Kamis, 14 Januari 2021


KABARPROGRESIF.COM: (Mojokerto) Dalam rapat virtual terkait TMMD di wilayah Kodam V/Brawijaya, Selasa (12/1), Aster KASAD, Mayjen TNI Nurcahyanto menyebut jika program TMMD 110 mendatang, diharapkan bisa mempercepat pembangunan daerah atau Desa tertinggal.

“Terutama membantu, dan meningkatkan pendapatan masyarakat sekitar dalam situasi pandemi Covid-19,” kata Aster.

Sementara itu menanggapi hal tersebut, Dandim 0813/Bojonegoro Letkol Inf Bambang Haryanto menegaskan jika TMMD di wilayahnya itu nantinya akan digelar di 2 Desa, diantaranya Jatimulyo dan Ngrancang, Kecamatan Tambakrejo.

“Programnya meliputi pengaspalan jalan, rutilahu dan beberapa program fisik lainnya,” jelasnya.

Sedangkan, untuk program non fisik, ia mengatakan jika program itu nantinya akan melibatkan instansi terkait, terutama mengenai penyuluhan hukum hingga kesehatan. 

“Semua pihak kita libatkan untuk mendongkrak ekonomi dan SDM masyarakat,” pungkasnya. (Pendam V/Brw/Ar)



KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Ditengah penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) yang berlaku hingga 25 Januari 2021, dipastikan pendapatan perekonomian pengusaha terutama di Kota Surabaya mengalami kelesuan.

Nah maka dari itu para pengusaha baik skala kecil maupun besar dituntut harus lebih kreatif dan inovatif dalam menjalankan usaha atau bisnisnya.

“Terpenting adalah roda perekonomian Kota Surabaya tidak sampai stag, meski ada penerapan PPKM. Terutama untuk pengusaha harus lebih kreatif dan inovatif dalam mengembangkan usahanya," kata Wakil Ketua Komisi B DPRD Surabaya, Anas Karno, Kamis (14/1).

Anas Karno mencontohkan inovatif itu misalnya, bagi pengusaha di sektor makanan juga harus menyediakan pemesanan dengan sistem daring atau online. 

Sementara kreatif, terang Anas Karno, ditengah kesulitan karena pandemi Covid-19, pengusaha harus melakukan kreatifitas produk agar produk nya tetap banyak diminati konsumen ditengah pandemi Covid-19. 

Misalnya, usaha pembuatan masker, produk face Shield, IT konten, jadi pengusaha di Surabaya tetap survive di tengah masa sulit ini.

“Seperti pepatah, setiap kesulitan pasti ada kemudahan, terpenting harus kreatif dan inovatif,” ungkapnya.

Secara global perekonomian Kota Surabaya, lanjut Anas dampaknya tidak terlalu signifikan meski ada pandemi Covid-19, mulai pemberlakukan PSBB1-3, dan sekarang penerapan PPKM.

“Kita bersyukur ekonomi Kota Surabaya tidak banyak terkontraksi sangat tajam, mulai awal pandemi, new normal, sampai penerapan PPKM sekarang ini," pungkasnya. (Ar)



KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Asops Kepala Staf Angkatan Darat, Mayjen TNI Surawahadi mengungkapkan jika Yonif Mekanis 512/QY telah mempersiapkan berbagai strategi sebelum diberangkatkan ke perbatasan Indonesia-Papua Nugini.

Usai meninjau kesiapan pasukan Marabunta itu di Mako Yonif 512, Kota Malang, Jawa Timur, Selasa (12/1) Surawahadi mengatakan jika dirinya telah menerima beberapa paparan yang sudah disampaikan oleh Letkol Inf Taufik Hidayat sebelumnya.

“Saya punya keyakinan. Danyon sudah menguasai, nanti tinggal pelaksanaannya,” kata Asops.

Dirinya mengungkapkan jika strategi itu meliputi perekonomian, kesejahteraan dan kebudayaan. Strategi-strategi itu, menurutnya sangat penting untuk dipahami oleh pasukan Semut Hitam yang nantinya dikirim untuk mengemban tugas sebagai Satgas Pamtas. 

“Ini merupakan suatu pengembangan dan harus semuanya dipahami,” tegasnya.

Ia menjelaskan, jika menjaga perbatasan suatu negara merupakan suatu integritas bangsa yang tak boleh diganggu oleh siapapun. 

“Satuan ini punya tugas suci mengamankan batas negara, keutuhan wilayah,” pungkasnya. (Pendam V/Brw/Ar)



KABARPROGRESIF.COM: (Malang) Hari pertama pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat atau PKPM di Malang Raya menyita perhatian Mayjen TNI Suharyanto.

Dalam kunjungannya ke Makodim 0818/Kabupaten Malang-Batu, orang nomor satu di tubuh Makodam V/Brawijaya itu menerima paparan langsung dari Dandim, Selasa (12/1).

Beberapa arahan berkaitan dengan pembatasan kegiatan di masa pandemi pun ditegaskan oleh Suharyanto di hadapan prajurit Kodim, salah satunya mengimbau prajurit maupun PNS yang berusia di atas 50 tahun untuk tetap menjaga kesehatan.

“Sebentar lagi dilakukan vaksinasi untuk mencegah penyebaran Covid-19. Proses vaksinasi awal itu, di prioritaskan untuk tenaga medis atau kesehatan dan garda terdepan bangsa. Itu termasuk TNI,” tegasnya.

Selama pelaksanaan PKPM, Pangdam menegaskan para personel Kodim untuk berperan aktif di masyarakat, terlebih mensosialisasikan adanya penerapan protokol kesehatan.

Ia menegaskan, pemakaian masker hingga menjaga jarak wajib dipatuhi oleh masyarakat. Dirinya juga menginstruksikan seluruh personel Kodim untuk menggelar patroli prokes dalam rangka memutus rantai penyebaran pandemi. 

“3 M wajib diikuti, adakan patroli bersama 3 pilar di wilayah,” pintanya. (Pendam V/Brw/Ar)


Rabu, 13 Januari 2021


KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Sanksi hingga denda mulai diberlakukan oleh petugas operasi yustisi PKPM di Surabaya bagi masyarakat yang kedapatan melanggar adanya peraturan protoko kesehatan.

Setidaknya, dalam razia yang digelar di Kecamatan Asemrowo, Rabu (13/1) terdapat 45 petugas gabungan yang sudah siaga di lokasi operasi berlangsung.

Pelaksanaan operasi itu juga, mendapat pantauan langsung dari Dandim 0830/Surabaya Utara, Kolonel Inf Sriyono.

Dijelaskan Dandim, dalam razia tersebut setidaknya sebanyak 46 pelanggar diberikan sanksi tegas, hingga denda.

“Di data di Kantor Satpol PP setempat. Disana juga wajib mengikuti swab tes,” katanya.

Selain swab dan penyitaan Kartu Tanda Penduduk, petugas gabungan juga menerapkan sanksi berupa dengan sebesar Rp 150 ribu bagi masyarakat yang melanggar peraturan tersebut. 

“Pembayarannya langsung ke Bank Jatim.

Yang kena sanksi denda sebanyak 46 orang,” bebernya. (Pendam V/Brw/Ar)


Selasa, 12 Januari 2021


KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Pernyataan Wakil Ketua Majelis Syura Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Hidayat Nur Wahid, yang mengkritik aksi blusukan Menteri Sosial (Mensos) yang juga mantan Wali Kota Surabaya, Tri Rismaharini langsung menuai respon dari sejumlah kalangan.

Salah satunya datang dari Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) Mulyorejo, Kecamatan Mulyorejo, Hariyanto. 

Menurutnya, orang yang mengkritik kinerja Risma, sapaan lekat Tri Rismaharini, harus datang langsung ke Surabaya dan melihat bagaimana hasil kerja nyata Risma selama 10 tahun.

 “Jika ada orang yang menjelek-jelekkan dan mempertanyakan kinerja Bu Risma, silakan datang ke Surabaya. Nanti akan saya tunjukkan hasil kerja nyata Bu Risma selama 10 tahun memimpin Surabaya. Mungkin orang yang mempertanyakan kinerja Bu Risma belum tahu hasil kerja Bu Risma,” ujar Hariyanto, Selasa (12/1/2020).

Ia mengingatkan PKS agar tidak berlaku dzalim dengan aksi blusukan Menteri Sosial Risma dengan seluruh hasil karyanya selama menjabat Walikota Surabaya.

“PKS jangan dzalim pada Bu Risma. Sebagai bukti, silahkan Pak Hidayat Nur Wahid tunjukkan kepala daerah kader PKS yang secemerlang Bu Risma, dengan berbagai macam prestasi sewaktu menjabat Walikota Surabaya?” pinta Hariyanto.

Sebelumnya, Wakil Ketua Majelis Syura Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Hidayat Nur Wahid menyatakan masyarakat yang tinggal di kolong jembatan masih sangat banyak ditemukan di Kota Surabaya, Jawa Timur.

"Kalau beliau datang ke Jakarta dan kemudian datang ke kolong dan sebagainya, ternyata di Surabaya masih banyak sekali atau masih banyak yang begitu. Apakah beliau sedang kangen-kangenan dengan Surabaya sehingga di Jakarta ke kolong juga?" imbuhnya kepada media, Selasa (5/1).

Hariyanto mengatakan, selama 10 tahun memimpin Kota Surabaya, Risma telah meninggalkan banyak kesuksesan di Kota Pahlawan. 

Khususnya terkait program intervensi sosial yang menyentuh langsung masyarakat kurang mampu.

 “Tak terhitung berapa program dari Bu Risma untuk intervensi sosial. Mulai dari program permakanan untuk lansia, anak yatim piatu, orang cacat dan orang tidak mampu. Kemudian bedah rumah, pendidikan gratis hingga BPJS PBI,” ujar Hariyanto, saat dimintai tanggapannya, terkait program sosial yang telah dilakukan Bu Risma selama menjadi dua periode menjabat wali kota Surabaya, Selasa (12/1).

 Di Kelurahan Mulyorejo saja, lanjutnya, untuk program bedah rumah setiap tahun ada 40 rumah yang dibedah. 

Mulai dibangunkan rumah yang layak huni, lantai keramik dan memiliki jamban. Selain itu, bagi warga yang tidak memiliki jamban, juga dibuatkan jamban agar bisa hidup bersih dan sehat.

Selain itu, kata Hariyanto, ada juga pendidikan gratis yang diterima salah seorang anak kurang mampu bernama M Rizal. 

Dia disekolahkan hingga perguruan tinggi. Selama kuliah, M Rizal tidak dipungut biaya sama sekali karena sudah ditanggung Pemkot Surabaya.

 “Pemkot Surabaya memberikan beasiswa kepada anak-anak muda. Seperti M Rizal yang dibiayai kuliah Jurusan Teknik Elektro, Unesa. Sekarang dia sudah lulus dan bekerja. Sekarang dia bisa mengangkat derajat ekonomi keluarganya. Ini Bukti perhatian Bu Risma kepada warga Surabaya yang tidak mampu,” ungkapnya.

Dibidang penataan kampung, Bu Risma juga telah menata kampung Mulyorejo menjadi lebih bersih, indah dan nyaman untuk ditinggali. Dulu kawasan ini terkenal sangat kumuh dan pinggiran.

“Dulu Mulyorejo ini adalah kampung kumuh. Sekarang sudah dibenahi. Jalan-jalan di paving, diberikan PJU (penerangan jalan umum) hingga terang. Makamnya juga ditinggikan dan diberikan penerangan sehingga tak  terkesan angker,” tuturnya.

Di Mulyorejo, lanjut Hariyanto, juga diberikan tambahan mesin di rumah pompa. Sehingga saat terjadi hujan deras dibarengi air laut pasang, pasti akan ada genangan. 

“Sekarang saat ada hujan deras, memang masih ada genangan. Tapi dalam hitungan jam air itu sudah surut,” jelasnya.

Pengakuan yang sama juga disampaikan Ketua Forum Komunikasi (Forkom) LPMK Surabaya, Unsi Fauzi. 

Menurut Fauzi, apa yang telah dilakukan Bu Risma selama 10 tahun memimpin Surabaya sudah benar dan nyata adanya. 

Bukan sekadar bombastis dan manis di media, tapi memang benar-benar dirasakan manfaatnya oleh warga Surabaya.

“Bu Risma sangat tanggap jika ada warganya yang kesusahan. Bahkan, ada tukang becak yang tidak bisa bekerja dimanfaatkan untuk merawat taman, dan jika sudah sangat tua ditempatkan di panti sosial. Yang tidak punya rumah ditempatkan di rusun,” ujar Fauzi.

Di Wonokromo, kata Fauzi, ada sebanyak enam kepala keluarga (KK) yang dipindah ke rusun karena rumahnya tidak layak huni, dan bedak rumahnya tersebut nempel di kuburan.

“Beberapa waktu lalu, ada pelebaran Puskesmas Wonokromo. Kebetulan samping puskesmas tersebut ada rumah yang tidak layak, dekat kuburan. 

Rumahnya langsung dibongkar dan enam KK tersebut dipindah di rusun di Jambangan. Ada juga warga yang tidak bisa berdagang diberikan tempat di Pulo Wonokromo difasilitasi untuk berdagang,” ungkap Fauzi.

Tak hanya itu, kata Fauzi, masih banyak kebaikan-kebaikan Pemkot Surabaya di bawah kepemimpinan Bu Risma. 

“Disetiap kelurahan ada bedah rumah yang tidak layak huni. Bahkan saat ada rumah yang ambruk langsung direnovasi tanpa ada survei-survei. Itu kebaikan yang telah dilakukan Bu Risma selama ini,” tandasnya. (Ar)



KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Kota Surabaya mengikuti Instruksi Menteri Dalam Negeri (Mendagri) tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM), mulai 11-25 Januari 2021. 

Bagi pelanggar protokol kesehatan (prokes) perorangan, akan didenda Rp 150 ribu sesuai Peraturan Wali Kota (Perwali) nomor 67 tahun 2020. 

Penerapan PPKM di Kota Surabaya terbilang lancar sejak awal diberlakukan, Senin (11/1/2021). 

Bahkan, ketika Forpimda (Forum Pimpinan Daerah) Kota Surabaya bersama Forkopimda (Forum Komunikasi Pimpinan Daerah) Jawa Timur, melakukan sidak ke sejumlah pusat perbelanjaan atau mal di Kota Pahlawan pada Senin malam, mereka sudah tertib.

“Alhamdulillah dari pantauan kami di pusat perbelanjaan, mereka sudah sangat tertib. Tepat pukul 20.00 WIB, semuanya sudah bersih,” kata Pelaksana Tugas (Plt) Wali Kota Surabaya Whisnu Sakti Buana seusai sidak ke pusat perbelanjaan, Senin (11/1/2021) malam.

Menurut Whisnu, sebenarnya Surabaya sudah menerapkan Instruksi Mendagri tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) tentang pemberlakuan pembatasan kegiatan untuk pengendalian penyebaran Covid-19. 

Sebab, Perwali nomor 67 tahun 2020 tentang Penerapan Protokol Kesehatan Dalam Rangka Pencegahan dan Memutus Mata Rantai Penyebaran Covid-19 di Surabaya, dan Perwali nomor 2 tahun 2021 tentang Perubahan atas Perwali nomor 67 tahun 2020, tidak jauh beda dengan Instruksi Mendagri.

Beberapa hal yang berbeda terkait pelaksanaan PPKM adalah pengaturan WFH (work from home) 75 persen bagi tempat kerja atau perkantoran. 

Ketentuan ini dikecualikan untuk sektor esensial yang berkaitan dengan kebutuhan pokok masyarakat dan kegiatan konstruksi, dapat beroperasi 100 persen. 

Kemudian soal pusat perbelanjaan atau mal harus tutup pukul 19.00 WIB, dan di Perwali nomor 67 tahun 2020 pembatasan jam operasional/jam malam sampai pukul 22.00 WIB. 

“Memang di Instruksi Menteri Dalam Negeri (Mendagri) itu sampai pukul 19.00 WIB, namun ketika rapat koordinasi, bisa dilakukan sesuai dengan kearifan lokal. Kita melihat kabupaten/kota juga menutup pukul 20.00 WIB, sehingga pusat perbelanjaan di Surabaya harus tutup pukul 20.00 WIB. Ketentuan ini juga sudah diatur dalam SE (Surat Edaran) Wali Kota Surabaya nomor 443.2/200/436.8.4/2021,” kata dia.

Perbedaan lainnya adalah kapasitas rumah makan atau restoran untuk makan di tempat (dine in) dibatasi hanya 25 persen. 

Sedangkan di dalam Perwali nomor 67 tahun 2020, dibatasi 50 persen. 

Makanya, dalam SE Wali Kota Surabaya nomor 443.2/200/436.8.4/2021 juga dijelaskan bahwa rumah makan bagi yang dine in harus 25 persen. 

“Karena dibatasi 25 persen, maka bangkunya tidak boleh lagi disilang, tapi langsung dihilangkan. Itu beberapa perbedaan, yang lain sama semuanya,” tegasnya.

Oleh karena itu, Whisnu berharap kepada seluruh warga Kota Surabaya untuk tidak trauma dengan PPKM ini, karena ini berbeda dengan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang sudah dilakukan sebelumnya. 

Bahkan, sebenarnya pembatasan kegiatan kali ini sudah hampir sama dengan keadaan warga sehari-hari di Surabaya, yang mana warga sudah bisa memasuki new normal yang sesungguhnya.

“Jadi, kegiatan perekonomian tetap jalan terus, tapi protokol kesehatannya kita perketat dengan adanya sedikit perbedaan dari sebelumnya. Makanya saya berharap warga tidak perlu trauma dengan pembatasan ini,” harapnya.

Pelanggar Prokes Didenda

Wakil Sekretaris IV Satgas Percepatan Penanganan Covid-19 Irvan Widyanto menegaskan bahwa pelanggar prokes di Surabaya akan didenda administratif sesuai dengan Perwali nomor 67 tahun 2020, yaitu bagi perorangan Rp 150 ribu, dan bagi pelaku usaha, pengelola, penanggung jawab atau penyelenggara tempat dan fasilitas umum akan didenda administratif mulai dari Rp 500 ribu hingga Rp 25 juta tergantung dari jenis usahanya. 

“Denda ini sudah diberlakukan. Bahkan, sebelum PPKM berlaku, denda ini sudah diberlakukan. Teman-teman camat juga banyak yang melaporkan terkait pengenaan denda ini. Tapi kami sebenarnya tidak mau mendenda, kami hanya ingin masyarakat patuh dan disiplin protokol kesehatan,” tegas Irvan. 

Mantan Kasatpol PP Surabaya ini juga menegaskan bahwa denda administratif itu langsung ditransfer ke nomor rekening Kas Daerah, sehingga petugas di lapangan tidak akan menerima uang cash. 

“Jadi, para pelanggar prokes itu akan disita KTP-nya dan mereka harus membayar denda. Jika dia sudah membayar denda via transfer ke rekening kas daerah, maka dia bisa langsung mengambil KTP-nya. Jika selama 7 hari tak kunjung membayar denda, maka KTP-nya bisa diblokir oleh Dispendukcapil Surabaya,” katanya. 

Oleh karena itu, ia mengajak kepada semua pihak, terutama warga Kota Surabaya untuk tidak kendor menjaga dan mentaati protokol kesehatan dimana pun berada. 

“Tidak boleh kendor dalam menjaga protokol kesehatan. Menurut kami, vaksin terbaik adalah perubahan perilaku dengan biasakan yang tidak biasa, dengan cara itu, insyallah Covid-19 di Surabaya akan segera selesai,” pungkasnya. (Ar)



KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya sudah menyiapkan 12 nama yang nantinya akan divaksin untuk kali pertama. 

Ke 12 nama itu merupakan jajaran dari Musyawarah Pimpinan Daerah (Muspida) diantaranya Plt Wali Kota Surabaya, Komandan Resor Militer 084/Bhaskara Jaya, Kapolrestabes Surabaya, Kapolres Pelabuhan Tanjung Perak.

Ada juga Kepala Kejaksaan Negeri Surabaya, Kepala Kepala Kejaksaan Negeri Tanjung Perak, Kepala Kancab BPJS Surabaya, Deputi Direksi BPJS Kanwil Jatim, Kepala Kantor Kementerian Agama, Ketua IDI Surabaya, Direktur RSUD dr. Moh Sowandhie, dan Ketua Tim Penggerak PKK.

“Nanti ada skrining. Tenaganya sudah kami siapkan semua, untuk skrining terakhir pada saat pelaksanaan hari H. Untuk teknisnya ke Kadinkes,” kata Plt Wali Kota Surabaya Whisnu Sakti Buana usai mengikuti rapat Persiapan Vaksinasi Covid-19 bersama Pemerintah Provinsi Jatim secara virtual dari Ruang Sidang Wali Kota Surabaya, Selasa (12/1).

Sementara, Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Surabaya Febria Rachmanita mengatakan, secara teknis nantinya, pelaksanaan vaksinasi di Taman Surya itu akan disiapkan empat meja. 

Nanti peserta vaksin akan satu per satu mendatangi setiap meja untuk prosesi skrining.

“Tapi sebelum itu memang kami sudah assessment. Kalau di hari H nanti secara umum akan dilakukan pengecekan fisik secara umum. Misalnya seperti tensi,” kata Feni sapaan akrab Febria Rachmanita.

Feny memastikan dari 109 fasyankes ini sudah menyiapkan vaksinator berjumlah 839 orang, sehingga dia berharap dalam pelaksanaan vaksinasi berjalan lancar dan sesuai harapan. 

Rencananya, besok, Rabu (13/1) akan dilakukan pengambilan vaksin dari Dinkes Provinsi Jatim dan akan diletakkan di Gudang Farmasi Dinkes Surabaya. 

“Baru Kamis-nya rumah sakit dan puskesmas mengambil,” pungkasnya. (Ar)



KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya memastikan telah siap melakukan vaksinasi Covid-19.

Hal ini dibuktikan dengan semua perangkat pendukung untuk vaksinasi Covid-19 mulai dari tenaga vaksinator hingga menyiapkan cold room yang diletakkan di Gudang Farmasi milik Dinkes Surabaya, Jalan Kalirungkut.

Bahkan rencananya vaksinasi ini akan digelar secara simbolis di Halaman Taman Surya Balai Kota Surabaya, Jumat (15/1) mendatang.

“Untuk kapasitasnya sebenarnya mampu menampung 20 ribu. Tetapi yang 10 ribunya digunakan untuk menyimpan reagen swab,” kata Plt Wali Kota Surabaya Whisnu Sakti Buana usai mengikuti rapat Persiapan Vaksinasi Covid-19 bersama Pemerintah Provinsi Jatim secara virtual dari Ruang Sidang Wali Kota Surabaya, Selasa (12/1). 

Kendati telah memiliki cold room, menurut Whisnu Pemkot Surabaya juga menyiapkan cold room yang baru di lokasi yang sama. 

Nah cold room ini kapasitasnya dipastikan lebih besar yakni mencapai 50 ribu.

“Mudah-mudahan dalam minggu ini sudah bisa digunakan,” pungkasnya. (Ar)


KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Adanya penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PKPM) di Surabaya, akhirnya membuat 3 pilar mengambil sikap tegas.

Beberapa lokasi, dijadikan sasaran razia protokol kesehatan, salah satunya Mall BG Junction yang terletak di Jalan Blauran, Surabaya.

Danramil Bubutan, Mayor Inf Slamet Prayitno menjelaskan, penerapan PKPM kali ini, diwarnai dengan adanya sosialisasi protokol kesehatan di masyarakat.

“Harapannya, supaya tingkat kepedulian dan kesadaran masyarakat ini semakin meningkat, khususnya mengenai bahaya Covid-19,” ujarnya, Selasa (12/1).

Selain melibatkan pihak TNI, Polri dan Satpol PP, razia yustisi protokol kesehatan itu juga melibatkan pihak kesehatan terkait.

“Kalau ditemukan (warga, red) yang tidak memakai masker, ya kita tegur, kita edukasi. Selanjutnya, kita berlakukan swab test langsung,” tegasnya.

Untuk diketahui, penerapan PKPM di Surabaya akan berlaku mulai tanggal 11 hingga 25 Januari. 

Slamet berharap, dengan adanya penerapan PKPM sekaligus razia yang dilakukan oleh 3 pilar saat ini, mampu memutus rantai penyebaran pandemi di daerah berjuluk Kota Pahlawan tersebut. (Pendam V/Brw/Ar)



KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya dipastikan akan menerima 33.420 vial atau vaksin. 

Namun angka tersebut diprioritaskan kepada tenaga kesehatan (nakes) dengan jumlah 33.027 nakes. 

Kendati demikian Pemkot Surabaya akan meminta tambahan lagi sekitar delapan ribu vaksin untuk tenaga lainnya seperti jajaran Polri, TNI, Linmas, Satpol PP, karyawan PT KAI Daop VIII, pegawai Pelabuhan, dan juga PDAM. 

"Delapan ribu itu kami alokasikan untuk para petugas,” kata Plt Wali Kota Surabaya Whisnu Sakti Buana usai mengikuti rapat Persiapan Vaksinasi Covid-19 bersama Pemerintah Provinsi Jatim secara virtual dari Ruang Sidang Wali Kota Surabaya, Selasa (12/1).

Sedangkan untuk jumlah fasilitas pelayanan kesehatan (fasyankes), masih menurut Whisnu, Pemkot Surabaya telah menyiapkan  109 fasyankes.

Dari 109 fasyankes itu, terdiri dari 63 puskesmas dan 46 rumah sakit yang telah dipastikan memenuhi syarat sebagai pos vaksinasi Covid-19.

“Seluruh fasyankes pelaksana vaksinasi telah melakukan aktivasi aplikasi P-Care Vaksinasi yang digunakan dalam pelayanan kegiatan tersebut,” urainya.

Bahkan, Whisnu menegaskan sebelum hari H, fasyankes telah dilatih untuk melaksanakan vaksinasi. 

Mulai dari pengelolaan vaksin, pencatatan, pelaporan hingga pengoperasian aplikasi yang telah disediakan untuk memudahkan petugas di lapangan. 

“Puskesmas juga telah melakukan simulasi,” pungkasnya. (Ar)


KABARPROGRESIF.COM: (Boven Digoel, Papua) Keinginan masyarakat untuk mengadakan khitan massal akhirnya diwujudkan oleh Satgas Pamtas Yonif Mekanis 516/CY.

Pelayanan khitan massal itu, disediakan bagi warga Kampung Camp Modern, Distrik Jair, Kabupaten Boven Digoel, Papua.

Dansatgas Pamtas, Letkol Inf Muhammad Radhi Rusin menjelaskan, keinginan warga itu sebelumnya telah didengar oleh dirinya.

Bahkan, pelayanan maksimal pun digencarkan oleh Satgas bagi anak-anak setempat, salah satunya melalui pelayanan door to door. 

“Anak-anak tidak perlu berkumpul. Cukup kami yang datang ke rumah mereka,” ujarnya, Senin (11/1).

Sistem door to door, sengaja diterapkan oleh dirinya. Ia menilai, cara itu sangat ampu guna mengantisipasi timbulnya klaster baru Covid-19.

“Kita juga mengajak warga untuk ikut berpartisipasi memutus rantai penyebaran pandemi,” bebernya. (Pendam V/Brw/Ar)



Narkoba

Koperasi & UMKM

Terus Kobarkan Semangat Perjuangan Arek-arek Suroboyo 10 Nopember 1945 untuk memberantas Korupsi, Terorisme dan Penyalahgunaan Narkoba

Translate

Hukum

Metropolis

Nasional

Pidato Bung Tomo


Hankam

Popular Posts

Blog Archive