AHY Surati Jokowi, Minta Klarifikasi Soal Gerakan Rebut Paksa Demokrat

KABARPROGRESIF.COM: (Jakarta) Ketum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), menyebut ada gerakan merebut paksa Partai Demokrat oleh orang lingkaran Presiden Joko Widodo (Jokowi). Oleh sebab itu, AHY pun menyurati Jokowi.

“Menurut kesaksian dan testimoni banyak pihak yang kami dapatkan, gerakan ini melibatkan pejabat penting pemerintahan yang secara fungsional berada di dalam lingkar kekuasaan terdekat dengan Presiden Joko Widodo,” kata Agus Harimurti Yudhoyono dalam konferensi pers di DPP Partai Demokrat, Jalan Proklamasi, Jakpus, Senin (1/2/2021).

Agus Harimurti Yudhoyono mendapat info gerakan ini didukung oleh sejumlah menteri dan pejabat penting di lingkaran Jokowi. Dia ingin mencari konfirmasi soal hal itu.

“Tentunya kami tidak mudah percaya dan tepat mengedepankan azas praduga tak bersalah dalam permasalahan ini,” ungkap putra sulung Presiden ke-6 RI, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) ini.

“Karena itu tadi pagi saya telah mengirimkan surat secara resmi kepada yang terhormat Bapak Presiden Joko Widodo untuk mendapatkan konfirmasi dan klarifikasi dari beliau terkait kebenaran berita yang kami dapatkan ini,” sambungnya.

Dia lalu menjelaskan duduk perkara pengambilalihan Demokrat ini. Menurut AHY, semua ini berawal dari 10 hari yang lalu.

“Sepuluh hari yang lalu kami menerima laporan dan aduan dari banyak pimpinan dan kader PD baik pusat daerah maupun cabang tentang adanya gerakan dan manuver politik oleh segelintir kader dan mantan kader Demokrat serta melibatkan pihak luar atau eksternal partai yang dilakukan secara sistematis,” ungkap AHY.

AHY menyebut aksi ini dilakukan oleh 5 orang berlatar Demokrat, serta 1 orang yang bukan kader partai.

“Gabungan dari pelaku gerakan ini ada 5 orang terdiri dari 1 kader Demokrat aktif, 1 kader yang sudah 6 tahun tidak aktif, 1 mantan kader yang sudah 9 tahun diberhentikan dengan tidak hormat dari partai, karena menjalani hukuman akibat korupsi, dan 1 mantan kader yang telah keluar dari partai 3 tahun yang lalu,” papar AHY.

“Sedangkan yang non kader partai adalah seorang pejabat tinggi pemerintahan, yang sekali lagi, sedang kami mintakan konfirmasi dan klarifikasi kepada Presiden Joko Widodo,” lanjutnya.

Read More

Dituding Kudeta AHY di Demokrat, Moeldoko: Kudeta Itu Kan dari Dalam

KABARPROGRESIF.COM: (Jakarta) Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menepis tudingan ingin melakukan kudeta kepempimpinan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) di Partai Demokrat. Sebab, menurutnya kudeta itu dilakukan dari dalam, bukan dari luar.

Moeldoko menjelaskan, dirinya sebagai Kepala Staf Kepresidenan sekaligus mantan Jenderal Panglima TNI selalu terbuka dan tidak memberi batasan kepada siapa pun. Termasuk individu maupun sekolompok organisasi yang ingin bertemu dan membicarakan berbagai hal.

Moeldoko heran pertemuannya dengan beberapa perwakilan Partai Demokrat justru dinilai berbeda. "Tidak ada rencana kudeta. Kudeta itu kan dari dalam bukan dari luar. Isu ini juga muncul karena ada foto yang tersebar," ujarnya melalui keterangan tertulis, Senin (1/2/2021).

Ia pun menegaskan, bahwa isu tersebut murni tentang dirinya dan tidak ada kaitannya dengan Istana maupun Presiden Joko Widodo.

"Jangan sedikit-sedikit Istana. Jangan ganggu pak Jokowi dalam isu ini. Beliau tidak tahu sama sekali tentang isu ini, itu urusan saya, itu murni Moeldoko," tuturnya.

Sebelumnya AHY menyurati Presiden Jokowi terkait isu tersebut. Dirinya ingin meminta klarifikasi terkait adanya orang di lingkaran Istana ingin mengkudeta kepemimpinannya di Partai Demokrat.

“Karena itu, tadi pagi, saya mengirimkan surat secara resmi kepada yang terhormat bapak presiden Jokowi untuk mendapatkan konfirmasi dan klarifikasi dari beliau terkait kebenaran berita yang kami dapatkan ini,” kata AHY di Taman Politik Wisma Proklamasi DPP Partai Demokrat, Jakarta.

AHY mengungkap, gabungan dari pelaku gerakan ini ada 5 orang yang terdiri dari 1 kader Demokrat aktif, 1 kader yang sudah 6 tahun tidak aktif, 1 mantan kader yang sudah 9 tahun diberhentikan dengan tidak hormat dari partai, karena menjalani hukuman akibat korupsi, dan 1 mantan kader yang telah keluar dari partai 3 tahun yang lalu.

“Sedangkan yang non kader partai adalah seorang pejabat tinggi pemerintahan, yang sekali lagi, sedang kami mintakan konfirmasi dan klarifikasi kepada Presiden Joko Widodo,” beber putra sulung Presiden RI ke-6 itu.

Read More

11 Jenis Pelanggaran ASN yang Dapat Dilaporkan ke Portal Aduan ASN

KabarProgresif.Com (Jakarta) - Menjadi pegawai negeri atau aparatur sipil negara ( ASN)  harus memiliki sikap atau perilaku yang mencontohkan kepribadian yang dinilai baik oleh masyarakat. Selain itu, menjadi ASN juga harus mencerminkan kecintaannya terhadap Tanah Air. 

Tantangan terbesar bangsa Indonesia saat ini selain korupsi dan narkoba adalah masuknya haluan radikalisme dan terorisme di tengah masyarakat, yang rawan memecah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Di kalangan PNS atau ASN hal ini menjadi poin penting, bagaimana upaya kelompok radikal ini untuk memecah belah bangsa dan merenggut NKRI, bahkan hendak mengganti ideologi negara. Tentu hal ini tidak bisa dibiarkan.

Selain Pemerintah memberikan sanksi bagi para ASN yang tidak mencerminkan kecintaannya terhadap NKRI, juga diperlukan partisipasi anggota masyarakat yang peduli terhadap upaya memperkokoh empat pilar kebangsaan (Pancasila, UUD 1945, NKRI, Bhineka Tunggal Ika) untuk ikut mengawasi PNS atau ASN.

Masyarakat dapat mencermati sikap dan kelakuan PNS atau ASN yang terpapar paham radikal dan mengadukannya melalui portal pengaduan ASN. 

Kepala Biro Hukum, Komunikasi, dan Informasi Publik Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi ( Kemenpan-RB), Andi Rahadian mengatakan pengaduan soal ASN dapat dilakukan di portal tersebut. "Pendirian portal itu sebelumnya telah diputuskan dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) dari 11 kementerian dan lembaga terkait dalam rangka menangani permasalahan radikalisme ASN," kata Andi ketika menjelaskan pendirian Portal Aduan ASN, (28/11/2019). 

Adapun 11 kementerian dan lembaga yang dimaksud adalah Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Hukum dan HAM, Menteri Agama, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dan Kementerian Komunikasi dan Informatika. Selain itu SKB juga melibatkan Badan Intelijen Negara (BIN), Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Badan Kepegawaian Negara (BKN), Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), dan Komisi Aparatur Sipil Negara. 

Berikut kriteria pelanggaran yang dapat diadukan melalui Portal Aduan ASN:

1. Menyampaikan pendapat baik lisan maupun tertulis melalui media sosial yang bermuatan ujaran kebencian terhadap Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI, dan pemerintah. 

2. Menyampaikan pendapat baik lisan maupun tertulis melalui media sosial yang bermuatan ujaran kebencian terhadap salah satu suku, agama, ras, dan antar-golongan.

3. Menyebarluaskan pendapat yang bermuatan ujaran kebencian sebagaimana pada angka 1 dan 2 melalui media sosial (share, broadcast, upload, retweet, repost Instagram, dan sejenisnya).

4. Membuat pemberitaan yang menyesatkan atau tidak dapat dipertanggungjawabkan.

5. Menyebarluaskan pemberitaan yang menyesatkan baik secara langsung maupun melalui media sosial.

6. Mengadakan kegiatan yang mengarah pada perbuatan menghina, menghasut, memprovokasi, dan membenci Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI, dan pemerintah.

7. Mengikuti ata menghadiri kegiatan yang mengarah pada perbuatan menghina, menghasut, memprovokasi, dan membenci Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI, dan pemerintah.

8. Menanggapi atau mendukung sebagai tanda setuju pendapat sebagaiimana angka 1 dan 2 dengan memberikan likes, dislikes, love, retweet, atau comment di media sosial.

9. Menggunakan atribut yang bertentangan dengan Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI, dan pemerintah.

10. Melakukan pelecehan terhadap simbol-simbol negara baik secara langsung maupun melalui media sosial.

11. Perbuatan sebagaimana dimaksud pada poin 1 sampai 10 dilakukan secara sadar oleh ASN. (dbs)

 

Read More

Sebelum Diresmikan, Plt Wali Kota Whisnu Tinjau Kesiapan Museum Olahraga

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Plt Wali Kota Surabaya, Whisnu Sakti Buana meninjau Museum Olahraga yang terletak di Jalan Indragiri Surabaya, Senin (1/2). 

Satu per satu koleksi yang ada di dalam gedung seluas 600 meter persegi bangunan tersebut.

Menurut Whisnu, ada beberapa ornamen yang masih harus dipenuhi. Apabila nantinya museum ini siap untuk dibuka, pihaknya akan mengundang Menteri Sosial (Mensos) Republik Indonesia (RI) Tri Rismaharini untuk ikut meresmikan Museum Olahraga dua lantai itu.

“Diupayakan dalam dua minggu ke depan bisa dibuka dan mengundang Bu Risma untuk ikut meresmikan,” kata Whisnu usai meninjau.

Ia menceritakan, di ruangannya terdapat Piala Liga Kansas tahun 1997 yang dapat dipajang dan digunakan sebagai tambahan koleksi Museum Olahraga. 

Bahkan, dari jumlah sementara di museum sekitar 232 koleksi, bagi Whisnu semuanya merupakan koleksi yang menarik dan disukainya sejak dulu. 

“Saya suka olahraga jadi semuanya suka,” ungkapnya.

Tidak hanya itu, Whisnu menyebut, pihaknya juga berencana mengundang Presiden Persebaya Asrul Ananda untuk mensupport koleksi kaos Eri Irianto apabila memungkinkan. 

Bahkan, untuk menambah koleksi di museum, medali emas milik atlet Alan Budi Kusuma juga diusahakan. 

“Karena itu kan medali emas pertama kita di olimpiade. Paling tidak nanti bisa kita replika,” tegasnya.

Whisnu memastikan museum ini akan menjadi destinasi wisata bagi wisatawan lokal maupun mancanegara yang datang ke Kota Pahlawan. Saat berkeliling pun dia terlihat sangat menikmati berbagai koleksi yang ada.

Bahkan, pria yang akrab disapa WS ini pun menyempatkan diri untuk berswa foto selfie di salah satu spot. Seusai meninjau Museum Olahraga Whisnu pun bergeser menuju Lapangan Thor untuk meninjau rumput lapangan. (Ar)

Read More

Isu Kudeta Demokrat, Koalisi Jokowi Cecar AHY: Jangan Asal Tuduh!

KABARPROGRESIF.COM: (Jakarta) Ketua Umum (Ketum) Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengungkap fakta mengejutkan pada Senin (1/2/2021) siang hari ini, bahwa ada gerakan politik yang dilakukan oleh pejabat di lingkaran Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang berupaya mengambil alih atau mengkudeta kepemimpinan Partai Demokrat secara paksa.

Menanggapi pernyataan ini, Bendahara Umum Partai Nasdem Ahmad Sahroni mengingatkan sebaiknya, AHY tidak terburu-buru melayangkan tudingan kepada pemerintaha Jokowi atas kekisruhan yang terjadi internal di partainya.

"Soal statemennya mas AHY barusan, saya rasa Partai Demokrat terlalu cepat menunjuk pihak lain atau pointing fingers atas urusan partainya sendiri. Menurut saya, sebaiknya urusan internal partai diselesaikan dari internal dulu," kata Sahroni saat dihubungi wartawan, Senin (1/2/2021).

Wakil Ketua Komisi III DPR RI ini menyebut, AHY sebagai Ketum Partai Demokrat, bersama-sama dengan adiknya Ibas Yudhoyono sebagai Waketum dan SBY sebagai Ketua Dewan Pembina tentunya memiliki power yang cukup kuat untuk menyelesaikan masalah di internal Partai Demokrat.

"Kan Mas AHY, Mas Ibas dan Pak SBY tentunya memiliki power yang sangat tinggi di Partai Demokrat sehingga seharusnya masalah internal seperti ini bisa mereka selesaikan sendiri," ujarnya.

Legislator asal Tanjung Priok ini menilai, pernyataan AHY yang disampaikan melalui konferensi pers dan juga streaming di medis sosial (medsos) ini justru menimbulkan kekisruhan dan membua aib internal Partai Demokrat. 

"Pernyataan Mas AHY ini tentunya selain menimbulkan kekisruhan di publik juga sebenarnya bisa membuka aib sendiri. Ini justru sangat merugikan Demokrat karena menunjukkan bahwa PD sedang berada dalam kondisi internal yang tidak baik. Sebenarnya yang begini-begini kan baiknya diketahui di internal saja," tegasnya.

Lebih lanjut, Sahroni menilai apa yang tengah dialami Partai Demokrat dan juga AHY adalah batu uji AHY sebagai pimpinan pucuk tertinggi sebuah parpol. "Mas AHY sedang diuji sebagai Ketua Umum dengan isu internal," tandasnya.

Read More

Mengaku Prihatin, Moeldoko: Saya Juga Mencintai Partai Demokrat

KABARPROGRESIF.COM: (Jakarta) Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Moeldoko mengaku prihatin dengan situasi yang terjadi di Partai Demokrat.

Hal ini Moeldoko sampaikan ketika menanggapi tudingan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono ( AHY) mengenai adanya gerakan mengambil alih kepemimpinan Partai Demokrat yang melibatkan pejabat tinggi di lingkungan Istana Presiden.

"Saya sih sebetulnya prihatin gitu ya melihat situasi itu, karena saya juga bagian yang mencintai Demokrat," kata Moeldoko dalam konferensi pers virtual, Senin (1/2/2021).

Menurut Moeldoko, isu ini bermula dari foto-foto dirinya bersama sejumlah tamu.

Moeldoko tak menyebutkan secara detail tamu yang ia maksud. Namun, ia menyebut bahwa tamu itu datang berbondong-bondong dan menceritakan tentang situasi terkini.

Sebagai mantan Panglima TNI, Moeldoko mengaku selalu membuka pintu untuk siapa saja yang hendak bertamu.

Dari obrolan itu lah Moeldoko mengaku prihatin dengan situasi Partai Demokrat.

"Mereka datang berbondong-bondong ya kita terima, konteksnya apa saya juga nggak ngerti. Dari ngobrol-ngobrol itu biasanya saya awali dari pertanian karena saya memang suka pertanian," ujar Moeldoko.

"Berikutnya pada curhat tentang situasi yang dihadapi ya gue dengerin aja, gitu. Berikutnya ya udah dengerin aja," tuturnya.

Kendati demikian, Moeldoko tak keberatan isu ini digulirkan.

Namun, ia mewanti-wanti Partai Demokrat untuk tidak dengan mudahnya menuding Istana, apalagi melibatkan Presiden Joko Widodo dalam isu ini.

Moeldoko menyebut bahwa hal ini menjadi urusan dirinya semata.

"Dalam hal ini saya mengingatkan sekali lagi, jangan dikit-dikit istana dan jangan ganggu Pak Jokowi dalam hal ini, karena beliau dalam hal ini tidak tahu sama sekali, nggak tahu apa-apa dalam hal ini," kata dia.

Sebelumnya, AHY menyatakan adanya sebuah gerakan yang mengarah pada upaya mengambil alih kepemipinan Partai Demokrat dalam konferensi pers, Senin (1/2/2021), usai menggelar rapat pimpinan bersama jajaran Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrat.

Menurut AHY, berdasarkan informasi yang ia peroleh, gerakan tersebut turut melibatkan pejabat penting yang berada di lingkaran dekat Presiden Jokowi.

AHY pun menyebut gerakan tersebut juga sudah mendapat dukungan dari sejumlah menteri dan pejabat penting di pemerintahan Jokowi.

"Menurut kesaksian dan testimoni banyak pihak yang kami dapatkan, gerakan ini melibatkan pejabat penting pemerintahan, yang secara fungsional berada di dalam lingkar kekuasaan terdekat dengan Presiden Joko Widodo," kata dia.

Read More

Tingkatkan Profesionalisme dan Efektifitas, Kodiklatal Laksanakan Penataan Gadik

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Dalam rangka meningkatkan profesionalisme dan efektifitas tenaga kependidikan dilingkungan Kelompok Tenaga Pendidik (Pokgadik), Komando Pembinaan Doktrin Pendidikan dan Latihan TNI Angkatan Laut (Kodiklatal) melaksanakan penataan Tenaga Pendidik (Gadik) pengampu/pendukung Bidang Studi dan Sub Bidang Studi.

Penataan Gadik yang dipimpin Dankodiklatal Laksda TNI Nurhidayat tersebut dilaksanakan di Auditorium Gedung R Sudomo Pusat Latihan Operasi Laut (Puslatopsla) Kodiklatal Bumimoro Surabaya, Senin, (1/2/2021).

Hadir dalam acara tersebut Wadan Kodiklatal Brigjen TNI (Mar) Lukman ST., M.Si (Han), Dankodikopsla Laksma TNI Eko Wahjono, para Direktur Kodiklatal, Inspektur Kodiklatal Kolonel Laut (S) Bambang Supriyanto, Pjs. Kapokgadik Kolonel Laut (K) Djoko Kriswanto, S.T., M.Mt.  dan para Komandan Kodik dan Puslat dijajaran Kodiklatal.

Mengawali acara penataan Gadik, Dankodiklatal Laksda TNI Nurhidayat menyampaikan seiring dengan perkembangan teknologi dan kemajuan di bidang pendidikan, Kodiklatal sebagai lembaga pendidikan terbesar TNI AL juga terus berbenah dibidang penataan tenaga pendidik sebagai pengampu Bidang Studi dan Sub Bidang Studi. 

Dalam penataan ini juga dibahas mengenai penyempurnaan pengisian personil Koordinator Gadik Bidang Studi dan Sub Bidang Studi, sosialisasi tugas Pokok Koorgadik Bidang Studi dan Sub Bidang Studi dan sosialisasi penerapan angka kredit dalam jabatan fungsional gadik pengampu.

Lebih lanjut disampaikan bahwa saat ini di Kodiklatal ada tujuh Kelompok Mimbar Ajaran (Pokma) terdiri Operasi laut (opsla), marinir, dukungan umum, dasar militer, profesi, pengetahuan dasar umum dan Jasmani musik. 

Ketujuh Pokma ini membawahi 58 Bidang Studi dan 81 Sub Bidang Studi. Dengan adanya penataan ini maka ada penambahan Koorgadik Bidang Studi dan Sub Bidang Studi .

Menurutnya dalam penaatan Gadik ini masih ada beberapa kendala antara lain data tentang nama dan kompetensi keilmuamuan para Gadik yang akan mengisi, terbatasnya jumlah Pamen yang memiliki kompetenmsi dan kualifikasi Khusus miliputi Pasukan Katak, Kapal Selam, penyelam, penerbang, Intai Amfibi, hidros dan survey serta masih adanya beberapa personil yang menempati jabatan sturktural. 

Dankodiklatal berharap dari pertemuan penataan Koorgadik ini ada diskusi sebagai masukan dalam mengatasi beberapa kenadala yang dihadapi.

Adapun penataan Tenaga Pendidik pengampu Bidang Studi dan Sub Bidang Studi ini merupakan pelaksanaan dari perintah harian Kasal Laksamana TNI Yudo Margono, S.E., M.M dalam upaya membangun Sumber Daya Manusia TNI Angkatan laut yang unggul dan profesional serta tangguh mengadapi segala ancaman. (PenKodiklatal/Ar)

Read More

AHY Bilang Partai Demokrat Mau Direbut Paksa, Denny Siregar: Pansos Apalagi?

KABARPROGRESIF.COM: (Jakarta) Pegiat media sosial Denny Siregar menyoroti pernyataan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) yang menyebut ada gerakan politik yang berusaha merebut partainya secara paksa.

Denny menuding AHY sedang panjat sosial alias pansos melalui ulahnya tersebut. Dia menyarankan putra Presiden RI ke-6, Susilo Bambang Yudhoyono itu mengumbar prestasi partainya ketimbang cari sensasi.

“Oalahhh @AgusYudhoyono ini Pansos apalagi? Mending bicara prestasi @PDemokrat deh. Partai kok penuh sensasi,” cuitnya di akun Twitter @DennySiregar7, dikutip Senin (1/2).

Sebelumnya, AHY mencium adanya pergerakan yang ingin merebut paksa Partai Demokrat. Menurutnya, gerakan tersebut ada kaitannya dengan pemegang jabatan di pemerintahan atau orang yang dekat dengan Jokowi.

"Dari kesaksian banyak pihak, gerakan ini melibatkan pejabat penting yang berada di lingkaran dekat Presiden Jokowi," kata Agus dalam konferensi pers yang disiarkan secara virtual, Senin (1/2).

Demi memperjelas perkara tersebut, Agus mengaku sudah berkirim surat kepada Presiden Jokowi untuk mendapatkan konfirmasi langsung.

"Kami berpegang pada azas praduga tak bersalah, kami kirim surat tadi pagi," ujar AHY.

Read More

AHY Sebut Orang Dekat Jokowi, Ferdinand: Mengundang Musuh, Menambah Lawan, dan Menabuh Genderang

KABARPROGRESIF.COM: (Jakarta) Ferdinand Hutahaean menanggapi pernyataan Ketua Umum Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

AHY menyebut ada orang pada lingkaran dekat Jokowi yang akan mengambil alih kepemimpinannya.

Ferdinand mengatakan bahwa pernyataan AHY tersebut seolah menybeut bahwa Jokowi terlibat atau mengetahui yang terjadi.

"Sebutan “Lingkaran Dekat Jokowi” seolah Jokowi terlibat atau setidaknya Jokowi mengetahui yg terjadi", cuit Ferdinand seperti dikutip mantrasukabumi.com dari akun twitter @FerdinandHaean3 pada Senin, (1/2).

Mantan politisi partai Demokrat, Ferdinand mengatakan bahwa pernyaataan AHY tersebut cacat dalam komunikasi politik.

Menurut Ferdinand, justru dengan pernyataan AHY itu malah akan mengundang musuh, menambah Lawan, dan seolah menabuh genderang perang dengan Jokowi.

"Bagi saya itu cacat komunikasi politik yang justru mengundang musuh, menambah lawan dan menabuh genderang perang dgn Jokowi", cuitnya.

Ferdinand menyarankan seharusnya AHY bisa lebih menghormati Jokowi sebagai Presiden.

"Mestinya bs lbh hormat kpd Jokowi sbg Presiden", pungkasnya.

Read More

Anak Wali Kota Serang Tersangkut Gratifikasi, Kejagung Tak Tutup Kemungkinan Periksa Bapaknya

KABARPROGRESIF.COM: (Jakarta) Kejaksaan Agung (Kejagung) telah melakukan pemanggilan dan pemeriksaan terhadap Sandy Bela Sakti, anak Walikota Serang, Syafrudin.

Pemeriksaan terhadap Sandy Bela Sakti tertuang dalam surat permintaan keterangan Kejagung bernomor B-41/F.2/Fd.1/01/2021 tertanggal 19 Januari 2021.

Anak orang nomor satu di Pemkot Serang tersebut diperiksa diduga menyangkut perkara gratifikasi di lingkungan Pemerintah Kota Serang.

Bahkan, Walikota Serang, Syafrudin, tidak tertutup kemungkinan turut diperiksa Kejagung.

Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, Leonard Eben Ezer Simanjuntak, membenarkan adanya pemeriksaan terhadap Sandy Bela Sakti.

"Iya benar, kami telah melakukan pemanggilan saudara Sandy Bela Sakti untuk dimintai keterangan," ungkap Leo kepada wartawan, Senin (1/2/2021).

Pemanggilan ini, tambah Leo, masih penyelidikan untuk dugaan perkara di lingkungan Pemkot Serang.

"Ini masih penyelidikan, kami masih mengumpulkan bahan dan keterangan dari berbagai pihak," tambah Leo.

Namun Leo belum mengungkap perkara yang tengah dilakukan Kejagung di lingkungan Pemkot Serang. "Nanti dulu ya, ini masih penyelidikan," ujar Leo.

Selain Sandy Bela Sakti, Kejagung telah melakukan pemanggilan terhadap tujuh orang terkait kasus yang tengah didalami Kejagung.

Leo juga belum mau menjawab apakah kasus ini juga nantinya akan melibatkan Walikota Serang Syafrudin, orang tua dari Sandi Bela Sakti. "Keterangan tambahan nanti saja ya, ini masih penyelidikan," ujar Leo.

Sementara itu, Kordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (Maki) Boyamin Saiman mengatakan Kejagung harus bergerak cepat terhadap kasus ini.

"Kejagung harus bergerak cepat karena ini perintah undang-undang. Setiap perkara yang ditemukan bukti awal, Kejagung harus bergerak cepat," ungkap Boyamin.

Selain itu, Boyamin menilai gratifikasi juga bagian dari korupsi. "Gratifikasi juga bagian korupsi. Seharusnya gratifikasi dan pencucian uang," tambah Boyamin.

Read More

Di Pasar Grosir Surabaya, Forkopimda Jatim Bagikan 25ribu Masker

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Forkopimda Jatim sebelumnya telah berkomitmen untuk terus menjadi garda terdepan memutus rantai penyebaran pandemi Covid-19 di Jawa Timur.

Aksi nyata itu terlihat, ketika Mayjen TNI Suharyanto bersama beberapan pihak Forkopimda mengunjungi Pasar Grosir Surabaya (PGS), Senin (1/2).

Di lokasi itu, setidaknya 25 ribu masker dibagikan oleh Pangdam ke masyarakat maupun pengunjung yang berada di sekitaran PGS.

“Hari ini, kita melakukan pengecekan terkait penerapan PPKM di PGS. Itu berlaku bagi masyarakat, pedagang maupun pengunjung,” katanya.

Ia menilai jika penerapan protokol kesehatan di PGS, sudah cukup baik. Apresiasi pun tak luput diungkapkan oleh Pangdam ke para pengunjung maupun pedagang.

“Ini minggu terakhir penerapan PPKM. Jadi lebih masif. Pengecekan ini kita lakukan dengan beberapa pihak terkait lainnya, termasuk Pemprov Jatim dan Polda,” bebernya. (Pendam V/Brw/Ar)

Read More

AHY Sebut Demokrat Mau Diambil Alih Paksa Kubu JKW, Ferdinand sebut Saya Tak Percaya

KABARPROGRESIF.COM: (Jakarta) Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menggelar commanders call atau rapat pimpinan khusus bersama para pimpinan DPD dan DPC partai. AHY menyebut ada gerakan upaya merebut paksa Partai Demokrat oleh kibu atau pihak orang lingkaran Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Commanders calls tadi rapat DPP membahas hal cukup serius yang cepat atau lambat pasti jadi konsumsi publik dan diketahui oleh masyarakat secara luas," kata AHY dalam konferensi pers di DPP Partai Demokrat, Jalan Proklamasi, Jakpus, Senin (1/2/2021).

"Kami memandang perlu dan penting untuk memberikan penjelasan secara resmi tentang duduk perkara yang sebenarnya, yaitu tentang adanya gerakan politik yang mengarah pada upaya pengambilalihan Partai Demokrat secara paksa yang tentu mengancam kedaulatan dan eksistensi Partai Demokrat," imbuh Agus Harimurti Yudhoyono.

Uniknya, mantan anak buah AHY, Ferdinand Hutahean (FH) tak percaya dengan pernyataan tersebut. Mantan politisi Demokrat ini justru menilai lingkaran Jokowi tak terlibat.

"Tuduhan yg sgt berani menyebut lingkaran Jokowi. Kalau ini tak bisa dibuktikan, mk sama sj Demokrat menabuh genderang perang kpd Jokowi dan lingkarannya. Mengambil alih sebuah Partai yg sdh sah kepengurusannya tdklah mudah dan sy tak percaya lingkaran Jokowi terlibat hal begini," kata Ferdinand.

Sebelumnya diberitakan, AHY mengaku sudah mendengar sejumlah kesaksian terkait gerakan politik ini. Menurut AHY, kesaksian itu menyebutkan orang-orang lingkar kekuasaan terdekat Presiden Jokowi terlibat.

"Menurut kesaksian dan testimoni banyak pihak yang kami dapatkan, gerakan ini melibatkan pejabat penting pemerintahan yang secara fungsional berada di dalam lingkar kekuasaan terdekat dengan Presiden Joko Widodo," ucap Agus Harimurti Yudhoyono.

AHY menyebut kesaksian dari gerakan politik ini juga menyebutkan dukungan dari sejumlah menteri.

"Lebih lanjut gerakan ini juga dikatakan sudah mendapatkan dukungan dari sejumlah menteri dan pejabat penting di pemerintahan Presiden Joko Widodo," jelas dia.

AHY mengaku mengedepankan asas praduga tak bersalah dalam isu ini. Karena itu, AHY menyurati Presiden Jokowi.

"Karena itu, tadi pagi saya telah mengirimkan surat secara resmi kepada Yang Terhormat Bapak Presiden Joko Widodo untuk mendapatkan konfirmasi dan klarifikasi dari beliau terkait kebenaran berita yang kami dapatkan ini," ucap AHY dinukil Detik.com.

Read More