Moeldoko Ingin Ambil Alih Demokrat, Rocky Gerung: Masa Jenderal Kudeta Mayor?

KABARPROGRESIF.COM: (Jakarta) Pengamat politik Rocky Gerung mengatakan bahwa tindakan kudeta yang diduga dilakukan oleh Moeldoko kepada Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), merupakan perbuatan yang dapat merusak demokrasi.

"Itu artinya demokrasi tidak berkembang, dan orang akan catat ini peristiwa yang benar-benar memalukan," kata Rocky, seperti dilansir dari kanal YouTube Rocky Gerung Official pada Selasa, 2 Februari 2021.

Selanjutnya, mantan Dosen Filsafat Universitas Indonesia (UI) itu mengatakan apa yang terjadi antara Moeldoko dengan AHY saat ini adalah seperti Moeldoko terkena Operasi Tangkap Tangan (OTT).

Pasalnya, melalui sebuah konferensi pers, AHY membuka daftar nama yang diduga berniat untuk mengkudetanya sebagai Ketua Umum (Ketum) Partai Demokrat.

Bahkan, seorang Politikus Demokrat, Rachland Nashidik juga sudah membantah pertemuan yang dilakukan di rumah Kepala Staf Presiden itu.

Menurut Rachland, pertemuan tersebut bukan dilakukan di rumah, melainkan di hotel Aston Rasuna pada tanggal 27 Januari 2021 lalu.

Kemudian, dia menyatakan bahwa Moeldoko lah yang mendatangi para kader Demokrat, bukan sebaliknya.

Secara lebih lanjut, Rocky mengatakan hal ini sebagai dampak karena Moeldoko tidak paham strategi.

"Moeldoko itu kan senior, Jenderal. AHY itu Mayor, masa Jenderal mau kudeta Mayor? Kan mestinya menuntun Mayor, menuntun AHY," ujarnya.

"Mungkin Pak Moeldoko terlalu lama main politik sehingga dia lupa nilai-nilai tentang keprajuritan," sambungnya.

Rocky menilai bahwa demokrasi di Indonesia mengalami kemunduran.

Pasalnya, Moeldoko telah membuat kesalahan fatal karena mengkonsolidasi kekuasaan dengan cara yang buruk.

Karena itu, Rocky menghimbau agar Moeldoko mau berbicara secara jujur untuk menyelematkan integritasnya.***

Read More

Dituding Rencanakan Kudeta AHY, Max Sopacua Minta Syarief Hasan Jaga Mulut

KABARPROGRESIF.COM: (Jakarta) Mantan Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Max Sopacua minta Syarief Hasan menjaga mulutnya dalam persoalan kepimpinan di Partai Demokrat.

“Saya minta Syarief Hasan itu mulutnya dijaga, kami bukan tipe untuk menjilat sana menjilat sini,” tegas Max Sopacua seperti dilansir KompasTV, Selasa (2/2/2021).

Max dikonfirmasi soal pernyataan Syarief Hasan yang menyebut dirinya dan sejumlah nama terlibat kudeta kepemimpinan di Partai Demokrat mengaku marah. Lantaran ia tidak mengetahui perihal yang dituduhkan oleh Syarief Hasan.

“Saya mana tahu, saya bilang, saya nggak ngerti. Saya 5 bulan istirahat di rumah setelah operasi jantung,” kata Max Sopacua.

Lebih lanjut, Max Sopacua pun menantang Syarief Hasan untuk berani berdebat dan tidak bersikap lempar batu sembunyi tangan perihal internal Partai Demokrat. Syarief Hasan, kata Max, seharusnya berani menyelesaikan persoalan menggunakan cara yang tepat dan elegan. Setidaknya, melakukan konfirmasi dan klarifikasi terhadap orang-orang yang dimaksud sebelum berbicara ke media.

“Jangan lebay (berlebihan -red), cari selamat sendiri. Pak Syarief Hasan itu nggak punya data, Pak Syarief Hasan itu biasanya cari selamat, cari muka di depan SBY dan keluarga, menuduh siapa saja. Kita nggak tau apa-apa,” jelas Max.

Sebelumnya, Anggota Majelis Tinggi Partai Demokrat, Syarief Hasan, mengungkap sejumlah nama yang terlibat dalam upaya pengambilalihan kepemimpinan Agus Harimurti Yudhoyono. Dalam keterangannya Syarief Hasan menyebut Johnny Allen Marbun, Max Sopacua, dan Marzuki Alie terlibat. Selain itu, Syarief Hasan juga mengatakan nama M Nazaruddin, Mantan Bendahara Partai Demokrat yang merupakan terpidana korupsi Wisma Atlet.

Read More

Sidang MK, Bawaslu: Risma Tak Pernah Cantumkan Jabatan Wali Kota

KABARPROGRESIF.COM: (Jakarta) Menteri Sosial Tri Rismaharini dinyatakan tak terbukti melanggar dalam Pilkada Surabaya, terkait dugaan kampanye terselubung.

Hal itu disampaikan Ketua Bawaslu Kota Surabaya Muhammad Agil Akbar dalam sidang sengketa Pilkada Surabaya di Gedung Mahkamah Konstitusi, Selasa (2/2/2021).

Agil mengatakan bahwa surat Risma kepada warga Surabaya untuk memilih salah satu pasangan calon di Pilkada tidak mencantumkan jabatan sebagai Wali Kota Surabaya.

"Surat tersebut memiliki kode batang yang kemudian apabila di-scan itu tertembus pada PDIP Jawa Timur," jelas Agil.

Surat itu sendiri, lanjut Agil, diterbitkan pada 22 November 2020 yang merupakan hari Minggu atau hari libur. Sehingga Risma tak memerlukan izin cuti kampanye.

Sementara itu, terkait dalil memanfaatkan pertemuan dalam kapasitas sebagai Wali Kota Surabaya untuk mengajak memilih pasangan nomor urut 01 Eri Cahyadi-Armuji, Bawaslu mencatat Risma melakukan kampanye sebanyak 21 kali. Namun tidak ditemukan adanya dugaan pelanggaran pemilihan.

Soal ditemukannya baliho bergambar Eri Cahyadi dan Armuji beserta Tri Rismaharini, Bawaslu menilai baliho itu bukan termasuk alat peraga kampanye. Karena saat itu belum ditetapkan sebagai calon.

Adapun pasangan calon Machfud Arifin dan Mujiaman menyebut pelaksanaan Pilkada Surabaya diwarnai pelanggaran yang terstruktur, sistematis, dan masif (TSM).

Di antaranya dengan keterlibatan pemerintah kota dalam memfasilitasi pasangan calon nomor urut 01 Eri Cahyadi-Armuji.

Kecurangan yang disebut pemohon, antara lain Risma yang saat itu masih menjabat sebagai Wali Kota seolah menjadi simbol pemenangan pasangan Eri Cahyadi-Armuji.

Di samping itu, menggunakan bantuan sosial pemerintah pusat untuk pemenangan pasangan itu.

Namun, pemohon tidak menyertakan alat bukti untuk dalil masifnya keterlibatan Pemkot Surabaya dalam upaya pemenangan salah satu calon.

Pihak terkait Eri Cahyadi-Armuji pun dalam sidang itu membantah keterlibatan dalam program-program Pemkot Surabaya yang dilaksanakan di kediaman Tri Rismaharini.

Justru menyebut Machfud Arifin dan Mujiaman yang lebih sering melibatkan aparatur sipil negara.

Read More

KPK Ingatkan Potensi Persekongkolan Pengadaan Alat Kesehatan Vaksinasi

KABARPROGRESIF.COM: (Jakarta) Komisi Pemberantasan Korupsi merekomendasikan kepada Pemerintah supaya menggunakan metode e-purchasing atau e-procurement dalam pengadaan alat kesehatan pendukung vaksinasi COVID-19.

E-purchasing atau e-procurement dilakukan berdasar Peraturan Kepala LKPP Nomor 17 tahun 2012. Maksudnya agar tata cara pembelian barang/jasa melalui sistem katalog elektronik atau berbasis web/internet.

Metode itu direkomendasikan guna mengurangi potensi benturan kepentingan dan persekongkolan apabila pengadaan dilakukan dengan mekanisme penunjukan langsung.

"Hal ini untuk mendorong pengadaan yang transparan dan akuntabel serta menghindari potensi benturan kepentingan dan persekongkolan yang dapat terjadi jika menggunakan mekanisme penunjukan langsung," kata Pelaksana Tugas Juru Bicara KPK Ipi Maryati, Selasa (2/2).

Ipi menjelaskan, alat kesehatan pendukung vaksinasi COVID-19 banyak tersedia di pasaran meski dalam situasi darurat. Pengadaannya pun bisa direncanakan.

Karenanya, KPK merekomendasikan pemerintah untuk mengikuti ketentuan Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yaitu dengan metode pengadaan yang umum berlaku seperti e-purchasing atau e-procurement.

KPK bersama kementerian/lembaga dan instansi lainnya terus mengawal dan memberikan masukan atas kebijakan pemerintah menyangkut pengadaan dan distribusi vaksin COVID-19, tak terkecuali soal pengadaan alat kesehatan pendukung vaksinasi.

"Komitmen tersebut sebagai bentuk upaya pencegahan dalam proses pengadaan vaksin yang dilakukan dalam situasi pandemi. Kondisi tidak normal ini menjadi tantangan bagi pemerintah untuk memastikan bahwa setiap prosesnya dilakukan secara transparan dan akuntabel," katanya.

Ipi juga mengungkapkan KPK telah menyampaikan beberapa masalah yang teridentifikasi, berikut rekomendasi kepada pemerintah dalam pengadaan vaksin COVID-19.

Read More

TNI dan Polri Ditantang KKB Perang Terbuka, Wakapolda Papua: Kami Tidak Takut

KABARPROGRESIF.COM: (Jayapura) Ulah kelompok kriminal bersenjata ( KKB) di Kabupaten Intan Jaya, Papua, semakin berani.

Setelah sebelumnya menyebabkan dua prajurit TNI gugur dan seorang warga sipil tewas, kali ini mereka menantang TNI dan Polri untuk perang secara terbuka.

Informasi tersebut disampaikan Wakapolda Papua Brigjen Matius Fakhiri.

Menurutnya, tantangan atau upaya provokasi yang dilakukan KKB tersebut disampaikan melalui selebaran yang beredar di Intan Jaya.

Namun demikian, pihaknya tidak ingin terpancing. Adapun, upaya provokasi itu sudah berulang kali dilakukan KKB. Terutama saat eskalasi sedang tinggi.

"Ini biasanya terjadi saat eskalasi sedang tinggi," kata dia di Jayapura, Selasa (2/2/2021).

Menanggapi tantangan perang terbuka dari KKB tersebut, Matius menegaskan jika aparat keamanan dari TNI-Polri tidak pernah takut.

Hanya saja, pihaknya tidak ingin masyarakat sipil banyak yang menjadi korban akibat terpancing dengan provokasi yang mereka lakukan.

"Saya pastikan kalau ajak perang TNI-Polri tidak takut, kita akan hadapi. Cuma kan kita tidak mau ada dampak lain yang akan timbul bila kita mengambil langkah tegas dan terukur yang nantinya bisa dipolitisasi dipelintir oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab yang ingin suasana di Papua ini selalu kisruh," kata Matius.

"Kejadian di Intan Jaya ini selalu berulang dan ini harus kita sikapi dengan tenang agar kita bisa mengambil langkah-langkah penegakan hukum yang pas dan soft. Kita tidak mau mengulangi kesalahan-kesalahan yang sudah terjadi beberapa waktu lalu," tambah Matius.

Sementara untuk mengantisipasi adanya serangan dari KKB tersebut, pihaknya akan menambah pasukan di Polres Intan Jaya.

"Ke depan kita akan memperkuat Polres Intan Jaya, salah satunya kita akan menggeser 45 personel untuk mem-back-up pasukan yang sudah ada di sana," kata dia.

Read More

Jaga Stamina Dankodiklatal Gowes Bareng

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Mengawali hari olahraga minggu pertama di bulan Februari 2021 sekaligus menjaga stamina dan phisik agar tetap prima, Komandan Komando Pembinaan Doktrin Pendidikian dan Latihan TNI  Angkatan Laut (Dankodiklatal) Laksda TNI Nurhidayat dan pejabat utama Kodiklatal gowes bareng dari Rumah Jabatan (Rumjab) Dankodiklatal menuju tempat kerja Mako Kodiklatal Bumimoro, Surabaya, Selasa, (2/2/2021).

Selain Dankodiklatal pejabat Utama yang turut dalam Gowes bareng tersebut antara lain Wadan Kodiklatal Brigjen TNI (Mar) Lukman ST., M.Si (Han), Dirum Laksma TNI Rubiyanto, S.E., M.M., CHRMP, Dirjianbang Laksma TNI I Wayan Suarjaya, S.Sos, Dirdok Laksma TNI Antongan Simatupang, Kapokgadik,  Danpuslatopsla dan Komandan Denmako Kodiklatal

Dalam pelaksanaan gowes bareng  berjarak 15 Km tersebut mengambil Rute Start Rumah Jabatan Komandan Kodiklatal Jl Kapuas 31, Jln. Dharmo, Jln poisi istimewah, pasar keputran, jln Gubeng , jln Kusumabangsa, jln tambak rejo, jln kenjeran, jln sidotopo, jln pegirian, Jln Rawa, jln hangtuah, masuk ke Kodikopsla untuk melihat pembangunan Sarana prasarana di Kodikopsla, lanjut keluar Pintu gerbang Koarmada 2 , jln jakarta, Jln tanjung sadari, penjagaan pos 1 Kodiklatal diteruskan mengitari kesatrian Bumimoro dan finish di Kolam taman Srikandi Bumimoro

Sebelum melepas peserta Gowes, Komandan Kodiklatal menyampaikan bahwa saat ini pandemi Covid 19 belum berakhir, salah satu penangkal yaitu dengan menjaga stamina dan Phisik agar tetap prima, oleh sebab itu untuk menjaga kebugaran tersebut kita melaksanakan gowes bareng sambil masuk kerja sekaligus menginspeksi pembangunan fasilitas pendidikan yang ada di Kodikopsla. (Pen Kodiklatal/Ar)

Read More

Forkopimda Sebar 20 Ribu Masker dan 5 ribu paket Sembako di Pasar Pabean

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Sebelumnya, Forkopimda Jatim telah membagikan ribuan masker di beberapa daerah di Surabaya. Kali ini, pembagian masker dengan dibarengi pembagian 5 ribu paket sembako itu, dilakukan di Pasar Ikan Pabean, Kecamatan Pabean Cantikan, Surabaya, Selasa (2/2).

Selain pembagian masker dan paket sembako, di lokasi itu Forkopimda juga mensosialisasikan adanya protokol kesehatan yang wajib dipatuhi oleh masyarakat.

“Di lokasi ini, kami bersama Kapolda dan Sekdaprov Jatim mengecek pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat,” kata Pangdam V/Brawijaya, Mayjen TNI Suharyanto.

Ia menyebut jika para pengunjung maupun pedagang di Pasar Ikan itu, hampir seluruhnya sudah mulai patuh dengan adanya protokol kesehatan, terlebih memakai masker ketika berada di area pasar.

“Semoga adanya PPKM di minggu terakhir ini bisa disiapkan secara masif. Dan pastinya, semoga angka Covid-19 di Jatim bisa menurun secara signifikan,” pungkasnya. (Pendam V/Brawijaya/Ar)

Read More

Presiden Disarankan Pecat Moeldoko dari KSP

KABARPROGRESIF.COM: (Jakarta) Konsultan Politik Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC), menyarankan Jenderal (Purn) Moeldoko untuk mundur dengan hormat dari jabatannya sebagai Kepala Staf Presiden (KSP). 

Jika tidak bersedia mundur maka Presiden Joko Widodo (Jokowi) disarankan untuk memecatnya. Hal tersebut menyusul dugaan keterlibatan dalam kudeta kepemimpinan di Partai Demokrat.

Hal itu dikatakannya guna mengantisipasi berkembangnya opini tak sehat di kalangan masyarakat yang menyatakan bahwa Presiden Joko Widodo (Jokowi) turut melakukan intervensi internal partai orang.

"Kalau tak mengundurkan diri ya dimundurkan, dari pada opini tak sehat bahwa presiden intervensi internal partai orang. Para Indonesianis di luar udah berkesimpulan di bawah Presiden Jokowi otoritarianisme sudah kembali. Apakah mau mengkonfirmasi kesimpulan itu?," ujar Saiful di akun Twitternya @saiful_mujani, Selasa (2/2/2021).

Menurutnya, pilihan mundur secara hormat dari jabatan KPS bagi Moeldoko adalah langkah ksatria. Demi menjaga kehormatan Istana dan Presiden Jokowi.

"Wow, pejabat negara cawe-cawe politik internal partai orang. Kasar pak jendral. Tapi nasi sudah jadi bubur. Langkah ksatria adalah pak Moeldoko mengundurkan diri dari KSP untuk menjaga kehormatan kantor presiden dan presiden sendiri," katanya.

Sebelumnya mantan Panglima TNI yang juga Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Jenderal Moeldoko, membantah tudingan terlibat dalam gerakan perebutan paksa (Kudeta) kepemimpinan Partai Demokrat. 

Serta memperingatkan kepada Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) selaku ketua umum Partai Demokrat, untuk tidak mengkait-kaitkan masalah internal partainya dengan Istana dan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Dalam hal ini, saya mengingatkan, sekali lagi jangan dikit-dikit Istana. Dan jangan ganggu Pak Jokowi dalam hal ini. Karena beliau dalam hal ini tak tahu menahu sama sekali. Gak tahu apa-apa dalam hal ini, dalam isu ini. Jadi itu urusan saya, Moeldoko ini, bukan selaku KSP," kata Moeldoko dalam konferensi pers virtual, Senin (1/2/2021).

Dalam bantahannya, Moeldoko mengatakan selama ini, yang dirinya lakukan adalah menerima kunjungan sejumlah orang saja.

Kunjungan sejumlah orang ini, kata Moeldoko, adalah hal yang biasa. Terlebih, ia menyebut statusnya sebagai jenderal TNI yang merupakan mantan Panglima TNI.

Read More

Tunggu Suratnya Dibalas Jokowi, AHY akan Beberkan Para Aktor yang Berencana Singkirkan Dirinya dari Demokrat

KABARPROGRESIF.COM: (Jakarta) Partai Demokrat siap buka-bukaan soal siapa saja aktor istana yang berupaya mengkudeta kepemimpinan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), usai menerima surat balasan dari Presiden Joko Widodo (Jokowi). Namun hingga saat ini, Partai Demokrat belum menerima surat balasan dari Jokowi ihwal isu kudeta kepemimpinan AHY.

"Kepada rekan-rekan wartawan, pernyataan Ketua Umum kami tadi tentang duduk perkara dan kronologi kejadian sudah terang. Mengenai detil dan nama-nama, demi etika dan penghormatan kepada Kepala Negara, kami akan bicara setelah surat yang kami kirimkan tadi pagi dijawab Presiden," ujar politisi Demokrat Rachland melalui akun twitter pribadinya @RachlanNashidik yang diunggah pada Senin (1/2/2021) sekira pukul 16.03 WIB.

Sebelumnya, AHY menggelar konferensi pers terkait dengan kondisi Indonesia terkini, khususnya hal penting yang menyangkut masalah yang menimpa Partai Demokrat. Hal ini disampaikannya sesuai rapat pimpinan (Rapim) DPP Partai Demokrat.

AHY menyebut, berdasarkan kesaksian sejumlah pihak, ada upaya dari pejabat di lingkar kekuasaan Jokowi yang hendak merebut Partai Demokrat.

"Kami memandang perlu dan penting untuk memberikan penjelasan tentang duduk perkara yang sebenarnya yaitu, tentang adanya gerakan politik yang mengarah kepada upaya pengambilalihan kepemimpinan Partai Demokrat secara paksa yang tentu mengancam eksistensi dan kedaulatan Partai Demokrat," kata AHY di Taman Politik Wisma Proklamasi DPP Partai Demokrat, Jakarta.

AHY mengaku telah menyurati Presiden Jokowi untuk mengklarifikasi ihwal isu keterlibatan pihak istana yang ingin mengkudeta kepemimpinannya tersebut. Hingga saat ini, Partai Demokrat masih menunggu balasan surat dari Presiden Jokowi.

Sebenarnya politikus Partai Demokrat, Andi Arief sudah mengungkap sosok di lingkaran istana yang berencana mengkudeta kepemimpinan AHY. Sosok itu yakni, Kepala Kantor Staf Presiden (KSP), Moeldoko.

"Banyak yang bertanya siapa orang dekat Pak Jokowi yang mau mengambil alih kepemimpinan AHY di Demokrat, jawaban saya KSP Moeldoko," ujar politikus Demokrat, Andi Arief melalui akun twitter pribadinya, @Andiarief_ , Senin (1/2/2021).

Sementara itu, Moeldoko membantah adanya keterlibatan pihak Istana terkait isu dirinya akan mengkudeta Partai Demokrat. Menurut Moeldoko, isu tersebut murni tentang dirinya dan tidak ada kaitannya dengan Istana maupun Presiden Jokowi.

"Jangan sedikit-sedikit Istana. Jangan ganggu Pak Jokowi dalam isu ini. Beliau tidak tahu sama sekali tentang isu ini, itu urusan saya, itu murni Moeldoko," tutur Moeldoko saat menggelar konferensi pers secara daring, Senin (1/2/2021).

Read More

Denny Siregar ke AHY: Belajar Jadi Laki-laki, Sebelum Mimpi Jadi Pemimpin Negeri

KABARPROGRESIF.COM: (Jakarta) Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) resmi menyurati Presiden Joko Widodo. 

Surat tersebut berisi adanya dugaan makar di Partai Demokrat, dan melibatkan orang di lingkaran pemerintah.

Menanggapi hal tersebut, pegiat media sosial Denny Siregar mengaku bingung dengan sikap AHY. 

Pasalnya, partai yang berlambang bintang mercy itu bukanlah bagian dari koalisi.

"Berantem sendiri, ribut-ribut sendiri, mau kudeta-kudetaan sendiri, bikin suratnya ke Jokowi," ujar Denny melalui akun Twitter-nya.

Apa yang ditunjukkan AHY, kata Denny, bukanlah sikap dari seseorang yang berjiwa pemimpin. 

Dia juga menyindir putra dari mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono itu untuk belajar menjadi lelaki seutuhnya.

"AHY mending belajar dulu deh jadi laki-laki. Sebelum mimpi jadi pemimpin negeri," katanya.

Seperti diketahui, surat yang dikirimkan AHY pada Presiden Jokowi merupakan langkah mendapatkan konfirmasi dan klarifikasi. 

Karena diduga upaya makar yang melibatkan pejabat penting pemerintah.

"Tentunya kami tidak mudah percaya dan tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah, presumption of innocence dalam permasalahan ini," ujar AHY, Senin (1/2/21)

"Karena itu tadi pagi saya telah mengirimkan surat secara resmi kepda yang terhormat Bapak Presiden Joko Widodo untuk mendapatkan konfimasi dan klarifikasi dari beliau terkait kebenaran berita yang kami dapatkan," katanya.

Read More

Meski Memiliki Keterbatasan, Penyandang Disabilitas Ini Sukses Kembangkan Koperasi

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Selain membuka jasa pijat, Karjono juga aktif dalam kegiatan koperasi. 

Bahkan, penyandang disabilitas tunanetra ini merupakan salah satu penggagas dan pendiri koperasi syariah rusunawa pertama di Kota Surabaya. 

Karena kegigihannya itu, Karjono pun sukses mengembangkan koperasi dan memiliki anggota lebih dari 100 orang.

Saat ditemui di kediamannya di Rusunawa Siwalankerto Surabaya, Karjono menunjukkan “Koperasi Syariah Al-Muhajirin Siwalankerto Sejahtera” yang ada di lokasi rusun milik Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya itu. 

Ayah lima anak inipun dipercaya menjadi Ketua Harian di koperasi tersebut. Sedangkan Ketua Umumnya adalah Imam Besari yang juga Ketua Takmir Musala di rusunawa.

"Ini merupakan koperasi syariah yang pertama dan masih satu-satunya koperasi syariah di Rusunawa Surabaya," kata Karjono saat ditemui di koperasi Rusunawa Siwalankerto Surabaya, Selasa (2/2/2021).

Karjono pun bercerita awal dibentuknya koperasi ini. Saat itu ia bersama Imam Besari ingin mendirikan koperasi di rusunawa. 

Dengan harapan, warga di rusunawa ekonominya lebih sejahtera bersama melalui adanya koperasi. 

"Dulu kami untuk merintisnya tahun 2017 ke 2018 itu hanya dua orang saja, saya dengan Pak Imam Besari. Kemudian baru (warga rusun) yang lain mulai ikut," ungkap dia.

Meski demikian, Karjono mengakui, awal terbentuknya koperasi ini tidaklah mudah. Sebab, untuk mengajak warga agar mau bergabung menjadi anggota serta meyakinkan mereka untuk saling percaya bukanlah pekerjaan mudah. 

Namun, dengan ketekunan dan kegigihan Karjono, lambat laun warga di rusunawa satu persatu mulai bergabung menjadi anggota koperasi.

"Dulu awal simpanan wajib tiap bulan kami tetapkan Rp 10 ribu per orang. Nah, akhirnya ada 20 orang bergabung sehingga kemudian terkumpul uang Rp 200 ribu," katanya.

Namun, karena syarat pembentukan badan hukum koperasi modal awalnya Rp 15 juta, sehingga Karjono bersama rekannya masih harus memikirkan hal tersebut. 

Dari dana Rp 200 ribu yang terkumpul itu, Karjono kemudian menulis surat kepada Wali Kota Surabaya untuk pengajuan bantuan Rp 20 juta. Dengan rincian Rp 15 juta sebagai modal awal dan Rp 5 juta sebagai biaya notaris untuk legalitas koperasi.

"Kami menyampaikan keinginan kami waktu itu kepada Ibu Risma. Ternyata Ibu Risma luar biasa, beliau langsung merespons keinginan kami untuk membentuk koperasi ini dan itu benar-benar dibuktikan, termasuk modal awal dari beliau dulu dibantu Rp 20 juta," tutur Karjono.

Tepat di tanggal 30 Mei 2019, akhirnya “Koperasi Syariah Al-Muhajirin Siwalankerto Sejahtera” memiliki legalitas resmi. Dengan bantuan dana Rp 20 juta dari Pemkot Surabaya itu, Karjono gunakan sebagai modal awal pembentukan koperasi. 

“Alhamdulillah lagi ada notaris di Surabaya itu kami dibantu, dibebaskan biaya urus legalitasnya. Sehingga uang Rp 5 juta yang rencana digunakan untuk biaya notaris itu utuh, kita putar untuk modal (Toko Kelontong),” ujarnya.

Dalam manajemen pengelolaan koperasi, Karjono mengaku, selama ini pihaknya juga didampingi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro (Dinkopum) Surabaya. 

Setiap dua pekan sekali, tim dari Dinkopum datang untuk memberikan pendampingan. Seperti membantu terkait pembukuan koperasi hingga stok barang.

"Kami didampingi setiap dua minggu sekali tim dari sana (Dinkopum) ke sini. Termasuk saat mengadakan RAT (Rapat Anggota Tahunan) yang pertama di bulan November 2020 kemarin kami juga diarahkan. Karena badan hukum kami di tahun 2019, sedangkan awal 2020 masa pandemi sehingga RAT-nya diundur bulan November 2020," terangnya.

Seiring berjalannya waktu, koperasi yang digagas Karjono bersama rekannya kini telah memiliki aset sekitar Rp 100 juta lebih, baik berupa uang cas maupun barang di Toko Kelontong. 

Bahkan, jumlah anggota di koperasi ini sekarang telah mencapai 130 orang. Mayoritas para anggota koperasi merupakan warga Rusunawa Siwalankerto.

"Ini kami lakukan karena kami ingin menjaga kestabilan usaha. Karena misi kami adalah mempersatukan. Kami punya prinsip sapu lidi, bagaimana agar sapu lidi kecil-kecil itu disatukan sehingga menjadi satu kekuatan ekonomi," imbuhnya.

Karjono hanya berharap, ke depan rusunawa dapat menjadi konsep one spot center. Dimana rusunawa tidak hanya berfungsi sebagai tempat tinggal, tapi di situ juga ada kestabilan, serta ada pengendalian atau kerjasama dalam hal perekonomian.

"Kami berharap warga rusunawa lebih sejahtera. Mudah-mudahan nanti semua warga rusun bisa memiliki rumah sendiri-sendiri. Sehingga rusun ini bisa segera kami tinggalkan dan rusun ini bisa ditempati oleh warga Surabaya lainnya yang membutuhkan atau belum memiliki rumah," papar dia.

Di waktu yang sama, Ketua RT 07 RW 06, Rusunawa Siwalankerto, Kelurahan Siwalankerto, Kecamatan Wonocolo Surabaya, Tri Sugeng Purwidianto membenarkan, bahwa saat ini sudah banyak warga Rusunawa Siwalankerto yang menjadi anggota koperasi. "Sekarang lebih maju lagi. 

Artinya ada toko kelontongnya, anggotanya sudah bertambah sekitar 100-an lebih. Mereka adalah warga di dua Rusun Siwalankerto," kata Sugeng sapaan lekatnya.

Pihaknya pun bersyukur adanya koperasi di rusunawa ini. Sebab, warga tak harus belanja jauh-jauh ke luar rusun karena di Toko Kelontong milik koperasi sudah mencukupi. 

"Saya selaku Ketua RT hanya membantu memfasilitasi. Dengan adanya koperasi itu saya berharap warga juga bisa dapat manfaatnya," terang dia.

Sementara itu, Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro (Dinkopum) Kota Surabaya, Widodo Suryantoro menyatakan terus melakukan pembinaan melalui pendampingan kepada pengurus koperasi yang ada di Kota Pahlawan. Misalnya dalam hal pembukuan, pengembangan usaha hingga pembinaan pengurus koperasi.

“Saat ini ada sekitar 800 koperasi dibawah binaan Dinkop yang tersebar di 31 kecamatan Surabaya. Mulai akhir tahun 2020 kemarin, di 31 kecamatan sudah terbentuk semua,” kata Widodo.

Widodo mengungkapkan, bahwa koperasi ini tak hanya dibentuk di lingkup perkampungan. 

Namun di rusunawa Surabaya juga terbentuk koperasi berupa Toko Kelontong. Di antaranya, Rusunawa Romokalisari, Tanah Merah, Penjaringan Sari, Sumbo hingga Siwalankerto.

“Harapannya memang dulu di masing-masing rusun ada koperasi toko kelontong. Saya harapkan tahun ini semua koperasi bisa beroperasi, semua jalan, supaya dapat membantu perputaran roda ekonomi di Surabaya,” pungkasnya. (Ar)

Read More

Tanggapi Terkait Kudeta AHY, Rocky Gerung: Ambisi dari Tokoh-tokoh yang Ingin Dapat Kendaraan untuk di 2024

KABARPROGRESIF.COM: (Jakarta) Terkait kasus yang menimpa pemimpin partai Demokrat yakni Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) yang akan di kudeta oleh kepala Staff presiden Moeldoko.

Dalam hal ini, Pengamat Politik sekaligus filsuf Rocky Gerung menanggapi hal tersebut, ia mengatakan bahwa itu adalah ambisi para tokoh-tokoh yang ingin dapat kendaraan untuk mencalonkan diri di tahun 2024.

Tak hanya itu, Rocky Gerung juga mengatakan bahwa permainan politik Moeldoko itu tidak etis, walaupun sebetulnya ini adalah hal biasa di dunia politik

Hal ini disampaikan langsung oleh Rocky Gerung melalui kanal YouTube Rocky Gerung Official pada Selasa 2 Februari 2021.

"Ambisi dari tokoh-tokoh yang ingin dapat kendaraan untuk di 2024," ucap Rocky Gerung, seperti dalam unggahan video kanal YouTube Rocky Gerung Official pada Selasa 2 Februari 2021.

Lebih lanjut, Rocky Gerung juga mengatakan bahwa memang Moeldoko yang akan mengambil alih kepemimpinan partai Demokrat tersebut sudah matang di dunia politik.

"Moeldoko sudah matang di dunia politik, karena sudah pasti ingin mencalonkan diri di 2024," ucap selanjutnya.

Rocky Gerung juga mengklaim bahwa sikap pemimpin partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono terkait pengiriman surat pernyataan terhadap presiden Jokowi.

"Maka dari itu Agus Harimurti Yudhoyono AHY melayangkan surat kepada presiden Jokowi untuk membenarkan apakah benar Jokowi merestui atau tidak," Pungkasnya.

Read More