Ini Jumlah Bantuan yang Dikirim Pemkot Surabaya Untuk Korban Bencana Alam di Jember

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Bantuan dari Pemkot Surabaya yang diberangkatkan untuk korban bencana alam di Kabupaten Jember berbagai macam mulai dari sembako hingga pakaian.

Adapun bantuan yang dikirim dua truk dari PT Pos Indonesia itu di antaranya 120 pack beras tiga kilo gram, 94 pack beras 5 kilo gram, tujuh pack beras 10 kilo gram dan 68 sak beras 25 kilo gram. 

Kemudian 176 dus air mineral, 19 diapers bayi, empat karung gula, 377 mie instan, minyak goreng 21 dus, kecap, susu bayi sebanyak 57 dus, tujuh dus sabun mandi, dua deterjen hingga minyak kayu putih.

“Untuk pakaiannya kami kirim 541 dus pakaian layak pakai. Semuanya diberangkatkan hari ini,” kata Kepala Bagian Humas Pemkot Surabaya, Febriadhitya Prajatara usai pemberangkatan, Rabu (3/2).

Tidak hanya itu, Febri menyebut, hingga saat ini jumlah uang tunai yang telah terkumpul dari Posko Surabaya Peduli Bencana, baik yang diberikan secara tunai maupun transfer kurang lebih sekitar Rp 1,1 miliar. 

Jumlah tersebut dikumpulkan sejak dibukanya posko mulai 19 Januari hingga 1 Februari 2021. 

“Sebagian sudah digunakan untuk bantuan Mamuju dan Majene Sulawesi Barat,” ungkapnya.

Dalam waktu dekat, Febri menyatakan, bahwa Pemkot Surabaya akan terus semakin masif mengirimkan bantuan kepada korban bencana alam. 

Salah satunya yang akan dituju yakni wilayah Kalimantan Selatan (Kalsel). 

“Dalam waktu dekat ini sedang kami persiapkan. Sekali lagi terima kasih untuk semua warga serta jajaran di lingkungan pemkot atas partisipasinya. Ini akan kami salurkan sebaik mungkin. Allah SWT yang membalas kebaikan anda semuanya,” pungkasnya.

Seperti diketahui, tak hanya Kabupaten Jember yang mendapat perhatian dari Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya dengan mengirimkan berbagai bantuan.

Sebelumnya kepedulian terhadap korban bencana alam juga ditunjukkan Pemkot Surabaya terhadap korban bencana di Kabupaten Mamuju dan Majene Sulawesi Barat (Sulbar). (Ar)

Read More

Tangani Pandemi, Kolonel Dariyanto Minta Dandim jadi Garda Terdepan

KABARPROGRESIF.COM: (Mojokerto) Danrem 082/CPYJ, Kolonel Inf M. Dariyanto mengimbau para Komandan Kodim di jajarannya untuk bisa menjadi garda terdepan dalam menghadapi pandemi Covid-19 di beberapa wilayah.

Dalam video conference tersebut, dirinya membahas penerapan protokol kesehatan yang saat ini gencar dilakukan di setiap daerah.

“Terutama ada beberapa sasaran lokasi yang harus dijadikan titik fokus termasuk di mall, pasar tradisional, tempat wisata, sarana umum dan tempat ibadah. Kami minta para Dandim untuk tidak bosan memberikan edukasi penerapan prokes,” jelas Danrem.

Sinergitas, ujar Kolonel Dariyanto, harus intens dilakukan oleh para Dandim, terlebih berkoordinasi dengan instansi maupun aparat terkait lainnya dalam rangka memutus rantai penyebaran pandemi. “Sehingga, upaya itu bisa berjalan dengan baik,” pungkasnya. (Penrem 082/CPYJ/Ar)

Read More

Partai Demokrat Jadi Rusak Jika Ketum Diluar Keluarga SBY

KABARPROGRESIF.COM: (Jakarta) Wasekjend Partai Demokrat Jansen Sitindaon mengaku tak mau partainya dipimpin selain dari keluarga besar Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Pengakuan ini disampaikannya melalui akun media sosial Twitter miliknya @jansen_jsp, Rabu, 3 Februari 2021. Alasannya karena terbukti partai menjadi rusak setelah Demokrat dinahkodai oleh orang-orang luar SBY.

Tak hanya itu, menurutnya partai malah menjadi tidak solid dan bebannya masih dapat dirasakan hingga saat ini.

"Dalam kepemimpinan Demokrat mahzab saya garis SBY. Hanya garis ini yang mampu solidkan partai. Karena ngapain kita habiskan usia di partai yang tak solid," tandasnya.

"Partai ini sudah pernah terbuka memberi kepemimpinan ke orang lain, yang ada partai rusak. Bahkan beban dan capnya terasa sampai sekarang," lugasnya.

Dari ucapan Jansen tersebut, petinggi partai bermasalah yang pernah memimpin Demokrat hanyalah Anas Urbaningrum. 

Dia menjadi tersangka dalam kasus dugaan penerimaan hadiah atau janji (gratifikasi) terkait proyek Hambalang dan proyek-proyek lainnya oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dikutip dari merdeka.com.

Anas menjadi tersangka setelah mantan Bendahara Umum Partai Demokrat M. Nazaruddin membeberkan keterlibatan Anas dalam proyek Hambalang. 

Pada akhir September 2014, majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta menjatuhkan vonis 8 tahun penjara kepada Anas.

Selain itu, dia juga diwajibkan membayar denda Rp300 juta subsider kurungan selama tiga bulan. 

Setelah dijatuhi vonis tingkat pertama, Anas mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta.

Pada Februari 2015, majelis hakim banding memutus hukuman Anas menjadi 7 tahun penjara atau turun 1 tahun dibandingkan vonis di tingkat pertama. 

Lalu dia mengajukan permohonan lagi ke kasasi ke Mahkamah Agung yang berakhir dengan penolakan.

Majelis hakim kasasi yang dipimpin oleh Artidjo Alkostar menjatuhkan vonis 14 tahun penjara. 

Selain itu, dia juga diwajibkan membayar denda sebesar Rp5 miliar subsider satu tahun dan empat bulan kurungan dan membayar uang pengganti sebesar Rp57.592.330.580 kepada negara.

Read More

Mantap!!! Bu Risma Memang Top, Sebulan Jabat Mensos, Penyaluran Bansos Tunai Januari 2021 Hampir Rampung

KABARPROGRESIF.COM: (Jakarta) Mantan Wali Kota Surabaya ini, bisa menunjukkan kerja cepat. Penyaluran bansos tunai Januari 2021 mendekati sempurna. Satuan tugas Bantuan Sosial Tunai (BST) mencatat, penyalurannya mencapai 96% per Senin malam (1/2/2021).

Ketua Satgas BST PT Pos (Persero), Hari Husein mengungkapkan, data awal yang diterima satgas sebenarnya bantuan sudah tersalur ke 8,7 juta keluarga penerima manfaat atau 100 persen. 

"Cuma memang sambil jalan, masuk lagi data (penerima KPM) susulan sekarang sudah 9.046.563 KPM dan akan terus bertambah sampai dengan 10 juta KPM," ujar Hari, seperti dilansir dari CNNIndonesia.com, Selasa (2/2/2021).

Sehingga, menurut Hari dari 9 juta KPM yang terdaftar sudah tersalurkan hingga 8,7 juta atau sekitar 96 persen. Hari menjelaskan untuk penyaluran Februari belum diproses karena data baru diterima dan menunggu dana masuk.

Sebelumnya, Mensos Risma menyebutkan, pemerintah mengucurkan dana Rp13,93 triliun untuk membiayai bantuan sosial (bansos) sepanjang Januari 2021. Dana tersebut akan mengalir lewat tiga jenis bansos.

Yaitu, program keluarga harapan (PKH), kartu sembako, dan bantuan sosial tunai (BST) atau dikenal BLT. Jika dirinci, anggaran yang akan dikucurkan untuk PKH pada Januari 2021 sebesar Rp7,17 triliun, kartu sembako Rp3,76 triliun, dan BST Rp3 triliun. 

"PKH untuk 10 juta keluarga penerima manfaat (KPM), kartu sembako 18,8 juta keluarga, dan BST untuk 10 juta keluarga," ungkapnya dalam Peluncuran Bantuan Tunai se-Indonesia Tahun 2021, Senin (4/1/2021). Risma menyatakan, total alokasi anggaran untuk tiga jenis bansos sepanjang 2021 mencapai Rp85,82 triliun.

Read More

Kejagung Temukan Aset Asabri yang Dikorupsi Disembunyikan di Luar Negeri

KABARPROGRESIF.COM: (Jakarta) Penyidik Kejaksaan Agung (Kejagung) telah menemukan aset hasil korupsi yang dilarikan tersangka kasus PT Asabri ke luar negeri. 

Sayangnya, tidak dirinci di negara mana saja tersangka korupsi PT Asabri melarikan aset hasil korupsi tersebut.

Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Kejagung, Febrie Adriansyah mengatakan bahwa pihaknya telah membentuk tim khusus untuk memburu dan menyita aset hasil korupsi Asabri untuk mengembalikan kerugian negara sebesar Rp23,73 triliun.

"Memang benar ada temuan aset tersangka di luar negeri. Kami sudah membentuk tim khusus untuk memburu aset itu," tuturnya, Selasa (2/2/2021).

Tidak hanya di luar negeri, kata Febrie, tersangka juga menyembunyikan aset hasil korupsi di dalam negeri yang kini sudah terlacak oleh tim penyidik Kejagung. 

Tim penyidik hanya tinggal melakukan penyitaan terhadap aset yang ada di dalam negeri tersebut.

"Sudah terlacak aset yang di dalam negeri, tetapi nantilah. Jangan kita buka sekarang," katanya.

Sebelumnya Kejagung akan melacak seluruh aset milik PT Asabri yang diduga terkait dengan perkara tindak pidana korupsi dana investasi di perusahaan pelat merah tersebut.

Jaksa Agung ST Burhanuddin memaparkan bahwa belum lama ini pihaknya telah menyita aset milik Asabri senilai Rp18 triliun. 

Angka itu diperkirakan terus akan bertambah karena total kerugian negara yang ditimbulkan akibat korupsi Asabri lebih dari Rp23,7 triliun.

"Kita akan lacak terus, walaupun mungkin akan berat," kata Burhanuddin, (27/1/2021).

Menurut Jaksa Agung dengan perkiraan kerugian negara di atas Rp22 triliun, kerugian negara kasus Asbari jelas melampaui skandal korupsi PT Asuransi Jiwasraya. 

Oleh karena itu, penyidik kejaksaan terus mendalami dan mengejar siapa saja pihak yang terlibat dalam skandal korupsi tersebut.

"Sudah ada 7 orang (tersangka), bisa lebih lagi," tergasnya.

Seperti diketahui, Kejagung telah memblokir aset milik PT Asabri untuk mengembalikan kerugian negara yang timbul akibat korupsi di perusahaan pelat merah tersebut. Hal itu dikatakan oleh Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (Jampidsus) Kejagung, Febrie Adriansyah akhir pekan ini.

"Iya, ada beberapa aset yang disita dan diblokir ya terkait kasus korupsi PT Asabri," kata Febria Adriansyah, Senin (25/1/2021).

Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Kejagung Ali Mukartono menyampaikan aset yang disita tim penyidik Kejagung dari PT Asabri yaitu sejumlah dokumen dan data yang dinilai terkait kasus korupsi PT Asabri.

"Sebagian dokumen sudah disita," ujar Ali.

Read More

Setelah Mamuju dan Majene, Pemkot Surabaya Kirim Bantuan ke Jember untuk Korban Bencana Alam

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terus menunjukkan kepeduliannya terhadap korban bencana di seluruh tanah air. 

Setelah Kamis (21/1) lalu mengirim bantuan untuk korban bencana di Kabupaten Mamuju dan Majene Sulawesi Barat (Sulbar), kini pemkot kembali mengirim bantuan kepada korban bencana alam yang berada di Kabupaten Jember.

Bantuan tersebut, diberangkatkan secara simbolis oleh Plt Wali Kota Surabaya Whisnu Sakti Buana dari Halaman Balai Kota, Selasa (3/2). 

Di lokasi itu, sebanyak dua truk dari PT Pos Indonesia disiapkan untuk mengangkut berbagai kebutuhan pokok mulai sembako hingga pakaian untuk selanjutnya didistribusikan ke lokasi bencana.

“Hari ini kita berangkatkan bantuan sembako ada beras, mie instan, pakaian, peralatan mandi dan berbagai kebutuhan pokok lainnya,” kata Whisnu usai pemberangkatan.

Whisnu menyatakan, pihaknya telah berkoordinasi dengan Badan Penanggulangan Bencana (BPB) yang ada di Kabupaten Jember untuk mekanisme pengiriman bantuan. 

Nantinya, saat bantuan sudah tiba, maka akan didistribusikan kepada 13 kecamatan yang terdampak.

“Kita pantau terus. Makanya saya berterima kasih pula kepada PT Pos Indonesia yang sudah turut membantu mengantar,” ungkapnya.

Menurut dia, Posko Surabaya Peduli Bencana tetap terus di buka. Hal tersebut menjadi penting dilakukan demi membantu masyarakat di berbagai daerah yang mengalami musibah bencana alam. 

Di kesempatan yang sama, pria yang akrab di sapa WS ini pun berterima kasih kepada seluruh warga Kota Pahlawan yang telah begotong royong berpartisipasi dalam membantu saudara-saudara yang tengah mengalami kesulitan. 

“Sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas partisipasi warga serta jajaran di lingkungan Pemkot Surabaya. Untuk saat ini posko akan terus kami buka sepanjang masih membutuhkan bantuan tetap akan kita bantu,” pungkasnya. (Ar)

Read More

Kodiklatal Evaluasi Peyelenggaraan Pendidikan Kopaska

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Dalam rangka mencetak prajurit Komando Pasukan Katak (Kopaska) yang tangguh, handal dan profesional, Komando Pembinaan Doktrin, Pendidikan dan Latihan (Kodiklatal) mengadakan evaluasi terhadap penyelenggaraan Pendidikan Komando pasukan Katak (Dikkopaska) yang selama ini diselenggarakan oleh Sekopaska, Pusdiksus, Kodikopsla.

Kegiatan evaluasi diselenggarakan di Gedung Srikandi tersebut dipimpin langsung oleh Dankodiklatal Laksda TNI Nurhidayat dan dihadiri oleh Wadan Kodiklatal Brigjen TNI (Mar) Lukman ST., M.Si (Han), Irkodiklatal Kolonel Laut (S) Bambang Supriyanto, para Direktur Kodiklatal, para Dankodik, serta Danpuslat di jajaran Kodiklatal (03/02). 

Selain itu, acara tersebut juga dihadiri oleh Wadan Puskopaska Kolonel Laut (P) Baroyo Eko Basuki  serta Danyontaifib Pasmar II Letkol Mar Supriyono, Kodiklatal Bumimoro Surabaya.

Kegiatan evaluasi diawali dengan paparan singkat dari Komandan Sekolah Kopaska (Dansekopaska) Letkol Laut (KH) Kemas M. Yusri, S.H., M.Tr. Opsla dan dilanjutkan dengan diskusi yang dipimpin langsung oleh Dankodiklatal.

Dalam paparannya, Dansekopaska mengatakan bahwa tujuan dari pendidikan Kopaska adalah untuk mendidikan dan membekali prajurit TNI AL menjadi pejuang Saptamarga yang memiliki kesamaptaan jasmani serta profesionalisme di bidang matra laut dengan pengetahuan dan ketrapilan di bidang Kopaska sehingga mampu melaksanakan tugas tempur dan tugas khusus secara perorangan maupun kelompok.

Sedangkan sasarannya adalah mampu melaksanakan tugas pasukan komando, penyelaman, intelijen,  EOD, peperangan laut khusus, opsfib, terjun statik dan freefall dengan baik dan benar.

Ada beberapa permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan Dikkopaska khususnya dalam pelaksanaan latihan praktek di lapangan, diantaranya pandemi Covid19 yang berkepanjangan sehingga membatasi ruang gerak para siswa dan pelatih.

Keberhasilan pola pendidikan Kopaska, lanjutnya,  dapat terlaksana dengan optimal dalam mencetak prajurit Kopaska tangguh, handal dan profesional, sangat dipengaruhi oleh faktor rekrutmen dan kesiapan peserta didik baik fisik, mental maupun psikologinya.

Dalam kesempatan itu, Dankodiklatal mengatakan bahwa tugas mencetak prajurit Koapska bukanlah pekerjaan ringan, diperlukan adanya kerja sama antar Kotama/satuan dalam menyiapkan  calon prajurit Kopaska. Apalagi saat ini sudah ada Puskopaska yang berkedudukan di Surabaya, maka kebutuhan prajurit Kopaska akan semakin meningkat baik dari segi kuantitas mapun kualitas. 

“Puskopaska dan satuan-satuan Kopaska yang berada di Koarmada harus diawaki oleh personel Kopaska  yang hebat dan itu dimulai dari proses pendidikan di Kodiklatal,” ujarnya.

Dankodiklatal menekankan tentang perlunya pembinaan personel yang berminat menjadi Kopaska, untuk di BKO kan ke Puskopaska selama 3-6 bulan untuk melaksanakan pembinaan dalam rangka persiapan melaksanakan test dan pendidikan Kopaska. (Pen Kodiklatal/Ar)

Read More

Mahfud MD: Dalam Waktu Dekat Kejaksaan Agung Sita Aset PT ASABRI

KABARPROGRESIF.COM: (Jakarta) Menko Polhukam Mahfud MD mengungkapkan dalam waktu dekat Kejaksaan Agung akan melakukan sita aset terkait kasus korupsi PT ASABRI. Ia meminta masyarakat untuk tenang dan mempercayakan penyelesaian kasus ini kepada Kejaksaan Agung.

“Saya tadi koordinasi dengan Kejagung, mereka dalam waktu dekat akan menyita aset,” kata Mahfud MD di kanal Youtube Kemenko Polhukam, Selasa (2/2/2021).

Untuk itu, Mahfud MD meminta masyarakat terutama kalangan TNI-Polri yang menjadi nasabah PT ASABRI untuk tenang. 

Kasus ini, sambung Mahfud, dipastikan dibawa ke pengadilan karena terjadi tindak pidana korupsi.

“Saya memastikan ke Kejaksaan bahwa prajurit TNI dan Polri tetap mendapat jaminan dari negara dan dari proses hukum, bahwa uangnya tidak akan hilang. Korupsinya akan terus diadili tapi jaminan kesejahteraan prajurit yang dijanjikan dengan berdirinya yayasan itu dijamin oleh pemerintah agar tidak hilang,” ujar Mahfud MD.

Terpisah, Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung Leonard Eben Ezer Simanjuntak mengatakan tim jaksa penyidik pada Jampidsus hari ini memeriksa delapan orang saksi terkait dengan Korupsi PT ASABRI hari ini. 

Pemeriksaan saksi dilakukan guna mencari fakta hukum dan mengumpulkan alat bukti tentang tindak pidana korupsi pada PT. ASABRI

1. DB selaku Mantan Direksi PR Eureka Prima Jakarta/Komisaris PT Strategic Management Services;

2. RP selaku Kepala Divisi Pelaksana Investasi PT ASABRI;

3. SW selaku Direktur Ritel pada PT CGS-CIMB Sekuritas Indonesia;

4. IM selaku Direktur Utama PT Pratama Capital Assets Management;

5. JMF selaku Direktur Utama PT Victory Aset Manajemen;

6. RO selaku Direktur Utama PT Oso Manajemen Investasi;

7. RAS selaku Direktur Utama PT Pool Advista Aset Manajemen;

8. IM selaku Komite Audit PT ASABRI.

Read More

Mantap! KPK Bongkar Rangkaian Kasus Suap Jualiari Batubara

KABARPROGRESIF.COM: (Jakarta) Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar rekonstruksi kasus dugaan suap pengadaan bansos covid-19 yang menjerat mantan Menteri Sosial Juliari Batubara.

Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri mengatakan, rekonstruksi dilakukan di Gedung ACLC KPK, Jalan HR Rasuna Said, Jakarta Selatan, Senin (1/2/2021).

Menurut Ali, rekonstruksi difokuskan untuk memperjelas rangkaian perbuatan para pemberi suap dalam perkara tersebut.

Tim penyidik KPK juga menghadirkan tiga tersangka dalam rekonstruksi itu yakni dua pejabat pembuat komitmen (PPK) di Kemensos, Matheus Joko Santoso dan Adi Wahyono serta Harry Van Sidabukke selaku unsur swasta.

Selain itu dua tersangka lainnya yakni Juliari Peter Batubara dan pihak swasta Ardian Iskandar Maddanatja.

Dalam kasus ini, KPK menetapkan Juliari Batubara, Adi Wahyono, dan Matheus Joko Santoso selaku PPK di Kemensos sebagai tersangka kasus dugaan suap bansos covid-19.

Selain itu, KPK menetapkan dua pihak swasta yakni Ardian Iskandar Maddanatja dan Harry Van Sidabukke tersangka dalam kasus ini.

Juliari dan dua anak buahnya diduga menerima suap senilai sekira Rp 17 miliar dari Ardian dan Harry selaku rekanan Kemensos dalam pengadaan paket bansos covid-19. 

Read More

Soal PPKM, Jokowi dan Plt Wali Kota Surabaya Beda Pendapat

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Presiden Jokowi menyebut pemberlakuan PPKM jilid 1 tidak efektif sebab kasus COVID-19 masih terus meningkat. 

Nmun sebaliknya bagi Plt Wali Kota Surabaya Whisnu Sakti Buana melihat PPKM kemungkinan masih akan diperpanjang.

Kendati demikian Whisnu belum tahu pastinya seperti apa. Ia menunggu hasil evaluasi nasional dan melihat keputusan pada Senin (8/2) atau hari terakhir PPKM jilid 2.

"Memang perjalanan sampai kemarin evaluasi secara nasional masih ada kemungkinan untuk diperpanjang secara nasional," kata Whisnu, Selasa (2/2/2021).

"Kita kan bagian dari itu, makanya kemarin ada usulan juga kalau Jawa Tengah menerapkan PPKM di seluruh kabupaten kota, mungkin Jawa Timur juga akan diterapkan di seluruh kabupaten kota. Bisa jadi seperti itu," ujar Whisnu.

Jika pun PPKM nantinya memang diperpanjang lagi, kata Whisnu, Surabaya akan mengikuti keputusan dari pusat.

"Keputusan kan dari pusat kalau PPKM, mau ndak mau ya kita akan sukseskan apa pun keputusan dari pusat. Ya kita menunggu," katanya.

Menurut Whisnu, Surabaya sudah bisa mengendalikan penyebaran COVID-19, meski tanpa PPKM. Sehingga, Kota Pahlawan dirasa layak mencari percontohan daerah lain di Indonesia.

"Tapi Surabaya ini kita sudah bisa memberikan contoh, walau tanpa PPKM dan dengan PPKM ini kita sudah semakin menurun. Artinya treatment atau kebijakan yang dilakukan pemerintah kota Surabaya bisa menjadi model untuk daerah-daerah lain," jelasnya.

Saat Jokowi menyebut PPKM tidak efektif, Whisnu justru mengaku PPKM efektif di Surabaya. Terbukti dengan pengendalian COVID-19 yang semakin menurun.

"Kalau kemarin saya ketemu Pak Wamenkes Surabaya sudah zona kuning, bagi Surabaya sih efektif," pungkasnya. (Ar)

Read More

Kejagung buka peluang tersangka baru kasus ASABRI

KABARPROGRESIF.COM: (Jakarta) Penyidik Kejaksaan Agung (Kejagung) masih terus mendalami dugaan keterlibatan pihak lain dalam kasus dugaan korupsi PT ASABRI.

Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Kejagung, Ali Mukartono menyatakan, adanya kemungkinan jumlah tersangka yang bertambah. 

Dia menyebut, saat ini penyidik terus mendalami alat bukti untuk menetapkan tersangka baru.

"Jadi tergantung dari alat bukti, bisa bertambah (tersangka) bisa tidak. Kita tunggu saja dulu alat bukti yang dikumpulkan penyidik," tuturnya di Gedung Bundar Kejagung, Jakarta Selatan, Selasa (2/2).

Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Leonard Eben Ezer Simanjuntak menambahkan, penyidik pun hari ini memeriksa empat orang Direktur Utama perusahaan manajer investasi.

Di antaranya, Direktur Utama PT Pratama Capital Asset Management Iwan Margana, Direktur Utama PT Victory Aset Manajemen Juntrihary Mastoto Fairly, Direktur Utama PT Oso Manajemen Investasi Rusdi Oesman, dan Direktur Utama PT Pool Advista Asset Manajemen Ronald Abednego Sebayang.

"Diperiksa dalam kapasitas sebagai saksi terkait kasus korupsi PT Asabri," ucapnya.

Selain para Direktur Utama, kata Leonard, saksi lain yang diperiksa adalah Komisaris PT Strategic Management Services Danny Boestami, Kepala Divisi Pelaksana Investasi PT Asabri R. Pradopo, Direktur Ritel PT CGS-CIMB Sekuritas Indonesia Sugiharto Widjaja, Komite Audit PT Asabri berinisial Igor Manindjo.

Seluruh saksi diperiksa guna mencari fakta hukum dan mengumpulkan alat bukti terkait dugaan tindak pidana korupsi Asabri yang merugikan keuangan negara hingga Rp23,73 triliun.

Untuk diketahui, dalam perkara dugaan korupsi PT ASABRI ditetapkan delapan orang tersangka, yakni mantan Dirut ASABRI 2011-2016 Adam Rahmat Damiri, mantan Dirut ASABRI 2016-2020 Soni Widjaya, terdakwa kasus korupsi Jiwasraya Heru Hidayat dan Benny Tjokro.

Kemudian, Lukman Purnomosidi selaku Dirut PT Prima Jaringan, inisial Harry Setiyono selaku mantan Direktur Investasi ASABRI, Bachtiar Effendy mantan Direktur Keuangan ASABRI, Ilham W Siregar selaku mantan Kepala Divisi Investasi ASABRI.

Read More

Dugaan Korupsi Aset di Labuan Bajo Senilai Rp 3 Triliun, Jaksa Sita 2 Bidang Tanah Milik Tersangka

KABARPROGRESIF.COM: (Kupang) Penyidik Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur (NTT), menyita dua bidang tanah atas nama VS di Labuan Bajo Desa Gorontalo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat.

VS merupakan tersangka dugaan korupsi aset milik pemerintah daerah setempat, yang merugikan negara sebesar Rp 3 triliun.

"Penyitaan terhadap tanah bersertifikat milik tersangka VS dilakukan kemarin," ungkap Kepala Seksi Penerangan dan Hukum Kejaksaan Tinggi NTT Abdul Hakim, Selasa (2/2/2021) malam.

Dua bidang tanah itu, lanjut Abdul, masing-masing seluas 511 meter persegi dan 2951 meter persegi.

VS diduga telah melakukan pencucian uang dari hasil jual beli tanah aset pemerintah Manggarai Barat seluas 30 hektare.

Penyitaan itu, kata Abdul, merupakan hasil dan bukti-bukti temuan penyidik dalam pemeriksaan terhadap sejumlah saksi, serta bukti bukti yang cukup.

Selain menyita tanah, penyidik juga memeriksa satu orang saksi berinisial MASN.

"Saksi yang diperiksa merupakan istri dari tersangka NF warga negara Italia," kata Abdul.

Pemeriksaan saksi, kata Abdul, dilakukan guna mencari fakta hukum dan mengumpulkan alat bukti tentang tindak pidana korupsi yang terjadi.

Sebelumnya, Kejaksaan Tinggi NTT menetapkan 16 tersangka dalam kasus dugaan korupsi tanah seluas 30 hektare senilai Rp 3 triliun di Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat, NTT.

Mereka yang ditetapkan sebagai tersangka yakni berinisial ACD (Bupati Manggarai Barat), AN, AS, AR, EP, HS, MN, MDR, A alias U, VS, TDKD, DK, ST, MA, CS, dan MN.

Read More