Pemkot Surabaya Pastikan Hanya Terima 12 Laporan Baru yang Berasal dari Laman JAGA Bansos KPK

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya melalui Inspektorat memastikan hanya menerima 12 laporan baru yang berasal dari laman JAGA Bansos milik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Terhitung hingga Sabtu (7/11) lalu, ada 66 laporan yang diterima pemkot dari laman aplikasi JAGA Bansos milik KPK. 

Dari jumlah itu, sebanyak 55 laporan sudah pernah disampaikan kepada media Bulan September lalu, dan 54 laporan itu sudah selesai ditindaklanjuti, sedangkan satu laporan lagi tidak memenuhi syarat karena tidak ada feedback dari pelapor, sehingga tidak bisa ditindaklanjuti.

“Kemudian dari Bulan September hingga 7 November 2020, ada 12 laporan baru yang masuk, sehingga totalnya 66 laporan yang memenuhi persyaratan untuk dilakukan klarifikasi dan ditindaklanjuti, bukan 73 laporan,” kata Kepala Inspektorat Kota Surabaya Rachmad Basari, Selasa (10/11).

Menurutnya, 12 laporan baru yang masuk itu pun ada 9 laporan yang sudah selesai ditindaklanjuti, dan sisanya 3 laporan lagi masih diminta untuk melengkapi beberapa dokumen atau bukti pendukung. 

Sebab, beberapa dokumen itu harus dilengkapi karena sudah diatur dalam tata cara pengaduan melalui JAGA Bansos.

“Jadi, posisinya sekarang Pemkot Surabaya masih menunggu bukti-bukti 3 pelaporan itu. Namun, pemkot tetap meneliti informasi awal ini, karena bagi kami ini informasi awal untuk melakukan penelitian dan verifikasi ke lapangan,” katanya.

Ia juga menjelaskan bahwa laman atau aplikasi JAGA Bansos milik KPK ini bertujuan untuk menampung keluhan masyarakat tentang penyaluran bansos di lapangan. 

Laporan masyarakat yang masuk ke JAGA bansos, selanjutnya akan dikirimkan ke pemerintah kota/kabupaten atau pemerintah provinsi terkait untuk selanjutnya ditindaklanjuti ke lapangan.

Namun demikian, dari laporan yang masuk ke JAGA Bansos itu, KPK akan melihat mana yang layak untuk ditindaklanjuti dan mana yang tidak layak ditindaklanjuti. 

Sedangkan laporan yang layak untuk ditindaklanjuti, maka KPK akan mengirim ke masing-masing admin pemerintah, kabupaten dan provinsi se-Indonesia untuk ditindaklanjuti.

“Setelah itu, baru kita-kita yang ada di pemerintah daerah, menindaklanjuti laporan tersebut. Setelah diteliti di lapangan, kemudian kami harus mengirimkan laporan tindaklanjut itu ke web itu kembali. Nanti oleh KPK begitu dinyatakan oke, statusnya selesai,” ungkapnya.

Basari juga memastikan bahwa laporan yang diterima Pemkot Surabaya dari laman aplikasi JAGA bansos KPK itu bukan terkait penyimpangan atau hal-hal yang negative dan melanggar hukum, seperti pengurangan isi atau pengurangan nominal bantuan, itu tidak ada. 

Namun, laporan yang diterima itu rata-rata terkait belum menerimanya bansos hingga keterlambatan mengambil bantuan.

“Jadi kami pastikan bahwa rata-rata pengaduan yang diterima Pemkot Surabaya bukan penyimpangan atau penyalahgunaan yang berdampak pada kerugian negara, tapi laporan itu lebih kepada belum menerima bansos, mungkin itu warga yang baru terdampak. Kan memang belum tercatat, dan sepanjang tidak menerima double (bantuan), pasti akan diproses dan kalau memang layak pasti akan diberi,” jelasnya.

Pada prinsipnya, lanjut dia, sepanjang warga itu memenuhi syarat untuk menerima bantuan, pasti jajaran Pemkot Surabaya akan memproses bantuan tersebut. 

Apalagi bantuan itu berasal dari berbagai sumber, mulai dari APBN, APBD Provinsi dan bantuan dari pemkot sendiri.

“Makanya sampai saat ini Camat dan Lurah terus mencari warga mana saja yang terdampak. Kami juga perlu pastikan bahwa pemkot sangat fast respon jika ada keluhan-keluhan semacam ini. Buktinya, kita langsung menindaklanjuti 12 laporan baru, sehingga 9 laporan sudah selesai,” pungkasnya. (Ar)

Read More

DPRD: Momen Hari Pahlawan Menjadi Spirit Membangun Kota Surabaya

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya Reni Astuti menyampaikan bahwa  Hari Pahlawan 10 November 2020 merupakan momentum bagi Arek-arek Suroboyo.

"Karena momen perjuangan dan pertempuran mempertahankan kemerdekaan melawan kolonialisme setelah terjadinya kemerdekaan 17 Agustus 1945 terjadi di Surabaya. Perjuangan yang besar yang dilakukan oleh Arek-arek Suroboyo dan mendapat support yang luar biasa dari para ulama massa itu menjadi Surabaya sebagai Kota Pahlawan," terang Reni Astuti di Gedung DPRD Kota Surabaya, Senin (9/11/2020).

Reni menjelaskan, atas julukan Surabaya menjadi Kota Pahlawan atas kejadian tersebut. Serta banyak sekali para Pahlawan lahir dari Kota Surabaya. 

"Tentunya karakter kepahlawanan yang menjadi semangat untuk terus kita miliki dan kita perkuat tumbuh suburkan terhadap Arek-arek Suroboyo," katanya. 

Apa karekter kepahlawanan itu, lanjutnya, bahwa pahlawan itu mempunyai karakter berani, jujur, rela berkorban,  pantang menyerah,  peduli dan memiliki kecintaan kepada tanah air. 

"Inilah yang menjadi koreksi diri. Apakah karakter-karakter itu tertanam dalam diri kita. Terutama kepada pelajar,  generasi milenial dan siapa saja semua pemimpin birokrasi, politisi, profesional, pengusaha dan pekerja semuanya secara umum warga Surabaya memiliki karakter kepahlawanan untuk bersama-sama gotong royong kolaboratif membangun Kota Surabaya," ungkapnya. 

Menurutnya, Momen Hari Pahwalan ini menjadi semangat (spirit) Warga Surabaya karena "Kita Diuntungkan" mendapatkan anugrah warga Surabaya memiliki Kota Pahlawan. 

"Selain itu juga di massa pandemi ini tentu ada sosok nyata yang ada di depan kita. Seperti saudara kita para tenaga kesehatan yang gugur di massa pandemi ini. Mereka adalah sosok nyata Pahlawan yang saat ini tengah berjuang membatu para korban covid-19," tandasnya.

Ketua Komisi C DPRD Surabaya Baktiono menambahkan, bahwa Hari Pahlawan memang milik Kota Surabaya. Ia mengaku, karena pada 10 November massa itu Kota Surabaya menghadang sekutu sampai tewasnya Jendral Malabi. 

"Satu-satunya Jendral yang mati perang selama ini menjadi Kota Surabaya. Ternyata heroisme ini semangat Arek-arek Suroboyo tetap dijaga. Makanya menghadapi Pilkada ini peran pemuda ini sangat penting untuk bisa menjadi barisan terdepan  untuk coklit," singkat Baktiono. (Ar)

Read More

Komisi A DPRD Surabaya Desak Pemkot Revisi Perwali 33/2020

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Komisi A DPRD Surabaya menyesalkan sikap pemerintah kota yang cuek terhadap keluhan pekerja rekreasi hiburan umum (RHU) atau malam yang belum bisa bekerja lantaran tempat kerjanya masih tutup.

Padahal pemerintah pusat saat ini sedang menggerakkan pemulihan perekonomian dalam segala sektor termasuk pemulihan kesehatan artinya itu berjalan beriringan.

“Saya pikir sebaran covid-19 kan sudah mulai melandai sebagaimana yang disampaikan oleh pemerintah kota,” ujar Anggota Komisi A DPRD Surabaya Arif Fathoni, Selasa (10/11).

Nah, agar pemulihan ekonomi bisa berjalan, menurut Ketua Fraksi Golkar ini, tentunya harus ada kelonggaran terhadap Perwali 33/2020.

“Ya seyogyanya itu, harus segera dilakukan revisi, diberikan kelonggaran tetapi tetap ada pembatasan protokol kesehatan,” kata Thoni sapaan Arif Fathoni.

Ketua DPD Partai Golkar Kota Surabaya menambahkan, disaat sisa jabatannya tinggal menghitung hari, Wali Kota Risma harus bersikap bijak.

Dengan membuka kembali RHU tentunya menerapkan protokol kesehatan sama halnya mrngajak masyarakat menghadapi normal dalam keadaan new normal artinya kenormalan baru tidak seperti normal sebelum pandemi covid-19 ada.

“Itu menurut saya pilihan bijak yang harus dilakukan oleh Walikota (Risma) dalam waktu yang tidak terlalu lama,” tuturnya.

Tak hanya itu, Thoni berharap, agar Pemkot Surabaya juga memberikan sembako kepada para pekerja RHU mulai dari waiters, cleaning service, dan sekurity.

Sebab hampir sembilan bulan mereka menganggur lantaran tempat kerjanya ditutup.

“Mencari pekerjaan dibidang lain itu tidak gampang, apalagi pandemi covid-19 ini yang meluluhlantakkan sektor ekonomi kita. Perwali 33/2020 harus segera di revisi, tetapi tetap dengan batasan batasan yang tetap dilakukan agar RHU tersebut tidak menjadi klaster baru (covid-19),” pungkasnya.

Perlu diketahui, Perwali 33 tahun 2020 atas perubahan Perwali 28 tahun 2020 tentang Pedoman Tatanan Normal Baru Pada Kondisi Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Kota Surabaya.

Dalam Perwali 33 tahun 2020 diundangkan pada 13 juli 2020 lalu melarang tempat rekreasi hiburan umum (RHU) atau malam buka apalagi diperkuat dengan surat edaran dari Dinas Pariwisata.

Adanya edaran tersebut, atas surat permohonan dari Wakil Sekretaris Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kota Surabaya Irvan Widyanto yang juga Kepala Bakesbangpol dan Linmas Kota Surabaya tentang permohonan penutupan tempat RHU. (Ar)

Read More

Pekerja Hiburan Malam Keluhkan Pemkot Surabaya Belum Revisi Perwali 33/2020

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Sejumlah pekerja Rekreasi Hiburan Umum (RHU) atau malam di surabaya mengeluh mengaku bersedih sampai saat ini tidak bisa bekerja.

Pasalnya, sampai saat ini tempat kerja mereka tutup tidak buka lantaran adanya Perwali 33/2020 yang melarang tempat rekreasi hiburan umum (RHU) malam buka sampai saat ini.

“Ya secara pribadi sampai sekarang saya masih sedih mas, rasanya ingin menjerit” kata Nita salah satu pekerja hiburan malam, Senin (9/11/2020).

Kesedihan yang dirasakannya, menurut dia, karena sampai saat ini tempat kerjanya (RHU) tidak diperbolehkan buka karena adanya Perwali 33/2020 sejak bulan juli lalu.

“Sampai sekarang, saya belum bisa bekerja mas, karena (RHU) tutup, kalau begini (Tutup) terus keluarga saya mau makan apa,” ucap Nita berprofesi sebagai penyanyi ini.

Kepada Pemerintah Kota, dia berharap, agar perwali 33/2020 segera direvisi agar tempat hiburan umum (RHU) malam di perbolehkan buka kembali seperti semula dengan tetap menerapkan protokol kesehatan.

“Kita mau kok mematuhi protokol kesehatan seperti sebelumnya di Perwali 28/2020 ya kan,” kata Nita.

Hal senada, salah satu pekerja hiburan malam Anton juga mengaku mengeluh, sampai saat ini dirinya tidak bisa bekerja sejak empat bulan lalu karena tempat kerjanya masih tutup.

“Ya sejak adanya Perwali (33/2020) ini, tempat kerja saya masih tutup belum buka jadi saya belum bisa bekerja,” keluh Anton bekerja di sebuah rumah karaoke.

Untuk itu, dia berharap, agar Pemerintah Kota segera merevisi Perwali 33/2020 agar supaya tempat kerjanya maupun tempat hiburan malam lainnya diperbolehkan buka.

“Kalau bisa di revisi lah (Perwali 33/2020), agar supaya ada solusi terbaik buat kita semua,” kata Anton.

Perlu diketahui, Perwali 33 tahun 2020 atas perubahan Perwali 28 tahun 2020 tentang Pedoman Tatanan Normal Baru Pada Kondisi Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Kota Surabaya.

Dalam Perwali 33 tahun 2020 diundangkan pada 13 juli 2020 lalu melarang tempat rekreasi hiburan umum (RHU) atau malam buka apalagi diperkuat dengan surat edaran dari Dinas Pariwisata.

Adanya edaran tersebut, atas surat permohonan dari Wakil Sekretaris Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kota Surabaya Irvan Widyanto yang juga Kepala Bakesbangpol dan Linmas Kota Surabaya ini tentang permohonan penutupan tempat RHU. (Ar)

Read More

Peringati Hari Pahlawan, Kosti Keliling Surabaya

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Ratusan komunitas sepeda tua tergabung dalam Komunitas Sepeda Tua Indonesia (Kosti) menggelar longmarch keliling kota surabaya menuju ke makam Bung Tomo. Senin (09/11/2020) malam hari.

Longmarch dimulai dari jalan Yos Sudarso menuju ke makam pahlawan Bung Tomo dalam rangka memperingati Hari Pahlawan yang jatuh pada 10 November menggunakan sepeda tua berseragam perjuangan.

“Ini agenda rutin tahunan untuk mengenang jasa para pahlawan kita terutama Bung Tomo dan Wr Supratman,” kata Slamet Ketua Komunitas Sepeda Tua Kota Surabaya. Senin (09/11) malam.

Kedua pahlawan itu, menurut Slamet akrab dipanggil Rete ini, karena beliau beliau yang mendorong kita untuk merdeka dan dia mengaku selalu mengenang peristiwa pembubaran rumah radio Bung Tomo.

“Kami selalu mengenang salah satunya pembubaran rumah radio Bung Tomo dan kami atas nama Kosti tidak terima,” ungkap Rete, saat ditemui wartawan di jalan Yos Sudarso Surabaya.

Karena itu, pria berusia 60 tahun bersama komunitas sepeda tua ini mengadakan longmarch menuju ke makam pahlawan Bung Tomo dalam rangka ikut merayakan hari pahlawan 10 november.

“Makanya saya semarakan longmarch menuju makam pahlawan Bung Tomo pada malam sekarang ini,” terangnya.

Peringatan jelang Hari Pahlawan 10 november ini, kata Rete, dirinya tidak terlalu berharap muluk muluk, meskipun sudah merdeka, tetapi kenyataannya merdeka dan juga berharap surabaya provinsi jawa timur tetap kondusif

“Kami hanya ingin surabaya provinsi jawa timur tetap tenang, damai dan kondusif meskipun kondisi seperti saat ini,” pungkasnya. (Ar)

Read More

DPRD kota Surabaya Bentuk Pansus, Seriusi Kerjasama Sister City Surabaya dengan Gaziantep Turki

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Kerjasama sister city terus dikembangkan oleh pihak DPRD kota Surabaya. 

Kali ini pemerintah kota (Pemkot) Gaziantep Turki yang melakukan kerjasama sister city dengan pemerintah kota (Pemkot) Surabaya.

Letter Of Intent (LOI) Kerjasama sister city kota Surabaya dan kota Gaziantep Turki telah melakukan pembahasan persetujuan.

“Surat pengajuan Pansus Sister City pada 24 September dan baru diputuskan DPRD pada 5 Oktober. Masa kerjanya 45 hari sesuai Permendagri 25. Ketuanya saya (Ajeng). Wakilnya Norma Yunita dari fraksi PDIP dan Sekretaris Pansus, Mbak Jeje (Juliana Eva Wati) dari fraksi PAN PPP,” jelas Ketua Panitia Khusus (Pansus) Sister City DPRD kota Surabaya, Ajeng Wira Wati, Selasa (10/11).

Menurut alumnus S2 Unair ini, kerjasama sister city kota Gaziantep Turki ini, sudah harus ditindaklanjuti dengan penandatanganan kedua belah pihak kepala daerah maksimal 1 tahun.

“LOI (letter of intent) harus sudah MoU kerjasama maksimal 1 tahun. Penandatanganan LOIdilakukan 11 Desember 2019 lalu. Jadi ini ngejar waktu agar bisa di tandatangani oleh Wali Kota Tri Risma. Agak ekstra karena barengan dengan pembahasan APBD 2021,” ujarnya.

Politisi Gerindra yang menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi D DPRD kota Surabaya ini menambahkan, tugas Pansus sister city ini yaitu melakukan pembahasan rencana kerjasama dan ruang lingkup kerja antara Pemkot Surabaya dan Pemkot Gaziantep, Turki.

Didalam LOI, terdapat 3 bidang kerjasama yakni promosi budaya dan pariwisata, pengembangan ekonomi kreatif dan pengembangan kapasitas SDM.

“Salah satunya, ingin mendapatkan pengembangan sharing ilmu mengenai gastronomi yang menjadi andalan kota Gaziantep. sehingga Surabaya bisa memaksimalkan konsep kuliner yang mendunia sekaligus pengembangan UMKM. Tapi sekarang fokus utama kami dengan adanya sister city ini adalah memastikan dampak ke ekonomi warga Surabaya agar lebih berjalan meningkat ditengah dampak ekonomi Covid-19,” pungkasnya. (Ar)

Perlu diketahui, penandatanganan LOI Sister City antara kota Surabaya dengan kota Gaziantep setahun lalu, telah dilakukan oleh Wali Kota Tri Rismaharini sendiri dan Wali Kota Gaziantep, yang disaksikan oleh Presiden Turki, Erdogan.

Pihak DPRD kota Gaziantep, Turki telah memberikan persetujuan atas terjalinnya sister city antara Surabaya dan Gaziantep. 

Namun sayangnya pembahasan mundur dan menjadi mendesak, karena surat baru dikirimkan akibat adanya pandemi Covid-19. (Ar)

Read More

Urus Sertifikat Tanah Dipimpong BPN, Warga Sawahan Wadul Dewan

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Komisi A DPRD Kota Surabaya merespon aduan masyarakat Kelurahan Pakis, Sawahan terkait status kepemilikan tanah yang tidak bisa di sertifikatkan.

Dengar pendapat itu mengundang BPN Kota Surabaya, Kabag Hukum Pemkot Surabaya, Kecamatan, Kelurahan dan warga setempat.

“Tanah saya ini menurut versi BPN katanya milik PT Pertamina,” ujar Nanang Hendratno salah satu perwakilan warga kelurahan Pakis Surabaya, Senin (09/11).

Namun anehnya kata Nanang, pihak PT Pertamina tidak merasa mengklaim tanah miliknya, sehingga dikembalikan kembali lagi ke BPN dan BPN dinilai bulet sampai sepuluh tahun.

“Kita mau mengurus sertifikat selama 10 tahun belum bisa sampai sekarang BPN bulet,” keluhnya.

Mantan ketua RW 3 kelurahan Pakis Surabaya tahun 2003 ini menceritakan, sebenarnya PT Pertamina hanya menanyakan bahwa ada temukan tanah Eigendom 1778 oleh BPK yang didalamnya ada aset milik PT Pertamina dan hal ini dipertanyakan oleh warga yang sudah terlanjur mengurus sertifikat.

“Apakah itu benar itu tanpa ditelusuri, tiba-tiba berkas kami yang mau menjadi sertifikat di hentikan sejak tahun 2010 sampai sekarang,” terangnya.

Dia menambahkan, ada 85 warga yang berada diatas tanah diluas 400 meter persegi sebagian besar sudah bersertifikat, tetapi menurut versi BPN di tahun 2010 ada 110 hektar tanah milik warga.

“Sedangkan kalau menurut versi BPN yang sekarang saat ini 210 hektar milik pertamina," ujarnya.

Sementara Section head Comunition PT Pertamina Regional Jawa Timur Ahad Rahedi mengatakan sesuai dengan arahan dari pimpinan komisi A DPRD Surabaya, pihaknya akan segera menindaklanjuti seperti apa kasus ini sebenarnya.

“Termasuk interaktif dengan pihak BPN serta Lurah dan Camat terkait percepatan sengketa (Tanah) ini sesuai kebutuhan hasil hearing ini,’ ujar Ahad Rahedi ditemui usai haering.

Kasi Penanganan Sengketa Dan Pengedalian Kantor Pertanahan 1 Kota Surabaya 1 Agus Hariyanto mengatakan, intinya warga mengajukan sertifikat sebanyak 85 orang atau bidang sudah diproses.

“Bahkan dari 85 itu sudah diukur semuanya, sedangkan yang 22 sudah terbit surat keputusan pemberian haknya,” ujar Agus Hariyanto.

Tetapi, kata ia, ketika ada semacam klaim bahwa itu aset milik PT Pertamina, maka pihaknya menghentikan sementara prosesnya dan sambil menunggu kejelasan apakah itu aset atau tidak.

“Kita menghentikan sementara prosesnya sambl menunggu kejelasan apakah itu aset atau tidak,” kata Agus.

Saat ini, ia menjelaskan, masih mencari tahu kejelasannya, kalau memang itu aset PT Pertamina tentunya pihaknya kemballi menegaskan akan menghentikan sementara proses pengajuan warga.

“Kalau PT Pertamina tidak bisa menunjukan, seharusnya bisa memberikan kejelasan juga ke warga,” terangnya.

Hearing dipimpin oleh Ketua Komisi A Pertiwi Ayu Krishna mengatakan, pihaknya sangat prihatin jika sebuah institusi BUMN (Badan Usaha Milik Negara) mengklaim mempunyai tanah sekitar 220 hektar.

“Notabennya kalau disana ada 220 hektar, berarti ada tanah tanah pemkot yang diakui oleh PT Pertamina,” ujar Pertiwi Ayu Krishna Ketua Komisi A DPRD Kota Surabaya.

Padahal, menurut ia, ada 85 warga Pakis yang sedang proses mengajukan sertifikat ke BPN, tetapi ternyata tidak bisa karena sudah di klaim oleh pihak BUMN (PT Pertamina).

“Dalam hearing tadi, pihak Pertamina sendiri tidak bisa memperlihatkan dan menunjukan peta bidangnya,” terang Pertiwi Ayu Krishna akrab dipanggil Ayu.

Kata Pertamina, menurut ia, peta bidangnya ada di BPN yang juga hadir namun tinggal konstruksi penempatannya ada dimana, dan kalau memang 220 hektar termasuk kantor kecamatan sawahan, hotel shangrilla dan lainya berarti milik pertamina.

“Apakah mungkin tanah seluas itu miliknya sedangkan pertamina sedang tidak bisa menunjukan suratnya,” terang Ayu.

Jika memang bisa menunjukan surat, lanjut Penasehat Fraksi Golkart ini, kenapa tidak langsung dipatok tanah yang disana, berarti menurut ia, bisa dicurigai karena tidak mau membayar pajak otomatis merugikan negara.

“Disini fer-feran saja, kalau memang diakui ya bayarlah pajak (Tanah) tersebut,” tegas Ayu.

Sedangkan 22 dari 85 warga tadi, menurut ia, sudah mengajukan sertifikat tetapi tidak dikeluarkan dahulu karena alasan dari BPN sudah mendapatkan surat dari Pertamina.

“Kalau memang BPN dapat surat dari Pertamina, kenapa dia tidak segara langsung memancang patoknya,” katanya.

PT Pertamima, menurut ia, sangat hebat sekali sampai punya tanah di tengah kota Surabaya dan ini perlu dipertanyakan bagaimana posisi kebenarannya, padahal sebanyak 22 warga sudah rutin membayar HGB.

“Mereka (Warga) ini kasihan juga, karena warga sudah rutin membayar HGB dan ini sudah menjadi kewajiban mereka,” pungkasnya. (Ar)

Read More

Wali Kota Risma Terima Penghargaan Lifetime Achievement Award for Goverment Leadership dari Unair

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini menerima penghargaan Lifetime Achievement Award for Goverment Leadership dari Universistas Airlangga (Unair). 

Penghargaan tersebut, diserahkan oleh Rektor Unair Prof Mohammad Nasih dan didampingi Staf Ahli Bidang Infrastruktur Kementerian Riset dan Teknologi (Kemenristek), Ghufron Ali Mukti.

Pada kesempatan itu, Wali Kota Risma menerima penghargaan di momen Sidang Terbuka dalam rangka Dies Natalis Unair ke-66.

Acara tersebut berlangsung di lantai lima, Kantor Manajemen, Aula Garuda Mukti, Kampus C Universitas Airlangga, Jalan Mulyorejo, Senin (9/11/2020).

Suasana begitu hikmat, saat acara dibuka dengan prosesi pemanggilan satu per satu jajaran pimpinan Unair yang terdiri dari dekan, rektor dan senat.

Selanjutnya seluruh hadirin undangan baik secara tatap muka ataupun yang hadir melalui virtual, secara bersama-sama menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya.

Di momen itu, Wali Kota Risma yang tampak mengenakan busana batik, duduk di barisan paling depan sembari menyaksikan jalannya Sidang Terbuka dengan penuh seksama.

Seusai mengikuti serangkaian Sidang Terbuka, Presiden UCLG ASPAC ini diminta maju untuk menerima penghargaan. Meskipun tertutup masker, namun senyum serta wajah sumringah Wali Kota Risma tetap pekat terlihat.

Di momen itu, ia juga mengucapkan terima kasih kepada Rektor Unair atas penghargaan yang diberikan kepadanya.

Sementara itu, Rektor Universitas Airlangga (Unair) Prof Mohammad Nasih mengungkapkan, Wali Kota Surabaya memang layak mendapatkan penghargaan Lifetime Achievement Award for Government Leadership. 

Sebab, ia menyebut, kiprahnya untuk Kota Surabaya bukan lagi satu atau dua tahun saja, melainkan belasan tahun. 

“Bahkan mulai dari beliau belum menjabat sebagai wali kota. Pada waktu itu masih sebagai Kepala Bappeko bahkan juga saat menjabat sebagai Kepala Bagian Pembangunan Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya, Unair sudah bekerjasama dengan sangat baik,” kata Mohammad Nasih, Senin (9/11/2020).

Ia menjelaskan, selama ini kerjasama yang terjalin dua instansi tersebut, dinilai saling menguntungkan kedua belah pihak dan bersinergi positif.

Salah satunya, Nasir – sapaan akrab Mohammad Nasih ini memastikan, sering kali pemkot melibatkan para pakar Unair dalam rangka pengambilan kebijakan yang dilakukan oleh Wali Kota Risma bersama jajarannya.

Seperti misalnya bagian hukum, kesehatan atau bidang lain yang berkaitan dengan kepakaran.

“Dan tentu sangat membantu bagi Unair, juga bagi pemkot. Pemkot juga terbantu dengan adanya tenaga yang dimanfaatkan. Itu sudah kami lakukan sejak sangat lama,” paparnya.

Tidak hanya itu, dia juga menjelaskan, perayaan Dies Natalis Unair ke-66 adalah momen terakhir Wali Kota Risma menghadiri perayaan Unair sebagai seorang wali kota.

Makanya, ia tak ingin melewatkan kesempatan terbaik untuk memberikan penghargaan kepada peraih gelar Doktor Honoris Causa dari Tongmyong University, Busan, Korea Selatan (Korsel) ini.

“Sehingga ini adalah kesempatan terbaik bagi kita untuk bisa memberikan sesuatu bagi Bu Risma. Sekali lagi kerjasama institusi ini sungguh sangat bermanfaat dan saling menguntungkan kedua belah pihak,” urai dia.

Ia berharap ke depan, siapapun wali kotanya, kerjasama yang baik ini tetap akan terus dilaksanakan antara Pemkot Surabaya dan kampus Unair.

“Siapa pun nanti wali kotanya tentu kita berharap pola-pola seperti ini akan bisa terjalin sebaik-baiknya,” pungkasnya. (Ar)

Read More

Danlantamal IX Hadiri Brefinng Latihan Pam VVIP Virtual Dengan Pangkoarmada III

KABARPROGRESIF.COM: (Ambon) TNI Angkatan Laut. Komandan Pangkalan Utama TNI AL (Danlantamal) IX Laksamana Pertama TNI Eko Jokowiyono selaku Dansubsatgas Pangkalan hadiri pelaksanaan Briefing umum Latihan PAM VVIP Th. 2020 oleh Pangkoarmada III yang dilaksanakan secara Virtual, Senin (09/11/2020).

Dalam arahannya Pangarmada III diantaranya mengatakan tujuan Latihan PAM VVIP ini untuk meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan prajurit Koarmada III serta Lantamal IX agar memiliki kemampuan dan ketrampilan yang handal dalam melaksanakan tugas pengamanan VVIP. 

Diharapkan juga dapat memahami tugas pokok dan tanggung jawab mekanisme PAM VVIP.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut   Danguspurla Koarmada III selaku Wadanlat, Wadan Lantamal IX, Para Asisten Danlantamal IX, Para Asisten Danguspurla Koarmada III, Dansatrol Lantamal IX, Danyonmarhanlan IX, Para Kasatker Jajaran Lantamal IX, Para DanKal Satrol Lantamal IX, Capt. Pilot beserta crew Helly HU-4207 dan Para peserta Latihan PAM VVIP Koarmada III. bertempat di Gedung Manggala Loka Lantamal IX Halong Kec. Baguala Ambon. (Dispen Lantamal IX/Ar).

Read More

Wali Kota Risma Gelar Doa Bersama Berharap Surabaya Dijauhkan dari Bencana

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya kembali menggelar doa bersama umat beragama yang berlangsung di lima titik lokasi secara serentak, Senin (9/11/2020). Lima lokasi itu sesuai dengan agamanya masing-masing.

Khusus karyawan atau pegawai yang beragama Islam, doa bersama digelar di Taman Surya yang juga diikuti oleh Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini. 

Sedangkan yang beragama Kristen Protestan dan Khatolik berdoa di Graha Sawunggaling Lantai 6. Pemeluk agama Hindu berdoa di Pura Segara Jalan Memet Sastrawirya Komplek TNI AL Kenjeran. 

Sementara pemeluk agama Budha berdoa di Vihara Budhayana Dharma Wira Center Jalan Panjang Jiwo.

Bagi pemeluk agama Konghuchu, mereka menggelar doa bersama di Klenteng Boen Bio Jalan Kapasan Surabaya. Doa bersama kali ini dengan harapan Kota Surabaya aman dan dijauhkan dari segala bencana.

Pada kesempatan itu, Wali Kota Risma mengatakan sengaja mengadakan doa bersama karena ada ramalan akan terjadi bencana. 

Memang, jika dilihat dari kondisinya, sebetulnya tidak langsung terkena Kota Surabaya, tapi Wali Kota Risma meminta tidak boleh lengah. 

“Oleh karena itu, saya perintahkan kepada BPB Linmas untuk menyiapkan segala sesuatunya kalau naudzubillah kita tidak ingin itu terjadi,” kata Wali Kota Risma.

Selain itu, ia juga memastikan sudah meminta BPB Linmas dan Satpol PP Surabaya melatih warga apabila suatu waktu terjadi bencana, apa saja yang harus mereka lakukan terlebih dahulu. 

Tentunya, yang pertama harus dilakukan adalah lari ke tempat yang paling tinggi, terutama yang ada di tepi pantai harus lari ke tempat yang paling tinggi.

“Itulah yang membuat saya meminta untuk menggelar doa bersama ini. Kita memohon kepada Tuhan Yang Maha Kuasa supaya kita tidak diberikan musibah sesuai dengan ramalan atau tidak diturunkan musibah sesuai dengan ramalan itu,” ujarnya.

Di samping itu, Wali Kota Risma mengaku salah satu alasan menggelar doa bersama karena Kota Surabaya akan menghadapi Pilkada serentak, sehingga dia berdoa mudah-mudahan tidak terjadi sesuatu apapun di kota tercinta, Kota Surabaya.

“Selain itu juga, gejolak-gejolak di masyarakat yang kita tahu bahwa hampir setiap minggunya ada demo besar-besaran di Kota Surabaya, bahkan sempat terjadi kerusakan di kota ini. Oleh karena itu, mari kita berdoa bersama-sama sesuai dengan agamanya masing-masing,” imbuhnya.

Presiden UCLG ASPAC ini juga meminta tolong kepada para tokoh agama untuk mendoakan Surabaya, mudah-mudahan tidak terjadi sesuatu apapun di Kota Pahlawan ini.

“Mari kita berdoa bersama-sama. Saya percaya kalau kita bisa berdoa bersama, sebanyak-banyaknya, Tuhan akan mendengarkan apa yang kita semua inginkan. Mudah-mudahan,” imbuhnya.

Sementara itu, Kepala Bagian Humas Pemkot Surabaya Febriadhitya Prajatara memastikan bahwa doa bersama itu digelar dengan tetap menerapkan protokol kesehatan, seperti mewajibkan setiap peserta doa bersama harus pakai masker dan bahkan tempat duduknya di atur, sehingga tetap jaga jarak.

“Peserta pun dibatasi tidak seperti sebelumnya, karena doa bersama ini juga digelar via zoom, sehingga teman-teman banyak juga yang ikut doa bersama via zoom,” pungkasnya. (Ar)

Read More

Lantamal IX Gelar Komsos Potensi Maritim

KABARPROGRESIF.COM: (Ambon) Komandan Lantamal (Danlantamal) IX Laksamana Pertama TNI Eko Jokowiyono diwakili Kadispotmar Letkol laut (PM) Darmo Kurniarso menyelenggarakan Komunikasi Sosial (Komsos) Potensi Maritim (Komsos Potmar) kepada Warga Negeri Hutumuri tentang larangan menangkap ikan dengan bahan peledak, racun dan kejut/ strom listrik di kantor Negeri Hutumuri, Senin (09/11/2020).

Kegiatan ini diselenggarakan sebagai wujud kepedulian serta tanggung jawab Lantamal IX dalam memajukan Kampung pesisir.

Warga nelayan negeri Hutumuri laksanakan Rapid tes gratis dan penyuluhan dari Kadiskum Lantamal IX Letkol Laut (KH) Halasan Sianturi dengan materi Membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan biota laut merupakan tindakan melanggar hukum.

Dalam sesi tanya jawab warga sangat antusias dengan mengajukan pertanyaan terkait kendala dan berbagai permasalahan dilapangan.

Di ujung acara Sekdes Negeri Hutumuri menyampaikan sangat berterimakasih atas penyuluhan dari Lantamal IX sehingga menjadikan masyarakat paham dan berpikir terbuka akan pentingnya menjaga ekosistim biota laut bagi generasi selanjutnya.

" Pentingnya menjaga ekosistim biota laut bagi anak cucu kita kelak. Lebih baik mencegah daripada memperbaiki kata inilah yang paling tepat untuk mewakili sisuasi saat ini," ungkap Kadiskum Lantamal IX.

Membangun masyarakat sadar hukum, menjaga biota laut dan Menguatkan hubungan nelayan dengan Dinas Potensi Maritim Lantamal IX adalah tujuan utama kegiatan tersebut. 

Dengan luas wilayah 15 km persegi, jumlah 4.500 kepala dan 30 kelompok nelayan. Negri Hutumuri diharapkan menjadi kampung percontohan dalam menjaga eko sistem biota laut untuk generasi mendatang.

Hadir dalam acara tersebut bapak Stevi Sola selaku Sekdes (Mewakili Bapak Raja negri Hutumuri), Babinkamtibmas Bripka Brivo, 32 warga Hutumuri dan Tim Komsos Potmar Lantamal IX Ambon. (Dispen Lantamal IX/Ar)

Read More

Sambut Hari Pahlawan, Pemkot Surabaya Bebaskan Denda PBB Selama November 2020

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Dalam rangka menyambut Hari Pahlawan di Bulan November 2020, Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya melalui Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah (BPKPD) membebaskan atau menghapuskan denda Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

Pembebasan denda tersebut, sudah tertuang dalam Peraturan Wali Kota (Perwali) Nomor 55 Tahun 2020 tentang Penghapusan Sanksi Administratif Denda Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan kepada masyarakat Kota Surabaya tahun 2020 dalam rangka Hari Pahlawan.

Pembebasan denda itu berlaku selama sebulan, yaitu mulai 1-30 November 2020.

Berdasarkan data yang dimilikinya, tunggakan denda itu sejak 1994-2020.

"Jadi, ada dendanya itu yang belum dibayar sejak tahun 1994, makanya ini kesempatan untuk membayarnya, karena dendanya sudah dihapuskan atau dibebaskan," kata Plt Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah (BPKPD), Rachmad Basari, Senin (9/11).

Sebenarnya, lanjut dia, pembebasan denda itu sudah berkali-kali dilakukan oleh Pemkot Surabaya.

Salah satunya ketika peringatan Hari Jadi Kota Surabaya (HJKS) dan termasuk pula pada saat peringatan Hari Pahlawan.

"Apalagi ini dalam kondisi pandemi Covid-19, sehingga program ini kami lanjutnya," terangnya.

Menurut Basari, program ini penting untuk dilanjutkan karena pada saat Pandemi ini, semua sektor ikut terdampak.

Dari situlah, Pemkot Surabaya memberikan stimulan dalam upaya membantu masyarakat berupa pembebasan denda PBB. 

"Kondisi ini terjadi hampir semua negara. Tentunya tidak ada yang bisa menduga terjadinya wabah global ini. Jadi, kami terus lakukan program ini untuk membantu warga," paparnya.

Tidak hanya itu, untuk memberlakukan pembebasan denda PBB maka ada beberapa aturan yang harus diperhatikan.

Salah satu aturan tersebut yakni memberlakukan pembebasan pada momen-momen tertentu, termasuk peringatan atau perayaan hari tertentu.

"Karena secara aturan diperbolehkan pada momen tertentu, akhirnya itu salah satu acuannya. Apalagi uang yang dari masyarakat itu kita kembalikan lagi kepada masyarakat dalam bentuk program-program atau pembangunan-pembangunan," urainya.

Oleh karena itu, ia berharap program pembebasan atau penghapusan denda PBB ini dapat dimanfaatkan dengan baik oleh warga Kota Surabaya. 

Sebab, jika periode program ini berakhir pada 30 November, maka tepat tanggal 1 Desember 2020, denda itu tetap harus dibayarkan sesuai aturan semula.

"Ayo warga Surabaya manfaatkan sebaik mungkin pembebasan denda PBB ini. Masih ada beberapa minggu ke depan hingga akhir bulan ini, jadi ayo segera urus PBB-nya," pungkasnya. (Ar)

Read More