Kamis, 07 Januari 2021


KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Sikap protes Plt Wali Kota Surabaya Whisnu Sakti Buana terhadap keputusan Presiden Joko Widodo terkait kota Surabaya yang diminta untuk menerapkan Pengetatan Secara Terbatas Kegiatan Masyarakat di Jawa Timur (Jatim) mendapat dukungan dari kalangan pakar.

Pasalnya Surabaya bukan masuk zona 'darurat' Covid-19, sedangkan empat kabupaten/kota yang zona merah justru tidak diterapkan PSBB.

Selain itu pasien yang dirawat di rumah sakit (RS) yang tersebar di Kota Pahlawan ini tidak sepenuhnya berasal dari Surabaya.

"Saat ini kondisinya tidak seratus persen pasien adalah warga Surabaya sendiri," tegas Ikatan Dokter Indonesia (IDI) cabang Surabaya dr Bhramana Askadarnya usai menggelar rapat koordinasi dengan Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Penanganan Covid-19 Kota Surabaya tentang rencana Kebijakan Pengetatan Secara Terbatas Kegiatan Masyarakat dari pemerintah pusat di Ruang Sidang Wali Kota Surabaya, Rabu (6/1) malam.

Hal yang sama juga dikatakan Ketua Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia (Persi) Hermin.

Ia menyebut situasi di seluruh rumah sakit yang tersebar di Kota Surabaya ini dipastikan menerima rujukan dari pasien Covid-19 dari luar kota masih 50 persen. 

Apalagi, menurutnya saat ini di tolong oleh RS darurat seperti Hotel Asrama Haji (HAH) dan RS Lapangan di Indrapura. 

"Dimana pasien-pasien Orang Tanpa Gejala (OTG) juga ditampung di situ," paparnya.

Tidak hanya itu, Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Surabaya Febria Rachmanita menambahkan hingga saat ini berdasarkan data yang tercatat masih ada sekitar 112 tempat tidur tanpa tekanan negatif yang siap digunakan. 

Dia pun mengimbau kepada rumah sakit untuk mengarahkan pasien di Hotel Asrama Haji (HAH) apabila kondisi pasien sudah lebih baik.

 “Itu untuk mencegah antrean sehingga di IGD tidak terlalu banyak. Kalau saya lihat minggu lalu dibandingkan sekarang sudah berkurang,” pungkasnya. (Ar)


KABARPROGRESIF.COM: (Jombang) Sebanyak 50 sak semen, sekaligus 2 truk pasir diserahkan oleh Danrem 082/CPYJ, Kolonel Inf M. Dariyanto ke pihak Ponpes sekaligus Musholla Darul Muttaqin, Desa Sambong Dukuh, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang, Jawa Timur, Rabu (6/1).

Penyerahan bahan material itu, dilakukan secara simbolis melalui Dantim Intel Korem, Kapten Cpl Musrokim.

Dijelaskannya, penyerahan itu sesuai instruksi yang sebelumnya diberikan oleh Danrem kepada dirinya. 

“Beliau tidak sengaja waktu itu. Ketika mendampingi kunjungan Kasdam, beliau (Danrem, red) melihat Ponpes ini,” bebernya.

Untuk diketahui, Ponpes itu dihuni 140 Santriwan dan 95 Santriwati. Bahan material itu disalurkan oleh pihak Korem, dengan tujuan untuk mempercepat proses pembangunan Ponpes dan Musholla tersebut. (Pendam V/Brw/Ar)



KABARPROGRESIF.COM: (Jakarta) Politikus PDI Perjuangan Ruhut Sitompul tak terima aksi blusukan Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini atau Risma di Ibu Kota di-bully oleh sejumlah politisi maupun pendukung Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

Lewat akunnya di Twitter, Ruhut menuliskan kalimat sindiran untuk para pengkritik Mensos Risma.

"Belajarlah bersyukur, jangan mengkritisi karena merasa yang dimenangkan menjadi Gubernur tidak mampu bekerja sesuai dengan kapasitasnya," tulis Ruhut, Kamis (7/1).

Menurut Ruhut seperti yang dilansir jpnn.com, Ruhut secara terang-terangan menyebut tweet itu ditujukannya untuk kader PKS dan pendukung Gubernur Anies Baswedan.

"Itu untuk PKS. Jadi jangan dia (kader PKS-red) bilang, jadilah menteri sesuai dengan kapasitasnya. Kalau itu saya mengkritisi PKS dan semua pendukung Anies," ucap Ruhut.

"Jangan kebakaran jenggot dengan Risma membantu, walaupun dia mensos, membantu keadaan orang-orang yang di bawah ketidakmampuan, dia sebagai menteri sosial," lanjut mantan anggota Komisi III DPR ini.

Menurut Ruhut, persoalan tunawisma atau PMKS (penyandang masalah kesejahteraan sosial) di Ibu Kota merupakan tugasnya Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan jajaran.

"Karena memang itu tugas gubernur, tetapi kan kita tahu gubernur yang mereka pilih jangan dibanggakan banyak dapat penghargaan. Penghargan bukan karena dia yang kerja, karena pendahulu-pendahulu. Tetapi penghargaan yang dia kerja mana? Kan enggak ada," tutur Ruhut.

Karena itu, kata Ruhut, jadikanlah seseorang itu sebagai pemimpin bukan karena subjektivitas, tetapi karena objektivitas kemampun. Apalagi memenangkan kontestasi politik dengan menggunakan SARA, ujaran kebencian dan teror kepada rakyat.

"Nah, inilah akibatnya. Anies seharusnya malu, sudahlah, saya dari awal bilang. Lempar saja handuk putih, enggak mampu lagi jadi gubernur," tegas anggota Ormas Bravo Lima ini. 

Kembali soal kritik kader PKS terhadap Mensos Risma yang dianggap tidak bekerja sesuai kapasitas, Ruhut menegaskan bahwa kemampuan Risma dalam memimpin sudah dibuktikannya di Surabaya. 

"Dan mengenai Bu Risma, kaitan dengan PKS ini, semua harus sesuai kapasitas. Bu Risma, dia pernah jadi kepala daerah kan. Berprestasi. Kota Besar lagi. Jadi, tolonglah, kader PKS menilai seseorang jangan pakai kacamata kuda," pungkas Ruhut.(*/jpnn)



KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Petugas gabungan di wilayah tugas Kodim 0830/Surabaya Utara terus melakukan pelacakan terhadap penyebaran pandemi Covid-19 di Surabaya.

Kali ini, petugas gabungan yang terdiri dari TNI, Polri dan Dinas Kesehatan terkait menggelar tracking kontak bagi warga yang sebelumnya melakukan kontak langsung dengan penderita Covid.

“Itu untuk mengetahui status bagi orang yang sebelumnya melakukan kontak langsung dengan pasien Covid. Jadi kita bisa tau reaktif atau tidaknya,” ujar Dandim, Kolonel Inf Sriyono, Rabu (6/1).

Beberapa penekanan terhadap personel, kata Sriyono, dilakukan oleh dirinya, terlebih menggelar sosialisasi maupun himbauan adanya penerapan 3M. 

“Termasuk mematuhi adanya prokes. Protokol kesehatan wajib diketahui, dan dipatuhi oleh masyarakat,” tegasnya. (Pendam V/Brw/Ar)



KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Kendati belum menerima surat resmi dari pemerintah pusat, namun Plt Wali Kota Surabaya Whisnu Sakti Buana langsung melakukan protes bila Kota Pahlawan ini diminta untuk menerapkan Pengetatan Secara Terbatas Kegiatan Masyarakat di Jawa Timur (Jatim).

Pasalnya dalam beberapa hari ini sudah terlihat ada penurunan angka kasus, pasca kenaikan angka di momen liburan Natal dan tahun baru (Nataru) beberapa waktu lalu.

"Saat mendapati informasi dari Wakil Gubenur Jatim, saya sangat keberatan. Sementara di wilayah Jawa Timur ada empat kabupaten kota yang zona merah tidak diterapkan PSBB. Itu tadi yang juga saya proteskan," kata Whisnu Sakti Buana usai menggelar rapat koordinasi dengan Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Penanganan Covid-19 Kota Surabaya tentang rencana Kebijakan Pengetatan Secara Terbatas Kegiatan Masyarakat dari pemerintah pusat di Ruang Sidang Wali Kota Surabaya, Rabu (6/1) malam.

Ia menjelaskan, apabila dilakukan Kebijakan Pengetatan Secara Terbatas Kegiatan Masyarakat dilakukan di Jatim, maka secara menyeluruh kabupaten/kota di Jatim juga harus menerapkan, justru itu yang akan disepakati oleh semua pihak. 

Akan tetapi apabila peraturan ini hanya parsial justru di wilayah yang cenderung membaik beberapa hari ini, kemudian diterapkan aturan tersebut, maka yang di khawatirkan adalah banyaknya pasien dari luar kota yang dilimpahkan.

"Apalagi melihat penanganan kita baik. Kan kita jadi ketiban sampur. Kita tidak hanya melihat sisi penanganan Covid-19 saja, tetapi ada dampak yang lebih luas lagi," tegasnya.

Meskipun penanganan pandemi ini dinilai cukup bagus, akan tetapi ke depan Pemkot Surabaya lebih memaksimalkan peran Kampung Tangguh Wani Jogo Suroboyo bersama-sama dengan jajaran Polri dan TNI. 

Bahkan dia menyebut, jika diperbolehkan usul ke pusat, Surabaya tidak diberlakukan aturan terbaru yang mulai diterapkan pada 11- 25 Januari 2020 mendatang.

 "Kita juga masih ada waktu untuk mengusulkan hal ini ke pusat. Intinya kita akan berusaha yang terbaik untuk Kota Pahlawan," pungkasnya.

Berdasarkan keputusan Presiden Joko Widodo terkait kota yang diminta untuk menerapkan Pengetatan Secara Terbatas Kegiatan Masyarakat di Jawa Timur (Jatim) adalah Malang Raya dan Surabaya Raya. (Ar)



KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Mengantisipasi adanya pelonjakan angka pandemi Covid-19 di Surabaya, aparat TNI-Polri gencar menggelar razia yustisi protokol kesehatan.

Bahkan, dalam razia yang digelar di Jalan Demak, Surabaya saat ini, petugas tak segan-segan melakukan swab tes secara langsung terhadap para pengendara ataupun masyarakat yang kedapatan tak patuh protokol kesehatan.

Danramil Krembangan, Mayor Chb Sukimun menegaskan dalam razia itu, setidaknya ia menyiagakan beberapa personel BKO dari Satbanpur Yonkav 3/AC.

"Ada juga tim dari Polsek dan Dinas Kesehatan Surabaya yang melakukan swab langsung,” ungkapnya, Senin (4/1).

Selama yustisi prokes berlangsung, setidaknya terdapat 7 masyarakat yang langsung dilakukan uji swab oleh pihak medis. 

Razia itu, kata Mayor Sukimun, akan terus digelar di wilayah teritorialnya. 

“Terus kita gencarkan, kita juga mengajak masyarakat untuk mematuhi adanya protokol kesehatan,” tegasnya. (Ar)


Rabu, 06 Januari 2021


KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya tengah menyiapkan aplikasi pencatatan vaksinasi Covid-19. 

Aplikasi tersebut bertujuan untuk mempermudah proses pekerjaan petugas di lapangan agar lebih simpel dan rapi dalam pendataan warga penerima vaksin.

"Supaya rapi dalam pendataan bagi penerima vaksin, dengan harapan semua bisa tersisir dengan baik. Karena tidak bisa kita secara manual harus by sistem," kata Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Surabaya, M Fikser, Rabu (6/1).

Fikser menjelaskan, aplikasi yang tengah dirancang ini bakal dilengkapi data daftar penerima vaksin yang terkoneksi dengan database kependudukan (by name and by address). 

Selebihnya, melalui aplikasi itu juga dapat diketahui kelompok mana saja yang menjadi prioritas awal penerima vaksin Covid-19.

"Jangan sampai juga orang itu belum divaksin dibilang sudah vaksin, atau dia sudah divaksin tapi dibilang belum. Makanya kita siapkan aplikasi ini untuk mempermudah petugas," jelas Fikser.

Apalagi, kata Fikser, Kota Surabaya dihuni sekitar 3,3 juta penduduk. Dengan jumlah sebesar itu tentunya sangat dibutuhkan sebuah sistem yang dapat mempermudah dan mempercepat proses pekerjaan tenaga vaksinator. 

"Jadi misal dia (penerima vaksin), untuk vaksinasi berikutnya dia sudah ada (jadwalnya). Nah seperti ini kan harus by sistem," ungkapnya.

Menurut Fikser, sebelumnya aplikasi serupa juga diterapkan pemkot dalam pendataan Covid-19 di Surabaya. Mulai dari pendataan pasien konfirmasi Covid-19 maupun yang sudah sembuh. 

Bahkan, di aplikasi yang sudah ada sebelumnya juga dapat diketahui warga yang pernah kontak erat dengan pasien. 

"Selama ini seperti yang sudah kita lakukan seperti pada data Covid-19," terang dia.

Pria yang pernah menjabat Kepala Bagian Humas Pemkot Surabaya ini memastikan, bahwa aplikasi ini dapat mulai digunakan ketika proses vaksinasi Covid-19 di Surabaya berjalan. 

Saat ini pihaknya mengaku sedang menyelesaikan aplikasi pencatatan vaksinasi Covid-19 tersebut.

"Kita siap ketika nanti vaksin itu didistribusikan dan dilakukan proses vaksiniasi di Surabaya, maka aplikasi ini sudah bisa berjalan," pungkasnya. (Ar)


KABARPROGRESIF.COM: (Boven Digoel, Papua) Seakan tak kenal lelah untuk terus memberikan yang terbaik pada masyarakat, Satgas Pamtas Yonif Mekanis 516/CY terus menggelar patroli kesehatan di setiap kampung yang berada di Kabupaten Boven Digoel, Papua.

"Kesehatan tidak boleh disepelekan dan harus tetap terjaga baik. Sehingga, warga bisa melakukan aktifitas sehari-hari,” ujar Dansatgas Pamtas, Letkol Inf Muhammad Radhi Rusin, Rabu (6/1).

Terlihat, beberapa personel Satgas di bawah kendali Dankipur A, Kapten Inf Guruh melakukan pemeriksaan kesehatan terhadap beberapa warga.

Bahkan, pemeriksaan itupun dilakukan secara door to door.

“Pemeriksaan kesehatan keliling ini program rutin. Warga juga kita beri beberapa vitamin,” jelasnya. (Pendam V/Brw/Ar)



KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Pada turnamen tenis meja antar Satuan yang digelar di Aula Mazidam V/Brawijaya, kemarin, atlet asal Korem 084/Bhaskara Jaya menduduki peringkat kedua.

Pada turnamen itu, pihak Korem telah menerjunkan 2 tim andalan mereka.

Masing-masing tim itu, diperlombakan pada ajang beregu dan individu.

“Kurang lebih ada 11 tim yang ikut. Kita di peringkat kedua. Pertandingan dibagi menjadi 4 pool,” ujar Kepala Penerangan Korem, Mayor Inf Agung Prasetyo Budi, Rabu (6/1).

Posisi itu, diraih oleh atlet Korem Bhaskara Jaya setelah kalah dari team dari Balakdam dengan skor akhir 2-0.

“Kita kalah di puncak final. Itu lawan sama Balakdam wilayah Malang,” ungkapnya.

Perlu diketahui, kejuaraan itu digelar dalam rangka meningkatkan sinergitas dan kekompakan antar Satuan di wilayah Kodam V/Brawijaya. (Pendam V/Btw/Ar)



KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Jelang penutupan pendidikan, sebanyak 208 Pasis Pendidikan Spesialisasi Perwira (Dikspespa) Komando Pendidikan Dukungan Umum (Kodikdukum) Kodiklatal memaparkan karya tulisnya di hadapan Dankodikdukum Kolonel Laut (E) Gunawan Triatmojo di Lobyy Mako Kodikdukum, Kodiklatal, Bumimoro, Surabaya (06/01).

Bertindak sebagai Tim Penguji dalam kegiatan itu adalah para pejabat Kodikdukum, diantaranya Wadan Kodikdukum Letkol Laut (S) Muhammad Nuryanto, Kadepopsdik Letkol Laut (T) Asep Ruhiyat, Kadeppers Letkol Laut (KH) Muntohar, Kadepjian Letkol Laut (T/W) Lela Chairani, Kadepopsjiandik Letkol Laut (KH) Warsito.

Dalam sambutannya, Dankodikdukum selaku pimpinan acara mengatakan bahwa pelaksanaan paparan Pasis Dikspespa tentang Kertas Karya Tulis merupakan salah satu bentuk pertanggung jawaban pasis kepada lembaga, selama menempuh pendidikan di Pusdik masing-masing.

Oleh sebab itu, Dankodikdukum meminta kepada seluruh Pasis Dikspespa Pusdik jajarannya agar selama memaparkan  karya tulisnya, harus dapat menunjukkan penampilan yang terbaiknya, diantaranya penguasaan materi dan teknik penyampaiannya kepada para penguji.

Lebih lanjut Dankodikdukum mengatakan bahwa Kodikdukum Kodiklatal terus berkomitmen untuk membangun Sumber Daya Manusia TNI AL yang unggul, profesional dan tangguh terhadap segala tantangan sesuai dengan program prioritas Kasal Laksamana TNI Yudo Margono.

Sebagai pemapar dari pasis Dikspespakes diantaranya adalah Lettu Laut (K) dr. Bimo Mukti Wicaksono dengan judul KKT “Optimalisasi Peran Hiperbarik dalam chamber di KRI Pulau Rupat-712, Guna meningkatkan kemampuan dukungan kesehatan di Satuan Kapal Ranjau Koarmada II. Lettu Laut (T) Furqon M. Pasa, Pasis Dikspespa Pusdiktek memaparkan tentang Rancangan Smart Class Berbasis Android pada Ruang Kelas Dikspespa Pusdiktek.

Usai memaparkan KKTnya, diadakan tanya jawab dan koreksi yang disampaikan oleh masing-masing Pengujinya. Hasil dari koreksi dan masukan tersebut, Pasis diberi kesempatan untuk memperbaiki hasil karya tulisnya agar lebih baik lagi. (Pen Kodiklatal/Ar)



KABARPROGRESIF.COM: (Ternate) Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham M. Adnan di dampingi Kepala Divisi Keimigrasian Filianto Akbar, Kepala Divisi pemasyarakatan Teguh Wibowo, Kepala Divisi Administrasi Raymond J.H.T Silaturahmi di Korem 152/Baabullah, Rabu (06/01/21).

Kedatangan Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham M. Adnan di Sambut baik Oleh Komandan Korem 152/Baabullah Brigjen TNI Imam Sampurno Setiawan yang didampingi Kasi Ren Korem 152 Kolonel Arh Ahmad Sumarna, Kasi Ter Korem 152 Letnan Kolonel Arh Henri Yudi Setiawan, Bertempat Ruangan Danrem 152/Baabullah.

Kunjungan ini bertujuan untuk menyambung Tali Silaturahmi Antara rekan kerja Korem 152/Baabullah dengan Kemenkumham Maluku Utara.

Dalam kunjungan ini Komandan Korem 152/Baabullah Brigjen TNI Imam Sampurno Setiawan tetap melaksanakan Protokol Kesehatan Sesuai yang di anjurkan oleh Pemerintah. (penrem152/Ar).



KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya melalui Dinas Pendidikan (Dispendik) bekerjasama dengan Kejaksaan Negeri (Kejari) Surabaya, guna menumbuhkan nilai-nilai karakter anti korupsi pada anak sejak usia dini.

Seperti yang berlangsung hari ini di SMP Negeri 1 Surabaya, Rabu (6/1/2021). Sejak pukul 09.00 WIB, belasan pelajar mengikuti pendidikan Anti Korupsi dengan protokol kesehatan ketat yang disampaikan langsung Kepala Kejari Surabaya, Anton Delianto. 

Menariknya, kegiatan ini juga diikuti ribuan peserta yang terdiri dari guru, pelajar serta wali murid secara virtual.

Kepala Kejari Surabaya, Anton Delianto mengatakan, kegiatan ini bertujuan untuk memupuk jiwa anti korupsi dimulai sejak duduk di bangku sekolah. 

Menurut dia, sebenarnya korupsi dapat terjadi dari hal-hal kecil tanpa disadari.

“Karena itu tadi juga disampaikan pasal-pasal dan undang-undang yang mengatur. Sehingga diharapkan pelajar akan getok tular untuk saling menanamkan kejujuran, kedisiplinan dan peduli kepada sekitarnya. Ini akan menjadi role mode di kalangan pelajar,” kata Anton.

Ia menambahkan, ketika siswa-siswi itu sudah memasuki dunia kerja, maka mereka sudah memiliki bekal jiwa anti korupsi. Dari situlah diharapkan mereka menjauhi tindakan terlarang tersebut. 

Di sisi lain, ia  juga meminta kepada para pelajar agar ketika ditemukan penyimpangan, maka mereka harus berani menyampaikan hal itu. Misalnya, saat ditemukan persoalan suap menyuap, pemerasan, maupun penyalahgunaan kewenangan.

“Jadi kita jelaskan perbuatan korupsi di lingkungan sekolah itu termasuk mencontek. Lalu memalaki teman. Kita jelaskan aturan-aturan hukumnya di Indonesia hingga pasal per pasalnya secara detail,” urainya.

Di tengah pemaparan materi, Kajari Surabaya ini mendapati banyak pertanyaaan dari para pelajar. 

Mereka terlihat aktif dan antusias mendengarkan paparan dengan seksama. Bahkan, saat Kajari menanyakan cita-cita, serentak dari para pelajar itu unjuk tangan dan menyebutkan keinginannya masing-masing. 

Ada yang ingin menjadi dokter, juru masak hingga polisi.

“Saya melihat anak-anak punya cita-cita luar biasa. Ini berkat bimbingan bapak ibu guru yang ada di sekolah. Oleh sebab itu, kita sama-sama memberikan yang terbaik untuk anak kita semua sehingga tumbuh menjadi manusia yang pintar dan memiliki integritas,” kata dia.

Di kesempatan yang sama, Kepala Dispendik Kota Surabaya, Supomo menambahkan, hari ini peserta yang mengikuti pendidikan Anti Korupsi melalui virtual jumlahnya mencapai ribuan. 

Makanya ia ingin ke depan agar kegiatan tersebut dapat rutin digelar setiap satu bulan sekali. 

Rencananya di bulan mendatang, pihaknya bakal memilih tema Anti Kekerasan dengan mendatangkan pihak kepolisian sebagai narasumber.

“Kita melihat saat demo beberapa waktu lalu, pelajar juga ada yang ikut-ikutan demo. Oleh karenanya kita antisipasi dengan adanya materi ini. Dengan harapan dapat menekan kasus kekerasan dan juga bahaya korupsi,” pungkasnya. (Ar)


Narkoba

Koperasi & UMKM

Terus Kobarkan Semangat Perjuangan Arek-arek Suroboyo 10 Nopember 1945 untuk memberantas Korupsi, Terorisme dan Penyalahgunaan Narkoba

Translate

Hukum

Metropolis

Nasional

Pidato Bung Tomo


Hankam

Popular Posts

Blog Archive