Golkar Dukung Gaya Blusukan Mensos Risma di Jakarta

KABARPROGRESIF.COM: (Jakarta)  Langkah Menteri Sosial Tri Rismaharini blusukan menemui tunawisma menuai pro dan kontra. Risma dinilai memiliki maksud politik demi Pilkada DKI Jakarta.

Namun, menurut Wakil Ketua Komisi VIII Fraksi Golkar, Ace Hasan Syadzily, memang seharusnya Menteri Sosial rajin turun ke lapangan.

Apalagi salah satu tugasnya adalah memberikan pelayanan kepada kelompok PPKS (perlu pelayanan kesejahteraan sosial).

"Sudah seharusnya Menteri Sosial sering turun ke lapangan memastikan penyelesaian masalah sosial di masyarakat. Salah satu tugas utama Menteri Sosial sesungguhnya memberikan pelayanan kepada PPKS seperti kelompok tuna wisma, anak telantar, anak berhadapan dengan hukum, dan lain-lain agar mereka diperhatikan negara," ujar Ace kepada wartawan, Kamis (7/1).

Hanya saja, Risma diingatkan harus berbagai pertan dengan pemerintah daerah. Dalam pengelolaan masalah sosial di masyarakat ada yang menjadi tanggung jawab Dinas Sosial daerah.

Ketua DPP Golkar ini pun menilai, gaya blusukan Risma wajar saja dilakukan. Karena mengikuti gaya khas Presiden Joko Widodo.

"Jadi memang sudah seharusnya mengikuti gaya kepemimpinan beliau, apalagi masalah-masalah sosial itu diperlukan pendekatan yang lebih humanistik dengan turun langsung di masyarakat," kata Ace.

Ace memberikan beberapa catatan yang harus diselesaikan Risma sebagai Mensos. Yaitu reformasi perlindungan sosial. Risma diminta mengintegrasikan program perlindungan sosial antara pemerintah pusat dan daerah.

"Ke semua sektor itu masih ditangani oleh masing-masing kementerian sehingga dalam implementasinya tidak dilakukan secara terpadu. Berbagai program perlindungan sosial berjalan secara sendiri-sendiri," kata Ace.

"Seharusnya berbagai program perlindungan sosial itu dilakukan secara terintegrasi dalam Kementerian Sosial sebagai leading sector penanganan masalah sosial," tegasnya.

Sementara itu, Pengamat politik Universitas Al-Azhar Ujang Komarudin menilai manuver Menteri Sosial Tri Rismaharini menjaring tuna wisma di Jakarta ada maksud politik. Tujuannya adalah Pemilihan Gubernur DKI Jakarta.

Ujang mengatakan Risma sedang memberikan kritik terhadap Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

"Dalam perspektif politik ada maksud di balik itu. Pertama dia tentu ingin memberikan kritik kepada Anies Baswedan bahwa di Jakarta masih banyak warga yang tidak mendapat perhatian, sementara Anies banyak memposting kemajuan Jakarta di media sosialnya," ujar Ujang kepada wartawan, Kamis (7/12).

Kehadiran Risma dalam politik di Jakarta akan menjadi simbol perlawanan bagi pihak yang tidak menyukai Anies. Apalagi setelah Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok kalah dari Anies pada Pilkada 2017 lalu, tidak ada tokoh politik yang menghadapi Anies.

"Risma akan mengisi ruang kosong itu," kata Ujang.

Namun, Kepala Bagian Publikasi dan Pemberitaan Kementerian Sosial, Herman Koswara, menegaskan blusukan yang dilakukan Risma semata-mata ingin mengetahui permasalahan sosial di Tanah Air lebih dekat. Bukan bagian dari pencitraan politik

"Ya enggak ada pencitraan, kalau kita kan ingin melihat permasalahan sosial itu dari dekat. Nah kebetulan saja saat dia istilahnya menuju ke kantor mungkin melihat ada tunawisma dan lain-lain sebagainya sehingga dia kan ingin melihat dari dekat," ucap Herman saat dikonfirmasi, Rabu (6/1). 

Read More

Rumah Baru dari Satgas, Untuk Esebia Endomop

KABARPROGRESIF.COM: (Boven Digoel, Papua) Setelah melewati proses pembangunan yang cukup lama, rumah milik Esebia Endomop (50) dinyatakan layak untuk ditinggali.

Pembangunan rumah milik warga Kampung Asiki, Distrik Jair itu dilakukan oleh Satgas Pamtas Yonif Mekanis 516/CY. Prosesi penyerahan tersebut, dilakukan langsung oleh Dansatgas. Kamis, 07 Januari 2021.
        

Dansatgas Pamtas, Letkol Inf Muhammad Radhi Rusin menjelaskan, pembuatan rumah itu dilakukan, sebagai bentuk kepedulian Satgas terhadap
masyarakat di daerah perbatasan, terlebih Indonesia-Papua Nugini.
        

“Rumah baru itu, diharapkan bisa menciptakan suasana aman dan nyaman bagi keluarga bu Esebia,” ujarnya.
        

Setidaknya, kata Dansatgas, pembangunan rumah itu telah memakan waktu selama 1 bulan. Pembangunanya pun, turut melibatkan beberapa warga sekitar.
        

“Sengaja kita ajak warga ikut serta membangun rumah itu. Supaya, timbul
rasa gotong-royong,” bebernya.
        

Sementara itu, luapan rasa terima kasih pun tak henti-hentinyd dilontarkan olah Esebia beserta keluarganya. Dikatakan Esebia, dibangunnya rumah miliknya itu, merupakan suatu berkah tersendiri.
        

Bahkan, dirinya pun tak menyangka jika Satgas bakal menyulap kondisi rumah yang sebelumnya dinyatakan sangat tak layak untuk ditempati.

“Sudah lama sekali saya ingin bisa memperbarui rumah saya. Tapi, kondisi ekonomi tidak memungkinkan,” ungkap Esebia. (Pendam V/Brw/Ar)

Read More

Mensos Risma Bikin Gebrakan Blusukan di Jakarta, Ada yang Sewot

KABARPROGRESIF.COM: (Jakarta) Gebrakan Menteri Sosial Tri Rismaharini turun ke bawah menyapa para tunawisma mulai menimbulkan efek.

Banyak pihak yang mulai kebakaran jenggot. Pihak-pihak di maksud seakan tidak senang dengan gebrakan Mensos Risma Bikin Gebrakan Blusukan di Jakarta, Ada yang Sewot wali kota Surabaya itu menjalankan tugas sebagai menteri, yang berurusan dengan nasib orang miskin, gelandangan dan orang terlantar.

"Justru saya melihat, hasil Tri Rismaharini ke lapangan adalah adanya pihak yang kebakaran jenggot. Entah itu wali kota, wakil gubernur atau anggota DPRD DKI," ujar Pengamat komunikasi politik Ari Junaedi , Kamis (7/1).

Dosen Universitas Indonesia ini heran dengan sikap pihak-pihak dimaksud.

Seharusnya mereka yang paling mengetahui kondisi DKI Jakarta, peduli dengan langkah yang dilakukan Risma.

Caranya, mendukung penuh upaya yang dilakukan Risma. Bukan malah nyinyir dan mempertanyakan hal-hal baik yang dilakukan.

"Justru saya mempertanyakan, ke mana saja mereka selama ini? Kok tidak mengetahui ada tunawisma di sepanjang koridor Jalan Thamrin-Sudirman," katanya.

Pembimbing program doktoral pascasarjana Universitas Padjajaran ini menegaskan, jika seorang wali kota sampai abai mengentaskan kemiskinan di wilayahnya, patut dipertanyakan kinerjanya.

Demikian juga dengan wakil rakyat, seharusnya merasa malu dengan kondisi yang ada.

"Jika ada anggota DPRD yang sirik dengan sepak terjang Risma, seharusnya dia malu menjadi wakil rakyat tetapi tidak paham dengan persoalan rakyat yang diwakilinya," pungkas Ari.

Read More

Komandan Kodiklatal Pimpin Rapat Kesiapan Pembukaan Satdik Tanjung Uban dan Satdik Makasar

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Komandan Komando Pembinaan Doktrin Pendidikan dan Latihan TNI Angkatan Laut (Dankodiklatal) Laksda TNI Nurhidayat memimpin rapat kesiapan pembukaan Pendidikan Satuan Pendidikan (Satdik) 1 Tanjung Uban dan Satdik 2 Makasar. Adapun rapat kesiapan tersebut dilaksanakan di Gedung Serba Guna Srikandi  Kodiklatal Bumimoro Surabaya, Senin, (7/1/2021).

Hadir dalam rapat kesiapan tersebut Wadan Kodiklatal Brigjen TNI (Mar) Lukman ST., M.Si (Han), para Direktur, Komandan Kodikopsla Laksma TNI Eko Wahjono, Inspektur Kodiklatal Kolonel Laut (S) Bambang Supriyanto, Kakuwil Kodiklatal, para Komandan Kodik dan Komandan Puslat dijajaran Kodiklatal

Acara diawali dengan pembukaan dilanjutkan sambutan Dankodiklatal dan diakhiri dengan paparan Kesiapan Pembukaan Satdik di Tanjung Uban dan Makasar oleh Paban I Rencana Pendidikan (Rendik) Direktorat Pendidikan dan Latihan (Ditdiklat) Kodiklatal Kolonel Laut (P) Fadelan.

Dalam sambutanya Dankodiklatal Laksda TNI Nurhidayat menyampaikan seiring pemekaran organisasi bahwa pembentukan tiga Satdik dibawah Kodiklatal telah disetujui oleh Komando atas TNI AL. 

Adapun ketiga Satdik tersebut adalah Satdik 1 berkedudukan di Tanjung Uban Riau, Satdik 2 di Makasar dan Satdik 3 di Sorong Papua.

Untuk Satdik 3 yang terletak di Sorong saat ini telah mendidik prajurit TNI AL strata Bintara dan Tamtama, yang saat ini para prajurit melaksanakan pendidikan tahap Sargolan kejuruan di Satdik 3 Sorong.

Adapun Satdik 1 dan 2 dalam waktu dekat direncanakan akan melaksanakan pembukaan pendidikan. Berkaitan dengan pelaksanaan pembukanaan pendidikan tersebut agar personel Kodiklatal yang terlibat menyiapkan kesiapan sebaik baiknya baik sarana dan prasarana maupun Alat Instruksi (Alins) dan Alat Penolong Instruksi (Alongins).

Sementara itu Paban 1 Rendik Ditdiklat Kodiklatal Kolonel Laut (P) Fadelan menyampaikan secara umum personel Kodiklatal maupun Sarpras Satdik 1 dan 2 siap untuk melaksanakan pembukaan pendidikan untuk strata Bintara dan Tamtama. 

Adapun beberapa fasilitas alins alonging yang saat ini belum terdukung bisa memanfaatkan fasilitas yang dimiliki Fasarkan Tanjung Uban dan Fasilitas yang dimiliki Lantamal VI Makasar.

Selain membahas rencana pembukaan Satdik 1 dan 2 dalam kesempatan tersebut juga dibahas mengenai rencana pembangunan barak bintara Pusat Pendidikan Infanteri (Pusdikif) Kodikmar dan rencana barak Puslatdiksarmil yang berada di Grati Kabupaten Pasuruan. (Pen Kodiklatal/Ar)

Read More

Wakil Ketua Fraksi PKB DPRD Surabaya Tolak PSBB 11-25 Januari

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Menanggapi Pemerintah Pusat menetapkan aturan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) diseluruh provinsi jawa dan provinsi bali mulai 11 januari sampai 25 januari 2021 untuk menekan penularan virus corona (Covid-19)

Wakil Ketua Fraksi PKB Mahfudz berpendapat, pertama tidak ada satupun wilayah atau daerah yang senang diberlakukan PSBB.

“Saya sebagai wakil ketua fraksi PKB berpendapat,” ujar Mahfudz, Kamis (07/01/2021) saat ditemui diruang kerja fraksi PKB.

Menurut dia, bahwa PSBB akan sangat mungkin melumpuhkan roda ekonomi, saat ini di surabaya khususnya sudah mulai merangkak bangkit roda perekonomian.

“Tapi ketika nanti ada PSBB di surabaya kita akan terpukul kembali ini yang kita sayangkan,” terangnya

Dia mempertanyakan, PSBB kenapa tidak diserahkan ke daerah masing masing dan kenapa harus pusat yang menentukan.

“Bahwa saat ini kita menerapkan otonomi daerah,” katanya.

Otonomi daerah, Sekretaris Komisi B ini menjelaskan, artinya desentralisasi bukan setralistik, ketika ada instruksi seperti itu dari pusat maka akan ada sistim sentralistik lagi.

“Lah ini yang akan tidak membuat sehat pusat tidak tahu persis keadaan daerah,” terangnya.

Di Surabaya, lanjut dia, sangat tidak siap di PSBB, artinya apa menurutnya, warga surabaya sangat cerdas bukan ecek ecek.

“Tidak perlu ada PSBB di surabaya yang terpenting adalah protokol kesehatan (Prokes) diterapkan ketat,” tuturnya

Lebih lanjut dia mengatakan, roda perekonomian jangan terus dibatasi, ketika dibatasi sedangkan warga butuh stimulus untuk bangkit tetapi malah dipangkas otomatis habis.

“Entah butuh berapa lama lagi, iya kalau PSBB nya 2 minggu, kalau diperpanjang lagi siapa yang berani jamin ?,” katanya

Untuk itu, pihaknya sebagai wakil ketua fraksi PKB tidak sependapat adanya PSBB meskipun itu instruksi dari pemerintah pusat.

“Saya sebagai wakit ketua fraksi PKB tidak sependapat adanya PSBB, apalagi ini instruksi pusat,” tegas Mahfudz. (Ar)

Read More

Pendopo Agung Disulap jadi Wisata Budaya dan Edukasi

KABARPROGRESIF.COM: (Mojokerto) Pendopo Agung Trowulan yang berada di Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur, direncakan jadi wisata budaya dan edukasi.

Hal itu, diungkapkan oleh Danrem 082/CPYJ, Kolonel Inf M. Dariyanto ketika berkunjung ke situs bersejarah tersebut dengan didampingi oleh beberapa Perwira Korem lainnya, Kamis (7/1).

“Rencananya di sekitar komplek Pendopo Agung Trowulan. Nanti akan dibangun kandang burung merak, kolam ikan dan taman bermain untuk anak-anak,” ujarnya.

Kandang Merak itu, dibangun dengan lebar 6 meter, panjang 12 meter dan lebar 5 meter. Pembangunannya pun, sudah mencapai tahap 30%.

“Pembangunan kandang rusanya sudah diresmikan oleh Brigjen Gathut tahun 2018 lalu,” bebernya. (Pendam V/Brw/Ar)

Read More

Blusukan di Jaksel, Risma Temui Berbagai Keluhan Warga Hingga Jadi Pemulung

KABARPROGRESIF.COM: (Jakarta) Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini terus melakukan aksi blusukan di Jakarta. Kali ini, Risma blusukan di Jalan Tirtayasa, Jakarta Selatan, Rabu pagi.

Dalam blusukan kali ini, Risma berhasil mengajak 3 orang terlantar untuk tinggal di Balai Rehabilitasi Sosial Eks Gelandangan dan Pengemis Pangudi Luhur, Bekasi. 

Salah satu orang yang diajak oleh Risma adalah seorang pemulung botol bekas yang dulunya pernah bekerja di supermarket.

"Dulu, sebelum keadaan seperti sekarang ini saya bekerja di sebuah Lotte Mart," ungkap pria yang diketahui bernama Irman Yudha (48) saat berbincang dengan Risma, melalui keterangan tertulis, Rabu (6/1/2021).

Kemudian, ada seorang pemulung muda dari Bekasi Timur bernama Firman Utina (17). Kepada Risma, Firman curhat kalau dirinya pernah terlantar di Tangerang karena kehabisan ongkos.

"Awalnya, saya ingin kerja di Tangerang ikut teman jadi pelayan di sebuah rumah makan. Tetapi sesampainya di sana justru tidak jelas dan harus ke mana hingga kehabisan ongkos serta berujung menjadi pemulung," cerita Firman.

Terakhir, Risma menemui seorang mantan driver ojol yang motornya disita oleh leasing. Alhasil, eks driver bernama M. Rohim itu takut diusir dari kontrakan karena tidak punya penghasilan lagi.

"Saya tinggal bersama keluarga di sebuah kontrakan di Buaran. Namun, saya khawatir bakal diusir dari kontrakan karena sudah 2 bulan tidak mampu lagi membayar sewa," kata Rohim.

Dari situ, ketiganya bersedia mengikuti ajakan Risma untuk tinggal di balai. Meski begitu, ketiganya dibawa terlebih dahulu oleh personel dari Tim Reaksi Cepat (TRC) ke kantor Kemensos untuk menjalani asesmen awal, mendapatkan makan, dan rapid tes.

Setelah itu, barulah mereka diantar ke Balai Rehabilitasi Sosial Eks Gelandangan dan Pengemis Pangudi Luhur, Bekasi. Di sana, ketiga orang terlantar ini diajar berbagai macam keterampilan, mulai pembuatan pupuk kompos, mencukur rambut, beternak ikan lele, hingga menjadi montir mobil.

Read More

Siswa Dikmapa TNI AL XXVII Korps Khusus Selesai Mengikuti Pendidikan di Pusdikbanmin Kodiklatal

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Sebanyak 21 Prajurit Siswa Pendidikan Pertama Perwira (Dikmapa) TNI Angkatan Laut Angkatan ke-27 Korps Khusus selesai mengikuti Pendidikan Dasar Golongan lanjutan (Diksargolan) di Pusat Pendidikan Bantuan Administrasi (Pusdikbanmin) Komando Pendidikan Dukungan Umum (Kodikdukum) Komando Pembinaan Doktrin Pendidikan dan Latihan TNI Angkatan Laut (Kodiklatal) Surabaya, Senin, (7/1/2021).

Penutupan pendidikan yang dilaksanakan di Aula Bhinekawirya Pusdikbanmin kesatrian Kodiklatal Bumimoro Surabaya tersebut dipimpin langsung Kabagopsjiandik Pusdikbanmin Letkol Laut (KH) Warsito mewakili Komandan Pusdikbanmin Kolonel Laut (S) Roland Manalu, S.T. Tampak hadir dalam acara tersebut para Komandan Sekolah dan para Kabag dijajaran Pusdikbanmin.

Acara di awali dengan laporan Komandan upacara, penutupan pendidikan yang ditandai pelepasan tanda siswa dan penyerahan ijasah oleh Inspektur upacara, amanat Inspektur upacara, penyerahan cinderamata kepada siswa terbaik atas nama Letda Laut (KH)  Ari Rahmat Hidayat dan diakhiri dengan tradiisi pelepasan alumni siswa Dikmapa.

Komandan Pusdikbanmin Kodikdukum Kolonel Laut (S) Roland Manalu, S.T.dalam sambutan yang dibacakan Kabagopsjiandik Letkol Laut (KH) Warsito menyampaikan ucapan selamat kepada para alumni siswa Dikmapa Korps Khusus yang telah menyelesaikan pendidikan selama 5 bulan di Pusdikbanmin, dengan harapan keberhasilan ini akan mampu meningkatkan motivasi, dedikasi dan loyalitas serta profesionalisme dalam pengabdian kepada TNI AL bangsa dan negara.

Seperti kita ketahui bersama bahwa pembangunan bangsa Indonesia termasuk TNI AL di dalamnya terus dilaksanakan secara berlanjut, bertahap dan berkesinambungan dengan tetap memperhatikan sekala prioritas yang disesuaikan dengan kondisi lingkungan yang dihadapi dengan tetap mengacu kepada kemamapauan sumber daya manusia yang tersedia.

Hal ini juga dilakukan mengingat sumber daya manusia merupakan unsur utama dalam pencapaian keberhasilan pelaksanaan tugas suatu organisasai TNI AL yang terus  berupaya menambah kekuatan dengan menyelenggarakan pendidikan untuk rekrutmen-rekrutmen baru salah satunya pendidikan dasar golongan perwira siswa Dikmapa korps Kusus yang telah ditutup bersama. (Pen Kodiklatal/Ar)

Read More

Awas! Tak Pakai Masker dan Berkerumun di Surabaya Bakal Didenda Rp 150 Ribu

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Demi memutus mata rantai penyebaran Covid-19, Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya akan memberlakukan Peraturan Wali Kota (Perwali) Surabaya Nomer 67 tahun 2020.

Tak ayal Perwali yang diterbitkan pada tanggal 22 Desember lalu itu, dipastikan akan membuat masyarakat menjadi patuh akan protokol kesehatan (Prokes).

Pasalnya Perwali yang merupakan perubahan atas Perwali nomor 33 tahun 2020 ini juga memunculkan hukuman dan denda tak hanya pada tempat usaha saja.

Namun juga pada perorangan. Bagi pelanggar prokea perorangan akan di denda sebesar Rp 150 ribu.

Denda tersebut akan diberikan pada pelanggar prokes yakni pertama tidak memakai masker saat keluar rumah, kedua berkerumun di suatu tempat.

"Tiga poin di atas merupakan pelanggaran dalam Peraturan Wali Kota Surabaya No 67 tahun 2020," kata Wakil Sekretaris Satgas COVID-19 Kota Surabaya Irvan Widyanto, Kamis (7/12).

Sedangkan lanjut Irvan, untuk pelaku usaha yang membandel dengan tetap membuka usahanya di atas pukul 22.00 WIB, maka akan ada denda berupa uang mulai dari ratusan ribu hingga puluhan juta rupiah.

Tak hanya denda tapi pelaku usaha ini juga akan dikenakan sanksi berupa penyegelan hingga pencabutan izin usaha.

"Untuk pelaku usaha bisa dikenakan sanksi administratif sebesar Rp 500 ribu hingga Rp 25 juta dan juga pencabutan izin," pungkasnya. (Ar)

Read More

Gedung Korpri Lamongan Disiagakan Tampung Pasien Covid-19, TNI Disiagakan

KABARPROGRESIF.COM: (Lamongan) Gedung Korpri milik Pemerintah Kabupaten Lamongan, rencananya dijadikan saran untuk menampun pasien penderita Covid-19.

Namun sebelumnya, terdapat beberapa persiapan yang harus dipersiapkan, salah satunya merapikan setiap sudut area di gedung tersebut.
        

Dandim 0812/Lamongan, Letkol Inf Sidik Wiyono menjelaskan, setidaknya terdapat beberapa personelnya yang dikirim untuk membersihkan area gedung itu.

"Mereka (personel Kodim, red) bersinergi dengan petugas Pemkab dan Polres,” ujarnya.
        

Sidik mengungkapkan jika RS Darurat itu, telah mengantongi izin dari pihak Kemenkes RI. Untuk tahap pertama, RS itu nantinya dapat menampung sekitar 200 pasien penderita Covid-19. 

“RS itu untuk pasien dengan tingkat gejala klinis ringan sampai sedang,” jelasnya.
        

Sedangkan, imbuh Dandim, bagi pasien klinis berat nantinya akan dialihkan ke RS Sugiri Kabupaten Lamongan. “Sebab, pasien klinis berat butuh perawatan dan peralatan medis yang lengkap, sekaligus dokter spesialis,” imbuhnya. (Pendam V/Brw/Ar)

Read More

Ferdinand Minta Gubernur DKI Jakarta Anies Tak Perlu Malu Dampingi Risma Blusukan

KABARPROGRESIF.COM: (Jakarta) Mantan politikus Partai Demokrat Ferdinand Hutahaean menyarankan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sebaiknya ikut mendampingi Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini ketika blusukan di Ibu Kota.

"Saya pikir gagasan ini menarik, Anies mendampingi Risma blusukan di Jakarta untuk kemudian bisa bersinergi menyelesaikan masalah sosial tuna wisma di Jakarta," ucap Ferdinand seperti dilansir jpnn.com, Kamis (7/1).

Hal itu disampaikan Ferdinand merespons aksi blusukan Mensos yang beken disapa dengan panggilan Bu Risma di sejumlah titik di provinsi yang dipimpin Gubernur Anies Baswedan.

Belakangan aksi mantan wali kota Surabaya itu mendapat perhatian dari masyarakat di Ibu Kota.

"Anies tak perlu malu, karena memang pusat dan daerah harus bersinergi untuk menuntaskan masalah-masalah apa pun," sambung pria yang pernah memimpin Barisan Relawan Jokowi Presiden (Bara JP) ini.

Ferdinand meyakini aksi blusukan Mensos Risma pasti ada alasannya. Salah satunya guna mencari tahu permasalahan yang terjadi di lapangan. Terutama dalam upaya menuntaskan masalah PMKS (penyandang masalah kesejahteraan sosial).

"Risma sebagai menteri bisa mendapat masukan banyak dari blusukan ini untuk kemudian menelurkan kebijakan nasional untuk menuntaskan masalah tunawisma di seluruh Indonesia," kata pria yang juga direktur eksekutif Energy Watch Indonesia (EWI) ini.

Ferdinand Hutahaean juga merespons pihak-pihak yang terkesan nyinyir dengan aksi blusukan Mensos Risma di DKI Jakarta beberapa waktu belakangan.

"Kalau ada yang nyinyir dengan pernyataan seolah itu bukan kerjaan menteri tetapi wali kota, abaikan saja," ucap Ferdinand. 

"Lha wong ini Jakarta ada gubernur ada wali kota kenapa enggak beres masalahnya? Artinya butuh kebijakan nasional dari menteri," tutupnya. (*/jpnn)

Read More

Titik Jalan Nasional di Lamongan Jadi Pusat Perhatian Wagub Jatim

KABARPROGRESIF.COM: (Lamongan) Beberapa titik ruas jalan nasional yang berada di Kabupaten Lamongan, Jawa Timur, menyita perhatian Wakil Gubernur Jawa Timur, Emil Elestianto Dardak.

Dalam peninjauan itu, Wagub turut didampingi oleh beberapa pejabat setempat, hingga aparat TNI dan Polri, salah satunya Kepala Staf Kodim 0812/Lamongan, Mayor Arh G.N Putu Ardana.
        

“Titik utamanya perbatasan Gresik-Lamongan. Rencananya jalan rusak itu akan diperbaiki,” kata Kasdim. Rabu, 07 Januari 2021.
        

Ditambahkan Kasdim, kondisi kerusakan paling serius terletak pada Gapura pintu masuk ke Lamongan hingga rel kereta api.
        

“Informasinya, sudah ada 8 tim perbaikan yang sudah terjun. Perbaikan itu dilakukan mulai dari Gresik sampai Tuban,” bebernya.

Sebelumnya, Bupati Lamongan H. Fadeli telah berkoordinasi dengan pihak Balai Besar Jalan Nasional Jawa Timur. Koordinasi itu, membahas percepatan perbaikan ruas jalan di Lamongan. (Pendam V/Brw/Ar)

Read More