Arief Puyono Tak Percaya, Ocehan AHY Soal Demokrat Direbut Orang-Orang Jokowi

KABARPROGRESIF.COM: (Jakarta) Mantan Wakil Ketua Umum Gerindra Arief Poyuono mengaku tak percaya dengan pernyataan Ketum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) usai mengatakan adanya gerakan upaya merebut paksa Partai Demokrat oleh orang-orang di lingkungan Presiden Joko Widodo.

Sikap Arief Puyono ini disalurkannya melalui akun media sosial Twitter miliknya @bumnbersatu, Senin, 1 Februari 2021.

"Masa mas sih...Percaya engak ya..," cuitnya.

Cuitannya ini lalu ditanggapi netizen yang mengikuti akun Twitter miliknya.

Akun @mangunsong63 menyebutkan hal serupa dengan Arief Puyono yang juga tidak percaya dengan perkataan dari anak Susilo Bambang Yudhoyono tersebut.

"Saya Prihatin. Itulah kalau anak kemarin sore didunia politik dipaksakan jadi Ketum Partai. Urusan Rumah Tangga Organisasi nya saja pake minta klarifikasi ke Presiden. Apakah karena merasa sebagai anak mantan presiden sehingga harus diurusi?," tanyanya.

Hal senada diutarakan oleh akun @usepra1. Netizen ini lagi-lagi tidak percaya dengan omongan AHY bahwa adanya gerakan upaya merebut paksa Partai Demokrat oleh orang-orang di lingkungan Jokowi.

"Si Mas terpilih aklamasi, pemilihannya juga blum lama.Yang mau dongkel siapa?," terangnya.

Untuk diketahui, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menggelar commanders call atau rapat pimpinan khusus bersama para pimpinan DPD dan DPC partai. AHY menyebut ada gerakan upaya merebut paksa Partai Demokrat oleh orang lingkaran Presiden Joko Widodo.

"Commanders calls tadi rapat DPP membahas hal cukup serius yang cepat atau lambat pasti jadi konsumsi publik dan diketahui oleh masyarakat secara luas," kata AHY dikutip dari detik.

Read More

Pandemi Meningkat, Wisata Religi Sunan Ampel Dirazia

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Kodam V/Brawijaya berkomitmen untuk terus melakukan razia di sejumlah daerah di Jawa Timur guna menekan angka pelonjakan pandemi Covid-19.

Seluruh Satuan di jajaran Kodam pun dikerahkan guna menekan terjadinya hal itu, seperti yang dilakukan oleh Kodim 0830/Surabaya Utara, Senin (1/2).

Operasi yustisi yang melibatkan petugas gabungan itu, mendapat perhatian langsung dari Dandim, Kolonel Inf Sriyono.

Di kawasan religi Sunan Ampel itu, Sriyono melihat langsung berjalannya operasi yustisi protokol kesehatan.

“Kegiatan ini ditujukan untuk menekan angka penyebaran pandemi. Ini sudah instruksi langsung dari Komando Atas,” kata dia.

Selain Dandim, di lokasi itu juga terlihat Kabag Ops Polres Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya, Kompol Eko Nur, beserta beberapa Perwira TNI-Polri setempat.

Ia menilai, sosialisasi dan razia kali ini akan dilakukan secara masif dan menyebar oleh petugas gabungan di wilayah Kodim Surabaya Utara.

“Sasaran razianya itu, masyarakat yang tidak mematuhi protokol kesehatan,” pungkasnya. (Pendam V/Brw/Ar)

Read More

Kuasa Hukum Tolak Perdamaian, Plt Wali Kota Surabaya Ngotot Ketemu Presiden Persebaya

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Kendati keinginan Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya untuk berdamai soal sengketa wisma dan lapangan Karanggayam mendapat penolakan dari kuasa hukum Persebaya.

Namun hal itu tak membuat surut nyali dari Plt Wali Kota Surabaya, Whisnu Sakti Buana.

Whisnu malah menganggap apa yang dikatakan kuasa hukum dari Persebaya itu belum sepenuhnya final.

Sebab bagi Whisnu, yang menentukan itu yakni presiden Persebaya, Azrul Ananda.

"Yang ngomong kan kuasa hukumnya, nanti ketemu presidennya langsung," tegas Whisnu usai meninjau museum olahraga di kompleks lapangan Thor jalan Indragiri, Senin (1/2).

Seperti diberitakan Pemkot Surabaya ingin menyudahi polemik soal wisma dan lapangan Karanggayam dengan Persebaya.

Pemkot pun menawarkan solusi asalkan Persebaya mau mencabut gugatannya.

Dalam konsep yang ditawarkan itu yakni bangun guna serah artinya Persebaya akan diberikan hak membangun bangunan dan lapangannya.

Kendati demikian, bukan berarti itu milik Persebaya tetapi akan di beri jangka waktu beberapa tahin menguasai lalu diserahkan ke Pemkot Surabaya lagi.

Sayangnya solusi yang ditawarkan Pemkot Surabaya itu mendapat penolakan dari Persebaya melalui kuasa hukumnya, Yusron Marzuki.

Seperti ramai diberitakan, Yusron malah mempertanyakan keseriusan dan kesungguhan langkah perdamaian tersebut yang baru dilayangkan saat ini.

“Sangat terlambat. Kenapa baru sekarang bicara soal perdamaian dan sewa? Saat proses hukum sudah berjalan. Bahkan sampai tingkat kasasi,” ucap Yusron, Sabtu (30/1). 

Yusron merasa tawaran ini terlambat lantaran proses yang terjadi sebelum urusan Karanggayam ini masuk ke pengadilan.

Persebaya sudah menawarkan skema kerja sama sejak jauh hari, namun tidak bersambut.

Sampai akhirnya urusan ini masuk ke pengadilan, begitu juga dengan kondisi sekarang. Proses kasasi sedang berlangsung, tiba-tiba tawaran sewa menyewa disampaikan.

Yusron mengajak semua pihak untuk menghormati proses hukum yang sedang berlangsung di Mahkamah Agung. Langkah itu, jauh lebih bijak dibanding membuat skema-skema di luar pengadilan.

“Jadi aneh rasanya sekarang ngomong seperti itu. Tapi, kemarin Pemkot ajukan kasasi. Mari kita hormati proses hukum yang berlangsung. Kita tunggu bersama apa keputusan kasasi soal Karanggayam nanti,” ucapnya.

“Itu yang paling bijak. Karena putusan pengadilan itu erga omnes dan res judicata pro veritate habetur.  Yakni semua keputusan pengadilan wajib diikuti karena itu dianggap benar,” pungkasnya. (Ar)

Read More

Luar Biasa Dengan Kaki dan Tangan Terikat, Siswa Diktaifib Lakukan Renang Laut

KABARPROGRESIF.COM: (Situbondo) Sebagai calon pasukan khusus TNI AL diperlukan kemampuan perorangan diatas rata-rata prajurit lainya, seperti yang dilaksanakan Siswa Pendidikan Intai Amfibi (Diktaifib) Marinir Angkatan XLVII Ta 2020 Komando Pendidikan Marinir (Kodikmar) Komando Pembinaan Doktrin pendidikan dan Latihan TNI Angkatan Laut (Kodiklatal) berenang dalam kondisi tangan dan kaki terikat. Renang kondisi tangan dan kaki terikat ini merupakan bagian dari Lattek Kelautan yang dilaksanakan di Puslatpur Marinir, Pantai Tanjung Jangkar Banongan Situbono, Senin, (1/2/2021).

Adapun Lattek kelautan ini diikuti 39 prajurit Siswa Diktaifib yang saat ini sedang menempuh pendidikan di Sekolah Khusus Marinir (Sesusmar) dibawah Pusat Pendidikan Infanteri (Pusdikif) Kodikmar Kodiklatal. 

Latihan yang belangsung selama 20 hari tersebut dipimpin Komandan Sesusmar Pusdikif Letkol Mar Mintarjo sekaligus sebagai Perwira Pelaksana Latihan (Palaklat) lattek Siswa Diktaifib Marinir Angkatan XLVII Ta 2020.

Disela-sela Pelaksanaan Lattek Dansesusmar Pusdikif Letkol Mar Mintarjo menyampaikan bahwa Lattek kelautan ini terdiri beberapa materi diantaranya berenang dalam kondisi tangan dan kaki terikat, materi lainya adalah renang jarak jauh dari pantai Tanjung jangkar hingga pantai Gatel Banongan, renang rintis, penyeledikan pantai, Raid Amphibi, Long Range Navigation, Cast and Recoveri dan Search and Rescue.

Menurutnya untuk latihan lokasi di laut selain lattek kelautan di perairan Tanjung Jangkar Situbondo Siswa Diktaifib ini juga akan melaksanakan latihan laut ditempat lain yakni di perairan Lampon Banyuwangi dengan materi renang menembus Gelombang, mendayung menembus gelombang, pengintaian khusus dan latihan berganda lainya dalam tahap Intai Amphibi.

Selain menyampaikan materi dalam pelaksanaan latihan, dihari yang sama Dansesusmar Pusdikif Kodikmar ini juga memerintahkan kepada para instruktur, pelatih dan personil pendukung lainya agar mengutamakan keselamatan personil dan material, mengingat saat ini musim penghujan dan Kondisi laut sulit ditebak kadang muncul gelombang besar.

Lattek Siswa Siswa Diktaifib Marinir Angkatan XLVII Ta 2020 ini merupakan pelaksanaan dari perintah harian Kasal Laksamana TNI Yudo Margono, S.E., M.M dalam upaya membangun Sumber Daya Manusia TNI Angkatan laut yang unggul dan profesional serta tangguh mengadapi segala ancaman. (Pen Kodiklatal/Ar)

Read More

Ditetapkan Tersangka, Eks Dirut ASABRI Langsung Ditahan

KABARPROGRESIF.COM: (Jakarta) Kejaksaan Agung menahan mantan Dirut PT Asabri, Mayjen (Purn) Adam Rachmat Damiri (ADR) dan Letner (Purn) Sonny Widjaja (SW) pada periode berbeda usai ditetapkan tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi pada PT Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ASABRI). Penahanan dilakukan selama 20 hari ke depan.

Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung Leonard Eben Ezer Simanjuntak mengatakan selain ADR dan SW, enam tersangka lainnya ialah, BE selaku Mantan Direktur Keuangan PT ASABRI; HS selaku Direktur PT ASABRI; IWS selaku Kadiv Investasi PT ASABRI; LP selaku Dirut PT Prima Jaringan; BT dan HH.

"Ada delapan yang ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara tersebut," kata Leonard dalam konferensi pers di Kompleks Kejagung, Jakarta, Senin (1/2).

Usai menjalani pemeriksaan di Gedung Bundar Jaksa Agung Muda Pidana Khusus, ADR dan SW langsung dibawa masuk oleh sejumlah penyidik Kejaksaan ke dalam mobil tahanan. ADR dan SW tampak mengenakan rompi merah muda khas tahanan Kejagung.

Selain ADR, tersangka ASABRI lain juga dimasukkan ke dalam mobil tahanan. Para tersangka pun langsung ditahan oleh penyidik untuk 20 hari ke depan.

Dalam perkara ini, Leonard mengatakan bahwa penyidik sudah melakukan gelar perkara dan serangkaian pemeriksaan saksi sebelum rampung menjerat tersangka.

Dugaan korupsi dalam perkara ini ditaksir telah merugikan uang negara hingga Rp22 triliun versi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Namun demikian, Kejagung meyakini jumlah tersebut dapat berubah, bahkan bertambah mengingat fluktuasi harga pasar.

Jaksa Agung ST Burhanuddin sempat menuturkan bahwa dari tujuh calon tersangka itu, setidaknya ada dua sosok yang merupakan terdakwa dalam kasus korupsi Asuransi Jiwasraya.

Selain itu, Burhanuddin juga mengungkap bahwa pihaknya telah menyita aset senilai sekitar Rp18 triliun terkait kasus tersebut. Menurutnya, penyidik masih akan terus melacak aset milik ASABRI.

"Sehingga kami akan lacak terus, mungkin akan berat karena kerugian ASABRI ini di atas asuransi Jiwaraya," ujarnya. 

Read More

Laporkan Konten Negatif ke Layanan Aduan Konten Kominfo

KabarProgresif.com: (Surabaya)  Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kominfo) memberikan layanan aduan konten untuk masyarakat. Tujuan dibukanya layanan aduan konten tersebut untuk menciptakan ekosistem yang nyaman dan aman bagi setiap kalangan dalam menggunakan internet.

Dengan adanya pengaduan tersebut, masyarakat dapat melaporkan konten yang bersifat negatif serta mengganggu ketertiban. Misalnya ujaran kebencian, hoaks, pornografi atau konten yang menyinggung nilai-nilai kesusilaan bagi masyarakat Indonesia.

Konten negatif yang bisa dilaporkan, yakni seperti situs atau website, URL, akun media sosial, aplikasi mobile dan software.

Sistematika pelaporannya adalah sebagai berikut :

1. Mendaftarkan diri dan membuat akun di web aduankonten.id

2. Unggah tautan atau link yang berisikan konten tidak sesuai dengan perundang-undangan

3. Screenshot konten tersebut dan berikan alasan Anda

4. Aduan pemohon akan di verifikasi oleh Tim aduan konten

5. Pantau terus proses pengaduan.

Aduan konten dari pemohon akan diverifikasi oleh tim @aduankonten.official sebelum akhirnya ditindak lanjuti. 

Silahkan klik tautan berikut untuk kembali ke halaman utama dan melaporkan konten yang Anda nilai negatif dan merugikan masyarakat : LAPORKAN

 

Read More

Andi Arief Tuding Moeldoko yang Ingin Lengserkan AHY dari Ketum PD

KABARPROGRESIF.COM: (Jakarta) Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyebut ada pihak dari oknum pemerintah yang ingin melakukan kudeta terhadapnya.

Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat (PD) Andi Arief membeberkan orang tersebut diduga adalah Kepala Staf Presiden (KSP) Moeldoko. Hal itu sengaja ia beberakan karena banyak yang bertanya kepadanya.

’’Banyak yang bertanya siapa orang dekat Pak Jokowi yang mau mengambil alih kepemimpinan AHY di demokrat, jawaban saya KSP Moeldoko,’’ ujar Andi Arief, Senin (1/2).

Andi juga menjelaskan alasannya kenapa ketua umumnya AHY berkirim surat kepada Presiden Jokowi. 

Hal itu karena diduga Moeldoko membawa-bawa nama Jokowi yang ingin mengkudeta AHY. ’’Kenapa AHY berkirim surat ke Pak Jokowi, karena saat mempersiapkan pengambilalihan menyatakan dapat restu Pak Jokowi,’’ katanya.

Sebelumnya, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menegaskan ada pihak yang ingin mengambil alih kekuasaan Partai Demokrat.

’Yaitu tentang adanya gerakan politik yang mengarah pada upaya pengambilalihan kepemimpinan Partai Demokrat secara paksa, yang tentu mengancam kedaulatan dan eksistensi Partai Demokrat,’’ ujar AHY di Kantor Partai Demokrat di Jalan Proklamasi, Senin (1/2).

AHY mengatakan dirinya mendapat kesaksian dari kader-kader Partai Demokrat bahwa pihak yang ingin mengambil alih tersebut berasal dari lingkar kekuasaan pemerintah Joko Widodo (Jokowi). 

’’Menurut kesaksian dan testimoni banyak pihak yang kami dapatkan, gerakan ini melibatkan pejabat penting pemerintahan, yang secara fungsional berada di dalam lingkar kekuasaan terdekat dengan Presiden Jokowi,’’ katanya.

AHY melanjutkan gerakan tersebut sydah menadapat dukungan dari sejumlah menteri di kabinet Jokowi. Sehingga hal ini harus disikapi secara serius oleh internal Partai Demokrat.

Read More

Kudeta Demokrat, AHY Beberkan Kadernya Diimingi Jumlah Uang Besar

KABARPROGRESIF.COM: (Jakarta) Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengungkapkan banyak kader Demokrat yang dipaksa untuk mengukudeta dirinya. 

Ajakan kudeta dirinya tersebut didapatkan kader lewat telpon ataupun pertemuan langsung. Sehingga ini menjadi perhatian bagi dirinya dan juga kader internal partainya.

“Ajakan dan permintaan dukungan untuk mengganti dengan paksa ketua umum tersebut, dilakukan baik melalui telepon maupun pertemuan langsung,” ujar AHY dalam konfrensi pers di Kantor DPP Demokrat, Jalan Proklamasi, Jakarta, Senin (1/2).

AHY mengatakan, kudeta tersebut disinyalir lantaran dirinya diisukan bakal ikut dalam Pilpres 2024 mendatang. Sehingga kudeta tersebut dilakukan oknum secara masif.

“Dalam komunikasi mereka, pengambilalihan posisi Ketum PD, akan dijadikan jalan atau kendaraan bagi yang bersangkutan, sebagai calon presiden dalam Pemilu 2024 mendatang,” katanya.

AHY berujar, kudeta dirinya dari posisi Ketua Umum Partai Demokrat lewat adanya Kongres Luar Biasa (KLB). Sehingga hal ini yang membuat dirinya dan kader untuk menyelamatkan kepemimpinan Demokrat ini.

“Konsep dan rencana yang dipilih para pelaku untuk mengganti dengan paksa Ketum PD yang sah, adalah dengan menyelenggarakan KLB,” tegasnya.

AHY mengatakan, bahwa oknum yang ingin mengkudetanya menargetkan 360 pemegang suara KLB dengan sejumlah imbalan uang. Sehingga cara-cara kotor ini tidak bisa dianggap remeh.

“Para pemegang suara diajak dan dipengaruhi dengan imbalaun uang dalam jumlah yang besar,” katanya.

Bahkan AHY mengungkapkan, oknuk tersebut merasa yakin gerakan ini pasti sukses, karena mereka mengklaim telah mendapatkan dukungan sejumlah petinggi negara lainnya.

“Kami masih berkeyakinan, rasanya tidak mungkin cara yang tidak beradab ini dilakukan oleh para pejabat negara, yang sangat kami hormati, dan yang juga telah mendapatkan kepercayaan rakyat,” pungkasnya.

Read More

Bagikan Masker Diharapkan Bisa Tekan Laju Pandemi di Lamongan

KABARPROGRESIF.COM: (Lamongan) Bupati, Dandim dan Kapolres terllihat bekerja ekstra keras guna menekan angka pandemi di Lamongan.

Usai mengikuti apel kedisiplinan protokol kesehatan, ketiganya langsung bergerak ke lapangan untuk membagikan masker ke masyarakat. 

Lokasi yang dijadikan sasaran kali ini ialah Alun-Alun Kabupaten Lamongan.

Dandim 0812/Lamongan, Letkol Inf Sidik Wiyono menjelaskan jika pembagian masker itu, juga diselingi dengan adanya sosialiasi protokol kesehatan.

“Kegiatan ini digelar secara menyeluruh,” kata Sidik, Minggu (31/1).

Menurutnya, mematuhi protokol kesehatan merupakan salah satu cara ampuh yang bisa memutus rantai penyebaran pandemi Covid-19 di Lamongan.

Dikatakannya, selain pembagian masker, pihaknya juga melakukan sosialiasi patuh protokol kesehatan ke masyarakat.

Bukan hanya itu saja, berbagai sanksi juga diberlakukan bagi warga yang kedapatan melanggar adanya protokol kesehatan. 

“Mulai sanksi sosial sampai denda,” tegasnya. (Pendam V/Brw/Ar)

Read More

Pangdam Bersama Forkopimda Sebar Ribuan Masker di Pasar Kawasan Surabaya

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Usai menggelar apel Penegakkan Disiplin Protokol Kesehatan di Lapangan Makodam V/Brawijaya, Surabaya, Minggu (31/1) Pangdam V/Brawijaya, Mayjen TNI Suharyanto bersama Forkopimda Jatim terjun ke lapangan untuk membagikan ribuan masker ke masyarakat. 

Lokasi pembagian itu, tertuju pada beberapa pasar kawasan di Surabaya.

Di sela pembagian masker, Pangdam juga mengajak masyarakat untuk bisa membiasakan mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, menggunakan masker dan mengurangi interaksi atau 5M.

“Ketika itu sudah diterapkan, pandemi Covid-19 pasti bisa ditekan,” kata Suharyanto.

Suharyanto mengungkapkan jika saat ini, dilaksanakan adanya operasi yustisi di berbagai Kota/Kabupaten di Jawa Timur dengan melibatkan jajaran Kodim hingga aparat terkait lainnya.

Tak tanggung-tanggung, sanksi sosial hingga denda pun menanti bagi para pelanggar protokol kesehatan yang nantinya terkena razia yustisi oleh petugas gabungan.

“PPKM jilid II ini dimulai pada tanggal 26 Januari sampai 8 Februari mendatang,” bebernya. (Pendam V/Brw/Ar)

Read More

Owner SHS Mengaku Terbiasa Bantu Bu Risma Latih PPKS Berwirausaha Secara Swadaya

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Menteri Sosial (Mensos) RI, Tri Rismaharini melakukan gebrakan baru dengan memberikan pelatihan keterampilan bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang tinggal di Balai Karya Pangudi Luhur Bekasi. 

Pelatihan inipun digelar selama enam hari, mulai 26 - 31 Januari 2021.

Para pemulung ini dilatih keterampilan memasak oleh juru masak profesional dari Surabaya Hotel School (SHS). 

Keterampilan yang diberikan ini diharapkan dapat membantu kehidupan mereka agar lebih baik dan berdaya saing melalui wirausaha. 

Direktur Surabaya Hotel School (SHS), yang juga Owner SHS, Bagus Supomo, langsung menyatakan kesiapannya saat diminta Mensos Risma untuk membantu memberikan pelatihan keterampilan memasak bagi PPKS di Bekasi.

"Saya dihubungi kira-kira itu seminggu yang lalu, bunda Risma ingin kasih pelatihan buat bantu orang-orang (PPKS) itu. Dan saya jawab siap, pelatihannya apa saja, kami siapkan menunya, resepnya dan sebagainya, termasuk peralatan yang diperlukan," kata Bagus saat dihubungi di Bekasi melalui sambungan telepon, Minggu (31/1/2021).

Tanpa berpikir panjang, Bagus langsung menyiapkan timnya beserta peralatan yang dibutuhkan untuk berangkat menuju Balai Karya Pangudi Luhur Bekasi pada Minggu, (24/1/2021) petang. 

Bersama dengan 7 orang timnya SHS, Bagus tiba di Bekasi pada Senin (25/1/2021) pagi. 

"Dari Surabaya itu saya bawa total delapan orang termasuk dengan saya. Dari delapan orang itu, chef-nya ada dua orang," ungkap Bagus.

Menariknya, pelatihan yang diberikan Bagus bersama timnya dari SHS ini murni dilakukan secara swadaya, tanpa imbalan atau kontrak kerja. 

Bahkan, Bagus mengaku, sebelum Tri Rismaharini menjabat Wali Kota Surabaya, pihaknya sudah seringkali membantu memberikan pelatihan yang sama.

"Kami ini sejak bunda Risma belum jadi Wali Kota Surabaya, kami sudah membantu segala macam. Termasuk di Pahlawan Ekonomi itu kami tidak pernah bicara soal uang," ujar Bagus.

Bagi dia, apapun program pemerintah yang bertujuan untuk kebaikan masyarakat, pasti akan ia dukung. Termasuk pula pelatihan keterampilan memasak yang ditujukan kepada PPKS di Balai Karya Pangudi Luhur Bekasi yang digagas oleh Mensos Risma. 

"Program-program apa yang baik untuk masyarakat ya kita bantu. Termasuk yang di sini (Bekasi, red)," kata Bagus.

Namun begitu, ia menyesalkan ketika ada orang-orang yang berpikir negatif terhadap apa yang ia lakukan bersama timnya membantu Mensos Risma memberikan pelatihan bagi PPKS. 

Pasalnya, pelatihan secara swadaya yang diberikannya ini sebelumnya sudah kerap kali dilakukan.

"Iya di Flores - NTT (Nusa Tenggara Timur), terus saat ada tamu dari Lampung juga. Artinya bukan yang pertama, jadi sudah terbiasa. Kalau sekarang baru ada orang yang ribet (nyinyir, red) dikira kita ini cari-cari uang, ya diemin saja. Paling ya mereka kerjanya memang seperti itu (nyinyir)," pesan dia.

Bagus pun kembali menegaskan, bahwa apa yang dilakukan bersama timnya SHS ini murni secara swadaya untuk mendukung program kerja Mensos Risma dalam upaya pemberdayaan PPKS. 

"Kalau orang baik, niatannya baik, kerjanya baik, kenapa kita tidak dukung, kan begitu. Ya kita mendukung, memang itu kan manfaatnya buat banyak orang," tegas dia.

Apalagi, selama di Surabaya, Bagus mengakui sudah terbiasa membantu memberikan pelatihan kepada masyarakat secara swadaya tanpa dibayar. 

Ia hanya berharap, keterampilan yang diberikannya itu dapat membantu kehidupan masyarakat agar lebih baik ke depannya.

"Kalau kita di Surabaya sudah terbiasa saling bantu dan sebagainya. Tujuannya hanya membantu program-programnya bunda Risma, yang jelas itu saja. Memang itu program yang baik kok, bermanfaat untuk bangsa kita," imbuhnya.

Di tempat terpisah, pendamping PPKS yang juga Pekerja Sosial, Mimin Kartini mengaku, bahwa pelatihan yang diberikan ini sangat bermanfaat untuk menambah wawasan. 

Tak hanya wawasan terkait menu masakan, tapi juga teknik memasak hingga cara penyajian. Apalagi dalam pelatihan ini juga diajarkan berbagai macam masakan tradisional ala Surabaya.

"Sangat bermanfaat. Selain mendapatkan ilmu baru, (pelatihan, red) masakan yang diberikan untuk rumahan tapi penampilan penyajiannya ala restoran," kata Mimin Kartini saat dihubungi melalui sambungan telepon.

Perempuan yang akrab disapa Neneng ini menilai, bahwa pelatihan ini juga dapat menjadi modal awal bagi PPKS yang ingin memulai usaha kuliner atau makanan dengan modal yang kecil.

"Sangat bermanfaat dan bisa memberikan inspirasi bagi PPKS untuk membuka usaha (kuliner, red) ke depannya. Praktik yang dicontohkan mungkin dari Surabaya, tapi bisa juga dimodifikasi menyesuaikan daerah dan pasar," terang dia. (Ar)

Read More

Webinar PDIP Rayakan Harlah NU, Eri Cahyadi Beber Program Keumatan

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Wali Kota Surabaya terpilih, Eri Cahyadi, yang juga dikenal sebagai Nahdliyin dan kader PDI Perjuangan, bercerita tentang sejumlah program keumatan yang telah disiapkannya jika resmi dilantik sebagai pemimpin Kota Pahlawan. 

”Jujur, saya terinspirasi dari arahan Ketua Umum Ibu Megawati Soekarnoputri dan para kiai, baik di Surabaya maupun di berbagai daerah karena memang saya sering sowan ke para alim ulama. Termasuk sebelum Pilkada, saya sowan minta doa KH Said Aqil Siradj, ketua umum PBNU,” ujar Eri di sela-sela webinar yang digelar DPP PDI Perjuangan, Minggu (31/1). 

Webinar yang dibuka dengan sambutan Megawati dan KH Said Aqil Siradj, serta dihadiri Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto itu digelar untuk menyambut hari lahir Nahdlatul Ulama yang ke-95 pada 31 Januari 2021. 

Eri mengaku selalu teringat dengan arahan Megawati dalam berbagai acara PDIP. Termasuk di sekolah calon kepala daerah dari PDIP yang diikuti Eri jelang Pilkada Surabaya. 

”Bu Mega selalu menekankan agar jangan melupakan wong cilik. Sowan ke kiai, nasihatnya juga sama. Jangan silau pada jabatan. Karena jabatan itu hanya wasilah untuk berjuang ngopeni umat, ngopeni mustadh'afin,” ujar Eri yang dikenal sebagai keluarga besar Ponpes Sidosermo, pesantren tertua di Surabaya. 

Eri menambahkan, sejumlah program keumatan yang disiapkannya adalah memperkuat pendidikan gratis SD-SMP dan beasiswa SMA/SMK, termasuk di dalamnya untuk madrasah. 

Warga bergaji maksimal Rp10 juta secara otomatis akan dibiayai BPJS Kesehatan-nya oleh Pemkot Surabaya di bawah kepemimpinan Eri sebagai bagian dari program kesehatan gratis. 

”Program distribusi makanan gratis setiap hari yang sudah jalan untuk sekitar 30.000 warga juga akan kami tingkatkan. Pokoknya jangan ada warga susah makan. Kampung-kampung sebagai ruang hidup warga juga kami lanjutkan penataannya,” ujar mantan kepala Bappeko Surabaya itu. 

Eri juga bakal memberi perhatian khusus pada pengembangan SDM, apalagi ke depan masih dihadapkan pada tantangan pembelajaran di masa pandemi Covid-19. 

”Anak-anak muda Surabaya akan tumbuh menjadi generasi unggul dengan penguasaan sains dan teknologi, namun tetap berkarakter keagamaan yang ramah. Di situlah pentingnya kolaborasi dengan NU dalam mennyebarkan nilai-nilai Aswaja yang penuh toleransi,” jelasnya. 

Terkait relasi PDIP dan NU, lanjut Eri, memang ada keterikatan yang sangat erat. 

”NU sebagai rumah besar kaum Nahdliyin yang berdiri sejak 1926, dan PDI Perjuangan sebagai rumah besar nasionalis yang berakar pada Partai Nasional Indonesia (PNI) yang berdiri pada 1927, sudah tidak terpisahkan, bahkan sejak republik ini belum berdiri,” jelasnya. 

Surabaya, papar Eri, juga merupakan tempat bersejarah dalam rangkaian perjalanan NU. Ormas Islam terbesar ini berdiri di Surabaya. Resolusi Jihad oleh pendiri NU KH Hasyim Asyari dicetuskan di Surabaya. 

Pencipta nama dan lambang NU adalah kiai Surabaya, yaitu KH Mas Alwi Abdul Azis dan KH Ridlwan Abdullah, yang makamnya juga ada di Surabaya. 

”Dalam kaitannya dengan kaum nasionalis, NU memberi gelar khusus ke Bung Karno saat Muktamar 1954 di Surabaya. Yaitu gelar sebagai waliyyul amri dharuri bi as-syaukah (pemimpin yang kebijakan-kebijakannya mengikat oleh sebab kekuasaannya),” papar Eri. 

”Sehingga ke depan, kebijakan Pemkot Surabaya akan selalu selaras dengan nilai-nilai kebangsaan dan keaswajaan,” pungkas keponakan KH Ubaidillah bin Muhammad Yusuf (Gus Ubed) yang tak lain adalah nazir Masjid Sunan Ampel. (Ar)

Read More