Peduli Lingkungan, Ribuan Keluarga Ikut Program Surabaya Eco School

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Gerakan Sekolah dan Keluarga Sadar Iklim 2020 hingga akhirnya menerima penghargaan Awarding Surabaya Eco School 2020 dari Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya tak butuh waktu lama, sekitar dua bulan.

Program yang diluncurkan oleh Kepala Dinas Pendidikan (Dispendik) Kota Surabaya Supomo itu pada 23 September 2020. 

Kemudian pada 25 September 2020 dilakukan workshop secara virtual. 

“Semua mulai aksi pada 1 Oktober 2020. Aksi dilakukan selama 77 hari,” kata Presiden Tunas Hijau Mochamad Zamroni di Ruang Sidang Wali Kota, Lantai II Balai Kota Surabaya, Jum'at (8/1).

Dalam setiap aksi, kata Zamroni, tiap sekolah mengirimkan peserta sebanyak 10 keluarga. 

Peserta ini bisa berasal dari keluarga siswa, guru, atau karyawan sekolah. 

Selama program berlangsung, tercatat ada 4.200 keluarga dengan sekitar 28.100 aksi. 

“Aksi paling mudah memang belanja dalam kemasan besar atau menghindari belanja sasetan. Aksi tersebut banyak dilakukan oleh keluarga sadar iklim,” katanya.

Selain itu, Zamroni menyebut, ada pula aksi merawat tanaman di rumah, mengumpulkan minyak jelantah dengan mengajak tetangga sekitar, memilah sampah organik dan non organik, membuat pupuk kompos, dan lain sebagainya. 

“Para keluarga yang menang, memang intensitas aksinya cukup tinggi. Aksi ini berulang kali dilakukan dan jadi pembiasaan sehari-hari,” tandasnya.

Sebagai diketahui, Surabaya Eco School merupakan program kegiatan peduli lingkungan, hasil kerjasama antara Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya dan Tunas Hijau. 

Sementar di tahun 2020, kegiatan ini diselenggarakan mulai bulan September sampai dengan Desember 2020. 

Dalam program ini Pemkot Surabaya memberikan penghargaan kepada 40 orang siswa, guru dan kepala sekolah terbaik pada pelaksanaan awarding Surabaya Eco School 2020. (Ar)

Read More

Bantah Rekayasa Blusukan, Risma: Saya Tidak Kenal Pemulung Bernama Kastubi

KABARPROGRESIF.COM: (Jakarta) Menteri Sosial Tri Rismaharini membantah melakukan setting-an terkait pemberian bantuannya kepada seorang pemulung bernama Kastubi.

Ia mengaku tak sama sekali mengenal sosok Kastubi yang ramai diperbincangkan warganet pada Kamis (7/1/2021).

"Saya bagaimana bisa setting itu. Saya itu tidak kenal dan saya mau ke Jakarta itu tidak tahu mau ke mana dan saya tidak hafal jalannya. Ya gimana saya mau setting," kata Risma, Jumat (8/1/2021).

Hal tersebut disampaikan mantan wali kota Surabaya itu saat berada di Balai Rehabilitasi Sosial Eks Gelandangan dan Pengemis Pangudi Luhur, Bekasi, Jawa Barat, Jumat.

Lebih lanjut, dia mengaku tak mungkin mengenal Kastubi karena selalu menggunakan jalan yang berbeda setiap berangkat ke tempat kerja. Hal ini pun telah dilakukannya sejak menjadi wali kota Surabaya.

"Saya tiap hari selalu berpindah-pindah itu sudah saya lakukan sejak PNS dan saya tidak pernah di jalan yang sama itu tidak pernah," ucap Risma.

"Jadi kalau saya berangkat itu hari ini lewat sini. Saya akan mencoba lewat tempat lain. Jadi bukan karena Menteri Sosial pun saya tetap perhatikan orang-orang seperti itu," kata dia.

Sebelumnya, ramai diperbincangkan di media sosial, sosok Kastubi yang ditemui Risma.

Muncul isu di permukaan, bahwa Kastubi bukanlah pemulung melainkan seorang penjual poster lukisan Presiden Soekarno.

Adapun isu diunggah akun Twitter @Andhy_SP211 beberapa hari lalu.

Hal ini mengakibatkan tudingan warganet bahwa blusukan yang dilakukan Risma sudah diatur sebelumnya atau settingan.

Sebelumnya, Kepala Biro Humas Kementerian Sosial Wiwit Widiansyah juga telah menjelaskan maksud dan tujuan blusukan Risma ke sejumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial.

Menurut dia, blusukan itu dalam rangka menyasar program Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS).

"Sasaran PPKS ini seperti gelandangan, pengemis, dan kelompok rentan lainnya," kata Wiwit, Rabu (6/1/2021).

Ia melanjutkan, tujuan blusukan yang dilakukan Mensos adalah untuk melakukan pemetaan masalah sosial dan melihat langsung kebutuhan dari PPKS.

Hal ini, kata dia, diperlukan agar Kemensos dapat mencarikan solusi dari masalah-masalah yang dialami para PPKS.

Read More

Plt Wali Kota Surabaya Ngaku Tak Menolak PPKM Hanya Mempertanyakan

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Pelaksana Tugas (Plt) Wali Kota Surabaya Whisnu Sakti Buana menegaskan bahwa Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya tidak pernah menolak atau apalagi memprotes instruksi Menteri Dalam Negeri (Mendagri) tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). 

Ia mengaku sebenarnya hanya ingin mempertanyakan kenapa Surabaya yang sudah orange masih diberlakukan PPKM.

“Sebenarnya kita tidak pernah menolak. Hanya ingin mempertanyakan. Tapi pada prinsipnya kita akan tetap menjalankan Instruksi Mendagri soal PPKM itu,” tegas Whisnu di ruang kerjanya, Jumat (8/1).

Bahkan menurut Whisnu, Pemkot Surabaya sudah menyiapkan berbagai hal untuk menjalankan PPKM itu dan sudah dikaji semuanya. 

Artinya, di lapangan juga sudah disiapkan, baik jajaran Satpol PP, BPB Linmas, Lurah dan Camat. 

“Bahkan, saya sudah meminta lurah dan camat untuk mensosialisasikan PPKM ini ke warga Kota Surabaya,” pungkasnya.

Seperti diberitakan. kendati belum menerima surat resmi dari pemerintah pusat, Pemkot Surabaya menggelar rapat koordinasi dengan Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Penanganan Covid-19 Kota Surabaya tentang rencana Kebijakan Pengetatan Secara Terbatas Kegiatan Masyarakat dari pemerintah pusat di Ruang Sidang Wali Kota Surabaya, Rabu (6/1).

Plt Wali Kota Surabaya Whisnu Sakti Buana menyebut sebenarnya, saat mendapati informasi tersebut dari Wakil Gubenur Jatim, dia mengaku keberatan lantaran dalam beberapa hari ini ada penurunan angka kasus, pasca kenaikan angka di momen liburan Natal dan tahun baru (Nataru) beberapa waktu lalu.

"Sementara di wilayah Jawa Timur ada empat kabupaten kota yang zona merah tidak diterapkan PSBB. Itu tadi yang juga saya proteskan," kata Whisnu.

Ia menjelaskan, apabila dilakukan Kebijakan Pengetatan Secara Terbatas Kegiatan Masyarakat dilakukan di Jatim, maka secara menyeluruh kabupaten/kota di Jatim juga harus menerapkan, justru itu yang akan disepakati oleh semua pihak. 

Akan tetapi apabila peraturan ini hanya parsial justru di wilayah yang cenderung membaik beberapa hari ini, kemudian diterapkan aturan tersebut, maka yang di khawatirkan adalah banyaknya pasien dari luar kota yang dilimpahkan.

"Apalagi melihat penanganan kita baik. Kan kita jadi ketiban sampur. Kita tidak hanya melihat sisi penanganan Covid-19 saja, tetapi ada dampak yang lebih luas lagi," tegasnya.

Meskipun penanganan pandemi ini dinilai cukup bagus, akan tetapi ke depan Pemkot Surabaya lebih memaksimalkan peran Kampung Tangguh Wani Jogo Suroboyo bersama-sama dengan jajaran Polri dan TNI. 

Bahkan dia menyebut, jika diperbolehkan usul ke pusat, Surabaya tidak diberlakukan aturan terbaru yang mulai diterapkan pada 11- 25 Januari 2020 mendatang.

 "Kita juga masih ada waktu untuk mengusulkan hal ini ke pusat. Intinya kita akan berusaha yang terbaik untuk Kota Pahlawan," paparnya.

Berdasarkan keputusan Presiden Joko Widodo terkait kota yang diminta untuk menerapkan Pengetatan Secara Terbatas Kegiatan Masyarakat di Jawa Timur (Jatim) adalah Malang Raya dan Surabaya Raya. (Ar)

Read More

Danrem 152/Baabullah Silaturahmi Dengan Ormas Keluarga Malamo Ternate

KABARPROGRESIF.COM: (Ternate) Bertempat Ruang Danrem 152/Baabullah Brigjen TNI Imam Sampurno Setiawan telah dilaksanakan Silaturahmi dengan Ormas Keluarga MALAMO Ternate, Jumat (08/01/21).

Silaturahmi dari Ormas Keluarga Malamo Ternate Dipimpin oleh M. Ronny bersama Lima (5) Rekannya di Korem 152/Baabullah di Sambut baik oleh Komandan Korem 152/Baabullah Brigjen TNI Imam Sampurno Setiawan di dampingi Kasrem 152 Kolonel Inf Wawan Subarjo S,Sos M,Si, Kasiren Korem 152 Kolonel Arh Ahmad Sumarna M. Bus, Kasiter Korem 152 Letnan Kolonel Arh Henri Yudi Setiawan di Korem 152/Baabullah.

Danrem 152/Baabullah Brigjen TNI Imam Sampurno Setiawan, Kami Korem 152/Baabullah sangat berterimakasih kepada Ormas Keluarga MALAMO dengan adanya kunjungan ini merupakan suatu kehormatan untuk Korem 152/Baabullah dimana kunjungan ini menunjukkan bahwa masih ada dan akan terus ada Silaturahmi dari setiap Ormas yang ada Khususnya di Wilayah Maluku Utara.

Adapun penyampaian dari Bpk. M. Ronny Ormas Keluarga Malamo bahwa Maksud dan tujuan Kunjungan kami ingin menyampaikan Mengingat Sultan Baabullah sudah dinobatkan sebagai Pahlawan Nasional RI oleh Presiden Joko Widodo pada tanggal 10 November 2020, maka kami memandang perlu keputusan nasional itu ditindaklanjuti dalam bentuk penguatan nilai-nilai dan spirit perjuangan Baabullah ketika mengusir penjajah (Portugis) dari bumi Nusantara.

Korem 152/Baabullah sebagai lembaga Negara yg mengatasnamakan nama Baabullah menjadi salah satu Lembaga Kembagaan Kami Rakyat Ternate dan Moloko Kie Raha. Oleh karena itu, kami bertujuan supaya ke depan Korem 152/Baabullah bersama kesultanan Ternate dan Pemerintah Kota bisa membangun hubungan kerja sama dalam memberi pendidikan dasar kepada generasi terkait adanya ketokohan dan legasi perjuangan Baabullah.

Spirit Baabullah mempertahankan kedaulatan Nusantara (Maluku) 500 tahun lalu itu, bagi kami, adalah semangat awal yang perlu ditanamkan menjadi spirit bagi setiap tugas dan tanggungjawab di setiap wilayah komando teritorial organisasi kemiliteran saat ini.

Kami juga berharap supaya sama-sama kita mendorong sejarah perlawanan Baabullah ke dalam kurikulum pembelajaran ditingkat pendidikan SD, SMP dan SMA. 

Penyampaian Danrem 152/Baabullah bahwa Kami Korem 152/Baabullah dan jajaran akan selalu siap membantu dalam setiap Hal yang tidak bertantangan dengan Pemerintah kami siap mendukung semua program - program tersebut.

Seusai silaturahmi dilanjutkan dengan Tanda Tangan Danrem 152/Baabullah di Lukisan Sultan Baabullah, Penyerahan Cindera Mata dari Ormas Keluarga MALAMO Berupa Penyerahan Buku Naskah Akademik RIWAYAT KEPAHLAWANAN SULTAN BAABULLAH, Penyerahan Kaos (Baju) yang bergambarkan Sultan Baabullah Kepada Komandan Korem 152/Baabullah.

Selama Silaturahmi berlangsung Danrem 152/Baabullah tetap meminta agar tetap Mentaati Protokol Kesehatan Sesuai yang di Anjurkan Pemerintah demi memutus Mata Rantai Virus Covid-19. (penrem152/Ar).

Read More

Nursaman Minta Maaf karena Mengaku Pemulung yang Ditemui Mensos Risma

KABARPROGRESIF.COM: (Jakarta) Aksi blusukan Menteri Sosial Tri Rismahari ke sejumlah titik di wilayah DKI Jakarta mulai dari bantaran Sungai Ciliwung hingga kawasan Jalan Jenderal Sudirman hingga Jalan MH Thamrin beberapa waktu lalu menuai sorotan publik.

"Bu Risma" menjadi topik yang ramai diperbincangkan warganet di Twitter pada Rabu (6/1/2021). Lebih dari 14.000 orang membuat twit berkait topik tersebut.

Salah satunya twit yang oleh akun @Andhy_SP211 dan sudah di-retweet sebanyak 134 kali serta disukai 253 kali.

Twit dan balasan komentar pada akun @Andhy_SP211 menciptakan narasi seolah-olah pemulung yang ditemui Risma diatur sedemikian rupa atau hasil rekayasa.

“Gembel ternyata bisa menjadi profesi yang menguntungkan, bisa ikut drakor tanpa casting pastinya,” tulis Andi SP pada Rabu (6/1/2021) pukul 10.22 WIB.

@Andhy_SP211 menyertakan kiriman dua foto wajah seorang pemulung berambut dan berkumis putih, bertopi hitam, serta mengenakan masker.

Akun @Andhy_SP211 juga menyertakan tangkapan layar dari kiriman akun Facebook yang bernama Adhe Idol.

“Kalau yang menghadap ke depan atau yang rambutnya putih/ubanan itu kek kenal itu, tukang jualan poster Soekarno. Memang dia orang PDIP. Lokasi jualannya Jalan Minangkabau Manggarai. Selain itu dia jualan es kelapa muda juga. Terciduk juga,” tulis Adhe Idol dalam tangkapan layar yang diunggah @Andhy_SP211.

Unggahan Adhe Idol dalam laman Facebook-nya kemudian dikomentari oleh sejumlah warganet.

“Buahahahaha .. Mantap terdeteksi. Catat,” tulis akun Amir Akbar.

“Wah bocor nih scenario,” tulis akun Yuli Widyaningsih.

“Kalo Anda gk percaya silahkan datang ke tempat dia berjualan poster Soekarno di Jalan Minangkabau, Manggarai pas pertigaan, Jakarta Selatan,” tulis Adhe Idhol lagi.

Selain itu, akun Twitter @Andhy_SP211 juga menyertakan tangkapan layar dari layanan peta digital Google Maps.

Tangkapan layar Google Maps tersebut berisi foto sebuah toko poster dan bingkai Bung Karno serta seorang laki-laki yang diduga sebagai pemulung yang ditemui Risma.

Keberadaan pemulung yang belakangan bernama Kastubi, seperti twit yang ditulis @Andhy_SP211 pada Kamis (7/1/2021) siang.

Pencarian dilakukan dengan maksud menegaskan apakah tudingan bahwa Kastubi sebagai penjual poster Soekarno di Jalan Minangkabau, Menteng, Jakarta Pusat, dan memiliki smartphone benar adanya atau justru keliru.

Namun, fakta di lapangan mengungkap bahwa Kastubi yang ditemui Risma sedang tertidur di depan sebuah ruko bukanlah penjual poster di Jalan Minangkabau.

Kastubi dibawa Risma makan di kantin Kemensos, kemudian ia dibawa ke Balai Kemensos di Bekasi. Saat ini, Kastubi masih tinggal di situ.

Sementara itu, pemilik toko poster Bung Karno di Jalan Minangkabau, Doni BK (59), menyangkal tudingan warganet yang menyebut pemulung yang ditemui Risma adalah dirinya.

Doni merasa dicemarkan dari twit tersebut.

Berdasarkan foto pemulung yang dirilis Kemensos, Doni menyebut pria tua tersebut ada kemiripan dengan Nursaman, seorang pemulung yang sehari-hari tinggal di dekat Kali Minangkabau.

Nursaman (69) mengaku bahwa dirinya sehari-hari juga bekerja sebagai pemulung serta bekerja serabutan dengan membantu menambal ban dan mengupas kelapa.

Secara fisik, Nursaman memang mirip dengan Kastubi.

Baik Nursaman maupun Kastubi, mereka sama-sama memiliki rambut putih panjang. Namun, rambut Kastubi telah dipangkas saat masuk ke Balai Kemensos.

Jika dilihat seksama, pria ini bukanlah orang yang sama dalam video viral saat Risma blusukan.

Terdapat perbedaan ciri fisik seperti kumis yang lebih tebal dan bentuk hidung.

Dari penuturan Nursaman, dia mengaku hanya sekilas saja melihat kedatangan Risma saat ada seorang pejabat tiba-tiba datang melakukan razia ke pemulung-pemulung di Jalan Sudirman.

Dia hanya ingat pejabat berbaju putih yang kata rekan-rekan pemulungnya adalah Risma.

Namun, dia sama sekali tak mengenal sosok Risma. Setelah razia itu, dia dan pemulung lain juga tak ada yang dibawa.

Ia berkali-kali membenarkan bahwa foto yang bertemu dengan Risma adalah dirinya meskipun belakangan diketahui laki-laki tersebut bukan dirinya.

Saat dikonfirmasi pada Jumat (8/1/2021), pihak internal Kementerian Sosial membantah jika Nursaman adalah pemulung yang ditemui oleh Risma. Sosok pemulung yang ditemui Risma adalah Kastubi.

Nursaman minta maaf. Nursaman meralat ucapannya yang sempat membenarkan bahwa foto pemulung yang ditemui Risma adalah dirinya.

Ia membenarkan atas dasar adanya kemiripan antara Kastubi dengan dirinya.

Nursaman diperlihatkan foto Risma dan Kastubi oleh seorang pedagang kursi di dekat tempatnya tinggal sehari-hari. Pedagang tersebut menanyakan apakah benar foto pemulung yang ditemui oleh Risma adalah dirinya.

Dari situlah, Nursaman merasa sosok di foto pemulung dengan Risma adalah dirinya meskipun ia masih ragu.

“Saya itu tanda tanya juga, saya pake gelang. Itu di foto pake gelang. Apa lagi dibuka apa gimana?” kata Nursaman saat kembali ditunjukkan foto Kastubi.

Dalam foto tersebut Kastubi tak memakai gelang. Sementara itu, Nursaman mengaku dirinya selalu memakai gelang dan kalung.

Nursaman kembali menyangkal, tetapi di sisi lain merasa mirip dengan sosok pemulung di foto tersebut. 

Namun, ia kembali mempertanyakan jawabannya ketika ditunjukkan foto Kastubi.

“Fotonya persis kayak saya makanya saya akui. Ternyata bukan pas didetailin fotonya. Iya jadi bohongin orang. Ini kan ngeliat sepintas fotonya, iya saya tuh,” ujar Nursaman.

Nursaman meminta maaf jika telah membohongi masyarakat lantaran salah berbicara dengan mengakui foto Kastubi adalah dirinya. Ia menitip permohonan maaf kepada Risma karena salah ucap.

“Saya minta maaf kalau ada kekeliruan dan salah-salah kata,” tambah Nursaman.

Read More

Danramil Krembangan Keluhkan Tingkat Kesadaran Masyarakat

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Beberapa warga yang kedapatan tak menggenakan masker, digiring oleh aparat gabungan menuju Puskesmas Dupak Bandarejo, Surabaya.

Di lokasi itu, tim swab dari Puskesmas setempat telah bersiaga melakukan pemeriksaan terhadap warga yang kedapatan tak patuh protokol kesehatan.

Bahkan, swab test juga dilakukan langsung di lokasi itu. Aparat Babinsa dan Bhabinkamtibmas terlihat bersiaga mengawal berjalannya swab tersebut.

Danramil Krembangan, Mayor Chb Sukimun menjelaskan swab tes itu digelar sebagai upaya dalam rangka memutus rantai penyebaran pandemi Covid-19 di Surabaya.

Apalagi, Sukimun mengungkapkan jika Surabaya saat ini, dinyatakan berstatus zona merah pandemi. 

“Ini yang menjadi permasalahan kita, kesadaran masyarakat,” kata Danramil, Jumat (8/1).

Beberapa lokasi, disasar oleh petugas swab hunter, diantaranya Pasar Dupak Bandarejo, Jalan Rembang, hingga Alun-Alun Bangunsari, Surabaya.

Dalam razia protokol itu, petugas berhasil menjaring 6 warga yang kedapatan tak memakai masker. 

“Langsung kita bawa ke Puskesmas untuk menjalani swab test,” ungkapnya. (Pendam V/Brw/Ar)

Read More

Bertemakan "Climate Action on Pandemic", Penghargaan Surabaya Eco School 2020 Diberikan kepada 40 Pemenang

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Puluhan siswa, SD dan SMP bersama sejumlah keluarga serta perwakilan dari sekolah menerima penghargaan Awarding Surabaya Eco School 2020 di Ruang Sidang Wali Kota, Lantai II Balai Kota Surabaya, Jum'at (8/1).

Penghargaan ini diberikan kepada 40 orang siswa, guru dan kepala sekolah terbaik pada pelaksanaan awarding Surabaya Eco School 2020. 

Kali ini, tema yang diambil adalah, "Climate Action on Pandemic" dengan gerakan Sekolah Sadar Iklim 2020 dan Keluarga Sadar Iklim 2020.

Program Surabaya Eco School ini diharapkan dapat memberikan pendidikan lebih dini kepada anak-anak agar peduli terhadap lingkungan. 

Apalagi di masa pandemi, mereka diarahkan kepada keluarga yang peduli terhadap ekosistem dan iklim.

"Karena memang Surabaya sendiri sudah berhasil menurunkan 2 derajat suhu pemanasan global. Dan ini yang kita harapkan bisa berlanjut pada generasi ke depan, anak muda, anak didik yang melanjutkan kita," kata Pelaksana Tugas (Plt) Wali Kota Surabaya, Whisnu Sakti Buana usai kegiatan awarding.

Menurut dia, melalui pendidikan terhadap kepedulian lingkungan lebih awal, maka akan menumbuhkan kebiasaan yang lebih baik bagi anak-anak. 

Meski begitu, kekurangan terkait kepedulian lingkungan juga diharapkan bisa terus diperbaiki ke depannya. 

Untuk itu, pemkot akan terus memberikan dukungan terhadap aksi lingkungan tersebut.

"Artinya, nanti bisa kita lanjutkan dari Dinas Pendidikan, DKRTH (Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau) untuk lebih aktif lagi memantau sekolah itu agar lebih peduli pada lingkungan," ujarnya.

Apalagi, kata Whisnu, problem yang ada di perkotaan sendiri salah satunya adalah tentang sampah dan banjir. 

Nah, untuk mengatasi hal itu diperlukan upaya-upaya pengelolaan sampah yang dimulai dari hulu, seperti di sekolah, rumah tangga dan perkampungan.

"Contoh tadi ada SDN Menanggal yang mengolah kompos sampai bisa menghasilkan 1 ton kompos. Juga beberapa SD lain yang bisa sampai tiga ton. Ini kan luar biasa. Hal seperti ini yang kita harapkan sehingga nanti sampai bisa tereduksi dari hulunya," paparnya.

Meski demikian, Whisnu mengungkapkan bahwa Pemkot Surabaya terus berupaya menekan volume sampah di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Benowo, seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk. 

Upaya pemkot ini salah satunya dilakukan dengan cara mengelola sampah menjadi energi listrik.

"Kita harapkan tidak terus bertambah volumenya yang di TPA, walaupun penduduk Surabaya bertambah. Tetapi, ada penyelesaian di hulu, pengolahan di hulu, baik di sekolah, rumah tangga dan kampung-kampung sehingga juga bermanfaat bagi warga," terangnya.

Tak hanya bermanfaat untuk menekan jumlah volume sampah di TPA dan mencegah terjadinya banjir. 

Menurut Whisnu, pengelolaan sampah yang dilakukan warga ini sebenarnya juga dapat menambah income pendapatan. 

"Bank sampah, komposting, itu akan menjadikan tambahan ekonomi juga bagi warga Surabaya," pungkasnya. (Ar)

Read More

Ekspresi Prajurit Yonif Mekanis 512/QY Bikin Bangga Pangdam Brawijaya

KABARPROGRESIF.COM: (Malang) Pada kunjungan kerjanya ke Mako Yonif Mekanis 512/QY, ada hal yang membuat Pangdam V/Brawijaya, Mayjen TNI Suharyanto seakan bangga ketika berdiri di hadapan prajurit Marabunta.

Betapa tidak, ia mengungkapkan jika kebanggaan itu muncul ketika dirinya melihat ekspresi semangat yang diperlihatkan oleh prajurit Yonif 512.

“Saya membayangkan kalau saya berdiri di tengah-tengah prajurit ini. Saya serasa lebih muda 30 tahun lagi. Karena, aura yang ditampilkan sebagai prajurit Kodam V/Brawijaya, tentu saja akan menular ke seluruh prajurit,” ungkap Suharyanto dalam pemeriksaan kesiapan operasi Satgas

Pamtas yang nantinya akan diemban oleh prajurit 512 di perbatasan Indonesia-Papua Nugini, Rabu (7/1).

Kendati demikian, dirinya menegaskan jika rasa semangat yang dimiliki oleh para prajurit itu, harus bisa dijaga dan ditingkatkan. Terlebih ketika menjalankan tugas dan kewajiban mendatang.

“Alhamdulillah, saya sekarang bisa tatap muka langsung. Prajurit itu yang dibanggakan bukan pangkat dan jabatan. Tapi, tugas operasi,” tegasnya.

Ia menilai, penugasan yang diemban oleh seorang prajurit TNI-AD, merupakan suatu kehormatan yang telah diberikan oleh bangsa dan negara.

“Dari kebanggaan itu, tentu saja ada konsekuensi yang harus dilakukan. Batalyon ini (512, red) bukan Batalyon ecek-ecek, kaleng-kaleng. Tugas operasi yang dilaksanakan 512, sebelumnya selalu mendapatkan pujian dan penghargaan. Itu harus dipahami!,” pinta Pangdam Suharyanto.

Selain meninjau kesiapan prajurit Yonif 512/QY, Pangdam juga menggelar kunjungan kerjanya ke Kodim di wilayah Malang Raya, hingga berlanjut ke Yonkav 3/AC. (Pendam V/Brawijaya/Ar)

Read More

Pemkot Surabaya Tolak PSBB Jawa-Bali, Satgas Pusat: instruksi Ini Bersifat Wajib

KABARPROGRESIF.COM: (Jakarta) Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya menolak pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) atau yang kini disebut dengan istilah Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) yang akan berlaku di Jawa-Bali pada 11 Januari hingga 25 Januari. Alasannya adalah dampak ekonomi.

Menanggapi hal itu, Juru Bicara Pemerintah untuk Covid-19 Prof Wiku Adisasmito meminta semua pihak mengikuti kebijakan pusat. 

Karena pada prinsipnya, kebijakan yang dibuat pemerintah itu untuk mempercepat penanganan pandemi.

“Kebijakan ini dirancang sedemikian rupa untuk menyeimbangkan sektor kesehatan dan ekonomi. Daerah-daerah yang dibatasi kegiatannya merupakan zona merah,” tegas Prof Wiku dalam konferensi pers, Kamis (7/1).

Menurut Prof Wiku, zona merah itu kontributor terbesar peningkatan Covid-19 di tinggkat nasional, serta daerah dengan kasus positif tertinggi. 

Karena bukan saja Pemda, masyarakat dari daerah tersebut pun melihat dengan jelas tingkat kedaruratan Covid-19 di daerah yang wajib untuk dibatasi kegiatannya.

“Maka, dimohon bagi pihak manapun yang menolak mengikuti kebijakan pusat yang disusun berdasarkan data ilmiah, segera mengindahkan instruksi pemerintah karena instruksi ini bersifat wajib,” katanya.

Pemerintah membatasi kegiatan lewat Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) untuk menekan penularan Covid-19 di seluruh provinsi di Pulau Jawa dan Provinsi Bali. Kebijakan itu berlaku 11 Januari hingga 25 Januari 2021. 

Keputusan tersebut sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19.

Menanggapi hal itu, Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin (BGS) menjelaskan, usai liburan panjang rata-rata kasus aktif naik 30-40 persen. 

Kondisi ini akan memberikan tekanan ke RS dan para tenaga kesehatan. Maka selama dua pekan ke depan, Menkes Budi meminta agar masyarakat Jawa-Bali membatasi mobilitas dengan disiplin.

Read More

Blusukan Mensos Risma Harus Ditiru

KABARPROGRESIF.COM: (Jakarta) Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PDI-P Gilbert Simanjuntak mengatakan, blusukan yang dilakukan Menteri Sosial Tri Rismaharini merupakan hal yang patut ditiru dan tidak perlu dipermasalahkan.

"Blusukan adalah hal yang baik dan patut ditiru," kata Gilbert dalam keterangan tertulis, Rabu (6/1/2021).

Gilbert menilai, aksi yang dilakukan oleh Risma seharusnya dilihat sebagai seorang menteri yang berusaha melihat kenyataan di depan mata.

"Secara logika, bagaimana seorang menteri melihat persoalan nasional, sedangkan yang di depan mata saja tidak dia ketahui," ucap dia.

Karenanya, Anggota Komisi B ini berharap, politisi menunjukkan sikap dewasa dan lebih menunjukkan kinerjanya.

Sebab, tujuan berpolitik adalah untuk menyejahterakan rakyat.

Aksi blusukan yang dilakukan oleh Mantan Wali Kota Surabaya tersebut menuai sorotan publik.

Pada hari pertamanya bekerja sebagai menteri, Risma mendatangi kolong jembatan yang ditinggali oleh pemulung di belakang kantornya di Jakarta Pusat.

Risma sempat berdialog dengan pemulung tersebut dan menawarinya tempat tinggal.

Setelahnya, dia menyambangi kawasan Jalan Sudirman-Thamrin dan menemukan sejumlah gelandangan. Aksi ini menuai beragam komentar hingga kritikan pedas.

Salah satu di antaranya adalah politisi Fahri Hamzah. Mantan Wakil Ketua DPR RI itu mengingatkan Risma bahwa kerja menteri berbeda dengan wali kota.

Sementara Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengatakan, tunawisma yang ditemukan oleh Risma di jalanan Ibu Kota merupakan gelandangan musiman.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, lanjut Ariza, tidak tinggal diam dan sudah melakukan berbagai upaya untuk menghilangkan gelandangan dari Jakarta.

Secara terpisah, Pelaksana Harian Wali Kota Jakarta Pusat Irwandi mengatakan para tunawisma di Jakarta umumnya memiliki rumah di kampung halaman masing-masing.

Pemkot Jakarta Pusat telah memulangkan mereka berkali-kali, namun gelandangan terus berdatangan ke Ibu Kota.

Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta Mujiyono sebelumnya menilai, blusukan Risma tersebut dikemas berlebihan sehingga terlihat tidak elok di mata publik.

"Jangan lebay aja, dikemas berlebihan norak jadinya. Yang dilakukan bu Risma termasuk kategori berlebihan," ujar Mujiyono saat dihubungi, Selasa (5/1/2021).

Mujiyono bahkan menawarkan Risma apabila ingin bertemu gembel di Jakarta, jangan mencari di daerah steril seperti Sudirman-Thamrin yang akan jarang terlihat.

Dia mengatakan, sebaiknya Risma datang ke daerah kumuh di Jakarta Barat karena di sana bisa banyak ditemukan gelandangan.

"Kalau mau lagi (ketemu gelandangan) sono di Jakarta Barat," tutur politisi Demokrat itu.

Menurut Mujiyono, di sekitar bantaran Kali Angke masih banyak gelandangan berkeliaran karena memang merupakan daerah kumuh dan padat penduduk Jakarta.

Dia tak segan mengatakan apa yang dilakukan Risma merupakan gerakan politis untuk mencari citra di tengah masyarakat.

"Sekali lagi saya bilang apapun aktivitas politik yang dilakukan tokoh politik pasti bernuansa politis," kata dia.

Read More

Blusukan Risma Tak Terkait Pilkada DKI, Tapi Tupoksi Mensos

KABARPROGRESIF.COM: (Jakarta) Ketua DPP PDI Perjuangan Djarot Saiful Hidayat mengatakan, kegiatan blusukan Tri Rismaharini sejak menjabat sebagai Menteri Sosial merupakan bagian dari tugas untuk membantu masyarakat penyandang masalah sosial.

Djarot menegaskan, kegiatan Risma tersebut tidak terkait sama sekali dengan Pilkada DKI Jakarta.

"Tidak ada kaitannya dengan Pilkada DKI yang akan dilaksanakan di tahun 2022," kata Djarot saat dihubungi, Rabu (6/1/2021).

Menurut Djarot, pro dan kontra soal aksi blusukan Risma tidak menjadi masalah. Djarot mengatakan, tradisi untuk menyatu dengan rakyat merupakan bagian dari kultur kepemimpinan di PDI-P.

"Pro, kontra, maupun syak wasangka silakan saja. Tetapi kultur kepemimpinan untuk blusukan sudah menjadi role model di PDI Perjuangan bagi kader partai yang ditugaskan di eksekutif, legislatif, dan struktur partai," jelasnya.

Djarot berpendapat, apa yang dikerjakan Risma semestinya menjadi motivasi bagi Pemprov DKI Jakarta dan daerah lain untuk mengatasi beragam persoalan sosial masyarakat.

"Apa yang dikerjakan oleh Ibu Risma bisa menjadi sarana untuk memotivasi Pemprov dan daerah lain di seluruh Indonesia untuk bersama-sama mengatasi persoalan masyarakat penyandang masalah sosial," ujar Djarot.

Kegiatan blusukan Risma setelah menjabat sebagai Mensos memang mendapatkan sorotan dari sejumlah pihak, misalnya, Pelaksana Harian Wali Kota Jakarta Pusat Irwandi.

Ia mengomentari aksi blusukan Risma di Sudirman-Thamrin yang menemukan adanya gelandangan di wilayah tersebut. Irwandi menegaskan, masalah gelandangan atau tunawisma bukan hanya ada di Jakarta, tetapi juga di seluruh kota besar di Indonesia.

"Saya bukan membela diri. Permasalahan tunawisma itu bukan di Jakarta saja. Ke Surabaya deh, di Medan, di Bandung. Ada enggak kota besar yang enggak ada manusiawi gerobak?" kata Irwandi, Selasa (5/1/2021).

Sementara itu, pengamat politik Hendri Satrio menilai kegiatan yang dilakukan eks Wali Kota Surabaya itu tak bisa serta merta dikaitkan dengan pencalonan pada Pilkada DKI dan Pilpres 2024.

Menurut Hendri, Risma ingin lebih memperkenalkan diri ke masyarakat lewat kegiatan blusukan. Selain itu Risma juga hendak memetakan permasalahan dengan turun ke langsung ke lapangan.

Kendati demikian, ia memberikan catatan terhadap blusukan yang dilakukan Risma.

Menurut Hendri, seorang menteri tak bisa melakukan blusukan sepanjang waktu sebab harus merumuskan kebijakan strategis untuk kepentingan makro dan jangka panjang.

Terlebih, kata Hendri, yang menjadi persoalan utama di Kemensos saat ini ialah data dan sistem penyaluran bantuan sosial (Bansos) yang rawan memunculkan korupsi.

"Yang penting juga dia (Risma) harus mengembalikan atau memperbaiki sistem bansos. Karena kalau waktunya untuk banyak blusukan jadi enggak efektif kerjanya. Kalau soal panggung politik selama kerjanya baik nanti terbentuk sendiri,” tutur Hendri.

Read More

Pangdam Minta Anggota Kodim 0833/Kota Malang Berhati-Hati Dalam Beraktifitas

KABARPROGRESIF.COM: (Malang) Pangdam V/Brawijaya, Mayjen TNI Suharyanto dengan didampingi Danrem 083/Baladhika Jaya, Kolonel Inf Irwan Subekti, menggelar kunjungan kerjanya ke Kodim 0833/Kota Malang, Kamis (7/1).

Pada kesempatan kunjungan itu, Pangdam mengimbau personel Kodim untuk berhati-hati ketika beraktifitas di tengah pandemi yang terjadi saat ini.

“Malang menjadi zona merah. Setiap apapun akfititas yang dilakukan harus mengutamakan protokol kesehatan,” katanya.

Ia mengungkapkan jika Pemerintah akan memberikan vaksin. Vaksin itu, nantinya akan disebar ke para tim medis. 

“Termasuk TNI,” bebernya.

Senada, Kolonel Irwan menambahkan jika beberapa arahan yang disampaikan oleh Pangdam, patut dijalankan oleh seluruh personel Kodim, terutama mengenai kedisiplinan.

Dirinya menilai, kedisiplinan merupakan modal awal demi tercapainya suatu keberhasilan. 

“Dengan itu semua, prajurit akan bisa menyelesaikan setiap tugasnya,” pungkas Danrem. (Pendam V/Brw/Ar)

Read More