Pemkot Surabaya Masih Pertimbangkan Besaran Nominal Denda Pelanggar Protokol Kesehatan

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya hingga belum mengambil sikap atas besaran nominal sanksi denda yang bakal diterapkan bagi pelanggar protokol kesehatan.

Untuk merumuskan hal itu, pemkot akan melibatkan ahli hukum dan ahli ekonomi.

"Satgas Covid-19 Surabaya juga melibatkan ahli ekonomi dan ahli hukum terkait penentuan besaran denda yang dikenakan bagi pelanggar," kata Kepala Bagian Humas Pemkot Surabaya, Febriadhitya Prajatara di kantornya, Senin (14/9).

Sebelumnya, dalam Peraturan Gubernur (Pergub) Jatim Nomor 53 Tahun 2020 tentang Penerapan Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 telah disebutkan nominal denda bagi pelanggar protokol kesehatan perorangan, yakni Rp 250 ribu.

Namun demikian, Febriadhitya menyatakan, bahwa besaran denda itu harus disesuaikan dengan kearifan lokal masyarakat Surabaya.

"Memang di Pergub sudah ada, tapi kan di Surabaya harus disesuaikan dengan kondisi kearifan lokal," ujarnya.

Karena itu, Febriadhitya memastikan, dalam waktu dekat revisi Perwali yang mencantumkan nominal denda akan segera diterbitkan.

Saat ini berbagai kajian tengah digodok bersama ahli hukum dan ahli ekonomi.

“Untuk menentukan nominal (denda) kami melibatkan ahli ekonomi dan ahli hukum. Insya Allah secepatnya,” katanya.

Terlepas dari semua itu, kata Febri, yang terpenting dari operasi tertib protokol kesehatan adalah mengetuk kesadaran hati masyarakat agar disiplin terhadap protokol kesehatan.

Tujuannya tak lain, supaya pandemi Covid-19 di Surabaya bisa terhenti.

“Yang terpenting dari penerapan Perwali ini adalah mengetuk kesadaran. Terkait sanksi-sanksi itu hanya peringatan saja. Ada kok di luar negeri yang tanpa denda itu bisa menghentikan Covid-19,” pungkasnya. (Ar)

Read More

Pemkot Surabaya Bersama Polri dan TNI Gelar Operasi Protokol Kesehatan

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya bersama Kepolisian dan TNI menggelar operasi yustisi protokol kesehatan (prokes) patuh masker, Senin (14/9) pagi.

Kegiatan tersebut berlangsung di beberapa titik Kota Pahlawan. Ratusan pengendara yang tidak mengenakan masker diminta turun dan diberi sanksi berupa penyitaan KTP serta push up.

Prokes patuh masker hari ini sedikitnya ada tujuh lokasi operasi yustisi patuh masker. Di antaranya, di Jalan Merr Gunung Anyar, Bunderan Waru, Jalan Raya Darmo depan Kebun Binatang Surabaya (KBS), Pasar Pabean, Jalan Pahlawan, Terminal Osowilangun, Pasar Pegirikan dan Kecamatan Semampir.

“Operasi terpadu patuh masker ini adalah implementasi dari Inpres Nomor 6 Tahun 2020 dan Pergub Nomor 53 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Protokol Kesehatan,” kata Kepala Satpol PP Kota Surabaya, Eddy Christijanto dikantornya.

Ia menjelaskan, dari hasil yustisi di tujuh lokasi tersebut, ditemukan total pelanggar sebanyak 102 KTP.

Dari jumlah itu, sebagian besar pelanggar adalah warga yang bekerja di Kota Pahlawan dan tidak tinggal di Surabaya.

Sementara pelanggar yang tidak membawa KTP, petugas gabungan tetap memberikan sanksi lain berupa hukuman push up.

“Memang jumlahnya tidak terhitung tapi kami sudah berikan sanksi. Untuk KTP dapat diambil setelah 14 hari,” paparnya.

Mantan Kepala BPB dan Linmas Kota Surabaya ini pun menegaskan, bahwa yustisi seperti ini akan terus dilakukan setiap hari.

Ia menilai  hal itu penting dilakukan agar masyarakat lebih disiplin lagi terhadap protokol kesehatan. Terutama dalam mengenakan masker.

“Sementara ini kami terus lakukan di pagi hari di jam-jam masuk kerja sampai dengan pukul 09.00 WIB,” ungkapnya.

Tidak hanya itu, pihaknya bersama jajaran Kepolisian dan TNI akan terus gencar melakukan yustisi secara acak di berbagai tempat.

Misalnya area publik, warung kopi, mal, pasar, dan tempat berkumpulnya masyarakat.

“Jadi ke depan tidak hanaya pagi saja. Tapi bisa siang, sore, bahkan malam hari,” jelasnya.

Sembari terus mengimplementasikan itu, Eddy mengaku tengah mempersiapkan perubahan Peraturan Wali Kota (Perwali) Nomor 33 Tahun 2020 tentang Pedoman Tatanan Normal Baru pada Kondisi Pandemi Covid-19 di Surabaya.

Saat ini Perwali tersebut masih terus digodok bersama ahli ekonomi dan ahli hukum.

“Tentunya kita akan sesuaikan dengan peraturan yang ada di atasnya. Poin pentingnya yakni, terkait dengan pemberian denda administrasi. Kita Sesuaikan dengan Peraturan Gubernur (Pergub). Lalu poin kegiatan masyarakat yang lainnya yang harus dilakukan dalam rangka pemutusan Covid-19,” pungkasnya. (Ar)

Read More

TNI AL Menggelar Latihan Armada Jaya Secara Virtual

KABARPROGRESIF.COM: (Jakarta) TNI AL menggelar latihan puncak armada jaya ke 38 2020 secara virtual.Pembukaan Latihan Armada Jaya ke-38 TA 2020 tersebut dipimpin langsung Kasal Laksamana TNI Yudo Margono dari Mabesal Cilangkap Jakarta, Senin, (14/9).

Hadir dalam pembukaan tersebut para pejabat Utama Kodiklatal yang juga terlibat dalam penyelenggara latihan diantaranya Dankodiklatal, Wadan Kodiklatal, Dirdiklat Kodiklatal, Dirum Kodiklatal, Dirdok Kodiklatal, Dirjianbang Kodiklatal, Dankodikopsla Kodiklatal, Dankodikmar Kodiklatal, strategi dan Komandan KodikdukumKodiklatal. Acara diawali dengan pembukaan, laporan Dankodiklatal sebagai Dirlat Armanda Jaya ke-38 TA 2020 dilanjutkan amanat Kasal, pembacaan doa dan diakhiri dengan penutup.

Dalam laporanya Dirlat Armada Jaya ke-38 TA 2020 Laksda TNI Nurhidayat  menyampaikan bahwa dasar pelaksanaan latihan adalah Sprin Kasal No Sprin/1134/VII/2020 tanggal 1 Juli 2020 tentang Direktif penyelenggaraan latihan. Adapun tujuan latihan adalah meningkatkan kemampuan unsur pimpinan dan Staf Komando Tugas Gabungan dalam melaksanakan Proses Pengambilan Keputusan Militer (PPKM) pada pelaksanaan operasi gabungan.

Sedangkan tema latihan ini adalah Kogaslagab, Kogasgabfib, Kogasgabratmin dan Kogasgabhantai melaksanakan operasi laut gabungan, operasi amfibi, operasi  pendaratan administrasi dan operasi hantai dengan didukung operasi dukungan intelijen, ops duk informasi, ops duk kes dan ops duk Passusgab di mandala operasi dalam rangka mendukung kampanye militer Kogab TNI.

Untuk pelaksanaan latihan dimulia tanggal 14 September sampai dengan 22 September 2020, sedangkan tempat pelaksanaan di Mako Kotama masing masing dan Satuan yang ditunjuk. Metode latihan yang dikembangkan adalah mengaplikasikan langkah langkah PPKM melalui pemanfaatan teknologi Informasi E Gladi Posko dalam menyusun rencana operasi. Untuk materi meliputi rencana opesari laut gabungan, operasi amfibi, operasi pendaratan administrasi dan operasi pertahanan pantai dengan di dukung operasi dukungan intelijen, operasi dukungan informasi operasi dukungan kesehatan dan operasi dukungan Pasukan khusus.

Peserta latihan Armmada Jaya ini melibatkan 811 personil dengan rincian pelaku dari beberapa Kotama TNI AL 420 personil, Penilai 64 personil, penasehat 10 personil,  tim evakluasi 22 personil,  penyelanggara 165 personil, peninaju 4 personil, pendukung 122 personil dan nara sumber 4 personil.

Sementara itu Kasal Laksamana TNI Yudo Margono  dalam amanatnya menyampaikan bahwa acara pembukaan yang dilaksanakan pada hari ini, pada dasarnya merupakan bentuk simbolisasi formal dimulainya seluruh rangkaian kegiatan geladi posko Latihan Armada Jaya ke-38 tahun 2020. Pada latihan yang dilaksanakan secara on line ini menggunakan aplikasi E-Gladi posko yang merupakan hasil pengembangan Kodiklatal. Meskipun demikian, hal ini tidak akan mengecilkan arti penting latihan posko armada jaya tersebut.

Sebagaimana kita ketahui, bahwa Latihan Armada Jaya merupakan latihan puncak TNI Angkatan Laut yang menggabungkan komponen SSAT dalam penyelenggaraan operasi gabungan (Opsgab TNI). Latihan ini bertujuan untuk mengukur kesiapan operasi, dari hasil pembinaan kekuatan dan kemampuan seluruh komponen sistem senjata armada terpadu yang dilaksanakan oleh kotama dan satuan kerja di jajaran TNI Angkatan Laut, sekaligus untuk mendukung peningkatan kesiapsiagaan operasi TNI.

Dalam latihan ini, skenario yang dilatihkan dengan mempertimbangkan perkembangan situasi geopolitik di mandala operasi, yang tentu saja harus dicermati dan disikapi secara tepat agar tidak berkembang menjadi ancaman dan mengganggu kedaulatan Negara Republik Indonesia. Disisi lain, sasaran kegiatan ini bagi peserta latihan adalah interoperabilitas sistem komando dan kendali, sistem komputerisasi, informasi dan komunikasi serta meningkatkan kemampuan perencanaan satuan-satuan tugas dalam sebuah operasi gabungan.

Keterbatasan sarana dan prasarana serta alutsista yang dimiliki TNI saat ini bukan merupakan penghalang bagi peningkatan profesionalitas perwira TNI, namun justru harus dijadikan motivasi bagi peningkatan kemampuan berpikir dan bertindak secara konseptual, sistematis, terpadu dan cermat serta efektif dalam setiap pelaksanaan kegiatan operasi.

Berkaitan dengan hal tersebut, para peserta latihan diharapkan untuk tidak memandang latihan ini sekedar rutinitas tahunan, namun ikut berperan serta secara aktif menyempurnakan konsep peperangan kita saat ini. Untuk itu saya berharap latihan ini dapat mengoptimalkan peran tni angkatan laut dalam menghadapi peperangan modern yang selalu berkembang. (Ar)

Read More

Komandan Kodiklatal Terima Direktif Latihan Armada Jaya ke-38 TA 2020 dari Panglima TNI

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Setelah Latihan Armada Jaya Ke-38 TA 2020 resmi dibuka, Komandan Komando Pembinaan Doktrin Pendidikan dan Latihan TNI Angkatan Laut (Dankodiklatal) Laksda TNI Nurhidayat  selaku Panglima Komando Gabungan (Pangkogab) TNI menerima Direktif dari Panglima TNI yang diperankan oleh Kepala Staf Angkatan Laut (Kasal) Laksamana TNI Yudo Margono melalui Vidio Converence (Vicon) dari Mabesal Cilangkap Jakarta, Senin, (14/9).

Dalam menyampaikan direktif latihan Panglima TNI mengatakan bahwa Wilayah Nagamas yang merupakan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia secara sepihak dikuasai oleh negara Asing, dalam upaya mengembalikan wilayah tersebut pemerintah telah melakukan diplomasi secara damai baik ditingkat regional maupun internasional, akan tetapi negara asing tersebut tidak mau menerima diplomasi damai yang telah diperjuangkan Indonesia.

Oleh sebab itu untuk mengembalikan kedaulatan NKRI, Panglima TNI telah mendapat perintah dari Presiden RI selaku Panglima Tertinggi TNI untuk mengambil langkah langkah strategis dalam mengembalikan kedaulatan NKRI melalui kampanye militer. Dalam upaya mengembalikan wilayah Nagamas ke pangkuan NKRI, Panglima TNI membentuk Komanda Gabungan (Kogab) TNI. Dengan terbentuknya Kogab TNI agar Panglima Komando Gabungan (Pangkogab) TNI segera menyusun rencana kampanye militer dalam rangka mengembalikan integritas dan kedaulatan NKRI.

Dalam menyusun rencana tersebut Panglima TNI berpesan agar Pangkogab TNI menyusun perencanaan sesuai prosedur, memperhatikan masalah Hak Asasi Manusia (HAM), mewaspadai ancaman informasi dan senjata kimia, melindungi seluruh aset negara, mengajukan rencana kebutuhan operasi dan mengadakan koordinasi secara terus menerus.

Selain itu dalam menerima Direktif Pangkogab TNI juga menerima paparan dari Asintel Panglima TNI yang dijabat Asintel Kasal Laksda TNI Angkasa Dipua mengenai data-data kekuatan musuh dan paparan dari Asops Panglima TNI yang dijabat Asops Kasal Laksda TNI Didik Setiyono mengenai kekuatan TNI.

Selesai menerima Direktif dari panglima TNI selanjutnya Pangkogab TNI membentuk Komando Tugas (Kogas) dan Satuan Tugas Dukungan (Satgasduk) untuk merealisasikan kampanye militer. Adapun Kogas tersebut adalah Komando Tugas Laut Gabungan (Kogaslagab) dipimpin Pangkoarmada II, Komando Tugas Gabungan Amfibi (Kogasgabfib) dipimpin Pangkoarmada I, Komando Tugas Gabungan Pertahanan pantai (Kogasgabhantai) dipimpin Pangkoarmada III, Komando Tugas Pendaratan Administrasi (Kogasratmin) dipimpin Pangkolinlamil, Pasukan Pendarat (Pasrat) dipimpin Dankormar.

Sedangkan Satuan Tugas Dukungan Pangkogab TNI membentuk Satgasduk Intel, Satgasduk Info, Satgasduk Kesehatan dan Satgasduk Passus. Setelah mendapatkan Direktif dari Pangkogab TNI Untuk selanjutnya para Pangkogas dan Komandan Satgasduk menganalisa tugas Pokok, membuat petunjuk perencanaan, pengembangan cara bertindak, analisa cara bertindak, penyusunan Rencana Garis Besar hingga Uji Konsep operasi. (Ar)

Read More

Secara Virtual, Mahasiswa Baru ITS Sepuluh Nopember Diwejang Mayjen TNI Widodo

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Pangdam V/Brawijaya, Mayjen TNI Widodo Iryansyah menjelaskan beberapa hal yang harus dijadikan bekal bagi para mahasiswa baru Institut Teknologi Sepuluh Nopember Surabaya di tengah era globalisasi saat ini.

Bahkan, di hadapan mahasiswa baru itu, Pangdam menyebut jika peristiwa 10 Nopember, sangat menarik untuk dipahami oleh para mahasiswa sehingga menjadi suatu hari bersejarah di Indonesia.

“Kemerdekaan Indonesia yang kita rasakan sekarang ini, adalah hasil perjuangan dari para Pahlawan yang merebut, sekaligus mempertahankan kemerdekaan,” ujar Mayjen Widodo dalam penyampaian

wawasan kebangsaan yang dilakukan secara virtual. Senin, (14/9).

Sejatinya, ujar Pangdam, mahasiswa yang merupakan generasi penerus harus bisa menjadi generisi pengisi kemerdekaan.

“Kita harus menghargai perjuangan para Pahlawan,” pinta Pangdam.

Tidak hanya itu saja, orang nomor satu di tubuh Makodam Brawijaya itu juga menjelaskan adanya perkembangan lingkungan strategis dunia akibat lahirnya globalisasi.

Pangdam mengatakan jika globalisasi sangat berpengaruh pada aspek kehidupan masyarakat, terlebih pada ideologi, politik, ekonomi, sosial dan budaya.

“Globalisasi tidak bisa dihindari. Bangsa Indonesia, harus dapat menyikapi hal itu agar Indonesia dapat berkembang seperti negara maju lainnya,” jelasnya.

Meski demikian, mantan Aspam KASAD itu juga mengimbau mahasiswa agar dapat mewaspadai kerawanan akibat era globalisasi.

“Secara global, untu mewaspadai efek tidak baik dari era globalisasi terhadap ketahanan bangsa, harus diupakan peningkatan peran oleh seluruh komponen pertahanan negara,” tegas Mayjen TNI Widodo. (Ar)

Read More

Tiga Pilar Kecamatan Pucuk Gencarkan Patroli Prokes

KABARPROGRESIF.COM: (Lamongan) Seakan tak kenal lelah, tiga pilar di Kabupaten Lamongan, Jawa Timur, intens menggelar patroli protokol kesehatan di berbagai wilayah.

Saat ini, patroli itu difokuskan di Pasar Tradisional, hingga stasiun yang berada di Kecamatan Pucuk, Senin, (14/9).

“Sasarannya ialah penumpang yang hendak pergi maupun pendatang yang tiba di stasiun Pucuk,” ujar PJ Danramil Pucuk, Letda Inf Sugeng.

Selain patroli, ketiga pilar itu juga menggelar sosialisasi di hadapan para penumpang maupun masyarakat yang berada di sekitar area pasar.

Alhasil, selama patroli berlangsung, tak ditemukan satupun masyarakat yang terbukti tak mematuhi protokol kesehatan.

Terpisah, Dandim 0812/Lamongan, Letkol Inf Sidik Wiyono mengungkapkan jika tingkat kesadaran masyarakat akan pentingnya protokol kesehatan di Kabupaten Lamongan, lambat laun mulai bertambah.

Itu terlihat, kata Dandim, dengan banyaknya masyarakat yang mulai rutin mencuci tangan, sekaligus menggunakan masker di berbagai aktifitas.

“Alhamdulillah, ini kebanggaan tersendiri bagi kami,” ungkap Letkol Sidik. (Ar)

Read More

Berhasil Serahkan 172 Sertifikat, Risma Beri Penghargaan Jajaran BPN Surabaya I dan II

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini memberikan penghargaan kepada 24 anggota di jajaran Badan Pertanahan Nasional (BPN) Surabaya wilayah I dan II.

Penghargaan tersebut diberikan lantaran BPN telah bekerja keras membantu Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya dalam upaya menyelamatkan aset. Setidaknya di tahun 2020 ini sebanyak 172 sertifikat yang telah diterbitkan.

“Bapak ibu terima kasih atas bantuan dan kerja keras dari seluruh jajaran BPN Surabaya I dan II yang telah membantu pemkot dalam rangka penyelamatan aset. Sekalian ini penting bagi kami. Karena, kondisi saat ini sering kali terjadi perselisihan terutama terhadap aset-aset kita,” kata Risma di rumah dinas, Jalan Sedap Malam Surabaya, Senin (14/9).

Untuk itu, Risma menyatakan bakal segera membuat laporan kepada Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) serta Menteri Dalam Negeri (Mendagri), bahwa Kota Pahlawan telah berhasil menangani berbagai persoalan aset.

Meski begitu, pihaknya kembali meminta bantuan BPN dalam upaya menangani permasalahan aset ke depannya.

“Terima kasih sebesar-besarnya bapak ibu. Sekali lagi saya mohon bantuannya untuk berikutnya. Karena ini adalah upaya kita untuk melakukan pengamanan terhadap aset kita,” ungkapnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah (DPBT) Kota Surabaya, Maria Theresia Ekawati Rahayu memaparkan, dari 172 sertifikat itu terdiri dari 137 bidang yang diterbitkan wilayah Kantor BPN Surabaya 1 dan 35 bidang dari BPN Surabaya II.

“Bidang tersebut terdiri dari tanah aset yang dikelola oleh DPBT dan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan (DPUBMP),” kata Maria Theresia.

Yayuk sapaan akrab Maria Theresia ini menjelaskan, untuk aset yang dikelola DPBT bisanya dimanfaatkan untuk berbagai fasilitas publik, seperti Sentra Wisata Kuliner (SWK).

Sementara itu, untuk tanah yang dikelola DPUBMP digunakan untuk membangun jalan dan saluran.

“Jadi setifikasi ini tetap dilaksanakan secara bertahap oleh pemkot. Hal itu disesuaikan dengan target pada masing-masing anggaran setiap tahunnya. Harapannya lebih banyak lagi sertifikasi tanah yang bisa diselesaikan oleh kantor pertanahan satu dan dua,” ungkapnya.

Di kesempatan yang sama, Kepala Kantor BPN Surabaya II, Lampri A.Ptnh mengucapkan terima kasih kepada Risma atas penghargaan terhadap hasil kinerja penyelamatan aset-aset milik pemkot.

Menurut dia, ada beberapa aset pemkot berhasil diselesaikan. Contohnya pembebasan Jalur Lingkar Luar Timur (JLLT).

“Kami terus berkoordinasi dengan jajaran pemkot Surabaya. Ini adalah tugas bersama-sama,” kata Lampri.

Bahkan, pihaknya juga memastikan akan selalu mendukung upaya-upaya yang dilakukan oleh Pemkot Surabaya.

Namun yang terpenting adalah selalu berkoordinasi dan singkronisasi.

“Pada prinsipnya kami selalu mendukung. Tentu ini tidak bisa bekerja sendiri kami juga dibantu dengan Forum Pimpinan Daerah (Forpimda) Surabaya,” pungkasnya. (Ar)

Read More

Ingin Urus Perizinan SIUP Warkop atau Kedai Cafe di Surabaya, Begini Caranya

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya memastikan pengurusan SIUP untuk usaha warung kopi (warkop) atau kedai kafe bagi warga Kota Surabaya sangat mudah.

Bahkan saat ini bagi warga yang ingin mengurus SIUP tak perlu datang langsung ke UPTSA Siola.

Namun, proses perizinan ini juga dapat diakses secara online melalui laman https://ssw.surabaya.go.id.

"Perizinan warkop cukup pakai SIUP saja. Persyaratannya mudah, cukup pakai KTP (Kartu Tanda Penduduk), menyertakan pas foto 3x4 satu lembar dan materai Rp 6 ribu. Prosesnya satu jam selesai," kata Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Kota Surabaya, M Taswin di Balai Kota Surabaya, Senin (14/9).

Tak hanya itu, untuk mempermudah warga Surabaya mengurus izin usaha, mulai hari ini pihaknya juga melakukan koordinasi bersama 31 kecamatan Surabaya.

Koordinasi ini dilakukan untuk mendapatkan data-data pemilik warkop se-Surabaya.

"Hari ini kita koordinasikan dengan Pak Camat, supaya nanti warga didata dan diproses, sehingga di kecamatan bisa membantu proses," ujar Taswin.

Akan tetapi, Taswin menyebut, bagi pemilik usaha warkop yang ingin melakukan pencetakan sendiri surat izin usaha juga bisa dilakukan di rumah jika memiliki perangkat yang mendukung.

Sebab, setiap SIUP yang diterbitkan Pemkot Surabaya itu telah dilengkapi dengan barcode.

"SIUP ini bisa mereka cetak sendiri, bisa juga kita cetak, karena ada barcode-nya. Kalau pakai handphone ajukan sendiri, cetak sendiri selesai," paparnya.

Taswin menyatakan, bahwa kebijakan mengurus izin usaha perdagangan ini diwajibkan bagi seluruh warga Surabaya yang memiliki warung kopi.

Apabila pemilik usaha warkop mengalami kesulitan saat mengurus izin, mereka bisa melalui kantor kelurahan atau kecamatan setempat.

"Kita layani yang warga Surabaya, yang bukan warga Surabaya tidak kita layani. Mulai hari ini bisa, bisa melalui kelurahan atau kecamatan. Bisa juga di dinas nanti langsung diproses. Kalau pemohon ada handphone bisa langsung di-print sendiri," lanjutnya.

Oleh sebab itu, Taswin memastikan bahwa pengurusan SIUP itu sudah bisa dimulai hari ini.

Sebab, dia mengaku telah berkoordinasi dengan camat serta lurah se-Surabaya, untuk membantu pemilik warkop mengurus perizinan.

“Sekalian untuk masing-masing wilayah melakukan pendataan. Jadi nanti bisa diketahui mana warkop yang belum memiliki izin,” pungkasnya. (Ar)

Read More

100 Masyarakat Operasi Katarak di Kodim Surabaya Selatan

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Danrem 084/Bhaskara Jaya, Brigjen TNI Herman Hidayat Eko Atmojo meninjau berlangsungnya bakti sosial operasi katarak yang digelar di Kodim 0832/Surabaya Selatan, Senin, (14/9).

Acara itu, turut melibatkan komunitas Lions Club Surabaya, salah satu komunitas yang bergerak di bidang sosial.

“Pelaksanaannya, harus berjalan lancar. Sementara ini, ada 100 penderita katarak yang sudah kita data, dan segera di operasi,” ujar Danrem.

Bahkan, dirinya juga mengapresiasi adanya dukungan yang diberikan oleh masyarakat berkaitan adanya kegiatan bakti sosial tersebut.

“Semuanya, harus saling membantu dan saling peduli,” bebernya.

Sementara itu di tempat yang sama, Dandim 0832/Surabaya Selatan, Kolonel Inf Budi Yuono menambahkan jika sebelumnya, para masyarakat yang mengikuti proses operasi itu, telah melewati proses pendataan dari masing-masing Babinsa.

“Iya, kita telah menginstruksikan Koramil-Koramil. Babinsa yang bergerak,” jelas Dandim. (Ar)

Read More

Pemkot Surabaya Permudah Perizinan SIUP bagi Pemilik Usaha Warung Kopi

KABARPROGRESIF COM: (Surabaya) Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya mendorong kepada seluruh warga Kota Pahlawan yang memiliki usaha warung kopi (warkop) atau kedai kafe agar mengurus Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP).

Untuk mendukung hal itu, pemkot telah memberikan fasilitas kemudahan dalam proses pengurusan izin tersebut.

"Jadi untuk warung kopi itu wajib memiliki izin, pengajuan izinnya di Unit Pelayanan Terpadu Satu Atap (UPTSA) Siola," kata Kepala Satpol PP Kota Surabaya, Eddy Christijanto di Balai Kota Surabaya, Senin (14/9).

Menurutnya, kebijakan ini dikhususkan bagi seluruh warga Surabaya. Sementara warga luar Surabaya, pemkot tidak memberikan izin.

"Ini khusus kita berikan untuk warga Surabaya. Untuk warga luar Surabaya kita tidak berikan izin, karena usaha ini dikhususkan untuk warga Surabaya dan ini usaha ekonomi kecil mikro," katanya.

Tak hanya warung kopi atau kedai kafe, namun pemilik usaha seperti angkringan mulai hari ini juga diharuskan mengurus surat izin tersebut. Apabila pemilik warung kopi enggan untuk mengurus izin, maka Satpol PP Surabaya dapat memberikan tindakan tegas.

"Makanya kami mohon kepada seluruh pemilik warung kopi, baik kecil maupun besar agar mengajukan surat izin usaha. Lokasi kantornya ada di Siola," pungkasnya. (Ar)

Read More

Bersinergi, Yonarmed 12/Divif 2 Kostrad Bersama ICN Peduli Gelar Bedah Rumah

KABARPROGRESIF.COM: (Ngawi) Danyonarmed 12/Divif 2 Kostrad, Letkol Arm Ronald, F. Siwabessy berupaya untuk terus meningkatkan sinergitas serta kemanunggalan antara TNI dan semua elemen yang ada di Kabupaten Ngawi, Jawa Timur.

Upaya itupun terlihat ketika orang nomor satu ditubuh Yonarmed 12/Divif 2 Kostrad ini menerjunkan puluhan prajuritnya untuk bersinergi bersama salah satu komunitas Info Cepat Ngawi Peduli (ICN) Peduli dengan menggelar kegiatan kerja sosial bedah rumah milik Mbah Sukar warga Dusun. Karangjati, Desa. Karangjati, Kecamatan Karangjati, Kabupaten Ngawi, Minggu (13/9).

Ditemui di lokasi, Sunarto selaku Ketua ICN peduli menyampaikan, program ini merupakan salah satu bentuk kepedulian dari para relawan yang tergabung dalam ICN Peduli yang merasa terpanggil untuk berbagi dengan warga kurang mampu yang ada di wilayah Ngawi.

Di samping bedah rumah, berbagai kegiatan sosial dalam rangka meringankan beban masyarakat juga menjadi agenda rutin komunitasnya.

Seperti halnya membagikan sembako, donor darah, dan bedah rumah seperti

saat ini, bahkan ICN Peduli siap memberikan bantuan selama 24 jam apabila ada warga masyarakat yang membutuhkan.

“Sebagai contoh bagi masyarakat yang mungkin mengalami ban bocor atau kehabisan bahan bakar saat malam hari dan jauh dari perkampungan dapat menghubungi ICN Peduli, maka anggota ICN Peduli akan datang membantu gratis tanpa dipungut biaya. Melalui program berbagi itu indah, demi kemanusian adalah misi kami dalam membantu sesama,” ungkapnya.

Sementara itu, dilokasi yang sama Mbah Sukar mengatakan “ Alhamdulillah kulo pun didamelaken griyo, matursuwun kagem bapak TNI, ICN lan sedoyo warga ingkang sampun damelaken kulo griyo. (Alhamdulillah saya sudah dibikinkan rumah, terimakasih untuk bapak TNI, ICN dan seluruh warga yang sudah membuatkan saya rumah),” ungkapnya.

Terpisah, Danyonarmed 12/Divif 2 Kostrad Letkol Arm Ronald F. Siwabessy menyampaikan progam bedah rumah tidak layak huni ini adalah hal positif.

Program ini merupakan aksi nyata kepedulian kepada sesama dan Yonarmedb12/Divif 2 Kostrad merasa terpanggil untuk membantu.

“Untuk itu, puluhan prajuritnya diterjunkan ke lokasi bersinergi dan bergotong-royong bersama para relawan dan masyarakat guna meringankan kerja sosial tersebut,” terangnya.

Lebih lanjut, Almamater Akademi Militer tahun 2002 ini menambahkan, kegiatan bedah rumah ini merupakan salah satu wujud kemanunggalan TNI, khususnya Yonarmed 12/Divif 2 Kostrad dengan berbagai elemen masyarakat di Kabupaten Ngawi.

Ronald menilai, tidak hanya meringankan beban masyarakat semata, namun kegiatan yang digelar saat ini merupakan salah

satu upaya dalam meningkatkan serta menumbuh kembangkan kepedulian dan gotong royong sebagai kepribadian bangsa dan budaya yang telah berakar kuat dalam kehidupan masyarakat Indonesia.

“Bersinergi, membangun silahturahmi serta selalu berada di tengah-tengah rakyat adalah suatu kewajiban. TNI harus dapat memberikan kontribusi serta warna positif bagi masyarakat, dimanapun dan kapanpun

bertugas,” tegas Perwira Menengah kelahiran Kota Ambon ini. (Ar)

Read More

80 Personel Korem Jalani Swab Test

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Institusi TNI terus menabuh genderang memutus rantai penyebaran Covid-19. Berbagai langkah pun, dilakukan dalam rangka pemutusan corona di berbagai Satuan.

Kali ini, usai mengikuti apel di Lapangan Makorem 084/Bhaskara Jaya, 80 personel diminta untuk mengikuti uji swab test.

Pihak kesehatan pun dilibatkan dalam upaya pengecekan itu, salah satunya pihak Rumkit Brawijaya.

“Pengecekan itu ditujukan untuk personel yang memiliki mobilitas tinggi,” ujar Kasi Ops Korem 084/Bhaskara Jaya, Kolonel InfR yan Hanandi, Senin (14/9).

Swab test itu, ujar Kasi Ops, akan berjalan selama 3 hari.

Beberapa tahapan pengecekan juga harus diikuti oleh personel Korem, termasuk adanya pengambilan sampel atau uji usap nasofaring.

“Selanjutnya dibawa ke laboratorium,” bebernya.

Untuk diketahui, sebelumnya langkah antisipasi telah dilakukan oleh pihak Korem. Selain di dalam Satuan, upaya penekanan

penyebaran pandemi itu juga dilakukan di wilayah tugas, terlebih di masyarakat.

“Termasuk sosialisasi pentingnya protokol kesehatan,” jelasnya. (Ari)

Read More