KPK Geledah Rumah Edhy Prabowo, Temukan Duit Rp 4 Miliar

KABARPROGRESIF.COM: (Jakarta) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita uang miliaran saat menggeledah rumah dinas mantan Menteri KKP Edhy Prabowo di kompleks rumah dinas menteri di Widya Chandra, Jakarta, Rabu (2/12/2020).

Penggeledahan ini terkait penyidikan kasus dugaan suap izin ekspor benur yang menjerat Edhy serta enam orang lainnya.

"Ditemukan juga sejumlah uang dalam bentuk rupiah dan mata uang asing dengan total senilai sekitar Rp4 miliar," kata Plt Jubir KPK Ali Fikri dalam keterangannya, Kamis (3/12/2020).

Selain uang tunai, penyidik juga menyita delapan unit sepeda yang diduga dibeli dengan uang suap yang diterina Edhy Prabowo.

"Tim penyidik akan menganalisa seluruh barang dan dokumen serta uang yang ditemukan dalam proses penggeledahan tsb untuk selanjutnya segera dilakukan penyitaan untuk menjadi barang bukti dalam perkara ini," pungkasnya.

Read More

KPK Eksekusi Eks Ketua PD Anas Urbaningrum ke LP Sukamiskin

KABARPROGRESIF.COM: (Jakarta) Jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menjebloskan terpidana korupsi eks Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum ke Lembaga Pemasyarakatan Sukamiskin, Bandung, Jawa Barat.

Anas dijebloskan ke penjara Sukamiskin, setelah Jaksa KPK menerima putusan Peninjauan Kembali (PK) Mahkamah Agung (MA) RI, Nomor 246 PK/Pid.Sus/2018 per-tanggal 30 September 2020, yang telah berkekuatan hukum tetap.

"Tim jaksa telah melaksanakan eksekusi pidana badan terhadap terpidana Anas Urbaningrum berdasarkan Putusan PK (Peninjauan Kembali) Mahkamah Agung RI," kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri dikonfirmasi, Jumat (5/2/2021).

Anas akan mendekam di penjara Sukamiskin selama 8 tahun. Ia juga harus membayar denda sebesar Rp 300 juta.

"Dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka dikenakan pidana pengganti denda berupa kurungan selama tiga bulan," ucap Ali

Anas yang terjerat kasus korupsi proyek Hambalang harus membayar uang pengganti mencapai Rp 57.592.330.580,00 dan USD 5.261.070.

Bila Anas tidak belum membayar uang pengganti tersebut dalam waktu 1 bulan sesudah putusan, maka pengadilan akan menyita sejumlah harta benda terpidana Anas.

"Apabila harta bendanya tidak mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka dipidana penjara selama 2 tahun," ujar Ali.

Selain itu, Anas juga dalam putusan PK dicabut hak politiknya selama lima tahun. Terhitung ketika ia bebas menjalani pidana pokok.

"KPK akan segera melakukan penagihan baik denda maupun uang pengganti dari terpidana tersebut sebagai aset recovery dari tindak pidana korupsi untuk pemasukan bagi kas negara," kata Ali.

Read More

Tiga Pilar Benowo Bagi-Bagi Masker di Terminal Tambak Langon

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Petugas gabungan yang terdiri dari TNI, Polri dan Satpol PP bersinergi memutus rantai penyebaran pandemi di Kecamatan Benowo, Surabaya.

Ratusan masker pun, dibagikan oleh petugas gabungan tersebut, terutama di terminal Tambak Oso Wilangon pada Jumat (5/2).

Selain menyasar para pengunjung terminal, pembagian masker yang diwarnai dengan adanya sosialiasi protokol kesehatan itu, juga menyasar para pengendara yang melintas di depan terminal.

“Sesuai instruksi dari Komando Atas, PPKM jilid II ini harus berjalan dengan efektif,” ujar Mayor Inf Hendi Ekoyono.

Dijelaskannya, upaya pemutusan rantai pandemi Covid-19 itu bukan hanya digelar kali ini saja. 

Sebelumnya, kata Danramil, ia bersama pihak terkait juga melakukan beberapa langkah tegas dalam mencegah terjadinya penyebaran pandemi, terlebih menggelar razia di beberapa lokasi.

“Setiap malam kita bersama aparat Kepolisian dan Satpol PP menggelar patroli rutin. Sasarannya, di tempat-tempat yang rawan terjadi kerumunan,” ungkapnya. (Pendam V/Brw/Ar)

Read More

Danrem dan Dandim ajak Warga Lamongan Patuh Protokol Kesehatan

KABARPROGRESIF.COM: (Lamongan) Upaya meningkatkan kesadaran masyarakat agar patuh protokol kesehatan terus dilakukan oleh Danrem 082/CPYJ, Kolonel Inf M. Dariyanto dan Dandim 0812/Lamongan, Letkol Inf Sidik Wiyono.

Kali ini, beberapa area di sasar oleh Danrem dan Dandim dalam meningkatkan kesadaran tersebut, diantaranya pertigaan Jalan Mantup, hingga pasar tradisional dan pasar ikan di Lamongan.

“Sebab, jumlah pasien Covid-19 di Lamongan terus meningkat. Itu tidak bisa dibiarkan begitu saja,” ujar Kolonel Dariyanto, Kamis (4/2).

Setidaknya, 2 ribu masker ludes dibagikan oleh kedua Perwira TNI-AD tersebut. Selama penerapan PPKM, kata Danrem, pihaknya terus menggencarkan upaya sosialiasi hingga edukasi ke masyarakat akan pentingnya patuh protokol kesehatan.

“Terutama untuk selalu membiasakan memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan dengan sabun, menghindari kerumunan dan membatasi kegiatan,” ungkap Danrem. (Penrem 082/CPYJ/Ar)

Read More

KPK Eksekusi Ulang Anas Urbaningrum

KABARPROGRESIF.COM: (Jakarta) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan eksekusi ulang terhadap mantan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum. 

Eksekusi ulang dilakukan setelah Mahkamah Agung mengabulkan PK dan memotong 6 tahun penjara hukuman terhadap Anas Urbaningrum.

Eksekusi ulang itu sudah dilakukan pada Rabu (3/2) berdasarkan Putusan PK Mahkamah Agung RI Nomor 246 PK/Pid.Sus/2018 tanggal 30 September 2020.

"Terpidana akan menjalani pidana penjara selama 8 tahun dikurangi selama berada dalam tahanan," kata plt juru bicara KPK Ali Fikri kepada wartawan, Jumat (5/2).

Berkat potongan hukuman 6 tahun penjara dari MA, maka Anas Urbaningrum tinggal menjalani sisa 8 tahun di lapas. 

Anas Urbaningrum ditahan oleh KPK sejak Januari 2014. Dengan demikian, ia bebas pada tahun 2022.

Meski demikian, masih ada hukuman tambahan yang akan dijalani Anas Urbaningrum, yakni pencabutan hak politik.

"Pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik selama 5 tahun terhitung sejak Terpidana selesai menjalani pidana pokok," ujar Ali.

Selain hukuman penjara, Anas Urbaningrum masih tetap harus membayar denda sejumlah Rp 300 juta. 

Apabila denda tersebut tidak dibayar, maka dikenakan pidana pengganti berupa kurungan selama 3 bulan.

Tak hanya itu, Anas Urbaningrum juga wajib membayar uang pengganti yang dijatuhkan pengadilan, yakni sejumlah Rp 57.592.330.580 dan USD 5.261.070. 

Apabila belum membayar uang pengganti tersebut dalam waktu 1 bulan sesudah putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. 

Bila harta bendanya tidak mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka dipidana penjara selama 2 tahun.

"KPK akan segera melakukan penagihan baik denda maupun uang pengganti dari Terpidana tersebut sebagai aset recovery dari Tindak Pidana Korupsi untuk pemasukan bagi kas negara," ujar Ali.

Anas adalah terpidana kasus korupsi pembangunan Pusat Pelatihan, Pendidikan dan Sekolah Olahraga Nasional Hambalang dan tindak pidana pencucian uang. Pengadilan Tipikor Jakarta menghukum Anas dengan 8 tahun penjara.

Anas dinilai terbukti mendapatkan bantuan dari mantan Bendahara Umum Demokrat, M. Nazaruddin, melalui Grup Permai sebesar Rp 30 miliar dan 5,225 juta dolar AS. Bantuan tersebut digunakan untuk pemenangan Anas sebagai Ketua Umum Demokrat saat kongres tahun 2010.

Hukuman Anas sempat dipotong menjadi 7 tahun penjara setelah bandingnya dikabulkan Pengadilan Tinggi DKI. 

Namun, pada tahap kasasi, hukumannya diperberat hingga 14 tahun penjara. Ialah Artidjo Alkostar yang memperberat hukuman itu.

Anas Urbaningrum mengajukan PK pada Mei 2018. Pada bulan yang sama, Artidjo Alkostar pensiun sebagai hakim MA.

Pada September 2020, MA mengeluarkan vonis atas PK yang diajukan Anas Urbaningrum. PK tersebut dikabulkan. Hukuman Anas Urbaningrum dipotong, dari 14 tahun penjara menjadi 8 tahun penjara.

Salah satu pertimbangan majelis hakim mengabulkan PK itu ialah karena vonis kasasi sebelumnya terhadap Anas dinilai terdapat kekhilafan hakim.

Majelis Hakim Agung PK yang menangani terdiri dari Sunarto sebagai Ketua majelis yang didampingi Andi Samsan Nganro dan Mohammad Askin (Hakim ad hoc Tipikor) masing-masing sebagai Hakim Anggota.

Read More

Kejagung Limpahkan Berkas Kasus Gratifikasi Eks Dirut BTN Maryono ke Kejari Jakpus

KABARPROGRESIF.COM: (Jakarta) Penyidik Kejaksaan Agung telah melimpahkan berkas perkara kasus dugaan gratifikasi mantan Direktur Utama BTN Maryono kepada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat (Kejari Jakpus) pada Rabu (3/2/2021).

"Proses penyerahan tanggung jawab tersangka dan barang bukti perkara tindak pidana korupsi tersebut dilaksanakan dengan memperhatikan protokol kesehatan tentang pencegahan penularan Covid-19," kata Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Leonard Eben Ezer Simanjuntak, dalam keterangannya, Jumat (5/2/2021).

Dalam perkara dugaan kasus gratifikasi oleh mantan Dirut BTN dari PT Pelangi Putera Mandiri dan PT Titatinum Property itu Kejagung telah menetapkan lima tersangka.

Selain Maryono, ada pula Yunan Anwar selaku Direktur PT Pelangi Putera Mandiri dan Ghofir Efendi selaku Komisaris PT Pelangi Putera Mandiri.

Kemudian, Ichsan Hasan selaku Komisaris PT Titanium Property dan Widi Kusuma Purwanto yang merupakan menantu Maryono.

"Berdasarkan fakta hukum dan didukung dengan adanya alat bukti yang lengkap, kelima tersangka (sekarang terdakwa) akan segera diajukan ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat," ujar Leonard.

Leonard mengatakan, lima terdakwa ditahan di rumah tahanan negara selama 20 hari, terhitung sejak 4 Februari sampai 23 Februari 2021.

Maryono dan Widi Kusuma ditempatkan di Rutan Salembang Cabang Kejagung. Sementara, Yunan Anwar, Ichsan Hasan, dan Ghofir Efendi ditempatkan di Rutan Salemba Cabang Negeri Jakarta Selatan.

Dalam kasus ini, Maryono diduga menerima hadiah atau gratifikasi melalui rekening menantunya atas nama Widi Kusuma Purwanto, dalam kurun 2013 sampai 2015

Pada 9 September 2014, PT PPM mendapat fasilitas kredit dari BTN Kantor Cabang Samarinda sebesar Rp 117 miliar dengan jenis fasilitas kredit konstruksi BTN untuk mengambil alih utang PT PPM di Bank BPD Kalimantan Timur.

Sebelum memperoleh fasilitas kredit dari BTN kantor cabang Samarinda pada 9 September 2014, PT PPM mengirimkan dana ke rekening Widi sebesar Rp 2,257 miliar.

Hingga akhir 2018, fasilitas kredit tersebut telah dilakukan tiga kali restrukturisasi pinjaman, yaitu pada 29 Juli 2016, 18 Oktober 2017, dan 30 November 2018. Saat ini, fasilitas kredit tersebut dalam kondisi macet (kolektibilitas 5).

Untuk PT TP, perusahaan itu mendapatkan fasilitas kredit dari BTN Kantor Cabang Jakarta Harmoni sebesar Rp 160 miliar pada 31 Desember 2013.

Berdasarkan Salinan Akta Perjanjian Kredit Nomor 64 tanggal 31 Desember 2013, fasilitas kredit tersebut digunakan untuk pembiayaan pembangunan apartemen Titanium Square.

Hingga 2017, fasilitas kredit tersebut telah dilakukan restrukturisasi pada 30 November 2017. Terdapat beberapa transaksi keuangan yang mencurigakan dari PT TP yang ditujukan kepada Widi dengan total transaksi sebesar Rp 870 juta.

Pemberian fasilitas kredit kepada dua perusahaan tersebut diduga atas peran serta Maryono yang mendorong untuk meloloskan pemberian fasilitas kredit. Ini walaupun tidak sesuai dengan prosedur standar operasi (SOP) yang berlaku di BTN.

Read More

Dankodiklatal: Kesehatan Tubuh yang Prima Sangat Diperlukan di Masa Pandemi

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Wabah virus covid 19 hingga saat ini penyebarannya masih sangatlah tinggi, oleh sebab itu kesehatan tubuh yang prima sangat diperlukan untuk menangkal penyebaran virus covid 19 yang masih meluas hingga saat ini. 

Demikian disampaikan Komandan Komando Pembinaan Doktrin Pendidikan dan latihan TNI Angkatan Laut (Dankodiklatal) Laksda TNI Nurhidayat setelah finis dalam acara Gowes bareng pejabat Utama Kodiklatal, Jumat, (5/2/2021).

Dalam pelaksanaan gowes bareng tersebut diawali Start Rumah Jabatan Komandan Kodiklatal Jl Kapuas 31, Jl. Dharmo, Jl. Urip Sumoharjo, Jl. Basuki Rahmat,  Jl Embong Malang, Jl. Bubutan, Jl. Tugu Pahlawan, Jl. Indrapura, Jl. Krembangan, Jl. Perak Timur, Jl. Natsir, Jl. Jakarta dan berakhir di Direktorat Doktrin Kodiklatal Bumimoro Surabaya.

Lebih lanjut disampaikan dengan gowes bareng ini selain membuat tubuh prima agar terbebas dari virus Covid 19, olahraga bersepeda ini juga merupakan olahraga yang ramah lingkungan dan cukup memasyarakat, olah raga ini juga sebagai sarana silaturrahmi sekaligus  menjalin keakraban dan kebersamaan antar pejabat Utama Kodiklatal.

Setelah finish gowes kegiatan dilanjutkan dengan pertandingan eksebisi tenis meja antar pejabat Utama Kodiklatal. Adapun pejabat Utama yang turut dalam Gowes bareng tersebut antara lain Wadan Kodiklatal Brigjen TNI (Mar) Lukman ST., M.Si (Han), Dirum Laksma TNI Rubiyanto, S.E., M.M., CHRMP, Dirjianbang Laksma TNI I Wayan Suarjaya, S.Sos, Dirdok Laksma TNI Antongan Simatupang,  Danpuslatopsla dan pejabat Komandan Kodik Pusdik dijajaran  Kodiklatal. (PenKodiklatal/ar)

Read More

Kejagung Akui Banyak Kendala Sita Aset Milik tersangka ASABRI di Luar Negeri

KABARPROGRESIF.COM: (Jakarta) Kejaksaan Agung (Kejagung) mendapati banyak kendala untuk menyita aset di luar negeri milik tersangka kasus dugaan korupsi di PT Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (Persero) atau ASABRI.

Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejagung, Ali Mukartono, mengatakan, tim penulusuran aset telah disebar untuk fokus mencari aset di dalam dan luar negeri. Tim pun sudah memetakan aset-aset milik delapan tersangka.

"Banyak kendala. Sistem hukumnya yang berbeda dengan negara lain juga kendala," katanya di Gedung Bundar Kejagung, Jakarta Selatan, Jumat (5/2).

Menurut Ali, tim penelusuran aset yang dilakukan atas tersangka Heru Hidayat dan Benny Tjokro saat kasus Jiwasraya akan kembali didalami untuk diketahui asal uangnya. 

Apabila berkaitan dengan ASABRI, penyidik akan menyitanya untuk memulihkan keuangan negara senilai Rp23 triliun.

"Sepanjang ada kaitannya, nanti ada ASABRI, akan disita. Kami akan teliti dulu aliran dananya bagaimana," ucapnya.

Apabila aset di luar negeri terbukti hanya dari kejahatan korupsi Jiwasraya, maka penyitaan akan dilakukan melalui gugatan. 

Pasalnya, dalam kasus Jiwasraya hakim telah memutuskan dan aset sudah resmi dalam penyitaan.

"Nanti kalau terbukti Jiwasraya, bisa saja melakukan gugatan perdata. Itu sesuai Pasal 38 C Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999" ujarnya.

Kejagung menetapkan delapan orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi PT ASABRI, yakni Dirut ASABRI 2011-2016, Adam Rahmat Damiri; Dirut ASABRI 2016-2020, Soni Widjaya; terdakwa kasus korupsi Jiwasraya, Heru Hidayat dan Benny Tjokro; Dirut PT Prima Jaringan, Lukman Purnomosidi; bekas Direktur Investasi ASABRI, Hari Setiyono; mantan Direktur Keuangan ASABRI; Bachtiar Effendy; serta eks Kepala Divisi Investasi ASABRI, Ilham W. Siregar.

Penyidik mengenakan para tersangka dengan Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UU Tipikor jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Kemudian subsider Pasal 3 jo Pasal 18 UU Tipikor jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Read More

Brigjen Herman Pantau Proses Sidang Pelanggar Protokol Kesehatan

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Beberapa pelanggar protokol kesehatan di wilayah Sidoarjo, hari ini mengikuti berlangsungnya sidang tindak pidana ringan.

Ternyata, pelaksanaan sidang tipiring tersebut mendapat pemantauan langsung dari Danrem 084/Bhaskara Jaya, Brigjen TNI Herman Hidayat Eko Atmojo.

Tak hanya sendirian, di lokasi berlangsungnya sidang tersebut, dirinya juga didampingi Forkopimda Sidoarjo.

Herman mengatakan, jika prosesi sidang tersebut digelar setiap hari Kamis. Hampir para pelanggar, ujar Danrem, mengaku jera dan tak akan mengulangi kesalahannya.

“Tadi sempat saya tanya-tanya ke beberapa pelanggar. Mereka rata-rata sadar dan tahu kesalahannya kenapa disidang hari ini," ungkap Danrem di sela pemantauan sidang yang digelar di Lapangan Tenis Sidoarjo. Kamis (4/2).

Selain meninjau pelaksanaan sidang, dirinya juga menyempatkan diri untuk mengunjungi salah satu pasar yang terletak di Kecamatan Sepanjang.

Di lokasi itu, dirinya membagi-bagikan masker ke para pedagang dan pengunjung pasar. (Penrem 084/Bhaskara Jaya/Ar)

Read More

Innalillahi...Mantan Jaksa KPK yang Tangani Kasus Setya Novanto Meninggal Dunia

KABARPROGRESIF.COM: (Jakarta) Mantan Jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK ) yang kini menjabat sebagai Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Sawahlunto, Sumatera Barat, Abdul Basir, meninggal dunia pada Jumat (5/2/2021).

Abdul Basir meninggal setelah dirawat di Rumah Sakit Polri, Kramat Jati, Jakarta Timur. Abdul Basir sempat dirawat di ruang ICU karena terpapar virus corona (COVID-19).

"Iya benar (Jaksa Abdul Basir meninggal dunia). (Meninggal) sakit, sebelumnya masuk ICU karena Covid-19," kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri yang juga rekan Abdul Badut, Jumat (5/2/2021).

Ali mengaku belum mengetahui hasil tes Swab PCR terakhir Jaksa Abdul Basir, termasuk di mana akan dimakamkan. Sebab, ia baru saja menerima kabar duka tersebut. 

"Belum ada info karena baru saja," katanya.

Sekadar informasi, Abdul Basir pernah menjadi bagian dari KPK. Abdul Basir dikenal sebagai Jaksa KPK yang kerap menangani kasus besar. 

Salah satu kasus besar yang pernah ditangani Jaksa Abdul Basir yakni, perkara korupsi yang menyeret Setya Novanto (Setnov).

Abdul Basir kemudian ditarik oleh Kejaksaan Agung (Kejagung) pada 2019 lalu. Ia kemudian mendapat jabatan baru di Korps Adhiyaksa yakni sebagai Kajari Sawahlunto.

Read More

Koramil Pabean Cantian Gencar Lakukan Operasi Yustisi PPKM

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Setelah sebelumnya dikunjungi oleh Pangdam V/Brawijaya, Mayjen TNI Suharyanto. Kini, aparat Koramil mulai bekerja ekstra memutus rantai penyebaran pandemi di Kecamatan Pabean Cantian, Surabaya.

Pada razia yang digelar pada Rabu, 03 Februari 2021 malam itu, petugas gabungan menyasar beberapa lokasi yang disinyalir rentan terjadinya kerumunan.

“Terutama di warung-warung kopi dan tempat-tempat umum lainnya. Itu sering terjadi kerumunan,” kata Danramil Pabean Cantian, Mayor Inf Heri Susanto.

Ironisnya, dalam razia tersebut petugas masih saja menemukan beberapa masyarakat yang melanggar adanya protokol kesehatan, terlebih penggunaan masker.

“Ini yang kita sayangkan, kesadaran masyarakat masih rendah. Tapi kita akan terus melakukan razia seperti ini,” tandasnya. (Pendam V/Brw/Ar)

Read More

DPR Minta Kejagung Segera Pulihkan Aset Jiwasraya dan Asabri

KABARPROGRESIF.COM: (Jakarta) Wakil Ketua Komisi III DPR, Ahmad Sahroni mengacungi jempol atas kinerja Kejaksaan Agung ( Kejagung ) dalam mengungkap kasus korupsi dana PT Asuransi Jiwasraya dan PT Asabri .

Dia menilai Kejagung telah bekerja dengan sangat baik dalam menangani kedua kasus tersebut. 

Terbukti hingga saat ini, Kejagung telah berhasil menetapkan 8 orang tersangka dalam kasus PT Asabri dan menetapkan 6 terdakwa pada kasus Jiwasraya. 

“Kinerja Kejagung kita dalam mengusut kasus korupsi dana PT Asabri maupun kasus PT Jiwasraya ini patut diacungi jempol. Kejagung berhasil dengan cepat dan efektif menangkap dan membawa kepengadilan orang-orang yang terlibat dalam kasus korupsi tersebut,” ujar Sahroni kepada wartawan, Kamis (4/2/2021).

Menurut Bendahara Umum Partai Nasdem ini, semua pihak tentunya menyadari bahwa kedua kasus tadi merupakan kasus besar yang merugikan negara dalam jumlah yang sangat besar. Sudah barang tentu halangan yang dihadapi tidak mudah.

“Uang negara yang dirugikan pun tidak main-main. Jadi apresiasi sekali lagi untuk kinerja Kejagung yang begitu baik menangani kasus ini,” ucap Sahroni.

Selain itu, Legislator Dapil DKI Jakarta III ini meminta Kejagung agar dapat segera memulihkan dan mengembalikan aset-aset maupun dana nasabah dari kedua kasus korupsi tersebut.

“Diharapkan setelah ini, Kejagung bisa segera melakukan pemulihan aset sehingga mampu menjaga dana para nasabah dan dapat mengembalikan kerugian negara,” pungkas Sahroni.

Read More