Mahfud Ngaku Diancam Dipolisikan karena Beberkan Dugaan Korupsi Asabri

KABARPROGRESIF.COM: (Jakarta) Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengaku pernah diancam akan dipolisikan setelah membeberkan adanya dugaan korupsi di PT Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (Persero) atau PT Asabri.

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) periode 2008-2013 ini telah mencium dugaan korupsi di perusahaan pelat merah sejak awal 2020.

Saat itu, Mahfud menyebut ada penyimpangan keungan negara sekitar Rp 16 triliun.

"Awal 2020 saya sudah bilang ada dugaan korupsi sekitar Rp 16 triliun di Asabri. Waktu itu pimpinannya gerah, marah-marah, dan bilang akan melaporkan ke polisi karena merasa difitnah," ujar Mahfud melalui pesan singkat, Selasa, 2 Februari 2021.

Setelah mengantongi informasi dugaan korupsi, Mahfud berkoordinasi dengan Kejaksaan Agung (Kejagung) guna mengungkap kasus tersebut.

Dugaan Mahfud ternyata benar setelah Kejagung melakukan penyidikan. Diprediksi kasus tersebut telah merugikan kerugian keuangan negara sebesar Rp 23 triliun.

Jumlah itu ternyata lebih besar dari apa yang disampaikan Mahfud sebelumnya.

"Setelah disidik sekarang ternyata yang diduga dikorupsi sebesar lebih dari Rp 23 triliun. Kejaksaan Agung mulai melakukan penyitaan atas aset-aset tersangka," terang Mahfud.

Sejauh ini, Kejagung telah menetapkan delapan tersangka kasus dugaan korupsi PT Asabri. 

Dua di antaranya merupakan eks Direktur Utama PT Asabri, Adam R Damiri dan Sonny Widjaja.

Kemudian, BE selaku Direktur Keuangan PT Asabri periode Oktober 2008-Juni 2014, HS selaku Direktur PT Asabri periode 2013-2014 dan 2015-2019, dan IWS selaku Kadiv Investasi PT Asabri Juli 2012-Januari 2017.

Ada pula Heru Hidayat, Benny Tjokrosaputro, dan LP selaku pihak swasta yang diduga mengendalikan kegiatan investasi Asabri pada 2012-2019.

Heru dan Benny diketahui juga merupakan tersangka dalam kasus korupsi PT Asuransi Jiwasraya. Akibat kasus ini, kerugian negara ditaksir mencapai Rp 23,73 triliun.

Read More

Penghuni dan pedagang Cito menolak RS Khusus Covid-19

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Rencana pendirian RS Khusus Covid-19 di apartement Cito, ditolak perkumpulan Penghuni Pemilik dan Pedagang (P4) Cito. 

Sejumlah pedagang Mall Cito melakukan aksi protes dengan menggelar poster penolakan di area Mall Cito pada Rabu (03/02/2021).

M Yasid Mualim Sekretaris P4 Cito, menyayangkan rencana pendirian rumah sakit tersebut. 

"Program pemerintah sudah jelas untuk memutus wabah Covid-19 yaitu memakai masker, mencuci tangan dan menjaga jarak. Ini malah penderita Covid-19 mau didekatkan ke kita" tegasnya.

Yasid mempertanyakan, Cito merupakan area ekonomi. Didalamnya terdapat food court, toko baju dan lain-lain. Tapi mengapa malah bakal dijadikan RS Covid-19.

Yasid menambahkan rencana pendirian rumah sakit di area apartement sudah ada sejak tahun 2014. Namun sampai sekarang tidak terealisasi karena tidak memenuhi syarat.

"Sebelumnya para pedagang dan pemilik sudah ingin berkomunikasi dengan pihak manajemen setelah mengetahui kabar rencana pendirian rumah sakit, tapi baru kemarin ditanggapi," terang Yasid.

Menurut Yasid, pihak manajemen mengaku tidak tahu terhadap rencana tersebut. "Ini aneh, padahal mereka ini satu grup dan satu area. Bagaimana mereka tidak tahu," tegasnya lagi.

Sementara itu Hotman penasehat P4 Cito menambahkan, kalau kondisi mall ditengah pandemi sekarang ini sepi pengunjung. 

"Apalagi nanti akan berdiri rumah sakit Covid-19 di area mall," jelasnya.

Hotman menegaskan para pedagang sepakat memboikot pembayaran service charge sampai tuntutan mereka agar rencana pendirian RS Khusus Covid-19 dipenuhi. 

"Untuk membayar pegawai SPG saja kita susah apalagi membayar service charges," tegasnya. (Ar)

Read More

Perkuat Ketahanan Informasi, Pangdam Resmikan Brawijaya Talk

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Penyebarluasan informasi ke masyarakat dinilai sangat penting di era globalisasi saat ini. Selain mampu menginformasikan setiap program maupun kegiatan, upaya itu dinilai mampu menangkal adanya hoaks di lingkungan militer, khususnya Kodam V/Brawijaya.

Demikian dikatakan oleh Pangdam V/Brawijaya, Mayjen TNI Suharyato sebelum meresmikan adanya studio podcast Brawijaya Talk yang terletak di kantor Penerangan Kodam Brawijaya, Jalan Kesatrian, Surabaya, Rabu (3/2).

“Penerangan ini harus bisa memberikan edukasi ke masyarakat secara maksimal. Itu sudah menjadi salah satu program saya,” katanya.

Ia mencontohkan, gencarnya program vaksinasi dan berjalannya PPKM saat ini, harus bisa diketahui oleh masyarakat. 

Pasalnya, masih banyak masyarakat yang dibingungkan oleh informasi yang simpang siur.

“Penyebarluasan informasi itu merupakan ujung tombak yang paling besar dalam rangka tercapainya program-program. Baik dari Pemerintah ataupun institusi TNI itu sendiri,” jelas Suharyanto.

Selain pemotongan pita, peresmian studio yang dilakukan di hadapan beberapa awak media dan para Perwira Makodam itu, juga ditandai dengan adanya prosesi pemotongan tumpeng yang dilakukan langsung oleh Mayjen Suharyanto. (Pendam V/Brawijaya/Ar)

Read More

Mensos Risma Ajak Pindah Pemulung Kalibaru ke Bekasi Malah Minta Ini

KABARPROGRESIF.COM: (Jakarta) Menteri Sosial (Mensos) RI, Tri Rismaharini berencana memindahkan para pemulung yang tinggal di TPS RT 02 RW 08 Kalibaru, Cilincing, Jakarta Utara, ke tempat lebih layak.

Tempat yang lebih layak tersebut ialah Rusunawa yang sedang dibangun di area Balai Rehabilitasi Sosial Pangudi Luhur Bekasi, Jawa Barat.

Di sana, para pemulung dijanjikan mendapatkan tempat tinggal dan pekerjaan lebih layak.

Menanggapi hal tersebut, seorang pemulung Kalibaru, Darimin (55) mengaku bersedia apabila direlokasi ke tempat baru.

Hanya saja, Darimin meminta agar Kementerian Sosial menepati janji soal pekerjaan yang lebih layak.

"Kalo misalnya jadi digusur ya kitanya harus dipindah ke daerah Bekasi. Kalo saya ya mau lah, asal dikasih kerjaan," kata Darimin di lokasi, Rabu (3/2/2021).

Darimin sendiri sudah tinggal dan menjalankan aktivitasnya sebagai pemulung di TPS pesisir laut RW 08 Kalibaru sejak 2016 lalu.

Ia tinggal di rumah kontrakan dengan biaya sewa Rp 600.000 per bulan bersama istri dan ketiga orang anaknya.

Sementara itu, pendapatan dari hasil memulung pun tak menentu, di mana paling besar hanya Rp 100.000 sehari.

Karenanya, Darimin minta agar Kemensos menyediakan pekerjaan layak agar dirinya bisa memperbaiki ekonomi.

Tak hanya kepada dirinya dan sang istri, Roniah (48), Darimin juga meminta agar kedua anaknya yang sudah dewasa juga diberikan pekerjaan.

Sebab, kedua anaknya yang lulusan SMK itu sudah beberapa bulan menganggur karena di-PHK di masa pandemi Covid-19.

"Ya anak-anak juga dikasih kerjaan. Soalnya anak saya sempat kerja, cuman karena corona jadi udah nggak lagi," ucap Darimin.

Di lokasi yang sama, Mensos Risma menjanjikan bahwa para pemulung akan diberikan pelatihan keterampilan saat dipindahkan ke Balai Rehabilitasi Sosial Pangudi Luhur Bekasi.

Dengan adanya keterampilan tersebut, para pemulung akan dicarikan peluang pekerjaan.

"Ya kalau dia nganggur ya kita carikan pekerjaan memang, sebetulnya bukan syarat itu, jadi kita coba carikan peluang pekerjaan itu," kata Risma.

"Kita ajarin nanam-nanam sayur yang nanti juga kita jual sayurnya, kemudian ada ternak lele, ada ternak ayam petelor, supaya mereka tetap mendapatkan pendapatan gitu," tutupnya.

Read More

Jokowi Sebut PPKM Tak Efektif, Whisnu Punya Jawaban Berbeda

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Presiden Jokowi menyebut pemberlakuan PPKM jilid 1 Jawa-Bali tidak efektif, sebab kasus COVID-19 masih terus meningkat. Namun berbeda dengan Surabaya yang justru mengaku PPKM efektif.

"Kalau kemarin saya ketemu Pak Wamenkes Surabaya sudah zona kuning, bagi Surabaya sih efektif," kata Plt Wali Kota Surabaya Whisnu Sakti Buana, Rabu (3/2/2021).

Hanya saja, kata Whisnu, ada beberapa yang lebih diperketat lagi. Seperti membuka posko-posko di sekitar pasar tradisional. Karena kawasan pasar dinilai titik kerumunan yang paling krusial.

Selama PPKM berlangsung tiga pekan ini, Whisnu menyebut angka penurunan COVID-19 di Surabaya sudah menurun secara signifikan. Angka kasus menurun hingga 20 pasien per harinya.

"Ada penurunan signifikan dalam minggu kemarin memang. Jadi sebelumnya kita tambahan bisa di atas 100-an, kemarin sudah di bawah 80-an," ujar Whisnu.

Sedangkan untuk angka kematiannya sudah turun. Meski begitu, Pemkot Surabaya terus berupaya menekan jumlah kematian pasien COVID-19.

"Memang sudah menurun, cuma kita coba semakin menekan. Karena kalau dengan donor plasma konvalesen semakin masif itu kan juga akan menurunkan angka kematian akibat COVID Itu memang sangat dibutuhkan bagi penderita dalam kategori sedang dan berat. Kita akan mempercepat antibodinya muncul," jelasnya.

Upaya lain yang dilakukan Pemkot selain berpacu pada PPKM yaitu pada kesadaran masyarakat terhadap protokol kesehatan. Kini 3M juga telah ditambah menjadi 5M, menghindari kerumunan dan meminimalisasi mobilitas.

"Ini yang perlu kita tekankan ke masyarakat, jangan pernah lengah dan lelah untuk terus menerapkan protokol kesehatan. Kuncinya di sana. Sama antibodi yang harus kita kuatkan, salah satunya dengan makan yang cukup. Ini kita pantau terus jangan sampai ada warga Surabaya yang tidak bisa makan. Nah ini yang akan kita bantu," pungkas Whisnu. (Ar)

Read More

Demokrat Digoyang Kudeta, Warganet Dorong AHY Jadi Presiden 2024

KABARPROGRESIF.COM: (Jakarta) Isu kudeta Partai Demokrat di bawah kepemimpinan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) masih hangat. Apalagi posisi putra sulung Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) itu disebut diambil alih orang dalam lingkaran istana.

AHY sendiri sudah klarifikasi dan mengirim surat langsung ke Presiden Jokowi terkait rencana kudeta itu. Di media sosial pribadi AHY sendiri dukungan terhadapnya cukup besar.

Bahkan di akun instagramnya, AHY didukung netizen untuk maju ke Pilpres 2024. Bahkan ada warganet berandai-andai AHY bisa maju bersama Gubernur Anies Baswedan untuk Pilrpres 2024 mendatang.

Berikut beberapa komentar warganet. @suyatinardhika: "Semoga aja mas Agus 2024 R1 terus RI 2 wakilnya pak Anies Baswedan."

@muh_azwar0284: "3 Calon terkuat 2024 RI 1 (AHY, Anies, Gatot) InshaAllah aamiin."

@ayouandini: "AHY politisi inspirasi anak muda."

@ardiani_dian15: "Iya semoga mas AHY nanti jadi Presiden yang amanah."

Read More

Siswa Dikmaba Puslatdiksarmil Lattek Berganda di Puslatpur Purboyo

KABARPROGRESIF.COM: (Malang) Setelah mendapatkan pelajaran teori di kelas, siswa Pendidikan Pertama Bintara Prajurit Karier (Dikmaba PK) yang sedang menempuh pendidikan di Pusat Latihan Pendidikan Dasar Militer (Puslatdiksarmil) Kodiklatal, melaksanakan aplikasi lapangan dengan Latihan Praktek (Lattek) Berganda di Pusat Latihan Tempur (Puslatpur) Purboyo kabupaten Malang, Rabu, (3/2/2021).

Sebelum pelaksanaan Lattek diawali dengan apel kelengkapan sekaligus inspeksi guna mengecek kesiapan pelaksanaan latihan baik keperluan dan kelengkapan perorangan maupun kelengkapan penyelenggara latihan dalam hal ini lembaga pendidikkan Sekolah Bintara Puslatdiksarmil.

Adapun materi yang dipraktekkan para siswa Dikmaba tersebut diawali dengan jurit tangkas dilanjutkan menembak senjata laras panjang SS-1, menembak senjata Minimi, meluncur dari ketinggian, naik turun jaring meniti dan merayap tali, Ilmu Medan Membaca Peta (IMMP), Jurit tangkas dan jurit malam.

Selain problem tersebut diatas para siswa juga melaksanakan praktek lempar granat, perembesan, teknik tempur dasar, Pioner and Jungle Survival, kompas siang dan malam dan dikhiri dengan Lintas Medan sejauh 35 KM. (Pen Kodiklatal/Ar)

Read More

Ubek-Ubek Warkop, Satgas Covid-19 di Lamongan Berhasil Jaring 8 Pelanggar Prokes

KABARPROGRESIF.COM: (Lamongan) Ternyata, razia protokol kesehatan di Lamongan, Jawa Timur, bukan hanya sekedar gertak sambal.

Itu dibuktikan ketika petugas gabungan berhasil merazia 8 pelanggar protokol kesehatan di sebuah warung kopi yang berlokasi di Kecamatan Bluluk, Rabu (3/2).

Danramil Bluluk, Kapten Kav Parman mengatakan jika petugas gabungan telah memberikan sanksi ke para pelanggar prokes tersebut. 

Sanksinya pun, kata Danramil, berupa sanksi sosial hingga denda. 

“Sanksi itu bisa berupa tilang KTP dan denda,” pungkasnya.

Untuk diketahui, sebelumnya Dandim 0812/Lamongan, Letkol Inf Sidik Wiyono telah menginstruksikan seluruh jajarannya untuk gencar melakukan razia prokes.

Selain razia, Letkol Sidik juga mengimbau personelnya untuk intens melakukan sosialisasi protokol kesehatan. (Pendam V/Brw/Ar)

Read More

Kalau Andalkan Bantuan Saja, Mensos Risma: Rakyat Akan Lama Keluar dari Kemiskinan

KABARPROGRESIF.COM: (Jakarta) Menteri Sosial (Mensos) RI Tri Rismaharini menilai, untuk mengeluarkan rakyat dari garis kemiskinan, tak bisa hanya mengandalkan bantuan sosial dari pemerintah saja.

Hal itu disampaikan Risma saat mengunjungi permukiman pemulung di tempat pembuangan sampah di wilayah RT 02, RW 08, Kali Baru, Cilincing, Jakarta Utara, Rabu (3/2/2021).

"Jadi kita ke sini dengan harapan mereka bisa lebih baik kehidupannya, karena kalau mengandalkan bantuan saja yang mungkin akan lama keluar dari garis kemiskinan," ucap Risma.

Oleh sebab itu, Risma berencana memberikan tempat tinggal dan lahan pakerjaan bagi para pemulung di wilayah tersebut.

Kementerian Sosial dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) bekerja sama membangun rumah susun sewa (rusunawa) bagi warga penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS).

Rencananya rusunawa tersebut akan dibangun di dua lokasi, yaitu di lahan Balai Karya, Pangudi Luhur, Bekasi dan lahan Rumah Perlindungan dan Trauma Center (RPTC) di Jakarta.

Setiap warga nantinya hanya akan dibebankan biaya sewa sebesar Rp 10.000 per bulannya.

"Kemudian dengan rumah susun yang sangat murah sekali mereka bisa punya kapasitas ruang yang lebih besar sehingga mereka bisa cepat keluar dari kemiskinan," ucap Risma.

Selain itu, Risma juga berjanji akan membuka lahan pekerjaan bagi para warga dan membekali mereka dengan berbagai keterampilan.

"Kalau dia nganggur kita akan carikan pekerjaan. Misalnya nanam sayur, nanti sayurnya juga akan kita jual. Kemudian ada ternak lele, ternak ayam, jadi supaya mereka tetap punya pendapatan," tambahnya.

Read More

Soal Kudeta Demokrat, Marzuki Alie Sindir Keras AHY: Sebaiknya Mundur daripada Fitnah, Masuk Neraka!

KABARPROGRESIF.COM: (Jakarta) Mantan Sekjen Partai Demokrat, Marzuki Alie turut buka suara terkait isu kudeta kepemimpinan Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

Marzuki mengatakan bahwa namanya dibawa-bawa dan dituding berkontribusi dalam isu kudeta Partai Demokrat tersebut.

Hal itu ia sampaikan melalui cuitan Twitter pribadinya @marzukialie_MA untuk menjawab cuitan Menko Polhukam, Mahfud MD.

Mahfud MD memberikan klarifikasi terkait desas-desus keterlibatannya dalam isu kudeta tersebut.

Kemudian, mantan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI ini menyayangkan ada pihak-pihak tertentu yang memfitnah dirinya.

“Saya biasa difitnah, sekarang difitnah lagi, utk kali ini saya tidak akan memaafkan lagi, kita akan berhitung nanti dihadapan Allah SWT,” kata Marzuki Alie Dr.H. (@marzukialie_MA)pada Rabu, 3 Februari 2021.

Dalam balasan cuitan Mahfud MD itu, ia mengungkapkan bahwa AHY tidak siap dalam memimpin sebuah partai.

“Takut akan hantu, terpeluk dg setan. Tidak siap memimpin partai,” ucap Marzuki secara tegas.

Tak hanya itu, Marzuki pun mendesak AHY untuk mundur dari kepemimpinan Partai Demokrat, daripada terus melayangkan fitnah.

“Sebaiknya mundur daripada fitnah kanan kiri, masuk neraka,” ujarnya menambahkan.

Takut akan hantu, terpeluk dg setan. Tidak siap.memimpin partai, sebaiknya mundur daripada firnah kanan kiri, masuk neraka— Marzuki Alie Dr.H. (@marzukialie_MA) February 2, 2021

Sebelumnya, Mahfud MD merasa terkejut dengan tudingan bahwa dirinya merestui Kepala Staf Kepresidenan (KSP), Moeldoko untuk merebut posisi Ketua Umum Partai Demokrat, seperti pemberitaan yang beredar.

“Wah, mengagetkan, yakinlah sy tak prnh berbicara itu dgn Pak Moeldoko maupun dgn orang lain. Terpikir sj tdk, apalagi merestui,” kata Mahfud MD.

Ia merasa heran dengan kabar yang menyatakan bahwa partai sebesar Demokrat dapat dikudeta di era ini.

“Di era demokrasi yg sangat terbuka dan dikontrol oleh masyarakat spt skrng ini sulit dipercaya kepemimpinan partai, apalagi partai besar spt PD bs dikudeta spt itu,” katanya.

“Jabatan menko tentu tak bs digunakan dan pasti tdk laku untuk memberi restu. Yg penting internal PD sendiri solid.”***

Read More

Ada Dugaan Kongkalikong Pejabat Kemensos dengan Oknum Anggota DPR

KABARPROGRESIF.COM: (Jakarta) Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), mengusut tuntas pihak lain yang terlibat dalam kasus dugaan suap pengadaan bantuan sosial (bansos) Covid-19 Jabodetabek pada 2020.

Sebab, ada dugaan kongkalikong pejabat Kementerian Sosial (Kemensos) dengan oknum anggota DPR RI dalam kasus ini.

"Berdasar informasi yang kami terima, terdapat dugaan penunjukan perusahaan penyalur sembako bansos Kemensos yang saat ini diproses KPK, perusahaan tersebut semata-mata berdasar penunjukkan dengan istilah 'Bina Lingkungan'," kata Koordinator MAKI Boyamin Saiman dalam keterangan yang diterima, Rabu (3/2).

Dengan demikian, kata Boyamin, penunjukkan perusahaan-perusahaan tersebut diduga tidak berdasar kemampuan, pengalaman dan kompetensi dalam menyalurkan sembako.

Oleh karena itu, pembagian sembako menimbulkan dugaan penurunan kualitas dan harga sehingga merugikan masyarakat dan negara.

"Perusahaan tersebut antara lain adalah PT SPM mendapat paket 25 ribu, pelaksana AHH, PT ARW mendapat paket 40 ribu pelaksana FH. PT TIRA paket 35 ribu pelaksana UAH, dan PT TJB paket 25 ribu pelaksana KF," ungkap Boyamin.

Menurutnya, perusahaan-perusahaan tersebut diduga mendapat fasilitas Bina Lingkungan berdasarkan rekomendasi dari oknum pejabat eselon I Kemensos, dan oknum politikus anggota DPR yang selama ini telah disebut media massa.

"Artinya diduga oknum DPR yang memberikan rekomendasi berasal dari beberapa parpol dan bukan hanya satu parpol," ujarnya.

Lebih lanjut Boyamin mengungkapkan, oknum pemberi rekomendasi Bina Lingkungan diduga adalah pejabat eselon I Kemensos dengan inisial PN dan oknum anggota DPR adalah ACH.

"Kami akan segera menyampaikan informasi ini kepada KPK dan mengawalnya termasuk mencadangkan upaya praperadilan jika tidak didalami oleh KPK," tutup Boyamin.

Dalam kasus tersebut, KPK telah menetapkan eks Mensos Juliari P Batubara serta dua Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Matheus Joko Santoso dan Adi Wahyono sebagai tersangka. Ketiganya diduga sebagai pihak penerima suap.

KPK juga menetapkan dua pihak swasta sebagai tersangka yakni Ardian IM dan Harry Sidabukke yang diduga sebagai pemberi suap.

Juliari bersama Adi dan Matheus diduga menerima suap senilai sekitar Rp 17 miliar dari Ardian dan Harry selaku rekanan Kemensos dalam pengadaan paket bansos untuk wilayah Jabodetabek tahun 2020.

Read More

Batasi Mobilitas Masyarakat Selama PPKM, Beberapa Pusat Keramaian dan Jalan Protokol Surabaya Ditutup

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Satgas Percepatan Penanganan Covid-19 Kota Surabaya melakukan penutupan sementara beberapa pusat keramaian serta jalan protokol di Kota Pahlawan. 

Ini dilakukan untuk mengurangi mobilitas masyarakat dan mencegah terjadinya kerumunan selama Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM).

Kepala Satpol PP Kota Surabaya, Eddy Christijanto mengatakan, pusat keramaian yang dilakukan penutupan pertama adalah Sentra PKL (Pedagang Kaki Lima) di Tugu Pahlawan Surabaya. 

Sentra PKL yang biasa buka pada Minggu pagi ini sudah dilakukan penutupan sejak Minggu, (31/1/2021) lalu.

"PKL yang di Tugu Pahlawan itu sudah kita surati dan Minggu lalu sudah tidak ada kegiatan. Sampai nanti pelaksanaan PPKM (berakhir), atau tidak diperpanjang. Itu yang kami lakukan," kata Eddy di kantornya, Selasa (3/2/2021).

Kemudian, kata Eddy, penutupan sementara juga dilakukan di PKL yang ada di sekitaran Masjid Agung. Sedangkan di kawasan Jembatan Suroboyo, penutupan dilakukan mulai Puskesmas Kenjeran hingga Taman Suroboyo mulai pukul 05.00 WIB.

"Berikutnya informasi juga dari Kodam V/Brawijaya, itu (Pasar Malam Kodam) dilakukan penutupan sampai dengan tanggal 8 Februari 2021," ungkap dia.

Menurut Eddy, penutupan di pusat keramaian ini dilakukan untuk mengurangi interaksi antar masyarakat dan terjadinya kerumunan pengunjung. 

Selama dilakukan penutupan, beberapa personel dari instansi terkait juga dikerahkan untuk melakukan pengawasan. 

"Kita kerahkan semua personel dari Satpol PP, Linmas, Satpol kecamatan, serta jajaran Polres dan TNI," katanya.

Eddy mengungkapkan, penutupan sementara tak hanya dilakukan Satgas Covid-19 Surabaya di beberapa pusat keramaian. 

Namun, jalan protokol di Surabaya yang berpotensi menimbulkan kerumunan juga dilakukan penutupan. 

Salah satunya adalah Jalan Tunjungan dan Darmo Surabaya yang telah dilakukan penutupan sejak Senin (1/2/2021) hingga Kamis (4/1/2021) mulai pukul 22.00 - 05.00 WIB.

"Nanti juga di hari Jum'at dan Sabtu, di Jalan Tunjungan dan Darmo tetap kita lakukan penutupan mulai jam 20.00 - 06.00 WIB," jelas dia

Sementara itu, Eddy menyebut, untuk Jalan Mayjend Sungkono dilakukan penutupan pada hari Jum'at dan Sabtu mulai pukul 22.00 - 06.00 WIB. 

Tujuannya adalah untuk menciptakan kawasan physical distancing dan membatasi gerak mobilitas masyarakat. Dimana pada hari tertentu biasanya kawasan itu digunakan sebagai tempat berkumpulnya orang-orang atau komunitas.

"Karena kan dari hasil laporan (pemerintah pusat) protokol kesehatan pemakaian masker meningkat, kerumunan berkurang, tetapi mobilitas warga ini masih meningkat," terang mantan Kepala BPB dan Linmas Surabaya ini.

Lantas bagaimana untuk memantau mobilitas warga tersebut, Eddy pun menjelaskan, bahwa pantauan mobilitas masyarakat ini dapat dilakukan melalui masing-masing provider telepon. 

Melalui provider, mobilitas masyarakat dapat terpantau bergeraknya kemana. Dari hasil pantauan itu tercatat jika pada saat jam-jam kerja, mobilitas masyarakat sangat tinggi.

"Jam 7 atau 8 pagi sampai dengan 19.00 malam mobilitas masyarakat sangat tinggi di Jawa dan Bali. Makanya untuk Surabaya beberapa lokasi kita lakukan physical distancing kawasan yang tidak bisa dilewati untuk mengurangi mobilitas masyarakat," pungkasnya. (Ar)

Read More