Dewan Apresiasi Satgas Covid-19 Kota Surabaya Dirikan Posko Prokes Di Pasar

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Komisi D DPRD kota Surabaya cukup mengapresiasi rencana Satgas Covid-19 Kota Surabaya yang akan membangun posko Protokol Kesehatan (Prokes) di area pasar tradisional.

Pasalnya dengan posko di sekitar pasar-pasar tradisional itu dengan mudah melakukan pengawasan dan penegakan protokol kesehatan (prokes).

Apalagi sesuai dengan Perwali No 2/2021 yang menyebutkan ada 15 sektor, termasuk pasar.

“Sementara di area pasar, ketidakpatuhan Prokes nya diatas 50%, dibanding kepatuhan nya. Jadi kami apresiasi kepada Satgas Covid-19 Kota Surabaya yang akan membangun posko, untuk menggencarkan penegakan dan pengawasan Prokes di pasar.”ujar Sekretaris Komisi D, Dr. Akmarawita Kadirdl, Jumat (05/02/21).

Ia menambahkan, posko Prokes di pasar sangat baik, namun harus memiliki program yang jelas dari posko tersebut. 

Misalkan, mengingatkan 5 M yaitu Mencuci Tangan, Masker, dan Menjaga Jarak, Menghindari Kerumunan, dan Mengurangi Mobilitas.

Nah, tambah Dr. Akmarawita Kadir, kami minta posko Prokes di pasar kordinatornya adalah yang tahu betul berapa luas dan area pasar, sehingga bisa dimodifikasi pasarnya dengan tujuan bisa membatasi gerak pengunjung. 

“Jadi fungsi posko disamping untuk mengingatkan pengunjung soal Prokes, juga penanggung jawab posko Prokes bisa memodifikasi pasar.”tegasnya.

Dr. Akmarawita Kadir menerangkan, modifikasi pasar disini dalam artian, pengaturan keluar masuk pengunjung, monitoring jarak pengunjung, ya seperti pasar modern lah. 

Hanya ini, pasar tradisional yang dimodifikasi demi mencegah Covid-19 di area keramaian seperti pasar.

Jika ini diterapkan, tambah Akmarawita Kadir, Prokesnya tetap berjalan, sementara para pedagang juga tidak kehilangan pembeli, dan warga juga merasa nyaman ke pasar tidak takut tertular Covid-19.

“Terpenting posko Prokes di area pasar tradisional, jangan sampai menganggu kegiatan ekonomi yang ada di pasar tersebut.”ungkapnya. (Ar)

Read More

Pangdam Brawijaya Pantau Penerapan Prokes di Pasar Simo

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Pangdam V/Brawijaya, Mayjen TNI Suharyanto kembali menggela sidak penerapan protokol kesehatan di sejumlah tempat keramaian.

Setelah sebelumnya di Terminal Purabaya, Surabaya, kini Pangdam tertuju untuk mengunjungi Pasar Simo, Jumat (5/2).

Tak hanya sendirian, dalam kunjungannya itu dirinya juga didampingi oleh Kapolda Jatim, Irjen Pol Nico Afinta.

Dijelaskan Pangdam, penerapan PPKM di Jawa Timur saat ini telah memasuki minggu terakhir. 

Meski demikian, ia menegaskan jika penerapan protkol kesehatan tak boleh lengah begitu saja. 

“Disiplin masyarakat dalam mematuhi protokol kesehatan harus bisa terwujud,” kata Suharyanto.

Seperti biasa, selain membagikan masker di Pasar Tradisional itu, Pangdam juga menggelar sosialisasi pentingnya untuk mematuhi protokol kesehatan. 

“PPKM kurang 4 hari lagi. Ini (PPKM, red) sangat berdampak pada kasus Covid-19, maupun jumlah pasien yang meninggal. Semoga ke depan bisa segera berakhir,” jelasnya. (Pendam V/Brawijaya/Ar)

Read More

Tiga Alasan, Demokrat Paling Menarik sebagai Kendaraan Politik di Pemilu 2024

KABARPROGRESIF.COM: (Jakarta) Direktur Lingkar Madani Indonesia Ray Rangkuti menilai ada tiga hal yang membuat Partai Demokrat menarik dijadikan kendaraan politik pada Pemilu 2024 mendatang.

Salah satu nama yang disebut-sebut ingin menjadikan Parta Demokrat sebagai kendaraan politik adalah Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko.

"Mengapa Moeldoko memilih, katakanlah kalau benar asumsi itu, Partai Demokrat sebagai salah satu sarana untuk melaju ke 2024 yang akan datang? Setidaknya menurut saya karena tiga alasan," kata Ray dalam diskusi yang disiarkan akun Youtube PARA Syndicate, Jumat (5/2/2021).

Alasan pertama, kata Ray, Partai Demokrat merupakan partai yang mudah dimasuki tokoh-tokoh dari luar parta.

Ray yang juga Pengamat politik ini mengatakan, hal itu berkaitan dengan alasan kedua yakni Partai Demokrat yang belum solid secara internal.

"Soliditas internal Partai Demokrat sendiri belum muncul sekuat yang dibayangkan," ujar Ray.

Ray menuturkan, Partai Demokrat memiliki keunikan dibanding partai-partai lain yang mampu menyelesaikan keriuhan terkait perbedaan faksi di internal partai melalui kongres.

Menurut Ray, konsolidasi Partai Demokrat usai kongres belum sesuai dengan yang diharapkan dan menyebabkan aktor-aktor senior dan junior di Partai Demokrat terbelah.

"Ini masih memungkinkan tokoh lain masuk ke dalam, itulah yang terjadi setidaknya dalam peristiwa beberapa tokoh Demokrat yang mengundang dan berdiskusi dengan Pak Moeldoko," kata dia.

Ray melanjutkan, faktor ketiga, Demokrat memiliki potensi untuk memperoleh suara yang lebih besar dibanding Pemilu sebelumnya.

Syaratnya, Partai Demokrat harus mampu mengelola posisi mereka sebagai partai yang berada di luar pemerintahan.

Sebab, berkaca pada pemilu-pemilu sebelumnya, partai yang konsisten sebagai oposisi akan memperoleh suara yang cukup signifikan di pemilu berikutnya.

"Sekarang ada peran di luar yang mendapatkan suara signifikan itu kemungkinan bisa diambil oleh Demokrat. Saya tidak terlalu yakin PKS bisa memposisikan dirinya sebaik itu," kata Ray.

Ray berpendapat, Demokrat cenderung dapat diterima oleh semua kelompok, sementara PKS dinilai terkendala dengan hubungan mereka dengan kelompok nasionalis.

"Tiga faktor inilah yang menurut saya memungkinkan Demokrat itu terlihat agak menarik, ya agak manislah dipandang oleh tokoh-tokoh untuk segera merapat ke lingkungan Demokrat," kata dia.

Diberitakan, Moeldoko disebut-sebut ingin merebut kepemimpinan Partai Demokrat dan menjadikannya sebagai kendaraan politik pada Pemilu 2024 mendatang.

Ia juga disebut telah menemui sejumlah kader Partai Demokrat untuk menggalang kekuatan agar dapat menyelenggarakan kongres luar biasa.

"Berdasarkan pengakuan, kesaksian, dari BAP sejumlah pimpinan tingkat pusat maupun daerah Partai Demokrat yang kami dapatkan, mereka dipertemukan langsung dengan KSP Moeldoko yang ingin mengambil alih kepemimpinan Partai Demokrat secara inkonstitusional untuk kepentingan pencapresan 2024," kata Kepala Badan Komunikasi Strategis Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra, Senin (1/2/2021).

Read More

Tahun Ini Pemerintah Tiadakan Ujian Nasional, 3 Ketentuan Siswa Dinyatakan Lulus

KABARPROGRESIF.COM: (Jakarta) Siswa kelas 6 Sekolah Dasar (SD)/sederajat, kelas 9 Sekolah Menengah Pertama Pertama (SMP)/sederajat, dan kelas 12 Sekolah Menengah Atas (SMA)/sederajat dipastikan gembira.

Itu lantaran Mendikbud Nadiem Makarim telah menerbitkan Surat Edaran (SE) Mendikbud Nomor 1 Tahun 2021 terkait peniadaan Ujian Nasional ( UN), Ujian Kesetaraan, dan Ujian Sekolah dalam masa darurat Covid-19.

Nadiem mengatakan, keluarnya SE Mendikbud ini berkenaan dengan semakin meningkatnya penyebaran Covid-19.

"Maka perlu dilakukan langkah responsif yang mengutamakan keselamatan dan kesehatan lahir dan batin siswa, guri, dan tenaga kependidikan," ungkap Nadiem melansir laman Kemendikbud, Kamis (4/2/2021).

Dengan ditiadakannya UN dan Ujian Kesetaraan, dan Ujian Sekolah, maka ada tiga ketentuan siswa tingkat akhir di SD, SMP, dan SMA dinyatakan lulus, yakni sebagai berikut:

1. Siswa harus menyelesaikan program pembelajaran di masa pandemi Covid-19 yang dibuktikan dengan rapor tiap semester.

2. Siswa memperoleh nilai sikap/perilaku minimal baik.

3. Siswa mengikuti ujian yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan (sekolah).

Ujian yang diselenggarakan oleh sekolah dilaksanakan dalam empat bentuk, yakni:

1. Portofolio berupa evaluasi atas nilai rapor, nilai sikap/perilaku, dan prestasi yang diperoleh sebelumnya (penghargaan, hasil perlombaan, dan sebagainya).

2. Penugasan.

3. Tes secara luring atau daring.

4. Bentuk kegiatan penilaian lain yang ditetapkan oleh satuan pendidikan.

Dua ketentuan di atas merupakan bagian dari 8 poin SE yang diterbitkan oleh Mendikbud Nadiem Makarim

8 Poin SE Mendikbud

Adapun rangkuman lengkap 8 poin SE Mendikbud Nomor 1 Tahun 2021 terkait pelaksanaan Ujian Nasional, Ujian Kesetaraan, Ujian Sekolah, dan penerimaan siswa baru dalam masa darurat Covid-19, seperti di bawah ini:

1. Ujian Nasional dan Ujian Kesetaraan tahun 2021 ditiadakan.

2. Dengan ditiadakannya UN dan Ujian Kesetaraan pada angka 1, maka UN dan Ujian Kesetaraan tidak menjadi syarat kelulusan atau seleksi masuk ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi.

3. Peserta didik dinyatakan lulus dari satuan pendidikan setelah:

Menyelesaikan program pembelajaran di masa pandemi Covid-19 yang dibuktikan dengan rapor tiap semester.

Memperoleh nilai sikap/perilaku minimal baik.

Mengikuti ujian yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan.

4. Ujian yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan dilaksanakan dalam bentuk:

Portofolio berupa evaluasi atas nilai rapor, nilai sikap/perilaku, dan prestasi yang diperoleh sebelumnya (penghargaan, hasil perlombaan, dan sebagainya).

Penugasan.

Tes secara luring atau daring.

Bentuk kegiatan penilaian lain yang ditetapkan oleh satuan pendidikan.

5. Selain ujian yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada angka 4, peserta didik sekolah menengah kejuruan juga dapat mengikuti uji kompetensi keahlian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

6. Penyetaraan bagi lulusan program Paket A, program Paket B, dan program Paket C dilakukan sesuai dengan ketentuan sebagai berikut:

Kelulusan bagi peserta didik pendidikan kesetaraan sesuai dengan ketentuan pada angka 3 (tiga).

Ujian yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf c bagi peserta didik pendidikan kesetaraan berupa ujian tingkat satuan pendidikan kesetaraan diakui sebagai penyetaraan lulusan.

Ujian tingkat satuan pendidikan kesetaraan dilakukan dalam bentuk ujian sebagaimana dimaksud pada angka 4.

Peserta ujian tingkat satuan pada pendidikan kesetaraan adalah peserta didik yang terdaftar di daftar nominasi peserta ujian pendidikan kesetaraan pada data pokok pendidikan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.

Hasil ujian tingkat satuan pendidikan kesetaraan harus dimasukkan dalam data pokok pendidikan.

7. Kenaikan kelas dilaksanakan dengan ketentuan ujian akhir semester (UAS) untuk kenaikan kelas dapat dilakukan dalam bentuk:

Portofolio berupa evaluasi atas nilai rapor, nilai sikap/perilaku, dan prestasi yang diperoleh sebelumnya (penghargaan, hasil perlombaan, dan sebagainya).

Penugasan.

Tes secara luring atau daring.

Bentuk kegiatan penilaian lain yang ditetapkan oleh satuan pendidikan.

8. Untuk Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) dilaksanakan dengan dua ketentuan, sebagai berikut:

Dilaksanakan sesuai dengan Permendikbud Nomor 1 Tahun 2021 tentang PPDB pada TK, SD, SMP, SMA, dan SMK sebagaimana tercantum dalam lampiran SE Mendikbud ini atau dapat diunduh pada laman https://jdih.kemdikbud.go.id/.

Pusat Data dan Informasi Kemendikbud juga menyediakan bantuan teknis bagi daerah yang memerlukan mekanisme PPDB daring.

Sebanyak 8 poin di atas dilaksanakan sesuai dengan protokol kesehatan Covid-19, sebagaimana diatur dalam Keputusan Bersama Mendikbud, Menteri Agama (Menag), Menteri Kesehatan (Menkes), dan Menteri Dalam Negeri (Mendagri).

Read More

Jampidsus Serahkan Sejumlah Nama Kajari Tak Bisa Tangani Korupsi

KABARPROGRESIF.COM: (Jakarta) Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Kejaksaan Agung (Jampidsus Kejagung) menyerahkan sejumlah nama Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) yang belum pernah menangani perkara tindak pidana korupsi apapun satu tahun terakhir.

Jampidsus Ali Mukartono menyatakan, Kejari itu akan dievaluasi untuk kemudian dipertimbangkan pemutasian. 

Kendati demikian, Ali tidak merinci berapa jumlah nama Kajari yang sudah diserahkan ke Jaksa Agung Sanitiar (ST) Burhanuddin tersebut.

"Saya lupa berapa jumlahnya, tetapi semua sudah saya serahkan ke Jaksa Agung," tuturnya di Gedung Bundar Kejagung, Jakarta Selatan, Jumat (5/2).

Ali mengemukakan, nantinya nama-nama itu akan ditindaklanjuti oleh Jaksa Agung Muda bidang Pembinaan (Jambin). 

Dia pun tidak dapat memastikan apakah saat ini nama-nama Kejari yang diserahkan sudah diberikan sanksi. 

"Itu kewenangan Jaksa Agung dan Jambin. Saya kan hanya mengumpulkan datanya saja di seluruh Indonesia," katanya.

Untuk diketahui, hal tersebut dilakukan untuk menindaklanjuti instruksi Burhanuddin saat melakukan rapat kerja bersama Komisi III di Gedung DPR RI pada Rabu 16 Desember 2020. 

Tindak lanjut itu dilakukan guna memperbaiki kinerja Kejagung.

Burhanuddin mengungkapkan, tidak mungkin ada daerah yang kasus korupsinya nihil. 

Namun, jaksa yang tidak dapat menangani kasus korupsi ditegaskan Burhanuddin sebagai jaksa bodoh.

Read More

Brigjen Herman Pantau Proses Sidang Pelanggar Protokol Kesehatan

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Beberapa pelanggar protokol kesehatan di wilayah Sidoarjo, hari ini mengikuti berlangsungnya sidang tindak pidana ringan.

Ternyata, pelaksanaan sidang tipiring tersebut mendapat pemantauan langsung dari Danrem 084/Bhaskara Jaya, Brigjen TNI Herman Hidayat Eko Atmojo.

Tak hanya sendirian, di lokasi berlangsungnya sidang tersebut, dirinya juga didampingi Forkopimda Sidoarjo.

Herman mengatakan, jika prosesi sidang tersebut digelar setiap hari Kamis. Hampir para pelanggar, ujar Danrem, mengaku jera dan tak akan mengulangi kesalahannya.

“Tadi sempat saya tanya-tanya ke beberapa pelanggar. Mereka rata-rata sadar dan tahu kesalahannya kenapa disidang hari ini," ungkap Danrem di sela pemantauan sidang yang digelar di Lapangan Tenis Sidoarjo, Kamis, 4 Februari 2021 siang.

Selain meninjau pelaksanaan sidang, dirinya juga menyempatkan diri untuk mengunjungi salah satu pasar yang terletak di Kecamatan Sepanjang.

Di lokasi itu, dirinya membagi-bagikan masker ke para pedagang dan pengunjung pasar. (enrem 084/Bhaskara Jaya/Ar)

Read More

Dukung Roda Perekonomian di Surabaya, Pemkot Rutin Beri Pendampingan Toko Kelontong

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Koperasi toko kelontong menjadi salah satu bentuk unit usaha yang mendapat pendampingan dari Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya. 

Unit usaha ini dipilih karena lebih dekat dengan kebutuhan masyarakat serta perputaran uangnya relatif lebih cepat. 

Tentunya pendampingan ini diharapkan dapat mengembangkan unit usaha tersebut untuk mendukung roda perekonomian di Surabaya.

Kepala Dinas Perdagangan (Disdag) Kota Surabaya, Wiwiek Widayati mengatakan, bahwa pemkot terus melakukan berbagai upaya pembinaan kepada koperasi toko kelontong. 

Mulai dari pendampingan pengelolaan stok barang hingga manajemen keuangan. Hingga saat ini tercatat, pendampingan telah dilakukan kepada 885 koperasi toko kelontong yang tersebar di 31 kecamatan Surabaya.

"Kami melakukan pendampingan bersama Dinas Koperasi. Ada pendamping atau person yang kita tunjuk untuk menjadi pendamping koperasi toko kelontong di setiap 31 kecamatan Surabaya," kata Wiwiek, Jum'at (5/2/2021).

Wiwiek menjelaskan, salah satu upaya yang dilakukan itu adalah dengan mengupayakan agar pembelian kebutuhan barang dagangan di toko kelontong melalui agen dan distributor dengan harga lebih murah. 

Harapannya, pemilik toko kelontong bisa mendapatkan keuntungan lebih banyak. 

"Kalau nanti ada distributor yang ada diskon atau harga murah kita juga memberikan informasi itu kepada mereka," papar dia.

Bahkan, secara berkala Disdag Surabaya juga mengadakan pertemuan untuk melakukan evaluasi perkembangan unit usaha tersebut agar diketahui kekurangan yang harus segera diperbaiki. 

Bahkan, di masa pandemi ini, evaluasi dilakukan melalui video teleconference maupun secara langsung dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan. 

"Mulai dari adanya program-program diskon, maupun program-program baru di Kota Surabaya yang update itu kita sampaikan. Kita lakukan secara periodik, setiap satu hingga dua bulan sekali," ungkap dia.

Konsep koperasi toko kelontong ini dinilai mempunyai potensi yang luar biasa dan memberikan dampak ekonomi yang luas bagi masyarakat di Kota Surabaya. 

Untuk memaksimalkan hal itu, Disdag juga menyiapkan aplikasi Elektronik Distribusi Controlling (E-Discont) yang dapat memberikan informasi terkait distributor yang menjual komoditi murah kepada pemilik unit usaha.

"Pemilik koperasi toko kelontong itu kita berikan data-data informasi distributor yang menjual komoditi dengan harga murah. Sementara ini (aplikasi) masih terfokus kepada empat item, yakni gula, minyak, beras dan telur," kata Kepala Bidang Distribusi, Dinas Perdagangan Kota Surabaya, Trio Wahyu Bowo.

Dia menjelaskan, aplikasi E-Discont yang dibuat tahun 2019 ini terus dilakukan penyempurnaan hingga sekarang. Menurutnya, aplikasi ini memang  disiapkan bagi koperasi toko kelontong agar mereka lebih mudah mendapatkan komoditi dengan harga yang lebih murah.

"Data distributornya yang kita masukkan di E-Discont itu. Jadi koperasi toko kelontong nanti bisa melihat data distributor yang menjual empat komoditas itu yang mana yang murah sesuai dengan wilayahnya," terang dia.

Tri menyatakan, bahwa pembinaan terhadap koperasi toko kelontong ini dilakukan agar roda perekonomian di masyarakat terus berputar. 

Di sisi lain, pembinaan ini juga diharapkan agar unit usaha itu mampu bersaing dengan keberadaan toko modern. 

"Intinya dulu itu kan impian dari Ibu Risma (Tri Rismaharini) agar toko kelontong ini supaya tidak mati dengan keberadaan toko swalayan modern," ungkap dia.

Sementara itu, Chayatun Nuro, pemilik toko kelontong di wilayah Kelurahan Genting Kalianak, Kecamatan Asemrowo Surabaya mengakui, saat ini tokonya terus mengalami kenaikan income dengan adanya pendampingan yang dilakukan Pemkot Surabaya.

"Memang dulu belum ada pendampingan untuk toko kelontong. Kemudian, ada penggagasan dari Bu Risma, jadi sekarang agak lumayan lebih diperhatikan. Apalagi saat ada program gula murah itu juga tiap toko kelontong dijatah ada anggotanya," kata Chayatun.

Bahkan, sejak adanya pendampingan berkala yang dilakukan Pemkot Surabaya, Chayatun kini lebih detail terkait pengelolaan stok barang dan manajemen keuangan. 

Jika sebelumnya, ia mengaku hanya sekadar menjual tanpa mengerti detail masalah pembukuan.

"Kalau manajemen itu awalnya kita kan sekadar hanya toko biasa tidak seberapa detail masalah pembukuan. Setelah ada pelatihan dari Disdag dengan menghadirkan narasumber yang kompeten untuk toko jadi sedikit banyak tahu tidak sekadar hanya jual beli," katanya.

Hal yang sama diungkapkan oleh Titik Windarti. Pemilik toko di kawasan Karangpilang Surabaya yang fokus pada penjualan kerupuk puli ini mengaku, bahwa produksinya terus mengalami peningkatan. Jika sebelumnya produksinya sehari hanya sampai 3 kilogram, kini dapat mencapai 10 kilogram. 

"Sebelum ada pendampingan itu hanya 3 kilogram. Tapi, sejak ada pendampingan yang digagas Bu Risma dulu, alhamdulillah sekarang sudah banyak yang minat pembelinya," tutupnya. (Ar)

Read More

Pasar Srimangunan Sasaran Utama Kunjungan Brigjen Herman di Sampang

KABARPROGRESIF.COM: (Sampang) Dengan didampingi beberapa pejabat Korem 084/Bhaskara Jaya dan Kodim Sampang, Danrem Brigjen TNI Herman Hidayat Eko Atmojo menggelar kunjungan kerjanya ke Kabupaten Sampang, Pulau Madura, Jawa Timur pada hari Jumat (5/2)

Disana, Brigjen Herman tertuju untuk mengunjungi pasar Srimangunan, salah satu pasar tradisional yang berada di Sampang.

Bukan hanya itu saja, tampak beberapa toko Agama dan toko masyarakat yang ikut serta menyambut kedatangan Jenderal bintang satu tersebut.

Di lokasi itu, ia mengajak para pengunjung maupun pedagang untuk pro aktif mematuhi adanya protokol kesehatan.

Dijelaskannya, protokol kesehatan merupakan salah satu cara yang dinilai efektif dalam memutus rantai penyebaran Covid-19. 

“Sebab, Covid ini belum bisa mereda hingga sekarang,” ujarnya.

Senada, Wakil Bupati Sampang, Abdullah Hidayat menjelaskan jika masyarakat harus membiasakan diri untuk menggunakan masker, sekaligus menjaga jarak.

“Terutama untuk rutin mencuci tangan dan menghindari berbagai kegiatan yang menyebabkan kerumunan,” jelasnya.

Selain sosialisasi, Danrem dan Forkopimda setempat juga menyempatkan diri untuk membagikan masker ke masyarakat. (Penrem 084/Bhaskara Jaya/Ar)

Read More

IPW Desak Kapolri Copot Kapolda Kalsel

KABARPROGRESIF.COM: (Jakarta) Penyerangan sekelompok oramg terhadap warga yang menggelar aksi demo terkait banjir di Banjarmasin, menuai kecaman sejumlah pihak.

Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW), Neta S Pane menyebutkan bahwa aksi penyerangan sekelompok masa preman itu sebagai aksi yang membahayakan bagi demokrasi.

"Pembubaran aksi massa oleh preman adalah sebuah tindakan otoriter yg melanggar hukum, apalagi jika aksi itu sudah mendapat izin. Seharusnya, preman yang seperti ini secepatnya ditangkap. Tapi anehnya, kenapa polisi membiarkan para preman membubarkan aksi tersebut," kata Neta S Pane dalam keterangannya, Jumat (5/2/2021).

Disebutkan, dalam video penyerangan dan pembubaran aksi massa tersebut, tampak seseorang yang mengancam akan memukuli massa jika masih melakukan aksi demo.

"Videonya sudah viral, tapi polisi masih belum melakukan apapun. Ini perlu dilakukan evaluasi oleh Kapolri baru. Seolah-olah Kapolda Kalsel takut dengan sekumpulan preman," tegasnya.

Karena itu, IPW mendesak Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo untuk mencopot Kapolda Kalsel, Irjen Pol Rikwanto dari jabatannya serta menurunkan Divisi Propam untuk memeriksa seluruh anggota polisi di lapangan yang membiarkan aksi premanisme tersebut terjadi.

"Jika Kapoldanya tidak tegas menindak aksi-aksi premanisme di wilayahnya sebaiknya segera dicopot dan diganti dgn pejabat baru yang tegas sehingga konsep presisi Kapolri bisa terlaksana," tambahnya.

Neta S Pane menambahkan, dari kasus ini terlihat bahwa aparatur Polda Kalsel seakan lupa bahwa Indonesia adalah negara hukum, dan kalau ada aksi premanisme yang mengganggu orang lain serta mengancam, maka polisi harus segera bertindak.

"Sebab jika dibiarkan hal itu sangat membahayakan masyarakat dan sama artinya Polda Kalsel membiarkan hukum rimba terjadi," pungkasnya.

Read More

Danrem Hadiri Launching Lomba Kampung Tangguh Kie Raha di Ternate

KABARPROGRESIF.COM: (Ternate) Danrem 152/Babullah Brigjen TNI Imam Sampurno Setiawan bersama Gubernur Maluku Utara KH. Abdul Gani Kasuba dan Kapolda Maluku Utara Irjen Pol. Risyapudin Nursin, S.I.K.  membuka secara langsung atau Launching Lomba Kampung Tangguh Kieraha Polda Maluku Utara Tahun 2021 di Desa Fitu Kota Ternate, Maluku Utara, Jumat (5/2). 

Pembukaan Lomba Kampung Tangguh Kieraha ditandai dengan Pemukulan Gong oleh Gubernur Maluku Utara yang didampingi oleh Kapolda Maluku Utara, Danrem 152/Babullah, Wakapolda Maluku Utara, Walikota Ternate, Dandim 1501/Ternate, Danlanal Ternate dan Kapolres Ternate serta dihadiri oleh Pemangku Kepentingan Kelurahan Fitu serta masyarakat. 

Tidak hanya Launching Lomba Kampung Tangguh Kieraha, dalam kegiatan tersebut juga dilaksanakan Bhakti Sosial dan Panen Raya Ikan Nila di Danau Laguna Tenate yang merupakan Budidaya Ikan Nila terbesar yang ada di Kota Ternate. 

Gubernur Maluku Utara dalam sambutannya mengatakan bahwa, atas nama Pemerintah Provinsi Maluku Utara mengucapkan terimakasi dan mendukung sepenuhnya kepada Polri khususnya Polda Maluku Utara dan jajaran yang telah berinisiasi dan aktif melaksanakan Program Ke-14 Bapak Kapolri dengan Melaunching Lomba Kampung Tangguh Kieraha. 

“Satu kata yang patut kita lakukan yaitu Bersinergi, bersatu yang dilakukan baik pemerintah dan masyarakat, hal itu merupakan kunci untuk memperkuat ketahanan Bangsa dan Negara dalam menghadapi Pandemi ini,”Ujar Gubernur Maluku Utara. 

Setelah Launching Lomba Kampung Tangguh Kieraha terlihat Danrem 152/Babullah dan para tamu undangan ikut bersama-sama Panen Raya Ikan di Danau Laguna Ternate dan melaksanakan Bhakti sosial. (Penrem152/Ar)

Read More

Aniaya Prajurit TNI di Bukittinggi, 4 Terdakwa Anggota Klub Moge Dituntut 1 Tahun Penjara

KABARPROGRESIF.COM: (Bukittinggi) Empat orang anggota rombongan klub motor gede (Moge) Harley Davidson yang menjadi terdakwa kasus penganiayaan terhadap 2 prajurit TNI AD yang bertugas sebagai Intel Kodim 0304/Agam di Bukittinggi, Sumatera Barat dituntut 1 tahun penjara.

Sidang dengan agenda pembacaan tuntutan tersebut digelar di Pengadilan Negeri (PN) Bukittinggi, Kamis (4/2) secara virtual dengan majelis hakim Meri Yenti sebagai ketua majelis, dan hakim anggota Rinaldi dan Melky Salahudin.

Humas PN Bukittinggi, Lukman Nulhakim menyebutkan, empat terdakwa masing-masing Michael Simon alias MS (49), R Heryanto Sudarmadi alias Ade (48), Jhavier Al Havis Daffa alias Daffa (26), dan Teteng Rustandi alias Teteng (33) dituntut 1 tahun penjara oleh jaksa penuntut umum (JPU) Zulhelda, SH dan Syahreini Agustin, SH.

Setelah pembacaan tuntutan, Majelis Hakim menetapkan sidang ditunda lima hari ke depan. 

"Rencananya sidang ditunda hingga 9 Februari 2021 untuk pembacaan pleidoi dari penasihat hukum para terdakwa," kata Lukman.

Lukman menambahkan, sidang minggu depan untuk memberikan kesempatan penasehat hukum mengajukan keberatan ataupun eksepsi terhadap dakwaan jaksa penuntut umum. 

Menurut Lukman, keempat terdakwa saat ini ditahan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Bukittinggi.

Kalapas klas II A Bukittinggi, Marten, Jumat (5/2) menyebutkan, keempat terdakwa ditahan di Lapas sejak Jumat (29/1/2021) pekan lalu dengan status tahanan titipan hakim.

Keempat terdakwa merupakan anggota rombongan moge Harley Owners Group (HOG) Siliwiangi Bandung Chapter (SBC) yang terlibat kasus penganiayaan terhadap prajurit TNI AD. 

Sebelumnya, para terdakwa diancam tujuh tahun penjara karena diduga melanggar pasal 170 ayat 2 ke-1 e junto 351 junto 56 serta ditambah pasal 55 KUHP.

Kasus penganiayaan terhadap prajurit TNI AD ini, Polres Bukittinggi menetapkan lima orang tersangka, salah satunya berinisial BS (16). BS divonis 3,5 bulan penjara oleh majelis hakim. 

Putusan tersebut jauh lebih ringan dari ancaman hukuman 7 tahun penjara, sesuai pasal 170 KUHP tentang penganiayaan, karena terdakwa masih anak-anak.

Penganiayaan terhadap dua anggota TNI D yang bertugas sebagai Intelijen Kodim 0304 Agam, terjadi di Simpang Tarok, Kelurahan Tarok Dipo, Kota Bukittinggi, pada Jumat (30/10/2020) sekitar pukul 16.20 WIB.

Read More

Dicopot dari Kasat Narkoba Polres Pematangsiantar, Hasil Tes Urine AKP David Negatif

KABARPROGRESIF.COM: (Medan) Polda Sumut melakukan pemeriksaan terhadap AKP David Sinaga usai viral video dugem di media sosial.

Kabid Humas Polda Sumut, Kombes Hadi Wahyudi menyebut, AKP David telah menjalani tes urine dan hasilnya negatif.

"Yang bersangkutan sudah dicek dan negatif," kata Kabid Humas Polda Sumut, Kombes Hadi Wahyudi, Jumat (5/2/2021) malam.

Diberitakan, video seorang pria mirip Kasat Narkoba Polres Pematangsiantar AKP David Sinaga beredar di media sosial.

Video berdurasi 1 menit 15 detik tersebut diunggah di Akun Youtube David Sinaga, Kamis (4/2/2021).

Dalam video pengunggah menulis narasi jika pria yang berjoget adalah Kasat Narkoba Polres Pematangsiantar.

"Lihatlah tingkah laku seorang kasat narkoba polres Siantar yang sedang ketinggian di salah satu tempat hiburan malam. Seharusnya melenyapkan narkoba ternyata.....," tulis pengunggah video.

Terlihat seorang Pria mengenakan kaos hitam memakai masker mengayunkan tangan ke atas mengikuti dentuman musik. Pria itu juga terlihat mengangkat kursi plastik.

"Lempar, lempar, lempar," kata seseorang dalam video sambil ketawa.

Read More