Terus Kobarkan Semangat Perjuangan Arek-arek Suroboyo 10 Nopember 1945 untuk memberantas Korupsi, Terorisme dan Penyalahgunaan Narkoba

Soft Launching Kota Lama, Gelar Sejumlah Paket Wisata

Sejumlah paket wisata digelar Pemkot Surabaya usai soft launching Kota Lama zona Eropa yang berada di kawasan Jalan Rajawali, Krembangan, Surabaya.

Cegah Narkoba di Kalangan ASN dan Pelajar, Pemkot Surabaya Gandeng BNN dan Polisi

Upaya Pemkot Surabaya memberantas Narkoba tak hanya di kalangan pelajar dan masyarakat, tetapi juga Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkup pemkot.

Peluang Investasi untuk Pengembangan Eks THR-TRS

Pemkot Surabaya menggandeng Kamar Dagang dan Industri (Kadin) untuk mempromosikan proyek peluang investasi di Kota Pahlawan. Diantaranya di kompleks eks Taman Hiburan Rakyat (THR) dan Taman Remaja Surabaya (TRS).

Tekan Laju Inflasi, Pemkot Rutin Gelar Pangan Murah

Untuk menekan laju inflasi agar masyarakat bisa mendapatkan komoditas bahan pangan dengan lebih murah, Pemkot Surabaya rutin menggulirkan program Gerakan Pangan Murah setiap bulan.

Pemkot Surabaya Komitmen Amankan Aset yang Dikuasai Pihak Ketiga

Berbagai upaya strategis terus dilakukan Pemkot Surabaya untuk memastikan aset daerah dapat dimanfaatkan secara optimal demi kepentingan warga dan pemerintah.

Selasa, 02 Februari 2021

Tetap Setia Kepada Mas AHY, Emil Dardak: Isu Tingkat Elite Tak Berpengaruh di Daerah


KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Pelaksana Tugas Ketua Partai Demokrat Jawa Timur, Emil Elistianto Dardak, memastikan bahwa seluruh pengurus dan kader di provinsi itu setia kepada Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). 

Hal itu ia sampaikan menyusul mencuatnya isu kudeta yang menyerang partai berlambang Mercy biru itu.

Emil menuturkan, 34 DPC di Jawa Timur sudah menyatakan komitmennya, lisan bahkan secara tertulis, untuk tetap mendukung AHY sebagai ketua umum Demokrat. "Semua pengurus DPC dan DPD Partai Demokrat Jatim tetap setia kepada Mas AHY, pemimpin yang terpilih secara sah dalam kongres tahun lalu," katanya dikonfirmasi wartawan pada Selasa, (2/1/2021).

Wakil Gubernur Jawa Timur itu menegaskan, isu kudeta yang berkembang di tingkat elite tidak berdampak secara psikologis pada kepengurusan Demokrat di daerah. 

Pengurus dan kader Demokrat di Jawa Timur tetap kondusif dan beraktivitas melakukan kerja-kerja politik yang berpihak kepada masyarakat.

AHY sebelumnya menyebut ada gerakan yang ingin mengambil alih posisi ketua umum partainya secara paksa. 

Dia menuding ada pejabat pemerintahan di lingkaran dekat Presiden Joko Widodo yang terlibat dalam gerakan yang belakangan berkembang disebut dengan kudeta itu.

"Menurut kesaksian dan testimoni banyak pihak yang kami dapatkan, gerakan ini melibatkan pejabat penting pemerintahan, yang secara fungsional berada di dalam lingkar kekuasaan terdekat dengan Presiden Joko Widodo," kata AHY dalam konferensi pers yang disiarkan melalui akun YouTube Agus Yudhoyono pada Senin, 1 Februari 2021.

Ia juga menjelaskan ada empat orang, ada yang masih aktif dan sudah tidak aktif di Demokrat, melakukan pertemuan dengan pejabat dimaksud dalam rangka 'penggulingan' itu. 

AHY tidak menyebut siapa pejabat dimaksud. Namun, Kepala Badan Komunikasi Strategis Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra menyebut pejabat yang dimaksud adalah Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Moeldoko.

Moeldoko sudah merespons tudingan itu. Ia mengakui bertemu dengan beberapa kader aktif dan mantan kader Demokrat, namun membantah membahas soal skenario perebutan kepemimpinan di tubuh Demokrat. 

Sebagai jenderal purnawirawan, ia mengaku biasa bertemu dengan banyak kalangan, termasuk dengan politikus.

"Konteksnya apa saya juga tidak mengerti. Dari ngobrol-ngobrol itu biasanya saya awali dari pertanian karena saya memang suka pertanian. Berikutnya curhat tentang situasi yang dihadapi, ya, gue dengerin aja, gitu. Berikutnya, ya, sudah dengerin saja," kata Mooldoko menggambarkan kebiasaannya bertemu dengan banyak kalangan.

Kunjungi PT Sier dan PMI, Satgas Covid-19 Surabaya Dorong Gerakan Donor Plasma Konvalesen


KABAPROGRESIF.COM: (Surabaya) Pelaksana Tugas (Plt) Wali Kota Surabaya Whisnu Sakti Buana dan Kapolrestabes Surabaya serta jajaran Satgas Percepatan Penanganan Covid-19 Surabaya blusukan ke PT Sier dan PMI Surabaya, Selasa (2/2). 

Awalnya, rombongan ini ke PT Sier untuk meninjau proses screening donor plasma konvalesen, kemudian dilanjutkan dengan mengunjungi PMI Surabaya untuk melihat langsung proses donor plasma konvalesen.

Pada kesempatan itu, Plt Wali Kota Surabaya Whisnu Sakti Buana mengaku setelah mendengar adanya screening donor plasma konvalesen di PT Sier, ia langsung mengajak Kapolrestabes Surabaya dan jajaran Satgas Covid-19 Surabaya untuk blusukan dan mengunjungi langsung PT Sier. 

Sebab, ia ingin terus mendorong gerakan donor plasma konvalesen di Kota Pahlawan. 

“Kita ingin mengedukasi masyarakat Surabaya, kepada semua penyintas Covid-19 yang sudah sembuh, mari kita berbagi bersama buat saudara kita yang masih dalam perawatan Covid-19 dengan cara mendonorkan plasma konvalesennya,” kata Whisnu saat di PT Sier.

Ia juga memastikan bahwa Kapolrestabes Surabaya sudah menginstruksikan kepada jajarannya untuk melakukan donor plasma konvalesen bagi anggotanya yang sudah sembuh dari Covid-19. 

Bahkan, ia juga memastikan bahwa jajaran Pemkot Surabaya juga akan diminta untuk mendonorkan plasma konvalesennya. 

“Nanti saya akan bikin surat edaran kepada semua ASN dan jajaran pemkot yang pernah positif Covid-19, kami akan meminta untuk mengikuti screening supaya mendonorkan plasma konvalesennya, karena kita masih sangat butuh itu,” tegasnya.

Whisnu juga memastikan bahwa donor plasma di Surabaya terbaik dan terbanyak di Indonesia. 

Namun begitu, ia memastikan masih akan terus menggalakkan donor plasma konvalesen ini demi membantu warga yang masih dirawat di rumah sakit karena Covid-19. 

“Semua warga Surabaya yang katanya arek Suroboyo Wani, ayo kita tunjukkan keberanian kita untuk berbagi membantu saudara-saudara kita yang sampai sekarang masih dirawat karena Covid-19,” ujarnya.

Ia juga berharap gerakan donor plasma konvalesen ini bisa semakin masif ke depannya dan semakin banyak lagi para penyintas yang mendonorkan plasma konvalesennya, sehingga Surabaya bisa lebih cepat lagi memutus mata rantai penyebaran Covid-19. 

“Makanya, kami juga berkunjung ke PMI untuk melihat langsung kesiapan teman-teman PMI, karena saya dengar bahwa PMI Surabaya ini terbanyak se-Indonesia tentang pendonor plasma konvalesen dan ini bisa menjadi pilot project secara nasional. Saya bersama Kapolrestabes Surabaya dan Forkopimda akan terus mendorong para penyintas untuk mendonorkan plasma konvalesen ini,” pungkasnya. (Ar)

Bekas Kepala SD Tersangka Korupsi Dana BOS


KABARPROGRESIF.COM: (Mataram) Mantan Kepala Sekolah Dasar Negeri 19 Cakranegara, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, berinisial HL (53) ditetatpkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi dana bantuan operasional sekolah (BOS) periode 2015-2017.

Kasat Reskrim Polresta Mataram Kompol Kadek Adi Budi Astawa di Mataram, Selasa, mengatakan HL ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan hasil gelar perkara pada akhir Januari 2021.

"Jadi penyidik menyimpulkan sudah cukup bukti dan menetapkan saudari HL sebagai tersangka," kata Kadek Adi.

Salah satu alat bukti yang menguatkan HL ditetapkan sebagai tersangka, kata dia, terlihat dari hasil audit kerugian negara oleh BPKP RI Perwakilan NTB.

"Kerugian negara yang muncul dari hasil audit tercatat angka Rp844 juta," ujarnya.

Dengan munculnya kerugian negara tersebut, HL sebagai tersangka dijerat dengan Pasal 2 dan atau Pasal 3 Undang-Undang RI Nomor 20/2001 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31/1999 tentang Pemberantasan Tipikor jo Pasal 64 KUHP.

Pihaknya kini mengagendakan pemanggilan HL untuk menjalani pemeriksaan sebagai tersangka.

"Sudah dijadwalkan pemeriksaan yang bersangkutan untuk diambil keterangannya dalam bentuk BAP (berita acara pemeriksaan)," ucap dia.

Melalui pemeriksaan, penyidik berencana akan melakukan pengembangan kasus terkait indikasi tersangka lain yang berperan turut serta atau membantu perbuatan korupsi.

"Untuk tersangka lain, kami menunggu hasil pemeriksaan terhadap HL. Apakah nanti penyidik dapatkan petunjuk atau alat bukti baru untuk tersangka lain," katanya.

Penyidikan ini berawal dari adanya temuan indikasi korupsi dalam pengelolaan dana BOS periode 2015-2017. 

Penyidik menemukan sejumlah kejanggalan dalam laporan pertanggungjawaban dari pihak sekolah.

Oleh karena itu, sekitar 50 saksi telah diperiksa dalam proses penyidikan ini. Mereka yang diperiksa dari kalangan pihak sekolah, mulai dari kepala sekolah sampai ke komite sekolah dan guru.

Bahkan dari penggunaan anggaran BOS periode 2015-2017 yang jumlah keseluruhannya mencapai Rp1,6 miliar, penyidik telah menyita dokumen nota perjanjian hibah (NPH) dari Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Mataram.

Penyitaan dilakukan karena sejak tahun 2016, penyaluran dana BOS tidak lagi langsung ke rekening sekolah, melainkan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) kemudian ke dinas pendidikan tiap kabupaten/kota.

Forkopimda Lamongan Blusukan ke Pasar


KABARPROGRESIF.COM: (Lamongan) Forkopimda Lamongan tak gentar untuk terus melakukan upaya pemutusan rantai pandemi Covid-19.

Itu terlihat, ketika Bupati, H. Fadeli, Dandim 0812/Lamongan, Letkol Inf Sidik Wiyono dan Wakapolres blusukan ke salah satu pasar rakyat, Selasa (2/2).

Selain membagikan masker, Forkopimda tersebut juga menyerukan ke masyarakat untuk pentingnya mematuhi protokol kesehatan.

“Kampante sudah kami lakukan, patroli juga terus digencarkan. Diharapkan, langkah-langkah itu bisa memutus rantai pandemi,” kata Sidik.

Dandim menambahkan jika upaya yang dilakukannya bersama Forkopimda tersebut, merupakan tindak lanjut perintah dari Komando Atas dalam upaya

penerapan PPKM hingga pada tanggal 8 Februari mendatang. “Iya, sesuai jadwal nanti PPKM berakhir pada tanggal 8,” bebernya. (Pendam V/Brw/Ar)

Kudeta AHY, Eks Waketum PD: Panik Berarti tak Berpengalaman


KABARPROGRESIF.COM: (Jakarta) Max Sopacua mengaku kecewa dengan tudingan negatif dari kader Partai Demokrat kepadanya. 

Eks Wakil Ketua Umum (Waketum) Partai Demokrat itu mengatakan, tudingan yang menyebut dirinya berada di lingkaran Moeldoko untuk melakukan kudeta terhadap Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) hanya menerka-nerka.

Oleh sebab itu, dirinya mengaku siap mempertahankan diri dengan melakukan debat terbuka di TV Nasional. 

"Saya siap debat soal itu (pengambilalihan Partai Demokrat) di TV," ujarnya seperti dilansir Republika.co.id, Selasa (2/2).

Max menambahkan, sebagai mantan kader, seharusnya pihak pengurus Partai Demokrat kini tak memandangnya rendah. Terlebih, merujuk beberapa tahun lalu, dengan membuang generasi tua sepertinya begitu saja.

"Di partai ini, sebenarnya saya bukan hanya abal-abal yang bisa disingkirkan begitu saja," ucapnya.

Max melanjutkan, permasalahan yang disebut AHY sebagai kudeta itu, hanya masalah partai. 

Sehingga, seharusnya diselesaikan semampunya oleh pemimpin dan tidak melibatkan pihak luar, apalagi Presiden Joko Widodo.

"Kok (AHY) malah panik?. Kalau panik, berarti tidak pengalaman," katanya.

Merujuk pada pernyataan AHY mengenai sosok pemimpin, ia menyinggungnya. Menurutnya, pemimpin yang hebat memang tidak lahir dari lautan tenang, melainkan lautan bergelombang.

"Nah sekarang masih tenang-tenang aja udah panik, apalagi gelombang gede nantinya," ujarnya.

Ketika ditanya kesaksian dari pihak Demokrat yang menyinggung namanya, ia menampiknya. 

Menurutnya, tak ada bukti jika dirinya bersama yang lain, termasuk Moeldoko, terlibat dalam upaya pengambilalihan kekuasaan secara inkonstitusional.

"Mana buktinya? dia bisa membuktikan tidak bahwa saya bergabung dengan Moeldoko?" tanyanya.

Sebelumnya, Ketua Umum Demokrat, AHY, menyebutkan jika gerakan yang ingin mengkudeta Demokrat diinisiasi lima orang. 

Lima orang tersebut, kata dia, terdiri dari satu orang kader aktif Demokrat. Satu lainnya adalah kader yang tidak aktif selama 6 tahun belakang.

Lalu, seorang mantan kader yang diberhentikan sejak sembilan tahun lalu karena kasus korupsi. 

Satu lainnya merupakan mantan kader yang keluar dari partai tiga tahun lalu.

"Sedangkan satunya adalah non kader partai dan seorang pejabat tinggi pemerintahan. Sedang kami mintakan konfirmasi kepada Presiden Joko Widodo," ujarnya.

Max Sopacua diklaim Syarif Hasan menjadi salah satunya. Terlebih, merujuk ciri-ciri dari AHY, Max diketahui adalah mantan kader yang sudah keluar sejak 4 tahun lalu.

Anggota Polisi Diserempet Mobil Elf secara Sengaja


KABARPROGRESIF.COM: (Probolinggo) Viral sebuah video anggota polisi diserempet Mobil Penumpang Umum (MPU) jenis Elf dan jatuh terjungkal viral di media sosial. 

Video ini pertama kali diunggah akun @arifharmokoofficial dan mendapat respons ribuan netizen. Mereka semua mengecam aksi pengemudi MPU tersebut. 

Berdasarkan video yang beredar, anggota polisi semula mengejar MPU karena diduga ugal-ugalan. Beberapa saat kemudian, anggota polisi berhasil mendekat dan berjalan beriringan. 

Saat itu anggota polisi mengacungkan tangan, memberi isyarat agar pengemudi berhenti. 

Nahas, bukannya menepi, pengemudi MPU malah menyenggol motor anggota polisi, sehingga langsung terjungkal tepat di samping MPU. 

Beruntung, anggota polisi ini tidak terlindas roda belakang MPU dan langsung ditolong warga. Sementara mobil MPU langsung kabur.

Kabid Humas Polda Jatim Kombes Pol Gatot Repli Handoko membenarkan kejadian tersebut. Gatot menyebut, insiden tersebut terjadi  di Jalan Raya KH Hasan, Keluarahan Sukoharjo, Kecamatan Mayangan, Kota Probolinggo, pada Selasa (2/2/2021) sekitar pukul 11.00 WIB. 

"Anggota yang terluka atas nama Ivan Setiarso, anggota Lantas Polres Probolinggo," katanya melalui siaran pers, Selasa (2/2/2021). 

Gatot mengatakan, kendaraan MPU diduga secara cara sengaja menabrak bagian samping kanan motor anggota polisi tersebut. Namun, polisi masih melakukan penyelidikan.

"Untuk saudara Irvan mengalami luka-luka dan dibawa ke RSUD Wonolangan Kabupaten Probolinggo," ujarnya. 

TNI Dan Polri Di Maluku Utara Gelar Sweeping Gabungan Penertiban Masker


KABARPROGRESIF.COM: (Ternate) Untuk mendukung kebijakan ini, himbauan dan sweeping kepada masyarakat di kota Ternate, terus dilakukan. 

Salah satunya dengan keterlibatan TNI - Polri dalam memberikan sosialisasi kepada masyarakat.

Sweeping bersama tim gugus darat dikemas dengan menggelar apel gabungan ini dipusatkan di pelabuhan Dufa-dufa, Pasar Gamalama, Pasar  Baru dan Pelabuhan Bastiong menggelar swiping penggunaan masker, selasa (2/2).

Dalam pelaksanaan apel tersebut, Danrem 152 babullah, Brigjen TNI Imam Sampurno Setiawan, minta aparat TNI - Polri tetap menjalankan aturan protokol kesehatan dan tidak boleh ragu, apabila menemukan warga yang tak patuh aturan, harus disampaikan secara baik-baik.

“Saat kita jalankan aturan, tidak boleh ragu, apabilah ada yang tidak mau ikut dengan aturan, segera sampaikan baik – baik dan jika tetap berkeras,  maka ada provos TNI - Polri yang mengamankan mereka,“ kata Danrem.

Sementara Kapenrem 152 Babullah Kapten Inf Asep Sarifudin, menegaskan target tim gugus darat hari ini melaksanakan penertiban menggunakan masker, namun saat ini setiap hari digelar penertiban protokol kesehatan, maka fokus pada dua titik sampai selesai.

“Kita harus tampil dan memberikan yang terbaik kepada masyarakat, agar rakyat paham dan menerima dengan baik, dalam kegiatan tersebut," ujar Kapenrem.

Pihaknya juga menghimbau kepada Masyarakat supaya tetap mentaati protokol kesehatan covid seperti memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak.

"Sebisa mungkin untuk tidak berkumpul. dan kalau tidak ada hal yang penting, sebaiknya tetap berada di rumah," himbaunya. (Penrem152/Ar)

Lucy Kurniasari: Kami Setia pada Hasil Konggres


KABARPROGRESIF.COM: (Jakarta) DPC Partai Demokrat Kota Surabaya tak berpengaruh dengan kabar adanya kudeta oleh para penghianat terhadap kepemimpinan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

Pasalnya DPC Partai Demokrat Kota Surabaya tetap tegak lurus patuh dan taat pada Hasil Kongres Partai Demokrat ke V dan semua Instruksi Ketua Umum.

"Kami taat azas dan tetap bersikap dan berperilaku sesuai koridor partai," ujar Ketua DPC Partai Demokrat Kota Surabaya, Lucy Kurniasari, Selasa (2/2).

Dirinya menyatakan bahwa para pengkhianat harus dilawan dengan menegakkan AD/ART. 

Untuk itu Lucy Kurniasari menyerukan kebersamaan dan bersatu membersihkan para pengkhianat dari partai.

"DPC Partai Demokrat Kota Surabaya mendukung bukan hanya dengan secarik kertas, tapi dengan kerja nyata. Kami tetap berbakti untuk kejayaan Partai Demokrat bersama ketua umum kami, AHY," tegas Lucy Kurniasari.

Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi Partai Demokratt ini mengharapkan bahwa respon segera dari Presiden Jokowi atas surat Ketua Umum AHY terkait klarifikasi dugaan keterlibatan pejabat di lingkaran istana yang menjadi dalang untuk mengkudeta kursi Ketua Umum Partai Demokrat melalui KLB.

"Klarifikasi presiden sangat diharapkan, karena kami meyakini Presiden Jokowi sungguh-sungguh menginginkan partai politik dapat berperan sesuai fungsinya. Karena itu, kami percaya presiden tidak pernah berniat untuk mengganggu apalagi mengintervensi partai politik," papar Lucy Kurniasaril.

Lebih lanjut, Legislator senayan ini menyebutkan bahwa pihaknya meyakini bahwa Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo ingin menjaga marwah parpol sebagai pilar demokrasi.

"Kami juga yakin, presiden Jokowi ingin menjaga marwah partai politik sebagai pilar demokrasi. Karena itu, kami mengharapkan agar partai politik dapat tetap independen di negeri tercinta ini," pungkasnya. (Ar)

25 Personel Korem 083/Baladhika Jaya Ikut Bimtek


KABARPROGRESIF.COM: (Malang) Bimbingan teknis terus dilakukan oleh pihak Korem 083/Baladhika Jaya dalam upaya percepatan sistem adanya aplikasi E-Audit Management.

Penerapan E-Audit atau pemeriksaaan berbasis data elektronik itu, nantinya bisa mempermudah pelaksanaan pemeriksaan entitas.

Demikian dikatakan Perwira Seksi Perencanaan dan Program Korem, Mayor Cpl (K) I Nyoman Darmiasih di Aula Makorem, Selasa (1/2).

Dalam bimtek kali ini, kata dia, setidaknya terdapat 25 personel yang dibekali penerapan E-Audit tersebut.

“Terutama para pejabat pembuat produk. Sebab, banyak yang kurang memahami aturan yang berlaku atau tidak mempedomani ketentuan yang sudah dikeluarkan oleh Komando Atas,” ujarnya.

E-Audit System itu, menurutnya bisa mengurangi adanya kesalahan dalam suatu pengelolaan setiap program di Satuan Kerja. 

“Sehingga itu bisa mencapai sasaran yang diinginkan,” jelasnya. (Pendam V/Brw/Ar)


Gencarkan Pengawasan Prokes, Satgas Covid-19 Surabaya Siapkan Posko di Pasar Tradisional


KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Satgas Percepatan Penanganan Covid-19 Kota Surabaya bakal mendirikan posko di sekitar pasar-pasar tradisional. 

Ini dilakukan untuk menggencarkan pengawasan dan penegakan protokol kesehatan (prokes) di lingkup pasar yang menjadi salah satu pusat keramaian.

"Ada beberapa yang memang harus kita perketat lagi. Seperti hasil rapat koordinasi tadi malam itu agar kita juga buka posko-posko di sekitaran pasar tradisional. Karena itu memang di titik-titik kerumunan yang paling krusial," kata Pelaksana Tugas (Plt) Wali Kota Surabaya, Whisnu Sakti Buana, Senin (1/2).

Namun demikian, Whisnu menyatakan, bahwa selama ini Pemkot Surabaya dalam setiap harinya juga menggelar operasi protokol kesehatan di lingkup pasar maupun pusat keramaian. Bahkan dalam operasi prokes pihaknya juga melibatkan jajaran TNI dan Polri.

"Dari evaluasi itu memang yang belum itu kita membuka posko di setiap pasar tradisional. Ada beberapa pasar yang sudah ada poskonya," terang dia.

Untuk tahap awal, Whisnu mengaku bakal mendirikan posko pengawasan protokol kesehatan di pasar-pasar induk. Seperti Pasar Wonokromo, Keputran, Pabean hingga pasar besar lainnya. 

"Yang kemungkinan kerumunannya semakin tinggi itu kita buka posko untuk memantau kegiatan pasar setiap hari," jelas dia.

Meski begitu, Whisnu menyebut, berdasarkan hasil evaluasi Satgas Covid-19 Surabaya, selama Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM), angka penularan di Kota Pahlawan terjadi penurunan yang signifikan. 

Jika dalam minggu kemarin tambahan bisa mencapai di atas 100, namun saat ini sudah di bawah 80. 

"Untuk angka kematian coba kita tekan terus, kemarin sudah menurun nanti coba kita semakin tekan," tutur dia.

Bahkan, untuk menekan angka kematian Covid-19 di Surabaya, pria yang akrab disapa WS ini bakal terus menggencarkan gerakan Arek Suroboyo Wani Donor Plasma Konvalesen. 

Gerakan ini bertujuan mengajak para penyintas agar mau menjadi pendonor plasma konvalesen untuk membantu kesembuhan pasien Covid-19, baik dalam kondisi sedang maupun berat.

"Kita juga akan launching (gerakan) Arek Suroboyo Wani Donor Plasma. Besok saya dengan Pak Kapolres juga akan mengunjungi gerakan donor plasma konvalesen di SIER karena itu kan sangat efektif," ungkap dia.

Whisnu mengungkapkan, berdasarkan laporan PMI (Palang Merah Indonesia) Kota Surabaya yang dia terima, saat ini jumlah stok plasma konvalesen di Kota Pahlawan paling tinggi di Indonesia. 

Meski demikian, pihaknya berharap para penyintas Covid-19 dapat turut serta mendukung gerakan donor plasma untuk membantu kesembuhan pasien Covid-19.

"Kita berharap arek-arek Suroboyo yang penyintas itu juga wani donor plasma konvalesen. Karena itu akan sangat membantu menekan angka kematian Covid-19," pesan Whisnu.

Dari semua itu, Whisnu menyampaikan, bahwa upaya yang paling utama dalam mencegah dan memutus mata rantai penularan Covid-19 adalah kesadaran masyarakat itu sendiri dalam menegakkan protokol kesehatan.

"Ini yang perlu kita tekankan terus ke masyarakat. Jangan pernah lengah dan jangan pernah lelah untuk terus menerapkan protokol kesehatan. Intinya di sana, sama antibodi yang harus kita kuatkan," pungkasnya. (Ar)

Dandim dan Kapolres Tanjung Perak Pimpin Langsung Operas Yustisi Prokes


KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Dandim 0830/Surabaya Utara, Kolonel Inf Sriyono dan Kapolres Tanjung Perak, AKBP Ganis meninjau pelaksanaan operasi yustisi protokol kesehatan yang berlangsung di Jalan Demak, Surabaya, Senin (1/2).

Pada razia itu, petugas gabungan terlihat memberhentikan beberapa pengendara yang kedapatan tak menggunakan masker. 

“Ada 5 pelanggar yang kita kenakan sanksi,” kata Sriyono.

Ia mengatakan jika pelaksanaan razia yustisi kali ini, merupakan rangkaian dari adanya pemberlakukan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM di Surabaya yang rencananya akan digelar hingga 8 Februari mendatang.

“Pemberlakuan itu dalam rangka memutus rantai penyebaran pandemi Covid-19,” bebernya.

Selain denda, Dandim menegaskan jika sanksi berupa tilang KTP juga diberlakukan bagi masyarakat yang kedapatan tak patuh protokol kesehatan. 

“Tilang KTP. Identitasnya akan kami tahan selama kurun waktu 14 hari,” pungkasnya. (Pendam V/Brw/Ar)

Periksa Ketua DPD Golkar Jabar, KPK Usut Aliran Uang Suap Proyek Indramayu


KABARPROGRESIF.COM: (Jakarta) Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menelisik aliran duit suap dari tersangka Abdul Rozaq Muslim kepada beberapa pihak dalam kasus suap terkait pengaturan proyek di lingkungan Pemerintah Kabupaten Indramayu tahun 2019.

Hal itu didalami penyidik KPK saat memeriksa Wakil Ketua DPRD Jawa Barat (Jabar), Ade Barkah Surahman. Ade diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Abdul Rozaq Muslim.

"Di dalami adanya dugaan aliran sejumlah uang yang diterima oleh tersangka ARM serta mengalir juga ke beberapa pihak yang terkait dengan perkara ini," ujar Plt Juru bicara KPK Ali Fikri dalam keterangannya, Senin (1/2/2021).

Ketua DPD Partai Golkar Jabar itu juga dikonfirmasi mengenai proses pengajuan aspirasi mengenai anggaran bantuan sosial provinsi (banprov).

"Penyidik juga mendalami pengetahuan saksi terkait dengan proses pengajuan aspirasi dari anggota DPRD mengenai anggaran Banprov," jelasnya.

Diketahui sebelumnya, KPK telah menetapkan Anggota DPRD Jawa Barat dari Fraksi Golkar, Abdul Rozaq Muslim sebagai tersangka kasus dugaan suap terkait pengaturan proyek di lingkungan Pemerintah Kabupaten Indramayu tahun anggaran 2019.

Abdul Rozaq diduga menerima uang suap senilai Rp8,5 miliar dari seorang pengusaha Carsa AS. 

Uang itu disinyalir sebagai upaya untuk memuluskan tujuan Carsa AS dalam mendapatkan proyek pada Dinas Bina Marga Kabupaten Indramayu.

Atas ulahnya, Abdul Rozaq Muslim disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor).

Sebelumnya dalam kasus itu, KPK telah menetapkan empat orang sebagai tersangka, yaitu Bupati Indramayu Supendi (SP), Kepala Dinas PUPR Kabupaten Indramayu Omarsyah (OMS), Kepala Bidang Jalan di Dinas PUPR Kabupaten Indramayu Wempy Triyono (WT), dan Carsa AS (CAS) dari unsur swasta. Empat orang tersebut telah divonis Majelis Hakim Pengadilan Tipikor dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap.