Kepala Bakom Ungkap Rencana Besar Moeldoko Selain Kudeta Partai Demokrat

KABARPROGRESIF.COM: (Jakarta) Kepala Badan Komunikasi Strategis atau Bakom Strategis DPP Partai Demokrat, Herzaky Mahendra Putra mengatakan, bahasan pertemuan antara kader yang menjadi pelaku gerakan kudeta dengan Moeldoko tidak sekadar mengambil alih kekuasaan.

Melainkan untuk tujuan lebih besar, yakni pencalonan Moeldoko sebagai calon presiden pada 2024.

"Berdasarkan keterangan yang kami miliki, pembahasan utama yang disampaikan oleh pelaku gerakan dalam pertemuan itu adalah rencana mengusung KSP Moeldoko sebagai calon presiden 2024," kata Herzaky dalam keterangannya, Rabu (3/2/2021).

Namun sebelum merangkak menjadi capres, tentunya Moeldoko membutuhkan kendaraan politik. Melalui Partai Demokrat itu kemudian jalur yang dipilih Moeldoko. Herzaky berujar, Moeldoko ingin lebih dulu mengambil alih kekuasaan Partai Demokrat dari tangan Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono.

"Untuk memuluskan rencana itu, para pelaku gerakan mempersiapkan pengambilalihan kepemimpinan Partai Demokrat, melalui proses Kongres Luar Biasa," ujar Herzaky.

Herzaky sebelumnya membeberkan bahwa pertemuan antara Kepala Staf Presiden, Moeldoko dan beberapa kader Demokrat tidak dilakukan di rumah, melainkan di luar rumah. 

Kedatangan kader Demokrat dari daerah ke Jakarta, kata Herzaku dilakukan secara terstruktur dan sistematis oleh para pelaku gerakan kudeta.

"Ada yang mengundang, membiayai tiket pesawat, menjemput di bandara, membiayai penginapan, termasuk konsumsi," ujarnya.

Sebelumnya, mantan Wakil Sekjen (wasekjen) Partai Demokrat Yus Sudarso mengatakan bahwa ada empat faksi yang mendorong pergantian Ketua Umum Partai Demokrat dari Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) kepada Kepala Staf Kepresidenan Jenderal (Purn) Moeldoko.

"Saya amati dan tahu ada setidaknya 4 faksi," kata Yus dalam Forum Pendiri dan Senior Partai Demokrat di bilangan Jakarta Selatan, Selasa (2/2/2021).

Ia kemudian menyebutkan siapa saja keempat faksi yang dimaksud. Pertama, yakni faksi pendiri sekaligus faksi Subut Budi Santoso yang merupakan ketua umum pertama Partai Demokrat. 

Kedua ialah faksi dari Ketua Umum Partai Demokrat hasil Kongres 2005 di Bali, yaitu Hadi Untung.

Sementara itu untuk faksi ketiga dan keempat masing-masing, yaitu faksi Anas Urbaningrum, ketua umum Partai Demokrat hasil Kongres di Bandung pada 2010-- dan faksi Marzuki Alie.

Yus menegaskan bahwa tidak ada rekayasa apapun terkait keempat faksi yang memiliki keinganan sama tersebur. 

Ia juga mempertanyakan di mana letak kesalahan para internal yang menginginkam pergantian pucuk pimpinan dari AHY ke tangan Moeldoko.

"Ini adalah sepenuhnya bagian dari internal partai. Apa salahnya kami? Seperti pendiri di awal menjemput SBY untuk mengantarkan beliau ke pimpinan RI 2004,"

Menurut Yus, hal yang serupa dilakukan Partai Demokrat terhadap SBY untuk menjadi presiden nantinya juga akan kembali dilakukan untuk mengantarkan Moeldoko.

"Apa salahnya kami kalau hari ini menjemput figur tokoh ke depan? Apa salahnya Moeldoko? Tidak seubahnya senior-senior kami sebelumnya menjemput SBY," ujar Yus.

Yus sekaligus menegaskan bahwa tidak ada keterlibatan Presiden Joko Widodo atau Jokowi dalam persoalan internal terkait dukungan untuk Moeldoko.

"Apa salahnya Jokowi dalam persoalan ini, sebagaimana pernyataan pak Moeldoko kemarin. Demikian agar bukan menjadi misteri lagi, pergerakan yang dimaksud bukan pergerakan tetapi mengalir seperti air dari daerah kepada kanal-kanal faksi yang ada itu," kata Yus.

Read More

Tersangka Kasus Asabri Siap Bantu Penyidik Kembalikan Kerugian Negara

KABARPROGRESIF.COM: (Jakarta) Mantan Direktur PT Asuransi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (Asabri), Hari Setiono dan Bachtiar Effendi menyatakan siap membantu penyidik tindak pidana khusus (pidsus) Kejaksaan Agung (Kejagung) untuk membongkar dugaan tindak pidana korupsi di perusahaan plat merah tersebut.

Hal tersebut dikatakan Handika Honggowongso selaku kuasa hukum kedua tersangka, di Kejaksaan Agung pada Rabu (3/2/2021).

Menurut Handika, hal ini dilakukan untuk mengembalikan kerugian negara yang mencapai Rp23,73 triliun.

"Klien saya siap untuk bekerja sama guna membongkar habis segala patgulipat yang terjadi dalam investasi Asabri. Agar semua aset hasil inventasi dari uang Asabri bisa kembali," kata Handika.

"Soal benar dan salah perbuatan klien saya, biarlah nanti pengadilan yang menentukan," sambungnya.

Kendati demikian, Handika juga mempertanyakan mengenai jumlah potensi kerugian negara. Sebab, kata dia, jumlah tersebut sangat fantastis.

"Jumlah itu sangat fantasis, merupakan kerugian terbesar dalam sejarah korupsi di Indonesia. Jadi kami pertanyakan bagaimana metode atau cara menghitungnya?," ujarnya.

Menurut dia, penyidik harus melihat seluruh aspek untuk menentukan kerugian negara dalam kasus ini. Salah satunya, melihat aset Asabri baik berupa saham, reksadana atau pun properti.

"Jika betul itu adalah kerugian riel, bukan potensi lost, maka fungsi pengawasan mulai tahun 2012-2018 oleh Auditor, Komisaris PT Asabri , Menhan, Meneg BUMN dan OJK tidak dijalankan atau dijalankan tapi gagal total atau memang ada skenario membobol Asabri secara masif dan total," paparnya.

Handika juga mengimbau kepada para pihak yang kini menguasai hasil investasi PT Asabri menyerahkan hasil korupsinya kepada tim penyidik Kejagung.

"Jadi ingat, itu dari uang para anggota TNI dan Polri yang sangat diperlukan untuk meningkatkan kesejahteraan mereka," tegasnya.

Sebelumnya diketahui, tim penyidik tindak pidana khusus Kejaksaan Agung (Kejagung) menetapkan mantan Dirut PT Asabri, Mayjen (Purn) Adam Rachmat Damiri dan Sonny Widjaja sebagai tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi PT Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (PT Asabri).

Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Leonard Eben Ezer Simanjuntak mengatakan pihaknya telah menetapkan 8 orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi PT Asabri.

Mayjen (Purn) Adam Rachmat Damiri dan Sonny Widjaja merupakan mantan Direktur Utama (Dirut) pada periode yang berbeda.

"Ada 8 orang yang ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara tersebut," kata Leonard dalam konferensi pers di Gedung Kejagung, Jakarta, Senin (1/2/2021).

Selain 2 mantan Dirut PT Asabri, kata Leonard, tersangka lain yang dijerat ialah BE selaku Mantan Direktur Keuangan PT Asabri; HS selaku Direktur PT Asabri; IWS selaku Kadiv Investasi PT Asabri; LP Dirut PT Prima Jaringan; BT dan HH.

Usai menjalani pemeriksaan di Gedung Bundar Kejagung, para tersangka langsung digiring oleh penyidik menuju mobil tahanan kejaksaan.

Read More

Mahfud Ngaku Diancam Dipolisikan karena Beberkan Dugaan Korupsi Asabri

KABARPROGRESIF.COM: (Jakarta) Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengaku pernah diancam akan dipolisikan setelah membeberkan adanya dugaan korupsi di PT Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (Persero) atau PT Asabri.

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) periode 2008-2013 ini telah mencium dugaan korupsi di perusahaan pelat merah sejak awal 2020.

Saat itu, Mahfud menyebut ada penyimpangan keungan negara sekitar Rp 16 triliun.

"Awal 2020 saya sudah bilang ada dugaan korupsi sekitar Rp 16 triliun di Asabri. Waktu itu pimpinannya gerah, marah-marah, dan bilang akan melaporkan ke polisi karena merasa difitnah," ujar Mahfud melalui pesan singkat, Selasa, 2 Februari 2021.

Setelah mengantongi informasi dugaan korupsi, Mahfud berkoordinasi dengan Kejaksaan Agung (Kejagung) guna mengungkap kasus tersebut.

Dugaan Mahfud ternyata benar setelah Kejagung melakukan penyidikan. Diprediksi kasus tersebut telah merugikan kerugian keuangan negara sebesar Rp 23 triliun.

Jumlah itu ternyata lebih besar dari apa yang disampaikan Mahfud sebelumnya.

"Setelah disidik sekarang ternyata yang diduga dikorupsi sebesar lebih dari Rp 23 triliun. Kejaksaan Agung mulai melakukan penyitaan atas aset-aset tersangka," terang Mahfud.

Sejauh ini, Kejagung telah menetapkan delapan tersangka kasus dugaan korupsi PT Asabri. 

Dua di antaranya merupakan eks Direktur Utama PT Asabri, Adam R Damiri dan Sonny Widjaja.

Kemudian, BE selaku Direktur Keuangan PT Asabri periode Oktober 2008-Juni 2014, HS selaku Direktur PT Asabri periode 2013-2014 dan 2015-2019, dan IWS selaku Kadiv Investasi PT Asabri Juli 2012-Januari 2017.

Ada pula Heru Hidayat, Benny Tjokrosaputro, dan LP selaku pihak swasta yang diduga mengendalikan kegiatan investasi Asabri pada 2012-2019.

Heru dan Benny diketahui juga merupakan tersangka dalam kasus korupsi PT Asuransi Jiwasraya. Akibat kasus ini, kerugian negara ditaksir mencapai Rp 23,73 triliun.

Read More

Penghuni dan pedagang Cito menolak RS Khusus Covid-19

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Rencana pendirian RS Khusus Covid-19 di apartement Cito, ditolak perkumpulan Penghuni Pemilik dan Pedagang (P4) Cito. 

Sejumlah pedagang Mall Cito melakukan aksi protes dengan menggelar poster penolakan di area Mall Cito pada Rabu (03/02/2021).

M Yasid Mualim Sekretaris P4 Cito, menyayangkan rencana pendirian rumah sakit tersebut. 

"Program pemerintah sudah jelas untuk memutus wabah Covid-19 yaitu memakai masker, mencuci tangan dan menjaga jarak. Ini malah penderita Covid-19 mau didekatkan ke kita" tegasnya.

Yasid mempertanyakan, Cito merupakan area ekonomi. Didalamnya terdapat food court, toko baju dan lain-lain. Tapi mengapa malah bakal dijadikan RS Covid-19.

Yasid menambahkan rencana pendirian rumah sakit di area apartement sudah ada sejak tahun 2014. Namun sampai sekarang tidak terealisasi karena tidak memenuhi syarat.

"Sebelumnya para pedagang dan pemilik sudah ingin berkomunikasi dengan pihak manajemen setelah mengetahui kabar rencana pendirian rumah sakit, tapi baru kemarin ditanggapi," terang Yasid.

Menurut Yasid, pihak manajemen mengaku tidak tahu terhadap rencana tersebut. "Ini aneh, padahal mereka ini satu grup dan satu area. Bagaimana mereka tidak tahu," tegasnya lagi.

Sementara itu Hotman penasehat P4 Cito menambahkan, kalau kondisi mall ditengah pandemi sekarang ini sepi pengunjung. 

"Apalagi nanti akan berdiri rumah sakit Covid-19 di area mall," jelasnya.

Hotman menegaskan para pedagang sepakat memboikot pembayaran service charge sampai tuntutan mereka agar rencana pendirian RS Khusus Covid-19 dipenuhi. 

"Untuk membayar pegawai SPG saja kita susah apalagi membayar service charges," tegasnya. (Ar)

Read More

Perkuat Ketahanan Informasi, Pangdam Resmikan Brawijaya Talk

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Penyebarluasan informasi ke masyarakat dinilai sangat penting di era globalisasi saat ini. Selain mampu menginformasikan setiap program maupun kegiatan, upaya itu dinilai mampu menangkal adanya hoaks di lingkungan militer, khususnya Kodam V/Brawijaya.

Demikian dikatakan oleh Pangdam V/Brawijaya, Mayjen TNI Suharyato sebelum meresmikan adanya studio podcast Brawijaya Talk yang terletak di kantor Penerangan Kodam Brawijaya, Jalan Kesatrian, Surabaya, Rabu (3/2).

“Penerangan ini harus bisa memberikan edukasi ke masyarakat secara maksimal. Itu sudah menjadi salah satu program saya,” katanya.

Ia mencontohkan, gencarnya program vaksinasi dan berjalannya PPKM saat ini, harus bisa diketahui oleh masyarakat. 

Pasalnya, masih banyak masyarakat yang dibingungkan oleh informasi yang simpang siur.

“Penyebarluasan informasi itu merupakan ujung tombak yang paling besar dalam rangka tercapainya program-program. Baik dari Pemerintah ataupun institusi TNI itu sendiri,” jelas Suharyanto.

Selain pemotongan pita, peresmian studio yang dilakukan di hadapan beberapa awak media dan para Perwira Makodam itu, juga ditandai dengan adanya prosesi pemotongan tumpeng yang dilakukan langsung oleh Mayjen Suharyanto. (Pendam V/Brawijaya/Ar)

Read More

Mensos Risma Ajak Pindah Pemulung Kalibaru ke Bekasi Malah Minta Ini

KABARPROGRESIF.COM: (Jakarta) Menteri Sosial (Mensos) RI, Tri Rismaharini berencana memindahkan para pemulung yang tinggal di TPS RT 02 RW 08 Kalibaru, Cilincing, Jakarta Utara, ke tempat lebih layak.

Tempat yang lebih layak tersebut ialah Rusunawa yang sedang dibangun di area Balai Rehabilitasi Sosial Pangudi Luhur Bekasi, Jawa Barat.

Di sana, para pemulung dijanjikan mendapatkan tempat tinggal dan pekerjaan lebih layak.

Menanggapi hal tersebut, seorang pemulung Kalibaru, Darimin (55) mengaku bersedia apabila direlokasi ke tempat baru.

Hanya saja, Darimin meminta agar Kementerian Sosial menepati janji soal pekerjaan yang lebih layak.

"Kalo misalnya jadi digusur ya kitanya harus dipindah ke daerah Bekasi. Kalo saya ya mau lah, asal dikasih kerjaan," kata Darimin di lokasi, Rabu (3/2/2021).

Darimin sendiri sudah tinggal dan menjalankan aktivitasnya sebagai pemulung di TPS pesisir laut RW 08 Kalibaru sejak 2016 lalu.

Ia tinggal di rumah kontrakan dengan biaya sewa Rp 600.000 per bulan bersama istri dan ketiga orang anaknya.

Sementara itu, pendapatan dari hasil memulung pun tak menentu, di mana paling besar hanya Rp 100.000 sehari.

Karenanya, Darimin minta agar Kemensos menyediakan pekerjaan layak agar dirinya bisa memperbaiki ekonomi.

Tak hanya kepada dirinya dan sang istri, Roniah (48), Darimin juga meminta agar kedua anaknya yang sudah dewasa juga diberikan pekerjaan.

Sebab, kedua anaknya yang lulusan SMK itu sudah beberapa bulan menganggur karena di-PHK di masa pandemi Covid-19.

"Ya anak-anak juga dikasih kerjaan. Soalnya anak saya sempat kerja, cuman karena corona jadi udah nggak lagi," ucap Darimin.

Di lokasi yang sama, Mensos Risma menjanjikan bahwa para pemulung akan diberikan pelatihan keterampilan saat dipindahkan ke Balai Rehabilitasi Sosial Pangudi Luhur Bekasi.

Dengan adanya keterampilan tersebut, para pemulung akan dicarikan peluang pekerjaan.

"Ya kalau dia nganggur ya kita carikan pekerjaan memang, sebetulnya bukan syarat itu, jadi kita coba carikan peluang pekerjaan itu," kata Risma.

"Kita ajarin nanam-nanam sayur yang nanti juga kita jual sayurnya, kemudian ada ternak lele, ada ternak ayam petelor, supaya mereka tetap mendapatkan pendapatan gitu," tutupnya.

Read More

Jokowi Sebut PPKM Tak Efektif, Whisnu Punya Jawaban Berbeda

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Presiden Jokowi menyebut pemberlakuan PPKM jilid 1 Jawa-Bali tidak efektif, sebab kasus COVID-19 masih terus meningkat. Namun berbeda dengan Surabaya yang justru mengaku PPKM efektif.

"Kalau kemarin saya ketemu Pak Wamenkes Surabaya sudah zona kuning, bagi Surabaya sih efektif," kata Plt Wali Kota Surabaya Whisnu Sakti Buana, Rabu (3/2/2021).

Hanya saja, kata Whisnu, ada beberapa yang lebih diperketat lagi. Seperti membuka posko-posko di sekitar pasar tradisional. Karena kawasan pasar dinilai titik kerumunan yang paling krusial.

Selama PPKM berlangsung tiga pekan ini, Whisnu menyebut angka penurunan COVID-19 di Surabaya sudah menurun secara signifikan. Angka kasus menurun hingga 20 pasien per harinya.

"Ada penurunan signifikan dalam minggu kemarin memang. Jadi sebelumnya kita tambahan bisa di atas 100-an, kemarin sudah di bawah 80-an," ujar Whisnu.

Sedangkan untuk angka kematiannya sudah turun. Meski begitu, Pemkot Surabaya terus berupaya menekan jumlah kematian pasien COVID-19.

"Memang sudah menurun, cuma kita coba semakin menekan. Karena kalau dengan donor plasma konvalesen semakin masif itu kan juga akan menurunkan angka kematian akibat COVID Itu memang sangat dibutuhkan bagi penderita dalam kategori sedang dan berat. Kita akan mempercepat antibodinya muncul," jelasnya.

Upaya lain yang dilakukan Pemkot selain berpacu pada PPKM yaitu pada kesadaran masyarakat terhadap protokol kesehatan. Kini 3M juga telah ditambah menjadi 5M, menghindari kerumunan dan meminimalisasi mobilitas.

"Ini yang perlu kita tekankan ke masyarakat, jangan pernah lengah dan lelah untuk terus menerapkan protokol kesehatan. Kuncinya di sana. Sama antibodi yang harus kita kuatkan, salah satunya dengan makan yang cukup. Ini kita pantau terus jangan sampai ada warga Surabaya yang tidak bisa makan. Nah ini yang akan kita bantu," pungkas Whisnu. (Ar)

Read More

Demokrat Digoyang Kudeta, Warganet Dorong AHY Jadi Presiden 2024

KABARPROGRESIF.COM: (Jakarta) Isu kudeta Partai Demokrat di bawah kepemimpinan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) masih hangat. Apalagi posisi putra sulung Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) itu disebut diambil alih orang dalam lingkaran istana.

AHY sendiri sudah klarifikasi dan mengirim surat langsung ke Presiden Jokowi terkait rencana kudeta itu. Di media sosial pribadi AHY sendiri dukungan terhadapnya cukup besar.

Bahkan di akun instagramnya, AHY didukung netizen untuk maju ke Pilpres 2024. Bahkan ada warganet berandai-andai AHY bisa maju bersama Gubernur Anies Baswedan untuk Pilrpres 2024 mendatang.

Berikut beberapa komentar warganet. @suyatinardhika: "Semoga aja mas Agus 2024 R1 terus RI 2 wakilnya pak Anies Baswedan."

@muh_azwar0284: "3 Calon terkuat 2024 RI 1 (AHY, Anies, Gatot) InshaAllah aamiin."

@ayouandini: "AHY politisi inspirasi anak muda."

@ardiani_dian15: "Iya semoga mas AHY nanti jadi Presiden yang amanah."

Read More

Siswa Dikmaba Puslatdiksarmil Lattek Berganda di Puslatpur Purboyo

KABARPROGRESIF.COM: (Malang) Setelah mendapatkan pelajaran teori di kelas, siswa Pendidikan Pertama Bintara Prajurit Karier (Dikmaba PK) yang sedang menempuh pendidikan di Pusat Latihan Pendidikan Dasar Militer (Puslatdiksarmil) Kodiklatal, melaksanakan aplikasi lapangan dengan Latihan Praktek (Lattek) Berganda di Pusat Latihan Tempur (Puslatpur) Purboyo kabupaten Malang, Rabu, (3/2/2021).

Sebelum pelaksanaan Lattek diawali dengan apel kelengkapan sekaligus inspeksi guna mengecek kesiapan pelaksanaan latihan baik keperluan dan kelengkapan perorangan maupun kelengkapan penyelenggara latihan dalam hal ini lembaga pendidikkan Sekolah Bintara Puslatdiksarmil.

Adapun materi yang dipraktekkan para siswa Dikmaba tersebut diawali dengan jurit tangkas dilanjutkan menembak senjata laras panjang SS-1, menembak senjata Minimi, meluncur dari ketinggian, naik turun jaring meniti dan merayap tali, Ilmu Medan Membaca Peta (IMMP), Jurit tangkas dan jurit malam.

Selain problem tersebut diatas para siswa juga melaksanakan praktek lempar granat, perembesan, teknik tempur dasar, Pioner and Jungle Survival, kompas siang dan malam dan dikhiri dengan Lintas Medan sejauh 35 KM. (Pen Kodiklatal/Ar)

Read More

Ubek-Ubek Warkop, Satgas Covid-19 di Lamongan Berhasil Jaring 8 Pelanggar Prokes

KABARPROGRESIF.COM: (Lamongan) Ternyata, razia protokol kesehatan di Lamongan, Jawa Timur, bukan hanya sekedar gertak sambal.

Itu dibuktikan ketika petugas gabungan berhasil merazia 8 pelanggar protokol kesehatan di sebuah warung kopi yang berlokasi di Kecamatan Bluluk, Rabu (3/2).

Danramil Bluluk, Kapten Kav Parman mengatakan jika petugas gabungan telah memberikan sanksi ke para pelanggar prokes tersebut. 

Sanksinya pun, kata Danramil, berupa sanksi sosial hingga denda. 

“Sanksi itu bisa berupa tilang KTP dan denda,” pungkasnya.

Untuk diketahui, sebelumnya Dandim 0812/Lamongan, Letkol Inf Sidik Wiyono telah menginstruksikan seluruh jajarannya untuk gencar melakukan razia prokes.

Selain razia, Letkol Sidik juga mengimbau personelnya untuk intens melakukan sosialisasi protokol kesehatan. (Pendam V/Brw/Ar)

Read More

Kalau Andalkan Bantuan Saja, Mensos Risma: Rakyat Akan Lama Keluar dari Kemiskinan

KABARPROGRESIF.COM: (Jakarta) Menteri Sosial (Mensos) RI Tri Rismaharini menilai, untuk mengeluarkan rakyat dari garis kemiskinan, tak bisa hanya mengandalkan bantuan sosial dari pemerintah saja.

Hal itu disampaikan Risma saat mengunjungi permukiman pemulung di tempat pembuangan sampah di wilayah RT 02, RW 08, Kali Baru, Cilincing, Jakarta Utara, Rabu (3/2/2021).

"Jadi kita ke sini dengan harapan mereka bisa lebih baik kehidupannya, karena kalau mengandalkan bantuan saja yang mungkin akan lama keluar dari garis kemiskinan," ucap Risma.

Oleh sebab itu, Risma berencana memberikan tempat tinggal dan lahan pakerjaan bagi para pemulung di wilayah tersebut.

Kementerian Sosial dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) bekerja sama membangun rumah susun sewa (rusunawa) bagi warga penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS).

Rencananya rusunawa tersebut akan dibangun di dua lokasi, yaitu di lahan Balai Karya, Pangudi Luhur, Bekasi dan lahan Rumah Perlindungan dan Trauma Center (RPTC) di Jakarta.

Setiap warga nantinya hanya akan dibebankan biaya sewa sebesar Rp 10.000 per bulannya.

"Kemudian dengan rumah susun yang sangat murah sekali mereka bisa punya kapasitas ruang yang lebih besar sehingga mereka bisa cepat keluar dari kemiskinan," ucap Risma.

Selain itu, Risma juga berjanji akan membuka lahan pekerjaan bagi para warga dan membekali mereka dengan berbagai keterampilan.

"Kalau dia nganggur kita akan carikan pekerjaan. Misalnya nanam sayur, nanti sayurnya juga akan kita jual. Kemudian ada ternak lele, ternak ayam, jadi supaya mereka tetap punya pendapatan," tambahnya.

Read More

Soal Kudeta Demokrat, Marzuki Alie Sindir Keras AHY: Sebaiknya Mundur daripada Fitnah, Masuk Neraka!

KABARPROGRESIF.COM: (Jakarta) Mantan Sekjen Partai Demokrat, Marzuki Alie turut buka suara terkait isu kudeta kepemimpinan Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

Marzuki mengatakan bahwa namanya dibawa-bawa dan dituding berkontribusi dalam isu kudeta Partai Demokrat tersebut.

Hal itu ia sampaikan melalui cuitan Twitter pribadinya @marzukialie_MA untuk menjawab cuitan Menko Polhukam, Mahfud MD.

Mahfud MD memberikan klarifikasi terkait desas-desus keterlibatannya dalam isu kudeta tersebut.

Kemudian, mantan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI ini menyayangkan ada pihak-pihak tertentu yang memfitnah dirinya.

“Saya biasa difitnah, sekarang difitnah lagi, utk kali ini saya tidak akan memaafkan lagi, kita akan berhitung nanti dihadapan Allah SWT,” kata Marzuki Alie Dr.H. (@marzukialie_MA)pada Rabu, 3 Februari 2021.

Dalam balasan cuitan Mahfud MD itu, ia mengungkapkan bahwa AHY tidak siap dalam memimpin sebuah partai.

“Takut akan hantu, terpeluk dg setan. Tidak siap memimpin partai,” ucap Marzuki secara tegas.

Tak hanya itu, Marzuki pun mendesak AHY untuk mundur dari kepemimpinan Partai Demokrat, daripada terus melayangkan fitnah.

“Sebaiknya mundur daripada fitnah kanan kiri, masuk neraka,” ujarnya menambahkan.

Takut akan hantu, terpeluk dg setan. Tidak siap.memimpin partai, sebaiknya mundur daripada firnah kanan kiri, masuk neraka— Marzuki Alie Dr.H. (@marzukialie_MA) February 2, 2021

Sebelumnya, Mahfud MD merasa terkejut dengan tudingan bahwa dirinya merestui Kepala Staf Kepresidenan (KSP), Moeldoko untuk merebut posisi Ketua Umum Partai Demokrat, seperti pemberitaan yang beredar.

“Wah, mengagetkan, yakinlah sy tak prnh berbicara itu dgn Pak Moeldoko maupun dgn orang lain. Terpikir sj tdk, apalagi merestui,” kata Mahfud MD.

Ia merasa heran dengan kabar yang menyatakan bahwa partai sebesar Demokrat dapat dikudeta di era ini.

“Di era demokrasi yg sangat terbuka dan dikontrol oleh masyarakat spt skrng ini sulit dipercaya kepemimpinan partai, apalagi partai besar spt PD bs dikudeta spt itu,” katanya.

“Jabatan menko tentu tak bs digunakan dan pasti tdk laku untuk memberi restu. Yg penting internal PD sendiri solid.”***

Read More