Terus Kobarkan Semangat Perjuangan Arek-arek Suroboyo 10 Nopember 1945 untuk memberantas Korupsi, Terorisme dan Penyalahgunaan Narkoba

Soft Launching Kota Lama, Gelar Sejumlah Paket Wisata

Sejumlah paket wisata digelar Pemkot Surabaya usai soft launching Kota Lama zona Eropa yang berada di kawasan Jalan Rajawali, Krembangan, Surabaya.

Cegah Narkoba di Kalangan ASN dan Pelajar, Pemkot Surabaya Gandeng BNN dan Polisi

Upaya Pemkot Surabaya memberantas Narkoba tak hanya di kalangan pelajar dan masyarakat, tetapi juga Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkup pemkot.

Peluang Investasi untuk Pengembangan Eks THR-TRS

Pemkot Surabaya menggandeng Kamar Dagang dan Industri (Kadin) untuk mempromosikan proyek peluang investasi di Kota Pahlawan. Diantaranya di kompleks eks Taman Hiburan Rakyat (THR) dan Taman Remaja Surabaya (TRS).

Tekan Laju Inflasi, Pemkot Rutin Gelar Pangan Murah

Untuk menekan laju inflasi agar masyarakat bisa mendapatkan komoditas bahan pangan dengan lebih murah, Pemkot Surabaya rutin menggulirkan program Gerakan Pangan Murah setiap bulan.

Pemkot Surabaya Komitmen Amankan Aset yang Dikuasai Pihak Ketiga

Berbagai upaya strategis terus dilakukan Pemkot Surabaya untuk memastikan aset daerah dapat dimanfaatkan secara optimal demi kepentingan warga dan pemerintah.

Minggu, 07 Februari 2021

Gerebek Prostitusi Terselubung di BSD Tangerang, 26 PSK dan Pria Hidung Belang Lagi Mesum Diamankan


KABARPROGRESIF.COM: (Tangsel) Satpol PP dan polisi membongkar praktik prostitusi terselubung di Jalan Boulevard Residence, BSD City, Serpong, Kota Tangerang Selatan (Tangsel), Banten. Praktik prostitusi itu dilaksanakan di sebuah penginapan.

Sebanyak 26 pekerja seks komersial (PSK) dan pria hidung belang diamankan dari tempat itu. 

Saat dilakukan penangkapan ada delapan pasangan sedang asyik berhubungan badan.

Sebagai barang bukti, kondom bekas pakai diamankan.

Kasat Reskrim Polres Tangsel AKP Angga Surya Saputra mengatakan tempat penginapan itu dijadikan sarana prostitusi terselubung.

“Didapati 26 orang pria dan perempuan. Sebanyak 18 di antaranya kita serahkan ke Satpol PP, tiga ke Dinsos, dan empat masih kita periksa, karena diduga melakukan TPPO (tindak pidana perdagangan orang),” kata Angga di Mapolres Tangsel, Sabtu (6/2/2021).

Lebih lanjut Angga menyebut para PSK itu berasal dari luar daerah Tangsel. Mereka sengaja datang ke kota ini untuk menjual tubuhnya.

Untuk sekali kencan para PSK mematok harga mulai dari Rp300.000 hingga Rp700.000 plus kamar. 

Sementara itu, Kepala Bidang Peraturan Perundang-Undangan Satpol PP Kota Tangsel, Sapta Mulyana menambahkan, pengungkapan tempat prostitusi terselubung itu berdasarkan laporan warga yang resah.

“Sebelumnya kami pernah melakukan penindakan di tempat itu satu kali. Beberapa waktu berselang tidak ada lagi. Tetapi sekarang muncul lagi. Ini masih kami dalami apakah mereka orang yang sama atau beda,” ucapnya.

Sapta menyebut pendalaman masih dilakukan yakni ada tidaknya kerja sama antara PSK dengan pihak penginapan. 

Menurutnya, jika benar ditemukan adanya kerjasama, sanksi berat berupa penutupan akan segera dikenakan kepada pengelola penginapan.

Teremdam Banjir, Jalan Nasional Surabaya-Madiun Ditutup Total


KABARPROGRESIF.COM: (Jombang) Setelah terendam banjir sejak kemarin, akhirnya polisi menutup jalan nasional yang berada Kawasan Bandarkedungmulyo, Kabupaten Jombang.

Hal ini dilakukan untuk mencegah terjadinya risiko keselamatan sehingga Satlantas Polres Jombang mengalihkan kendaraan dari arah Surabaya dan Madiun ke jalan tol dan jalur alternatif.

“Sudah tidak ada kemacetan lagi karena jalannya kami tutup untuk sementara waktu,” kata Kasatlantas Polres Jombang, AKP Haris Darma Sucipto, Jum’at malam, (05/02/2021).

Banjir akibat luapan avour Besuk atau Kanal Brawijaya, Kamis (04/02/2021), berdampak pada jalan nasional yang berada di ruas PPK 4.2 Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional (Satker PJN) Wilayah IV Provinsi Jatim itu.

Ruas yang termasuk dalam rangkaian jalan di jalur lintas tengah Pulau Jawa tersebut sempat menimbulkan kemacetan panjang setelah diterjang luapan Kali Brawijaya.

Namun demikian, kabar yang dihimpun eljabar.com menyebutkan bahwa Kepala Satker PJN Wilayah IV Jatim, Nanang Permadi, disertai stake holder terkait, terjun langsung melihat langkah-langkah penanganan darurat jalan nasional yang terdampak banjir sejak awal Januari 2021.

Hingga berita dipublis, Nanang Permadi, yang sebelumnya menjadi pimpinan di salah satuan kerja BPWS Suramadu, mengaku tengah berada di Gresik, melakukan pengawasan dan evaluasi langsung penanganan kerusakan jalan di area kerjanya.

“Kami masih di Gresik,” jawab Nanang singkat via seluler, saat dikonfirmasi pengananan banjir Jombang, Jum’at (05/05/2021).

Diberitakan sebelumnya, ruas jalan PPK 4.2 Kertosono-Jombang-Mojokerto-Gempol tak pernah reda dari hujan kritik dan keluhan masyarakat.

Keluhan tersebut yang santer mengemuka sejak tahun 2018 lalu namun respon yang dilakukan tidak pernah memuaskan masyarakat. Baik, kondisi dannkualitas jalan maupun yang menyangkut perizinan pemanfaatan bagian-bagian jalan.

Sejumlah elemen masyarakat seperti Investment and Assets Studies (Invasus). Lembaga yang berbasis di Bandung, Jabar, ini tak kurang mengungkapkan penilaiannya atas kinerja pelayanan publik, terutama di bidang transportasi.

Pendiri Invasus, Lukas Jebaru, mengatakan kepada eljabar.com bahwa dalam perspektif pelayanan publik, penyelenggara jalan masih belum memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat.

“Tapi kita patut menghargai upaya meningkatkan pelayanan publik di satuan-satuan kerja telah menunjukkan perubahan. Kita awasi bersama agar perubahan yang baik itu dipertahankan. Ini perlu sinergi dengan peran serta masyarakat melalui sosialisasi dan edukasi,” tukas Lukas, pria Manggarai, Nusa Tenggara Timur (NTT) yang sudah berdomisili di tanah Pasundan ini.

Peneliti kebijakan publik dari Surabaya Institute Governance Studies (Sign Studie), Bethari Kriswandha, melihat, kemantapan jalan nasional di Jatim yang bagus itu harus juga disertai dengan perubahan orientasi pelayanan publik.

“Kami banyak pelajari, baik yang kami lakukan sendiri ataupun yang berasal dari laporan kawan-kawan volunter, simpulan dari penelitian yang dibuat menunjukkan kinerja pelayanan publik di lingkup BBPJN Jatim-Bali yang sudah baik dan berubah, sebaiknya perlu ditingkatkan dengan melibatkan stake holder terkait agar memilki perspektif pelayanan publik yang sama terutama yang berhubungan dengan perizinan,” tukas Bethari, Jum’at (05/02/2021).

Lembaga yang aktif melakukan pemantauan dan penelitian dari 2012 silam ini selalu menerapkan kerja-kerja penelitian dengan melibatkan sejumlah volunter dari kalangan muda.

Akhir Pekan di Lamongan, Ular Naga Pun Ikut Bagikan Masker


KABARPROGRESIF.COM: (Lamongan) Ada yang unik pada sosialiasi protokol kesehatan dan pembagian masker pada akhir pekan di Lamongan, Jawa Timur.

Pasalnya, sosialisasi dan pembagian masker itu dilakukan oleh seekor Ular Naga dan Barongsai.

Tapi, jangan salah. Ternyata dibalik kostum Ular Naga dan Barongsai itu, adalah anggota Kodim 0812/Lamongan.

Dandim 0812/Lamongan, Letkol Inf Sidik Wiyono menjelaskan jika dalam sosialisasi dan pembagian masker dalam rangka menuju zona hijau di Kabupaten Lamongan ini, dilakukan sedikit berbeda. 

Sebab, hal itu seakan menjadi daya tarik tersendiri bagi masyarakat.

“Semua kalangan, semua usia kita berikan edukasi mengenai protokol kesehatan. Cara ini sangat efektif dan disambut keramahan warga,” kata Sidik.

Selain melibatkan aparat Kodim, edukasi yang digelar di Alun-Alun pada Minggu, 07 Februari 2021 itu, juga melibatkan pihak Polres dan Pemda setempat.

Sidik berharap, sambutan hangat yang diterima oleh masyarakat dalam edukasi dan sosialisasi itu, nantinya bisa mewujudkan Lamongan yang bebas dari pandemi.

“Kami harap kesadaran masyarakat bisa semakin meningkat, terutama untuk patuh pada protokol kesehatan,” pintanya. (Pendam V/Brw/Ar)

Banjir Semarang, Genangan Air di Tlogosari Capai Selutut Orang Dewasa


KABARPROGRESIF.COM: (Semarang) Banjir terjadi di sejumlah wilayah Kota Semarang, Sabtu (6/2/2021), akibat hujan deras dalam waktu yang lama.

Satu di antaranya adalah kawasan Tlogosari, permukiman yang padat penduduk di Kecamatan Pedurungan.

Ketinggian air di Jalan Tlogosari Raya 1 bahkan mencapai 40 centimeter atau selutut orang dewasa.

Volume air kali yang berada di jalan tersebut penuh sehingga banjir tak terelakkan.

Kondisi lalu lintas di Jalan Tlogosari Raya 1 pun berubah, kendaraan yang biasanya lalu lalang menggunakan sistem one way terpaksa harus dua arah.

Sejumlah kendaraan dihentikan oleh warga sekitar, penggunanya diimbau putar balik menghindari banjir.

Seorang anggota Komunitas SRITI (Satuan Relawan Independen Teknologi dan Informasi) yang juga merupakan warga sekitar, Suryo Nur Cahyo (34), menyatakan banjir ini adalah yang terbesar sejak tahun 2002.

“Saya 19 tahun tinggal di Jalan Tunjung Biru, Palebon ini merupakan banjir terbesar,” jelas pria tersebut seraya memantau situasi di wilayah Tlogosari.

Ia menyebut, selain akibat curah hujan tinggi, banjir ini ditengarai sebagai dampak dari tanggul jebol dan pembangunan infrastruktur.

Suryo menjelaskan, dia tengah melakukan pemantauan di sejumlah daerah.

Sejumlah daerah yang berdekatan dengan Tlogosari seperti Medoho dan Jalan Arteri Soekarno-Hatta juga tergenang banjir setinggi lutut orang dewasa pada Sabtu pagi.

Sejumlah warga Tlogosari tampak keluar rumah dan memantau banjir yang terjadi di lingkungan rumahnya.

Tidak sedikit anak-anak yang kegirangan bermain air saat banjir melanda.

Banjir yang terjadi ini bertepatan dengan hari pertama program Jateng di Rumah Saja yang dicanangkan dalam rangka menekan penyebaran Covid-19.

Cegah Korupsi, Pemprov Kalteng Gandeng KPK


KABARPROGRESIF.COM: (Palangkaraya) Dalam rangka mencegah terjadinya tindak pidana korupsi di pemerintah daerah, Pemprov Kalimantan Tengah terus menjalin kerja sama dan koordinasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Gubernur Kalteng Sugianto Sabran yang diwakili oleh Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Fahrizal Fitri mengatakan kerja sama dan koordinasi dengan lembaga antirasuah tersebut melalui program Monitoring Control for Prevention (MCP). Melalui MCP dapat diketahui informasi terkait capaian kinerja program Koordinator Unit Kerja Koordinasi dan Supervisi Pencegahan (Korsupgah) yang dilaksanakan oleh seluruh Pemerintah Daerah.

“Ini memang harus ada komitmen dari Pimpinan untuk melakukan pemenuhan berkenaan dengan data dan dokumen dalam rangka MCP. Adanya MCP ini bisa mencegah terjadinya perilaku koruptif,” ucap Fahrizal Fitri dalam Rapat Koordinasi Serah Terima Wilayah Kalteng Program Pemberantasan Korupsi Tahun 2021 dengan KPK.

Dalam rapat yang digelar secara daring tersebut, Sekda sangat mengharapkan agar koordinasi dengan Unit Kerja Koordinasi dan Supervisi Pencegahan (Korsupgah) KPK RI bisa terus terjalin untuk perbaikan tata kelola pemerintahan yang baik dan tanpa korupsi.

"Kita perlu menjalin koordinasi maupun kerjasama dengan KPK, agar praktik korupsi bisa dihilangkan," imbuhnya.

Polsek Semarang Terendam Banjir, Tujuh Tahanan Diboyong ke Mapolsek Gajahmungkur


KABARPROGRESIF.COM: (Semarang) Tujuh Tahanan di Mapolsek Semarang Utara dievakuasi karena banjir yang menggenang. Ketujuh tahanan yang dievakuasi ini untuk sementara dititipkan ke Mapolsek Gajahmungkur.

Wakasat Sabhara Polrestabes Semarang Kompol R Yustinus mengatakan, dari 7 tahanan yang dipindahkan diantaranya 5 tahanan pria dan 2 tahanan wanita.

Mereka dibariskan menggunakan rafia dan berjalan keluar Mapolsek Semarang Utara yang ada di kawasan Kota Lama.

Truk polisi sudah menunggu di depan taman Srigunting dan mereka naik kemudian langsung dibawa.

“Polsek juga ikut tergenang ini sehingga kami harus evakuasi tahanan ke ruang tahanan lainnya. Ada 7 orang,” kata Wakasat Sabhara Polrestabes Semarang Kompol Yustinus di Mapolsek Semarang Utara, Sabtu (6/2/2021).

Untuk diketahui kawasan Kota Lama terendam air hari ini akibat hujan deras yang mengguyur. Genangan di depan Mapolsek Semarang Utara termasuk yang paling dalam di sana.

Buru Aset Tersangka Korupsi Asabri di LN, Kejagung Surati Menkumham


KABARPROGRESIF.COM: (Jakarta) Kejaksaan Agung atau Kejagung mengakui butuh bantuan Kementerian Hukum dan HAM dalam rangka memburu aset tersangka kasus korupsi PT Asabri di luar negeri.

Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (Jampidsus) Kejagung, Ali Mukartono mengatakan, pihaknya sudah meminta Biro Hukum Kejaksaan untuk berkirim surat kepada Menteri Hukum dan HAM dalam rangka mengejar aset tersebut. 

Sebab, Ali mengaku penyidik menemukan kendala ketika memburu aset para tersangka di luar negeri.

Maka dari itu, penyidik belum bisa menyita aset para tersangka tersebut. Hanya saja, Ali tidak mau menyebut negara mana yang dimaksud bagi tersangka menyimpan asetnya di luar negeri.

“Itu (Kemenkumham) yang punya jalur kerja sama, apakah itu central authority atau kerja sama dengan interpol, itu urusan Biro Hukum Kejagung dan Kemenkumham,” kata Ali di Jakarta pada Sabtu, 6 Februari 2021.

Banjir Semarang, Penumpang di Stasiun Tegal Menunggu 3 Jam


KABARPROGRESIF.COM: (Tegal) Banjir yang merendam jalur kereta api (KA) lintas utara di Semarang berdampak terhadap jadwal di Stasiun Tegal. Para penumpang rela menunggu meskipun jadwal keberangkatan atau kedatangan belum jelas.

Kedatangan dan keberangkatan KA di Stasiun Tegal tertunda akibat banjir yang melanda stasiun dan jalur KA di Kota Semarang, Sabtu (6/2/2021). 

Data Humas Daops IV Semarang, terdapat sejumlah KA yang terlambat datang dan tertunda keberangkatannya. Di antaranya KA Kaligung tujuan Semarang-Tegal PP.

Kemudian KA Kamandaka tujuan Semarang-Tegal-Purwokerto. KA Harina tujuan Semarang-Tegal-Bandung dan KA Joglosemarkerto tujuan Solo-Semarang-Tegal-Purwokerto.

“Saya hendak naik kereta Kamandaka tujuan Purwokerto, tapi dua jam menunggu kereta belum tiba,” kata Hikmah, salah satu penumpang.

Dirinya rela menunggu kedatangan KA meskipun jadwalnya belum bisa dipastikan. Para penumpang KA tujuan Bandung dan Jakarta hingga sore juga masih menunggu.

Semua kedatangan dan keberangkatan KA hampir semua mengalami keterlambatan 2-3 jam akibat banjir yang melanda Semarang.

Pangdam Tinjau PPKM Pasar Tradisional di Pasuruan


KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Pangdam V/Brawijaya, Mayjen TNI Suharyanto memastikan jika pelaksanaan PPKM jilid II, berjalan sesuai rencana. 

Tak tanggung-tanggung, hampir saban hari, Jenderal Bintang Dua itu meninjau pelaksanaan PPKM setiap daerah di wilayah teritorialnya.

Kali ini, Suharyanto menggelar kunjungannya ke Pasuruan. Dengan didampingi Dandim 0819/Pasuruan, Letkol Arh Burhan Fajari, Suharyanto tertuju untuk mengunjungi beberapa area, terutama di tempat-tempat umum yang berada di wilayah itu.

“Lokasi pertama yang dituju beliau (Pangdam) adalah Pasar Kebonagung, lokasi kedua di Pasar Warungdowo,” kata Dandim Pasuruan, Sabtu (6/2).

Burhan menjelaskan jika kedatangan Pangdam tersebut ditujukan untuk meninjau pelaksanaan PPKM jilid II, terlebih penerapan protokol kesehatan di Pasuruan. 

“Alhamdulillah, di Pasuruan angka Covid-19 sudah mulai menurun,” bebernya.

Tak lupa, dalam kunjungan itupun pihaknya juga membagi-bagikan ribuan masker kepada para pedagang dan pengunjung pasar. 

Diharapkan, dengan adanya pembagian masker itu, pandemi di Pasuruan bisa segera terselesaikan.

Bahkan, adanya pembagian masker itupun, disambut hangat oleh masyarakat Pasuruan.

Itu terlihat ketika salah satu pedagang pasar mengapresiasi adanya pembagian masker itu, salah satunya Nyoman (46), wanita paruh baya itu menjelaskan jika dirinya sangat berterima kasih dengan adanya masker yang dibagikan oleh Pangdam.

"Alhmdulillah, terima kasih. Masker ini mampu melindungi saya dari virus corona," ungkapnya.

Untuk diketahui, peninjauan itu akan terus dilakulan oleh pihak Kodam. Pasalnya, sebelumnya pihak Kodam bersama instasi terkait akan bekerja ekstra memutus rantai pandemi di Jawa Timur. (Pendam V/Brawijaya/Ar)

Kasus Bansos Makassar, Polda Tunggu Audit BPKP


KABARPROGRESIF.COM: (Makassar) Kasus Bantuan Sosial (Bansos) di Dinas Sosial Kota Makassar ternyata hingga kini masih terkatung-katung dan belum juga menetapkan tersangka.

Itu disebabkan lambannya auditur Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) merampungkan bukti penting, terkait perhitungan kerugian negara kasus tersebut.

Setidaknya, jika hasil BPKP cepat rampung, pihak kepolisian juga dengan cepat memastikan ada tersangka.

Direktur Direktorat Kriminal Khusus Polda Sulsel, Kombes Pol Widoni Fedri saat dikonfirmasi tak menampik, perkara ini hanya terkendala hasil perhitungan kerugian negara saja.

Kendati begitu, perhitungan kerugian negara yang saat ini telah diminta untuk diaudit oleh BPKP belum juga diterima pihaknya.

“Hasil perhitungan kerugian negaranya belum ada, kalau itu sudah ada pasti kita akan menetapkan tersangka,” ujar Widoni Fedri, Sabtu (6/2/2021).

Menganggapi hal ini, Lembaga Anti Korupsi Sulsel (Laksus) melalui Wakil Direkturnya mengatakan, pada dasarnya hasil audit BPKP akan menentukan arah kasus ini. 

Jika ditemukan ada kerugian negara, maka penyidik bisa langsung menetapkan tersangka.

“Penyidik sebenarnya sisa menunggu itu saja (audit). Karena inikan sudah terang. Siapa yang berperan di sini. Bagaimana modusnya. Peran masing-masing pihak itu sudah digali penyidik. Karenanya kita dorong BPKP tak mengulur ulur hasil audit. Kita minta diserahkan secepatnya,” terang Mulyani.

Mulyadi mengatakan, di sini dituntut integritas BPKP. Ia juga mengakui ada kekhawatiran hasil audit ini direcoki oleh intervensi tertentu. Yang akhirnya nanti justru kasus ini tidak didorong pada proses hukum. Tapi hanya sampai pada pengembalian kerugian negara.

“Kadang kadang kan dianggap kalau sudah mengembalikan kerugian negara kasus selesai. Padahal itu tak menggugurkan proses hukum. Ini yang kita khawatirkan. Makanya BPKP kita minta segera menyelesaikan audit itu dengan berintegritas dan menyerahkannya ke polda,” ucapnya.

Kekhawatiran itu lanjut Mulyadi, sangat wajar. Sebab intervensi terhadap BPKP bisa saja dilakukan pihak pihak yang tersangkut.

Intervensi memungkinkan dengan berbagai tujuan. Termasuk upaya menggiring hasil audit yang mensyaratkan pihak pihak yang terlibat hanya sebatas mengembalikan kerugian negara. Lalu proses hukum dihentikan.

“Itu yang kita cegah. Karena kelihatannya ada upaya ke arah sana. Kenapa kami desak BPKP karena peran BPKP sangat menentukan arah kasus ini. Dan Polda sangat bergantung pada hasil audit,” imbuh Mulyadi.

Polda Sulsel sendiri telah memeriksa puluhan saksi dalam kasus dugaan korupsi bansos Makassar. Para saksi berasal dari kalangan eksekutif yakni Dinsos Makassar.

Dalam kasus bansos ditemukan dugaan korupsi terkait pendistribusian 60.000 paket sembako saat pandemi Corona 2020 lalu. Polda menemukan dugaan kerugian negara dari item sembako yang didistribusikan. Yang tidak sesuai dengan spesifikasi bahan pangan yang disyaratkan.

Banjir Semarang, Menteri PUPR: Karena Curah Hujan Ekstrem


KABARPROGRESIF.COM: (Semarang) Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono meninjau lokasi banjir di Semarang, Sabtu (6/2).

Ia pun meminta pemerintah Kota Semarang membenahi sistem pompa untuk mengurangi debit air jika hujan datang.

Saat meninjau banjir di Kawasan Kota Lama Semarang, Basuki menemukan 1 dari 3 pompa tidak berfungsi dengan baik.

"Dipompa ada 3 pompa, satu masih macet akan diperbaiki dan hidupkan," ungkapnya, Sabtu (6/2).

Basuki mengatakan, penyebab banjir di Ibu Kota Jawa Tengah tersebut salah satunya karena faktor cuaca. Berdasarkan data BMKG diprediksi terjadi hujan ekstrem di Kota Semarang yang menyebabkan luapan air.

"Berdasarkan data curah hujan, ini ekstrem seperti prediksi BMKG, 171 milimeter hujan, menurut hitungan hidrologi, return period atau periode ulangnya 50 tahunan," jelas dia.

"Kalau penanganan banjir di Semarang, hari ini di kali Bringin juga meluap kemudian di kali Plumbon Kaligawe meluap. Itu sebenernya kebetulan air pasang tinggi, 1,4 meter. Pompa memang menentukan," terang dia.

Sementara itu Wakil Wali Kota Semarang, Hevearita Gunaryanti Rahayu menambahkan, pihaknya telah melakukan berbagai upaya untuk mengatasinya, termasuk melakukan normalisasi sungai.

"Kami melakukan berbagai penanganan, di Beringin sudah bertahun-tahun begitu. Itu kan yang di cekungan. Di Jalan Kuda, Wonosari, Ngaliyan itu juga," ucap Ita.

Sejak semalam hingga hari ini (6/2), hujan deras membuat Ibu Kota Jawa Tengah tergenang air dengan ketinggian bervariasi.

Banjir juga mengakibatkan dua korban jiwa meninggal dunia, serta satu orang lainnya yang masih dalam pencarian.

Berdasarkan dari data BPBD Kota Semarang, setidaknya musibah banjir terjadi di 10 Kecamatan.

Di antaranya Kecamatan Genuk. Kecamatan Tugu, Kecamatan Semarang Selatan, Kecamatan Ngaliyan, Kecamatan Pedurungan, Kecamatan Semarang Barat, Kecamatan Semarang Utara,Kecamatan Semarang Tengah, Kecamatan Semarang Timur, dan Kecamatan Gayamsari.

Buron 10 Tahun, Tim Tabur Kejaksaan Tangkap Mantan Kades di Sebuah Kafe


KABARPROGRESIF.COM: (Pontianak) Syafini Samsudin, mantan Kepala Desa Sungai Bemban, Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat, tak berkutik saat tim tangkap buronan Bidang Intelijen Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat menangkapnya. 

Syafini saat itu sedang menyeting peralatan sound system di sebuah kafe.

Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat, Masyhudi, mengatakan penangkapan dilakukan pada Selasa (2/2/2021) pukul 17.30 WIB di sebuah cafe di Jalan Sutoyo, Pontianak.

Penangkapan terpidana Syafini Samsudin, berdasarkan Surat Perintah Operasi Intelijen Nomor : SP.OPS-01/O.1/Dti.1/02/2021 Tanggal 2 Februari 2021.

Terpidana merupakan buronan tindak pidana korupsi Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun 2007 yang disidangkan oleh Kejaksaan Negeri Pontianak berdasarkan Putusan MA RI. Nomor 980 K/PID.SUS/2011 Tanggal 23 Agustus 2011.

"Syafini Samsudin dipidana penjara selama 4 tahun, denda 25 juta subsidair 1 tahun kurungan," terang Masyhudi dalam rilisnya dikutip Sabtu (6/2/2021).

Terpidana menjadi buronan kejaksaan selama 10 tahun. Kepada para buronan, Masyhudi untuk menyerahkan diri. Sebab tidak ada tempat aman bagi buronan.

"Kita akan terus melakukan upaya-upaya penangkapan buronan, karena masih ada buronan dari Kejaksaan Kalimantan Barat, dimana pun anda berada pasti akan ditangkap. Ini hanya masalah waktu,” tegas Masyhudi.