Soal Kudeta Demokrat, Marzuki Alie Sindir Keras AHY: Sebaiknya Mundur daripada Fitnah, Masuk Neraka!

KABARPROGRESIF.COM: (Jakarta) Mantan Sekjen Partai Demokrat, Marzuki Alie turut buka suara terkait isu kudeta kepemimpinan Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

Marzuki mengatakan bahwa namanya dibawa-bawa dan dituding berkontribusi dalam isu kudeta Partai Demokrat tersebut.

Hal itu ia sampaikan melalui cuitan Twitter pribadinya @marzukialie_MA untuk menjawab cuitan Menko Polhukam, Mahfud MD.

Mahfud MD memberikan klarifikasi terkait desas-desus keterlibatannya dalam isu kudeta tersebut.

Kemudian, mantan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI ini menyayangkan ada pihak-pihak tertentu yang memfitnah dirinya.

“Saya biasa difitnah, sekarang difitnah lagi, utk kali ini saya tidak akan memaafkan lagi, kita akan berhitung nanti dihadapan Allah SWT,” kata Marzuki Alie Dr.H. (@marzukialie_MA)pada Rabu, 3 Februari 2021.

Dalam balasan cuitan Mahfud MD itu, ia mengungkapkan bahwa AHY tidak siap dalam memimpin sebuah partai.

“Takut akan hantu, terpeluk dg setan. Tidak siap memimpin partai,” ucap Marzuki secara tegas.

Tak hanya itu, Marzuki pun mendesak AHY untuk mundur dari kepemimpinan Partai Demokrat, daripada terus melayangkan fitnah.

“Sebaiknya mundur daripada fitnah kanan kiri, masuk neraka,” ujarnya menambahkan.

Takut akan hantu, terpeluk dg setan. Tidak siap.memimpin partai, sebaiknya mundur daripada firnah kanan kiri, masuk neraka— Marzuki Alie Dr.H. (@marzukialie_MA) February 2, 2021

Sebelumnya, Mahfud MD merasa terkejut dengan tudingan bahwa dirinya merestui Kepala Staf Kepresidenan (KSP), Moeldoko untuk merebut posisi Ketua Umum Partai Demokrat, seperti pemberitaan yang beredar.

“Wah, mengagetkan, yakinlah sy tak prnh berbicara itu dgn Pak Moeldoko maupun dgn orang lain. Terpikir sj tdk, apalagi merestui,” kata Mahfud MD.

Ia merasa heran dengan kabar yang menyatakan bahwa partai sebesar Demokrat dapat dikudeta di era ini.

“Di era demokrasi yg sangat terbuka dan dikontrol oleh masyarakat spt skrng ini sulit dipercaya kepemimpinan partai, apalagi partai besar spt PD bs dikudeta spt itu,” katanya.

“Jabatan menko tentu tak bs digunakan dan pasti tdk laku untuk memberi restu. Yg penting internal PD sendiri solid.”***

Read More

Ada Dugaan Kongkalikong Pejabat Kemensos dengan Oknum Anggota DPR

KABARPROGRESIF.COM: (Jakarta) Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), mengusut tuntas pihak lain yang terlibat dalam kasus dugaan suap pengadaan bantuan sosial (bansos) Covid-19 Jabodetabek pada 2020.

Sebab, ada dugaan kongkalikong pejabat Kementerian Sosial (Kemensos) dengan oknum anggota DPR RI dalam kasus ini.

"Berdasar informasi yang kami terima, terdapat dugaan penunjukan perusahaan penyalur sembako bansos Kemensos yang saat ini diproses KPK, perusahaan tersebut semata-mata berdasar penunjukkan dengan istilah 'Bina Lingkungan'," kata Koordinator MAKI Boyamin Saiman dalam keterangan yang diterima, Rabu (3/2).

Dengan demikian, kata Boyamin, penunjukkan perusahaan-perusahaan tersebut diduga tidak berdasar kemampuan, pengalaman dan kompetensi dalam menyalurkan sembako.

Oleh karena itu, pembagian sembako menimbulkan dugaan penurunan kualitas dan harga sehingga merugikan masyarakat dan negara.

"Perusahaan tersebut antara lain adalah PT SPM mendapat paket 25 ribu, pelaksana AHH, PT ARW mendapat paket 40 ribu pelaksana FH. PT TIRA paket 35 ribu pelaksana UAH, dan PT TJB paket 25 ribu pelaksana KF," ungkap Boyamin.

Menurutnya, perusahaan-perusahaan tersebut diduga mendapat fasilitas Bina Lingkungan berdasarkan rekomendasi dari oknum pejabat eselon I Kemensos, dan oknum politikus anggota DPR yang selama ini telah disebut media massa.

"Artinya diduga oknum DPR yang memberikan rekomendasi berasal dari beberapa parpol dan bukan hanya satu parpol," ujarnya.

Lebih lanjut Boyamin mengungkapkan, oknum pemberi rekomendasi Bina Lingkungan diduga adalah pejabat eselon I Kemensos dengan inisial PN dan oknum anggota DPR adalah ACH.

"Kami akan segera menyampaikan informasi ini kepada KPK dan mengawalnya termasuk mencadangkan upaya praperadilan jika tidak didalami oleh KPK," tutup Boyamin.

Dalam kasus tersebut, KPK telah menetapkan eks Mensos Juliari P Batubara serta dua Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Matheus Joko Santoso dan Adi Wahyono sebagai tersangka. Ketiganya diduga sebagai pihak penerima suap.

KPK juga menetapkan dua pihak swasta sebagai tersangka yakni Ardian IM dan Harry Sidabukke yang diduga sebagai pemberi suap.

Juliari bersama Adi dan Matheus diduga menerima suap senilai sekitar Rp 17 miliar dari Ardian dan Harry selaku rekanan Kemensos dalam pengadaan paket bansos untuk wilayah Jabodetabek tahun 2020.

Read More

Batasi Mobilitas Masyarakat Selama PPKM, Beberapa Pusat Keramaian dan Jalan Protokol Surabaya Ditutup

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Satgas Percepatan Penanganan Covid-19 Kota Surabaya melakukan penutupan sementara beberapa pusat keramaian serta jalan protokol di Kota Pahlawan. 

Ini dilakukan untuk mengurangi mobilitas masyarakat dan mencegah terjadinya kerumunan selama Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM).

Kepala Satpol PP Kota Surabaya, Eddy Christijanto mengatakan, pusat keramaian yang dilakukan penutupan pertama adalah Sentra PKL (Pedagang Kaki Lima) di Tugu Pahlawan Surabaya. 

Sentra PKL yang biasa buka pada Minggu pagi ini sudah dilakukan penutupan sejak Minggu, (31/1/2021) lalu.

"PKL yang di Tugu Pahlawan itu sudah kita surati dan Minggu lalu sudah tidak ada kegiatan. Sampai nanti pelaksanaan PPKM (berakhir), atau tidak diperpanjang. Itu yang kami lakukan," kata Eddy di kantornya, Selasa (3/2/2021).

Kemudian, kata Eddy, penutupan sementara juga dilakukan di PKL yang ada di sekitaran Masjid Agung. Sedangkan di kawasan Jembatan Suroboyo, penutupan dilakukan mulai Puskesmas Kenjeran hingga Taman Suroboyo mulai pukul 05.00 WIB.

"Berikutnya informasi juga dari Kodam V/Brawijaya, itu (Pasar Malam Kodam) dilakukan penutupan sampai dengan tanggal 8 Februari 2021," ungkap dia.

Menurut Eddy, penutupan di pusat keramaian ini dilakukan untuk mengurangi interaksi antar masyarakat dan terjadinya kerumunan pengunjung. 

Selama dilakukan penutupan, beberapa personel dari instansi terkait juga dikerahkan untuk melakukan pengawasan. 

"Kita kerahkan semua personel dari Satpol PP, Linmas, Satpol kecamatan, serta jajaran Polres dan TNI," katanya.

Eddy mengungkapkan, penutupan sementara tak hanya dilakukan Satgas Covid-19 Surabaya di beberapa pusat keramaian. 

Namun, jalan protokol di Surabaya yang berpotensi menimbulkan kerumunan juga dilakukan penutupan. 

Salah satunya adalah Jalan Tunjungan dan Darmo Surabaya yang telah dilakukan penutupan sejak Senin (1/2/2021) hingga Kamis (4/1/2021) mulai pukul 22.00 - 05.00 WIB.

"Nanti juga di hari Jum'at dan Sabtu, di Jalan Tunjungan dan Darmo tetap kita lakukan penutupan mulai jam 20.00 - 06.00 WIB," jelas dia

Sementara itu, Eddy menyebut, untuk Jalan Mayjend Sungkono dilakukan penutupan pada hari Jum'at dan Sabtu mulai pukul 22.00 - 06.00 WIB. 

Tujuannya adalah untuk menciptakan kawasan physical distancing dan membatasi gerak mobilitas masyarakat. Dimana pada hari tertentu biasanya kawasan itu digunakan sebagai tempat berkumpulnya orang-orang atau komunitas.

"Karena kan dari hasil laporan (pemerintah pusat) protokol kesehatan pemakaian masker meningkat, kerumunan berkurang, tetapi mobilitas warga ini masih meningkat," terang mantan Kepala BPB dan Linmas Surabaya ini.

Lantas bagaimana untuk memantau mobilitas warga tersebut, Eddy pun menjelaskan, bahwa pantauan mobilitas masyarakat ini dapat dilakukan melalui masing-masing provider telepon. 

Melalui provider, mobilitas masyarakat dapat terpantau bergeraknya kemana. Dari hasil pantauan itu tercatat jika pada saat jam-jam kerja, mobilitas masyarakat sangat tinggi.

"Jam 7 atau 8 pagi sampai dengan 19.00 malam mobilitas masyarakat sangat tinggi di Jawa dan Bali. Makanya untuk Surabaya beberapa lokasi kita lakukan physical distancing kawasan yang tidak bisa dilewati untuk mengurangi mobilitas masyarakat," pungkasnya. (Ar)

Read More

Casis Diklapa TNI AL Angkatan XXX ikuti Tes Mental Ideologi

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Sebanyak 93 Prajurit Strata Perwira Pertama (Pama) dari berbagai Komando Utama (Kotama) TNI AL mengikuti tes Mental Idiologi (MI) untuk memperebutkan kursi dalam program Pendidikan Lanjutan Perwira (Diklapa) TNI Angkatan Laut Angkatan ke-30  TA 2021 yang dilaksanakan di teras Gedung Moeljadi, Komando Pembinaan Doktrin Pendidikan dan Latihan TNI Angkatan Laut (Kodiklatal) Bumimoro, Surabaya, Rabu, (3/2/2021)

Dari jumlah 93 peserta seleksi tersebut terdiri perwira Korps Pelaut untuk memperebutkan seat Diklapa Koum,  perwira korps Teknik, Suplay, Elektro, khusus Pomal dan Kesehatan untuk memperebutkan seat Diklapa Banpur dan perwira korps Marinir yang memperebutkan Diklapa Kopur.

Adapun dalam seleksi Diklapa ini selain tes Mental Idiologi mereka juga akan melaksanakan tes Akademik, Kesehatan, Kesegaran Jasmani (Garjas), Psikologi dan Kesehatan lengkap  termasuk kesehatan jiwa (Keswa) dan test bahasa Inggris.

Dalam tes mental Idiologi ini terbagi dalam dua tahap, tahap pertama berupa tes Mental Ideologi tertulis sedangkan tahap kedua adalah wawancara sekaligus Penelitian Khusus (Litsus).

Selesai seleksi mental ideologi selanjutnya tes Akademik yang juga dilaksanakan di gedung Moeljadi, tes kesehatan rencananya akan dilaksanakan di Satuan Kesehatan Kodiklatal, tes kesegaran Jasmani dilaksanakan di lapangan Dewaruci Kesatrian Bumimoro sedangkan tes Psikologi dilaksanakan di Dispsial yang berlokasi di Juanda Sidoarjo dan tes bahasa Inggris dilaksanakan di Sebasa Pusdikbanmin Kodikdukum Kodiklatal

Pendidikan lanjutan perwira yg dìlaksanakan di Pusdiklapa kodikopsla bertujuan untuk  membangun Sumber Daya Manusia TNI Angkatan laut yang unggul dan profesional serta tangguh mengadapi segala ancaman, sesuai dengan Perintah Harian Kasal. (Pen Kodiklatal/Ar)

Read More

Lagi, Mensos Risma Blusukan ke Pemukiman Pemulung di Kalibaru

KABARPROGRESIF.COM: (Jakarta) Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini di tempat pembuangan sampah (TPS) RT 02 RW 08 Kelurahan Kalibaru, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara, Rabu (3/2/2021).

Para pemulung dijanjikan tempat tinggal dan pekerjaan lebih layak apabila mereka bersedia dipindahkan ke Balai Rehabilitasi Sosial Pangudi Luhur Bekasi, Jawa Barat, yang juga menjadi lokasi pembangunan rusunawa.

Risma menuturkan, para pemulung harus bekerja keras untuk mendapatkan akses ekonomi yang lebih baik.

Para pemulung, kata Risma, sejatinya tidak harus mengandalkan bantuan saja.

"Kita ke sini dengan harapan mereka bisa lebih baik kehidupannya. Karena kalau mengandalkan bantuan saja, mungkin akan lama keluar dari garis kemiskinan," kata Risma di lokasi.

Di Balai Rehabilitas Sosial Pangudi Luhur Bekasi, para pemulung nantinya tidak hanya diasramakan saja.

Petugas Kementerian Sosial yang ada di tempat tersebut akan memberikan pelatihan-pelatihan keterampilan kepada para pemulung supaya mereka bisa mendapatkan pekerjaan baru.

"Makanya yang kita lakukan adalah, di Balai itu mereka bukan cuma kita asramakan. Tapi di situ kemudian kita ajarkan mereka untuk bisa mendapatkan akses ekonomi yang lebih baik," kata Risma.

Dalam kesempatan itu, Risma juga meminta kesediaan para pemulung agar mau untuk segera ditempatkan di Balai Rehabilitasi Sosial Pangudi Luhur.

Pasalnya, kawasan permukiman pemulung yang berada di pesisir laut itu juga direncanakan bakal dibangun menjadi bendungan.

"Rencananya kita dengar kawasan ini juga mau dipakai untuk dam. Nah, mereka kan kasihan kalau nanti waktunya tiba-tiba (dipindahkan) begitu kan," kata Risma.

"Tapi kalau ini sudah bisa mereka siapkan kita pindah, karena di sana (Balai Rehabilitasi Sosial) pun nanti Kementerian PU, bukan kami yang bangun, itu akan dibangunkan rumah susun. Jadi mereka akan pindah ke rumah susun kalau sudah jadi," sambung Risma.

Adapun dalam kunjungannya tadi, Risma juga sempat memantau aktivitas pemilahan sampah yang dilakukan para pemulung.

Setelah memantau aktivitas dan berdiskusi mendengarkan keluhan para pemulung, Risma terpantau meninggalkan lokasi sekitar pukul 15.30 WIB.

Read More

8 Pendekar Pelempar Paving Kepala Pemotor Cewek Sidoarjo Dibekuk Polisi

KABARPROGRESIF.COM: (Sidoarjo) Sekelompok anak baru gede (ABG) pelaku kerusuhan di kawasan Sidoarjo, Jawa Timur, akhirnya dibekuk kepolisian setempat. 

Total yang diamankan polisi dalam pelemparan paving ke kepala pengendara motor cewek yang viral sejak kemarin berjumlah 8 orang.

Mereka adalah MRP (20), AWS (23), RTP (22), RS (22), DP (20), PP (17), RHPG (17). Ketujuh pelaku ini merupakan warga Sidoarjo. Sedangkan HDR (19) warga Manukan Kecamatan Tandes Surabaya.

Kapolresta Sidoarjo Kombes Pol Sumardji, mengatakan kedelapan tersangka ini berasal dari salah satu perguruan silat di Sidoarjo. Dua pelaku diantaranya masih di bawah umur.

"Mereka delapan pelaku ini merupakan anggota perguruan silat di Sidoarjo. Dari delapan pelaku tersebut yang dua pelaku masih di bawah umur," kata Sumardji di Mapolresta Sidoarjo, Rabu (3/2/2021).

Sumardji menjelaskan, aksi yang dilakukan oleh kelompok ini memang disengaja. Mereka sudah memiliki niat untuk membuat kerusuhan di wilayah Sidoarjo. Sebelum beraksi mereka berpesta miras terlebih dahulu di kawasan Candi.

"Mereka berawal membuat rusuh di warkop wilayah Candi. Setelah puas membuat rusuh, kemudian sekelompok pendekar perguruan silat ini membuat rusuh di depan Umsida," ujarnya.

Tak hanya itu saja, bahkan dari kerusuhan yang mereka buat, salah satu tersangka ada yang melakukan pembacokan kepada pengendara jalan.

"Salah satu dari mereka mengaku ada yang melakukan pembacokan menggunakan kapak. Korban mengalami luka sobek di bagian kepala, namun tidak melaporkannya ke polisi," katanya.

Usai membacok pengendara motor tersebut, mereka bergerak ke arah Kota Sidoarjo, tepatnya di tempat kejadian Rosalia May Dwinanti Sujarwo dan Hendri Setiawan dilempari paving. Di sana mereka juga memukuli pengendara sepeda motor.

"Wanita tersebut mengalami luka di bagian kepala, bahkan mengalami luka sangat serius. Kemudian teman laki-lakinya melaporkan kejadian itu ke kami," terang Sumardji.

Sumardji menambahkan, meski sudah tertangkap delapan orang, kasus ini tak akan berhenti sampai di sini. Pihaknya akan melakukan pengembangan karena ada dugaan pelaku lainnya. Pasalnya, dari keterangan saksi-saksi saat kejadian di lokasi terlihat berjumlah puluhan orang.

"Kami akan kejar terus semua pelaku, ini merupakan atensi khusus. Mereka akan dijerat dengan pasal 170 KUHP dan 351 KUHP dengan ancaman lima sampai enam tahun penjara," pungkasnya.

Read More

Moeldoko Ingatkan Orang yang Menuduhnya Kudeta Demokrat

KABARPROGRESIF.COM: (Jakarta) Kepala Staf Presiden Moeldoko bereaksi keras tudingan adanya upaya pengambilalihan atau kudeta Partai Demokrat yang menyeret dirinya. Moeldoko mengingatkan siapa pun tidak menyebarkan fitnah.

“Saya ingatkan hati-hati, jangan fitnah. Saya sudah ingatkan,” kata Moeldoko dalam konferensi pers, Selasa (3/2/2021)

Mantan Panglima TNI ini juga mengingatkan agar tidak ada yang asal tembak (menyebar tudingan). 

Hal serupa pernah menimpa partai lain. Apa yang ditunjukkan Partai Demokrat, kata dia, justru menjadi bahan tertawaan.

“Jangan lah nembak sana-sini. PKB dtembak, NasDem ditembak. Jadi ketawa semua,” ucapnya.

Sebelumnya, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengatakan bahwa ada yang ingin mengkudeta kepemimpinannya dari Partai Demokrat. 

Belakangan, sejumlah elite Partai Demokrat menyebut sosok yang ingin mengkudeta Partai Demokrat adalah Moeldoko.

Read More

Ini Jumlah Bantuan yang Dikirim Pemkot Surabaya Untuk Korban Bencana Alam di Jember

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Bantuan dari Pemkot Surabaya yang diberangkatkan untuk korban bencana alam di Kabupaten Jember berbagai macam mulai dari sembako hingga pakaian.

Adapun bantuan yang dikirim dua truk dari PT Pos Indonesia itu di antaranya 120 pack beras tiga kilo gram, 94 pack beras 5 kilo gram, tujuh pack beras 10 kilo gram dan 68 sak beras 25 kilo gram. 

Kemudian 176 dus air mineral, 19 diapers bayi, empat karung gula, 377 mie instan, minyak goreng 21 dus, kecap, susu bayi sebanyak 57 dus, tujuh dus sabun mandi, dua deterjen hingga minyak kayu putih.

“Untuk pakaiannya kami kirim 541 dus pakaian layak pakai. Semuanya diberangkatkan hari ini,” kata Kepala Bagian Humas Pemkot Surabaya, Febriadhitya Prajatara usai pemberangkatan, Rabu (3/2).

Tidak hanya itu, Febri menyebut, hingga saat ini jumlah uang tunai yang telah terkumpul dari Posko Surabaya Peduli Bencana, baik yang diberikan secara tunai maupun transfer kurang lebih sekitar Rp 1,1 miliar. 

Jumlah tersebut dikumpulkan sejak dibukanya posko mulai 19 Januari hingga 1 Februari 2021. 

“Sebagian sudah digunakan untuk bantuan Mamuju dan Majene Sulawesi Barat,” ungkapnya.

Dalam waktu dekat, Febri menyatakan, bahwa Pemkot Surabaya akan terus semakin masif mengirimkan bantuan kepada korban bencana alam. 

Salah satunya yang akan dituju yakni wilayah Kalimantan Selatan (Kalsel). 

“Dalam waktu dekat ini sedang kami persiapkan. Sekali lagi terima kasih untuk semua warga serta jajaran di lingkungan pemkot atas partisipasinya. Ini akan kami salurkan sebaik mungkin. Allah SWT yang membalas kebaikan anda semuanya,” pungkasnya.

Seperti diketahui, tak hanya Kabupaten Jember yang mendapat perhatian dari Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya dengan mengirimkan berbagai bantuan.

Sebelumnya kepedulian terhadap korban bencana alam juga ditunjukkan Pemkot Surabaya terhadap korban bencana di Kabupaten Mamuju dan Majene Sulawesi Barat (Sulbar). (Ar)

Read More

Tangani Pandemi, Kolonel Dariyanto Minta Dandim jadi Garda Terdepan

KABARPROGRESIF.COM: (Mojokerto) Danrem 082/CPYJ, Kolonel Inf M. Dariyanto mengimbau para Komandan Kodim di jajarannya untuk bisa menjadi garda terdepan dalam menghadapi pandemi Covid-19 di beberapa wilayah.

Dalam video conference tersebut, dirinya membahas penerapan protokol kesehatan yang saat ini gencar dilakukan di setiap daerah.

“Terutama ada beberapa sasaran lokasi yang harus dijadikan titik fokus termasuk di mall, pasar tradisional, tempat wisata, sarana umum dan tempat ibadah. Kami minta para Dandim untuk tidak bosan memberikan edukasi penerapan prokes,” jelas Danrem.

Sinergitas, ujar Kolonel Dariyanto, harus intens dilakukan oleh para Dandim, terlebih berkoordinasi dengan instansi maupun aparat terkait lainnya dalam rangka memutus rantai penyebaran pandemi. “Sehingga, upaya itu bisa berjalan dengan baik,” pungkasnya. (Penrem 082/CPYJ/Ar)

Read More

Partai Demokrat Jadi Rusak Jika Ketum Diluar Keluarga SBY

KABARPROGRESIF.COM: (Jakarta) Wasekjend Partai Demokrat Jansen Sitindaon mengaku tak mau partainya dipimpin selain dari keluarga besar Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Pengakuan ini disampaikannya melalui akun media sosial Twitter miliknya @jansen_jsp, Rabu, 3 Februari 2021. Alasannya karena terbukti partai menjadi rusak setelah Demokrat dinahkodai oleh orang-orang luar SBY.

Tak hanya itu, menurutnya partai malah menjadi tidak solid dan bebannya masih dapat dirasakan hingga saat ini.

"Dalam kepemimpinan Demokrat mahzab saya garis SBY. Hanya garis ini yang mampu solidkan partai. Karena ngapain kita habiskan usia di partai yang tak solid," tandasnya.

"Partai ini sudah pernah terbuka memberi kepemimpinan ke orang lain, yang ada partai rusak. Bahkan beban dan capnya terasa sampai sekarang," lugasnya.

Dari ucapan Jansen tersebut, petinggi partai bermasalah yang pernah memimpin Demokrat hanyalah Anas Urbaningrum. 

Dia menjadi tersangka dalam kasus dugaan penerimaan hadiah atau janji (gratifikasi) terkait proyek Hambalang dan proyek-proyek lainnya oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dikutip dari merdeka.com.

Anas menjadi tersangka setelah mantan Bendahara Umum Partai Demokrat M. Nazaruddin membeberkan keterlibatan Anas dalam proyek Hambalang. 

Pada akhir September 2014, majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta menjatuhkan vonis 8 tahun penjara kepada Anas.

Selain itu, dia juga diwajibkan membayar denda Rp300 juta subsider kurungan selama tiga bulan. 

Setelah dijatuhi vonis tingkat pertama, Anas mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta.

Pada Februari 2015, majelis hakim banding memutus hukuman Anas menjadi 7 tahun penjara atau turun 1 tahun dibandingkan vonis di tingkat pertama. 

Lalu dia mengajukan permohonan lagi ke kasasi ke Mahkamah Agung yang berakhir dengan penolakan.

Majelis hakim kasasi yang dipimpin oleh Artidjo Alkostar menjatuhkan vonis 14 tahun penjara. 

Selain itu, dia juga diwajibkan membayar denda sebesar Rp5 miliar subsider satu tahun dan empat bulan kurungan dan membayar uang pengganti sebesar Rp57.592.330.580 kepada negara.

Read More

Mantap!!! Bu Risma Memang Top, Sebulan Jabat Mensos, Penyaluran Bansos Tunai Januari 2021 Hampir Rampung

KABARPROGRESIF.COM: (Jakarta) Mantan Wali Kota Surabaya ini, bisa menunjukkan kerja cepat. Penyaluran bansos tunai Januari 2021 mendekati sempurna. Satuan tugas Bantuan Sosial Tunai (BST) mencatat, penyalurannya mencapai 96% per Senin malam (1/2/2021).

Ketua Satgas BST PT Pos (Persero), Hari Husein mengungkapkan, data awal yang diterima satgas sebenarnya bantuan sudah tersalur ke 8,7 juta keluarga penerima manfaat atau 100 persen. 

"Cuma memang sambil jalan, masuk lagi data (penerima KPM) susulan sekarang sudah 9.046.563 KPM dan akan terus bertambah sampai dengan 10 juta KPM," ujar Hari, seperti dilansir dari CNNIndonesia.com, Selasa (2/2/2021).

Sehingga, menurut Hari dari 9 juta KPM yang terdaftar sudah tersalurkan hingga 8,7 juta atau sekitar 96 persen. Hari menjelaskan untuk penyaluran Februari belum diproses karena data baru diterima dan menunggu dana masuk.

Sebelumnya, Mensos Risma menyebutkan, pemerintah mengucurkan dana Rp13,93 triliun untuk membiayai bantuan sosial (bansos) sepanjang Januari 2021. Dana tersebut akan mengalir lewat tiga jenis bansos.

Yaitu, program keluarga harapan (PKH), kartu sembako, dan bantuan sosial tunai (BST) atau dikenal BLT. Jika dirinci, anggaran yang akan dikucurkan untuk PKH pada Januari 2021 sebesar Rp7,17 triliun, kartu sembako Rp3,76 triliun, dan BST Rp3 triliun. 

"PKH untuk 10 juta keluarga penerima manfaat (KPM), kartu sembako 18,8 juta keluarga, dan BST untuk 10 juta keluarga," ungkapnya dalam Peluncuran Bantuan Tunai se-Indonesia Tahun 2021, Senin (4/1/2021). Risma menyatakan, total alokasi anggaran untuk tiga jenis bansos sepanjang 2021 mencapai Rp85,82 triliun.

Read More

Kejagung Temukan Aset Asabri yang Dikorupsi Disembunyikan di Luar Negeri

KABARPROGRESIF.COM: (Jakarta) Penyidik Kejaksaan Agung (Kejagung) telah menemukan aset hasil korupsi yang dilarikan tersangka kasus PT Asabri ke luar negeri. 

Sayangnya, tidak dirinci di negara mana saja tersangka korupsi PT Asabri melarikan aset hasil korupsi tersebut.

Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Kejagung, Febrie Adriansyah mengatakan bahwa pihaknya telah membentuk tim khusus untuk memburu dan menyita aset hasil korupsi Asabri untuk mengembalikan kerugian negara sebesar Rp23,73 triliun.

"Memang benar ada temuan aset tersangka di luar negeri. Kami sudah membentuk tim khusus untuk memburu aset itu," tuturnya, Selasa (2/2/2021).

Tidak hanya di luar negeri, kata Febrie, tersangka juga menyembunyikan aset hasil korupsi di dalam negeri yang kini sudah terlacak oleh tim penyidik Kejagung. 

Tim penyidik hanya tinggal melakukan penyitaan terhadap aset yang ada di dalam negeri tersebut.

"Sudah terlacak aset yang di dalam negeri, tetapi nantilah. Jangan kita buka sekarang," katanya.

Sebelumnya Kejagung akan melacak seluruh aset milik PT Asabri yang diduga terkait dengan perkara tindak pidana korupsi dana investasi di perusahaan pelat merah tersebut.

Jaksa Agung ST Burhanuddin memaparkan bahwa belum lama ini pihaknya telah menyita aset milik Asabri senilai Rp18 triliun. 

Angka itu diperkirakan terus akan bertambah karena total kerugian negara yang ditimbulkan akibat korupsi Asabri lebih dari Rp23,7 triliun.

"Kita akan lacak terus, walaupun mungkin akan berat," kata Burhanuddin, (27/1/2021).

Menurut Jaksa Agung dengan perkiraan kerugian negara di atas Rp22 triliun, kerugian negara kasus Asbari jelas melampaui skandal korupsi PT Asuransi Jiwasraya. 

Oleh karena itu, penyidik kejaksaan terus mendalami dan mengejar siapa saja pihak yang terlibat dalam skandal korupsi tersebut.

"Sudah ada 7 orang (tersangka), bisa lebih lagi," tergasnya.

Seperti diketahui, Kejagung telah memblokir aset milik PT Asabri untuk mengembalikan kerugian negara yang timbul akibat korupsi di perusahaan pelat merah tersebut. Hal itu dikatakan oleh Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (Jampidsus) Kejagung, Febrie Adriansyah akhir pekan ini.

"Iya, ada beberapa aset yang disita dan diblokir ya terkait kasus korupsi PT Asabri," kata Febria Adriansyah, Senin (25/1/2021).

Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Kejagung Ali Mukartono menyampaikan aset yang disita tim penyidik Kejagung dari PT Asabri yaitu sejumlah dokumen dan data yang dinilai terkait kasus korupsi PT Asabri.

"Sebagian dokumen sudah disita," ujar Ali.

Read More