Ratusan Prajurit Kodiklatal Gelar Istiqosah Di Masjid Quwatul Bariyah

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Mengawali tahun 2021 masyarakat Indonesia dikejutkan dengan berbagai musibah, diawali dengan jatuhnya pesawat penumpang Sriwijaya air di perairan Kepulauan seribu hingga beberapa musibah gempa Mamuju, banjir bandang di Banjarmasin dan longsor di Bogor. Sebagai upaya mencegah musibah tidak berlanjut Ratusan Prajurit Kodiklatal menggelar Istiqosah setelah sholat Jumat di Masjid Quwatul Bariyah Kodiklatal Bumimoro Surabaya, Jumat, (22/1/2021).

Adapun istiqosah tersebut dipimpin langsung Pabandyawatpers Ditum Kodiklatal Letkol Laut (KH) M. Sholeh, S.Ag.setelah sebelumnya menjadi Khotib dan Imam pada pelaksanaan sholat jumat di masjid Quwatul Bariyah Kodiklatal.

Sebelum memulai Istiqosah dalam tausiyahnya Letkol Laut (KH) M Sholeh, S.Ag menyampaikan bahwa kegiatan Istiqosah ini menindak lanjuti perintah Kasal Laksamana TNI Yudo Margono, S.E., M.M melalui  Kepala Dinas Pembinaan Mental Angkatan Laut (Kadisbintal) agar dilaksanakan Istiqosah setelah sholat Jumat dengan harapan negara Indonesia dijauhkan dari mara bahaya, selain itu agar prajurit TNI AL yang sedang bertugas diberi perlindungan dan keselamatan.

Disebutkan melalui istighosah ini, kita tentu mengharapkan ridho dari Allah SWT agar mengijabah doa-doa hamba-Nya yang memohon pertolongan kepada-Nya. Berdoa dengan penuh keikhlasan serta kekhusyukan akan membawa kita pada keselamatan.

“Semoga kebersamaan doa yang kita panjatkan, keikhlasan dan kekhusyukan dalam beristighosah akan menjadi bagian dari pintu pembuka keselamatan, keberkahan dan kesehatan bagi para prajurit TNI AL yang sedang bertugas juga keselamatan seluruh masyarakat di Indonesia dari mara bahaya,” jelas Pamen melati dua di pundak ini. (Pen Kodiklatal/Ar)

Read More

Selama PPKM, Ratusan Pelanggar Prokes di Surabaya Diblokir Kependudukannya

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di Kota Surabaya telah berlangsung 11 hari atau dalam kurun waktu 11 - 21 Januari 2021. 

Hasil evaluasi Satgas Covid-19 Kota Surabaya mencatat, bahwa pelanggar protokol kesehatan (prokes) didominasi tidak memakai masker. 

Mereka pun mendapat sanksi berupa penyitaan KTP dan diwajibkan membayar denda untuk syarat pengambilannya. 

Apabila dalam kurun waktu 7 hari mereka tidak melakukan pembayaran denda, pihaknya bakal melaporkan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) Surabaya untuk dilakukan pemblokiran data kependudukan.

"Mereka kita kasih waktu 7 hari untuk membayar dan mengambil KTP. Kalau 7 hari tidak diambil, kita laporkan ke Dispenduk untuk dilakukan pemblokiran kalau KTP Surabaya. Untuk KTP luar, nanti Dispenduk akan menghubungi ke Dinas Kependudukan kabupaten/kota dimana dia berasal. Karena yang kita khawatirkan adalah mereka pakai surat keterangan kehilangan (KTP) terus membuat lagi," kata Kepala Satpol PP Kota Surabaya, Eddy Christijanto, Kamis (21/1).

Hingga saat ini, Eddy menyatakan, bahwa dari hasil penindakan yang dilakukan Satpol PP, ada sekitar 200 warga yang sudah dilakukan pemblokiran KTP. 

Sementara di jajaran kecamatan, sekitar 70 orang sudah dilakukan pemblokiran. Untuk syarat pengambilan KTP, pelanggar prokes diwajibkan membayar denda administrasi via transfer ke rekening kas daerah.

"Setelah 7 hari melakukan penindakan (apabila tidak diambil KTPnya), itu kita kirim ke Dispenduk by name by address sama NIKnya," pungkasnya. (Ar)

Read More

Masuki Proses Vaksinasi, 11 Mobil Ambulan Disiagakan

KABARPROGRESIF.COM: (Lamongan) Sebanyak 11 mobil ambulan jenis PSC-119 diseragkan oleh pihak Forkopimda Lamongan.

Penyerahan ambulan itu, dilakukan dalam rangka mendekati proses penyaluran vaksinasi. 

Selain ambulan, pihak Forkopimda juga melakukan berbagai persiapan, diantaranya adanya vaksinator, sarana dan prasarana hingga uji coba pendistribusian vaksin di setiap Kecamatan di Lamongan, Jawa Timur.

Dandim 0812/Lamongan, Letkol Inf Sidik Wiyono mengungkapkan jika Covid-19 di wilayah tugasnya, saat ini belum menunjukkan angka penurunan. 

Untuk itu, kata dia, berbagai langkah nantinya bakal dilakukan, termasuk adanya pemulihan masyarakat terdampak pandemi.

“Ambulan PSC 119 ini juga difungsikan untuk perawatan dan stabilisasi pasien. Sebab, di dalamnya juga terdapat peralatan kesehatan,” ungkap Sidik, Jumat (22/1).

Ia berharap, dengan adanya launching ambulan tersebut, bisa meningkatkan kesadaran masyarakat, terlebih untuk lebih patuh terhadap protokol kesehatan. 

“Adanya PPKM saat ini, harus betul-betul dipahami oleh masyarakat,” pungkasnya. (Pendam V/Brw/Ar)

Read More

Pasis Dikspespa Kesehatan Angkatan XVIII Pusdikkes Kodiklatal Gelar Seminar Kesehatan

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Sebanyak 37 Perwira Siswa (Pasis) Pendidikan Spesialis Perwira (Dikspespa) Kesehatan Angkatan XVIII yang sedang menempuh Pendidikan di Pusat Pendidikan Kesehatan (Pusdikkes) Komando Penndidikan Dukungan Umum (Kodikdukum) Kodiklatal menggelar Seminar Kesehatan yang dilaksanakan di Gedung R. Sudomo Kesatrian Kodiklatal Bumimoro Surabaya, Jumat, (22/1/2021).

Seminar yang dilaksanakan selama sehari tersebut dibuka langsung Wadan Kodikdukum Kolonel Laut (S) Muhamad Nuryanto, S.E., M.M mewakili Komandan Kodikdukum. 

Kegiatan ini juga ditinjau langsung para pejabat utama Kodiklatal antara lain Komandan Kodiklatal Laksda TNI Nurhidayat, Wadan Kodiklatatal Brigjen TNI (Mar) Lukman ST., M.Si (Han), Komandan Puslatopsla dan Komandan Puslatlekdalsen Kodiklatal.

Adapun tema yang diambil dalam seminar tersebut yaitu Dengan Semangat Pengabdian Kita Tingkatkan Dukungan Kesehatan dan Pelayanan Kesehatan Guna Terwujudnya Unsur Kesehatan TNI Angkatan Laut yang Profesional dan Modern.

Komandan Kodikdukum Kolonel Laut (E) Gunawan Tri Atmojo, S.T., M.A.P dalam amanat yang dibacakan Wadan Kodikdukum Kolonel Laut (S) Muhamad Nuryanto, S.E., M.M menyampaikan dalam rangka meningkatkan mutu dukungan kesehatan yang profesional dibutuhkan pula peningkatan Sumberr Daya Manusia (SDM) dibidang Kesehatan yang memadai.

Menurutnya tingkat profesionalitas dukungan kesehatan terhadap operasional TNI AL harus didasarkan pada terampilnya para personil kesehatan dalam hal kegawatdaruratan pertama medik atau sudah memahami cara memberikan bantuan hidup dasar, bantuan hidup lanjut serta penanganan trauma.

Adapun tujuan dari pelaksanaan seminar kesehatan ini adalah agar para pasis dapat memaparkan karya tulis mereka dan menerima masukan dari para nara sumber maupun para senior, sehingga para pasis dapat lebih memahami dasar pemikiran dan mendapatkan tambahan pemahaman mengenai materi yang dibawakan yaitu kesehatan Hiperbarik, kesehatan Gigi dan kesehatan Umum. (PenKodiklatal/Ar)

Read More

Mensos Risma Antarkan 15 PPKS Bekerja di Proyek Perusahaan BUMN

KABARPROGRESIF.COM: (Bekasi) Menteri Sosial Tri Rismaharini mengantarkan 15 Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) untuk bekerja PT Waskita Karya. 

Di perusahaan BUMN ini, mereka akan diberikan pekerjaan yang sesuai dengan keterampilan yang mereka kuasai.

Mensos mengatakan, bahwa pembinaan PPKS sampai penempatan mereka ke dunia kerja, tidak hanya dilakukan di balai milik Kemensos di Bekasi atau Jakarta. 

Namun juga di balai-balai milik Kemensos seluruh Indonesia. Mensos yakin dengan mendapat pekerjaan rutin di Waskita Karya, PPKS tersebut akan mendapatkan pemasukan maupun kehidupan yang lebih baik. 

“Saya bertanya pendapatan mereka, (kata mereka) Rp 30 ribu dan itu kadang untuk berdua. Kita bayangkan, bagaimana mereka bisa sewa rumah, mengontrak, apalagi membeli,” kata Risma saat menyerahkan PPKS untuk mulai bekerja di PT Waskita Karya, di Bekasi, Kamis  (21/01/2021).

Didampingi Dirjen Rehabilitasi Sosial Harry Hikmat, Mensos Risma menyatakan, sebelum dapat mandiri, sementara para PPKS tersebut akan tinggal di balai milik Kementerian Sosial. 

Ia memastikan, balai milik Kemensos di seluruh tanah air akan bekerja memberikan pelatihan kepada PPKS, tidak hanya balai di Bekasi atau Jakarta.

Menuurutnya, balai milik Kemensos di seluruh Indonesia akan bermitra dengan Waskita Karya untuk memberikan kesempatan bagi PPKS hasil binaan Kemensos bekerja di proyek-proyek mereka di seluruh tanah air.

“Nantinya juga akan ada pekerjaan untuk mereka di Waskita Karya di seluruh Indonesia, tidak hanya di sini,” ujar Risma.

Sejauh ini, Kemensos masih menyiapkan 12 orang lagi yang siap bekerja.  

Risma berharap, mereka tidak tertarik ke Jakarta untuk mencari pekerjaan. Sebaiknya mereka mereka bekerja di domisili mereka masing-masing. 

“Sehingga, beban ibukota lebih ringan,” kata Risma.

Direktur Utama PT Waskita Karya Destiawan Soewardjono mendukung keputusan Kementerian Sosial ini.

“Kesempatan dan peluang di proyek itu ada. Apalagi, para PPKS ini sudah mendapatkan pelatihan, menurut kami ini baik. Sehingga, kami tidak perlu banyak melatih. Terlebih pekerjaan di proyek ini adalah pekerjaan kasar yang bisa dilakukan semua orang,” ujarnya.

Destiawan menambahkan, Waskita Karya memiliki banyak proyek yang bisa menampung PPKS, selama proyek itu masih banyak aktivitasnya. 

“Kami juga akan menyiapkan tempat bagi mereka,” katanya.

Salah satu PPKS, di Balai Rehabilitasi Sosial Eks Gelandangan dan Pengemis (BRSEGP) “Pangudi Luhur” Bekasi yang akan bekerja di Waskita Karya, Pertinatus Aunsi (44), asal Manado, Sulawesi Utara mengungkapkan rasa syukur dan harapannya ke depan.

“Terima kasih kepada Bu Risma, dan Balai Pangudi Luhur Bekasi yang sudah memberi kepercayaan kepada saya untuk bekerja di sini. Harapan saya, ke depan saya dapat menabung untuk membeli rumah,” katanya.

Sebelumnya ia mendapat berbagai macam pelatihan di Balai Pangudi Luhur Bekasi, seperti berbudidaya ikan lele, keterampilan membuat pupuk kompos, budidaya tanaman hidroponik sampai montir. (Ar)

Read More

Didesak Bebaskan Terdakwa Jasmas Binti Rochma, Ini Kata Kejari Tanjung Perak

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Kejaksaan Negeri (Kejari) Tanjung Perak menegaskan tetap akan mengacu pada beredarnya info amar putusan dari Mahkamah Agung (MA) RI terhadap terdakwa dugaan korupsi dana hibah Pemkot Surabaya tahun 2016 untuk program jasmas, Binti Rochma.

Sebab dalam amar putusan MA yang keluar pada 22 Desember 2020 itu menyatakan telah menolak kasasi dari terdakwa mantan anggota DPRD Surabaya periode 2014-2019 dan mengabulkan kasasi dari jaksa penuntut umum (JPU).

Sehingga politisi dari Partai Golkar itu harus menjalankan sisa hukumannya sesuai putusan dari Pengadilan Tinggi (PT) Surabaya.

"Kan seharusnya dari sana MA (Mahkamah Agung) yang keluarkan. SIPP (sistem informasi penelusuran perkara) udah putus 22 des lalu. Jadi harus jalani. Putusan PT (Pengadilan Tinggi) naik 2 tahun itu lah," kata Kasi Pidsus Kejari Tanjung Perak M. Ali Rizza, Kamis (20/1).

Menurut Rizza tak akan dibebaskannya Binti Rochma ini lantaran ada beberapa faktor yang dianggap serius untuk dipertimbangkan.

Kendati demikian Rizza mengakui jika kuasa hukum dari Binti Rochma telah berkirim surat yang diterima bawahannya dengan menjelaskan bila masa tahanan mantan anggota DPRD Surabaya periode 2014-2019 itu telah habis.

"Lah kalau kita ngeluarin, terkait eksekusinya bagaimana? Kalau dia kooperatif, kalau gak kooperatif. Kan gitu," tegasnya.

Nah, agar lebih jelasnya, Rizza berharap kepada kuasa hukum dari Binti Rochma untuk segera menanyakan ke Mahkamah Agung (MA) terutama soal penahanan.

Sebab menurutnya dari info beredarnya amar putusan dari situs MA itu jelas menyatakan bila MA tak mengadili sendiri, melainkan mengikuti putusan dari PT.

"Kan kita belum melihat kan. putusannya seperti apa, biasanya apakah mengadili sendiri. Kalau dilihat dari SIPP menolak itu ikut yang PT, mengabulkan PU (Penuntut Umum). Kan naik dari 1,6 tahun jadi dua tahun. Sidabuke nanyain kesana. Kan penetapan kesana gak mungkin gak ditahan pasti ditahan," ungkapnya.

Bahkan saat ini, kata Rizza, pihaknya juga intens melakukan koordinasi dengan Pengadilan Negeri Surabaya untuk mendapatkan hasil resmi dari putusan MA.

"Perkara ini sudah diputus ya. Cuma memang kaitan petikan sama putusan belum dikirim. Kami menanyakan juga. Koordinasi sama PN terkait salinan sama putusan. Kalau dilihat yang SIPP sudah keluar kan tinggal legalnya saja

Sedangkan untuk surat yang dikirim oleh Sudirman Sidabuke kuasa hukum dari Binti Rochma soal masa tahanan telah habis, Rizza akan menanggapinya.

"Kalau nanti kami bikin nota pendapat tentang surat tersebut," pungkasnya.

Seperti diberitakan usai beredar info dari Mahkamah Agung (MA) RI terkait penolakan kasasi yang diajukan tim jaksa penuntut umum (JPU) Kejari Tanjung Perak atas vonis bebas Ratih Retnowati dalam kasus dugaan korupsi dana hibah Pemkot Surabaya tahun 2016 untuk program jaring aspirasi masyarakat (Jasmas).

Kini kembali beredar dengan kasus yang sama. Namun untuk terdakwa Binti Rochma.

Sayangnya nasib Binti Rochma ini tak semujur dari rekan sejawatnya Ratih Retnowati.

Info yang diterima, Tiga Hakim Mahkamah Agung (MA) RI secara tegas menolak kasasi dari Binti Rochma yang merupakan politisi dari Partai Golkar itu diantaranya Hakim P1, H. Syamsul Rakan Chaniago, SH, MH, Hakim P2, DR. Agus Yunianto, SH. MH, Hakim P3, Dr. H. Suhadi, SH. MH.

Sebaliknya, tiga hakim Mahkamah Agung (MA) RI malah mengabulkan kasasi dari JPU Kejari Tanjung Perak.

"TDW (terdakwa)=Tolak, JPU=Kabul," seperti bunyi amar putusan di situs MA, Senin (18/1).

Nah, bila benar kabar amar putusan itu artinya Binti Rochma yang merupakan anggota DPRD Surabaya periode 2014-2019 ini akan menunggu eksekusi dari jaksa eksekutor untuk menjalani sisa hukuman ke lembaga pemasyarakatan (Lapas) atau rumah tahanan (Rutan).

Kabar beredarnya amar putusan seperti dalam website itu diputus pada Selasa (22/12/2020).

Seperti diketahui Binti Rochma divonis 1,6 tahun penjara dan denda Rp 100 juta subsidair dua bulan kurungan saat sidang di Pengadilan Tipikor Surabaya.

Namun mantan legislator Surabaya periode 2014-2019 asal Partai Golkar itu tak terima, ia lantas mengajukan banding di Pengadilan Tinggi (PT) Surabaya.

Kabarnya saat banding itu, Binti malah dijatuhi hukuman penjara yang lebih tinggi.

Maka dari itu Binti Rochma kembali mengajukan upaya hukum yang lebih tinggi lagi yakni kasasi.

Dalam kasus ini, selain Binti Rochma dan Ratih Retnowati, Kejari Tanjung Perak juga menyeret empat eks anggota DPRD Surabaya periode 2014-2019.

Mereka adalah, Sugito, Darmawan, Syaiful Aidy dan Dini Rijanti.

Sugito telah divonis oleh Pengadilan Tipikor Surabaya sebanyak 20 bulan penjara dan denda Rp 50 juta subsidair 3 bulan kurungan.

Sedangkan Darmawan divonis sebanyak 30 bulan penjara dan denda Rp 100 juta subsidair enam bulan penjara.

Sedangkan Syaiful Aidy dan Dini Rijanti menyerah tak lagi mengajukan upaya kasasi usai menerima putusan dari Pengadilan Tinggi (PT) yang jauh lebih tinggi dari putusan Pengadilan Tipikor Surabaya yang memvonis keduanya sebanyak 1,6 tahun penjara dan denda Rp 100 juta subsidair 2 bulan kurungan.

Dalam kasus ini, ada juga pihak swasta sebagai pelaksana proyek yaitu Agus Setiawan Tjong yang sudah divonis selama 6 tahun penjara namun Agus Setiawan Tjong mengajukan kasasi dan telah diketok.

Agus Setiawan Tjong merupakan pelaksana proyek pengadaan terop, kursi, meja, dan sound system pada 230 RT di Surabaya.

Dari hasil audit BPK, Proyek pengadaan program Jasmas tersebut bersumber dari APBD Pemkot Surabaya, tahun 2016 dan merugi mencapai Rp 5 miliar akibat adanya selisih angka satuan barang yang dimainkan oleh Agus Setiawan Tjong.

Informasi yang dihimpun, program Jasmas ini merupakan produk dari sejumlah oknum DPRD kota Surabaya yang telah diperiksa penyidik. Diduga tanpa peran ke enam sang legislator itu, program Jasmas dalam bentuk pengadaan ini tidak akan terjadi.

Penyimpangan dana hibah ini bermodus pengadaan. Ada beberapa pengadaan yang dikucurkan oleh Pemkot Surabaya, diantaranya untuk pengadaan terop, kursi chrom, kursi plastik, meja, gerobak sampah, tempat sampah dan sound system. (Ar)

Read More

Komandan Kodik Pusdik dan Pejabat Personil Kodiklatal Terima Pengarahan Kasal

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Sedikitnya 20 Personil yang menjabat Komandan Kodik, Komandan Pusdik dan pejabat personil Komando Pembinaan Doktrin Pendidikan dan latihan TNI Angkatan Laut (Kodiklatal) menerima pengarahan Kasal Laksamana TNI Yudo Margono melalui Vidio Converence (Vicon). 

Adapun pengarahan secara Vicon tersebut Kasal berada di Auditorium Mabesal sedangkan personil Kodiklatal berada di gedung Moeljadi Kodiklatal Bumimoro Surabaya, Kamis, (21/1/2021).

Selain diikuti Komandan Kodik, Pusdik dan pejabat personil Kodiklatal, Vicon tersebut juga diikuti para Komandan Satuan, Komandan KRI dan pejabat personil diseluruh Kotama TNI AL. 

Hadir dari Kodiklatal Komandan Kodikopsla Laksma TNI Eko Wahjono dan Dirum Kodiklatal Laksma TNI Rubiyanto.

Dalam pengarahannya Kasal Laksamana TNI Yudo Margono menyampaikan bahwa pengarahan ini tidak melibatkan para Pangkotama TNI AL karena kebijakan yang telah diprogramkan sudah disampaikan kepada seluruh kasatker tiap kotama. 

Menurutnya pertemuan ini selain menyampaikan kebijakan langsung kepada Kasatker dan pejabat personil juga untuk menerima masukan dari para Kasatker dan pejabat personil mengenai kondisi personil dilapangan.

Lebih lanjut disampaikan bahwa tugas pokok prajurit TNI AL adalah meningkatkan kesiapsiagaan sistim senjata armada terpadu yang memiliki daya gerak dan daya gempur yang tinggi. 

Berkaitan dengan kesiapan tersebut prioritas utama dalam pemenuhan kebutuhan personil adalah di KRI baik kombatan maupun non kombatan diseluruh Koarmada. 

Untuk prajurit stara Bintara Tamtama lulusan Kodiklatal dan Pama lulusan AAL diprioritaskan dan wajib mengawaki KRI, setelah di KRI terpenuhi baru memprioritaskan satuan lain.

Kasal juga menyampaikan dalam upaya pemenuhan kebutuhan personil akan memanfaatkan program pendidikan baru yaitu pembentukan Satuan Pendidikan (Satdik) 1 Kodiklatal di Tanjung Uban, Satdik 2 di Makasar dan Satdik 3 Sorong yang saat ini sedang berjalan. 

Selain itu akan ada peningkatan penerimaan prajurit baru yang semula 3.500 tiap tahun menjadi 7.000 tiap tahun.

Dalam upaya memenuhi kebutuhan jabatan di tiap Satker, Kasal juga memprogramkan pendidikan Pembentukan Perwira (Diktukpa) Kilat yang diperuntukan bagi personil Bintara pangkat Pelda dan Peltu yang telah menempati jabatan perwira seperti Komandan Peleton untuk korps Marinir dan Perwira Divisi (Padiv) untuk kapal non kombatan. 

Sedangkan strata bintara Kasal juga memprioritaskan penambahan seat untuk Pendidikan Diktukba dan Diktukbakat. (Penkodiklatal/Ar)

Read More

Percepat Pelaksanaan Vaksinasi Nakes, Pemkot Surabaya Tambah Lokasi Fasyankes

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Dinas Kesehatan (Dinkes) Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya menambah jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes), guna mempercepat pelaksanaan vaksinasi Covid-19. 

Awalnya, Fasyankes yang tersedia 109 dan kini bertambah dua rumah sakit tambahan itu adalah RS RKZ dan RS Adi Husada Undaan Wetan sehingga totalnya menjadi 111 lokasi vaksinasi.

“Jadi ada 63 puskesmas dan 48 RS,” kata Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Surabaya, Febria Rachmanita, Kamis (21/1).

Febria memastikan, penambahan dua lokasi itu tujuannya untuk mempercepat pelaksanaan agar semakin masif dan cepat diterima nakes. 

Apalagi, dia menjelaskan pada Rabu (20/1) kemarin, pihaknya kembali menerima vaksin Sinovac sebanyak 18.420 vial.

“Sebelumnya kami sudah dikirimi 15 ribu vial, terus kemarin 18.420 vial, jadi total 33.420 vial yang sudah diterima Surabaya. Artinya, untuk pengiriman vaksin, pertama, sudah komplet kami terima," tegasnya.

Feny sapaan Febria Rachmanita memastikan berdasarkan data terbaru per Rabu (20/1/2021) kemarin, jumlah total nakes yang telah divaksin sebanyak 3.327 orang atau 11,89 persen. 

Sementara itu, untuk jumlah nakes yang belum lolos tahap skrining sekitar 360 orang. Nantinya dia menyebut, mereka akan dijadwalkan kembali untuk disuntik Vaksin Covid-19.

“Kemudian untuk data terbaru, total sasaran tahap pertama ini adalah 31.011 orang. Rinciannya 26.802 nakes telah melakukan verifikasi atau registrasi ulang dan sisanya ada yang belum registrasi ada pula yang belum menerima SMS blast, ini bertahap ya," urainya.

Bahkan, Feny menambahkan proses vaksinasi yang diperuntukkan kepada nakes di Surabaya dinilai berjalan cukup lancar dan terkendali. 

Melihat kondisi itu, pelaksanaan vaksin tahap pertama diprediksi akan sesuai target yakni selama dua minggu. 

“Alhamdulillah lancar, semuanya bisa diselesaikan. Mudah-mudahan sesuai dengan target ya,” pungkasnya. (Ar)

Read More

Dansatdik 3 Sorong Kodiklatal Paparkan Pelaksanaan Pendidikan Program Khusus Papua

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Komandan Satuan Pendidikan (Dansatdik) 3 Sorong Komando Pembinaan Doktrin Pendidikan dan latihan TNI Angkatan Laut (Kodiklatal) Laksma TNI Hendri S. Suprianto memaparkan hasil pelaksanaan Pendidikan Pertama Bintara (Dikmaba) dan Pendidikan Pertama Tamtama (Dikmata) Program Khusus Putra Papua kepada Dankodiklatal Laksda TNI Nurhidayat. 

Adapun paparan ini dilaksanakan di Ruang Joglo Moeljadi Kesatrian Kodiklatal Bumimoro Surabaya, Kamis, (21/1/2021).

Hadir dalam paparan tersebut Wadan Kodiklatal Brigjen TNI (Mar) Lukman, Dirdiklat Laksma TNI Ali Triswanto, Dirjianbang Laksma TNI I Wayan Suarjaya, Inspektur Kodiklatal Kolonel Laut (S) Bambang Supriyanto dan Kepala Keuangan Wilayah (Kakuwil) Kodiklatal Kolonel Laut (S) Gatot Sugiarto.

Mengawali paparan Dansatdik 3 Sorong Laksma TNI Hendri S. Suprianto yang juga merangkap jabatan sebagai Inspektur Koarmada III Sorong ini menyampaikan ucapan terimakasih atas kepercayaan yang diberikan dari dinas kepada dirinya untuk memimpin pelaksanaan pendidikan Dikmaba dan Dikmata program khusus putra Papua tahun 2020 angkatan pertama.

Menurutnya selama pendidikan yang diawali dengan pembukaan pendidikan oleh Dankodiklatal, pendidikan dasar keprajuritan, pendidikan dasar golongan dan pendidikan dasar golongan lanjutan telah berjalan lancar dan aman. 

Adapun pelaksanaan pendidikan secara rinci disampaikan oleh Letkol Marinir Budi sekaligus Perwira pelaksana lapangan dalam pendidikan.

Dalam paparanya Letkol Marinir Budi menyampaikan bahwa pelaksanaan pendidikan Dikmaba dan Dikmata program khusus putra Papua dengan Dasar Perintah Lisan Kasal tanggal 5 Juni 2020 tentang rencana penerimaan Dikmaba  dan Dikmata PK TNI AL program khusus wilayah Papua Ta.2020 dan Surat Perintah Dankodiklatal  No Sprin / 779/ VI /2020 tanggal 08 Juni 2020 tentang Survey persiapan fasdik pertama bintara dan  tamtama PK TNI AL program khusus wilayah Papua Ta.2020.

Adapun pendidikan berjalan enam bulan terdiri tiga tahap, tahap pertama pendidikan dasar keprajuritan selama tiga bulan yang dibuka awal bulan Agustus 2020 lalu dengan melaksanakan 720 jam pelajaran.  Tahap ke dua Dasar Golongan selama satu bulan dengan 240 jam pelajaran dan tahap ke tiga yaitu dasar golongan lanjutan selama dua bulan dengan 400 Jam pelajaran.

Sehubungan masih organisasi baru, selama pelaksanaan pendidikan para Siswa Dikmaba dan Dikmata ini menggunakan beberapa fassilitas yang dimiliki Koarmada III diantaranya Flat Pama dan Flat Bintara Koarmada III untuk kantor dan Asrama siswa, shelter Tank Kavaleri Menkav Pasmar 3  untuk sarana belajar dan fasilitas dapur Brigif 3 Pasmar 3 untuk memasak siswa. 

Selain itu untuk pelaksanaan pendidikan dasar golongan lanjutan para siswa melaksanakan lattek dengan menggunakan KRI Teluk Lada-521.

Sementara itu Dankodiklatal Laksda TNI Nurhidayat mengucapkan terimaksih sekaligus mengapresiasi kepada para personil Kodiklatal yang tergabung dalam Satgas pendidikan di Satdik 3 Sorong. 

Menurutnya pelaksanaan pendidikan tersebut membawa perubahan yang besar bukan hanya di intern TNI AL tetapi secara nasional. 

“Pelaksanaan pendidikan sesuai prioritas Kasal yaitu membangun Sumber daya manusia yang unggul dan profesional serta tangguh dalam menghadapi segala ancaman.” Jelas Dankodiklatal. (Penkodiklatal/Ar)

Read More

Tekan Kerumunan, Mulai Akhir Pekan Ini Jalan Darmo dan Tunjungan Ditutup

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya berencana menutup kembali jalan tengah kota di malam akhir pekan mulai Jumat (22/1/2021) dan Sabtu (23/1/2021) mulai pukul 20.00 WIB - 08.00 WIB.

Jalan tengah tersebut yakni jalan Darmo dan Tunjungan. Kedua jalan itu dianggap Pemkot Surabaya sebagai kawasan physical distancing.

Penutupan ini terpaksa dilakukan untuk memasifkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM).

“Evaluasi minggu lalu di akhir pekan terjadi penambahan aktivitas masyarakat. Ini agar masyarakat tidak berbondong-bondong keluar. Karena kerumunan di malam hari lebih berbahaya, cuaca dingin. Virus ini akan lebih ganas kalau posisi dingin. Maka dari itu, akhir pekan nanti di tengah kota akan ditutup seperti malam tahun baru,” kata Plt Wali Kota Surabaya Whisnu Sakti Buana, Rabu (20/1).

Rencananya lanjut Whisnu, penutupan dua jalan di Surabaya itu tak hanya di malam akhir pekan namun kemungkinan juga dilakukan di malam hari libur nasional atau tanggal merah.

“Berlaku mulai minggu ini, nanti kita siapkan edarannya. Jumat dan Sabtu malam. Tiap akhir pekan akan kita berlakukan. Kalau Jumat libur ya Kamis malam bisa dimulai,” tambahnya.

Terkait rencana pemerintah pusat memperpanjang PPKM di Jawa-Bali, menurutnya memang ada beberapa nilai positif dari pelaksanaan PPKM. 

Hanya saja pihaknya harus berkomunikasi dengan pengusaha, termasuk pusat perbelanjaan terkait dampak ekonomi. Jangan sampai terjadi PHK, merumahkan karyawannya, saat PPKM diperpanjang nanti.

“Ini yang harus kita jaga juga. Dampak ekonomi di bawah juga akan terasa. Nah ini akan kita komunikasikan kepada pengusaha-pengusaha, khususnya 34 pusat perbelanjaan di Surabaya yang harus tutup jam 20.00 WIB. Tapi kita sudah ada toleransi dari jam 19.00 WIB jadi jam 20.00 WIB. Kalau jam 20.00 WIB mereka masih bisa efektif ya ayo tidak apa-apa (diperpanjang)," pungkasnya. (Ar)

Read More

Kendaraan Dinas dan Pribadi Anggota Korem 082/CPYJ di Cek Staf Intel dan Provost

KABARPROGRESIF.COM: (Mojokerto) Korem 082/CPYJ berupaya untuk terus meningkatkan kedisiplinan di kalangan prajuritnya. Berbagai tahap pengecekan, dilakukan oleh masing-masing staf terhadap para personel.

Kali ini, Staf Intelijen Korem dan Provost menggelar sidak pengecekan kendaraan dinas dan pribadi milik anggota Korem, Rabu (20/1).

Pasi Intel Korem, Kapten Inf Suswanto menjelaskan jika kegiatan serupa sudah menjadi rutinitas. 

Ia mengungkapkan, jika langkah itu merupakan bagian dari upaya pembinaan Satuan di bidang pembinaan materiil.

“Kelengkapan surat dan kondisi kendaraan, kita cek semua,” kata Suswanto.

Selain upaya pembinaan Satuan, dirinya menjelaskan bahwa kegiatan itu, juga memiliki dampak positif bagi para prajurit, terlebih ketika berkendara. 

“Pemeriksaan itu, juga bisa mencegah terjadinya kecelakaan berlalu lintas,” jelasnya. (Pendam V/Brw/Ar)

Read More

Doa dari Para Babinsa Kodim Surabaya Utara Untuk Keselamatan Bangsa

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Usai mengikuti shalat Ashar di Musholla AL-Hikmah Makodim 0830/Surabaya Utara, Jalan Gresik, Surabaya, para Babinsa terlihat khusyu’ mengikuti adanya doa bersama yang sengaja digelar oleh pihak Kodim.

Tak lupa, pelaksanaan doa bersama demi keselamatan bangsa tersebut tetap berpedoman pada protokol kesehatan.

Dandim 0830/Surabaya Utara, Kolonel Inf Sriyono menegaskan jika doa itu, merupakan salah satu upaya pihak Kodim berperang melawan pandemi Covid-19.

“Pendekatan dan sosialisasi terkait adanya protkes sudah kita lakukan di masyarakat. Semua itu, lebih sempurna jika dibalut dengan adanya doa kepada Tuhan,” ujarnya. Kamis (21/1).

Bukan hanya itu saja, Kolonel Sriyono menambahkan, doa bersama itu juga diyakini bisa dijadikan perlindungan bagi para Babinsa yang melaksanakan tugas dan tanggung jawab di tengah pandemi saat ini.

“Babinsa lebih cenderung berhadapan langsung dengan masyarakat, mereka bekerja secara aktif di lapangan. Kita semua berharap, agar para Babinsa terhindar dari serangan Covid,” pungkasnya.

Perlu diketahui, saat ini pihak Kodim Surabaya Utara bekerja ekstra keras bersama instansi terkait demi memutus rantai penyebaran pandemi.

Bahkan, hampir setiap hari, personel di bawah kendali Kolonel Inf Sriyono itu tak segan-segan menggelar razia ataupun patroli protkes di setiap wilayah masing-masing personel. (Pendam V/Brw/Ar)

Read More