Minggu, 07 Februari 2021


KABARPROGRESIF.COM: (Jakarta) Jaksa Agung ST Burhanuddin menegaskan penyidikan kasus Asabri tidak hanya fokus kepada pemidanaan, tetapi juga mengutamakan upaya pengembalian aset.

Pihaknya telah memetakan keberadaan aset-aset tersebut dan berkoordinasi dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) guna melakukan penelusuran terhadap aset-aset tersebut.

"PPATK siap menelusuri aset-aset yang disembunyikan dari hasil kejahatan, termasuk Asabri," kata Jaksa Agung dalam satu wawancara di Jakarta, Sabtu (6/2/2021).

Burhanuddin juga mengatakan dalam penyelidikan kasus dugaan korupsi Asabri, pihaknya mendapat dukungan dari Kementerian Pertahanan dan TNI. Kedua institusi itu mendukung agar seluruh pelaku diungkap dan aset berhasil dikembalikan.

“Biar bagaimana pun ada duit prajurit, kita dapat support dari Kementerian dan Panglima (TNI) untuk selesaikan kasus ini,” ujar dia.

Dalam kesempatan itu, Burhanuddin turut meminta masyarakat untuk bersabar dan mendukung penyelidikan agar seluruh pelaku dapat ditangkap dan aset-aset dapat dikembalikan.



KABARPROGRESIF.COM: (Pekanbaru) Pengadilan Tinggi (PT) Pekanbaru 'menyunat' vonis Bupati Bengkalis nonaktif, Amril Mukminin, jadi 4 tahun penjara atas suap proyek Jalan Duri-Sei Pakning. 

Tidak terima, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung.

Plt Juru Bicara KPK, Ali Fikri, mengatakan pengajuan kasasi dilakukan setelah Jaksa Penuntut Umum (JPU) mempelajari putusan majelis hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru.

"Setelah mempelajari putusan atas nama terdakwa Amril Mukminin, Kamis, 4 Februari 2021, tim JPU KPK telah menyatakan upaya hukum kasasi atas putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru," ujar Ali Fikri, Jumat (5/2/2021) malam.

Ali mengatakan, adapun alasan kasasi karena JPU memandang ada kekeliruan dalam pertimbangan putusan hakim tersebut. 

Terutama dalam hal tidak terbuktinya dakwaan penerimaan gratifikasi sebagaimana Pasal 12B.

"Alasan dan dalil selengkapnya akan JPU uraikan dalam memori kasasi yang akan segera diserahkan kepada MA melalui PN Tipikor Pekanbaru," tutur Ali Fikri.

Sebelumnya, PT Pekanbaru memvonis Amril Mukminin 4 tahun penjara. Hukuman itu disunat 2 tahun dari putusan majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Pekanbaru.

Amril terbukti melakukan suap dalam proyek pekerjaan pembangunan Jalan Duri- Sei Pakning, Kabupaten Bengkalis sebesar Rp5,2 miliar. 

Uang itu diberikan oleh PT Citra Gading Asritama (CGA) selaku rekanan yang mengerjakan proyek.

Selain penjara, Majelis Hakim PT Pekanbaru yang diketuai Agus Suwargi dengan hakim anggota Rumintang dan KA Syukri juga menghukum Amril membayar denda Rp300 juta. Denda tersebut dapat diganti hukuman' penjara selama 6 bulan.

PT Pekanbaru memberikan hukuman tambahan berupa pencabutan hak politik selama 3 terhitung sejak Anril selesai menjalani pidana.

Vonis PT Pekanbaru ini memperbaiki putusan Pengadilan Tipikor Pekanbaru. Sebelumnya, majelis hakim yang diketuai Lilin Herlina memvonis Amril 6 tahun penjara dan denda Rp500 juta atau subsider 6 bulan kurungan.

Majelis hakim Pengadilan Tipikor Pekanbaru juga menjatuhkan hukuman tambahan pencabutan hak politik Amril untuk dipilih selama 3 tahun setelah menjalani masa tahanan.

Amril terbukti melanggar Pasal 12 Huruf a Undang-undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU Tahun 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

Hukuman di pengadilan tingkat pertama itu sama dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dalam perkara ini, Amril sudah mengembalikan uang suap Rp5,2 miliar ke KPK.

Menanggapi putusan PT Pekanbaru itu, Juru Bicara KPK Ali Fikri mengaku menghormatinya. 

"Kami menghormati putusan majelis hakim," ujar Ali, Sabtu (23/1/2021).

Meski begitu, kata Ali, JPU KPK akan menyatakan pikir-pikir atas putusan tersebut, apakah melakukan upaya hukum kasasi atau tidak.

"Berikutnya akan segera mengambil langkah hukum setelah mempelajari lebih dahulu salinan resmi putusan lengkapnya," tutur Ali.

Ali berharap pihak pengadilan segera mengirim salinan putusan ke KPK. 

"Kami berharap pihak pengadilan dapat segera mengirimkan salinan putusan dimaksud," harap Ali.

Dalam dakwaan yang dibacakan JPU Tonny Frengky Pangaribuan dan Feby Dwi Andospendi disebutkan, Amril beberapa kali menerima suap dari PT CGA. Amril diduga menerima suap sekitar Januari 2016 hingga tahun 2017.

Amril menerima uang suap itu di beberapa lokasi. Di antaranya, di Starbucks Coffee Mall Plaza Indonesia Jakarta, Restoran Hotel Adi Mulya Medan, di pinggir jalan dekat Hotel Royal Asnof Pekanbaru dan di Hotel Grand Elite Pekanbaru.

Amril menerima uang sebesar SGD 520,000 atau setara dengan Rp5,2 miliar. Uang itu diterima melalui Azrul Nor Manurung alias Asrul (ajudan Amril) dari Ichsan Suaidi selaku pemilik PT CGA yang diserahkan melalui Triyanto (pegawai PT CGA).

Diduga uang itu diberikan PT CGA sebagai upaya melaksanakan pekerjaan proyek pembangunan Jalan Duri–Sei Pakning. Proyek jalan itu dianggarkan dari dana multiyears.

Selain suap, Amril juga didakwa menerima gratifikasi sebesar Rp23,6 miliar. Uang itu diterima dari pengusaha, Jonny Tjoa selaku Direktur Utama PT Mustika Agung Sawit Sejahtera sebesar Rp 12,7 miliar dan Adyanto selaku Direktur PT Sawit Anugrah Sejahtera sebesar Rp10,9 miliar.

Uang puluhan miliar diterima Amril saat menjabat anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bengkalis periode yakni 2009-2014 dan 2014-2019 serta saat menjabat sebagai Bupati Bengkalis periode 2016-2021.

Uang itu ada juga yang langsung diberikan kepada Amril dan ada melalui rekening istrinya, Kasmarni. Ketika itu Kasmarni menjabat Camat Pinggir.

Dalam amar putusannya, majelis hakim Pengadilan Tipikor menyatakan dugaan gratifikasi itu tidak terbukti. Tidak terima, JPU mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Pekanbaru.



KABARPROGRESIF.COM: (Jakarta) Muannas Alaidid menanggapi soal kabar Anies Baswedan akan diusung PDID pada Pilkada DKI mendatang.

Dalam cuitannya di akun Twitter @muannas_alaidid, Sabtu (6/2/2021) dirinya menyayangkan hal tersebut apabila benar terjadi.

"Sayang banget kalau bener sampai terjadi," cuit Muannas.

Tak hanya itu, Muannas Alaidid juga menyinggung soal politik SARA dalam Pilkada DKI.

"Menangnya Politik SARA dalam Pilkada DKI lalu 'noda hitam' bagi demokrasi kita yang sulit dimaafkan," lanjutnya.

Sebelumnya, Dewan Pimpinan Daerah (DPD) DKI Jakarta PDIP, Gembong Warsono mengatakan, partainya bisa saja menggandeng Anies Baswedan pada Pilkada DKI mendatang.

Menurutnya, dalam dunia politik maka hal seperti ini bisa saja terjadi.

Ya politik itu kan tidak ada yang tidak mungkin, ini kan soal politik ," ujar Gembong.

Pada Pilkada DKI 2017 lalu, PDIP mengusung pasangan petahana Basuki Tjahaja Purnama-Djarot Syaiful Hidayat. Sedangkan Anies Baswedan berpasangan dengan Sandiaga Uno.

Hasil pada Pilkada 2017 tersebut tak membuat PDIP tak mungkin mengusung Anies di Pilkada mendatang.

" Politik itu tidak ada yang tidak mungkin. Pertanyaannya apakah tidak mungkin PDIP mengusung Anies? Ya ini kan politik , tidak ada yang tidak mungkin," tuturnya.

Kendati demikian, Gembong tidak menyatakan pasti PDIP dukung Anies Baswedan dan mengusungnya pada Pilkada DKI mendatang.

Sebab, ia meyakini masih banyak kader di partai lambang banteng ini yang potensial.

"PDIP banyak calonnya gak usah khawatir. Stoknya banyak," pungkasnya.



KABARPROGRESIF.COM: (Tangsel) Satpol PP dan polisi membongkar praktik prostitusi terselubung di Jalan Boulevard Residence, BSD City, Serpong, Kota Tangerang Selatan (Tangsel), Banten. Praktik prostitusi itu dilaksanakan di sebuah penginapan.

Sebanyak 26 pekerja seks komersial (PSK) dan pria hidung belang diamankan dari tempat itu. 

Saat dilakukan penangkapan ada delapan pasangan sedang asyik berhubungan badan.

Sebagai barang bukti, kondom bekas pakai diamankan.

Kasat Reskrim Polres Tangsel AKP Angga Surya Saputra mengatakan tempat penginapan itu dijadikan sarana prostitusi terselubung.

“Didapati 26 orang pria dan perempuan. Sebanyak 18 di antaranya kita serahkan ke Satpol PP, tiga ke Dinsos, dan empat masih kita periksa, karena diduga melakukan TPPO (tindak pidana perdagangan orang),” kata Angga di Mapolres Tangsel, Sabtu (6/2/2021).

Lebih lanjut Angga menyebut para PSK itu berasal dari luar daerah Tangsel. Mereka sengaja datang ke kota ini untuk menjual tubuhnya.

Untuk sekali kencan para PSK mematok harga mulai dari Rp300.000 hingga Rp700.000 plus kamar. 

Sementara itu, Kepala Bidang Peraturan Perundang-Undangan Satpol PP Kota Tangsel, Sapta Mulyana menambahkan, pengungkapan tempat prostitusi terselubung itu berdasarkan laporan warga yang resah.

“Sebelumnya kami pernah melakukan penindakan di tempat itu satu kali. Beberapa waktu berselang tidak ada lagi. Tetapi sekarang muncul lagi. Ini masih kami dalami apakah mereka orang yang sama atau beda,” ucapnya.

Sapta menyebut pendalaman masih dilakukan yakni ada tidaknya kerja sama antara PSK dengan pihak penginapan. 

Menurutnya, jika benar ditemukan adanya kerjasama, sanksi berat berupa penutupan akan segera dikenakan kepada pengelola penginapan.



KABARPROGRESIF.COM: (Jombang) Setelah terendam banjir sejak kemarin, akhirnya polisi menutup jalan nasional yang berada Kawasan Bandarkedungmulyo, Kabupaten Jombang.

Hal ini dilakukan untuk mencegah terjadinya risiko keselamatan sehingga Satlantas Polres Jombang mengalihkan kendaraan dari arah Surabaya dan Madiun ke jalan tol dan jalur alternatif.

“Sudah tidak ada kemacetan lagi karena jalannya kami tutup untuk sementara waktu,” kata Kasatlantas Polres Jombang, AKP Haris Darma Sucipto, Jum’at malam, (05/02/2021).

Banjir akibat luapan avour Besuk atau Kanal Brawijaya, Kamis (04/02/2021), berdampak pada jalan nasional yang berada di ruas PPK 4.2 Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional (Satker PJN) Wilayah IV Provinsi Jatim itu.

Ruas yang termasuk dalam rangkaian jalan di jalur lintas tengah Pulau Jawa tersebut sempat menimbulkan kemacetan panjang setelah diterjang luapan Kali Brawijaya.

Namun demikian, kabar yang dihimpun eljabar.com menyebutkan bahwa Kepala Satker PJN Wilayah IV Jatim, Nanang Permadi, disertai stake holder terkait, terjun langsung melihat langkah-langkah penanganan darurat jalan nasional yang terdampak banjir sejak awal Januari 2021.

Hingga berita dipublis, Nanang Permadi, yang sebelumnya menjadi pimpinan di salah satuan kerja BPWS Suramadu, mengaku tengah berada di Gresik, melakukan pengawasan dan evaluasi langsung penanganan kerusakan jalan di area kerjanya.

“Kami masih di Gresik,” jawab Nanang singkat via seluler, saat dikonfirmasi pengananan banjir Jombang, Jum’at (05/05/2021).

Diberitakan sebelumnya, ruas jalan PPK 4.2 Kertosono-Jombang-Mojokerto-Gempol tak pernah reda dari hujan kritik dan keluhan masyarakat.

Keluhan tersebut yang santer mengemuka sejak tahun 2018 lalu namun respon yang dilakukan tidak pernah memuaskan masyarakat. Baik, kondisi dannkualitas jalan maupun yang menyangkut perizinan pemanfaatan bagian-bagian jalan.

Sejumlah elemen masyarakat seperti Investment and Assets Studies (Invasus). Lembaga yang berbasis di Bandung, Jabar, ini tak kurang mengungkapkan penilaiannya atas kinerja pelayanan publik, terutama di bidang transportasi.

Pendiri Invasus, Lukas Jebaru, mengatakan kepada eljabar.com bahwa dalam perspektif pelayanan publik, penyelenggara jalan masih belum memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat.

“Tapi kita patut menghargai upaya meningkatkan pelayanan publik di satuan-satuan kerja telah menunjukkan perubahan. Kita awasi bersama agar perubahan yang baik itu dipertahankan. Ini perlu sinergi dengan peran serta masyarakat melalui sosialisasi dan edukasi,” tukas Lukas, pria Manggarai, Nusa Tenggara Timur (NTT) yang sudah berdomisili di tanah Pasundan ini.

Peneliti kebijakan publik dari Surabaya Institute Governance Studies (Sign Studie), Bethari Kriswandha, melihat, kemantapan jalan nasional di Jatim yang bagus itu harus juga disertai dengan perubahan orientasi pelayanan publik.

“Kami banyak pelajari, baik yang kami lakukan sendiri ataupun yang berasal dari laporan kawan-kawan volunter, simpulan dari penelitian yang dibuat menunjukkan kinerja pelayanan publik di lingkup BBPJN Jatim-Bali yang sudah baik dan berubah, sebaiknya perlu ditingkatkan dengan melibatkan stake holder terkait agar memilki perspektif pelayanan publik yang sama terutama yang berhubungan dengan perizinan,” tukas Bethari, Jum’at (05/02/2021).

Lembaga yang aktif melakukan pemantauan dan penelitian dari 2012 silam ini selalu menerapkan kerja-kerja penelitian dengan melibatkan sejumlah volunter dari kalangan muda.



KABARPROGRESIF.COM: (Lamongan) Ada yang unik pada sosialiasi protokol kesehatan dan pembagian masker pada akhir pekan di Lamongan, Jawa Timur.

Pasalnya, sosialisasi dan pembagian masker itu dilakukan oleh seekor Ular Naga dan Barongsai.

Tapi, jangan salah. Ternyata dibalik kostum Ular Naga dan Barongsai itu, adalah anggota Kodim 0812/Lamongan.

Dandim 0812/Lamongan, Letkol Inf Sidik Wiyono menjelaskan jika dalam sosialisasi dan pembagian masker dalam rangka menuju zona hijau di Kabupaten Lamongan ini, dilakukan sedikit berbeda. 

Sebab, hal itu seakan menjadi daya tarik tersendiri bagi masyarakat.

“Semua kalangan, semua usia kita berikan edukasi mengenai protokol kesehatan. Cara ini sangat efektif dan disambut keramahan warga,” kata Sidik.

Selain melibatkan aparat Kodim, edukasi yang digelar di Alun-Alun pada Minggu, 07 Februari 2021 itu, juga melibatkan pihak Polres dan Pemda setempat.

Sidik berharap, sambutan hangat yang diterima oleh masyarakat dalam edukasi dan sosialisasi itu, nantinya bisa mewujudkan Lamongan yang bebas dari pandemi.

“Kami harap kesadaran masyarakat bisa semakin meningkat, terutama untuk patuh pada protokol kesehatan,” pintanya. (Pendam V/Brw/Ar)



KABARPROGRESIF.COM: (Semarang) Banjir terjadi di sejumlah wilayah Kota Semarang, Sabtu (6/2/2021), akibat hujan deras dalam waktu yang lama.

Satu di antaranya adalah kawasan Tlogosari, permukiman yang padat penduduk di Kecamatan Pedurungan.

Ketinggian air di Jalan Tlogosari Raya 1 bahkan mencapai 40 centimeter atau selutut orang dewasa.

Volume air kali yang berada di jalan tersebut penuh sehingga banjir tak terelakkan.

Kondisi lalu lintas di Jalan Tlogosari Raya 1 pun berubah, kendaraan yang biasanya lalu lalang menggunakan sistem one way terpaksa harus dua arah.

Sejumlah kendaraan dihentikan oleh warga sekitar, penggunanya diimbau putar balik menghindari banjir.

Seorang anggota Komunitas SRITI (Satuan Relawan Independen Teknologi dan Informasi) yang juga merupakan warga sekitar, Suryo Nur Cahyo (34), menyatakan banjir ini adalah yang terbesar sejak tahun 2002.

“Saya 19 tahun tinggal di Jalan Tunjung Biru, Palebon ini merupakan banjir terbesar,” jelas pria tersebut seraya memantau situasi di wilayah Tlogosari.

Ia menyebut, selain akibat curah hujan tinggi, banjir ini ditengarai sebagai dampak dari tanggul jebol dan pembangunan infrastruktur.

Suryo menjelaskan, dia tengah melakukan pemantauan di sejumlah daerah.

Sejumlah daerah yang berdekatan dengan Tlogosari seperti Medoho dan Jalan Arteri Soekarno-Hatta juga tergenang banjir setinggi lutut orang dewasa pada Sabtu pagi.

Sejumlah warga Tlogosari tampak keluar rumah dan memantau banjir yang terjadi di lingkungan rumahnya.

Tidak sedikit anak-anak yang kegirangan bermain air saat banjir melanda.

Banjir yang terjadi ini bertepatan dengan hari pertama program Jateng di Rumah Saja yang dicanangkan dalam rangka menekan penyebaran Covid-19.



KABARPROGRESIF.COM: (Palangkaraya) Dalam rangka mencegah terjadinya tindak pidana korupsi di pemerintah daerah, Pemprov Kalimantan Tengah terus menjalin kerja sama dan koordinasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Gubernur Kalteng Sugianto Sabran yang diwakili oleh Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Fahrizal Fitri mengatakan kerja sama dan koordinasi dengan lembaga antirasuah tersebut melalui program Monitoring Control for Prevention (MCP). Melalui MCP dapat diketahui informasi terkait capaian kinerja program Koordinator Unit Kerja Koordinasi dan Supervisi Pencegahan (Korsupgah) yang dilaksanakan oleh seluruh Pemerintah Daerah.

“Ini memang harus ada komitmen dari Pimpinan untuk melakukan pemenuhan berkenaan dengan data dan dokumen dalam rangka MCP. Adanya MCP ini bisa mencegah terjadinya perilaku koruptif,” ucap Fahrizal Fitri dalam Rapat Koordinasi Serah Terima Wilayah Kalteng Program Pemberantasan Korupsi Tahun 2021 dengan KPK.

Dalam rapat yang digelar secara daring tersebut, Sekda sangat mengharapkan agar koordinasi dengan Unit Kerja Koordinasi dan Supervisi Pencegahan (Korsupgah) KPK RI bisa terus terjalin untuk perbaikan tata kelola pemerintahan yang baik dan tanpa korupsi.

"Kita perlu menjalin koordinasi maupun kerjasama dengan KPK, agar praktik korupsi bisa dihilangkan," imbuhnya.



KABARPROGRESIF.COM: (Semarang) Tujuh Tahanan di Mapolsek Semarang Utara dievakuasi karena banjir yang menggenang. Ketujuh tahanan yang dievakuasi ini untuk sementara dititipkan ke Mapolsek Gajahmungkur.

Wakasat Sabhara Polrestabes Semarang Kompol R Yustinus mengatakan, dari 7 tahanan yang dipindahkan diantaranya 5 tahanan pria dan 2 tahanan wanita.

Mereka dibariskan menggunakan rafia dan berjalan keluar Mapolsek Semarang Utara yang ada di kawasan Kota Lama.

Truk polisi sudah menunggu di depan taman Srigunting dan mereka naik kemudian langsung dibawa.

“Polsek juga ikut tergenang ini sehingga kami harus evakuasi tahanan ke ruang tahanan lainnya. Ada 7 orang,” kata Wakasat Sabhara Polrestabes Semarang Kompol Yustinus di Mapolsek Semarang Utara, Sabtu (6/2/2021).

Untuk diketahui kawasan Kota Lama terendam air hari ini akibat hujan deras yang mengguyur. Genangan di depan Mapolsek Semarang Utara termasuk yang paling dalam di sana.



KABARPROGRESIF.COM: (Jakarta) Kejaksaan Agung atau Kejagung mengakui butuh bantuan Kementerian Hukum dan HAM dalam rangka memburu aset tersangka kasus korupsi PT Asabri di luar negeri.

Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (Jampidsus) Kejagung, Ali Mukartono mengatakan, pihaknya sudah meminta Biro Hukum Kejaksaan untuk berkirim surat kepada Menteri Hukum dan HAM dalam rangka mengejar aset tersebut. 

Sebab, Ali mengaku penyidik menemukan kendala ketika memburu aset para tersangka di luar negeri.

Maka dari itu, penyidik belum bisa menyita aset para tersangka tersebut. Hanya saja, Ali tidak mau menyebut negara mana yang dimaksud bagi tersangka menyimpan asetnya di luar negeri.

“Itu (Kemenkumham) yang punya jalur kerja sama, apakah itu central authority atau kerja sama dengan interpol, itu urusan Biro Hukum Kejagung dan Kemenkumham,” kata Ali di Jakarta pada Sabtu, 6 Februari 2021.



KABARPROGRESIF.COM: (Tegal) Banjir yang merendam jalur kereta api (KA) lintas utara di Semarang berdampak terhadap jadwal di Stasiun Tegal. Para penumpang rela menunggu meskipun jadwal keberangkatan atau kedatangan belum jelas.

Kedatangan dan keberangkatan KA di Stasiun Tegal tertunda akibat banjir yang melanda stasiun dan jalur KA di Kota Semarang, Sabtu (6/2/2021). 

Data Humas Daops IV Semarang, terdapat sejumlah KA yang terlambat datang dan tertunda keberangkatannya. Di antaranya KA Kaligung tujuan Semarang-Tegal PP.

Kemudian KA Kamandaka tujuan Semarang-Tegal-Purwokerto. KA Harina tujuan Semarang-Tegal-Bandung dan KA Joglosemarkerto tujuan Solo-Semarang-Tegal-Purwokerto.

“Saya hendak naik kereta Kamandaka tujuan Purwokerto, tapi dua jam menunggu kereta belum tiba,” kata Hikmah, salah satu penumpang.

Dirinya rela menunggu kedatangan KA meskipun jadwalnya belum bisa dipastikan. Para penumpang KA tujuan Bandung dan Jakarta hingga sore juga masih menunggu.

Semua kedatangan dan keberangkatan KA hampir semua mengalami keterlambatan 2-3 jam akibat banjir yang melanda Semarang.



KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Pangdam V/Brawijaya, Mayjen TNI Suharyanto memastikan jika pelaksanaan PPKM jilid II, berjalan sesuai rencana. 

Tak tanggung-tanggung, hampir saban hari, Jenderal Bintang Dua itu meninjau pelaksanaan PPKM setiap daerah di wilayah teritorialnya.

Kali ini, Suharyanto menggelar kunjungannya ke Pasuruan. Dengan didampingi Dandim 0819/Pasuruan, Letkol Arh Burhan Fajari, Suharyanto tertuju untuk mengunjungi beberapa area, terutama di tempat-tempat umum yang berada di wilayah itu.

“Lokasi pertama yang dituju beliau (Pangdam) adalah Pasar Kebonagung, lokasi kedua di Pasar Warungdowo,” kata Dandim Pasuruan, Sabtu (6/2).

Burhan menjelaskan jika kedatangan Pangdam tersebut ditujukan untuk meninjau pelaksanaan PPKM jilid II, terlebih penerapan protokol kesehatan di Pasuruan. 

“Alhamdulillah, di Pasuruan angka Covid-19 sudah mulai menurun,” bebernya.

Tak lupa, dalam kunjungan itupun pihaknya juga membagi-bagikan ribuan masker kepada para pedagang dan pengunjung pasar. 

Diharapkan, dengan adanya pembagian masker itu, pandemi di Pasuruan bisa segera terselesaikan.

Bahkan, adanya pembagian masker itupun, disambut hangat oleh masyarakat Pasuruan.

Itu terlihat ketika salah satu pedagang pasar mengapresiasi adanya pembagian masker itu, salah satunya Nyoman (46), wanita paruh baya itu menjelaskan jika dirinya sangat berterima kasih dengan adanya masker yang dibagikan oleh Pangdam.

"Alhmdulillah, terima kasih. Masker ini mampu melindungi saya dari virus corona," ungkapnya.

Untuk diketahui, peninjauan itu akan terus dilakulan oleh pihak Kodam. Pasalnya, sebelumnya pihak Kodam bersama instasi terkait akan bekerja ekstra memutus rantai pandemi di Jawa Timur. (Pendam V/Brawijaya/Ar)


Narkoba

Koperasi & UMKM

Terus Kobarkan Semangat Perjuangan Arek-arek Suroboyo 10 Nopember 1945 untuk memberantas Korupsi, Terorisme dan Penyalahgunaan Narkoba

Translate

Hukum

Metropolis

Nasional

Pidato Bung Tomo


Hankam

Popular Posts

Blog Archive