Gerakan Kudeta AHY, Setiap Ketua DPC Demokrat Dijanjikan Rp 100 Juta

KABARPROGRESIF.COM: (Jakarta) Rachland Nashidik, politikus Partai Demokrat, bicara blak-blakan soal gerakan ambil paksa kepemimpinan Partai Demokrat. Menurut dia, para pimpinan daerah Partai Demokrat sudah ditawari uang uang Rp 100 juta untuk menjatuhkan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dari Ketua Umum Partai Demokrat.

"Para Ketua DPD dan Ketua DPC Partai Demokrat dijanjikan sejumlah uang sebagai imbalannya (money politics)," kata Rachland, Senin (1/2/2021), dikutip Tempo.co.

Rachland Nashidik merinci bahwa setiap ketua DPC Partai Demokrat dijanjikan Rp 100 tapi tidak dibayar sekaligus. Para ketua DPC itu dibayar Rp 25-30 juta dulu. Pembayaran Rp 30 juta itu dilakukan saat mereka menandatangani dukungan untuk merebut Partai Demokrat lewat Kongres Luar Biasa (KLB). Sisanya dibayar setelah acara KLB selesai.

Rachland mengaku tidak mengetahui dari mana dana besar itu diperoleh. "Kami juga tidak punya bayangan apakah ada bandar besar yang membiayai gerakan ini," katanya.

Lalu siapa saja yang terlibat gerakan untuk menjatuhkan AHY? "Yang non kader partai adalah seorang pejabat tinggi pemerintahan, mohon maaf, yaitu Kepala Staf Presiden Jenderal TNI (Purn) Moeldoko," kata Rachland.

Dari mana informasi itu? Rachland menjelaskan, partainya menerima aduan dari banyak pemimpin dan kader di pusat maupun daerah tentang adanya gerakan dan manuver politik yang dilakukan sejumlah kader dan eks kader Demokrat bersama pihak eksternal.

Menurut dia, gabungan pelaku gerakan ini ada 5 (lima) orang. Yaitu terdiri dari satu orang kader aktif (J), satu orang anggota PD tidak aktif (sudah 6 tahun) (M), satu orang eks kader yang sudah lama (9 tahun yang lalu) meninggalkan partai karena menjalani hukuman akibat korupsi (N), dan satu orang eks kader yang telah meninggalkan partai 3 tahun yang lalu (D). Sedangkan yang non kader partai Moeldoko.

Lalu bagaimana respons Moeldoko? Orang dekat Jokowi itu minta AHY tak menjadi pemimpin yang baperan dan mudah terombang-ambing.

“Saran saya, menjadi seorang pemipin harus menjadi pemimpin yang kuat. Jangan mudah baperan, jangan mudah terombang-ambing,” kata Moeldoko, Senin (1/2).

Meski demikian ia mengakui telah menerima tamu secara bergelombang. Tamu itu di antaranya memang bicara tentang kondisi Partai Demokrat. 

Mendengar cerita yang disampaikan oleh para tamunya mengenai kondisi Partai Demokrat itu, Moeldoko pun mengaku prihatin. Sebab, ia juga mengaku termasuk kalangan yang mencintai Partai Demokrat.

Moeldoko juga menyinggung terkait masalah kudeta. Menurutnya, kudeta terjadi dari dalam internal partai, bukan dari luar. 

“Kalau istilah kudeta ya dari dalam (Partai Demokrat), bukan dari luar,” katanya.

Moeldoko tak menyebut siapa saja tamu yang datang ke kediamannya. Tapi ia sempat menyinggung soal larangan anak buah tak boleh pergi ke manapun. 

“Kalau anak buahnya tidak boleh pergi ke mana-mana ya diborgol saja,” tegasnya.

Ia minta agar masalah tersebut tak dikaitkan dengan Presiden Jokowi. "Dalam hal ini, saya mengingatkan, sekali lagi jangan dikit-dikit Istana. Dan jangan ganggu Pak Jokowi dalam hal ini. 

Karena beliau dalam hal ini tak tahu menahu sama sekali. Gak tahu apa-apa dalam hal ini, dalam isu ini. Jadi itu urusan saya, Moeldoko ini, bukan selaku KSP," kata Moeldoko.

Sementara pengamat politik Ahmad Khoirul Umam menilai langkah AHY yang merespons cepat sangat tepat. Menurut dia, upaya pembajakan partai politik bisa dilakukan secara cepat dan sistematis.

"Wajar AHY merespons cepat dan tegas. Karena jika dibiarkan, tindakan makar itu bisa berjalan cepat dan sistematis," kata Umam di Jakarta, Senin (1/2/2021).

Sikap responsif AHY, menurut Umam, dapat dipahami. Sebab, jika tidak diantisipasi, upaya pembajakan kepemimpinan politik itu bisa dilakukan secara cepat dan sistematis. Umam mencontohkan apa yang terjadi pada Partai Berkarya. 

Semula, pihak-pihak internal Partai Berkarya tidak percaya bahwa pencaplokan kepemimpinan partai tersebut akan terjadi.

Namun ketika tiba-tiba muncul gerakan KLB dadakan, kemudian dengan begitu cepat mendapatkan legalisasi Kemenkumham, mereka baru terkaget-kaget. 

"Itu akibat dari sikap menyepelekan setiap informasi intelijen. Dalam dunia intelijen, sekecil apa pun informasi tidak boleh disepelekan, meskipun tidak boleh dipercaya begitu saja," kata Umam yang Dosen Ilmu Politik dan International Studies Universitas Paramadina.

Seperti diberitakan, Ketua Umum Partai Demokrat (PD) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengaku telah mengirimkan surat kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) karena ada pejabat penting di lingkaran dekat Jokowi mau kudeta atau ambil paksa kepemimpinan Partai Demokrat.

"Tadi pagi, saya telah mengirimkan surat secara resmi kepada Yang Terhormat Bapak Presiden Joko Widodo untuk mendapatkan konfirmasi dan klarifikasi dari beliau terkait kebenaran berita yang kami dapatkan ini," kata AHY dalam konferensi pers di Kantor DPP Partai Demokrat, Jakarta, Senin (1/2).

AHY semula mengaku tak percaya. Ia juga mengaku tetap mengedepankan praduga tak bersalah.

Ia baru percaya setelah mendapat laporan dari lebih 8 saksi yang telah bertemu dengan pejabat penting di lingkaran Jokowi. Para saksi tersbut mengaku mendengar langsung dari pejabat penting itu, termasuk rencana kudeta yang akan dilakukan.

AHY bahkan menyebut ada lima sosok sekaligus latar belakangnya yang akan melakukan kudeta itu. Yaitu, satu kader Demokrat aktif, satu kader yang sudah enam tahun tidak aktif, satu mantan kader yang sudah sembilan tahun diberhentikan dengan tidak hormat dari partai karena menjalani hukuman akibat korupsi, satu mantan kader yang telah keluar dari partai tiga tahun lalu dan satu orang non kader partai atau seorang pejabat tinggi pemerintahan.

Apa langkah AHY? Ia mengaku akan tetap mempertahankan kedaulatan dan kehormatan partai. Ia tak rela kekuasaannya diambil alih secara inkonstitusional oleh siapa pun.

"Saya telah menerima surat pernyataan kesetiaan dan kebulatan tekad, dari seluruh pimpinan di tingkat daerah dan cabang di seluruh Indonesia, untuk tunduk dan patuh kepada Partai Demokrat dan kepemimpinan hasil Kongres V Partai Demokrat yang sah," kata dia. (tim)

Read More

Usai Disidak Risma, Kolong Jembatang Menteng Kini Dihiasi Kolam Ikan dan Mural

KABARPROGRESIF.COM: (Jakarta) Kolong jembatan di Pegangsaan, Menteng, Jakarta Pusat, yang pernah didatangi Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini beberapa waktu lalu kini telah diperindah.

Kolong jembatan yang sebelumnya tampak suram, kotor, dan menjadi hunian liar bagi sejumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) kini terlihat lebih cantik dan tertata berkat pembenahan.

Pelaksana harian Wali Kota Jakarta Pusat Irwandi mengatakan, kolong jembatan tersebut telah dipermak dengan cara penyediaan taman, kolam ikan, hingga hiasan mural di dinding hasil karya para seniman Institut Kesenian Jakarta (IKJ).

Semua pembenahan tersebut, menurut Irwandi, hampir rampung dikerjakan. Perkembangannya telah mencapai 70 persen.

"Progresnya saat ini sudah mencapai 70 persen, mural juga sudah digambar, taman juga sudah selesai," ujar Irwandi, Senin (1/2/2021).

Irwandi menjelaskan, pihaknya kini tengah fokus untuk menuntaskan pemasangan lampu hias sehingga dapat menghilangkan kesan suram pada malam hari.

Konsep lampu hias akan menggunakan lampu warna-warni seperti Terowongan Kendal, Menteng.

"Tinggal lampu saja belum. Nanti Lampunya warna-warni kayak Terowongan Kendal itu, cuma itu ini kan ada temanya, ada kolamnya, jadi ini lebih lengkap lah kalo ini," katanya.

Irwandi pun memprediksi, pembenahan kolong jembatan di Menteng yang sempat disidak Risma tersebut bakal rampung dalam dua pekan ke depan.

Irwandi kemudian akan berkoordinasi dengan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk meresmikan wajah baru kolong jembatan tersebut.

"Nanti saya juga koordinasi ke pak Gubernur untuk meresmikan. Ya kira-kira kurang lebih dua minggu lagi selesai," ujar Irwandi.

Dia juga menekankan, terkait pengamanan agar kolong jembatan ini tetap terjaga serta tidak kembali disalahgunakan oleh PMKS, Pemerintah Kota (Pemkot) Jakarta Pusat telah menggandeng anggota karang taruna.

Para pemuda setempat, terang Irwandi, akan memastikan kolong jembatan Menteng tidak kembali menjadi permukiman liar PMKS.

"Kita juga kerjasama dengan karang taruna dan FKDM di situ. Jadi biar mereka juga punya tanggung jawab untuk menjaga tempat itu, apalagi saat ini sudah bagus," tutupnya.

Sebelumnya, Irwandi memaparkan alasan mengapa tembok kolong jembatan tersebut diperindah dengan mural.

Menurutnya, mural dapat membuat area tersebut lebih menarik sehingga dapat menghilangkan stigma kumuh di kolong jembatan.

"Kami ingin kolong jembatan ini menjadi role model penataan kolong jembatan yang lain. Kami menghilangkan stigma kolong jembatan yang kumuh, untuk itu kami tata," pungkasnya.

Read More

Ibas Tak Terlihat Saat AHY Umumkan Isu Kudeta Partai, Ini Penjelasan PD

KABARPROGRESIF.COM: (Jakarta) Ketum Partai Demokrat (PD) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menggelar konferensi pers menuding adanya gerakan kudeta dari oknum lingkaran Presiden Joko Widodo (Jokowi). 

Namun, dalam konferensi pers itu, tidak terlihat Edhi Baskoro Yudhoyono (Ibas).

Konferensi pers perihal dugaan kudeta ke AHY dilakukan di DPP Partai Demokrat, Jalan Proklamasi, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (1/2/2021). 

AHY didampingi oleh Sekjen PD Teuku Riefky Harsya, Ketua Dewan Kehormatan PD Hinca Pandjaitan, dan Ketua Mahkamah Partai Mayor Jenderal TNI (Purn) Nachrowi Ramli.

Lantas ke mana Ibas?

Kepala Badan Komunikasi Strategis (Bakomstra) DPP Partai Demokrat, Ossy Dermawan, mengatakan Ibas memang tidak dijadwalkan hadir dalam konferensi pers itu. Ossy mengatakan Ibas ada di Jakarta. Ibas saat ini menjabat sebagai Waketum PD.

“Memang yang mendampingi langsung tadi sesuai rencana adalah Sekjen, Ketua Dewan Kehormatan, dan Ketua Mahkamah Partai. (Ibas) ada di Jakarta,” kata Ossy ketika dihubungi, Senin (1/2/2021).

Dalam konferensi pers itu, AHY mengaku telah menggelar commanders call atau rapat pimpinan khusus bersama para pimpinan DPD dan DPC partai. AHY menyebut ada gerakan upaya merebut paksa Partai Demokrat oleh orang lingkaran Presiden Jokowi.

AHY mengaku sudah mendengar sejumlah kesaksian terkait gerakan politik ini. Menurut AHY, kesaksian itu menyebutkan orang-orang lingkar kekuasaan terdekat Presiden Jokowi terlibat.

“Menurut kesaksian dan testimoni banyak pihak yang kami dapatkan, gerakan ini melibatkan pejabat penting pemerintahan yang secara fungsional berada di dalam lingkar kekuasaan terdekat dengan Presiden Joko Widodo,” ucap Agus Harimurti Yudhoyono.

AHY menyebut kesaksian dari gerakan politik ini juga menyebutkan dukungan dari sejumlah menteri.

“Lebih lanjut gerakan ini juga dikatakan sudah mendapatkan dukungan dari sejumlah menteri dan pejabat penting di pemerintahan Presiden Joko Widodo,” jelas dia.

AHY menyebut pelaku gerakan tersebut terdiri atas kalangan internal kader aktif hingga mantan kader yang sudah dipecat. Ada pula kader yang sudah keluar dari PD tapi membuat gerakan pengambilalihan PD.

“Gabungan dari pelaku gerakan ini ada 5 orang terdiri dari 1 kader Demokrat aktif, 1 kader yang sudah 6 tahun tidak aktif, 1 mantan kader yang sudah 9 tahun diberhentikan dengan tidak hormat dari partai karena menjalani hukuman akibat korupsi, dan 1 mantan kader yang telah keluar dari partai 3 tahun lalu,” ujar AHY.

Read More

Heboh AHY Tuduh ‘Orang Jokowi’ Kudeta Demokrat, PDIP: Apa Manfaatnya?

KABARPROGRESIF.COM: (Jakarta) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menanggapi pernyataan mengejutkan yang dilontarkan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

Pernyataan ini merupakan tuduhan AHY yang menyebut ada pihak dari lingkaran dalam Presiden Joko Widodo yang berusaha melakukan kudeta atau alih kekuasaan Partai Demokrat yang dipimpinnya.

Ketua DPP PDIP Djarot Saiful Hidayat mengaku tidak percaya dengan tuduhan yang diungkapkan putra sulung Presiden RI Ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono itu. Ia bahkan menantang AHY untuk memberikan bukti atas tuduhannya.

Menurutnya, tuduhan AHY itu tidak berdasar. Djarot balas mempertanyakan apa manfaat pemerintah melakukan kudeta terhadap Partai Demokrat yang dinilai sama sekali tidak memiliki keuntungan.

”Apa benar?,” tanya Djarot seperti dilansir dari CNNIndonesia, Senin (1/2). “Sebaiknya dibuktikan saja. Iya, makanya dibuktikan saja dugaannya. Urusan internal partai harusnya bisa diselesaikan sendiri oleh PD tanpa takut intervensi pihak luar.”

Hal senada juga diutarakan oleh Ketua DPP PDIP Hendrawan Supratikno. Ia menyebut isu yang diucapkan AHY tidak nyata dan menggambarkannya sebagai fatamorgana.

Hendrawan turut menegur AHY agar jangan mudah termakan isu-isu yang berembus disekitarnya. Sebagai seorang pemimpin partai, AHY dinilai seharusnya dapat memilah segala informasi dengan cerdas dan selalu fokus dalam memimpin Partai Demokrat.

”AHY sendiri menyatakan tidak mudah percaya isu demikian,” sindir Hendrawan. “Saya setuju, isu iseng tersebut hanya untuk mengganggu konsentrasinya sebagai Ketum.”

”Kami juga meyakini, keluarga Cikeas sudah tuntas menguasai hulu-hilir Partai Demokrat,” sambungnya. “Bahkan Ketum yang menang di Kongres Bandung saja (Anas Urbaningrum) terjungkal.”

Sebelumnya, AHY menyebut ia telah mendapatkan informasi terkait adanya proses kudeta yang dilakukan orang dekat Jokowi. Kudeta ini akan dilakukan melalui Kongres Luar Biasa (KLB) untuk menggeser posisinya sebagai Ketua Umum Partai Demokrat.

”Konsep dan rencana yang dipilih para pelaku untuk mengganti dengan paksa Ketum PD yang sah,” ujar AHY dalam konpers di Kantor Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat, Menteng, Jakarta seperti dilansir dari CNNIndonesia pada Senin (1/2). “Adalah dengan menyelenggarakan KLB.”

”Lebih dari delapan saksi mengatakan telah bertemu langsung dengan pejabat pemerintahan itu,” bongkar AHY. “Dan mendengar secara langsung pula rencana -rencana seperti yang telah saya sampaikan sebelumnya.”

Read More

Partai Demokrat Diincar Orang Istana, Jansen Sitindaon: Semoga Pak Jenderal Ingat Jasa Pak SBY

KABARPROGRESIF.COM: (Jakarra) Isu kudeta pimpinan Partai Demokrat terus berlanjut. Orang yang ingin melengserkan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) disebut bercokol di lingkaran kekuasaan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Wasekjend Partai Demokrat, Jansen Sitindaon pun bersuara atas adanya ancaman yang dihadapi parpol pemenang pemilu tahun 2009 itu.

“Sudah hampir 12 tahun aku di partai ini. Berproses dari bawah dengan juga memimpin DPC. Telah beberapa kali badai datang dari luar maupun dalam. Dan engkau selalu kuat, solid dan bertahan Demokratku,” kata Jansen seperti dilansir fajar.co.id dari akun Twitternya, Senin (1/2/2021).

Atas ancaman kudeta tersebut, Jansen yang saat ini sedang menjalani islolasi mandiri karena terpapar Covid-19 mengaku siap melawan oknum yang mencoba mengganggu kepengurusan Partai Demokrat.

“Jangankan yang sehat, aku yang sakit inipun akan maju melawan yg mengganggumu. Solid dibawah AHY!,” tegasnya.

Anak Buah AHY itu bahkan menyebut ciri-ciri orang yang ingin melakukan kudeta di Partai Demokrat.

Mereka adalah orang yang pernah dibesarkan oleh Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Tak hanya itu, beberapa dari oknum itu merupakan mantan pejabat militer.

“Ini bukan soal debat politik. Kalau soal ini walau tidak ahli, jika sudah sehat aku siap hadapi siapapun! Aku hanya ingin mengetukmu sebagai sesama orang yang didalam diri kita ada jasa pak SBY, kudoakan engkau baik-baik saja Jenderal, tidak kena karma atas lupanya engkau akan sejarah dirimu,” pungkasnya.

Read More

Merasa Diobok-obok Moledoko, Demokrat: Kami akan Lawan Meski ada Pak Lurah di Belakangnya

KABARPROGREAIF.COM: (Jakarta) Ketua Badan Hukum dan Pengamanan DPP Partai Demokrat, Ardy Mbalembout menyatakan, pihaknya akan melawan langkah tak ksatria Moeldoko dan siapapun orang di balik mantan Panglima TNI yang kini jadi Kepala Staf Kepresidenan RI tersebut. Sebagai purnawirawan, sebaiknya Moeldoko lebih bersikap ksatria.

"Jadilah ksatria! Berpolitiklah dengan cara-cara yang santun!" ujar Ardy kepada wartawan, Senin (1/2/21).

Ia menegaskan, pihaknya akan melawan Moledoko dan siapapun yang ada di belakangnya.

"Karena katanya, menurut penuturan teman-teman, Pak Moeldoko mengatakan pada teman-teman bahwa langkahnya untuk menjadi calon presiden 2024 juga sudah direstui 'Pak Lurah'," ungkapnya.

Pernyataan tegas Ardy, menyusul 'diobok-oboknya' Partai Demokrat. Ardy menyebut, Moeldoko telah berkolaborasi dengan Jhoni Alen Marbun (kader Partai Demokrat yang kini duduk di Komisi V dan Banggar DPR RI) dan M. Nazarudin (mantan Bendum Demokrat) untuk melakukan KLB (Kongres Luar Biasa).

"Menurut penuturan teman-teman, Pak Moeldoko menyampaikan bahwa dia sudah lama mencintai Partai Demokrat. Katanya sejak selesai menjabat Panglima TNI, Ia pernah menjumpai Pak SBY dan meminta untuk menahkodai Partai Demokrat, tapi saat itu Pak SBY meminta Moledoko untuk lebih bersabar," terang Ardy.

Ardy menuturkan, sedikitnya 5 DPD (Dewan Pimpinan Daerah) Partai Demokrat dan 9 DPC (Dewan Pimpinan Cabang) Partai Demokrat telah ditarik masuk ke pergerakan Moeldoko di internal Partai Demokrat. Mereka menggelar pertemuan dengan Moledoko di Belagio Jakarta pada sekitar 27-28 Januari 2021.

"Klaimnya Jhoni, berdasarkan penuturan teman-teman, mereka telah menggaet 260 dari 540 DPC kita. Tapi saya yakin itu hanya klaim karena dia sadar bahwa dia butuh 2/3 suara DPC untuk melakukan KLB. Dia lupa bahwa ini partai besar dan kuat," kata Ardy.

Siang ini, kata Ardy, Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono juga menggelar konferensi pers di DPP Partai Demokrat, sekira pukul 14.00 WIB.

"Kami akan tunjukkan, bahwa Demokrat adalah partai yang kuat. Sekali lagi saya ingin tegaskan, banyak ruang dalam politik, tapi gunakanlah cara kstaria. Apalagi Pak Moeldoko ini kan satu matra dengan Ketum," pungkas Ardy.

Read More

Masih Ada SBY, Kudeta Demokrat Dinilai Sulit Dilakukan

KABARPROGRESIF.COM: (Jakarta) Upaya pengambilalihan kepemimpinan Partai Demokrat bukan kali pertama terjadi. Hampir sebagian partai politik yang ada juga pernah mengalami hal yang sama, sayangnya Partai Demokrat masih dibentengi dengan sosok Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

"AHY berupaya selamat dari kudeta tersebut karena masih ada SBY sebagai mentornya," kata Direktur Eksekutif Voxpol Center Reasearch and Consulting, Pangi Syarwi Chaniago seperti dilansir MNC Portal Indonesia, Senin (1/2/2021).

Menurut dia, banyak partai oposisi yang kurang piawai menghadapi fenomena seperti ini, di gembosi dari dalam dengan memperkuat faksi dan Munaslub. Elite lingkaran Penguasa sudah berhasil pola pola semacam ini dari dulunya seperti fenomena mengambil PPP, mengambil alih PAN, mengambil alih Golkar dengan munaslub tandingan.

Kata Pangi, ini tidak bisa lepas dari desain yang sedang berkuasa, agar mampu menjinakkan oposisi, maka upaya untuk mengatasi tersebut adalah dengan ada kepengurusan tandingan yang nanti munaslub, lalu disahkan Kemenkumham.

"Salah satu partai oposisi lain yang pernah menjadi korban adalah Partai Berkarya melalui operasi khusus. Kemudian Tommy tidak lagi menguasai berkarya," ujarnya.

Sebelumnya, Kepala Staf Presiden (KSP) Moeldoko menjawab tuduhan bahwa dirinya akan mengambil alih Partai Demokrat dari tangan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). Moeldoko mengingatkan, kudeta itu berasal dari dalam bukan luar Partai Demokrat.

"Berikutnya kalau ada kudeta itu ya kudeta itu dari dalam massa dari luar," katanya dalam keterangan persnya, Senin (1/2/2021).

Moeldoko menegaskan bahwa persoalan ini jangan dikaitkan dengan istana. Apalagi, menurutnya, Presiden Jokowi tak tahu apapun soal ini.

"Jangan dikit-dikit Istana. Dalam hal ini saya mengingatkan sekali lagi jangan dikit-dikit Istana. Dan jangan ganggu Pak Jokowi dalam hal ini. Karena beliau tidak tahu sama sekali. Tidak tahu apa-apa dalam hal ini, dalam isu ini. Jadi itu urusan saya Moeldoko nih bukan selalu KSP. Ini Moeldoko nih," ujarnya.

Read More

Kasus Dihentikan, Tak Ada Alasan Lagi Pemkot 'Sembunyikan' Aset YKP

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Penghentian kasus dugaan korupsi oleh Kejaksaan Tinggi Jawa Timur di di tubuh Yayasan Kas Pembangunan (YKP) mendapatkan apresiasi dari DPRD Kota Surabaya. 

Penghentian perkara tersebut dinilai menjadi langkah awal penataan YKP oleh pemerintah Kota Surabaya sesuai dengan tujuan awal didirikannya YKP.

DPRD menilai, saat ini tinggal pihak Pemkot Surabaya bersedia berterus terang apa tidak terkait posisi aset yang dimiliki setelah diambil-alih. Hal ini penting lantaran masyarakat menunggu itikad baik Pemkot Surabaya.

Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Surabaya Arif Fathoni mengatakan, dalam beberapa kesempatan rapat dengar pendapat antara Komisi A (Hukum dan Pemerintahan) dengan Dinas Tanah dan Bangunan Pemerintahan Kota Surabaya selama ini Pemkot belum bisa melakukan apa-apa terkait dengan pengambilalihan aset YKP oleh Pemkot Surabaya karena masih ada proses hokum yang dilakukan oleh Kejaksaan Tinggi Jawa Timur.

“Sekarang penegak hukum sudah menghentikan perkara ini, rakyat menunggu apa yang akan dilakukan oleh pemkot terkait dengan aset YKP dan PT YeKaPe yang sahamnya 99 persen di milikioleh YKP dan 1 persen Pemkot Surabaya?” ujarnya.

Toni menambahkan, di masa transparansi seperti saat ini, rakyat berhak tahu posisi aset YKP dan PT YeKaPe sebelum dan sesudah diambilalih oleh Pemkot Surabaya, tentu hal ini harus berdasarkan hasil audit dari kantor akuntan publik.

“Saya sering menanyakan hasil audit tersebut, berapa uang yang berhasil diselamatkan, berapa hektar tanah yang berhasil di ambilalih, namun pihak Pemkot tidak pernah memberikan dengan alasan masih ada proses hukum, sekarang proses hukum sudah selesai, mudah-mudahan tidak ada alasan baru lagi ketika DPRD meminta data tersebut,” Sindirnya.

Masih menurut Toni, dokumen hasil audit tersebut sangat penting sebagai peletak dasar apa manfaat YKP diambilalih oleh Pemerintah Kota Surabaya, sehingga kelak ketika YKP mau digunakan untuk apa jelas peruntukannya dan tidak samar.

“Kita tidak sedang hidup dalam ruang hampa, di era digital seperti saatini, partisipasi publik dalam pengawasan pemerintahan meningkat tajam. Bahkan bila perlu rakyat perlu kita ajak berembuk, mau dijadikan apa aset YKP ini,” jelasnya.

Ketua DPD Partai Golkar Kota Surabaya ini menjelaskan, agar rakyat merasakan kebahagiaan di ambilalihnya aset YKP oleh Pemerintah Kota Surabaya, sejak awal pihaknya mendorong agar aset YKP pengelolaannya diambilalih oleh BUMD Pemkot yang bergerak di bidang Perumahan yakni SKU.

“Tapi kalau SKU dianggap tidak pas, ya dirikan BUMD baru, agar ada perbedaan antara sebelum dan sesudah diambilalih oleh Pemkot Surabaya, tapi kalau hanya berganti susunan pengurus saja buat apa,” tegasnya.

Jika dilihat dari tujuan awal didirikannya YKP oleh Walikota saat itu, kata Toni, YKP difungsikan sebagai sarana untuk menyediakan rumah bagi kalangan PNS yang belum memiliki rumah, untuk itu jika dikelola oleh BUMD maka YKP bisa menjadi sarana Pemkot Surabaya menyediakan rumah bagi masyarakat Surabaya yang belum memiliki rumah tentu dengan harga yang bisa dijangkau oleh masyarakat Surabaya di wilayah tertentu.

“Jadi semacam subsidi, ada yang dijual secara komersil, lalu keuntungan tersebut digunakan untuk mensubsidi rumah dengan harga terjangkau, ” paparnya.

Demi menjaga akuntabilitas pengambilalihan aset YKP Oleh Pemerintah Kota Surabaya, Toni mengharapkan keterlibatan semua lembaga swadaya masyarakat di Kota Surabaya maupun JawaTimur untuk terlibat mengawasi secara aktif terhadap aset-aset benda tidak bergerak yang mungkin saja terus dijual oleh PT YeKaPe khususnya yang berada di kawasan Pandugo Kecamatan Rungkut Surabaya.

“PT YeKaPe itu bukan bebas tanpa pengawasan, karena sahamnya mayoritas dikuasai oleh YKP, sementara saat ini pengurus YKP adalah pejabat-pejabat Pemkot Surabaya dan 1 persen sahamnya adalah Pemkot Surabaya, jadi mari kita awasi bersama, agar tidak ada potensi penyimpangan baru,'' katanya. (Ar)

Read More

Dituding Ingin Gulingkan Demokrat, Moeldoko: Diborgol Saja Nak Buahnya

KABARPROGRESIF.COM: (Jakarta) Kepala Staf Presiden (KSP) Moeldoko menyampaikan pesan saat menanggapi tudingan ingin mengambil alih Partai Demokrat.

Salah satunya jika seorang pemimpin tidak ingin anak buahnya kemana-mana maka sebaiknya diborgol saja.

“Kalau anak buahnya ga boleh pergi kemana-mana ya diborgol aja kali. Itu,” kata Moeldoko dalam keterangan persnya, Senin (1/2/2021).

Moeldoko juga menyarankan seorang pemimpin haruslah kuat dan tidak baperan (mudah terbawa perasaan). Selain itu juga menjadi pemimpin jangan mudah terombang-ambing.

“Saran saya, jadi seorang pemimpin adalah seorang pemimpin yang kuat. Jangan mudah baperan. Jangan mudah terombang ambing dan seterusnya,” katanya.

Pernyataan ini disampaikan Moeldoko menyusul tudingan pengambilalihan Partai Demokrat didasarkan pada foto-foto pertemuan.

“Mungkin dasarnya foto-foto. Ya orang ada dari Indonesia Timur. Dari mana-mana datang ke sini kan pengen foto sama gw, sama saya. Ya saya terima saja apa susahnya. Itulah menunjukan bahwa seorang jenderal tidak punya batas dengan siapapun,” paparnya.

Dia mengatakan bahwa sudah menjadi kebiasaan menerima tamu dari manapun dan siapapun. Dia menyebut bahwa dirinya bukanlah orang yang membatasi diri.

“Jadi ceritanya begini beberapa kali memang banyak tamu berdatangan. Dan saya orang yang terbuka. Saya mantan panglima TNI tapi saya tidak memberi batas pada siapapun. Apalagi di rumah ini mau datang, terbuka 24 jam. Siapapun,” ujarnya.

Moeldoko mengaku saat menerima tamu yang berasal dari Demokrat tidak dapat memastikan konteks pembicaraannya. Namun dia menyebut bahwa pertemuan tersebut berisi curhat terkait kondisi Partai Demokrat.

Read More

AHY Surati Jokowi, Minta Klarifikasi Soal Gerakan Rebut Paksa Demokrat

KABARPROGRESIF.COM: (Jakarta) Ketum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), menyebut ada gerakan merebut paksa Partai Demokrat oleh orang lingkaran Presiden Joko Widodo (Jokowi). Oleh sebab itu, AHY pun menyurati Jokowi.

“Menurut kesaksian dan testimoni banyak pihak yang kami dapatkan, gerakan ini melibatkan pejabat penting pemerintahan yang secara fungsional berada di dalam lingkar kekuasaan terdekat dengan Presiden Joko Widodo,” kata Agus Harimurti Yudhoyono dalam konferensi pers di DPP Partai Demokrat, Jalan Proklamasi, Jakpus, Senin (1/2/2021).

Agus Harimurti Yudhoyono mendapat info gerakan ini didukung oleh sejumlah menteri dan pejabat penting di lingkaran Jokowi. Dia ingin mencari konfirmasi soal hal itu.

“Tentunya kami tidak mudah percaya dan tepat mengedepankan azas praduga tak bersalah dalam permasalahan ini,” ungkap putra sulung Presiden ke-6 RI, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) ini.

“Karena itu tadi pagi saya telah mengirimkan surat secara resmi kepada yang terhormat Bapak Presiden Joko Widodo untuk mendapatkan konfirmasi dan klarifikasi dari beliau terkait kebenaran berita yang kami dapatkan ini,” sambungnya.

Dia lalu menjelaskan duduk perkara pengambilalihan Demokrat ini. Menurut AHY, semua ini berawal dari 10 hari yang lalu.

“Sepuluh hari yang lalu kami menerima laporan dan aduan dari banyak pimpinan dan kader PD baik pusat daerah maupun cabang tentang adanya gerakan dan manuver politik oleh segelintir kader dan mantan kader Demokrat serta melibatkan pihak luar atau eksternal partai yang dilakukan secara sistematis,” ungkap AHY.

AHY menyebut aksi ini dilakukan oleh 5 orang berlatar Demokrat, serta 1 orang yang bukan kader partai.

“Gabungan dari pelaku gerakan ini ada 5 orang terdiri dari 1 kader Demokrat aktif, 1 kader yang sudah 6 tahun tidak aktif, 1 mantan kader yang sudah 9 tahun diberhentikan dengan tidak hormat dari partai, karena menjalani hukuman akibat korupsi, dan 1 mantan kader yang telah keluar dari partai 3 tahun yang lalu,” papar AHY.

“Sedangkan yang non kader partai adalah seorang pejabat tinggi pemerintahan, yang sekali lagi, sedang kami mintakan konfirmasi dan klarifikasi kepada Presiden Joko Widodo,” lanjutnya.

Read More

Dituding Kudeta AHY di Demokrat, Moeldoko: Kudeta Itu Kan dari Dalam

KABARPROGRESIF.COM: (Jakarta) Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menepis tudingan ingin melakukan kudeta kepempimpinan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) di Partai Demokrat. Sebab, menurutnya kudeta itu dilakukan dari dalam, bukan dari luar.

Moeldoko menjelaskan, dirinya sebagai Kepala Staf Kepresidenan sekaligus mantan Jenderal Panglima TNI selalu terbuka dan tidak memberi batasan kepada siapa pun. Termasuk individu maupun sekolompok organisasi yang ingin bertemu dan membicarakan berbagai hal.

Moeldoko heran pertemuannya dengan beberapa perwakilan Partai Demokrat justru dinilai berbeda. "Tidak ada rencana kudeta. Kudeta itu kan dari dalam bukan dari luar. Isu ini juga muncul karena ada foto yang tersebar," ujarnya melalui keterangan tertulis, Senin (1/2/2021).

Ia pun menegaskan, bahwa isu tersebut murni tentang dirinya dan tidak ada kaitannya dengan Istana maupun Presiden Joko Widodo.

"Jangan sedikit-sedikit Istana. Jangan ganggu pak Jokowi dalam isu ini. Beliau tidak tahu sama sekali tentang isu ini, itu urusan saya, itu murni Moeldoko," tuturnya.

Sebelumnya AHY menyurati Presiden Jokowi terkait isu tersebut. Dirinya ingin meminta klarifikasi terkait adanya orang di lingkaran Istana ingin mengkudeta kepemimpinannya di Partai Demokrat.

“Karena itu, tadi pagi, saya mengirimkan surat secara resmi kepada yang terhormat bapak presiden Jokowi untuk mendapatkan konfirmasi dan klarifikasi dari beliau terkait kebenaran berita yang kami dapatkan ini,” kata AHY di Taman Politik Wisma Proklamasi DPP Partai Demokrat, Jakarta.

AHY mengungkap, gabungan dari pelaku gerakan ini ada 5 orang yang terdiri dari 1 kader Demokrat aktif, 1 kader yang sudah 6 tahun tidak aktif, 1 mantan kader yang sudah 9 tahun diberhentikan dengan tidak hormat dari partai, karena menjalani hukuman akibat korupsi, dan 1 mantan kader yang telah keluar dari partai 3 tahun yang lalu.

“Sedangkan yang non kader partai adalah seorang pejabat tinggi pemerintahan, yang sekali lagi, sedang kami mintakan konfirmasi dan klarifikasi kepada Presiden Joko Widodo,” beber putra sulung Presiden RI ke-6 itu.

Read More

11 Jenis Pelanggaran ASN yang Dapat Dilaporkan ke Portal Aduan ASN

KabarProgresif.Com (Jakarta) - Menjadi pegawai negeri atau aparatur sipil negara ( ASN)  harus memiliki sikap atau perilaku yang mencontohkan kepribadian yang dinilai baik oleh masyarakat. Selain itu, menjadi ASN juga harus mencerminkan kecintaannya terhadap Tanah Air. 

Tantangan terbesar bangsa Indonesia saat ini selain korupsi dan narkoba adalah masuknya haluan radikalisme dan terorisme di tengah masyarakat, yang rawan memecah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Di kalangan PNS atau ASN hal ini menjadi poin penting, bagaimana upaya kelompok radikal ini untuk memecah belah bangsa dan merenggut NKRI, bahkan hendak mengganti ideologi negara. Tentu hal ini tidak bisa dibiarkan.

Selain Pemerintah memberikan sanksi bagi para ASN yang tidak mencerminkan kecintaannya terhadap NKRI, juga diperlukan partisipasi anggota masyarakat yang peduli terhadap upaya memperkokoh empat pilar kebangsaan (Pancasila, UUD 1945, NKRI, Bhineka Tunggal Ika) untuk ikut mengawasi PNS atau ASN.

Masyarakat dapat mencermati sikap dan kelakuan PNS atau ASN yang terpapar paham radikal dan mengadukannya melalui portal pengaduan ASN. 

Kepala Biro Hukum, Komunikasi, dan Informasi Publik Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi ( Kemenpan-RB), Andi Rahadian mengatakan pengaduan soal ASN dapat dilakukan di portal tersebut. "Pendirian portal itu sebelumnya telah diputuskan dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) dari 11 kementerian dan lembaga terkait dalam rangka menangani permasalahan radikalisme ASN," kata Andi ketika menjelaskan pendirian Portal Aduan ASN, (28/11/2019). 

Adapun 11 kementerian dan lembaga yang dimaksud adalah Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Hukum dan HAM, Menteri Agama, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dan Kementerian Komunikasi dan Informatika. Selain itu SKB juga melibatkan Badan Intelijen Negara (BIN), Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Badan Kepegawaian Negara (BKN), Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), dan Komisi Aparatur Sipil Negara. 

Berikut kriteria pelanggaran yang dapat diadukan melalui Portal Aduan ASN:

1. Menyampaikan pendapat baik lisan maupun tertulis melalui media sosial yang bermuatan ujaran kebencian terhadap Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI, dan pemerintah. 

2. Menyampaikan pendapat baik lisan maupun tertulis melalui media sosial yang bermuatan ujaran kebencian terhadap salah satu suku, agama, ras, dan antar-golongan.

3. Menyebarluaskan pendapat yang bermuatan ujaran kebencian sebagaimana pada angka 1 dan 2 melalui media sosial (share, broadcast, upload, retweet, repost Instagram, dan sejenisnya).

4. Membuat pemberitaan yang menyesatkan atau tidak dapat dipertanggungjawabkan.

5. Menyebarluaskan pemberitaan yang menyesatkan baik secara langsung maupun melalui media sosial.

6. Mengadakan kegiatan yang mengarah pada perbuatan menghina, menghasut, memprovokasi, dan membenci Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI, dan pemerintah.

7. Mengikuti ata menghadiri kegiatan yang mengarah pada perbuatan menghina, menghasut, memprovokasi, dan membenci Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI, dan pemerintah.

8. Menanggapi atau mendukung sebagai tanda setuju pendapat sebagaiimana angka 1 dan 2 dengan memberikan likes, dislikes, love, retweet, atau comment di media sosial.

9. Menggunakan atribut yang bertentangan dengan Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI, dan pemerintah.

10. Melakukan pelecehan terhadap simbol-simbol negara baik secara langsung maupun melalui media sosial.

11. Perbuatan sebagaimana dimaksud pada poin 1 sampai 10 dilakukan secara sadar oleh ASN. (dbs)

 

Read More