Kudeta AHY, Eks Waketum PD: Panik Berarti tak Berpengalaman

KABARPROGRESIF.COM: (Jakarta) Max Sopacua mengaku kecewa dengan tudingan negatif dari kader Partai Demokrat kepadanya. 

Eks Wakil Ketua Umum (Waketum) Partai Demokrat itu mengatakan, tudingan yang menyebut dirinya berada di lingkaran Moeldoko untuk melakukan kudeta terhadap Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) hanya menerka-nerka.

Oleh sebab itu, dirinya mengaku siap mempertahankan diri dengan melakukan debat terbuka di TV Nasional. 

"Saya siap debat soal itu (pengambilalihan Partai Demokrat) di TV," ujarnya seperti dilansir Republika.co.id, Selasa (2/2).

Max menambahkan, sebagai mantan kader, seharusnya pihak pengurus Partai Demokrat kini tak memandangnya rendah. Terlebih, merujuk beberapa tahun lalu, dengan membuang generasi tua sepertinya begitu saja.

"Di partai ini, sebenarnya saya bukan hanya abal-abal yang bisa disingkirkan begitu saja," ucapnya.

Max melanjutkan, permasalahan yang disebut AHY sebagai kudeta itu, hanya masalah partai. 

Sehingga, seharusnya diselesaikan semampunya oleh pemimpin dan tidak melibatkan pihak luar, apalagi Presiden Joko Widodo.

"Kok (AHY) malah panik?. Kalau panik, berarti tidak pengalaman," katanya.

Merujuk pada pernyataan AHY mengenai sosok pemimpin, ia menyinggungnya. Menurutnya, pemimpin yang hebat memang tidak lahir dari lautan tenang, melainkan lautan bergelombang.

"Nah sekarang masih tenang-tenang aja udah panik, apalagi gelombang gede nantinya," ujarnya.

Ketika ditanya kesaksian dari pihak Demokrat yang menyinggung namanya, ia menampiknya. 

Menurutnya, tak ada bukti jika dirinya bersama yang lain, termasuk Moeldoko, terlibat dalam upaya pengambilalihan kekuasaan secara inkonstitusional.

"Mana buktinya? dia bisa membuktikan tidak bahwa saya bergabung dengan Moeldoko?" tanyanya.

Sebelumnya, Ketua Umum Demokrat, AHY, menyebutkan jika gerakan yang ingin mengkudeta Demokrat diinisiasi lima orang. 

Lima orang tersebut, kata dia, terdiri dari satu orang kader aktif Demokrat. Satu lainnya adalah kader yang tidak aktif selama 6 tahun belakang.

Lalu, seorang mantan kader yang diberhentikan sejak sembilan tahun lalu karena kasus korupsi. 

Satu lainnya merupakan mantan kader yang keluar dari partai tiga tahun lalu.

"Sedangkan satunya adalah non kader partai dan seorang pejabat tinggi pemerintahan. Sedang kami mintakan konfirmasi kepada Presiden Joko Widodo," ujarnya.

Max Sopacua diklaim Syarif Hasan menjadi salah satunya. Terlebih, merujuk ciri-ciri dari AHY, Max diketahui adalah mantan kader yang sudah keluar sejak 4 tahun lalu.

Read More

Anggota Polisi Diserempet Mobil Elf secara Sengaja

KABARPROGRESIF.COM: (Probolinggo) Viral sebuah video anggota polisi diserempet Mobil Penumpang Umum (MPU) jenis Elf dan jatuh terjungkal viral di media sosial. 

Video ini pertama kali diunggah akun @arifharmokoofficial dan mendapat respons ribuan netizen. Mereka semua mengecam aksi pengemudi MPU tersebut. 

Berdasarkan video yang beredar, anggota polisi semula mengejar MPU karena diduga ugal-ugalan. Beberapa saat kemudian, anggota polisi berhasil mendekat dan berjalan beriringan. 

Saat itu anggota polisi mengacungkan tangan, memberi isyarat agar pengemudi berhenti. 

Nahas, bukannya menepi, pengemudi MPU malah menyenggol motor anggota polisi, sehingga langsung terjungkal tepat di samping MPU. 

Beruntung, anggota polisi ini tidak terlindas roda belakang MPU dan langsung ditolong warga. Sementara mobil MPU langsung kabur.

Kabid Humas Polda Jatim Kombes Pol Gatot Repli Handoko membenarkan kejadian tersebut. Gatot menyebut, insiden tersebut terjadi  di Jalan Raya KH Hasan, Keluarahan Sukoharjo, Kecamatan Mayangan, Kota Probolinggo, pada Selasa (2/2/2021) sekitar pukul 11.00 WIB. 

"Anggota yang terluka atas nama Ivan Setiarso, anggota Lantas Polres Probolinggo," katanya melalui siaran pers, Selasa (2/2/2021). 

Gatot mengatakan, kendaraan MPU diduga secara cara sengaja menabrak bagian samping kanan motor anggota polisi tersebut. Namun, polisi masih melakukan penyelidikan.

"Untuk saudara Irvan mengalami luka-luka dan dibawa ke RSUD Wonolangan Kabupaten Probolinggo," ujarnya. 

Read More

TNI Dan Polri Di Maluku Utara Gelar Sweeping Gabungan Penertiban Masker

KABARPROGRESIF.COM: (Ternate) Untuk mendukung kebijakan ini, himbauan dan sweeping kepada masyarakat di kota Ternate, terus dilakukan. 

Salah satunya dengan keterlibatan TNI - Polri dalam memberikan sosialisasi kepada masyarakat.

Sweeping bersama tim gugus darat dikemas dengan menggelar apel gabungan ini dipusatkan di pelabuhan Dufa-dufa, Pasar Gamalama, Pasar  Baru dan Pelabuhan Bastiong menggelar swiping penggunaan masker, selasa (2/2).

Dalam pelaksanaan apel tersebut, Danrem 152 babullah, Brigjen TNI Imam Sampurno Setiawan, minta aparat TNI - Polri tetap menjalankan aturan protokol kesehatan dan tidak boleh ragu, apabila menemukan warga yang tak patuh aturan, harus disampaikan secara baik-baik.

“Saat kita jalankan aturan, tidak boleh ragu, apabilah ada yang tidak mau ikut dengan aturan, segera sampaikan baik – baik dan jika tetap berkeras,  maka ada provos TNI - Polri yang mengamankan mereka,“ kata Danrem.

Sementara Kapenrem 152 Babullah Kapten Inf Asep Sarifudin, menegaskan target tim gugus darat hari ini melaksanakan penertiban menggunakan masker, namun saat ini setiap hari digelar penertiban protokol kesehatan, maka fokus pada dua titik sampai selesai.

“Kita harus tampil dan memberikan yang terbaik kepada masyarakat, agar rakyat paham dan menerima dengan baik, dalam kegiatan tersebut," ujar Kapenrem.

Pihaknya juga menghimbau kepada Masyarakat supaya tetap mentaati protokol kesehatan covid seperti memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak.

"Sebisa mungkin untuk tidak berkumpul. dan kalau tidak ada hal yang penting, sebaiknya tetap berada di rumah," himbaunya. (Penrem152/Ar)

Read More

Lucy Kurniasari: Kami Setia pada Hasil Konggres

KABARPROGRESIF.COM: (Jakarta) DPC Partai Demokrat Kota Surabaya tak berpengaruh dengan kabar adanya kudeta oleh para penghianat terhadap kepemimpinan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

Pasalnya DPC Partai Demokrat Kota Surabaya tetap tegak lurus patuh dan taat pada Hasil Kongres Partai Demokrat ke V dan semua Instruksi Ketua Umum.

"Kami taat azas dan tetap bersikap dan berperilaku sesuai koridor partai," ujar Ketua DPC Partai Demokrat Kota Surabaya, Lucy Kurniasari, Selasa (2/2).

Dirinya menyatakan bahwa para pengkhianat harus dilawan dengan menegakkan AD/ART. 

Untuk itu Lucy Kurniasari menyerukan kebersamaan dan bersatu membersihkan para pengkhianat dari partai.

"DPC Partai Demokrat Kota Surabaya mendukung bukan hanya dengan secarik kertas, tapi dengan kerja nyata. Kami tetap berbakti untuk kejayaan Partai Demokrat bersama ketua umum kami, AHY," tegas Lucy Kurniasari.

Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi Partai Demokratt ini mengharapkan bahwa respon segera dari Presiden Jokowi atas surat Ketua Umum AHY terkait klarifikasi dugaan keterlibatan pejabat di lingkaran istana yang menjadi dalang untuk mengkudeta kursi Ketua Umum Partai Demokrat melalui KLB.

"Klarifikasi presiden sangat diharapkan, karena kami meyakini Presiden Jokowi sungguh-sungguh menginginkan partai politik dapat berperan sesuai fungsinya. Karena itu, kami percaya presiden tidak pernah berniat untuk mengganggu apalagi mengintervensi partai politik," papar Lucy Kurniasaril.

Lebih lanjut, Legislator senayan ini menyebutkan bahwa pihaknya meyakini bahwa Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo ingin menjaga marwah parpol sebagai pilar demokrasi.

"Kami juga yakin, presiden Jokowi ingin menjaga marwah partai politik sebagai pilar demokrasi. Karena itu, kami mengharapkan agar partai politik dapat tetap independen di negeri tercinta ini," pungkasnya. (Ar)

Read More

25 Personel Korem 083/Baladhika Jaya Ikut Bimtek

KABARPROGRESIF.COM: (Malang) Bimbingan teknis terus dilakukan oleh pihak Korem 083/Baladhika Jaya dalam upaya percepatan sistem adanya aplikasi E-Audit Management.

Penerapan E-Audit atau pemeriksaaan berbasis data elektronik itu, nantinya bisa mempermudah pelaksanaan pemeriksaan entitas.

Demikian dikatakan Perwira Seksi Perencanaan dan Program Korem, Mayor Cpl (K) I Nyoman Darmiasih di Aula Makorem, Selasa (1/2).

Dalam bimtek kali ini, kata dia, setidaknya terdapat 25 personel yang dibekali penerapan E-Audit tersebut.

“Terutama para pejabat pembuat produk. Sebab, banyak yang kurang memahami aturan yang berlaku atau tidak mempedomani ketentuan yang sudah dikeluarkan oleh Komando Atas,” ujarnya.

E-Audit System itu, menurutnya bisa mengurangi adanya kesalahan dalam suatu pengelolaan setiap program di Satuan Kerja. 

“Sehingga itu bisa mencapai sasaran yang diinginkan,” jelasnya. (Pendam V/Brw/Ar)

Read More

Gencarkan Pengawasan Prokes, Satgas Covid-19 Surabaya Siapkan Posko di Pasar Tradisional

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Satgas Percepatan Penanganan Covid-19 Kota Surabaya bakal mendirikan posko di sekitar pasar-pasar tradisional. 

Ini dilakukan untuk menggencarkan pengawasan dan penegakan protokol kesehatan (prokes) di lingkup pasar yang menjadi salah satu pusat keramaian.

"Ada beberapa yang memang harus kita perketat lagi. Seperti hasil rapat koordinasi tadi malam itu agar kita juga buka posko-posko di sekitaran pasar tradisional. Karena itu memang di titik-titik kerumunan yang paling krusial," kata Pelaksana Tugas (Plt) Wali Kota Surabaya, Whisnu Sakti Buana, Senin (1/2).

Namun demikian, Whisnu menyatakan, bahwa selama ini Pemkot Surabaya dalam setiap harinya juga menggelar operasi protokol kesehatan di lingkup pasar maupun pusat keramaian. Bahkan dalam operasi prokes pihaknya juga melibatkan jajaran TNI dan Polri.

"Dari evaluasi itu memang yang belum itu kita membuka posko di setiap pasar tradisional. Ada beberapa pasar yang sudah ada poskonya," terang dia.

Untuk tahap awal, Whisnu mengaku bakal mendirikan posko pengawasan protokol kesehatan di pasar-pasar induk. Seperti Pasar Wonokromo, Keputran, Pabean hingga pasar besar lainnya. 

"Yang kemungkinan kerumunannya semakin tinggi itu kita buka posko untuk memantau kegiatan pasar setiap hari," jelas dia.

Meski begitu, Whisnu menyebut, berdasarkan hasil evaluasi Satgas Covid-19 Surabaya, selama Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM), angka penularan di Kota Pahlawan terjadi penurunan yang signifikan. 

Jika dalam minggu kemarin tambahan bisa mencapai di atas 100, namun saat ini sudah di bawah 80. 

"Untuk angka kematian coba kita tekan terus, kemarin sudah menurun nanti coba kita semakin tekan," tutur dia.

Bahkan, untuk menekan angka kematian Covid-19 di Surabaya, pria yang akrab disapa WS ini bakal terus menggencarkan gerakan Arek Suroboyo Wani Donor Plasma Konvalesen. 

Gerakan ini bertujuan mengajak para penyintas agar mau menjadi pendonor plasma konvalesen untuk membantu kesembuhan pasien Covid-19, baik dalam kondisi sedang maupun berat.

"Kita juga akan launching (gerakan) Arek Suroboyo Wani Donor Plasma. Besok saya dengan Pak Kapolres juga akan mengunjungi gerakan donor plasma konvalesen di SIER karena itu kan sangat efektif," ungkap dia.

Whisnu mengungkapkan, berdasarkan laporan PMI (Palang Merah Indonesia) Kota Surabaya yang dia terima, saat ini jumlah stok plasma konvalesen di Kota Pahlawan paling tinggi di Indonesia. 

Meski demikian, pihaknya berharap para penyintas Covid-19 dapat turut serta mendukung gerakan donor plasma untuk membantu kesembuhan pasien Covid-19.

"Kita berharap arek-arek Suroboyo yang penyintas itu juga wani donor plasma konvalesen. Karena itu akan sangat membantu menekan angka kematian Covid-19," pesan Whisnu.

Dari semua itu, Whisnu menyampaikan, bahwa upaya yang paling utama dalam mencegah dan memutus mata rantai penularan Covid-19 adalah kesadaran masyarakat itu sendiri dalam menegakkan protokol kesehatan.

"Ini yang perlu kita tekankan terus ke masyarakat. Jangan pernah lengah dan jangan pernah lelah untuk terus menerapkan protokol kesehatan. Intinya di sana, sama antibodi yang harus kita kuatkan," pungkasnya. (Ar)

Read More

Dandim dan Kapolres Tanjung Perak Pimpin Langsung Operas Yustisi Prokes

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Dandim 0830/Surabaya Utara, Kolonel Inf Sriyono dan Kapolres Tanjung Perak, AKBP Ganis meninjau pelaksanaan operasi yustisi protokol kesehatan yang berlangsung di Jalan Demak, Surabaya, Senin (1/2).

Pada razia itu, petugas gabungan terlihat memberhentikan beberapa pengendara yang kedapatan tak menggunakan masker. 

“Ada 5 pelanggar yang kita kenakan sanksi,” kata Sriyono.

Ia mengatakan jika pelaksanaan razia yustisi kali ini, merupakan rangkaian dari adanya pemberlakukan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM di Surabaya yang rencananya akan digelar hingga 8 Februari mendatang.

“Pemberlakuan itu dalam rangka memutus rantai penyebaran pandemi Covid-19,” bebernya.

Selain denda, Dandim menegaskan jika sanksi berupa tilang KTP juga diberlakukan bagi masyarakat yang kedapatan tak patuh protokol kesehatan. 

“Tilang KTP. Identitasnya akan kami tahan selama kurun waktu 14 hari,” pungkasnya. (Pendam V/Brw/Ar)

Read More

Periksa Ketua DPD Golkar Jabar, KPK Usut Aliran Uang Suap Proyek Indramayu

KABARPROGRESIF.COM: (Jakarta) Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menelisik aliran duit suap dari tersangka Abdul Rozaq Muslim kepada beberapa pihak dalam kasus suap terkait pengaturan proyek di lingkungan Pemerintah Kabupaten Indramayu tahun 2019.

Hal itu didalami penyidik KPK saat memeriksa Wakil Ketua DPRD Jawa Barat (Jabar), Ade Barkah Surahman. Ade diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Abdul Rozaq Muslim.

"Di dalami adanya dugaan aliran sejumlah uang yang diterima oleh tersangka ARM serta mengalir juga ke beberapa pihak yang terkait dengan perkara ini," ujar Plt Juru bicara KPK Ali Fikri dalam keterangannya, Senin (1/2/2021).

Ketua DPD Partai Golkar Jabar itu juga dikonfirmasi mengenai proses pengajuan aspirasi mengenai anggaran bantuan sosial provinsi (banprov).

"Penyidik juga mendalami pengetahuan saksi terkait dengan proses pengajuan aspirasi dari anggota DPRD mengenai anggaran Banprov," jelasnya.

Diketahui sebelumnya, KPK telah menetapkan Anggota DPRD Jawa Barat dari Fraksi Golkar, Abdul Rozaq Muslim sebagai tersangka kasus dugaan suap terkait pengaturan proyek di lingkungan Pemerintah Kabupaten Indramayu tahun anggaran 2019.

Abdul Rozaq diduga menerima uang suap senilai Rp8,5 miliar dari seorang pengusaha Carsa AS. 

Uang itu disinyalir sebagai upaya untuk memuluskan tujuan Carsa AS dalam mendapatkan proyek pada Dinas Bina Marga Kabupaten Indramayu.

Atas ulahnya, Abdul Rozaq Muslim disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor).

Sebelumnya dalam kasus itu, KPK telah menetapkan empat orang sebagai tersangka, yaitu Bupati Indramayu Supendi (SP), Kepala Dinas PUPR Kabupaten Indramayu Omarsyah (OMS), Kepala Bidang Jalan di Dinas PUPR Kabupaten Indramayu Wempy Triyono (WT), dan Carsa AS (CAS) dari unsur swasta. Empat orang tersebut telah divonis Majelis Hakim Pengadilan Tipikor dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Read More

Gerakan Kudeta AHY, Setiap Ketua DPC Demokrat Dijanjikan Rp 100 Juta

KABARPROGRESIF.COM: (Jakarta) Rachland Nashidik, politikus Partai Demokrat, bicara blak-blakan soal gerakan ambil paksa kepemimpinan Partai Demokrat. Menurut dia, para pimpinan daerah Partai Demokrat sudah ditawari uang uang Rp 100 juta untuk menjatuhkan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dari Ketua Umum Partai Demokrat.

"Para Ketua DPD dan Ketua DPC Partai Demokrat dijanjikan sejumlah uang sebagai imbalannya (money politics)," kata Rachland, Senin (1/2/2021), dikutip Tempo.co.

Rachland Nashidik merinci bahwa setiap ketua DPC Partai Demokrat dijanjikan Rp 100 tapi tidak dibayar sekaligus. Para ketua DPC itu dibayar Rp 25-30 juta dulu. Pembayaran Rp 30 juta itu dilakukan saat mereka menandatangani dukungan untuk merebut Partai Demokrat lewat Kongres Luar Biasa (KLB). Sisanya dibayar setelah acara KLB selesai.

Rachland mengaku tidak mengetahui dari mana dana besar itu diperoleh. "Kami juga tidak punya bayangan apakah ada bandar besar yang membiayai gerakan ini," katanya.

Lalu siapa saja yang terlibat gerakan untuk menjatuhkan AHY? "Yang non kader partai adalah seorang pejabat tinggi pemerintahan, mohon maaf, yaitu Kepala Staf Presiden Jenderal TNI (Purn) Moeldoko," kata Rachland.

Dari mana informasi itu? Rachland menjelaskan, partainya menerima aduan dari banyak pemimpin dan kader di pusat maupun daerah tentang adanya gerakan dan manuver politik yang dilakukan sejumlah kader dan eks kader Demokrat bersama pihak eksternal.

Menurut dia, gabungan pelaku gerakan ini ada 5 (lima) orang. Yaitu terdiri dari satu orang kader aktif (J), satu orang anggota PD tidak aktif (sudah 6 tahun) (M), satu orang eks kader yang sudah lama (9 tahun yang lalu) meninggalkan partai karena menjalani hukuman akibat korupsi (N), dan satu orang eks kader yang telah meninggalkan partai 3 tahun yang lalu (D). Sedangkan yang non kader partai Moeldoko.

Lalu bagaimana respons Moeldoko? Orang dekat Jokowi itu minta AHY tak menjadi pemimpin yang baperan dan mudah terombang-ambing.

“Saran saya, menjadi seorang pemipin harus menjadi pemimpin yang kuat. Jangan mudah baperan, jangan mudah terombang-ambing,” kata Moeldoko, Senin (1/2).

Meski demikian ia mengakui telah menerima tamu secara bergelombang. Tamu itu di antaranya memang bicara tentang kondisi Partai Demokrat. 

Mendengar cerita yang disampaikan oleh para tamunya mengenai kondisi Partai Demokrat itu, Moeldoko pun mengaku prihatin. Sebab, ia juga mengaku termasuk kalangan yang mencintai Partai Demokrat.

Moeldoko juga menyinggung terkait masalah kudeta. Menurutnya, kudeta terjadi dari dalam internal partai, bukan dari luar. 

“Kalau istilah kudeta ya dari dalam (Partai Demokrat), bukan dari luar,” katanya.

Moeldoko tak menyebut siapa saja tamu yang datang ke kediamannya. Tapi ia sempat menyinggung soal larangan anak buah tak boleh pergi ke manapun. 

“Kalau anak buahnya tidak boleh pergi ke mana-mana ya diborgol saja,” tegasnya.

Ia minta agar masalah tersebut tak dikaitkan dengan Presiden Jokowi. "Dalam hal ini, saya mengingatkan, sekali lagi jangan dikit-dikit Istana. Dan jangan ganggu Pak Jokowi dalam hal ini. 

Karena beliau dalam hal ini tak tahu menahu sama sekali. Gak tahu apa-apa dalam hal ini, dalam isu ini. Jadi itu urusan saya, Moeldoko ini, bukan selaku KSP," kata Moeldoko.

Sementara pengamat politik Ahmad Khoirul Umam menilai langkah AHY yang merespons cepat sangat tepat. Menurut dia, upaya pembajakan partai politik bisa dilakukan secara cepat dan sistematis.

"Wajar AHY merespons cepat dan tegas. Karena jika dibiarkan, tindakan makar itu bisa berjalan cepat dan sistematis," kata Umam di Jakarta, Senin (1/2/2021).

Sikap responsif AHY, menurut Umam, dapat dipahami. Sebab, jika tidak diantisipasi, upaya pembajakan kepemimpinan politik itu bisa dilakukan secara cepat dan sistematis. Umam mencontohkan apa yang terjadi pada Partai Berkarya. 

Semula, pihak-pihak internal Partai Berkarya tidak percaya bahwa pencaplokan kepemimpinan partai tersebut akan terjadi.

Namun ketika tiba-tiba muncul gerakan KLB dadakan, kemudian dengan begitu cepat mendapatkan legalisasi Kemenkumham, mereka baru terkaget-kaget. 

"Itu akibat dari sikap menyepelekan setiap informasi intelijen. Dalam dunia intelijen, sekecil apa pun informasi tidak boleh disepelekan, meskipun tidak boleh dipercaya begitu saja," kata Umam yang Dosen Ilmu Politik dan International Studies Universitas Paramadina.

Seperti diberitakan, Ketua Umum Partai Demokrat (PD) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengaku telah mengirimkan surat kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) karena ada pejabat penting di lingkaran dekat Jokowi mau kudeta atau ambil paksa kepemimpinan Partai Demokrat.

"Tadi pagi, saya telah mengirimkan surat secara resmi kepada Yang Terhormat Bapak Presiden Joko Widodo untuk mendapatkan konfirmasi dan klarifikasi dari beliau terkait kebenaran berita yang kami dapatkan ini," kata AHY dalam konferensi pers di Kantor DPP Partai Demokrat, Jakarta, Senin (1/2).

AHY semula mengaku tak percaya. Ia juga mengaku tetap mengedepankan praduga tak bersalah.

Ia baru percaya setelah mendapat laporan dari lebih 8 saksi yang telah bertemu dengan pejabat penting di lingkaran Jokowi. Para saksi tersbut mengaku mendengar langsung dari pejabat penting itu, termasuk rencana kudeta yang akan dilakukan.

AHY bahkan menyebut ada lima sosok sekaligus latar belakangnya yang akan melakukan kudeta itu. Yaitu, satu kader Demokrat aktif, satu kader yang sudah enam tahun tidak aktif, satu mantan kader yang sudah sembilan tahun diberhentikan dengan tidak hormat dari partai karena menjalani hukuman akibat korupsi, satu mantan kader yang telah keluar dari partai tiga tahun lalu dan satu orang non kader partai atau seorang pejabat tinggi pemerintahan.

Apa langkah AHY? Ia mengaku akan tetap mempertahankan kedaulatan dan kehormatan partai. Ia tak rela kekuasaannya diambil alih secara inkonstitusional oleh siapa pun.

"Saya telah menerima surat pernyataan kesetiaan dan kebulatan tekad, dari seluruh pimpinan di tingkat daerah dan cabang di seluruh Indonesia, untuk tunduk dan patuh kepada Partai Demokrat dan kepemimpinan hasil Kongres V Partai Demokrat yang sah," kata dia. (tim)

Read More

Usai Disidak Risma, Kolong Jembatang Menteng Kini Dihiasi Kolam Ikan dan Mural

KABARPROGRESIF.COM: (Jakarta) Kolong jembatan di Pegangsaan, Menteng, Jakarta Pusat, yang pernah didatangi Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini beberapa waktu lalu kini telah diperindah.

Kolong jembatan yang sebelumnya tampak suram, kotor, dan menjadi hunian liar bagi sejumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) kini terlihat lebih cantik dan tertata berkat pembenahan.

Pelaksana harian Wali Kota Jakarta Pusat Irwandi mengatakan, kolong jembatan tersebut telah dipermak dengan cara penyediaan taman, kolam ikan, hingga hiasan mural di dinding hasil karya para seniman Institut Kesenian Jakarta (IKJ).

Semua pembenahan tersebut, menurut Irwandi, hampir rampung dikerjakan. Perkembangannya telah mencapai 70 persen.

"Progresnya saat ini sudah mencapai 70 persen, mural juga sudah digambar, taman juga sudah selesai," ujar Irwandi, Senin (1/2/2021).

Irwandi menjelaskan, pihaknya kini tengah fokus untuk menuntaskan pemasangan lampu hias sehingga dapat menghilangkan kesan suram pada malam hari.

Konsep lampu hias akan menggunakan lampu warna-warni seperti Terowongan Kendal, Menteng.

"Tinggal lampu saja belum. Nanti Lampunya warna-warni kayak Terowongan Kendal itu, cuma itu ini kan ada temanya, ada kolamnya, jadi ini lebih lengkap lah kalo ini," katanya.

Irwandi pun memprediksi, pembenahan kolong jembatan di Menteng yang sempat disidak Risma tersebut bakal rampung dalam dua pekan ke depan.

Irwandi kemudian akan berkoordinasi dengan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk meresmikan wajah baru kolong jembatan tersebut.

"Nanti saya juga koordinasi ke pak Gubernur untuk meresmikan. Ya kira-kira kurang lebih dua minggu lagi selesai," ujar Irwandi.

Dia juga menekankan, terkait pengamanan agar kolong jembatan ini tetap terjaga serta tidak kembali disalahgunakan oleh PMKS, Pemerintah Kota (Pemkot) Jakarta Pusat telah menggandeng anggota karang taruna.

Para pemuda setempat, terang Irwandi, akan memastikan kolong jembatan Menteng tidak kembali menjadi permukiman liar PMKS.

"Kita juga kerjasama dengan karang taruna dan FKDM di situ. Jadi biar mereka juga punya tanggung jawab untuk menjaga tempat itu, apalagi saat ini sudah bagus," tutupnya.

Sebelumnya, Irwandi memaparkan alasan mengapa tembok kolong jembatan tersebut diperindah dengan mural.

Menurutnya, mural dapat membuat area tersebut lebih menarik sehingga dapat menghilangkan stigma kumuh di kolong jembatan.

"Kami ingin kolong jembatan ini menjadi role model penataan kolong jembatan yang lain. Kami menghilangkan stigma kolong jembatan yang kumuh, untuk itu kami tata," pungkasnya.

Read More

Ibas Tak Terlihat Saat AHY Umumkan Isu Kudeta Partai, Ini Penjelasan PD

KABARPROGRESIF.COM: (Jakarta) Ketum Partai Demokrat (PD) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menggelar konferensi pers menuding adanya gerakan kudeta dari oknum lingkaran Presiden Joko Widodo (Jokowi). 

Namun, dalam konferensi pers itu, tidak terlihat Edhi Baskoro Yudhoyono (Ibas).

Konferensi pers perihal dugaan kudeta ke AHY dilakukan di DPP Partai Demokrat, Jalan Proklamasi, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (1/2/2021). 

AHY didampingi oleh Sekjen PD Teuku Riefky Harsya, Ketua Dewan Kehormatan PD Hinca Pandjaitan, dan Ketua Mahkamah Partai Mayor Jenderal TNI (Purn) Nachrowi Ramli.

Lantas ke mana Ibas?

Kepala Badan Komunikasi Strategis (Bakomstra) DPP Partai Demokrat, Ossy Dermawan, mengatakan Ibas memang tidak dijadwalkan hadir dalam konferensi pers itu. Ossy mengatakan Ibas ada di Jakarta. Ibas saat ini menjabat sebagai Waketum PD.

“Memang yang mendampingi langsung tadi sesuai rencana adalah Sekjen, Ketua Dewan Kehormatan, dan Ketua Mahkamah Partai. (Ibas) ada di Jakarta,” kata Ossy ketika dihubungi, Senin (1/2/2021).

Dalam konferensi pers itu, AHY mengaku telah menggelar commanders call atau rapat pimpinan khusus bersama para pimpinan DPD dan DPC partai. AHY menyebut ada gerakan upaya merebut paksa Partai Demokrat oleh orang lingkaran Presiden Jokowi.

AHY mengaku sudah mendengar sejumlah kesaksian terkait gerakan politik ini. Menurut AHY, kesaksian itu menyebutkan orang-orang lingkar kekuasaan terdekat Presiden Jokowi terlibat.

“Menurut kesaksian dan testimoni banyak pihak yang kami dapatkan, gerakan ini melibatkan pejabat penting pemerintahan yang secara fungsional berada di dalam lingkar kekuasaan terdekat dengan Presiden Joko Widodo,” ucap Agus Harimurti Yudhoyono.

AHY menyebut kesaksian dari gerakan politik ini juga menyebutkan dukungan dari sejumlah menteri.

“Lebih lanjut gerakan ini juga dikatakan sudah mendapatkan dukungan dari sejumlah menteri dan pejabat penting di pemerintahan Presiden Joko Widodo,” jelas dia.

AHY menyebut pelaku gerakan tersebut terdiri atas kalangan internal kader aktif hingga mantan kader yang sudah dipecat. Ada pula kader yang sudah keluar dari PD tapi membuat gerakan pengambilalihan PD.

“Gabungan dari pelaku gerakan ini ada 5 orang terdiri dari 1 kader Demokrat aktif, 1 kader yang sudah 6 tahun tidak aktif, 1 mantan kader yang sudah 9 tahun diberhentikan dengan tidak hormat dari partai karena menjalani hukuman akibat korupsi, dan 1 mantan kader yang telah keluar dari partai 3 tahun lalu,” ujar AHY.

Read More

Heboh AHY Tuduh ‘Orang Jokowi’ Kudeta Demokrat, PDIP: Apa Manfaatnya?

KABARPROGRESIF.COM: (Jakarta) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menanggapi pernyataan mengejutkan yang dilontarkan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

Pernyataan ini merupakan tuduhan AHY yang menyebut ada pihak dari lingkaran dalam Presiden Joko Widodo yang berusaha melakukan kudeta atau alih kekuasaan Partai Demokrat yang dipimpinnya.

Ketua DPP PDIP Djarot Saiful Hidayat mengaku tidak percaya dengan tuduhan yang diungkapkan putra sulung Presiden RI Ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono itu. Ia bahkan menantang AHY untuk memberikan bukti atas tuduhannya.

Menurutnya, tuduhan AHY itu tidak berdasar. Djarot balas mempertanyakan apa manfaat pemerintah melakukan kudeta terhadap Partai Demokrat yang dinilai sama sekali tidak memiliki keuntungan.

”Apa benar?,” tanya Djarot seperti dilansir dari CNNIndonesia, Senin (1/2). “Sebaiknya dibuktikan saja. Iya, makanya dibuktikan saja dugaannya. Urusan internal partai harusnya bisa diselesaikan sendiri oleh PD tanpa takut intervensi pihak luar.”

Hal senada juga diutarakan oleh Ketua DPP PDIP Hendrawan Supratikno. Ia menyebut isu yang diucapkan AHY tidak nyata dan menggambarkannya sebagai fatamorgana.

Hendrawan turut menegur AHY agar jangan mudah termakan isu-isu yang berembus disekitarnya. Sebagai seorang pemimpin partai, AHY dinilai seharusnya dapat memilah segala informasi dengan cerdas dan selalu fokus dalam memimpin Partai Demokrat.

”AHY sendiri menyatakan tidak mudah percaya isu demikian,” sindir Hendrawan. “Saya setuju, isu iseng tersebut hanya untuk mengganggu konsentrasinya sebagai Ketum.”

”Kami juga meyakini, keluarga Cikeas sudah tuntas menguasai hulu-hilir Partai Demokrat,” sambungnya. “Bahkan Ketum yang menang di Kongres Bandung saja (Anas Urbaningrum) terjungkal.”

Sebelumnya, AHY menyebut ia telah mendapatkan informasi terkait adanya proses kudeta yang dilakukan orang dekat Jokowi. Kudeta ini akan dilakukan melalui Kongres Luar Biasa (KLB) untuk menggeser posisinya sebagai Ketua Umum Partai Demokrat.

”Konsep dan rencana yang dipilih para pelaku untuk mengganti dengan paksa Ketum PD yang sah,” ujar AHY dalam konpers di Kantor Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat, Menteng, Jakarta seperti dilansir dari CNNIndonesia pada Senin (1/2). “Adalah dengan menyelenggarakan KLB.”

”Lebih dari delapan saksi mengatakan telah bertemu langsung dengan pejabat pemerintahan itu,” bongkar AHY. “Dan mendengar secara langsung pula rencana -rencana seperti yang telah saya sampaikan sebelumnya.”

Read More