SP3T Jombang Diyakini Mampu Atasi Keluhan Petani

KABARPROGRESIF.COM: (Jombang) Sentra Pelayanan Pertanian Padi Terpadu (SP3) yang diresmikan oleh Brigjen TNI Gathut Setyo Utomo beberapa tahun silam, diyakini mampu meringankan beban para petani di wilayah Korem 082/CPYJ, terlebih di Kabupaten Jombang, Jawa Timur.

Hal itu, dikatakan oleh Danrem 082/CPYJ, Kolonel Inf M. Dariyanto ketika meninjau SP3T yang berlokasi di Desa Denanyar, Kecamatan Jombang, Selasa (2/2).

“SP3T ini mampu mengatasi berbagai persoalan yang kerap dirasakan oleh petani,” ujar Danrem.

Ia menjelaskan jika terdapat peralatan-pertalatan modern yang dapat mendukung kegiatan pertanian, hingga pasca panen. 

Bahkan, ia mengimbau jika petani tak perlu mengeluh jika di musim penghujan harga padi mengalami penurunan.

“Sebab, alat pengering dan penggilingan gabah ini mampu mengolah padi-padi petani dengan kapasitan 25 ton per harinya,” pungkasnya. (Penrem 082/Ar)

Read More

Massa Datangi KPK, Minta Usut Sejumlah Dugaan Korupsi di Kabupaten Langkat

KABARPROGRESIF.COM: (Jakarta) Kelompok masyarakat mengatasnamakan Aliansi Langkat Bersatu menyambangi Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (2/2/21). 

Kedatangan mereka guna menyerahkan bukti tambahan terkait dugaan korupsi di Kabupaten Langkat, Sumatera Utara.

Kordinator Aliansi Langkat Bersatu, Mulyadi, membenarkan bahwa kedatangan mereka hari ini untuk menyampaikan surat susulan serta menyerahkan sejumlah dokumen bukti tambahan sebanyak 4 kardus kepada KPK terkait adanya dugaan korupsi di Kabupaten Langkat, Sumatera Utara.

"Hari ini kami datang ke KPK berkaitan dengan menyampaikan surat susulan serta menyerahkan bukti tambahan, ada 4 dus dokumen yang kami serahkan ke KPK terkait dugaan korupsi yang terjadi di Kabupaten Langkat yang marak terjadi sejak dipimpin Bapak Terbit Rencana Perangin-Angin," kata Mulyadi.

Ia menambahkan, bahwa di Kabupaten Langkat sejak dipimpin oleh Bapak Terbit Rencana Perangin-Angin marak terjadi dugaan korupsi, gratifikasi dan lain-lain.

"Ya begini mas, kami lihat semenjak Bapak Terbit Rencana PA memimpin Kabupaten Langkat, Sumut ini, marak sekali persoalan dugaan korupsi dimulai dari dugaan proyek fiktif, fee proyek, pemotongan dana bos, jual beli jabatan, serta dugaan tindak pidana pencucian uang yang diperoleh dari dugaan korupsi, judi dan penggelapan pajak, itu hasil temuan-temuan kami di lapangan," tegas pria yang akrab disapa Mul itu.

Berkaitan dengan 4 dus dokumen yang diserahkan ke KPK, Mul menyampaikan bahwa sejumlah bukti ini didapat dari ASN dan Anggota DPRD di lingkungan Kabupaten Langkat.

"Saya juga menyampaikan apresiasi yang sebesar-besarnya untuk ASN dan Anggota DPRD Kabupaten Langkat yang telah membantu kami dalam upaya melakukan bersih-bersih di Kabupaten Langkat yang kita cintai," tegasnya.

Terakhir Mul meminta kepada KPK agar segera turun ke Kabupaten Langkat untuk menindaklanjuti laporan serta tambahan bukti yang diserahkan hari ini.

"Kami Aliansi Langkat Bersatu bersama Komunitas Penyuluh Anti Korupsi Sumatera Utara (KOMPAK SUMUT) dan juga Aliansi Medan Perantau minta KPK segera turun ke Kabupaten Langkat, lalu mengusut tuntas sejumlah dugaan korupsi, kami siap menjadi mitra KPK dalam mewujudkan Kabupaten Langkat yang bersih, namun jika KPK tidak segera menindaklanjuti laporan dan bukti tambahan yang kami serahkan tadi, Kami akan menggelar unjuk rasa di depan KPK dan Istana Negara," tutup Mulyadi. 

Read More

Pendiri Demokrat: Dulu Kami Jemput SBY, dan Sekarang Moeldoko

KABARPROGRESIF.COM: (Jakarta) Para pendiri dan senior Partai Demokrat menyatakan, bahwa inisiatif mereka untuk mewacanakan pengusungan Moeldoko, sebagai bakal calon presiden 2024 seharusnya dianggap hal yang wajar.

Menurut mantan Ketua DPP Partai Demokrat, Yus Sudarso yang menjadi juru bicara forum, menjagokan seorang figur atau beberapa figur untuk menjadi capres merupakan bagian dari dinamika internal partai.

Terlebih, hal ini hanya mengulang apa yang dilakukan oleh para senior Demokrat menjelang Pilpres 2004 silam. 

Saat itu, Partai Demokrat menggadang-gadang Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) untuk menjadi calon presiden.

“Para senior dan pendiri (Demokrat) di awal menjemput Pak SBY, kemudian mengantarkan beliau ke (kursi) pimpinan RI 2004. Jadi apa salahnya kalau kami sekarang menjemput figur atau tokoh ke depan? Apa salahnya (dengan) Pak Moeldoko?” ujar Yus di Jakarta, Selasa (2/2/2021).

Dia mengatakan, hal itu menanggapi pernyataan Ketua Umum DPP Partai Demokrat Agus H Yudhoyono yang kemarin mengungkapkan, ada sejumlah pihak di internal partai dan Istana yang ingin mengambilalih parpol berlambang mercy itu.

Yus juga menegaskan, bahwa Presiden Joko Widodo tidak dalam posisi bersalah apabila ada pihak-pihak yang ingin Moeldoko menjadi presiden mendatang. 

Seperti diketahui, saat ini Moeldoko yang mantan Panglima TNI era SBY masih menjabat sebagai kepala staf presiden.

“Jadi semua ini bukan misteri lagi. Tanpa ada rekayasa,” kata Yus.

Sebelumnya, dalam jumpa pers siang tadi, Yus juga mengungkapkan, bahwa setidaknya ada empat faksi di tubuh Partai Demokrat yang bersepakat mengenai Partai Demokrat ke depan. 

Pertama, faksi pendiri dan Ketua Umum pertama Demokrat Subur Budhisantoso, faksi Ketua Umum hasil Kongres 2005 di Bali Hadi Utomo (almarhum), faksi Ketua Umum hasil Kongres Bandung 2010 Anas Urbaningrum dan Faksi mantan Sekjen Demokrat Marzuki Alie.

Selain Yus, Forum Pendiri dan Senior Partai Demokrat antara lain terdiri atas Subur Budhisantoso, mantan Wakil Ketua Umum DPP Partai Demokrat Achmad Mubarok, mantan Wakil Ketua DPR dari Partai Demokrat Agus Hermanto, politisi Partai Demokrat Max Sopacua, salah satu penggagas Partai Demokrat Max Rompas dan mantan Ketua Komisi Pengawas Demokrat Ahmad Yahya.

Read More

Pengemudi Elf yang Sengaja Menyerempet Polisi hingga Terjungkal Tertangkap

KABARPROGRESIF.COM: (Probolinggo) Pengemudi Mobil Penumpang Umum (MPU) jenis Elf yang menyerempet anggota polisi hingga jatuh terjungkal tertangkap. Pelaku yakni SL, warga Wonoasih, Kota Probolinggo. 

"SL ditangkap polisi beberapa jam setelah kejadian. Saat ini yang bersangkutan menjalani pemeriksaan di Polres Probolinggo," kata Kabid Humas Polda Jatim Kombes Pol Gatot Repli Handoko, Selasa (2/2/2021). 

Gatot mengatakan, peritiwa itu bermula saat aparat Polres Probolinggo Kota melakukan operasi yustisi protokol kesehatan di jalan kawasan kota setempat. 

Saat itu semua kendaraan, baik roda dua maupun roda empat diperiksa, termasuk angkutan umum. 

Namun, mobil N 7663 UR yang dikemudikan SL tidak berhenti. Kondisi ini menimbulkan kecurigaan petugas, sehingga anggota polisi lalu lintas bernama Ivan Seriarso (42) melakukan pengejaran. 

Bukannya berhenti, mobil Elf justru terus melaju dengan kecepatan tinggi. Anggota polisi itupun terus mengejar, hingga akhirnya berhasil mendekat. 

Bahkan, saat posisi sejajar, anggota polisi tersebut sempat mengacungkan tangan, memberi isyarat agar mobil berhenti. Namun, bukannya menepi, pengemudi malah sengaja banting setir ke kanan dan menyenggol motor anggota polisi tersebut. 

Saat itu juga anggota polisi jatuh terjungkal. Beruntung anggota polisi tersebut tidak terlindas roda belakang mobil dan langsung mendapat pertolongan.  "Kalau kita lihat sopir itu sengaja menabrak anggota lantas," ujar Gatot.

Diketahui, video mobil MPU menyerempet anggota polisi viral di media sosial. Insiden di Jalan KH Hasan, Kecamatan Mayangan, Kota Probolinggo, Jawa Timur itu menyebabkan anggota polisi terjungkal. 

Kejadian ini pun mendapat respons ribuan netizen. Mereka semua mengecam pengemudi mobil. 

Read More

Polisi Pulangkan Tujuh Perempuan yang Diamankan di Rumah Bordil

KABARPROGRESIF.COM: (Wajo) Jajaran Kepolisian Resor (Polres) Wajo, membebaskan 7 perempuan penghuni rumah bordil yang diamankan di Kecamatan Sabbangparu, Kabupaten Wajo.

Sebelumnya polisi menggerebek rumah warga yang dijadikan lokasi prostitusi pada pekan lalu, namun perempuan yang diamankan tersebut dibebaskan.

Kapolres Wajo, AKBP Muhammad Islam Amrullah mengatakan, ketujuh orang perempuan ini ditangkap di salah satu bordil di Kecamatan Sabangparu sudah dipulangkan akan tetapi kasusnya tetap berlanjut.

"Insyaallah kasusnya lanjut terus, tidak ada yang ditahan karena ancaman hukuman di bawah 5 tahun," ujarnya, Selasa, (2/2/2021).

Sayangnya, saat penggerebekan yang dilakukan tak ada lelaki hidung belang ditangkap. Hanya ada 7 perempuan, dan satu diantaranya adalah penyedia jasa atau muncikarinya.

"Kita kenakan pasal muncikarinya, yang lain jadi saksi dan nanti akan dikoordinasikan dengan Dinsos untuk pembinaannya," katanya.

Dirinya menjelaskan, pasal muncikari yang dimaksud adalah pasal 296 jo 506 KUHP dengan ancaman hukuman penjara paling lama 1 tahun 4 bulan.

Sebagaimana diketahui, mereka yang ditangkap malam itu, adalah dua orang beralamatkan Kolaka Timur, yakni RAS (25), RIS (25). Ada juga dari Malang, Jawa Timur yakni USU (56).

Selebihnya, SUM (46) warga Kabupaten Bone, EKA (34) warga Kota Makassar, SRS (45) warga Kabupaten Wajo, dan LDG (36) warga Kabupaten Gowa.

Kini, rumah bordil di Kecamatan Sabbangparu yang meresahkan warga itu sudah ditutup usai digerebek polisi. 

Read More

Banyak Pendonor Plasma Konvalesen, Kapolrestabes Surabaya Pastikan Angka Kesembuhan Semakin Banyak

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Kapolrestabes Surabaya Kombes Pol Johny Eddizon Isir memastikan blusukannya ke PT Sier dan PMI Surabaya bersama Pelaksana Tugas (Plt) Wali Kota Surabaya Whisnu Sakti Buana dan jajaran Satgas Percepatan Penanganan Covid-19 Surabaya itu untuk memberikan dukungan moril dan memberikan semangat kepada pendonor plasma konvalesen. 

Bahkan, ia juga berharap di Kota Surabaya ini bisa terbangun sistem yang terintegrasi antara PMI, Persi, IDI dan tetap di bawah koordinasi Satgas percepatan dan penanganan Covid-19 Surabaya. 

“Sistem ini khususnya untuk mendorong metode pengobatan dengan transfusi plasma konvalesen,” kata Kapolrestabes Surabaya, Kombes Pol Johny Eddizon Isir dikutip Kantor Berita RMOLJatim saat di PMI Surabaya, Selasa (2/2).

Dengan terbentuknya sistem ini dan semakin banyaknya pendonor plasma konvalesen, tentu yang diharapkan adalah angka kesembuhan bisa semakin banyak, durasi warga yang dirawat di rumah sakit semakin pendek, dan tingkat fatalitasnya bisa semakin ditekan. 

“Mudah-mudahan tidak ada lagi yang harus fatal atau meninggal akibat Covid-19,” imbuhnya.

Menurutnya, proses ini merupakan ikhtiyar bersama dalam rangka memutus mata rantai penyebaran Covid-19. 

Makanya, ia menyampaikan terimakasih kepada PT Sier yang telah mengadakan screening dan para penyintas yang telah bersedia mendonorkan plasma konvalesennya. 

“Arek-arek Suroboyo, Kota Pahlawan, kita siap untuk berjuang, kita siap untuk menang melawan pandemi Covid-19 di Kota Surabaya,” ujarnya.

Semwntara Direktur Operasi PT SIER Didik Prasetiyono menjelaskan pada hari ini PT SIER (Surabaya Industrial Estate Rungkut) mengadakan 

“Donor Darah dan Donor Plasma Konvalesen” di dua lokasi, yaitu di halaman Wisma SIER yang terletak di Kawasan Industri Rungkut Surabaya dan di halaman Kantor PIER yang terletak di Kawasan Industri Rembang-Pasuruan. 

Acara ini mengusung tema “Ayo Donor Plasma Konvalesen, Bersama Jadi Penolong”.

“Antusiasme masyarakat melebihi perkiraan. Di SIER, dari perkiraan kuota 100 orang pendonor darah dan 50 pendonor plasma konvalesen, pada saat penutupan acara tercatat 120 orang pendonor darah dan 64 orang pendonor plasma konvalesen. Sedangkan di PIER, dari perkiraan kuota 50 orang pendonor darah, tercatat 61 orang pendonor darah yang hadir di lokasi,” kata Didik.

Menurut Didik, antusiasme ini sangat melegakan mengingat kebutuhan darah dan plasma begitu tinggi di era pandemi. 

Sesuai arahan Menteri BUMN, semua BUMN diminta untuk terlibat aktif dalam Pembentukan Satuan Tugas Bencana Nasional dan Daerah, yang mana salah satunya dengan menggalang penyelenggaraan Donor Plasma Konvalesen.

“Jadi, ini adalah upaya PT SIER untuk membantu mendapatkan pendonor plasma dan berharap bisa membantu PMI dalam memenuhi tingginya permintaan plasma,” pungkasnya. (Ar)

Read More

Bersinergi dengan BRI, Putus Rantai Penyebaran Pandemi di Surabaya

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Dukungan untuk memutus rantai penyebaran pandemi Covid-19 di Surabaya mulai membanjiri Korem 084/Bhaskara Jaya.

Kali ini, dukungan itu diberikan oleh pihak BRI Surabaya. Bentuk dukungan itu, berupa adanya hibah 1 unit mobil Ambulance jenis Toyota Hiace. 

Penyerahan bantuan itu, disaksikan oleh para Perwira di lingkungan Makorem, Selasa (2/2).

“Kami ucapkan terima kasih dan apresiasi atas dukungan yang diberikan oleh BRI kepada kami (Korem, red). Bantuan ini, sangat berguna dalam rangka mendukung kesehatan. Apalagi sekarang pandemi mulai merajalela,” kata Danrem 084/Bhaskara Jaya, Brigjen TNI Herman Hidayat Eko Atmojo.

Sementara itu, menanggapi hal tersebut, Wakil Pimpinan PT BRI (Persero), Asep Nurdin menambahkan jika selama ini, pihaknya telah melakukan serangkaian kegiatan bersama pihak Korem, terlebih di bidang sosial.

Ia berharap, dengan adanya bantuan hibah itu bisa membantu pihak Korem, terlebih menghadapi adanya pandemi di Surabaya.

“Mudah-mudahan mobil itu bisa digunakan dalam meningkatkan kinerja aparat Korem, khususnya di bidang kemanusiaan,” pungkasnya. (Penrem 084/Bhaskara Jaya/Ar) 

Read More

Ungkap Korupsi Asabri, Mahfud MD: Ada yang Marah dan Ancam Lapor Polisi

KABARPROGRESIF.COM: (Jakarta) Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengatakan ada pihak yang marah ketika dirinya menyebut ada indikasi korupsi dalam pengelolaan keuangan dana investasi PT Asabri (Persero) periode 2012-2019.

Meski demikian Mahfud tidak menyebut siapa pihak yang 'ngambek' ketika dirinya buka informasi soal adanya indikasi korupsi di PT Asabri. Menurutnya hal itu disampaikan sekitar tahun lalu.

"Nah ini yang saya katakan dulu, ketika pada bulan Januari dan Februari tahun 2020 awal. Setahun lalu, saya katakan memang di situ ada indikasi korupsi," kata Mahfud dalam konferensi pers yang disiarkan secara daring, Selasa (2/2/2021).

Mantan ketua Mahkamah Konstitusi (MK) tersebut menjelaskan kalau pihak yang marah pada saat itu bahkan mengancam akan melaporkan ke pihak berwajib.

"Lalu ada yang marah-marah kan waktu itu. Pokoknya kalau bilang itu mau dilaporkan ke polisi," ujarnya.

Meski ada pihak yang berusaha menyangkalnya, tetapi pernyataan Mahfud tidak salah. Sebab, dugaan korupsi itu pun akhirnya tercium oleh pihak Kejaksaan Agung (Kejagung).

"Nah sekarang sudah terbukti, dulu saya sebut Rp16 triliun dugaan korupsinya," ucapnya.

Kejagung telah menetapkan delapan orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi di PT Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (Asabri) senilai Rp22 triliun. 

Mereka ditetapkan sebagai tersangka berdasar hasil gelar perkara yang dilakukan oleh penyidik Direktorat Penyidikan Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (Jampidsus).

Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung RI Leonard Eben Ezer Simanjuntak menyebutkan dua diantaranya yang ditetapkan sebagai tersangka yakni mantan Dirut PT Asabri, Mayjen (Purn) Adam Rachmat Damiri dan Sonny Widjaja.

"Ada 8 yang ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara tersebut," kata Eben saat jumpa pers di Gedung Kejaksaan Agung RI, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Senin (1/2/2021).

Selanjutnya enam tersangka lainnya ialah berinisial BE selaku Mantan Direktur Keuangan PT Asabri; HS selaku Direktur PT Asabri; IWS selaku Kadiv Investasi PT Asabri; LP Dirut PT Prima Jaringan; BT dan HH.

Delapan tersangka tersebut pun kekinian telah ditahan selama 20 haru ke depan di Rutan Salemba cabang Kejaksaan Agung RI. Mereka tampak digiring ke mobil tahanan dengan mengenakan rompi tahanan Kejaksaan Agung RI warna merah muda.

Jaksa Agung ST Burhanuddin sebelumnya menyebut ada tujuh calon tersangka dalam kasus dugaan korupsi PT Asabri.

"Telah dilakukan pemeriksaan 18 saksi, sudah tujuh calon tersangka dan masih dapat berkembang lagi karena masih dilakukan pendalaman. Belum dapat kami sampaikan nama-nama tersangka-nya," ujar Burhanuddin dalam raker dengan Komisi III DPR di Jakarta, Selasa (26/1).

Read More

Tetap Setia Kepada Mas AHY, Emil Dardak: Isu Tingkat Elite Tak Berpengaruh di Daerah

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Pelaksana Tugas Ketua Partai Demokrat Jawa Timur, Emil Elistianto Dardak, memastikan bahwa seluruh pengurus dan kader di provinsi itu setia kepada Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). 

Hal itu ia sampaikan menyusul mencuatnya isu kudeta yang menyerang partai berlambang Mercy biru itu.

Emil menuturkan, 34 DPC di Jawa Timur sudah menyatakan komitmennya, lisan bahkan secara tertulis, untuk tetap mendukung AHY sebagai ketua umum Demokrat. "Semua pengurus DPC dan DPD Partai Demokrat Jatim tetap setia kepada Mas AHY, pemimpin yang terpilih secara sah dalam kongres tahun lalu," katanya dikonfirmasi wartawan pada Selasa, (2/1/2021).

Wakil Gubernur Jawa Timur itu menegaskan, isu kudeta yang berkembang di tingkat elite tidak berdampak secara psikologis pada kepengurusan Demokrat di daerah. 

Pengurus dan kader Demokrat di Jawa Timur tetap kondusif dan beraktivitas melakukan kerja-kerja politik yang berpihak kepada masyarakat.

AHY sebelumnya menyebut ada gerakan yang ingin mengambil alih posisi ketua umum partainya secara paksa. 

Dia menuding ada pejabat pemerintahan di lingkaran dekat Presiden Joko Widodo yang terlibat dalam gerakan yang belakangan berkembang disebut dengan kudeta itu.

"Menurut kesaksian dan testimoni banyak pihak yang kami dapatkan, gerakan ini melibatkan pejabat penting pemerintahan, yang secara fungsional berada di dalam lingkar kekuasaan terdekat dengan Presiden Joko Widodo," kata AHY dalam konferensi pers yang disiarkan melalui akun YouTube Agus Yudhoyono pada Senin, 1 Februari 2021.

Ia juga menjelaskan ada empat orang, ada yang masih aktif dan sudah tidak aktif di Demokrat, melakukan pertemuan dengan pejabat dimaksud dalam rangka 'penggulingan' itu. 

AHY tidak menyebut siapa pejabat dimaksud. Namun, Kepala Badan Komunikasi Strategis Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra menyebut pejabat yang dimaksud adalah Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Moeldoko.

Moeldoko sudah merespons tudingan itu. Ia mengakui bertemu dengan beberapa kader aktif dan mantan kader Demokrat, namun membantah membahas soal skenario perebutan kepemimpinan di tubuh Demokrat. 

Sebagai jenderal purnawirawan, ia mengaku biasa bertemu dengan banyak kalangan, termasuk dengan politikus.

"Konteksnya apa saya juga tidak mengerti. Dari ngobrol-ngobrol itu biasanya saya awali dari pertanian karena saya memang suka pertanian. Berikutnya curhat tentang situasi yang dihadapi, ya, gue dengerin aja, gitu. Berikutnya, ya, sudah dengerin saja," kata Mooldoko menggambarkan kebiasaannya bertemu dengan banyak kalangan.

Read More

Kunjungi PT Sier dan PMI, Satgas Covid-19 Surabaya Dorong Gerakan Donor Plasma Konvalesen

KABAPROGRESIF.COM: (Surabaya) Pelaksana Tugas (Plt) Wali Kota Surabaya Whisnu Sakti Buana dan Kapolrestabes Surabaya serta jajaran Satgas Percepatan Penanganan Covid-19 Surabaya blusukan ke PT Sier dan PMI Surabaya, Selasa (2/2). 

Awalnya, rombongan ini ke PT Sier untuk meninjau proses screening donor plasma konvalesen, kemudian dilanjutkan dengan mengunjungi PMI Surabaya untuk melihat langsung proses donor plasma konvalesen.

Pada kesempatan itu, Plt Wali Kota Surabaya Whisnu Sakti Buana mengaku setelah mendengar adanya screening donor plasma konvalesen di PT Sier, ia langsung mengajak Kapolrestabes Surabaya dan jajaran Satgas Covid-19 Surabaya untuk blusukan dan mengunjungi langsung PT Sier. 

Sebab, ia ingin terus mendorong gerakan donor plasma konvalesen di Kota Pahlawan. 

“Kita ingin mengedukasi masyarakat Surabaya, kepada semua penyintas Covid-19 yang sudah sembuh, mari kita berbagi bersama buat saudara kita yang masih dalam perawatan Covid-19 dengan cara mendonorkan plasma konvalesennya,” kata Whisnu saat di PT Sier.

Ia juga memastikan bahwa Kapolrestabes Surabaya sudah menginstruksikan kepada jajarannya untuk melakukan donor plasma konvalesen bagi anggotanya yang sudah sembuh dari Covid-19. 

Bahkan, ia juga memastikan bahwa jajaran Pemkot Surabaya juga akan diminta untuk mendonorkan plasma konvalesennya. 

“Nanti saya akan bikin surat edaran kepada semua ASN dan jajaran pemkot yang pernah positif Covid-19, kami akan meminta untuk mengikuti screening supaya mendonorkan plasma konvalesennya, karena kita masih sangat butuh itu,” tegasnya.

Whisnu juga memastikan bahwa donor plasma di Surabaya terbaik dan terbanyak di Indonesia. 

Namun begitu, ia memastikan masih akan terus menggalakkan donor plasma konvalesen ini demi membantu warga yang masih dirawat di rumah sakit karena Covid-19. 

“Semua warga Surabaya yang katanya arek Suroboyo Wani, ayo kita tunjukkan keberanian kita untuk berbagi membantu saudara-saudara kita yang sampai sekarang masih dirawat karena Covid-19,” ujarnya.

Ia juga berharap gerakan donor plasma konvalesen ini bisa semakin masif ke depannya dan semakin banyak lagi para penyintas yang mendonorkan plasma konvalesennya, sehingga Surabaya bisa lebih cepat lagi memutus mata rantai penyebaran Covid-19. 

“Makanya, kami juga berkunjung ke PMI untuk melihat langsung kesiapan teman-teman PMI, karena saya dengar bahwa PMI Surabaya ini terbanyak se-Indonesia tentang pendonor plasma konvalesen dan ini bisa menjadi pilot project secara nasional. Saya bersama Kapolrestabes Surabaya dan Forkopimda akan terus mendorong para penyintas untuk mendonorkan plasma konvalesen ini,” pungkasnya. (Ar)

Read More

Bekas Kepala SD Tersangka Korupsi Dana BOS

KABARPROGRESIF.COM: (Mataram) Mantan Kepala Sekolah Dasar Negeri 19 Cakranegara, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, berinisial HL (53) ditetatpkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi dana bantuan operasional sekolah (BOS) periode 2015-2017.

Kasat Reskrim Polresta Mataram Kompol Kadek Adi Budi Astawa di Mataram, Selasa, mengatakan HL ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan hasil gelar perkara pada akhir Januari 2021.

"Jadi penyidik menyimpulkan sudah cukup bukti dan menetapkan saudari HL sebagai tersangka," kata Kadek Adi.

Salah satu alat bukti yang menguatkan HL ditetapkan sebagai tersangka, kata dia, terlihat dari hasil audit kerugian negara oleh BPKP RI Perwakilan NTB.

"Kerugian negara yang muncul dari hasil audit tercatat angka Rp844 juta," ujarnya.

Dengan munculnya kerugian negara tersebut, HL sebagai tersangka dijerat dengan Pasal 2 dan atau Pasal 3 Undang-Undang RI Nomor 20/2001 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31/1999 tentang Pemberantasan Tipikor jo Pasal 64 KUHP.

Pihaknya kini mengagendakan pemanggilan HL untuk menjalani pemeriksaan sebagai tersangka.

"Sudah dijadwalkan pemeriksaan yang bersangkutan untuk diambil keterangannya dalam bentuk BAP (berita acara pemeriksaan)," ucap dia.

Melalui pemeriksaan, penyidik berencana akan melakukan pengembangan kasus terkait indikasi tersangka lain yang berperan turut serta atau membantu perbuatan korupsi.

"Untuk tersangka lain, kami menunggu hasil pemeriksaan terhadap HL. Apakah nanti penyidik dapatkan petunjuk atau alat bukti baru untuk tersangka lain," katanya.

Penyidikan ini berawal dari adanya temuan indikasi korupsi dalam pengelolaan dana BOS periode 2015-2017. 

Penyidik menemukan sejumlah kejanggalan dalam laporan pertanggungjawaban dari pihak sekolah.

Oleh karena itu, sekitar 50 saksi telah diperiksa dalam proses penyidikan ini. Mereka yang diperiksa dari kalangan pihak sekolah, mulai dari kepala sekolah sampai ke komite sekolah dan guru.

Bahkan dari penggunaan anggaran BOS periode 2015-2017 yang jumlah keseluruhannya mencapai Rp1,6 miliar, penyidik telah menyita dokumen nota perjanjian hibah (NPH) dari Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Mataram.

Penyitaan dilakukan karena sejak tahun 2016, penyaluran dana BOS tidak lagi langsung ke rekening sekolah, melainkan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) kemudian ke dinas pendidikan tiap kabupaten/kota.

Read More

Forkopimda Lamongan Blusukan ke Pasar

KABARPROGRESIF.COM: (Lamongan) Forkopimda Lamongan tak gentar untuk terus melakukan upaya pemutusan rantai pandemi Covid-19.

Itu terlihat, ketika Bupati, H. Fadeli, Dandim 0812/Lamongan, Letkol Inf Sidik Wiyono dan Wakapolres blusukan ke salah satu pasar rakyat, Selasa (2/2).

Selain membagikan masker, Forkopimda tersebut juga menyerukan ke masyarakat untuk pentingnya mematuhi protokol kesehatan.

“Kampante sudah kami lakukan, patroli juga terus digencarkan. Diharapkan, langkah-langkah itu bisa memutus rantai pandemi,” kata Sidik.

Dandim menambahkan jika upaya yang dilakukannya bersama Forkopimda tersebut, merupakan tindak lanjut perintah dari Komando Atas dalam upaya

penerapan PPKM hingga pada tanggal 8 Februari mendatang. “Iya, sesuai jadwal nanti PPKM berakhir pada tanggal 8,” bebernya. (Pendam V/Brw/Ar)

Read More