Kodikal Buka Pendidikan Pasukan Elit TNI AL Ta 2020

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Setelah dinyatakan lolos dalam sidang Penentuan Akhir (Pantukhir) Pendidikan Brevet (Dikbrevet) TNI AL TA 2020.

Sebanyak 122 calon pasukan elit TNI AL ini resmi mengikuti pendidikan di Komando Pembinaan Doktrin Pendidikan dan Latihan TNI Angkatan Laut (Kodiklatal)). 

Adapun pembukaan pendidikan tersebut dipimpin langsung Komandan Kodiklatal Laksda TNI Nurhidayat yang dilaksanakan  di Lapangan Laut Jawa Kodikopsla Ujung Surabaya, Jumat, (11/9).

Dari jumlah 122 prajurit yang mengikuti Dikbrevet tersebut akan mengikuti pendidikan di empat sekolah yang berada dibawah Pusdiksus Kodikopsla dan satu sekolah yang berada dibawah Pusat Pendidikan Infanteri (Pusdikif) Komando Pendikan Marinir (Kodikmar). 

Adapun empat sekolah dibawah Kodikopsla antara lain  Pendidikan Perwira Penerbang di Sekolah Penerbang Angkatan Laut (Senerbal), Pendidikan Komando Pasukan Katak (Dikopaska) di Sekolah Komando Pasukan  Katak (Sekopaska), Pendidikan Calon Awak Kapal Selam (Dikcawakkasel) di Sekolah Kapal Selam (Sekasel) dan Pendidikan Juru Selam (Dikjursel) di Sekolah Selam (Seselam). 

Sedangkan satu sekolah di Kodikmar adalah Pendidikan Intai Amfibi (Diktaifib) di Sekolah Khusus (Sesus) yang berada dibawah Pusat Pendidikan Infanteri (Pusdikif).

Komandan Kodiklatal Laksda TNI Nurhidayat dalam sambutanya menyampaikan selaku Komandan Kodiklatal dirinya mengucapkan selamat atas keberhasilan para siswa masuk dalam pendidikan brevet Ta 2020 sesuai keinginan dan cita-cita selama ini. 

Oleh karena itu, sudah selayaknya para siswa merasa bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa dan bangga atas keberhasilan ini. 

Namun, yang lebih penting adalah para siswa mampu mengikuti pendidikan dengan sungguh sungguh agar nanti berhasil sesuai dengan tujuan dan sasaran yang diharapkan masing-masing prodik.

Adapun pendidikan Penerbang TNI AL akan dilaksanakan selama 18 bulan, bertujuan untuk mendidik dan membekali para siswa menjadi pejuang sapta marga yang memiliki kesamaptaan jasmani dan profesionalisme matra laut dengan pengetahuan dan ketrampilan di bidang penerbangan sehingga dapat melaksnakan tugas sebagai penerbang pesawat udara TNI AL dimana kedepan tugas tugas penerbangan TNI AL akan semakin  terus berkembang sesuai tuntutan tugas. 

Komando Pasukan Katak akan dilaksanakan selama 10 bulan dengan tujuan agar para siswa mampu melaksanakan tugas-tugas dalam operasi amfibi maupun tugas tugas dalam peperangan khusus laut. 

Pendidikan Juru Selam akan dilaksanakan selama 6 bulan dengan tujuan untuk mendidik para siswa menjadi juru selam TNI AL yang profesional guna mendukung kesiapan dan keselamatan bawah air khususnya KRI dalam suatu operasi laut. (Ar)

Read More

Perketat Protokol Kesehatan, Pemkot Surabaya Bakal Berlakukan Sanksi Denda Bagi Pelanggar

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Dalam rangka memutus mata rantai penyebaran Covid-19, Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya bakal menerapkan sanksi denda bagi warga yang melanggar protokol kesehatan.

“Kita berpikir bagaimana Covid-19 ini secepatnya bisa diputus, sehingga kita semua bisa segera bebas. Salah satu caranya dengan pemberlakukan denda bagi warga yang melanggar protokol kesehatan misalnya penggunaan masker,” kata Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini usai menggelar pertemuan dengan Kepala OPD (Organisasi Perangkat Daerah) dan Camat se-Surabaya di Balai Kota Surabaya, Kamis (10/9).

Menurutnya, jika dilihat secara aturan maka sudah memungkinkan untuk diberlakukan sanksi denda.

Untuk itu, Pemkot Surabaya memastikan sedang menyiapkan mekanismenya seperti apa.

Namun, sebelum aturan ini ditegakkan, pihaknya akan melakukan kajian yang matang dengan melibatkan berbagai pihak.

“Untuk nominalnya (denda) juga lagi kita bahas. Kemudian mekanismenya seperti apa, termasuk mekanisme untuk masuk ke kas daerah. Biasanya denda itu dibawa ke pengadilan terlebih dahulu. Baru setelah itu ditransfer ke Pendapatan Asli Daerah (PAD),” ungkapnya.

Meski demikian, Risma juga tengah memikirkan bagaimana mekanisme sanksi yang bakal diberlakukan terhadap pelanggar protokol yang belum memiliki KTP. Baik itu kepada anak-anak maupun warga yang usianya di bawah 17 tahun.

Namun begitu, Risma menyatakan, bahwa pemberlakukan denda dipastikan akan benar-benar berlaku di Kota Pahlawan.

“Ini masih kita rapatkan. Tetapi yang jelas pasti (diterapkan)," tegasnya.

Wali kota perempuan pertama di Surabaya itu menilai, disiplin protokol kesehatan itu sangatlah penting agar ekonomi di Surabaya segera kembali normal.

Meski saat ini ekonomi perlahan sudah kembali bergerak, namun hal itu berimbas pada menurunnya daya beli masyarakat. Sehingga hal itu dapat berdampak pula di kemudian hari pada menurunnya produktivitas industri atau usaha.

“Lalu kemudian mereka menutup perusahaannya. Dampaknya akan semakin banyak pengangguran baru. Ini harus kita antisipasi supaya Surabaya tetap kondusif,” pungkasnya.

Read More

Danrem 152/Babullah Silaturahmi Ke Pemuka Agama Hindu

KABARPROGRESIF.COM: (Ternate) bertempat di Pura Siwa Jagat Karna Ternate,  telah dilaksanakan kegiatan silaturahmi Danrem 152/Babullah Brigadir Jenderal TNI Imam Sampurno Setiawan bersama Tokoh Agama Hindu (10/09/2020).

Danrem bersama sejumlah PJU Korem 152/Bbl disambut langsung oleh Ketua Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI)  Maluku Utara I Gusti Ketut Pariasa S.H beserta Pengurus PHDI dan Umat Hindu Dharma. kemudian melakukan tatap muka di Balai Pura.

Dalam pertemuan Silaturahmi ini Danrem 152/Bbl Brigadir Jenderal TNI Imam Sampurno Setiawan menyampaikan bahwa Beberapa waktu yang lalu sudah saya rencanakan untuk melaksanakan kunjungan ke tempat ini dalam rangka silahturahmi akan tetapi ada beberapa tugas yang harus saya laksanakan.

Saat ini saya mau sampaikan berkaitan dengan penyebaran Covid 19 di wilayah Malut, saya ingin menghimbau agar kita bersama-sama mengingatkan kepada masyarakat untuk selalu menggunakan masker dalam beraktifitas.

Saat ini pemahaman masyarakat sangat kurang tentang penyebaran Covid 19.

Ini juga merupakan tanggung jawab kita bersama dalam menyadarkan kembali kepada masyarakat tentang pentingnya menggunakan masker.

Ketua Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI)  Maluku Utara I Gusti Ketut Pariasa S.H juga mengatakan bahwa saya sangat menghargai kunjungan Bapak Danrem saat ini di tempat kami, ini merupakan suatu penghargaan bagi kami di tempat ini, Kita semua berharap kedamaian di wilayah ini bagi aparat TNI dan Polri agar kami hidup saling berdampingan dengan damai.

Saya juga mau sampaikan berkaitan dengan penyebaran Covid 19 di wilayah Malut, saya ingin menghimbau agar kita bersama-sama mengingatkan kepada masyarakat untuk selalu menggunakan masker dalam beraktifitas.

Saat ini pemahaman masyarakat sangat kurang tentang penyebaran Covid 19. Ini juga merupakan tanggung jawab kita bersama dalam menyadarkan kembali kepada masyarakat tentang pentingnya menggunakan masker.

Sementara itu dalam keterangannya Kapenrem 152/Bbl menyampaikan guna mempererat tali silaturahmi dengan seluruh komponen Bangsa di Malut, Danrem secara rutin melakukan silaturahmi ke berbagai tokoh agama yang ada di Maluku Utara sebagai bentuk sinergitas dan rasa persaudaraan antar seluruh umat beragama dalam mewujudkan maluku utara yang aman dan sejahtera. (Ar).

Read More

PWI Maluku Utara Audensi Dengan Danrem 152/BBL

KABARPROGRESIF.COM: (Ambon) Danrem 152/Babullah Brigjen TNI Imam Sampurno Setiawan melakukan audiensi bersama Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Maluku Utara bertempat di Ruang Yudha Makorem 152/Babullah Jl. A.M. Kamarudin No. 1 Kel. Sangaji Ternate Utara. 

Turut hadir dalam kegiatan tersebut PJU Korem 152/Babullah, Ketua PWI Malut Syarifudin Ganda beserta pengurus PWI Malut, dalam audiensi tersebut Danrem menyampaikan bahwa PWI sebagai organisasi sebagai organisasi profesi wartawan tertua di Indonesia memiliki peranan yang sangat penting sebagai mata dan telinga masyarakat sekaligus turut serta dalam upaya bela Negara dan mencerdaskan masyarakat melalui penyampaian informasi positif dan objektif melalui media-media publik baik elektronik, cetak maupun online.

Korem 152/Babullah sebagai satuan territorial dan salah satu unsur pertahanan yang memiliki wilayah tanggung jawab meliputi Provinsi Maluku Utara memiliki kepentingan untuk menciptakan ruang juang dan kondisi juang serta ketahanan wilayah, untuk itu diperlukan adanya sinergitas bersama media massa termasuk profesi wartawan sebagai mitra strategis untuk mewujudkan Maluku Utara yang damai melalui pemberitaan berimbang guna menciptakan situasi yang kondusif.

Sementara itu Ketua PWI Syarifudin Ganda menyatakan bahwa selama ini hubungan antara TNI khususnya Korem 152/Babullah dengan wartawan di Maluku Utara sudah berjalan sangat baik dan harmonis untuk itu PWI siap bersinergi bersama TNI untuk bersama-sama melanjutkan pembangunan kualitas SDM di Maluku Utara dengan memberikan berita-berita yang mencerdaskan sekaligus berimbang. (Ar)

Read More

Pemkot Surabaya Gandeng Distributor Hingga Pantau Harga Kebutuhan Pokok di Pasaran untuk Menghindari Resesi

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Pandemi Covid-19 telah menyebabkan dampak yang ditimbulkan begitu besar. Salah satu dampak yang ditimbulkan adalah sektor ekonomi.

Jika dampak tersebut terus berlanjut tanpa adanya solusi, maka bisa dipastikan kondisi perekonomian dapat mengalami resesi.

Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini mengatakan, bahwa pihaknya terus menyiapkan strategi agar kondisi ekonomi di Kota Pahlawan tetap stabil supaya terhindar dari resesi.

Maka dari itu, protokol kesehatan di semua sektor wajib dijalankan agar ekonomi Surabaya tidak sampai turun.

"Dari data (ekonomi) kita masih positif. Karena itu saya tidak mau trend kita turun. Makanya ini harus kita jaga, protokol kesehatan wajib tapi kita tidak boleh ekonomi menjadi turun karena itu akan dampaknya jauh lebih berat," kata Wali Kota Risma saat menggelar video teleconference (vidcon) bersama para distributor di Balai Kota Surabaya, Kamis (10/09/2020).

Untuk itu, Wali Kota Risma menyatakan, bahwa Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya tak hanya fokus menangani sektor kesehatan. Namun, sektor ekonomi juga menjadi salah satu concern utama pemerintah.

"Karena itu saya berharap para distributor tolong kami dibantu untuk tetap supaya ekonomi kita jalan. Minimal itu terkait kebutuhan pangan," katanya.

Jika tren perekonomian di Surabaya cenderung menurun, maka pemkot harus menyiapkan warga agar bisa survive menghadapi hal tersebut.

Sebab, dampak yang ditimbulkan adanya resesi itu sangatlah besar.

Di antaranya, PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) perusahaan, pemberhentian ekspor, minimnya daya beli masyarakat, hingga terjadinya tindakan kriminalitas.

Untuk mengantisipasi hal tersebut, Wali Kota Risma menginstruksikan jajarannya agar melakukan pemantauan kepada perusahaan atau industri yang memberlakukan PHK kepada karyawan.

Selain itu pula pengawasan terhadap harga kebutuhan pokok di pasaran juga masif dilakukan.

“Karena itu saya minta ada staf yang pantau perekonomian untuk cek harga-harga di pasar. Begitu harga naik, di luar HET (Harga Eceran Tertinggi), langsung (gelar) operasi pasar," terangnya.

Namun demikian, langkah Wali Kota Risma dalam upaya mengantisipasi terjadinya resesi di Surabaya itu harus didukung pula oleh para stakeholder atau distributor.

Terutama terkait ketersediaan kebutuhan pokok sehari-hari. Makanya, ia mendorong kepada distributor agar terus mendukung pemerintah untuk bersama-sama mengantisipasi hal tersebut.

“Para distributor saya berharap tolong kami dibantu, karena jangan sampai stok kebutuhan pangan kita hanya bisa sampai beberapa bulan. Saya berharap ayo kita jaga kota ini. Karena jika ada PHK dapat berdampak pada pengangguran dan jangan sampai kota kita menjadi tidak aman,” ungkap dia.

Karenanya, Presiden UCLG Aspac ini kembali menegaskan, bahwa semua pihak harus bersama-sama menjaga stabilitas ekonomi untuk mengantisipasi terjadinya resesi di Surabaya. Terutama terkait ketersedian kebutuhan pokok sehari-hari.

“Kita harus pastikan Surabaya tidak ada masalah terutama minimal kebutuhan pokok. Sehingga ekonomi kita bisa berjalan baik,” pungkasnya. (Ar)

Read More

Wali Kota Risma Instruksikan Camat dan Lurah Perketat Pengawasan Izin Tempat Usaha

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini menginstruksikan camat dan lurah agar memperketat izin pengawasan di tempat usaha.

Terutama kepada pelaku usaha asal luar kota yang tidak memiliki izin. Pasalnya, pandemi Covid-19 telah menyebabkan daya beli masyarakat turun.

Sehingga hal itu yang kemudian berdampak pada tingginya persaingan usaha di bawah.

“Kalau kemarin (sebelum pandemi) tidak ada masalah, kuenya 10 yang bisa dimakan. Misal jualan baju kondisi normal bisa 10 yang dijual, sekarang ini karena ada pandemi mungkin tinggal 7 sampai 5 atau sekitar 50 persen. Artinya kue itu semakin kecil yang dimakan,” kata Wali Kota Risma saat memberikan pengarahan kepada Kepala OPD dan Camat di Balai Kota Surabaya, Kamis (10/9/2020).

Makanya, Wali Kota Risma menginstruksikan jajarannya agar masif melakukan kontrol pengawasan di lapangan.

Terutama bagi pelaku usaha warga luar kota yang tidak memiliki izin berusaha.

Langkah tersebut dilakukan agar warga Surabaya yang memiliki usaha bisa tetap berjalan.

“Jangan sampai kue yang 5 - 7 ini kemudian diserbu ini pula. Itulah kenapa saya minta tolong para camat, semua usaha tolong dicek izinnya. Kalau dia orang Surabaya kasih izin dia (gratis). Kalau yang dari luar kota tidak ada izinnya, No! Supaya kuenya ini bisa tetap dinikmati,” tegas dia.

Menurut dia, Surabaya basisnya adalah jasa dan perdagangan. Sementara itu, sekitar 92 dari 100 persen usaha di Surabaya tergolong kecil dan menengah.

Namun, permasalahannya adalah kota-kota di sekitar Surabaya sebagian besar adalah industri.

“Di sekitar kita itu ada kawasan industri yang dia berhubungan dengan ekspor. Kalau ekspor itu turun maka produktivitasnya ikut turun bahkan berhenti. Karena ekspor turun, sehingga terjadi PHK, atau pengurangan pegawai,” ungkap dia.

Tentunya jika terjadi pengurangan pegawai atau PHK, maka hal itu berdampak pula pada menurunnya daya beli masyarakat. Sehingga menyebabkan persaingan dunia usaha di bawah akan semakin ketat.

“Meskipun kita kondisinya bagus tidak resesi tapi kuenya (daya beli) kan berkurang. Jadi kalau itu UMKM warga Surabaya langsung kasih izin,” kata Wali Kota Risma.

Kepada jajarannya, ia pun mencontohkan, misalnya di lapangan ditemukan sebuah warung permanen kondisinya bagus, jika pemiliknya itu warga Surabaya beri mereka izin gratis.

Namun, jika pemilik usaha itu bukan warga Surabaya dan belum memiliki izin, maka harus ditindak tegas.

“Jadi kita harus tegas, karena kue kita juga turun. Surabaya ekonominya masih positif, tapi kenapa mereka tidak bisa makan? Karena kuenya semakin sedikit dan diserbu banyak orang,” jelasnya.

Bahkan, untuk memasifkan pengawasan izin usaha di lapangan, Pemkot Surabaya bakal menambah anggota Satpol PP yang bertugas di tiap kecamatan.

Tentunya upaya yang dilakukan ini bertujuan untuk menjaga warga Surabaya agar usaha mereka tetap dapat berjalan.

“Jadi tolong sekali lagi amankan Surabaya. Kita harus akui kuenya turun, karena ada PHK dan macam-macam, tapi kita harus tetap jaga orang Surabaya. Tolong kontrolnya yang kuat, Satpol PP di sini dikurangi bisa diperbantukan di kecamatan,” pungkasnya. (Ar)

Read More

Forum MWCNU Bersatu Angkat Bicara Terkait Demo Pembekuan PCNU Surabaya

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama (MWCNU) se-Kota Surabaya yang tergabung dalam Forum MWCNU Bersatu angkat bicara terkait adanya sekelompok orang yang mengatasnamakan Forum Kader NU yang melakukan demo menuntut pembekuan PCNU Surabaya dan memasang spanduk bertuliskan selamatkan NU Surabaya dari kader-kader busuk.

Forum MWCNU Bersatu ini datang ke kantor PWNU Jatim untuk mengantarkan surat pernyataan sikap yang ditandatangani 23 MWCNU se-Kota Surabaya.

Mereka menegaskan bahwa tetap solid di bawah kepemimpinan KH Mas Sulaiman Nur selaku Rais Syuriah PCNU dan KH Muhibbin Zuhri sebagai Ketua Tanfidiziyah PCNU Surabaya.

"Kami datang ke sini dalam rangka bertabayun dan bersilaturahim dengan PWNU Jatim. Kami melihat PWNU Jatim sudah membentuk tim investigasi resmi. Suratnya sudah beredar tapi sampai hari ini suratnya belum sampai kepada PCNU Surabaya, tapi suratnya sudah menyebar luas di luaran," tutur koordinator forum MWC NU Bersatu, M Unzi Fauzi di PWNU Jatim, Kamis (10/9/2020).

Pria yang juga menjawab sebagai ketua MWCNU Wonokromo Surabaya ini mengatakan, menurut informasi  dibentuknya tim ingestigasi oleh PWNU Jatim itu adalah berdasarkan laporan dari 22 ketua MWCNU Kota surabaya.

"Kami hendak bertanya, ketua MWCNU yang mana. Sementara kami yang datang ke sini adalah ketua MWCNU yang resmi dan punya SK," katanya.

Dia menegaskan bahwa pihaknya hanya melakukan tabayun dan silaturahim kepada PWNU Jatim untuk menyikapi situasi yang berkembang. 

"Demo itu bukan NU. Itu bukan akhlaknya NU. Mereka itu bukan ketua MWCNU," ucapnya.

Dia juga menyampaikan, kedatangan pihak ke PWNU Jatim ini untuk membuktikan bahwa ketua MWCNU se-Kota Surabaya masih solid dan kompak mendukung kepengurusan KH Mas Sulaiman Nur selaku Rais Syuriah PCNU dan KH Muhibbin Zuhri sebagai Ketua Tanfidiziyah PCNU Surabaya.

"Sampai hari ini kami masih solid mendukung kepemimpinan beliau, mendukung kepemimpinan beliau hingga lima tahun mendatang," ujarnya.

"Siapa pun yang kemarinmengadakan gerakan kepada kantor PCNU Surabaya di jalan Bubutan itu bukan atas nama ketua MWCNU se-kota Surabaya. Mereka itu palsu," tambahnya.

Dinamika ini bermula dari beredarnya video yang menunjukkan ekspresi gembira serta tepuk tangan sejumlah pengurus NU Surabaya saat mengetahui bahwa Eri Cahyadi diumumkan sebagai calon wali kota Surabaya pada Rabu (2/9/2020) pekan lalu.

Sebelumnya, KH Mas Sulaiman Nur yang juga Rois Syuriah NU Surabaya dan KH Mas Mansur Tholhah yang juga Mustasyar NU juga menyatakan merestui dan mendoakan Eri Cahyadi.

Sekelompok orang yang mengatasnamakan Forum Kader NU kemudian memprotes video tersebut. 

Bahkan mereka memasang spanduk bertuliskan ”Selamatkan NU Surabaya dari kader-kader busuk”.

Sementara itu, Ketua MWCNU Lakarsantri Surabaya, Muhaimin Ali menambahkan, aksi yang memprotes video yang menjadi viral tersebut tidak mencerminkan akhlakul kharimah yang seharusnya dimiliki oleh warga NU.

”Para Ketua MWCNU marah setelah melihat adanya spanduk dengan tulisan kotor. Hal itu sangat melecehkan,” ujarnya.

Dalam NU, lanjut Muhaimin, tidak dibenarkan adanya politik praktis dengan mendukung calon tertentu dalam Pilkada. Namun jika dilakukan secara pribadi dan tidak membawa bendera organisasi, hal tersebut adalah hak setiap warga negara.

"Kalau dukung-mendukung secara pribadi, kita tidak bisa melarang, itu hak masing-masing," imbuhnya.

Dia menjelaskan, video yang beredar yang menuding PCNU Surabaya menggelar nonton bareng rekomendasi Eri Cahyadi secara daring tidaklah benar. 

"Sebenarnya itu adalah acara serah terima Masjid Baitur Rozak kepada PCNU Surabaya. Setelah selesai acara, kebetulan pas jam pengumuman rekomendasi wali kota dari PDIP. Itu yang dianggap nobar. Sebetulnya tidak. Saya di lokasi sebagai tim formatur acara serah terima masjid," jelas Muhaimin.

Read More

Risma Instruksikan Camat dan Lurah Perketat Pengawasan Izin Tempat Usaha

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini menginstruksikan camat dan lurah agar memperketat izin pengawasan di tempat usaha.

Terutama kepada pelaku usaha asal luar kota yang tidak memiliki izin. Pasalnya, pandemi Covid-19 telah menyebabkan daya beli masyarakat turun.

Sehingga hal itu yang kemudian berdampak pada tingginya persaingan usaha di bawah.

“Kalau kemarin (sebelum pandemi) tidak ada masalah, kuenya 10 yang bisa dimakan. Misal jualan baju kondisi normal bisa 10 yang dijual, sekarang ini karena ada pandemi mungkin tinggal 7 sampai 5 atau sekitar 50 persen. Artinya kue itu semakin kecil yang dimakan,” kata Risma saat memberikan pengarahan kepada Kepala OPD dan Camat di Balai Kota Surabaya, Kamis (10/9).

Makanya, Risma menginstruksikan jajarannya agar masif melakukan kontrol pengawasan di lapangan.

Terutama bagi pelaku usaha warga luar kota yang tidak memiliki izin berusaha. Langkah tersebut dilakukan agar warga Surabaya yang memiliki usaha bisa tetap berjalan.

“Jangan sampai kue yang 5 - 7 ini kemudian diserbu ini pula. Itulah kenapa saya minta tolong para camat, semua usaha tolong dicek izinnya. Kalau dia orang Surabaya kasih izin dia (gratis). Kalau yang dari luar kota tidak ada izinnya, No! Supaya kuenya ini bisa tetap dinikmati,” tegasnya.

Menurut dia, Surabaya basisnya adalah jasa dan perdagangan. Sementara itu, sekitar 92 dari 100 persen usaha di Surabaya tergolong kecil dan menengah.

Namun, permasalahannya adalah kota-kota di sekitar Surabaya sebagian besar adalah industri.

“Di sekitar kita itu ada kawasan industri yang dia berhubungan dengan ekspor. Kalau ekspor itu turun maka produktivitasnya ikut turun bahkan berhenti. Karena ekspor turun, sehingga terjadi PHK, atau pengurangan pegawai,” ungkapnya.

Tentunya jika terjadi pengurangan pegawai atau PHK, maka hal itu berdampak pula pada menurunnya daya beli masyarakat.

Sehingga menyebabkan persaingan dunia usaha di bawah akan semakin ketat.

“Meskipun kita kondisinya bagus tidak resesi tapi kuenya (daya beli) kan berkurang. Jadi kalau itu UMKM warga Surabaya langsung kasih izin,” kata Risma.

Kepada jajarannya, ia pun mencontohkan, misalnya di lapangan ditemukan sebuah warung permanen kondisinya bagus, jika pemiliknya itu warga Surabaya beri mereka izin gratis.

Namun, jika pemilik usaha itu bukan warga Surabaya dan belum memiliki izin, maka harus ditindak tegas.

“Jadi kita harus tegas, karena kue kita juga turun. Surabaya ekonominya masih positif, tapi kenapa mereka tidak bisa makan? Karena kuenya semakin sedikit dan diserbu banyak orang,” jelasnya.

Bahkan, untuk memasifkan pengawasan izin usaha di lapangan, Pemkot Surabaya bakal menambah anggota Satpol PP yang bertugas di tiap kecamatan.

Tentunya upaya yang dilakukan ini bertujuan untuk menjaga warga Surabaya agar usaha mereka tetap dapat berjalan.

“Jadi tolong sekali lagi amankan Surabaya. Kita harus akui kuenya turun, karena ada PHK dan macam-macam, tapi kita harus tetap jaga orang Surabaya. Tolong kontrolnya yang kuat, Satpol PP di sini dikurangi bisa diperbantukan di kecamatan,” pungkasnya.

Read More

Pemkot Surabaya Gandeng Distributor Hingga Pantau Harga Kebutuhan Pokok di Pasaran untuk Menghindari Resesi

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Pandemi Covid-19 telah menyebabkan dampak yang ditimbulkan begitu besar. Salah satunya adalah sektor ekonomi. 

Jika dampak tersebut terus berlanjut tanpa adanya solusi, maka bisa dipastikan kondisi perekonomian dapat mengalami resesi.

Untuk itu Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya menyiapkan strategi agar kondisi ekonomi di Kota Pahlawan tetap stabil supaya terhindar dari resesi. Makanya protokol kesehatan di semua sektor wajib dijalankan agar ekonomi Surabaya tidak sampai turun.

"Dari data (ekonomi) kita masih positif. Karena itu saya tidak mau trend kita turun. Makanya ini harus kita jaga, protokol kesehatan wajib tapi kita tidak boleh ekonomi menjadi turun karena itu akan dampaknya jauh lebih berat," kata 

Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini saat menggelar video teleconference (vidcon) bersama para distributor di Balai Kota Surabaya, Kamis (10/9).

Untuk itu, Risma menyatakan, bahwa Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya tak hanya fokus menangani sektor kesehatan. 

Namun, sektor ekonomi juga menjadi salah satu concern utama pemerintah. 

"Karena itu saya berharap para distributor tolong kami dibantu untuk tetap supaya ekonomi kita jalan. Minimal itu terkait kebutuhan pangan," katanya.

Jika tren perekonomian di Surabaya cenderung menurun, maka pemkot harus menyiapkan warga agar bisa survive menghadapi hal tersebut. 

Sebab, dampak yang ditimbulkan adanya resesi itu sangatlah besar. Di antaranya, PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) perusahaan, pemberhentian ekspor, minimnya daya beli masyarakat, hingga terjadinya tindakan kriminalitas.

Untuk mengantisipasi hal tersebut, Wali Kota Risma menginstruksikan jajarannya agar melakukan pemantauan kepada perusahaan atau industri yang memberlakukan PHK kepada karyawan. 

Selain itu pula pengawasan terhadap harga kebutuhan pokok di pasaran juga masif dilakukan.

“Karena itu saya minta ada staf yang pantau perekonomian untuk cek harga-harga di pasar. Begitu harga naik, di luar HET (Harga Eceran Tertinggi), langsung (gelar) operasi pasar," terangnya.

Namun demikian, langkah Risma dalam upaya mengantisipasi terjadinya resesi di Surabaya itu harus didukung pula oleh para stakeholder atau distributor. 

Terutama terkait ketersediaan kebutuhan pokok sehari-hari. Makanya, ia mendorong kepada distributor agar terus mendukung pemerintah untuk bersama-sama mengantisipasi hal tersebut.

“Para distributor saya berharap tolong kami dibantu, karena jangan sampai stok kebutuhan pangan kita hanya bisa sampai beberapa bulan. Saya berharap ayo kita jaga kota ini. Karena jika ada PHK dapat berdampak pada pengangguran dan jangan sampai kota kita menjadi tidak aman,” ungkap dia.

Karenanya, Risma kembali menegaskan, bahwa semua pihak harus bersama-sama menjaga stabilitas ekonomi untuk mengantisipasi terjadinya resesi di Surabaya.

Terutama terkait ketersedian kebutuhan pokok sehari-hari. 

“Kita harus pastikan Surabaya tidak ada masalah terutama minimal kebutuhan pokok. Sehingga ekonomi kita bisa berjalan baik,” pungkasnya.

Read More

Danrem dan Forkopimda Surabaya Kampanyekan Penggunaan Masker

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Walikota Surabaya, Tri Rismaharini menyebut jika angka Covid-19 di Surabaya, mengalami penurunan yang sangat signifikan.

Menurutnya, perubahan status warna zona di Surabaya, merupakan bukti jika masyarakat sudah mulai paham pentingnya mematuhi protokol kesehatan, terlebih menggunakan masker ketika beraktifitas.

“Sudah mulai kelihatan hasilnya (penurunan, red). Itu berkat kerjasama semua unsur TNI, Polri, Pemda dan masyarakat dalam

menanggulangi adanya corona,” ujar Risma. Kamis, (10/9).

Dalam kampanye penggunaan masker itu, Risma juga mengimbau masyarakat agar tetap menerapkan 3 M.

Ia menuturkan, jika 3M merupakan salah satu cara terampuh menangkal adanya corona.

“Mulai dari menggunakan masker, menjaga jarak dan mencuci tangan,” jelasnya.

Sementara itu, Danrem 084/Bhaskara Jaya, Brigjen TNI Herman Hidayat Eko Atmojo menambahkan jika sinergitas, dinilai sangat penting untuk dilakukan dalam upaya memutus rantai penyebaran pandemi.

Bahkan, dirinya menegaskan jika Korem 084/Bhaskara Jaya, akan terus berupaya dan bersinergi dengan semua pihak untuk mengedukasi masyarakat akan pentingnya mematuhi protokol kesehatan.

“Masyarakat harus paham dan harus ikut berpartisipasi memutus pandemi corona,” pinta Danrem.

Read More

Perketat Pencegahan Covid-19, Pemkot Surabaya Terapkan Rapid Test dan Swab bagi Pendatang

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Meski Covid-19 di Kota Pahlawan relatif terkendali, namun Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya memastikan tak akan mengendorkan pengawasan.

Bahkan, pemkot semakin memperketat pencegahan dan pengawasan untuk memutus mata rantai pandemi tersebut.

Salah satunya dengan menerapkan rapid test dan swab bagi para pendatang yang menginap di Surabaya.

Langkah yang diambil Pemkot Surabaya ini lantaran saat ini angka kesembuhan di Surabaya setiap harinya jauh lebih tinggi dibandingkan pasien baru yang terkonfirmasi Covid-19.

Namun masyarakat agar tidak boleh ceroboh dan tetap disiplin menjaga protokol kesehatan.

“Kita tidak boleh ceroboh yang kemudian dapat menyebabkan reborn Covid-19 di Surabaya,” kata Wali Kota Surabaya, Tri Rismaharini saat menghadiri acara Kampanye Penggunaan Sekaligus Pembagian Masker Dalam Rangka Penerapan Adaptasi Kebiasaan Baru di Tugu Pahlawan Surabaya, Kamis (10/9).

Risma mengungkapkan, berdasarkan data Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Surabaya per kemarin, Rabu (9/9), angka pasien baru berjumlah 26 orang.

Sementara itu, untuk pasien yang dinyatakan sembuh dalam satu hari kemarin mencapai 104 orang.

Artinya, rata-rata angka kesembuhan lebih besar.

“Saya matur nuwun sekali (terima kasih). Semua ini berkat seluruh jajaran dari TNI, Polri maupun masyarakat saling bahu membahu. Jadi pengamanannya sampai di warung kopi, pasar dan kawasan pemukiman,” paparnya.

Meski demikian, ia bersama jajarannya akan terus aktif dalam menjaga protokol di semua di semua sektor masyarakat.

Di antaranya, warung kopi, pasar, mal, wilayah perkampungan, serta beberapa tempat publik yang berpotensi menjadi kerumunan masal.

Makanya, setiap hari, lurah dan camat terus berkomunikasi dengan Babinsa, Bhabinkamtibmas, Koramil, hingga polsek aktif bergerak.

“Mereka bergerak terus untuk menjaga protokol-protokol itu tadi setiap hari,” katanya.

Untuk mengantisipasi dan menjaga Surabaya agar semakin terkendali, Risma juga menyatakan, bahwa pemkot akan memberlakukan kembali kebijakan pencegahan Covid-19 seperti dahulu.

Yakni, mewajibkan rapid test dan swab kepada para pendatang yang menginap di Surabaya. Selain itu pula pemkot juga menyiapkan beberapa tempat untuk pemeriksaan.

“Jadi nanti kita siapkan untuk para tamu terutama yang menginap (di Surabaya) untuk melakukan beberapa tahapan itu,” jelas dia.

Menurut dia, hingga saat ini hampir 75 persen pasien yang dirawat di rumah sakit sudah dinyatakan negatif.

Namun, ia menyebut, pasien belum bisa pulang lantaran terkendala oleh komorbid (penyakit penyerta).

”Mudah-mudahan ini bisa segera selesai, sehingga ekonomi di Kota Pahlawan segera pulih,” pungkasnya.

Read More

Gerakan Kampanye Bermasker, Eri Cahyadi Hadir, Machfud Arifin Absen

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Para bakal pasangan calon (Bapaslon) Wali Kota dan Wakil Wali Kota Surabaya diundang oleh Polrestabes Surabaya menghadiri acara Deklarasi Kampanye Bermasker di Tugu Pahlawan, Kamis (10/9).

Duet Calon Wali Kota Eri Cahyadi dan Calon Wakil Wali Kota Armuji tampak hadir lengkap.

Sedangkan Calon Wali Kota Machfud Arifin tidak tampak hadir. Hanya pendamping Machfud, yaitu Cawawali Mujiaman, yang datang.

Sebelumnya, KPU Surabaya menyatakan ada salah satu calon kepala daerah di Surabaya yang positif Covid-19 berdasarkan uji swab, sehingga diwajibkan melakukan isolasi.

Acara kampanye bermasker itu juga dihadiri Kapolda Jatim Irjen Pol Mohammad Fadil Imran dan Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini.

Acara yang diinisiasi Forkopimda Surabaya ini digelar dalam rangka menindaklanjuti arahan Presiden Joko Widodo untuk meningkatkan disiplin guna menurunkan angka terkonfirmasi positif Covid-19, khususnya saat pilkada serentak.

"Ini juga kita menindaklanjuti dan melakukan antisipasi timbulnya klaster pilkada," kata Kapolda Jatim Irjen Pol Mohammad Fadil Imran yang disaksikan Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini dan perwakilan Kodam V Brawijaya.

Kapolda Jatim menjelaskan, deklarasi ini sebagai upaya maksimal untuk mencegah terjadinya klaster baru pilkada.

"Saya didukung oleh teman-teman dari Kodam V Brawijaya, teman-teman dari TNI dan Danlanud yang setiap hari bersama-sama di lapangan melakukan penegakan disiplin, peningkatan disiplin Inpres nomor 6 tahun 2020," katanya.

Ketua KPU Surabaya Nur Syamsi menjelaskan, penyelenggaraan pemilihan kepala daerah serentak di tengah pandemi sudah diatur di dalam peraturan KPU nomor 10 tahun 2020.

"Itu mengatur tata cara berbagai tahapan yang dilaksanakan di tengah pandemi. Tidak hanya mengatur tentang penyelenggara termasuk mengatur tentang tata cara kampanye juga diatur. Mari kita semua mentaati protokol kesehatan karena substansi dari pemilihan kepala daerah serentak itu adalah pemberian mandat dari rakyat kepada bakal calon yang akan dipilih, bukan hore-horenya," ucap Nur Syamsi.

Sedangkan Wali Kota Surabaya, Tri Rismaharini mengatakan, warga Surabaya harus waspada dan tidak boleh ceroboh terhadap Covid-19.

Meski tingkat kesembuhan di kota ini lebih tinggi dibandingkan angka yang terkonfirmasi positif.

"Angka kesembuhan itu jauh lebih tinggi dibandingkan angka terkonfirmasi positif, tapi kita memang tidak boleh ceroboh karena tidak boleh kemudian ada ribon kembali gitu," ucap Risma.

Read More