya dia menyiapkan materinya untuk mengajar pada Hari Selasa. 

Pada hari itu juga, dia menyetorkan materi garis besarnya saja kepada Dispendik Surabaya dan langsung dikroscek dengan kondisi materi yang kurang lengkap.

“Nah, kesalahan saya adalah saya melengkapi semua materi itu di Hari Senin, dan di Hari Senin itu saya kurang konsentrasi dan kurang teliti, sehingga gambar yang saya masukkan kurang tepat atau salah. Jadi, itu tidak ada unsur kesengajaan sama sekali atau motif apapun dari saya. Ini murni benar-benar ketidaksengajaan dan kurangnya konsentrasi dari saya, jadi saya mohon maaf sebesar-besarnya,” katanya.

Perwakilan SBO TV, Wawan Andrianto, memastikan bahwa setelah mengetahui adanya kesalahan pada gambar yang dimasukkan pada saat guru mengajar itu, pihak SBO langsung mengedit gambar tersebut, sehingga dia memastikan bahwa di akun resmi SBO TV sudah tidak salah karena sudah dilakukan pengeditan. 

“Jadi, ketika ada kesalahan langsung kami edit, sedangkan yang beredar di luar, itu bukan dari akun resmi SBO TV, karena memang banyak sekali yang mengunduh tayangan tersebut. Setelah kami edit, logo yang salah itu tidak lagi muncul,” pungkasnya. 

Read More

Dinkes akan Tracing Keluarga dan Timses Kontestan Pilkada Surabaya yang Positif COVID-19

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Surabaya harus melakukan tracing kepada orang-orang yang melakukan kontak erat dengan salah satu calon kontestan Pilkada Surabaya yang dinyatakan positif COVID-19.

Orang-orang yang dianggap memiliki kontak erat tersebut adalah keluarga, tim sukses atau pihak-pihak sempat bersinggungan dengan calon kepala daerah tersebut.

Namun sayangnya, Satuan Tugas (Satgas) COVID-19 Kota Surabaya  tidak bisa melakukan tracing dengan segera, sebab sampai saat ini Komisi Pemilihan Umum (KPU) maupun RSUD dr Soetomo belum menyerahkan hasil swab test calon kepala daerah itu kepada Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Surabaya.

“Kami sudah berkoordinasi dengan rekan-rekan Dinkes, sampai saat ini rekan-rekan Dinkes belum menerima data tersebut. Sehingga Satgas COVID-19 belum bisa melakukan tracing,” kata Kepala Bagian Hubungan Masyarakat (Kabag Humas) Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya, Febriadhitya Prajatara, Rabu (09/09/2020) Sore.

Febri menyampaikan, bila data hasil swab test belum diterima Dinkes, maka Satgas COVID-19 Surabaya tidak bisa melakukan tracing kontak erat.

Kalau tracing tidak segera dilakukan, dikhawatirkan persebaran COVID-19 dari calon tersebut akan meluas. 

"Kalau belum ada data yang diterima atau input data all new record Satgas belum bisa melakukan tracing,” tegasnya.

Dirinya menjelaskan, kalau data hasil swab tersebut yang melakukan input adalah laboratorium maupun rumah sakit yang melakukan testing yang akan diterima oleh Dinkes Surabaya.

“Jadi yang input data itu lab ataupun rumah sakit yang kemudian diterima oleh kawan-kawan Dinas Kesehatan,” jelasnya.

Sebelumnya, Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Surabaya, Suprayitno menyatakan bahwa salah satu peserta Pilkada Surabaya terkonfirmasi COVID-19.

Meskipun demikian dirinya tak mau mengungkapkan siapa calon peserta Pilkada yang terpapar virus mematikan tersebut.

Suprayitno mengaku pihaknya baru menerima data hasil swab dari RSUD Dr. Soetomo hari ini, Rabu (09/09/2020) yang menyatakan salah satu peserta yang terkonfirmasi COVID-19. 

“Kami baru menerima surat hasil swab test dari RSUD Soetomo. Jika menilik surat itu, salah satu bakal pasangan calon didapati positif COVID-19,” ungkapnya.

Read More