Partai Demokrat Diincar Orang Istana, Jansen Sitindaon: Semoga Pak Jenderal Ingat Jasa Pak SBY

KABARPROGRESIF.COM: (Jakarra) Isu kudeta pimpinan Partai Demokrat terus berlanjut. Orang yang ingin melengserkan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) disebut bercokol di lingkaran kekuasaan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Wasekjend Partai Demokrat, Jansen Sitindaon pun bersuara atas adanya ancaman yang dihadapi parpol pemenang pemilu tahun 2009 itu.

“Sudah hampir 12 tahun aku di partai ini. Berproses dari bawah dengan juga memimpin DPC. Telah beberapa kali badai datang dari luar maupun dalam. Dan engkau selalu kuat, solid dan bertahan Demokratku,” kata Jansen seperti dilansir fajar.co.id dari akun Twitternya, Senin (1/2/2021).

Atas ancaman kudeta tersebut, Jansen yang saat ini sedang menjalani islolasi mandiri karena terpapar Covid-19 mengaku siap melawan oknum yang mencoba mengganggu kepengurusan Partai Demokrat.

“Jangankan yang sehat, aku yang sakit inipun akan maju melawan yg mengganggumu. Solid dibawah AHY!,” tegasnya.

Anak Buah AHY itu bahkan menyebut ciri-ciri orang yang ingin melakukan kudeta di Partai Demokrat.

Mereka adalah orang yang pernah dibesarkan oleh Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Tak hanya itu, beberapa dari oknum itu merupakan mantan pejabat militer.

“Ini bukan soal debat politik. Kalau soal ini walau tidak ahli, jika sudah sehat aku siap hadapi siapapun! Aku hanya ingin mengetukmu sebagai sesama orang yang didalam diri kita ada jasa pak SBY, kudoakan engkau baik-baik saja Jenderal, tidak kena karma atas lupanya engkau akan sejarah dirimu,” pungkasnya.

Read More

Merasa Diobok-obok Moledoko, Demokrat: Kami akan Lawan Meski ada Pak Lurah di Belakangnya

KABARPROGREAIF.COM: (Jakarta) Ketua Badan Hukum dan Pengamanan DPP Partai Demokrat, Ardy Mbalembout menyatakan, pihaknya akan melawan langkah tak ksatria Moeldoko dan siapapun orang di balik mantan Panglima TNI yang kini jadi Kepala Staf Kepresidenan RI tersebut. Sebagai purnawirawan, sebaiknya Moeldoko lebih bersikap ksatria.

"Jadilah ksatria! Berpolitiklah dengan cara-cara yang santun!" ujar Ardy kepada wartawan, Senin (1/2/21).

Ia menegaskan, pihaknya akan melawan Moledoko dan siapapun yang ada di belakangnya.

"Karena katanya, menurut penuturan teman-teman, Pak Moeldoko mengatakan pada teman-teman bahwa langkahnya untuk menjadi calon presiden 2024 juga sudah direstui 'Pak Lurah'," ungkapnya.

Pernyataan tegas Ardy, menyusul 'diobok-oboknya' Partai Demokrat. Ardy menyebut, Moeldoko telah berkolaborasi dengan Jhoni Alen Marbun (kader Partai Demokrat yang kini duduk di Komisi V dan Banggar DPR RI) dan M. Nazarudin (mantan Bendum Demokrat) untuk melakukan KLB (Kongres Luar Biasa).

"Menurut penuturan teman-teman, Pak Moeldoko menyampaikan bahwa dia sudah lama mencintai Partai Demokrat. Katanya sejak selesai menjabat Panglima TNI, Ia pernah menjumpai Pak SBY dan meminta untuk menahkodai Partai Demokrat, tapi saat itu Pak SBY meminta Moledoko untuk lebih bersabar," terang Ardy.

Ardy menuturkan, sedikitnya 5 DPD (Dewan Pimpinan Daerah) Partai Demokrat dan 9 DPC (Dewan Pimpinan Cabang) Partai Demokrat telah ditarik masuk ke pergerakan Moeldoko di internal Partai Demokrat. Mereka menggelar pertemuan dengan Moledoko di Belagio Jakarta pada sekitar 27-28 Januari 2021.

"Klaimnya Jhoni, berdasarkan penuturan teman-teman, mereka telah menggaet 260 dari 540 DPC kita. Tapi saya yakin itu hanya klaim karena dia sadar bahwa dia butuh 2/3 suara DPC untuk melakukan KLB. Dia lupa bahwa ini partai besar dan kuat," kata Ardy.

Siang ini, kata Ardy, Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono juga menggelar konferensi pers di DPP Partai Demokrat, sekira pukul 14.00 WIB.

"Kami akan tunjukkan, bahwa Demokrat adalah partai yang kuat. Sekali lagi saya ingin tegaskan, banyak ruang dalam politik, tapi gunakanlah cara kstaria. Apalagi Pak Moeldoko ini kan satu matra dengan Ketum," pungkas Ardy.

Read More

Masih Ada SBY, Kudeta Demokrat Dinilai Sulit Dilakukan

KABARPROGRESIF.COM: (Jakarta) Upaya pengambilalihan kepemimpinan Partai Demokrat bukan kali pertama terjadi. Hampir sebagian partai politik yang ada juga pernah mengalami hal yang sama, sayangnya Partai Demokrat masih dibentengi dengan sosok Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

"AHY berupaya selamat dari kudeta tersebut karena masih ada SBY sebagai mentornya," kata Direktur Eksekutif Voxpol Center Reasearch and Consulting, Pangi Syarwi Chaniago seperti dilansir MNC Portal Indonesia, Senin (1/2/2021).

Menurut dia, banyak partai oposisi yang kurang piawai menghadapi fenomena seperti ini, di gembosi dari dalam dengan memperkuat faksi dan Munaslub. Elite lingkaran Penguasa sudah berhasil pola pola semacam ini dari dulunya seperti fenomena mengambil PPP, mengambil alih PAN, mengambil alih Golkar dengan munaslub tandingan.

Kata Pangi, ini tidak bisa lepas dari desain yang sedang berkuasa, agar mampu menjinakkan oposisi, maka upaya untuk mengatasi tersebut adalah dengan ada kepengurusan tandingan yang nanti munaslub, lalu disahkan Kemenkumham.

"Salah satu partai oposisi lain yang pernah menjadi korban adalah Partai Berkarya melalui operasi khusus. Kemudian Tommy tidak lagi menguasai berkarya," ujarnya.

Sebelumnya, Kepala Staf Presiden (KSP) Moeldoko menjawab tuduhan bahwa dirinya akan mengambil alih Partai Demokrat dari tangan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). Moeldoko mengingatkan, kudeta itu berasal dari dalam bukan luar Partai Demokrat.

"Berikutnya kalau ada kudeta itu ya kudeta itu dari dalam massa dari luar," katanya dalam keterangan persnya, Senin (1/2/2021).

Moeldoko menegaskan bahwa persoalan ini jangan dikaitkan dengan istana. Apalagi, menurutnya, Presiden Jokowi tak tahu apapun soal ini.

"Jangan dikit-dikit Istana. Dalam hal ini saya mengingatkan sekali lagi jangan dikit-dikit Istana. Dan jangan ganggu Pak Jokowi dalam hal ini. Karena beliau tidak tahu sama sekali. Tidak tahu apa-apa dalam hal ini, dalam isu ini. Jadi itu urusan saya Moeldoko nih bukan selalu KSP. Ini Moeldoko nih," ujarnya.

Read More

Kasus Dihentikan, Tak Ada Alasan Lagi Pemkot 'Sembunyikan' Aset YKP

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Penghentian kasus dugaan korupsi oleh Kejaksaan Tinggi Jawa Timur di di tubuh Yayasan Kas Pembangunan (YKP) mendapatkan apresiasi dari DPRD Kota Surabaya. 

Penghentian perkara tersebut dinilai menjadi langkah awal penataan YKP oleh pemerintah Kota Surabaya sesuai dengan tujuan awal didirikannya YKP.

DPRD menilai, saat ini tinggal pihak Pemkot Surabaya bersedia berterus terang apa tidak terkait posisi aset yang dimiliki setelah diambil-alih. Hal ini penting lantaran masyarakat menunggu itikad baik Pemkot Surabaya.

Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Surabaya Arif Fathoni mengatakan, dalam beberapa kesempatan rapat dengar pendapat antara Komisi A (Hukum dan Pemerintahan) dengan Dinas Tanah dan Bangunan Pemerintahan Kota Surabaya selama ini Pemkot belum bisa melakukan apa-apa terkait dengan pengambilalihan aset YKP oleh Pemkot Surabaya karena masih ada proses hokum yang dilakukan oleh Kejaksaan Tinggi Jawa Timur.

“Sekarang penegak hukum sudah menghentikan perkara ini, rakyat menunggu apa yang akan dilakukan oleh pemkot terkait dengan aset YKP dan PT YeKaPe yang sahamnya 99 persen di milikioleh YKP dan 1 persen Pemkot Surabaya?” ujarnya.

Toni menambahkan, di masa transparansi seperti saat ini, rakyat berhak tahu posisi aset YKP dan PT YeKaPe sebelum dan sesudah diambilalih oleh Pemkot Surabaya, tentu hal ini harus berdasarkan hasil audit dari kantor akuntan publik.

“Saya sering menanyakan hasil audit tersebut, berapa uang yang berhasil diselamatkan, berapa hektar tanah yang berhasil di ambilalih, namun pihak Pemkot tidak pernah memberikan dengan alasan masih ada proses hukum, sekarang proses hukum sudah selesai, mudah-mudahan tidak ada alasan baru lagi ketika DPRD meminta data tersebut,” Sindirnya.

Masih menurut Toni, dokumen hasil audit tersebut sangat penting sebagai peletak dasar apa manfaat YKP diambilalih oleh Pemerintah Kota Surabaya, sehingga kelak ketika YKP mau digunakan untuk apa jelas peruntukannya dan tidak samar.

“Kita tidak sedang hidup dalam ruang hampa, di era digital seperti saatini, partisipasi publik dalam pengawasan pemerintahan meningkat tajam. Bahkan bila perlu rakyat perlu kita ajak berembuk, mau dijadikan apa aset YKP ini,” jelasnya.

Ketua DPD Partai Golkar Kota Surabaya ini menjelaskan, agar rakyat merasakan kebahagiaan di ambilalihnya aset YKP oleh Pemerintah Kota Surabaya, sejak awal pihaknya mendorong agar aset YKP pengelolaannya diambilalih oleh BUMD Pemkot yang bergerak di bidang Perumahan yakni SKU.

“Tapi kalau SKU dianggap tidak pas, ya dirikan BUMD baru, agar ada perbedaan antara sebelum dan sesudah diambilalih oleh Pemkot Surabaya, tapi kalau hanya berganti susunan pengurus saja buat apa,” tegasnya.

Jika dilihat dari tujuan awal didirikannya YKP oleh Walikota saat itu, kata Toni, YKP difungsikan sebagai sarana untuk menyediakan rumah bagi kalangan PNS yang belum memiliki rumah, untuk itu jika dikelola oleh BUMD maka YKP bisa menjadi sarana Pemkot Surabaya menyediakan rumah bagi masyarakat Surabaya yang belum memiliki rumah tentu dengan harga yang bisa dijangkau oleh masyarakat Surabaya di wilayah tertentu.

“Jadi semacam subsidi, ada yang dijual secara komersil, lalu keuntungan tersebut digunakan untuk mensubsidi rumah dengan harga terjangkau, ” paparnya.

Demi menjaga akuntabilitas pengambilalihan aset YKP Oleh Pemerintah Kota Surabaya, Toni mengharapkan keterlibatan semua lembaga swadaya masyarakat di Kota Surabaya maupun JawaTimur untuk terlibat mengawasi secara aktif terhadap aset-aset benda tidak bergerak yang mungkin saja terus dijual oleh PT YeKaPe khususnya yang berada di kawasan Pandugo Kecamatan Rungkut Surabaya.

“PT YeKaPe itu bukan bebas tanpa pengawasan, karena sahamnya mayoritas dikuasai oleh YKP, sementara saat ini pengurus YKP adalah pejabat-pejabat Pemkot Surabaya dan 1 persen sahamnya adalah Pemkot Surabaya, jadi mari kita awasi bersama, agar tidak ada potensi penyimpangan baru,'' katanya. (Ar)

Read More

Dituding Ingin Gulingkan Demokrat, Moeldoko: Diborgol Saja Nak Buahnya

KABARPROGRESIF.COM: (Jakarta) Kepala Staf Presiden (KSP) Moeldoko menyampaikan pesan saat menanggapi tudingan ingin mengambil alih Partai Demokrat.

Salah satunya jika seorang pemimpin tidak ingin anak buahnya kemana-mana maka sebaiknya diborgol saja.

“Kalau anak buahnya ga boleh pergi kemana-mana ya diborgol aja kali. Itu,” kata Moeldoko dalam keterangan persnya, Senin (1/2/2021).

Moeldoko juga menyarankan seorang pemimpin haruslah kuat dan tidak baperan (mudah terbawa perasaan). Selain itu juga menjadi pemimpin jangan mudah terombang-ambing.

“Saran saya, jadi seorang pemimpin adalah seorang pemimpin yang kuat. Jangan mudah baperan. Jangan mudah terombang ambing dan seterusnya,” katanya.

Pernyataan ini disampaikan Moeldoko menyusul tudingan pengambilalihan Partai Demokrat didasarkan pada foto-foto pertemuan.

“Mungkin dasarnya foto-foto. Ya orang ada dari Indonesia Timur. Dari mana-mana datang ke sini kan pengen foto sama gw, sama saya. Ya saya terima saja apa susahnya. Itulah menunjukan bahwa seorang jenderal tidak punya batas dengan siapapun,” paparnya.

Dia mengatakan bahwa sudah menjadi kebiasaan menerima tamu dari manapun dan siapapun. Dia menyebut bahwa dirinya bukanlah orang yang membatasi diri.

“Jadi ceritanya begini beberapa kali memang banyak tamu berdatangan. Dan saya orang yang terbuka. Saya mantan panglima TNI tapi saya tidak memberi batas pada siapapun. Apalagi di rumah ini mau datang, terbuka 24 jam. Siapapun,” ujarnya.

Moeldoko mengaku saat menerima tamu yang berasal dari Demokrat tidak dapat memastikan konteks pembicaraannya. Namun dia menyebut bahwa pertemuan tersebut berisi curhat terkait kondisi Partai Demokrat.

Read More

AHY Surati Jokowi, Minta Klarifikasi Soal Gerakan Rebut Paksa Demokrat

KABARPROGRESIF.COM: (Jakarta) Ketum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), menyebut ada gerakan merebut paksa Partai Demokrat oleh orang lingkaran Presiden Joko Widodo (Jokowi). Oleh sebab itu, AHY pun menyurati Jokowi.

“Menurut kesaksian dan testimoni banyak pihak yang kami dapatkan, gerakan ini melibatkan pejabat penting pemerintahan yang secara fungsional berada di dalam lingkar kekuasaan terdekat dengan Presiden Joko Widodo,” kata Agus Harimurti Yudhoyono dalam konferensi pers di DPP Partai Demokrat, Jalan Proklamasi, Jakpus, Senin (1/2/2021).

Agus Harimurti Yudhoyono mendapat info gerakan ini didukung oleh sejumlah menteri dan pejabat penting di lingkaran Jokowi. Dia ingin mencari konfirmasi soal hal itu.

“Tentunya kami tidak mudah percaya dan tepat mengedepankan azas praduga tak bersalah dalam permasalahan ini,” ungkap putra sulung Presiden ke-6 RI, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) ini.

“Karena itu tadi pagi saya telah mengirimkan surat secara resmi kepada yang terhormat Bapak Presiden Joko Widodo untuk mendapatkan konfirmasi dan klarifikasi dari beliau terkait kebenaran berita yang kami dapatkan ini,” sambungnya.

Dia lalu menjelaskan duduk perkara pengambilalihan Demokrat ini. Menurut AHY, semua ini berawal dari 10 hari yang lalu.

“Sepuluh hari yang lalu kami menerima laporan dan aduan dari banyak pimpinan dan kader PD baik pusat daerah maupun cabang tentang adanya gerakan dan manuver politik oleh segelintir kader dan mantan kader Demokrat serta melibatkan pihak luar atau eksternal partai yang dilakukan secara sistematis,” ungkap AHY.

AHY menyebut aksi ini dilakukan oleh 5 orang berlatar Demokrat, serta 1 orang yang bukan kader partai.

“Gabungan dari pelaku gerakan ini ada 5 orang terdiri dari 1 kader Demokrat aktif, 1 kader yang sudah 6 tahun tidak aktif, 1 mantan kader yang sudah 9 tahun diberhentikan dengan tidak hormat dari partai, karena menjalani hukuman akibat korupsi, dan 1 mantan kader yang telah keluar dari partai 3 tahun yang lalu,” papar AHY.

“Sedangkan yang non kader partai adalah seorang pejabat tinggi pemerintahan, yang sekali lagi, sedang kami mintakan konfirmasi dan klarifikasi kepada Presiden Joko Widodo,” lanjutnya.

Read More

Dituding Kudeta AHY di Demokrat, Moeldoko: Kudeta Itu Kan dari Dalam

KABARPROGRESIF.COM: (Jakarta) Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menepis tudingan ingin melakukan kudeta kepempimpinan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) di Partai Demokrat. Sebab, menurutnya kudeta itu dilakukan dari dalam, bukan dari luar.

Moeldoko menjelaskan, dirinya sebagai Kepala Staf Kepresidenan sekaligus mantan Jenderal Panglima TNI selalu terbuka dan tidak memberi batasan kepada siapa pun. Termasuk individu maupun sekolompok organisasi yang ingin bertemu dan membicarakan berbagai hal.

Moeldoko heran pertemuannya dengan beberapa perwakilan Partai Demokrat justru dinilai berbeda. "Tidak ada rencana kudeta. Kudeta itu kan dari dalam bukan dari luar. Isu ini juga muncul karena ada foto yang tersebar," ujarnya melalui keterangan tertulis, Senin (1/2/2021).

Ia pun menegaskan, bahwa isu tersebut murni tentang dirinya dan tidak ada kaitannya dengan Istana maupun Presiden Joko Widodo.

"Jangan sedikit-sedikit Istana. Jangan ganggu pak Jokowi dalam isu ini. Beliau tidak tahu sama sekali tentang isu ini, itu urusan saya, itu murni Moeldoko," tuturnya.

Sebelumnya AHY menyurati Presiden Jokowi terkait isu tersebut. Dirinya ingin meminta klarifikasi terkait adanya orang di lingkaran Istana ingin mengkudeta kepemimpinannya di Partai Demokrat.

“Karena itu, tadi pagi, saya mengirimkan surat secara resmi kepada yang terhormat bapak presiden Jokowi untuk mendapatkan konfirmasi dan klarifikasi dari beliau terkait kebenaran berita yang kami dapatkan ini,” kata AHY di Taman Politik Wisma Proklamasi DPP Partai Demokrat, Jakarta.

AHY mengungkap, gabungan dari pelaku gerakan ini ada 5 orang yang terdiri dari 1 kader Demokrat aktif, 1 kader yang sudah 6 tahun tidak aktif, 1 mantan kader yang sudah 9 tahun diberhentikan dengan tidak hormat dari partai, karena menjalani hukuman akibat korupsi, dan 1 mantan kader yang telah keluar dari partai 3 tahun yang lalu.

“Sedangkan yang non kader partai adalah seorang pejabat tinggi pemerintahan, yang sekali lagi, sedang kami mintakan konfirmasi dan klarifikasi kepada Presiden Joko Widodo,” beber putra sulung Presiden RI ke-6 itu.

Read More

11 Jenis Pelanggaran ASN yang Dapat Dilaporkan ke Portal Aduan ASN

KabarProgresif.Com (Jakarta) - Menjadi pegawai negeri atau aparatur sipil negara ( ASN)  harus memiliki sikap atau perilaku yang mencontohkan kepribadian yang dinilai baik oleh masyarakat. Selain itu, menjadi ASN juga harus mencerminkan kecintaannya terhadap Tanah Air. 

Tantangan terbesar bangsa Indonesia saat ini selain korupsi dan narkoba adalah masuknya haluan radikalisme dan terorisme di tengah masyarakat, yang rawan memecah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Di kalangan PNS atau ASN hal ini menjadi poin penting, bagaimana upaya kelompok radikal ini untuk memecah belah bangsa dan merenggut NKRI, bahkan hendak mengganti ideologi negara. Tentu hal ini tidak bisa dibiarkan.

Selain Pemerintah memberikan sanksi bagi para ASN yang tidak mencerminkan kecintaannya terhadap NKRI, juga diperlukan partisipasi anggota masyarakat yang peduli terhadap upaya memperkokoh empat pilar kebangsaan (Pancasila, UUD 1945, NKRI, Bhineka Tunggal Ika) untuk ikut mengawasi PNS atau ASN.

Masyarakat dapat mencermati sikap dan kelakuan PNS atau ASN yang terpapar paham radikal dan mengadukannya melalui portal pengaduan ASN. 

Kepala Biro Hukum, Komunikasi, dan Informasi Publik Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi ( Kemenpan-RB), Andi Rahadian mengatakan pengaduan soal ASN dapat dilakukan di portal tersebut. "Pendirian portal itu sebelumnya telah diputuskan dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) dari 11 kementerian dan lembaga terkait dalam rangka menangani permasalahan radikalisme ASN," kata Andi ketika menjelaskan pendirian Portal Aduan ASN, (28/11/2019). 

Adapun 11 kementerian dan lembaga yang dimaksud adalah Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Hukum dan HAM, Menteri Agama, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dan Kementerian Komunikasi dan Informatika. Selain itu SKB juga melibatkan Badan Intelijen Negara (BIN), Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Badan Kepegawaian Negara (BKN), Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), dan Komisi Aparatur Sipil Negara. 

Berikut kriteria pelanggaran yang dapat diadukan melalui Portal Aduan ASN:

1. Menyampaikan pendapat baik lisan maupun tertulis melalui media sosial yang bermuatan ujaran kebencian terhadap Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI, dan pemerintah. 

2. Menyampaikan pendapat baik lisan maupun tertulis melalui media sosial yang bermuatan ujaran kebencian terhadap salah satu suku, agama, ras, dan antar-golongan.

3. Menyebarluaskan pendapat yang bermuatan ujaran kebencian sebagaimana pada angka 1 dan 2 melalui media sosial (share, broadcast, upload, retweet, repost Instagram, dan sejenisnya).

4. Membuat pemberitaan yang menyesatkan atau tidak dapat dipertanggungjawabkan.

5. Menyebarluaskan pemberitaan yang menyesatkan baik secara langsung maupun melalui media sosial.

6. Mengadakan kegiatan yang mengarah pada perbuatan menghina, menghasut, memprovokasi, dan membenci Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI, dan pemerintah.

7. Mengikuti ata menghadiri kegiatan yang mengarah pada perbuatan menghina, menghasut, memprovokasi, dan membenci Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI, dan pemerintah.

8. Menanggapi atau mendukung sebagai tanda setuju pendapat sebagaiimana angka 1 dan 2 dengan memberikan likes, dislikes, love, retweet, atau comment di media sosial.

9. Menggunakan atribut yang bertentangan dengan Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI, dan pemerintah.

10. Melakukan pelecehan terhadap simbol-simbol negara baik secara langsung maupun melalui media sosial.

11. Perbuatan sebagaimana dimaksud pada poin 1 sampai 10 dilakukan secara sadar oleh ASN. (dbs)

 

Read More

Sebelum Diresmikan, Plt Wali Kota Whisnu Tinjau Kesiapan Museum Olahraga

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Plt Wali Kota Surabaya, Whisnu Sakti Buana meninjau Museum Olahraga yang terletak di Jalan Indragiri Surabaya, Senin (1/2). 

Satu per satu koleksi yang ada di dalam gedung seluas 600 meter persegi bangunan tersebut.

Menurut Whisnu, ada beberapa ornamen yang masih harus dipenuhi. Apabila nantinya museum ini siap untuk dibuka, pihaknya akan mengundang Menteri Sosial (Mensos) Republik Indonesia (RI) Tri Rismaharini untuk ikut meresmikan Museum Olahraga dua lantai itu.

“Diupayakan dalam dua minggu ke depan bisa dibuka dan mengundang Bu Risma untuk ikut meresmikan,” kata Whisnu usai meninjau.

Ia menceritakan, di ruangannya terdapat Piala Liga Kansas tahun 1997 yang dapat dipajang dan digunakan sebagai tambahan koleksi Museum Olahraga. 

Bahkan, dari jumlah sementara di museum sekitar 232 koleksi, bagi Whisnu semuanya merupakan koleksi yang menarik dan disukainya sejak dulu. 

“Saya suka olahraga jadi semuanya suka,” ungkapnya.

Tidak hanya itu, Whisnu menyebut, pihaknya juga berencana mengundang Presiden Persebaya Asrul Ananda untuk mensupport koleksi kaos Eri Irianto apabila memungkinkan. 

Bahkan, untuk menambah koleksi di museum, medali emas milik atlet Alan Budi Kusuma juga diusahakan. 

“Karena itu kan medali emas pertama kita di olimpiade. Paling tidak nanti bisa kita replika,” tegasnya.

Whisnu memastikan museum ini akan menjadi destinasi wisata bagi wisatawan lokal maupun mancanegara yang datang ke Kota Pahlawan. Saat berkeliling pun dia terlihat sangat menikmati berbagai koleksi yang ada.

Bahkan, pria yang akrab disapa WS ini pun menyempatkan diri untuk berswa foto selfie di salah satu spot. Seusai meninjau Museum Olahraga Whisnu pun bergeser menuju Lapangan Thor untuk meninjau rumput lapangan. (Ar)

Read More

Isu Kudeta Demokrat, Koalisi Jokowi Cecar AHY: Jangan Asal Tuduh!

KABARPROGRESIF.COM: (Jakarta) Ketua Umum (Ketum) Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengungkap fakta mengejutkan pada Senin (1/2/2021) siang hari ini, bahwa ada gerakan politik yang dilakukan oleh pejabat di lingkaran Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang berupaya mengambil alih atau mengkudeta kepemimpinan Partai Demokrat secara paksa.

Menanggapi pernyataan ini, Bendahara Umum Partai Nasdem Ahmad Sahroni mengingatkan sebaiknya, AHY tidak terburu-buru melayangkan tudingan kepada pemerintaha Jokowi atas kekisruhan yang terjadi internal di partainya.

"Soal statemennya mas AHY barusan, saya rasa Partai Demokrat terlalu cepat menunjuk pihak lain atau pointing fingers atas urusan partainya sendiri. Menurut saya, sebaiknya urusan internal partai diselesaikan dari internal dulu," kata Sahroni saat dihubungi wartawan, Senin (1/2/2021).

Wakil Ketua Komisi III DPR RI ini menyebut, AHY sebagai Ketum Partai Demokrat, bersama-sama dengan adiknya Ibas Yudhoyono sebagai Waketum dan SBY sebagai Ketua Dewan Pembina tentunya memiliki power yang cukup kuat untuk menyelesaikan masalah di internal Partai Demokrat.

"Kan Mas AHY, Mas Ibas dan Pak SBY tentunya memiliki power yang sangat tinggi di Partai Demokrat sehingga seharusnya masalah internal seperti ini bisa mereka selesaikan sendiri," ujarnya.

Legislator asal Tanjung Priok ini menilai, pernyataan AHY yang disampaikan melalui konferensi pers dan juga streaming di medis sosial (medsos) ini justru menimbulkan kekisruhan dan membua aib internal Partai Demokrat. 

"Pernyataan Mas AHY ini tentunya selain menimbulkan kekisruhan di publik juga sebenarnya bisa membuka aib sendiri. Ini justru sangat merugikan Demokrat karena menunjukkan bahwa PD sedang berada dalam kondisi internal yang tidak baik. Sebenarnya yang begini-begini kan baiknya diketahui di internal saja," tegasnya.

Lebih lanjut, Sahroni menilai apa yang tengah dialami Partai Demokrat dan juga AHY adalah batu uji AHY sebagai pimpinan pucuk tertinggi sebuah parpol. "Mas AHY sedang diuji sebagai Ketua Umum dengan isu internal," tandasnya.

Read More

Mengaku Prihatin, Moeldoko: Saya Juga Mencintai Partai Demokrat

KABARPROGRESIF.COM: (Jakarta) Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Moeldoko mengaku prihatin dengan situasi yang terjadi di Partai Demokrat.

Hal ini Moeldoko sampaikan ketika menanggapi tudingan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono ( AHY) mengenai adanya gerakan mengambil alih kepemimpinan Partai Demokrat yang melibatkan pejabat tinggi di lingkungan Istana Presiden.

"Saya sih sebetulnya prihatin gitu ya melihat situasi itu, karena saya juga bagian yang mencintai Demokrat," kata Moeldoko dalam konferensi pers virtual, Senin (1/2/2021).

Menurut Moeldoko, isu ini bermula dari foto-foto dirinya bersama sejumlah tamu.

Moeldoko tak menyebutkan secara detail tamu yang ia maksud. Namun, ia menyebut bahwa tamu itu datang berbondong-bondong dan menceritakan tentang situasi terkini.

Sebagai mantan Panglima TNI, Moeldoko mengaku selalu membuka pintu untuk siapa saja yang hendak bertamu.

Dari obrolan itu lah Moeldoko mengaku prihatin dengan situasi Partai Demokrat.

"Mereka datang berbondong-bondong ya kita terima, konteksnya apa saya juga nggak ngerti. Dari ngobrol-ngobrol itu biasanya saya awali dari pertanian karena saya memang suka pertanian," ujar Moeldoko.

"Berikutnya pada curhat tentang situasi yang dihadapi ya gue dengerin aja, gitu. Berikutnya ya udah dengerin aja," tuturnya.

Kendati demikian, Moeldoko tak keberatan isu ini digulirkan.

Namun, ia mewanti-wanti Partai Demokrat untuk tidak dengan mudahnya menuding Istana, apalagi melibatkan Presiden Joko Widodo dalam isu ini.

Moeldoko menyebut bahwa hal ini menjadi urusan dirinya semata.

"Dalam hal ini saya mengingatkan sekali lagi, jangan dikit-dikit istana dan jangan ganggu Pak Jokowi dalam hal ini, karena beliau dalam hal ini tidak tahu sama sekali, nggak tahu apa-apa dalam hal ini," kata dia.

Sebelumnya, AHY menyatakan adanya sebuah gerakan yang mengarah pada upaya mengambil alih kepemipinan Partai Demokrat dalam konferensi pers, Senin (1/2/2021), usai menggelar rapat pimpinan bersama jajaran Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrat.

Menurut AHY, berdasarkan informasi yang ia peroleh, gerakan tersebut turut melibatkan pejabat penting yang berada di lingkaran dekat Presiden Jokowi.

AHY pun menyebut gerakan tersebut juga sudah mendapat dukungan dari sejumlah menteri dan pejabat penting di pemerintahan Jokowi.

"Menurut kesaksian dan testimoni banyak pihak yang kami dapatkan, gerakan ini melibatkan pejabat penting pemerintahan, yang secara fungsional berada di dalam lingkar kekuasaan terdekat dengan Presiden Joko Widodo," kata dia.

Read More

Tingkatkan Profesionalisme dan Efektifitas, Kodiklatal Laksanakan Penataan Gadik

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Dalam rangka meningkatkan profesionalisme dan efektifitas tenaga kependidikan dilingkungan Kelompok Tenaga Pendidik (Pokgadik), Komando Pembinaan Doktrin Pendidikan dan Latihan TNI Angkatan Laut (Kodiklatal) melaksanakan penataan Tenaga Pendidik (Gadik) pengampu/pendukung Bidang Studi dan Sub Bidang Studi.

Penataan Gadik yang dipimpin Dankodiklatal Laksda TNI Nurhidayat tersebut dilaksanakan di Auditorium Gedung R Sudomo Pusat Latihan Operasi Laut (Puslatopsla) Kodiklatal Bumimoro Surabaya, Senin, (1/2/2021).

Hadir dalam acara tersebut Wadan Kodiklatal Brigjen TNI (Mar) Lukman ST., M.Si (Han), Dankodikopsla Laksma TNI Eko Wahjono, para Direktur Kodiklatal, Inspektur Kodiklatal Kolonel Laut (S) Bambang Supriyanto, Pjs. Kapokgadik Kolonel Laut (K) Djoko Kriswanto, S.T., M.Mt.  dan para Komandan Kodik dan Puslat dijajaran Kodiklatal.

Mengawali acara penataan Gadik, Dankodiklatal Laksda TNI Nurhidayat menyampaikan seiring dengan perkembangan teknologi dan kemajuan di bidang pendidikan, Kodiklatal sebagai lembaga pendidikan terbesar TNI AL juga terus berbenah dibidang penataan tenaga pendidik sebagai pengampu Bidang Studi dan Sub Bidang Studi. 

Dalam penataan ini juga dibahas mengenai penyempurnaan pengisian personil Koordinator Gadik Bidang Studi dan Sub Bidang Studi, sosialisasi tugas Pokok Koorgadik Bidang Studi dan Sub Bidang Studi dan sosialisasi penerapan angka kredit dalam jabatan fungsional gadik pengampu.

Lebih lanjut disampaikan bahwa saat ini di Kodiklatal ada tujuh Kelompok Mimbar Ajaran (Pokma) terdiri Operasi laut (opsla), marinir, dukungan umum, dasar militer, profesi, pengetahuan dasar umum dan Jasmani musik. 

Ketujuh Pokma ini membawahi 58 Bidang Studi dan 81 Sub Bidang Studi. Dengan adanya penataan ini maka ada penambahan Koorgadik Bidang Studi dan Sub Bidang Studi .

Menurutnya dalam penaatan Gadik ini masih ada beberapa kendala antara lain data tentang nama dan kompetensi keilmuamuan para Gadik yang akan mengisi, terbatasnya jumlah Pamen yang memiliki kompetenmsi dan kualifikasi Khusus miliputi Pasukan Katak, Kapal Selam, penyelam, penerbang, Intai Amfibi, hidros dan survey serta masih adanya beberapa personil yang menempati jabatan sturktural. 

Dankodiklatal berharap dari pertemuan penataan Koorgadik ini ada diskusi sebagai masukan dalam mengatasi beberapa kenadala yang dihadapi.

Adapun penataan Tenaga Pendidik pengampu Bidang Studi dan Sub Bidang Studi ini merupakan pelaksanaan dari perintah harian Kasal Laksamana TNI Yudo Margono, S.E., M.M dalam upaya membangun Sumber Daya Manusia TNI Angkatan laut yang unggul dan profesional serta tangguh mengadapi segala ancaman. (PenKodiklatal/Ar)

Read More