Brigjen Herman Pantau Proses Sidang Pelanggar Protokol Kesehatan

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Beberapa pelanggar protokol kesehatan di wilayah Sidoarjo, hari ini mengikuti berlangsungnya sidang tindak pidana ringan.

Ternyata, pelaksanaan sidang tipiring tersebut mendapat pemantauan langsung dari Danrem 084/Bhaskara Jaya, Brigjen TNI Herman Hidayat Eko Atmojo.

Tak hanya sendirian, di lokasi berlangsungnya sidang tersebut, dirinya juga didampingi Forkopimda Sidoarjo.

Herman mengatakan, jika prosesi sidang tersebut digelar setiap hari Kamis. Hampir para pelanggar, ujar Danrem, mengaku jera dan tak akan mengulangi kesalahannya.

“Tadi sempat saya tanya-tanya ke beberapa pelanggar. Mereka rata-rata sadar dan tahu kesalahannya kenapa disidang hari ini," ungkap Danrem di sela pemantauan sidang yang digelar di Lapangan Tenis Sidoarjo. Kamis (4/2).

Selain meninjau pelaksanaan sidang, dirinya juga menyempatkan diri untuk mengunjungi salah satu pasar yang terletak di Kecamatan Sepanjang.

Di lokasi itu, dirinya membagi-bagikan masker ke para pedagang dan pengunjung pasar. (Penrem 084/Bhaskara Jaya/Ar)

Read More

Innalillahi...Mantan Jaksa KPK yang Tangani Kasus Setya Novanto Meninggal Dunia

KABARPROGRESIF.COM: (Jakarta) Mantan Jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK ) yang kini menjabat sebagai Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Sawahlunto, Sumatera Barat, Abdul Basir, meninggal dunia pada Jumat (5/2/2021).

Abdul Basir meninggal setelah dirawat di Rumah Sakit Polri, Kramat Jati, Jakarta Timur. Abdul Basir sempat dirawat di ruang ICU karena terpapar virus corona (COVID-19).

"Iya benar (Jaksa Abdul Basir meninggal dunia). (Meninggal) sakit, sebelumnya masuk ICU karena Covid-19," kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri yang juga rekan Abdul Badut, Jumat (5/2/2021).

Ali mengaku belum mengetahui hasil tes Swab PCR terakhir Jaksa Abdul Basir, termasuk di mana akan dimakamkan. Sebab, ia baru saja menerima kabar duka tersebut. 

"Belum ada info karena baru saja," katanya.

Sekadar informasi, Abdul Basir pernah menjadi bagian dari KPK. Abdul Basir dikenal sebagai Jaksa KPK yang kerap menangani kasus besar. 

Salah satu kasus besar yang pernah ditangani Jaksa Abdul Basir yakni, perkara korupsi yang menyeret Setya Novanto (Setnov).

Abdul Basir kemudian ditarik oleh Kejaksaan Agung (Kejagung) pada 2019 lalu. Ia kemudian mendapat jabatan baru di Korps Adhiyaksa yakni sebagai Kajari Sawahlunto.

Read More

Koramil Pabean Cantian Gencar Lakukan Operasi Yustisi PPKM

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Setelah sebelumnya dikunjungi oleh Pangdam V/Brawijaya, Mayjen TNI Suharyanto. Kini, aparat Koramil mulai bekerja ekstra memutus rantai penyebaran pandemi di Kecamatan Pabean Cantian, Surabaya.

Pada razia yang digelar pada Rabu, 03 Februari 2021 malam itu, petugas gabungan menyasar beberapa lokasi yang disinyalir rentan terjadinya kerumunan.

“Terutama di warung-warung kopi dan tempat-tempat umum lainnya. Itu sering terjadi kerumunan,” kata Danramil Pabean Cantian, Mayor Inf Heri Susanto.

Ironisnya, dalam razia tersebut petugas masih saja menemukan beberapa masyarakat yang melanggar adanya protokol kesehatan, terlebih penggunaan masker.

“Ini yang kita sayangkan, kesadaran masyarakat masih rendah. Tapi kita akan terus melakukan razia seperti ini,” tandasnya. (Pendam V/Brw/Ar)

Read More

DPR Minta Kejagung Segera Pulihkan Aset Jiwasraya dan Asabri

KABARPROGRESIF.COM: (Jakarta) Wakil Ketua Komisi III DPR, Ahmad Sahroni mengacungi jempol atas kinerja Kejaksaan Agung ( Kejagung ) dalam mengungkap kasus korupsi dana PT Asuransi Jiwasraya dan PT Asabri .

Dia menilai Kejagung telah bekerja dengan sangat baik dalam menangani kedua kasus tersebut. 

Terbukti hingga saat ini, Kejagung telah berhasil menetapkan 8 orang tersangka dalam kasus PT Asabri dan menetapkan 6 terdakwa pada kasus Jiwasraya. 

“Kinerja Kejagung kita dalam mengusut kasus korupsi dana PT Asabri maupun kasus PT Jiwasraya ini patut diacungi jempol. Kejagung berhasil dengan cepat dan efektif menangkap dan membawa kepengadilan orang-orang yang terlibat dalam kasus korupsi tersebut,” ujar Sahroni kepada wartawan, Kamis (4/2/2021).

Menurut Bendahara Umum Partai Nasdem ini, semua pihak tentunya menyadari bahwa kedua kasus tadi merupakan kasus besar yang merugikan negara dalam jumlah yang sangat besar. Sudah barang tentu halangan yang dihadapi tidak mudah.

“Uang negara yang dirugikan pun tidak main-main. Jadi apresiasi sekali lagi untuk kinerja Kejagung yang begitu baik menangani kasus ini,” ucap Sahroni.

Selain itu, Legislator Dapil DKI Jakarta III ini meminta Kejagung agar dapat segera memulihkan dan mengembalikan aset-aset maupun dana nasabah dari kedua kasus korupsi tersebut.

“Diharapkan setelah ini, Kejagung bisa segera melakukan pemulihan aset sehingga mampu menjaga dana para nasabah dan dapat mengembalikan kerugian negara,” pungkas Sahroni.

Read More

Kejagung Periksa Direktur Utama Pelindo II

KABARPROGRESIF.COM: (Jakarta) Penyidik Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus pada Kejaksaan Agung (Jampidsus Kejakgung) memeriksa direktur utama (dirut) dan direktur keuangan PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) II. 

Pemeriksaan tersebut, merupakan lanjutan dari penyidikan terkait dugaan korupsi perpanjangan kontrak kerja sama pengelolaan pelabuhan Pelindo II dengan PT Jakarta Internasional Container Terminal (JICT).

Kepala Pusat Penerangan dan Hukum (Kapuspenkum) Kejakgung Leonard Ebenezer Simanjuntak mengatakan, dua direktur Pelindo II yang diperiksa tersebut, yakni Arif Suhartono atau AS, dan Yon Irawan, atau YI. 

“AS selaku direktur utama, dan YI selaku direktur keuangan di PT Pelindo II,” kata Ebenezer, dalam keterangan resmi penyidikan, yang diterima wartawan di Jakarta, Kamis (4/2).

Ebenezer mengatakan, pemeriksaan AS dan YI dalam kasus Pelindo II dan JICT ini sebagai saksi. 

Penyidik memerlukan keterangan dari kedua saksi tersebut untuk mendalami fakta hukum dan melengkapi pembuktian dugaan korupsi.

“Pemeriksaan saksi-saksi tersebut dilakukan untuk mencari fakta hukum, dan mengumpulkan alat bukti tentang tindak pidana korupsi yang terjadi di Pelindo II,” terang Ebenezer.

Penyidikan dugaan korupsi di Pelindo II dalam penanganan Jampidsus Kejakgung sejak September 2020. 

Kasus ini, terkait dengan dugaan korupsi dalam perpanjangan kontrak kerja sama pengelolaan Pelindo II oleh JICT.

Sebelumnya, Jampidsus Ali Mukartono mengatakan ada indikasi korupsi berupa penerimaan suap dalam pengelolaan dermaga-dermaga Pelindo oleh JICT. 

Sejak penyidikan dilakukan, puluhan orang diperiksa sebagai saksi. Termasuk mantan Dirut Pelindo II RJ Lino yang berstatus tersangka di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Dalam penyidikan yang dilakukan di Jampidsus, RJ Lino sudah dua kali diperiksa. 

Pekan lalu, isteri dan anak RJ Lino juga turut diperiksa. Salah satu putrinya, Clarissa Sastra, mangkir dalam dua kali pemanggilan sebagai saksi.

Meskipun sudah memeriksa banyak saksi, penyidikan dugaan korupsi antara Pelindo II dan JICT belum juga meningkat ke penetapan tersangka. 

Ali Mukartono mengatakan, penyidikannya belum menemukan angka pasti kerugian negara terkait kasus tersebut. Ia beralasan, penghitungannya masih dalam investigasi di Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Read More

Pemkot Surabaya Masih Terus Evaluasi Operasional Rumah Sakit Darurat Covid-19

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya masih terus melakukan evaluasi operasional Rumah Sakit Darurat Covid-19 yang terletak di perbatasan Surabaya, tepatnya di area Mal City of Tomorrow (CITO). 

Apalagi sempat ada penolakan warga, sehingga sampai saat ini masih terus dievaluasi.

"Jadi kemarin kan sempat ada demo. Saya juga sudah kontak ke Siloam. Kalau sampai ada penolakan warga, kita tidak akan izinkan," kata Whisnu di Ruang Kerjanya, Kamis (4/2/2021).

Ia memastikan, sebelum RS Darurat Covid-19 beroperasi, pihak pengelola wajib mematuhi semua persyaratan hingga benar-benar terpenuhi. 

Misalnya dari adanya batas tegas dengan mal hingga Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) sesuai dengan peraturan. 

Bahkan, dia menyampaikan tidak ada negoisiasi untuk persyaratan harus sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes). 

Hal itu menjadi penting demi keselamatan warga setempat.

"Karena bicara keselamatan warga itu adalah hukum tertinggi bagi kami. Lalu untuk IPAL-nya mereka siap membangun sendiri, karena itu sebagai salah satu standar utama menyangkut limbah. Jadi kita terus lakukan pendampingan," urainya.

Selain itu, pria yang akrab disapa WS ini pun mengaku, untuk saat ini RS darurat memang masih dibutuhkan. 

Meskipun ia menyebut jumlah pasien di RS mengalami penurunan. 

Di samping itu, Whisnu tetap akan memperhatikan masukan dari masyarakat termasuk pengelola tenan yang ada di mal hingga penghuni yang tinggal di apartemen. 

"Walaupun sudah kita persuasif tapi warga tetap tidak mau berarti harus kita tunda dulu pembukaan RS. Sambil nanti kami sosialisasikan di kelurahan dengan tokoh masyarakat," tegas dia.

Di kesempatan yang sama, dia juga mengungkapkan tetap terus konsentrasi untuk menambah kapasitas bed (tempat tidur) di RS sesuai dengan Surat Edaran (SE) dari Menteri Kesehatan (Menkes) Republik Indonesia. 

"Hingga detik ini terus kita pantau, dan rumah sakit sedang mempersiapkan itu semua," ujarnya.

Whisnu berharap ke depan tidak ada lagi lonjakan kasus yang ada di Kota Pahlawan dan berharap pandemi Covid-19 akan segera berakhir. 

"Kita beharap tidak ada lonjakan lagi tetapi tetap kita persiapkan segala sesuatunya lebih matang," pungkasnya. (Ar)

Read More

Kejati Kepri Selidiki Dugaan Penyelewengan Bansos

KABARPROGRESIF.COM: (Batam) Informasi terkait dugaan penyelewengan Bantuan Sosial (Bansos) penanganan Covid 19 di Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) Tahun 2020, masih menjadi bola panas bagi pemainnya. 

Dana sebanyak Rp 102 miliar untuk pengadaan 329.792 paket sembilan bahan pokok (Sembako), diduga belum dapat dipertanggungjawabkan oleh instansi terkait. 

Pihak berwajib pun mengaku mulai menyelidiki dugaan kasus korupsi yang memanfaatkan suasana Pandemi Covid 19 tersebut. 

Sejumlah unsur penegak hukum mulai bekerja mengumpulkan bukti dan keterangan dalam kasus tersebut, yang diduga menggunakan sejumlah proposal fiktif. 

Kepala Kejaksaan Tinggi Kepri, Hari Setiyono sempat mengatakan, bahwa kasus dugaan penyelewengan Bansos ini masih dalam proses penyelidikan. 

Sejauh ini tim intelejen Kejati masih mencari data dan informasi terkait dugaan korupsi tersebut. 

"Untuk tindaklanjut dari informasi itu, tim Intelijen Kejati tengah melakukan pengumpulan data (Puldata) dan pengumpulan bahan keterangan (Pulbaket) dari dugaan kasus tersebut," katanya, Kamis (4/2). 

Proses pengumpulan data, kata Hari, akan melibatkan beberapa instansi pemerintah daerah untuk mengsinkronisasi data temuan awal. 

Hanya saja, Hari belum bersedia memberi keterangan siapa saja yang akan diperiksa oleh pihaknya. 

"Sejauh ini mekanisme pengumpulan data masih dari operasi intelejen, maka sifatnya masih rahasia belum dapat disampaikan kepada publik," ujarnya. 

Namun, Hari memastikan, apabila seluruh bukti telah lengkap dan memperoleh keterangan secara detil dari instansi yang terlibat, maka pihaknya akan langsung meningkatkan tahapan prosesnya. 

"Yang jelas, dugaan kasus ini masih terus kami selidiki. Untuk proses intelejen ini pastinya ada SOP juga, jadi belum bisa kami sampaikan ke publik. Rencana awal delapan orang akan kita panggil untuk dimintai keterangan," tuturnya. 

Terkait dana Bansos Rp 102 miliar, diketahui untuk pengadaan 329.792 paket sembako Covid-19 untuk tahun 2020, yang masih belum jelas pertanggungjawabannya terdiri dari Pemprov Kepri pada tahun 2020, menyediakan bansos berupa paket sembako di 6 Kabupaten/Kota, yang sebagian besarnya dibagikan di Kota Batam. 

Paket Bansos yang menghabiskan anggaran sebesar Rp 114.498.534.325 itu disebar, di Kota Tanjung Pinang sebanyak 34.090 paket sembako senilai Rp 10.152. 137 .000, Kota Batam sebanyak 284.223 paket senilai Rp 85.266.900.000, Kabupaten Karimun sebanyak 35.000 paket senilai Rp 11.414. 375.000, Kabupaten Lingga sebanyak 15.000 paket senilai Rp 2.211.296.150. 

Kemudian Kabupaten Kepulauan Anambas sebanyak 6.881 paket dengan nilai Rp 3.769.411.800, Kabupaten Natuna sebanyak 3.275 paket sembako dengan nilai Rp 1.684.414.375.

Read More

Wadan Kodiklatal Hadiri Sidang Panthukir Casis Diklapa TNI AL Angkatan XXX TA 2021

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Wakil Komandan Komando Pembinaan Doktrin Pendidikan dan Latihan TNI Angkatan laut (Wadan Kodiklatal) Brigjen TNI (Mar) Lukman ST., M.Si (Han)., CHRMP. menghadiri Sidang Panthukir Calon Siswa (Casis) Pendidikan Lanjutan Perwira (Diklapa) TNI AL Angkatan ke-30 Ta 2021 yang dilaksanakan di gedung Moeljadi Kesatrian Kodiklatal Bumimoro Surabaya, Kamis, (4/2/2021).

Sidang Panthukir tersebut dipimpin langsung Kepala Dinas Pendidikan Angkatan laut (Kadisdikal) Laksma TNI Dr. Diki Atriana, M.Sc., CHRMP. 

Sedangkan dari Kodiklatal selain Wadan Kodiklatal hadir Paban I Rendik Ditdiklat,Paban II Opsdik Ditbdiklat, Paban III Pers Ditum dan Komandan Pusdiklapa Kodikopsla Kodiklatal.

Adapun jumlah Casis Diklapa yang mengikuti Sidang Panthukir tersebut 93 orang berasal dari berbagai Kotama TNI AL, ke-93 prajurit strata pama ini terdiri Korps Pelaut, korps Teknik, Suplay, Elektro, khusus, Polisi Militer, kesehatan dan  korps Marinir.

Program pendidikan lanjutan perwira ini merupakan pendidikan jenjang tertinggi yang dilaksanakan di Kodiklatal dengan lama pendidikan 7 bulan. 

Sebelum pantukhir para Casis telah mengikuti beberapa rangkaian seleksi yang cukup ketat antara lain tes kesegaran Jasmani (Garjas), tes kesehatan lengkap, psikologi tertulis dan wawancara, mental idiologi tertulis dan wawancara, bahasa inggris, akademik umum dan Korps.

Setelah dinyatakan lulus para siswa akan mengikuti pendidikan di Pusdiklapa Kodikopsla Kodiklatal.

Adapun para siswa ini akan terbagi kedalam tiga kejuruan yaitu kejuruan Komando umum (Koum) yang seluruhnya Korps Pelaut,  kejuruan  Komando Tempur (Kopur) dari Korps Marinir, dan kejuruan Bantuan Tempur (Banpur) yang berasal dari korps Teknik, Elektro, Suplay, Khusus, Kesehatan dan Pomal. (Pen Kodiklatal/Ar)

Read More

AHY Dilaporkan PNM tapi Ditolak Polisi

KABARPROGRESIF.COM: (Jakarta) Laporan Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Pusaka Muda Nusantara (DPP PMN), Muhammad Zimah terhadap Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) ditolak oleh Bareskrim Polri pada Kamis, 4 Februari 2021. Rencananya, Zimah akan balik lagi pada Jumat, 5 Februari 2021.

“Besok akan kita lengkapi jam 14.00 atau jam 15.00. Tadi belum diterima, karena diarahkan untuk melengkapi dokumen pelaporan,” kata Zimah.

Menurut dia, AHY telah membuat kegaduhan yang menjurus kepada penyebaran berita bohong. 

Karena, kata dia, AHY menuding Presiden Joko Widodo (Jokowi) terlibat atau merestui keinginan Kepala Staf Presiden (KSP) Moeldoko merebut kursi Ketua Umum Demokrat.

Read More

Diperiksa Sebagai Saksi Soal Natalius Pigai, Abu Janda Tak Ditahan

KABARPROGRESIF.COM: (Jakarta) Bareskrim Polri telah selesai memeriksa Permadi Arya alias Abu Janda terkait dugaan rasisme terhadap tokoh Papua, Natalius Pigai, Kamis (4/2). Dalam kasus tersebut, Ia dilaporkan DPP KNPI.

Sama dengan pemeriksaan sebelumnya terkait twit ‘Islam Arogan’, Abu Janda masih berstatus sebagai saksi. Ia juga tak ditahan kepolisian.

Abu Janda mengatakan, kedatangan ke Bareskrim masih dalam tahap klarifikasi ke penyidik soal twitnya yang dilaporkan DPP KNPI.

“Diperiksa dalam rangka interview proses lidik untuk pelapornya itu juga,” kata Abu Janda di Bareskrim Polri, Jalan Trunojoyo, Jakarta Selatan.

Usai pemeriksaan tersebut, Abu Janda mengaku belum tahu kapan akan dipanggil kembali oleh kepolisian. Ia berjanji akan selalu kooperatif dalam kasus tersebut.

“Belum (diperiksa kembali). Masih dalam proses lidik interview dalam rangka klarifikasi,” ujar Abu Janda.

Sebelumnya, Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Pol Rusdi Hartono mengatakan, status Abu Janda masih sebagai saksi dalam kasus twit ‘Islam Arogan’. Untuk itu, Ia tak ditahan oleh penyidik.

“Itu menjadi kewenangan penyidik, tapi yang bersangkutan diperiksa masih sebagai saksi,” kata Rusdi kepada kumparan, Senin (1/2).

Read More

Presiden Jokowi Tak Balas Surat AHY, Ini respon Partai Demokrat

KABARPROGRESIF.COM: (Jakarta) Anggota Majelis Tinggi Partai Demokrat, Syarief Hasan menyayangkan sikap Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak membalas surat Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

"Hak presiden untuk menjawab atau tidak. (tapi) Partai Demokrat sangat menyayangkan," ujar Syarief Hasan, Jakarta, Kamis (4/2/2021).

Sementara itu, politikus Demokrat Rachland Nashidik menyebut persoalan rencana pengambilalihan paksa atau kudeta AHY, turut menjadi persoalan pemerintah karena adanya peran Moeldoko selaku Kepala Staf Kepresidenan.

"Pak Pratik, Pak Moeldoko itu orang istana, anak buah Presiden Jokowi, bukan internal Partai Demokrat," tulis Rachland dalam akun Twitternya.

"Begini saja. Kami urus masalah internal kami dengan kader-kader itu. Pak Jokowi urus masalah "internal" Istana dengan Pak Moeldoko. Perlu dicegah impresi publik bahwa perilaku politik buruk yang berhasil kami bongkar itu adalah hal yang diijinkan Presiden," tulis Rachland.

Sebelumnya, Presiden Jokowi tidak akan menanggapi surat dari Ketua Umum Demokrat AHY yang meminta klarifikasi adanya gerakan kudeta partai Demokrat yang melibatkan orang di lingkaran Istana.

Hal itu disampaikan oleh Menteri Sekretaris Negara, Pratikno dalam videonya, Kamis, (4/2/2021).

"Kami tidak perlu menjawab surat tersebut," kata Pratikno.

Alasannya menurut dia, masalah tersebut merupakan masalah internal partai Demokrat.

Mekanisme penyelesaian masalah tersebut telah diatur dalan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai.

"Karena itu adalah perihal dinamika internal partai. Perihal rumah tangga internal partai Demokrat yang semuanya kan sudah diatur didalam AD/ART," katanya.

Pratikno membenarkan bahwa AHY berkirim surat kepada Presiden Jokowi terkait permasalahan partai tersebut.

Surat diantarkan langsung oleh Sekjen Partai Demokrat Teuku Riefky Harsa.

"Iya benar kami sudah menerima surat dari Pak AHY yang ditujukan kepada bapak presiden, diantar langsung oleh pak Sekjen Partai Demokrat," katanya.

Read More

Pemkot Surabaya Bakal Gelar Screening Donor Plasma Konvalesen, Tahap Awal Khusus Jajaran Pemkot untuk Memberi Tauladan

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya bakal menggelar screening donor plasma konvalesen di Gedung Wanita, Jalan Kalibokor Selatan, Kecamatan Gubeng, Surabaya, Sabtu (6/2). 

Untuk tahap awal, akan dikhususkan bagi jajaran Pemkot Surabaya demi memberikan contoh dan tauladan bagi masyarakat.

Sebenarnya rencana awal screening donor plasma konvalesen ini akan digelar di Taman Surya, Balai Kota Surabaya. 

Namun, setelah berkoordinasi dengan PMI Surabaya, mereka menyarankan untuk menggelar itu di tempat tertutup, sehingga rencana itu dipindah ke Gedung Wanita. 

“Untuk waktunya tetap hari Sabtu dan kita akan mulai pukul 08.00 WIB,” kata Pelaksana Tugas (Plt) Wali Kota Surabaya Whisnu Sakti Buana, Kamis (4/2).

Menurut Whisnu, rencana awal acara ini untuk umum dan jajaran pemkot yang sampai saat ini terdata sudah 500 orang penyintas Covid-19. 

Namun, karena keterbatasan personil dari PMI Surabaya, akhirnya ditahap awal ini dikhususkan untuk jajaran pemkot dan hanya diambil 200 orang.

“Karena memang PMI siapnya 200 orang perhari, maka kita batasi dulu 200 orang untuk jajaran pemkot. Jadi, ini kita pilih jajaran pemkot supaya bisa memberikan tauladan kepada masyarakat, Ayo kita bersama-sama donor plasma konvalesen. Saya juga mohon maaf kepada warga Surabaya yang sudah berkeinginan untuk mengikuti dan berpartisipasi dalam donor plasma kali ini. Karena khusus warga umum, ini agak tertunda,” ujarnya.

Namun begitu, ia memastikan akan tetap mendata warga yang ingin berpartisipasi dalam mendonorkan plasma konvalesennya. 

Bahkan, ia memastikan akan mengatur skema lagi kapan kiranya gerakan donor plasma konvalesen itu bisa diikuti oleh warga umum.

“Mungkin di tahap-tahap berikutnya, nanti kita atur skemanya lagi, karena memang kebutuhannya masih cukup tinggi, meskipun sampai saat ini PMI Surabaya masih ada stok, tapi kebutuhannya masih tinggi,” katanya.

Whisnu menambahkan, pada hari Sabtu itu sebanyak 200 orang jajaran pemkot itu akan dilakukan proses screening oleh PMI Surabaya. Jika lolos screening, mereka akan dihubungi lagi oleh PMI untuk melakukan donor plasma konvalesen di kantor PMI Surabaya.

“Rata-rata yang lolos screening itu 50 persen dari jumlah orang yang mengikuti screening, dan bagi yang lolos nanti PMI akan menjadwalkan untuk donor, jadi yang mengatur jadwalnya adalah PMI, karena memang kapasitas mereka sekitar 25-30 orang perhari, karena ini juga keterbatasan alat dan prosesnya lama,” imbuhnya.

Ia juga memastikan bahwa proses screening ini akan terus berlanjut. Bahkan, seminggu bisa sekali atau dua kali tergantung kesiapan dari PMI. 

“Kita sih inginnya banyak, tapi kita kan memahami kesiapan PMI, sehingga nanti akan kami koordinasikan lagi tahap selanjutnya,” pungkasnya. (Ar)

Read More