Rabu, 18 November 2020



KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Keinginan banding Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya dalam perebutan lapangan Karanggayam Surabaya ditolak oleh Pengadilan Tinggi. 

Keputusan tersebut tertuang dalam putusan nomor 416/PDT/2020/PT SBY, soal penolakan banding dari Pemkot Surabaya, yang memperebutkan Lapangan Karanggayam Surabaya. 

Bisa dipastikan, tim kebanggaan suporter Bonek Mania ini, diatas angin dalam masalah tersebut. 

Bahkan keputusan tersebut, sudah diunggah oleh website www.mahkamahagung.go.id. Kasus ini sudah diputus pada 7 Oktober 2020 lalu oleh Majelis Hakim yang dipimpin A Fadlol Tamam. 

Dengan dua anggota yakni Permadi Widhiyanto, S.H, M.Hum dan Mutarto, S.H, M.Hum.

Dalam keputusannya, majelis hakim menguatkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya nomor 947.Pdt.G/2019/PN Sby, tanggal 10 Maret 2020. 

Pengadilan Tinggi juga mewajibkan Pemkot Surabaya dan Kantor Pertanahan Surabaya II membayar biaya perkara sebesar Rp 150 ribu.  

Tak puas dengan putusan Pengadilan Negeri Surabaya, Pemkot Surabaya dan Kantor Pertanahan Surabaya mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi. 

Keputusan itu diambil sebagai perlawanan hukum lanjutan atas keputusan PN Surabaya, yang memenangkan gugatan Persebaya Surabaya. 

Pada putusan PN Surabaya, gugatan Persebaya memang dikabulkan sebagian oleh majelis hakim. Keputusan yang dikabulkan yakni menyatakan bahwa sertifikat hak pakai nomor: 5/kelurahan Tambaksari, seluas 49.400 M2 yang tertulis atas nama Pemkot Surabaya yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kotamadya Surabaya, tanggal 28 Maret 1995, dinyatakan tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum. 

Area sertifikat yang dibatalkan pengadilan ini meliputi lapangan Persebaya Karanggayam, Gedung/Wisma Persebaya lama dan baru. 

Selanjutnya, PN Surabaya memutuskan bahwa Persebaya Surabaya sebagai pihak yang berhak dan mempunyai prioritas untuk mendapatkan hak atas tanah dan memperoleh tanda bukti hak (sertifikat) atas sebidang tanah di lahan sengketa tersebut. 

Keputusan yang tidak dikabulkan, menyangkut tuntutan ganti rugi yang diajukan Persebaya sebesar Rp 700 juta untuk kerusakan bangunan tribun dan tembok. Serta, kerugiaan immaterial sebesar Rp 1 miliar.

Kuasa hukum Persebaya, Yusron Marzuki membenarkan telah membaca informasi ini di website Mahkamah Agung. 

"Ya, saya juga sudah baca. Permohonan banding mereka (Pemkot) ditolak. Pengadilan Tinggi menguatkan keputusan pengadilan pertama. Alhamdulilah. Saya sekarang menunggu surat resminya," ujar Yusron, melalui pernyataan resminya. (Ar)




KABARPROGRESIF.COM: (Malang) Pihak TNI-AD sebelumnya telah berkomitmen untuk mewujudkan Satuan TNI-AD yang berintegritas.

Berbagai survei telah dilakukan dalam upaya mewujudkan integritas tersebut. Seperti yang dilakukan oleh pihak Staf Perencanaan dan Anggaran TNI-AD atau Srenad di Makorem 083/Baladhika Jaya, Rabu (18/11).

Kepala Seksi Perencanaan Korem, Letkol Inf Kuwat Mulyono menegaskan jika survei yang dilakukan oleh pihak Srenad saat ini, dilakukan secara merata di seluruh organisasi TNI-AD.

“Diharapkan semua personel Korem dan jajaran bisa berperan aktif memberikan informasi terkait kinerja di Satuan masing-masing,” ujarnya.

Senada, Ketua Tim Kunjungan Srenad, Letkol Kav Aprilian Setya menambahkan, survei yang ia lakukan saat ini, merupakan salah satu langkah untuk mengetahui tingkat pelaksanaan zona integritas di Satuan kerja Korem.

“Survei integritas organisasi TNI-AD tahun ini, dalam rangka evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi,” tambahnya. (Pendam V/Btw/Ar)




KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) DPP Projo menyatakan dukungannya untuk Calon Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi dan Calon Wakil Wali Kota Armudji pada Pilkada Surabaya, 9 Desember mendatang. 

Dukungan itu dicetuskan dalam surat rekomendasi dukungan resmi yang diterbitkan ormas yang dikenal dekat dengan Presiden Jokowi tersebut.

”PROJO mengakui bahwa Eri Cahyadi dan Armudji adalah cerminan kebijakan Jokowi di daerah. Kami sedang menelaah para kandidat kepala daerah di Indonesia, kami petakan mana yang mencerminkan miniatur kepemimpinan Jokowi, mulai dari program hingga kebersahajaannya. Untuk Surabaya, pilihan itu jatuh kepada Eri Cahyadi dan Armudji,” ujar Desk Pilkada Projo Fredy Eko Prasetyo, Rabu (18/11/2020).

Fredy menjelaskan, Projo hanya mendukung calon-calon kepala daerah yang sejalan dengan gagasan dan program Presiden Joko Widodo. 

Pemimpin daerah bagian tidak terpisahkan dengan kepemimpinan nasional Jokowi-Maruf Amin. 

Fredy juga menegaskan, Projo tidak akan mungkin mencalonkan kandidat yang jauh dari rakyat serta mengusung program yang tidak selaras dengan kebijakan Presiden Jokowi.

”Kami menginginkan pemimpin daerah yang sepenuh hati, pemikiran, dan tindakannya untuk rakyat. Dan di Surabaya, kriteria itu ada pada Eri Cahyadi dan Armudji,” ujar Fredy.

Dengan dukungan tersebut, maka seluruh struktur dan keluarga besar Projo bakal mengerahkann kemampuan terbaiknya untuk mendukung Eri-Armudji.

”Kita bergotong royong menghadirkan miniatur kepemimpinan Presiden Jokowi di Surabaya. Jangan sampai rakyat Surabaya dipimpin wali kota yang arogan, sewenang-wenang, yang hanya mengandalkan kekuatan uang, yang itu semuanya berkebalikan dengan hati, pikiran, dan tindakan Presiden Jokowi,” tegas aktivis muda tersebut.

Fredy menambahkan, program-program yang diusung Eri-Armudji juga selaras dengan program Presiden Jokowi, terutama dalam konteks menghadapi pandemi Covid-19. 

Eri dan Armudji fokus pada penanganan dampak pandemi Covid-19, baik dari sisi kesehatan, ekonomi, maupun aspek sosial.

”Kami melihat komitmen dan program yang kuat dari Eri Cahyadi untuk menggerakkan ekonomi arus bawah, yaitu usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), agar bisa segera pulih dan bangkit di masa pandemi ini,” pungkas Fredy.

Sebelumnya, Selain Projo, sejumlah relawan pendukung Presiden Jokowi telah mendeklarasikan dukungan kepada Eri-Armudji. Di antaranya Jaringan Kemandirian Nasional (Jaman) dan Bara JP. (Ar)




KABARPROGRESIF.COM: (Mojokerto) Beberapa elemen masyarakat sengaja dikumpulkan di Pendopo Griya Paramitra, Korem 082/CPYJ, Rabu, (18/11).

Keberadaan elemen masyarakat itu, diharapkan bisa ikut berpartisipasi menangkal adanya aksi radikalisme dan separatisme di wilayah teritorial Korem 082/CPYJ, terlebih Mojokerto.

Pasi Bin Wanwil Korem, Mayor Inf Suko Edi mengatakan jika upaya itu, diyakini mampu mewujudkan ketahanan wilayah, terlebih dalam upaya menjaga keutuhan NKRI sesuai yang diamantkan dalam Pancasila dan UUD 1945.

“Saya berharap, masyarakat tidak mudah tertipu dan terhasut oleh segala jenis tipu muslihat dan propaganda dari kelompok-kelompok tersebut,” ujarnya.

Menjaga Persatuan dan Kesatuan, kata dia, sudah menjadi kewajiban bagi warga negara Indonesia. Keberadaan paham radikalisme dan separatisme, menurutnya mampu merusak Ke-Bhinekaan tersebut.

“Sehingga semua masyarakat akan paham, betapa pentingnya ikut serta menjaga Persatuan dan Kesatuan,” tandasnya. (Pendam V/Btw/Ar)




KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Tepat tanggal 18 Juni 2014, menjadi peristiwa bersejarah bagi Kota Surabaya. Karena di kalender itu, melalui deklarasi alih fungsi profesi dan alih profesi wisma yang berlangsung di Gedung Islamic Center Surabaya, eks lokalisasi Dolly dan Jarak resmi ditutup.

Meski saat itu penutupan berlangsung alot dan terjadi penolakan, namun langkah Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini rupanya tak berhenti sampai di situ. 

Alhasil, penutupan eks lokalisasi ini pun mendapat dukungan 58 ormas islam di Jawa Timur yang tergabung dalam gerakan Umat Islam Bersatu beserta warga sekitar.

Berdasarkan data Pemkot Surabaya pada tahun 2014, jumlah PSK (Pekerja Seks Komersial) di Dolly-Jarak saat itu sebanyak 1449 orang, dengan mucikari sekitar 311 orang. 

Jumlah ini meningkat dari data akhir pemkot tahun 2013 sebanyak 1181 orang. Namun faktanya, sekitar 90 persen PSK yang bekerja di lokalisasi itu berasal dari luar Kota Surabaya dan luar Jawa Timur.

Sekian puluh tahun berdiri, sejarah mencatat, hanya Tri Rismaharini, wali kota yang berani tegas mengambil sikap menutup eks lokalisasi terbesar se-Asia Tenggara saat itu. 

Selain masalah sosial, alasan lain Risma menutup eks lokalisasi Dolly-Jarak karena ingin menyelamatkan masa depan anak-anak.

Bahkan, saat berlangsungnya penutupan, Risma berada di garis depan karena tidak ingin terjadi konflik antar warga. 

“Saya tidak ingin ada konflik, makanya saya berada di depan, karena saya ingin menyelesaikannya secara damai bukan ada konflik begitu. Saya ngomongnya itu perlindungan anak, tidak ngomong akidah, tapi saya harus memikirkan masa depan anak-anak di situ,” kata Risma, Rabu (18/11).

Seiring berjalannya waktu, eks lokalisasi Dolly-Jarak menjelma menjadi kawasan ekonomi dan kampung religi. 

Geliat Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) beserta kegiatan keagamaan terus bermunculan di sana.

Cahyo Andrianto, Ketua Karang Taruna Kelurahan Putat Jaya Surabaya mengaku sangat susah mencari pekerjaan kala itu. 

Bahkan sebelum lokalisasi ini ditutup, ia dan kawan-kawannya seringkali mengalami penolakan saat melamar pekerjaan. 

Sebab, stigma buruk lokalisasi telah melekat erat kepada warga yang tinggal di sana.

“Sebelum ditutupnya lokalisasi, kami para pemuda yang ada di Jarak-Dolly itu sangat susah untuk mencari pekerjaan. Melamar pekerjaan dimanapun susah, ditolak,” kata Cahyo saat ditemui di kawasan Putat Jaya, Selasa (17/11) malam.

Namun, pasca eks lokalisasi Dolly-Jarak resmi ditutup, para pemuda di sana lebih mudah mendapat pekerjaan. 

Bahkan, ratusan warga sekitar eks lokalisasi ini diberdayakan menjadi karyawan di lingkungan Pemkot Surabaya. 

Dan, lambat laun stigma buruk terhadap warga yang tinggal di sekitar eks lokalisasi seakan sirna ditelan zaman.

“Ada sekitar ratusan mulai sampai sekarang yang sudah bekerja di Pemkot Surabaya. Alhamdulillah, itu yang dari sisi perekonomian para pemuda. Dulu sangat sulit sekali (cari kerja),” ungkap Cahyo.

Tak hanya masalah pekerjaan, warga RW 12 Kelurahan Putat Jaya Surabaya ini juga mengaku, saat itu sangat sulit ketika akan mengadakan kegiatan, baik yang bersifat sosial maupun keagamaan. 

Karena, jika ingin mengadakan kegiatan, maka ia harus menutup atau meliburkan sementara lokalisasi Dolly dan Jarak. 

Otomatis, ia juga harus menanggung semua biaya ganti rugi kepada masyarakat yang menggantungkan mata pencarian hidupnya pada lokalisasi itu.

“Ketika para pemuda yang akan mengadakan kegiatan di Jarak-Dolly itu juga sangat sulit. Kenapa? Karena ketika akan mengadakan kegiatan, maka Dolly dan Jarak harus ditutup. Setelah ditutupnya lokalisasi Dolly oleh Bu Risma, para pemuda sangat kreatif dan bebas mengadakan kegiatan di sini. Contohnya, pengajian, shalawatan, doa bersama dan lain-lainnya,” sebut dia.

Ungkapan yang sama juga diutarakan Kurnia Cahyanto. Anggota Karang Taruna Kelurahan Putat Jaya Surabaya ini mengaku tidak berani ketika dulu ingin mengadakan kegiatan di eks lokalisasi Dolly-Jarak.

“Pada waktu itu sebelum penutupan, tokoh-tokoh pemuda kita tidak berani, karena didominasi bahwa (pekerja, red) di Dolly ini bukan warga asli sini. Sebab, warga asli eks lokalisasi Dolly tidak menggantungkan pekerjaannya pada lokalisasi,” kata Kurnia.

Pasca ditutupnya eks lokalisasi Dolly-Jarak pada 2014 silam, kawasan ini menjelma menjadi sentra UKM serta kampung religi. 

Berbagai kegiatan keagamaan dan sosial pun terus bermunculan. Karena itu, Kurnia berharap, perjuangan Risma dalam membangun dan memberdayakan ekonomi warga di eks lokalisasi Dolly-Jarak ini dapat diteruskan.

“Ketika dolly ditutup, kita tambah senang. Saya harapkan kita meneruskan perjuangannya Bu Risma. Terima kasih kepada Bu Risma semoga pembangunan di eks lokalisasi Dolly ini diteruskan jangan sampai berhenti,” harap dia.

Joko Adi Santoso, remaja masjid di kawasan eks lokalisasi Dolly-Jarak merasa bersyukur dan senang dengan ditutupnya lokalisasi. Pasca ditutup, Joko mengaku tak lagi mengalami kesulitan ketika akan mengadakan kegiatan-kegiatan keagamaan.

“Alhamdulillah semenjak (lokalisasi, red) ditutup oleh Bu Risma, kita mengadakan pengajian-pengajian tidak ada yang dipersulit. Kita mengadakan acara Dolly bersholawat I dan II, alhamdulillah lancar semua,” pungkasnya. (Ar)




KABARPROGRESIF.COM: (Ambon) Komandan Lantamal (Danlantamal) IX Laksamana Pertama TNI Eko Jokowiyono. di wakili Asintel Danlantamal IX Kolonel Laut (KH) Fahyuddin menyampaikan pentingnya Safety riding dan UU NO 22 tahun 2009 sebagai pedoman kepada Prajurit serta PNS Lantamal IX di gedung J.Leimena Lantamal IX Kec. Baguala Kota Ambon Maluku pada Rabu, (18/11/2020).

Kesadaran akan pentingnya Safety riding dalam berlalulintas merupakan tindakan sayang terhadap keluarga.

Banyaknya Angka kecelakaan sampai merenggut nyawa pengendara maupun penumpang mayoritas disebabkan oleh kurangnya Etika pengendara dalam berlalulintas serta psikologi pengendara yang masih labil dan biasa terjadi pada anak dibawah umur. "Ujar Kompol Moses Alfon Kasubdit Kamsel Ditlantas Polda Maluku selaku Pembicara".

Orang tua sebaiknya bijak dalam memberikan izin kepada anaknya menggunakan kendaraan. Mungkin mereka niatnya mempermudah anak benuju sekolah, padahal ini berdampak besar pada keselamatan sang anak. Selain itu, kebanyakan jalan di Ambon penuh dengan tanjakan, turunan dan tikungan tajam serta curah hujan yang cukup tinggi menyebabkan jalan menjadi licin.

“Sosialisasi mencakup tentang kewajiban dan etika pengendara di jalan raya, seperti menggunakan helm Standar Nasional Indonesia (SNI), menyalakan lampu (light on) dan mengendarai kendaraan di jalan raya yang baik dan benar,”

Turut hadir Danpomal Lantamal IX, Danyonmarhanlan IX, 4 personel Polda Maluku, Para Kasatker Lantamal IX, Para Pama Lantamal IX dan Yonmarhanlan IX, Para BA/TA Lantamal IX dan Yonmarhanlan IX serta PNS Lantamal IX. (Dispen Lanramal IX/Ar)




KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Perhatian Calon Wali Kota (Cawali) dan Calon Wakil Wali Kota (Cawawali) Surabaya, Eri Cahyadi-Armudji, terhadap kesejahteraan masyarakat tak terbantahkan. Setelah menyiapkan kenaikan insentif bagi Ketua RT, RW dan (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan).

Kini paslon nomor urut 1 ini bakal menyiapkan kenaikan insentif bulanan para kader kesehatan dan lingkungan.

Menurut Eri, kader kesehatan dan kader lingkungan memiliki peran besar dalam menjaga dan meningkatkan kesehatan menjaga lingkungan warga. Untuk itu, sudah seharusnya mereka mendapatkan perhatian lebih dari Pemkot Surabaya, walapun mereka bekerja dengan niat ikhlas membantu pemerintah.

Kenaikan insentif untuk para kader kesehatan dan kader lingkungan yang dijanjikan Eri-Armudji nilainya sangat besar. Jika diberikan amanah warga Kota Surabaya, Eri-Armudji akan menaikkan insentif Kader Ibu Pemantau Jentik (Bumantik) dari sebelumnya Rp120 ribu naik menjadi Rp400 ribu.

Begitu pula untuk Kader Posyandu Lansia dan Kader Posyandu Balita dari sebelumnya Rp60 ribu dinaikkan menjadi Rp400 ribu, Kader Lingkungan dari Rp150 ribu naik Rp300 ribu, Kader Posbindu, Kader Paliatif, Kader Kelurahan Siaga dan Kader TB dari sebelumnya Rp30 ribu naik menjadi Rp100 ribu.

Selain kenaikan insentif bulanan, Eri-Armudji juga memberikan jaminan kesehatan berupa BPJS Kesehatan, kepada para kader kesehatan dan kader lingkungan beserta seluruh keluarganya. 

Sehingga mereka tidak perlu memikirkan biaya BPJS Kesehatan setiap bulannya.

"Beliau-beliau berperan menjaga dan meningkatkan derajat kesehatan dan kualitas lingkungan warga. Kita semua berutang budi kepada para kader kesehatan dan kader lingkunga. Karena peran beliau-beliau, kasus demam berdarah dengue (DBD) di Surabaya turun drastis," kata Eri Cahyadi. (Ar)




KABARPROGRESIF.COM: (Lamongan) Latihan menembak yang digelar oleh pihak Kodim 0812/Lamongan saat ini, Rabu, (18/11) rencananya akan berlangsung selama dua hari.

Latihan itu, meliputi beberapa materi latihan menembak, termasuk diantaranya menembak menggunakan senjata laras panjang, hingga senjata ringan jenis pistol.

Dandim 0812/Lamongan, Letkol Inf Sidik Wiyono mengungkapkan jika latihan itu, ditujukan untuk mengasah skill ataupun kemampuan menembak prajuritnya.

“Latihannya akan berlangsung selama dua hari. Semuanya harus sesuai dengan prosedur tetap sesuai perintah dari Komando Atas. Hasil latihan ini, langsung kita laporkan,” ujar Letkol Sidik ditemui di sela-sela memantau latihan yang digelar di Lapangan Tembak Jotosanur, Kabupaten Lamongan.

Beberapa tahapan pun, diterapkan selama prosesi latihan itu berjalan, salah satunya penerapan protokol kesehatan. 

Penerapan itu, kata Dandim, sesuai dengan adanya anjuran dari Pemerintah sebagai upaya memutus rantai penyebaran Covid-19.

“Prokes tetap diberlakukan. Sebab, sekarang pandemi belum usai,” ungkapnya. (Pendam V/Btw/Ar)





KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Dengan bola mata berkaca-kaca, Fitria Anggraeni Lestari mengingat-ingat kembali masa-masa kelam ketika lokalisasi Dolly dan Jarak masih dibuka.

Perempuan berkerudung ini menceritakan pengalamannya saat masih menjadi penjahit pakaian untuk Pekerja Seks Komersial (PSK) di lokalisasi Dolly dan Jarak. 

Pendapatan yang didapat dalam satu bulan saat itu bisa mencapai Rp 5 - 10 juta.

Namun, semenjak lokalisasi Dolly-Jarak resmi ditutup oleh Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini pada 2014 silam, Fitria harus beralih profesi pekerjaan untuk menyambung hidup keluarganya. 

"Dengan ditutup (lokalisasi, red) kan hasil saya mulai dari nol merintis lagi. Setelah Dolly-Jarak ditutup itu saya coba gojek, antar jemput anak sekolah," kata Fitria ditemui di sentra UKM Dolly Saiki Point, Selasa (17/11).

Meski harus merintis mulai dari nol, Fitri rupanya tak mudah menyerah. Dengan semangat ingin menyambung hidup yang lebih berkah, Fitri mencoba mengikuti pelatihan pemberdayaan ekonomi yang telah disiapkan Pemkot Surabaya.

Pengalaman menjahit menjadi modal dasar bagi Fitria untuk belajar batik tulis. Dengan semangat tekun berlatih, rupanya Fitria memang memiliki bakat di bidang batik tulis. 

Melihat hal itu, Pemkot Surabaya mengajak Fitria bersama beberapa rekannya belajar langsung ke master batik tulis yang ada di Pekalongan, Jogjakarta hingga Solo untuk mengasah kemampuannya.

Alhasil, kini perempuan yang juga Ketua UKM Batik Jarak Arum itu menjadi salah satu pengusaha batik tulis yang ada di kawasan Putat Jaya Surabaya. 

Bahkan, saat ini Fitria telah memiliki beberapa pelanggan butik yang tersebar di luar Surabaya dan Jawa Timur yang siap menampung karya-karya batiknya itu. 

Penjualan Batik Jarak Arum ini pun bahkan telah memasuki pangsa ekspor ke luar negeri.

"Saya juga ada pelanggan-pelanggan yang ada di Malang, Jakarta itu butik-butik. Selain itu saya juga ikut pameran-pameran di NTT (Nusa Tenggara Timur) dan Jakarta," ungkapnya.

Saat ini, omzet batik tulis Fitria bisa dibilang mencapai sepuluh kali lipat dari hasil pendapatan dulu sebagai penjahit pakaian untuk PSK. 

Bahkan, karena seringkali mengikuti pameran yang diadakan Pemkot Surabaya, karya batik Fitria lolos seleksi pameran di Paris, Perancis pada 2018 lalu.

"Kemarin saya ikut seleksi pameran di Paris, alhamdulillah saya terpilih karya-karya saya dibawa ke Paris. Pernah saya mencapai omzet (penjualan batik, red) itu satu bulan hampir Rp 100 juta," papar Fitria.

Selain lebih berkah, Fitria bisa dibilang sangat membantu perekonomian masyarakat sekitar terdampak penutupan eks lokalisasi Dolly-Jarak. 

Setidaknya ada 15 karyawan yang membantu usaha batik Fitria yang merupakan warga di sekitar. 

Bahkan, Fitria tak pelit ketika harus membagikan ilmunya kepada masyarakat yang ingin belajar batik kepadanya.

"Mungkin dulu saya jualan baju untuk pekerja malam hasilnya juga banyak, tapi kan katanya uang panas. Tapi kalau sekarang itu lebih barokah. Alhamdulillah bisa ikut membantu memberdayakan warga sekitar yang terdampak," tutur Fitria.

Meski usaha batik tulisnya kini bisa dibilang sukses, namun Fitri tak akan pernah lupa terhadap sosok Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini. Bagi Fitria, wali kota perempuan pertama di Surabaya inilah yang telah membukakan jalan terang untuk hidup lebih berkah dan bermanfaat bagi sesama.

"Terima kasih kepada Wali Kota Surabaya, Bu Risma yang selalu mendampingi dan kasih support kepada kita, khususnya warga eks lokalisasi untuk terus semangat berkarya dan tak pantang mundur," pungkas Fitria sembari meneteskan air mata. (Ar)


KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya)
Tak butuh waktu lama yakni hanya berselang 13 hari usai mengeksekusi terpidana Tindak Pidana kepabeanan, Zulhaeri Harahap di rumahnya Jl. Taman Vancouver J4 No. 6 RT. 01 RW. 09 Perum Suri Surya Jaya Kel. Ketajan Kec. Gedangan Kab. Sidoarjo.

Lagi, Tim Tangkap Buronan (Tabur) Kejaksaan Negeri (Kejari) Tanjung Perak berhasil mengukir pretasi dengan menangkap buronan tindak pidana kepabeanan lainnya yakni Hasan Nur Effendi Alias Pendi.

"Ya sekitar pukul 19.25 Wib terpidana Hasan Nur Effendi Alias Pendi berhasil ditangkap di tempat tinggalnya di Desa Kedung Rukem, Kec. Benjeng, Kab. Gresik," jelas Kasi Intel Kejari Tanjung Perak, Erick Ludhfyansah, Selasa (17/11).

Penangkapan buronan kepabeanan, Hasan Nur Effendi Alias Pendi selama lima tahun ini harus berakhir di tangan Tim Tabur Kejari Tanjung Perak terdiri dari Seksi Intel dan Pidsus pasca keluarnya putusan yang berkekuatan hukum tetap dari Mahkamah Agung (MA).

"Berdasarkan putusan MA No : 630/ Pid.Sus/ 2013 tanggal 7 September 2015 dalam perkara tindak pidana Kepabeanan yang mana Terdakwa dipidana penjara selama 3 tahun dan 6 bulan dan denda sebesar Rp. 200.000.000 sub 6 bulan kurungan," tegasnya.

Sayangnya penangkapan Hasan Nur Effendi Alias Pendi yang dipimpin langsung oleh Kasi Pidsus Kejari Tanjung Perak, M. Ali Rizza ini sedikit mengalami hambatan.

Pasalnya menurut Erick, istri dari terpidana mencoba mengelabui Tim Tabur Kejari Tanjung Perak, padahal saat itu juga didampingi dari pihak Polsek Bubutan serta Kepala Desa dan Ketua RT setempat.

"Setelah mendapatkan informasi keberadaan terpidana berada dirumahnya sekitar pukul 16.00 WIB. Bersama tim keamanan dari Polsek Bubutan, Kepala Desa dan Ketua RT menuju kerumah Terpidana. Sesampai dirumah Terpidana, Tim Tabur sempat menunggu selama 15 menit kemudian ditemui oleh istri terpidana dan mengaku bahwa terpidana sedang berada di luar," ungkap Erick.

Kendati demikian, Tim Tabur Kejari Tanjung Perak tak langsung mempercayainya. Penggeledahan pun terpaksa dilakukan dengan mengobok-obok rumah terpidana. 

Alhasil Tim Tabur dapat mengetahui persembunyian terpidana lalu meringkusnya.

"Tim Tabur tak percaya, terpaksa melakukan pemeriksaan di dalam rumah terpidana dan terpidana ditemukan sedang bersembunyi di lantai 2," ujar Erick.

Usai ditangkap, tim Tabur kemudian membawa buronan kepabeanan itu ke Kejati Jatim untuk dilakukan proses administrasi termasuk melakukan rapid test.

"Saat ini yang bersangkutan kami titipkan di Cabang Rutan Kelas I Surabaya di Kejati Jatim," pungkasnya. (Ar)


Selasa, 17 November 2020



KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Mendekati Pilwali Surabaya, Dandim 0830/Surabaya Utara, Kolonel Inf Sriyono menekankan prajuritnya untuk tetap bersikap netral.

Bukan hanya prajurit, ternyata netralitas itu juga diberlakukan bagi para PNS di lingkungan Makodim.

“Pilwali mendatang, prajurit dan PNS Kodim harus netral. Sebab, netralitas sudah perintah langsung dari Komando Atas, dan itu sudah menjadi harga mati,” tegas Dandim dalam Jam Komandan yang berlangsung di Aula Makodim, Selasa (17/11).

Selain mengantisipasi dan mewaspadai adanya hoaks, Kolonel Sriyono juga mengimbau prajuritnya untuk tetap bersinergi dalam mengawal pesta

demokrasi di Surabaya yang rencananya akan digelar pada awal Desember mendatang.

“Semuanya harus bersinergi, mengawal suksesnya Pilwali ini. Aparat Kodim harus mem-back up Kepolisian, terutama ikut berpartisipasi mengimbau masyarakat agar tetap mematuhi protokol kesehatan,” ujarnya. (Pendam V/Btw/Ar)




KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Meskipun pandemi Covid-19 di Kota Pahlawan sudah terkendali, namun ternyata kepedulian masyarakat serta para stake holder tidak pernah putus. 

Berbagai bantuan terus berdatangan. Kali ini, bantuan datang itu datang dari PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI berupa satu unit ventilator.

Bantuan senilai Rp 440 juta tersebut, diserahkan oleh Pemimpin BNI Wilayah Surabaya, Muhammad Gunawan Putra dan diterima langsung oleh Wali Kota Risma di halaman Balai Kota Surabaya.

Pada kesempatan itu, Risma mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya atas bantuan dari salah satu bank Badan Usaha Milik Negera (BUMN) ini. 

Selain itu, ia memastikan bantuan alat kesehatan (alkes) itu akan tetap berguna meskipun pandemi di Kota Surabaya semakin landai.

“Matur nuwun, Tuhan yang membalas kebaikan Bapak. Sekali lagi terima kasih,” kata Risma di sela-sela penyerahan bantuan, Selasa (17/11).

Ia menjelaskan, saat ini kondisi Surabaya semakin terkendali dari Covid-19. 

Apalagi menurutnya dengan adanya Kampung Tangguh Wani Jogo Suroboyo itu, dapat mengontrol masyarakat di setiap wilayah. 

Dari upaya itu lah, maka pemerintah bersama warga berbondong-bondong dalam memutus mata rantai penyebaran Covid-19.

“Jadi saat ini lebih terkendali. Kita punya Kampung Tangguh Wani Jogo Suroboyo untuk mengontrol. Misalnya saat ada salah satu warga yang terkonfirmasi, maka warga yang lainnya ikut mengkontrol agar tidak keluar. Kita bantu juga permakanannya,” jelasnya.

Sementara itu, Pemimpin BNI Wilayah Surabaya, Muhammad Gunawan Putra menyadari bahwa keberadaan dan peran serta BNI memiliki tanggung jawab yang erat dalam memastikan kebutuhan masyarakat selalu terpenuhi dalam kondisi apapun melalui program Corporate Sosial Responsibilty (CSR).

“Selain menghadirkan layanan yang berkualitas, BNI merasa perlu menguatkan perannya untuk hadir bersama pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan,” kata Muhammad Gunawan Putra.

Selain itu, ia memaparkan, pihaknya juga telah berpartisipasi dalam kegiatan tes swab masal secara gratis tanpa dipungut biaya sepeser pun di Surabaya. Salah satunya dengan menyumbangkan sekitar seribu tes PCR beberapa bulan lalu. 

"Diharapkan dapat meringankan beban tenaga medis dalam menjalankan tugas mulia dengan berjuang di garis pertahanan terakhir,” pungkasnya. (Ar)


Narkoba

Koperasi & UMKM

Terus Kobarkan Semangat Perjuangan Arek-arek Suroboyo 10 Nopember 1945 untuk memberantas Korupsi, Terorisme dan Penyalahgunaan Narkoba

Translate

Hukum

Metropolis

Nasional

Pidato Bung Tomo


Hankam

Popular Posts

Blog Archive