Sabtu, 24 Oktober 2020



KABARPROGRESIF.COM: (Ambon) Komandan Pangkalan Utama TNI AL (Danlantamal) IX Ambon Laksamana Pertama TNI Eko Jokowiyono S.E., M.Si. pimpin sidang Panitia Penentuan Akhir Daerah (Pantukhirda) 23 Calon Bintara (Caba) Prajurit Karier (PK) Pria/Wanita dan 13 Calon Tamtama (Cata) PK TNI AL gelombang II tahun 2020 daerah Ambon di Gedung J. Leimena Lantamal IX Kec. Baguala Kota Ambon Maluku pada Jumat, (23/10 2020).

Danlantamal IX sampaikan " Sidang Pantukhir ini dilaksanakan secara ketat, cermat dan teliti guna mendapatkan calon Prajurit TNI terbaik untuk dapat mengisi struktur Organisasi, sehingga TNI AL kedepannya akan semakin Profesional, Tangguh dan Berkualitas.

Seluruh calon mempunyai peluang yang sama dan hanya mereka yang tebaik serta memiliki nilai sesuai kriterialah yang akan diterima. 

Hal ini merupakan bentuk tanggung jawab TNI AL kepada masyarakat, Bangsa dan Negara. Sehingga semua calon mempunyai kesempatan yang sama tanpa melihat latar belakang status sosial.

Sebelum mengikuti sidang Pantukhirda para Calon Siswa ini telah melewati rangkaian tes yang diselenggarakan Panda Ambon. 

Antara lain pemeriksaan Administrasi, Tes Kesehatan,  Psikologi, Kesehatan kedua, Kesamaptaan Jasmani, Mental Ideologi.

Kemudian para Calon siswa yang lulus Pantukhir Daerah akan mengikuti seleksi di Tingkat Pusat dan menjalani Tempaan "Kawah Candradimuka" Pusat Pendidikan Dasar Militer di Juanda - Surabaya.

Turut hadir dalam sidang Pantukhir Wadan Lantamal IX, Aspers Danlantamal IX, Asintel Danlantamal IX, Asop Danlantamal IX, Dansatrol Lantamal IX, Kadiskes Lantamal IX, Kadisminpers Lantamal IX dan Tim Werving Lantamal IX Ambon. (Dispen Lantamal IX/Ar)




KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Bantuan kuota internet dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) bulan Oktober 2020 sudah tersalurkan sekitar 85 persen kepada pelajar atau wali murid dan guru jenjang SMP di Surabaya. 

Bagi pelajar yang belum menerima tak perlu khawatir. Sebab, bantuan ini rencananya kembali disalurkan di tahap berikutnya pada tanggal 28 - 30 Oktober 2020.

"Bantuan kuota internet ini untuk mendukung pembelajaran daring bagi para guru dan pelajar. Saat ini sudah tersalurkan sekitar 85 persen," kata Kepala Bidang Sekolah Menengah Dinas Pendidikan (Dispendik) Kota Surabaya, Sudarminto, Jum'at (23/10).

Meski begitu, dia menyebut, masih ada tenaga pendidik maupun siswa yang belum menerima bantuan kuota internet itu. 

Menurutnya, bagi yang belum menerima bantuan itu dimungkinkan mereka ikut di penyaluran tahap II tanggal 28 - 30 Oktober 2020. 

"Karena bantuan ini dari pusat, jadi kuota internet itu langsung masuk ke masing-masing nomor HP siswa atau guru,” terangnya.

Sudarminto menjelaskan, mekanisme penyaluran bantuan kuota internet itu dimulai sejak bulan September lalu. 

Operator di masing-masing sekolah sebelumnya telah mendaftarkan nomor HP yang diajukan ke dalam aplikasi data pokok pendidikan (dapodik). 

Kemudian, Dispendik melakukan verifikasi data tersebut.

"Pendataannya bulan September kemarin. Kemudian, kita verifikasi untuk memastikan guru atau siswa itu sekolah di sana," paparnya.

Pihaknya mengimbau kepada para pelajar yang belum menerima bantuan kuota internet itu agar menanyakan ke pihak sekolah masing-masing. 

Jika temannya di sekolah itu sudah menerima namun ia belum, dimungkinkan nomor HP yang diinputkan dulu salah atau pelajar itu ganti nomor HP.

"Bisa saja bantuan kuota itu belum masuk karena sekarang pelajar itu ganti nomor HP, atau mungkin waktu input nomor HP nya dulu salah. Atau dia nanti ikut di penyaluran di tahap II. Silahkan ditanyakan ke pihak sekolah, jika memang belum menerima," katanya.

Pihaknya berharap, bantuan kuota internet itu dapat mendukung kelancaran proses belajar-mengajar untuk pendidikan jarak jauh (PJJ) selama masa pandemi Covid-19. 

"Kami berharap bantuan itu dapat mendukung atau meringankan beban guru maupun siswa saat mengikuti pembelajaran daring," pungkasnya. (Ar)



KABARPROGRESIF.COM: (Yogyakarta) Dalam upaya mewaspadai penyebaran Covid-19 yang masih terjadi sampai saat ini, khususnya jelang pelaksanaan libur panjang ahkir bulan Oktober 2020, Pangkalan TNI Angkatan Laut (Lanal) Yogyakarta Lantamal V Koarmada II bersama jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) virtual bersama sejumlah kementerian dan lembanga negara RI, bertempat di Ndalem Agung, Komplek Kepatihan Gubernur, Kamis (22/10).

Komandan Lanal (Danlanal) Yogyakarta Kolonel Laut (P) Aminuddin Albek, S.E., D.S.D.S., M.A.S.S. yang diwakili Perwira Pelaksana (Palaksa) Lanal Yogyakarta Mayor Laut (P) Wahyu Hidayanto turut hadir pada Rakor virtual, jajaran Forkopimda DIY turut hadir antara lain Wakil Gubernur DIY, Wakil DPRD DIY, pejabat perwakilan Korem 072/PMK, Lanud Adisutjipto, Polda DIY, Binda DIY, BPBD DIY serta unsur SKPD Pemprov DIY terkait.

Rakor virtual melalui Video Conference (Vicon) bersama Menkopolhukam, Menko PMK, Mendagri, Menag, Manaker, Menpan RB, Menpan Ekraf, Panglima TNI, Kapolri, Kabin dan Kepala BNPB RI.

Selain itu juga diikuti Forkompimda baik Gubernur, Bupati dan Walikota beserta jajaran se-Indonesia dengan susunan acara diawali menyanyikan lagu Indonesia Raya, pembacaan doa, pengantar sekaligus pembukaan oleh Mendagri disampaikan beberapa hal antara lain adanya Surat Keputusan Bersama (SKB) 3 Menteri mengenai libur bersama pada tanggal 29 Oktober 2020 dan cuti bersama Maulid Nabi Muhammad SAW sehingga perlu diwaspadai mengenai dampak penyebaran Covid-19 sehingga sangat diperlukan upaya dan koordinasi pengamanan khususnya arus manusia.

Menjadi sorotan dan atensi pada Rakor ini terutama mengenai pariwisata, analisis intelijen, acara keagamaan, antisipasi dampak bencana gelombang besar El Nina dan ketenagakerjaan karena libur panjang. 

Acara dilanjutkan penyampaian materi rapat sesuai bidang masing-masing dari para pejabat kementerian dan lembaga negara serta perwakilan jajaran Forkopimda secara bergantian dengan resume hasil Rakor disampaikan Menkopolhukam dan Mendagri antara lain upaya pencegahan Covid-19 dengan menjalankan protokol kesehatan selama pelaksanaan libur panjang, mesin Forkopimda saat ini telah berjalan dengan baik dan terus ditingkatkan untuk membantu menyelesaikan setiap permasalahan.

Upaya Lanal Yogyakarta bersama jajaran Forkopimda DIY dalam mengikuti Rakor penanganan Covid-19 jelang libur panjang, sejalan dengan perintah harian Bapak Kepala Staf TNI Angkatan Laut (Kasal) Laksamana TNI Yudo Margono, S.E., M.M. yakni jadilah contoh dan teladan dalam mendukung upaya percepatan penanganan wabah Covid-19 serta cepat beradaptasi diri terhadap tatanan kehidupan normal baru atau "New Normal". (Dispen Lantamal V/Ar)


Jumat, 23 Oktober 2020



KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Pasangan calon (Paslon) Eri Cahyadi dan Armudji (Erji) berada di atas angin. 

Dari hasil survei internal, kandidat nomor urut 1 itu unggul dibandingkan pesaingnya. 

Maka dari itu PDIP optimistis Surabaya kembali merah. 

Hasil perhitungan itu disampaikan Sekjen DPP PDIP Hasto Kristianto usai menggelar rapat koordinasi Internal kemarin (23/10). 

Dia menuturkan, paslon Erji mampu berada di atas penantangnya. Yaitu pasangan Machfud Arifin-Mujiaman. 

"Dari hasil survei, kami unggul 6 Persen," ucapnya.

Selisih keunggulan itu bakal semakin lebar. Jika, PDIP menambahkan jumlah warga yang belum disurvei. Yaitu dari kalangan pemilih pemula. 

"Undecided voters belum kami hitung," paparnya.

Hasto memaparkan faktor pemicu keunggulan paslon Erji. Pertama, Erji merupakan kandidat yang penerus Tri Rismaharini. 

Sehingga, warga Kota pahlawan tak ragu mendukung keduanya.

Kedua, warga pun optimistis. Paslon Erji, mampu melanjutkan program-program yang sudah dirancang Risma. Yakni berpihak pada wong cilik. Serta mensejahterakan warga.

Sedangkan yang ketiga yaitu warga melihat sosok Eri dan Armudji. Kemampuan Eri tidak perlu diragukan. 

Dia berasal dari birokrat. Memiliki bekal kemampuan membangun Kota.

Armudji tak kalah berpengalaman. Dia pernah menjabat sebagai Ketua DPRD Surabaya. 

Sebelum maju sebagai kandidat calon wakil walikota, dia duduk sebagai anggota DPRD Jatim. Ilmu pemerintahan sudah khatam.

Hasto optimistis, dukungan bagi dua kandidat itu semakin bertambah. Keyakinan itu didukung mesin partai yang solid. Seluruh kader turun. Menggalang dukungan. Memenangkan Erji. 

Menurut Hasto, PDIP mengerahkan kader-kader terbaik. Bahkan yang duduk di senayan. 

Diantaranya Puti Guntur Soekarno Putri, Indah Kurnia, serta Bambang DH.

Tokoh PDIP Surabaya juga diajak. Yakni Whisnu Sakti Buana (WS). Pria yang kini duduk sebagai wakil walikota Surabaya itu mendapatkan tugas khusus. Menggalang dukungan. 

Strategi lain juga dirancang. PDIP berupaya menggaet dukungan pemuda. Hal itu berkaca dari jumlah pemilih di kota pahlawan. 

Menurut Hasto, jumlah pemilih muda di Surabaya mencapai 76 persen. 

Ketua Badan Pemenangan (BP) Pemilu DPC PDIP Anas Karno mengatakan, pihaknya membentuk juru kampanye (jurkam). Corong partai itu berada di setiap Kelurahan. 

"Kami siap memenangkan pilwali," jelasnya.

Anas mengatakan, Surabaya identik dengan PDIP.  Kader banteng sudah membuktikan. Mampu membangun Kota. (Ar)




KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Prof. Muhammad berharap agar insan pers tidak hanya memberitakan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu dari permukaan saja.

"Kalau cuma mengutip jadwal sidang, jadwal putusan, itu bisa dilihat di website DKPP," katanya kepada awak media dalam kegiatan Ngobrol Etika Penyelenggara Pemilu dengan Media (Ngetren Media) di Kota Surabaya, Kamis (22/10/2020).

Kegiatan ini sendiri dihadiri oleh puluhan insan pers yang ada di Kota Surabaya.

Dalam kesempatan tersebut, Muhammad mengajak media massa untuk turut mengedukasi masyarakat tentang kode etik penyelenggara pemilu. 

Menurutnya, hal ini sangat penting bagi perkembangan demokrasi Indonesia.

"Kita berharap akan berimbas pada penyelenggara pemilu, KPU Bawaslu selalu diingatkan dari berita teman-teman, bahwa ada sahabat anda yang diberikan sanksi x karena melakukan x," jelasnya.

Pria kelahiran Makassar ini menambahkan, selama ini media massa memang sudah banyak memberitakan tentang amar-amar putusan yang dibacakan DKPP.

Namun katanya, hal yang sangat edukatif justru berada pada latar belakang dari amar putusan DKPP.

"Why? Kenapa dia bisa dipecat? Amar itu hanyalah gongnya," ujar Muhammad.

Ia pun berharap agar awak media di Surabaya mampu mengupas tentang pertimbangan putusan yang merupakan latar belakang dari amar putusan DKPP.

Dengan demikian, masyarakat dan khususnya penyelenggara pemilu di Surabaya dapat mengetahui putusan DKPP secara mendalam. 

Sehingga, pelanggaran-pelanggaran kode etik yang dilakukan penyelenggara pemilu pun dapat tereduksi.

"Surabaya adalah barometer Jawa Timur, sedangkan Jawa Timur adalah barometer bagi Indonesia. Jadi saya harap Surabaya dapat menjadi contoh bagi daerah lain," pungkasnya. (Ar)




KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Sekitar 50 hari lebih sebelum pelaksanaan pencoblosan Pilkada Serentak 2020, Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto memimpin rapat koordinasi internal partainya untuk wilayah Surabaya dan Pacitan.

Rapat koordinasi itu rencananya dilaksanakan di Hotel Utami, Kota Surabaya, Jumat (23/10/2020). 

Namun, sebelum memimpin rapat itu, Hasto justru meminta terlebih dahulu berkeliling Kota Surabaya. 

Ditemani oleh Ketua DPRD Surabaya Adi Sutarwijono dan Ketua Fraksi PDIP DPRD Surabaya Syaifuddin Zuhri.

Lebih dari 1,5 jam, perjalanan keliling Kota Surabaya itu dilakukan oleh Hasto. 

Mereka sempat mampir di Kawasan Industri Waru yang berada di wilayah selatan Surabaya. 

Di sana, Hasto langsung menghubungi manajemen pengelola kawasan itu dengan sebuah saran. 

Yakni agar manajemen menyatukan pengelolaan kawasan dengan kebijakan Pemerintah Kota Surabaya.

"Agar kawasan industri itu menjadi hijau. Sehingga pedestrian dibangun lebih hijau dengan taman-taman yang hijau. Lalu dibangun perpustakaan yang bisa mengambarkan aspek industri. Jadi isinya buku dan soal proses produksi industri pengolahan yang bisa dinikmati oleh kalangan umum," urai Hasto.

Dari pemantauan dan kunjungan langsung ke lapangan, Hasto mengatakan bahwa hijaunya Surabaya semakin menunjukkan kualitas kepemimpinan kader partainya, Walikota Tri Rismaharini.

Bagi PDIP, Walikota Risma berhasil melaksanakan instruksi partai untuk gerakan menanam kembali. 

Hal ini yang nantinya akan dilanjutkan dan terus dikembangkan oleh pasangan calon yang diusung partai berlambang banteng itu di Kota Surabaya, Eri Cahyadi-Armuji.

"Instruksi penghijauan dan Gerakan Menanam Kembali benar-benar dilaksanakan di bawah kepemimpinan Ibu Risma yang nantinya akan dilanjutkan oleh Ery-Armuji," kata Hasto.

Gerakan ini memiliki makna mendalam daripada sekedar kegiatan fisik semata. Karena di dalamnya, kata Hasto, terkandung spirit untuk menanam budi pekerti, menanam kebaikan, dan patriotisme.

"Semuanya itu tampak lewat hijaunya Surabaya," tegas Hasto.

Hasto juga mengatakan bahwa Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri selalu mengingatkan bahwa seluruh anggota dan kader Partai tidak boleh terlena akibat kemenangan pemilu dua kali-berturut-turut. Survei memang menunjukkan betapa positifnya dukungan rakyat ke partai. 

Namun, itu hanyalah alar ukur dan penentu kemenangan.

"Penentu kemenangan adalah kerja di tengah rakyat. Maka kader partai terus hadir, turun ke bawah. Lakukan hal yang kongkrit untuk rakyat. Gotong royong untuk rakyat terus kita lakukan: dapur umum; jamu sehat; alat pelindung diri seperti masker; disinfektan; sosialisasi pencegahan covid dan lain-lain," beber Hasto.

"Gerakan menanam terus dilakukan. Partai ikut memastikan melalui Tiga Pilar Partai agar makanan pokok aman bagi rakyat. Gerakan menanam bersifat wajib," pungkas Hasto.

Secara khusus, Hasto menjadikan momentum keliling Surabaya untuk mengingatkan semua kader partai untuk melaksanakan instruksi Megawati Soekarnoputri. 

Bahwa Badan Penanggulangan Bencana (Baguna) disiapkan di wilayah masing-masing. Khususnya bersiap menghadapi banjir, tanah longsor, dan lain-lain.

"Mitigasi Bencana Basah disiapkan. Siapkan mekanisme pertolongan untuk Ibu dan anak-anak. Seluruh Tiga Pilar Partai wajib memelajari dampak La Nina. Ini penting," kata Hasto. (Ar)




KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Suara merdu lagu berjudul Indonesia Pusaka yang diiringi tari-tarian menjadi tanda dibukanya pertunjukkan Drama Resolusi Jihad. 

Disusul adegan pertama dengan latar Tarian Suhada menggempurkan suasana Halaman Tugu Pahlawan, Kamis (22/10/2020) malam.

Teriakan lantang dialog “Merdeka, merdeka” semakin membakar semangat para pemain bahkan penonton pun turut merasakannya.

Suasana mulai menegang, ketika sosok Kapolrestabes Surabaya, Kombes Pol Jhonny Eddison berperan sebagai M Yasin dan Kapolres Pelabuhan Tanjung Perak AKBP Ganis Setyaningrum, Pimpinan Laskar Putri memasuki area panggung secara tiba-tiba.  

Dalam adegannya, M Yasin, bersama ajudannya menurunkan bendera Jepang dan mengganti dengan bendera Sang Merah Putih pertama kalinya di Surabaya.

Semakin seru dan haru, ketika memasuki adegan keempat. Saat itu dari bangku penonton, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini berperan sebagai Mbok Dar datang dengan latar Dapur Umum. Di sana Wali Kota Risma terlihat begitu mendalami peran dan menguasai isi panggung.

Sesekali ia mengeluarkan candaan tawanya berbahasa jawa, tapi tak jarang pula memberikan nasehat kepada para pejuang untuk untuk tetap penuh semangat menjaga dan menegakkan kemerdekaan.

“Awakmu kabeh, nek kalah jihad tak tembak lho, ayo kudu menang gak oleh mundur (Kalian semua, kalau kalian kalah jihad saya tembak lho. Ayo harus menang tidak boleh mundur),” ungkap Risma memberikan semangat.

Di sela-sela pertunjukkan, Risma juga memimpin pembacaan doa sebelum pasukan berangkat berjihad. 

Ia pun juga mengobarkan semangat yang membara untuk pantang mundur. 

“Ayo dungo sing akeh sakdurunge budal jihad (Mari berdoa yang banyak sebelum berangkat jihad,” teriaknya.

Setelah Mbok Dar pamit dan meninggalkan panggung, Komandan Korem 084 yang berperan sebagai Bung Tomo bersama para pejuang lainnya memasuki panggung dan dilanjut adegan berikutnya.

Di kesempatan yang sama, Presiden UCLG ASPAC ini menambahkan, tujuan dari serangkaian Parade Seni dan Budaya Surabaya merupakan salah satu alternatif yang diberikan Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya, kepada para pekerja seni lantaran terkena dampak ekonomi dari pandemi Covid-19. 

Hal itu tercetus oleh Risma saat dirinya memikirkan dari mana penghasilan dan bagaimana mereka agar tetap produktif.

“Itu salah stau alasannya. Lalu di sini, kami Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) tampil secara khusus untuk menghibur warga Surabaya,” kata Risma.

Menurutnya, saat pandemi melanda di seluruh dunia termasuk Surabaya, saat itu pula banyak sekali permasalahan bukan hanya menyelesaikan penyakit. 

Tapi dampak lainnya adalah semakin memburuk kondisi perekonomian. Oleh sebab itu, Wali Kota Risma mengeluarkan berbagai inovasi dan ide agar para seniman tetap dapat berkarya.

“Meskipun saat ini sudah jauh lebih baik, tetapi para seniman belum. Sehingga itu salah satu alasannya menggelar pertunjukkan virtual ini. Akhirnya terkemaslah menjadi sebuah pertunjukkan yang kami gelar sampai dengan Desember mendatang,” pungkasnya. (Ar)



KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Wali Kota Surabaya, Tri Rismaharini mengaku jumlah bantuan sebanyak 150 unit bus dari Kementerian Perhubungan Republik Indonesia (Kemenhub RI) untuk angkutan perkotaan di Kota Surabaya sebenarnya sudah direncanakan sebelumnya.

Pasalnya dari jumlah sebanyak 150 unit bus itu maka membutuhkan 8-9 koridor yang dapat mengakses seluruh Kota Surabaya.

“Nanti juga bisa terkoneksi dengan kota-kota penyangga,” kata Risma usai penandatangani MoU dengan Kementerian Perhubungan (Kemenhub) Republik Indonesia tentang perencanaan, pembangunan dan pengoperasian angkutan perkotaan di Kota Surabaya, Kamis (22/10).

Namun sayangnya rencana besar untuk memanfaatkan kembali transportasi umum terutama bus di Kota Surabaya kandas. Ini lantaran adanya pandemi Covid-19.

“Oleh karena itu, saya menyampaikan terimakasih banyak karena kami diberi kesempatan untuk menangani transportasi ini dengan bantuan dari Kemenhub,” imbuhnya.

Kendati demikian, kata Risma pandemi Covid-19 bukan suatu alasan membubarkan rencana besarnya.

Ia mengaku malah analisanya selama pandemi Covid-19 ada keterkaitan erat dengan rencananya itu.

Sebab angka kematian di Kota Surabaya tinggi karena memang banyak pasien Covid-19 yang memiliki penyakit penyerta. 

Nah, penyakit penyerta itu disebabkan karena kurang gerak, terbukti ketika bekerja mulai dari rumah hingga kantor menggunakan motor atau kendaraan pribadi. Bahkan, kalau hari libur sering traveling.

“Makanya saya sampaikan kepada teman-teman Dinas Perhubungan, kita harus berani mengambil lajur untuk angkutan umum dan sepeda, karena kalau naik angkutan umum dia masih bisa berjalan, minimal berjalan meskipun hanya 100 meter, tapi dia sudah ada gerak, berbeda kalau naik kendaraan pribadi,” tegasnya.

Oleh karena itu, ia meminta kepada Dishub untuk terus menggalakkan sosialisasi pentingnya naik angkutan umum. 

Bahkan, ia juga meminta Dishub untuk menyiapkan parkir-parkir sepeda supaya warga Surabaya bisa tertarik untuk menggunakannya. 

“Ini semua penting untuk merubah perilaku itu, sehingga komorbidnya juga bisa berkurang,” pungkasnya. (Ar)



KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya menandatangani nota kesepahaman atau MoU dengan Kementerian Perhubungan (Kemenhub) Republik Indonesia tentang perencanaan, pembangunan dan pengoperasian angkutan perkotaan di Kota Surabaya.

Penandatanganan itu dilakukan langsung oleh Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini dengan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub RI, Budi Setiyadi, di lobby lantai 2 gedung Balai Kota Surabaya.

Dengan ditandatanganinya MoU ini, maka secara resmi Kemenhub akan memberikan bantuan  bus operasional sekitar 150 unit untuk angkutan perkotaan di Kota Surabaya. 

Program yang disebut Buy The Service (BTS) itu sebelumnya sudah dilakukan di beberapa kota di Indonesia, kemudian pada tahun 2021, akan dilaksanakan di Kota Surabaya.

“Jadi, kami punya program itu dan anggarannya, sehingga nanti habis ini kita akan lelangkan kepada operator swasta untuk menjalankan bus angkutan perkotaan itu,” kata Dirjen Perhubungan Darat Kemenhub RI, Budi Setiyadi seusai acara MoU, Kamis (22/10).

Menurutnya, dari perkiraan dan hasil survei yang dilakukan, di Kota Surabaya ini akan mendapatkan anggaran yang paling banyak, karena membutuhkan 8-9 koridor. Artinya, membutuhkan sekitar 150 unit bus. 

“Bahkan, nanti yang di Surabaya ini juga untuk mendukung Piala Dunia U-20, sehingga anggarannya cukup banyak,” katanya.

Budi juga menjelaskan bahwa konsep bus itu nantinya akan disesuaikan dengan keinginan masyarakat Surabaya, yaitu murah, cepat, nyaman, dingin dan mudah diakses oleh masyarakat. 

“Jadi, konsepnya nanti modern, sesuai dengan keinginan anak-anak milenial,” tegasnya.

Ia juga menjelaskan bahwa program BTS ini filosofinya untuk memindahkan kebiasaan, kebudayaan dan mindset masyarakat yang ketergantungan dengan kendaraan pribadi beralih ke angkutan umum. 

Bahkan, untuk menarik minat masyarakat supaya beralih ke kendaraan umum itu nantinya bisa digratiskan dulu, supaya terbentuk terlebih dahulu perilaku atau kebiasaannya menggunakan angkutan umum. 

“Baru setelah itu nanti mungkin akan berbayar. Bahkan, nanti kemampuan untuk membayar itu kita akan survie kemampuannya dan pasti akan ada subsidinya,” ujarnya.

Sedangkan untuk lelangnya, ia memastikan akan melalui e-katalog sekitar Bulan November-Desember. 

Oleh karena itu, ia berharap sekitar Bulan Maret sudah bisa dimulai di beberapa koridor. 

“Sementara untuk jam operasionalnya, belum kita tentukan, mungkin sampai jam 10 malam tergantung koridornya,” pungkasnya. (Ar)



KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terus melakukan berbagai upaya untuk mencegah dan mengendalikan Covid-19 di Kota Pahlawan.

Alhasil kasus Covid-19 di Surabaya terus melandai, bahkan per tanggal 21 Oktober 2020, ada sebanyak 63 Kelurahan yang sudah nol kasus.

Salah satunya dengan melakukan penguatan upaya promotif dan preventif melalui sosialisasi protokol kesehatan, Pola Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) di lingkungan RT/RW, Kelurahan, Kecamatan dengan melibatkan lintas sektoral secara intensif dan berkelanjutan.

"Kami juga terus menjamin masyarakat untuk disiplin menjalankan protokol kesehatan dengan tetap patuh malaksanakan 3C (menghindari close room, close distancing, crowded) dengan mengikutsertakan peran serta lintas sektor diantaranya yakni Karang Taruna, Babinsa, Bhabinkamtibmas,” kata Kepala Bagian Hubungan Masyarakat (Kabag Humas) Pemkot Surabaya Febriadhitya Prajatara, Kamis (22/10).

Ia menjelaskan, selain itu upaya meningkatkan pemeriksaan tes swab juga semakin masif dilakukan. 

Terutama bagi masyarakat yang memiliki angka resiko terkonfirmasi lebih tinggi. 

Ia juga menegaskan dalam pelaksanaan tes swab itu dipastikan telah berkoordinasi dengan puskesmas masing-masing wilayah untuk pemantauan lebih lanjut.

“Kemudian, mensyaratkan hasil pemeriksaan RT-PCR negatif bagi pelaku perjalanan. Terutama bagi warga yang baru pulang dari berpergian. Atau warga luar kota yang menginap di Surabaya," jelasnya.

Tidak hanya itu, untuk memaksimalkan upaya-upaya preventif itu, Pemkot Surabaya juga mengoptimalkan peran dan fungsi dari Kampung Tangguh Wani Jogo Suroboyo. 

Menurutnya, ini menjadi penting dilakukan dengan tujuan untuk mengendalikan penularan Covid-19 di masyarakat. 

“Tentu dengan melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap warga yang dikarantina atau isolasi mandiri,” urainya.

Bahkan, tidak berhenti sampai di situ, Pemkot Surabaya juga memberikan fasilitas penyediaan sarana isolasi berupa Hotel Asrama Haji (HAH) bagi pasien yang terkonfirmasi. Orang Tanpa Gejala (OTG) . 

“Sehingga dapat menurunkan risiko penularan di masyarakat,”paparnya.

Langkah berikutnya, monitoring harian juga rutin terus dilakukan khususnya bagi pergeseran status pelaku perjalanan, kontak erat maupun suspek atau probable di masing-masing kelurahan untuk terus mendeteksi dini (early warning sistem) berbasis wilayah di bawah koordinasi Wani Jogo Suroboyo dan puskesmas. 

“Terakhir, melibatkan peran aktif Karang Taruna, PKK, Remas dan organisasi kemasyarakatan untuk menerapkan Program Sehat Mandiri, Bebas dari Covid-19 berbasis keluarga,” pungkasnya. (Ar)



KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Komandan Kodiklatal Laksda TNI Nurhidayat meninjau pembangunan gedung yang diperuntukan bagi Mess Siswa Bintara Puslatdiksarmil yang berlokasi di Juanda Sidoarjo.

Kedatangan Dankodiklatal disambut langsung oleh Danpuslatdiksarmil Kolonel Laut (P) Johanes Djanarko Wibowo beserta staf.

Selain melaksanakan inspeksi pembangunan mess, dalam kesempatan tersebut Dankodiklatal juga memberikan pengarahan kepada siswa Diktukbakat Puslatdiksarmil yang dalam waktu dekat ini akan melaksanakan penutupan pendidikan. 

Dihadapan ratusan siswa Diktukbakat, Komandan Kodiklatal menekankan perlunya melaksanakan protokol kesehatan secara ketat agar tidak terjadi kluster baru penularan covid19 di lingkungan Puslatdiksarmil.

“Walaupun saat ini pandemi Virus Covid 19 di Jawa Timur mulai menurun, namun  demikian agar para siswa tetap melaksanakan protokol kesehatan secara ketat dengan cara disiplin menggunakan masker,  sering mencuci tangan, dan menjaga jarak antar antar siswa,” ujar Dankodiklatal.

Dankodiklatal juga mengingatkan kepada seluruh siswa Diktukbakat agar selalu menjaga kesehatan masing-masing dan lebih bersemangat dalam mengikuti pendidikan di Puslatdiksarmil sehingga ilmu yang didapatkan selama ini bisa diterapkan di satuan masing-masing.

Penekanan yang sama juga disampaikan Dankodiklatal saat inspeksi pembangunan proyek, kepada pengawas Proyek dan para pekerja agar memperhatikan protokol kesehatan dan seluruh personil senantiasa menjaga keselamatan kerja dengan menggunakan sarana dan prasarana yang ada seperti helm kerja dan Safty bell bagi yang bekerja di ketinggian.

Lebih lanjut disampaikan sehubungan telah dilaksanakannya pembangunan gedung tersebut kepada pengawas Proyek dan para pekerja agar menepati rencana kerja dan melaksanakan pengawasan pekerjaan secara ketat, sehingga dalam penanganan pembangunan proyek tidak mengalami keterlambatan dan tepat waktu.

Selain itu dengan pengawasan ketat kualitas bangunan akan tetap terjaga.

Pembangunan mess yang merupakan Fasilitas Pendidikan Kodiklatal ini merupakan implementasi dari Perintah Kasal Laksamana TNI Yudo Margono untuk meningkatkan sarana dan prasarana pendidikan dalam rangka membangun sumber daya manusia yang unggul dan profesional serta tangguh menghadapi segala ancaman. (Pen Kodiklatal/Ar)


Kamis, 22 Oktober 2020



KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Panitia Khusus (Pansus) Banjir DPRD DKI Jakarta belajar kepada Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini cara menangani banjir yang dilakukan di Surabaya. 

Kemudian, cara dan inovasi Wali Kota Risma itu akan dirangkum dan akan dijadikan rekomendasi sebagai masukan kepada Gubernur Anies Baswedan dan jajarannya di Pemprov DKI Jakarta. 

Pada kesempatan itu, salah satu anggota Pansus Banjir DPRD DKI Jakarta, Wa Ode Herlina mengeluhkan bagaimana ruwetnya menangani banjir di DKI Jakarta, sehingga dia meminta Wali Kota Risma untuk memberikan saran supaya DKI Jakarta bisa mengatasi banjir yang seakan tidak bisa ditangani oleh Anies Baswedan dan jajarannya. 

“Kami Pansus Banjir punya kesungguhan untuk menyelesaikan banjir di Jakarta, Ibu saran apa sih yang bisa dilakukan di Jakarta? Mungkin ada saran apa supaya ada kerja nyata dari kami dalam mengatasi banjir di DKI Jakarta?” tanya Wa Ode Herlina kepada Wali Kota Risma di forum pertemuan itu, Kamis (22/10).

Karena ada pertanyaan dan dimintai saran, akhirnya Wali Kota Risma pun menjawabnya dan memberikan beberapa saran yang harus dilakukan di DKI Jakarta. 

“Kalau saran ini, karena saya diminta lho ya, nanti saya salah lagi,” ujarnya. 

Ia pun akhirnya memberikan saran yang harus dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta untuk mengatasi banjir. 

Ia mengaku sempat mendengar bahwa bidang pedestrian itu berada di bawah Dinas Pertamanan, sedangkan bidang saluran berada di Dinas Pekerjaan Umum (PU). 

“Yang saya dengar itu, katanya Pedestrian itu di bawah Dinas Pertamanan, sementara salurannya ada di PU. Ini tidak bisa manajemen seperti itu, karena kalau dua, satunya pengen bangun apa gitu, koordinasinya harus kuat. Kalau tidak kuat, dia akan saling merugikan satu sama lainnya, makanya kemudian dibangun aja, sementara salurannya tidak diperbaiki,” katanya. 

Selain itu, kapasitas salurannya juga harus dihitung. Jadi, kapasitas saluran air itu dapat menampung berapa meter kubik, itu harus dihitung dengan matang, supaya air dapat ditampung. 

“Di samping itu, dulu Bu Erna (Kepala Dinas PU dan Pematusan) bilang bahwa itu banjir kiriman, terus saya tanya, emang itu kiriman dari Bupati Sidoarjo? Kiriman dari Bupati Mojokerto? Atau kita harus menyalahkan Tuhan? Memang letak kita ini diujung. Makanya harus bergerak, tidak beralasan aja. Sulit iya, makanya kita kerjakan. Ini sudah karunia Tuhan, ini sudah takdir sehingga harus kita kerjakan dan atasi,” tegasnya. 

Bahkan, Presiden UCLG ASPAC ini juga menjelaskan bahwa DKI Jakarta sudah harus berpikir bagaimana mengurangi debit air sebelum masuk kota. Sebab, itu harus dihitung dan harus dikerjakan supaya air itu tidak masuk semuanya ke dalam kota. 

Ia juga mengaku sempat melihat peta saluran DKI ketika dirinya diminta berbicara di salah satu forum, akhirnya saat itu dia tahu bahwa sebelum masuk kota, ada dua saluran terpisah, dan itu harus dimanfaatkan untuk memecah air supaya tidak semuanya masuk ke dalam kota. 

“Pasti bisalah mengatasi banjir di sana, karena anggarannya juga besar dibanding Surabaya,” pungkasnya. (Ar)


Narkoba

Koperasi & UMKM

Terus Kobarkan Semangat Perjuangan Arek-arek Suroboyo 10 Nopember 1945 untuk memberantas Korupsi, Terorisme dan Penyalahgunaan Narkoba

Translate

Hukum

Metropolis

Nasional

Pidato Bung Tomo


Hankam

Popular Posts

Blog Archive