Usia 78 Tahun dan Sakit-Sakitan Dalam Penjara, Remisi OC Kaligis Ditolak KPK

KABARPROGRESIF.COM: (Jakarta) Pengacara veteran asal Sulawesi Utara, Otto Cornelis Kaligis, telah ditahan selama 4 tahun lebih sejak 14 Juli 2015.

Itu berarti, OC Kaligis telah menjalani 2/3 masa tahanan sebagai narapidana korupsi kasus suap di Lapas Sukamiskin.

Setelah menjalani 2/3 masa tahanannya, OC Kaligis mengajukan remisi lansia kepada Menteri Hukum dan HAM, melalui Lapas Sukamiskin Bandung.

Setelah menerima surat OC Kaligis, Lapas Sukamiskin kemudian menyurat ke KPK perihal permohonan tersebut.

KPK Kemudian membalas surat OCK Kaligis melalui surat bernomor B/2140.1/HK.06.04/55/04/2020, tertanggal 28 April 2020.

Surat ini menegaskan bahwa, permohonan remisi OC Kaligis mendapat penolakan dari KPK.

Padahal dalam surat permohonan kaligis, tertuang lengkap alasan dirinya meminta remisi. Tertuang jelas apa yang melatarbelakangi permintaan remisi.

Isi permohonan remisi menyebut, OC kaligis kini telah berusia 78 tahun dan kondisinya menurun serta rentan terjangkit penyakit.

Hasil pemeriksaan dokter juga menyebut, dalam tiga bulan terakhir OC Kaligis menderita beberapa penyakit.

Penyakit itu antara lain prostat, diabetes dan penyempitan jantung. Hal ini membuat Kaligis harus mengkonsumsi obat setiap hari.

Dalam suratnya, KPK menyebut tak pernah menetapkan OC Kaligis sebagai pelaku yang bekerjasama (juctice collaborator), sehingga permohonan remisi ditolak.

KPK menjelaskan, pengacara veteran ini tak memenuhi syarat sebagai pelaku yang bekerjasama.

Disebutkan juga, pemberian remisi terhadap narapidana terorisme, korupsi, narkotika, kejahatan hak asasi manusia, tak gampang.

Terpidana yang masuk kategori juctice collaborator harus memenuhi beberapa syarat seperti:

Pertama, Bersedia bekerjasama dengan penegak hukum, untuk membantu membongkar perkara tindak pidana yang dia lakukan.

Kedua, Membayar lunas denda dan uang pengganti sesuai dengan putusan pengadilan, untuk narapidana yang melakukan korupsi.

Ketiga, Telah mengikuti program deradikalisasi yang diselenggarakan lapas atau BNPT, serta menyatakan ikrar.

Atas penolakan permohonan remisi, OC Kaligis kemudian menggugat surat KPK ke Pengadilan Tata Usaha Negara.

PTUN Jakarta kemudian juga menolak gugatan Kaligis dalam persidangan secara daring, tanggal 7 Januari 2021 lalu.

Read More

Danrem 082/CPYJ Sidak Kabupaten Bojonegoro

KABARPROGRESIF.COM: (Bojonegoro) Tak ada kata libur bagi seorang prajurit untuk memutus rantai penyebaran pandemi Covid-19 di wilayah Kodam V/Brawijaya.

Semua Komandan Satuan pun, diminta untuk bekerja ekstra guna menekan terjadinya penyebaran pandemi di setiap daerah.

Seperti yang dilakukan oleh Danrem 082/CPYJ, Kolonel Inf M. Dariyanto saat ini, Minggu (7/2).

Dengan didampingi beberapa Perwira Korem dan Kodim Bojonegoro, dirinya memantau penerapan protokol kesehatan.

Ada 2 lokasi yang jadi titik kunjungan sidaknya saat ini, diantranya Stasiun Bojonegoro dan Pasar Dander. 

“Untuk saat ini penerapan protokol kesehatan sudah cukup bagus. Ini semua berkat kerja keras semua pihak,” kata Kolonel Dariyanto.

Ia menyebut jika Korem 082/CPYJ terbagi atas 8 wilayah. 

Wilayah tersebut, kata Danrem, saat ini dalam tahap menuju zona hijau. 

“Ada seribu masker yang kita bagikan. Mudah-mudahan pembagian masker ini, bisa terus menjaga kedisiplinan masyarakat dalam mematuhi adanya protokol kesehatan,” jelasnya. (Penrem 082/CPYJ/Ar)

Read More

Dewan Bogor Usul Hambalang Jadi RS Covid-19

KABARPROGRESIF.COM: (Jakarta) Masih ingat Wisma Atlet Hambalang?

Diminta untuk digunakan sebagai untuk perawatan pasien Covid-19.

Hal ini untuk disebabkan kasus pasien Covid-19 terus meningkat.

RSD Wisma Atlet Kemayoran penuh, maka Wisma Atlet Hambalang, Kabupaten Bogor bisa digunakan.

Hal itu disampaikan Ketua DPRD Kabupaten Bogor, Sebut Rudy Susmanto.

Masyarakat Indonesia yang terpapar Covid-19 kian meningkat.

Dikutip dari covid19.go.id, hingga Selasa (2/2/2021), total sudah ada 1.099.687 kasus Covid-19 di Indonesia.

Kondisi ini cukup mengkhawatirkan. Apalagi banyak yang terpapar Covid-19 walaupun sudah disuntik vaksin Covid-19.

Tentunya hal ini menjadi peringatan bagi masyarakat Indonesia di wilayah Jabodetabek.

Peringatan akan kekhawayiran penuhnya ruang perawatan di rumah sakit untuk menangani pasien Covid-19.

Melihat kondisi tersebut membuat hati nurani Ketua DPRD Kabupaten Bogor, Rudy Susmanto, terusik.

Rudy pun mengusulkan penggunaan Wisma Atlet Hambalang digunakan sebagai perawatan pasien Covid-19.

"Kita sama-sama tahu pembangunan wisma atlet tersebut tidak berjalan mulus tetapi ada beberapa bangunan yang sudah siap pakai dan siap huni," kata Rudy Susmanto kepada Warta Kota di Nusantara Polo Club, Cibinong, Kabupaten Bogor, kemarin.

"Tentunya kami ingin segala anggaran uang rakyat yang sudah dikeluarkan, mudah-mudahan masih bisa bermanfaat," tambahnya.

Menurut Rudy, alasanya diusulkan Wisma Atlet Hambalang? Pertama, wisma atlet tersebut tidak terlalu dekat dengan permukiman masyarakat.

Kedua, udaranya masih sangat segar. Ketiga, bicara jangka panjang, dari segi investasi atau anggaran yang sudah dikeluarkan, ini pun tidak mubazir, tidak sekali pakai.

Selain itu, di bawah Wisma Hambalang, ada IPSC (Indonesia Peace and Security Center) di mana pasukan perdamaian yang akan dikirimkan ke beberapa negara dipusatkan di tempat tersebut.

Kemudian ada Universitas Pertahanan (Unhan) yang saat ini memiliki Fakultas Kedokteran.

"Dan untuk jangka panjang, pada saat mau dipermanenkan menjadi rumah sakit militer, bisa menampung sumber daya manusia terbaik, anak-anak bangsa terbaik lulusan dari Unhan," kata Rudy.

"Jadi kami melihatnya jangka panjang, uang rakyat yang bersumber dari APBN tidak hanya meninggalkan kisah pilu atau sedih tetapi ada manfaat buat rakyat," paparnya

Rudy menyatakan bahwa melihat hukum tertinggi adalah demi keselamatan rakyat, maka daripada Wisma Atlet Hambalang tidak digunakan sama sekali, minimal ada manfaatnya untuk rakyat, bangsa dan negara.

"Saya melihat ada beberapa bangunan yang belum jadi, tetapi ada beberapa bangunan yang sudah siap dan masih dijaga. Kurang lebih ada dua tower besar yang sudah selesai dibangun," tuturnya.

Apakah usul ini terdorong karena bapak pernah terpapar Covid-19 dan merasakan dampak virus ini?

Rudy menyatakan bahwa pada bulan September 2020,

ia terkonfirmasi positif Covid-19, tetapi ia memang mengikuti perkembangan Covid-19 di Kabupaten Bogor.

Memang skala kecil dibandingkan seluruh bangsa, tetapi ia lihat kondisi hari ini hampir semua rumah sakit, baik pemerintah maupun swasta, untuk isolasi Covid-19 hampir penuh.

Tak hanya ruang isolasi, hampir semua ruang ICU juga penuh, bahkan waiting list.

Tentunya hari ini pihaknya tidak hanya fokus menyampaikan okupansi ruang isolasi untuk pasien Covid-19 sudah lebih dari standar WHO, sudah lebih dari standar Kemenkes diangka 60 persen.

Padahal yang dibutuhkan hari ini bukan hanya ruang isolasi, tetapi juga ruang ICU.

Pasien-pasien dengan gejala ringan atau OTG tentu tidak membutuhkan ruang ICU.

Ruangan itu dibutuhkan pasien-pasien dengan gejala sedang atau berat.

Rudy menjelaskan, DPRD Kabupaten Bogor sudah mengadakan beberapa kali rapat, terakhir pihaknya menggelar rapat gabungan dengan seluruh komisi.

Dalam rapat itu diundang tim percepatan penanganan Covid-19 Kabupaten Bogor, juga beberapa direktur rumah sakit, termasuk direktur RSAU Dr M Hassan Toto.

Setelah itu pihaknya bersurat resmi dengan Pemerintah Kabupaten Bogor, karena mekanismenya seperti itu.

"Karena kami punya patriot yang sama, kami cinta bangsa ini, maka sumber-sumber kemitraan yang positif, saran, dan masukan dari masyarakat yang positif, harus kami suarakan sebab kalau bicara APBD dari Kabupaten Bogor pasti, tak akan sanggup," tuturnya.

Read More

Arief Poyuono: Gibran Rakabuming Akan Jadi Lawan Berat Anies Baswedan di Pilgub DKI

KABARPROGRESIF.COM: (Jakarta) Pilkada DKI Jakarta kemungkinan akan digelar sesuai jadwal pada tahun 2022

Sejauh ini hanya ada nama Anies Baswedan sebagai petahanan yang akan maju lagi dalam Pilgub

Sejumlah nama pun disebut antara lain lain mantan Walikota Surabaya yang kini menjadi Menteri Sosial , Tri Rismaharini

Namun kini salah satu nama yang dimunculkan adalah putra Sulung Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka untuk mau melawan Anies Baswedan

Saat ini DPR RI sedang menggodok draf revisi UU Pemilu.

Dalam draf itu, ajang Pilkada tidak digelar serentak pada 2024 mendatang, tapi dinormalkan sesuai masa periode lima tahun misalnya tahun 2022 dan 2023.

Termasuk ajang Pilkada DKI Jakarta kemungkinan dapat digelar pada tahun 2022 mendatang.

Mantan Waketum Gerindra Arief Poyuono menilai, hingga saat ini belum ada sosok yang mampu menandingi popularitas Anies Baswedan untuk maju di Pilgub DKI.

Ia memprediksi, sejumlah partai politik akan memilih aman dengan mengusung kembali Anies Baswedan dalam kontestasi Pilgub DKI.

Meski demikian, Arief memandang adanya satu sosok yang diprediksi akan menjadi lawan kuat Anies.

Dia adalah putra sulung Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming Raka.

"Menurut saya hingga saat ini belum ada tokoh yang bisa menyaingi Anies. Akan lain cerita kalau Gibran, maju dalam Pilkada DKI Jakarta. Pasti akan jadi saingan berat bagi Anies Baswedan untuk menang," ujar Arief Poyuono dalam pernyataan di Twitter pribadinya, Sabtu (6/2/2021).

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan enggan menanggapi soal wacana Pilkada DKI Jakarta yang akan dimajukan ke tahun 2022.

Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI ini lebih mengutamakan mengurus masalah Covid-19 ketimbang Pilkada.

“Nggak, sekarang kita urusin Covid-19 dulu,” singkat Anies usai kegiatan peluncuran Logo Jakarta Bermasker di Polda Metro Jaya pada Rabu (3/2/2021) siang.

Sementara itu, Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengatakan, saat ini DPR RI sedang menggodok draf revisi UU Pemilu.

Termasuk ajang Pilkada DKI Jakarta kemungkinan dapat digelar pada tahun 2022 mendatang. 

“Namun demikian menurut UU yang ada sekarang itu belum direvisi. Kami Pemprov DKI Jakarta mengikuti peraturan UU yang menjadi kewenangan pemerintah pusat,” ujar Ariza.

Meski demikian, Ariza mempersilakan pihak yang ingin merevisi payung hukum itu agar Pilkada digelar pada 2022 mendatang. 

Adapun pembahasan UU, kata dia, merupakan kewenangan pemerintah pusat dengan legislator RI.

“Kita serahkan kebijakan itu yang disusun dan diputuskan pemerintah pusat dan DPR RI, apakah tetap seperti UU sekarang Pilkada serentak dilakukan 2024 atau tidak,” ungkanya.

Seperti diketahui, Wakil Ketua Komisi II DPR RI Fraksi Partai NasDem Saan Mustopa mengklaim, DPR sedang mengatur ulang jadwal penyelenggaraan Pilkada. Jadwal tersebut akan kembali dinormalkan sesuai masa periode lima tahun.

Adapun di dalam tentang perubahan kedua atas UU Nomor 1 tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota dilakukan serentak pada 2024.

“Dalam revisi UU Pemilu, kami menggabungkan UU Nomor 10 (tahun 2016) tentang Pilkada dan UU Nomor 7 (tahun 2017) tentang Pemilu. Itu disatukan menjadi UU Pemilu,” kata Saan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (26/1/2021).

“Jadi yang harusnya di undang-undang di 2024 kita normalkan 2022 sebagai hasil pilkada 2017 tetap dilakukan, 2023 sebagai hasil pilkada 2018 tetap dilakukan," lanjutnya.

Saan mengatakan, kalaupun ada keinginan untuk menyerentakkan pilkada, opsi tersebut lebih baik digelar pada 2027. 

“Tapi itu belum final disatukan itu,” katanya.

Read More

KPK dan Kompolnas Kerjasama Cegah Korupsi

KABARPROGRESIF.COM: (Jakarta) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menandatangani kesepakatan dengan Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas), yang mencakup sejumlah program. 

Melalui kesepakatan ini, kerja sama kedua lembaga dalam upaya pencegahan korupsi dapat terus dilanjutkan.

Dalam acara yang digelar Rabu (3/2/2021) di Jakarta, Kompolnas menjalin kerja sama 7 komisi/lembaga negara serta Dewan Pers yang tertuang dalam nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU). Tujuh komisi/lembaga tersebut antara lain, Komisi Pemberantasan Korupsi, Komisi Yudisial, Ombudsman Republik Indonesia, Komisi Nasional HAM, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, Komisi Kejaksaan Republik Indonesia, serta Dewan Pers.

Isi nota kesepahaman antara KPK dan Kompolnas melingkupi 7 hal: pencegahan tindak pidana korupsi, pendidikan dan pelatihan, pengkajian dan penelitian, sosialisasi dan kampanye antikorupsi, pertukaran informasi dan/atau data, penyediaan narasumber dan ahli, kerja sama lainnya sesuai kesepakatan para pihak terkait.

”Semangat kita hari ini hadir dalam rangka mengemban tugas tugas kita sesuai dengan tugas pokok fungsi kewenangan lembaga kita masing-masing, dalam rangka mewujudkan tujuan negara,” ujar Ketua KPK Firli Bahuri merespons nota kesepahaman tersebut.

Dalam acara yang sama, Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan RI yang juga sebagai Ketua Kompolnas Mahfud MD mengatakan Kompolnas dalam penanganan kasus yang berkaitan dengan tugas Polri memerlukan bantuan dan kerja sama dari lembaga dan komisi negara maupun Dewan Pers.

“Kami mengajak kita semua saling mengapresiasi langkah bersama tadi. Bagaimanapun juga yang barusan kita lakukan adalah wujud iktikad baik kita dalam bernegara guna membangun kerja sama antarlembaga yang bertujuan untuk saling mendukung dan membantu pelaksanaan fungsi tugas dan wewenang masing-masing di dalam ruang lingkup yang disepakati,” terangnya.

Read More

Polisi Tangkap Bos Besar Benih Lobster Ilegal di Jambi

KABARPROGRESIF.COM: (Jambi) Terkait pengembangan kasus benih lobster yang berhasil digagalkan bulan lalu, akhirnya polisi kali ini menangkap bos besarnya setalah menjadi buronan tim gabungan Satgas Benur Polda Jambi beberapa bulan terakhir.

Bos besar yang amankan polisi yakni Amir Hamzah alias Boy, sebagai pemodal benih lobster ilegal ditangkap di Kota Bogor, Jawa Barat, pada Senin (1/2) pukul 22.00 WIB. Selain itu, Lim Kay Chuan sebagai penyedia transportasi ditangkap pada Minggu (24/1) lalu.

Kapolres Tanjab Timur, AKBP Deden Nurhidayatullah menjelaskan, bahwa penangkapan kedua pelaku ini merupakan hasil dari pengembangan ungkap kasus pada tanggal 18 Desember 2020 lalu.

"Jadi mereka ini saling berkomunikasi. Satu yang punya, satu penyedia transportasi. Kedua pelaku ini dari hasil pengembangan 27 kotak yang berisi 40.500 benih lobster," katanya, di Mapolda Jambi, Jumat (5/2) kemarin.

Diberitakan sebelumnya, Polda Jambi berhasil menggagalkan puluhan ribu benih lobster, yakni sebanyak 27 kotak berisikan 40.500 benih lobster berhasil diamankan pihak kepolisian.

Benih lobster tersebut berasal dari Lampung hendak dikirimkan ke Singapura, melalui Tanjab Timur, tepatnya di Desa Majelis Hidaya. Penangkapan tersebut pada Kamis malam sekitar pukul 19.00 WIB.

Read More

Catat, Dua Hari Jateng Hujan Lebat, Ganjar Pranowo: BPBD, PMI, BBWS dan Masyarakat Siaga!

KABARPROGRESIF.COM: (Solo) Sejumlah daerah di wilayah Jawa Tengah (Jateng) diterjang banjir akibat hujan deras yang mendera Jumat 5 Februari 2021 hingga Sabtu 6 Februari 2021.

Terkait hal itu Gubernur Jateng Ganjar Pranowo mengimbau agar semua pihak siaga satu di musim hujan terutama dalam sepekan ini.

"Pekalongan beberapa hari lalu terjadi sudah pulang dan balik lagi. Kudus ada 3 titik di 3 kecamatan, masih dikelola. Beberapa bagian wilayah di Kota Semarang sudah ditangani. Ibu Wakil Wali Kota (Semarang)sudah koordinasi sehingga disiapkan kondisi pengungsian," kata Ganjar kepada wartawan di rumah dinasnya, Sabtu 6 Februari 2021.

Di sejumlah daerah, lanjut dia, ada pengungsi akibat banjir yang melanda antara lain di Pekalongan, Kudus, dan Kota Semarang.

Dikatakan, pandemi virus Corona atau COVID-19 menjadi pertimbangan dalam mempersiapkan lokasi pengungsian.

"Kondisi pengungsian saya minta dibuat di tempat yang lebih lega. Karena ini lagi COVID-19, maka ini harus disiapkan agar semuanya aman. Saya minta semua siaga satu," lanjutnya.

Ganjar pun mengingatkan masih tingginya curah hujan sehingga meminta seluruh kepala daerah termasuk Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS), Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Palang Merah Indonesia (PMI) serta masyarakat untuk siaga satu.

"Banjir yang terjadi hari ini, dari laporan BMKG karena kondisi curah hujan yang ekstrem. Beberapa daerah khususnya Kota semarang memang ekstrem, sehingga curah hujan tinggi sekali. Maka saya minta BBWS siaga, BPBD siaga, masyarakat disiapkan dan tempat pengungsian termasuk logistik semua dipastikan aman," tegas Ganjar.

Penanganan banjir dengan pompa contohnya di Kota Semarang juga diminta dimaksimalkan atau ditambah. Ganjar juga menjelaskan soal dampak cuaca di perjalanan Kereta Api (KA) maupun bandara yang terganggu.

"Maka kondisi ini betul-betul membutuhkan tindakan ekstra, meskipun sampai pukul 15.00 WIB saya dilapori bahwa genangan di runway (bandara) sudah surut, namun di taxy way belum. Maka diputuskan arus penerbangan dipindahkan ke Solo," jelasnya.

"Kita harus siaga terus menerus, karena BMKG mengingatkan setidaknya kurang lebih seminggu ini kita harus siaga terus menerus karena cuaca ekstrem," tandasnya.

Untuk diketahui beberapa wilayah di Jawa Tengah memang dilanda banjir hari ini.

Di Ibu Kota Jawa Tengah yaitu Kota Semarang banjir terjadi di beberapa titik jalan, permukiman, hingga Stasiun Tawang dan Bandara Ahmad Yani.

Sebelumnya Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengeluarkan peringatan dini bahaya banjir di sejumlah provinsi.

Dalam pernyatannya Sabtu 6 Februari 2021, Lima provinsi di Pulau Jawa, kecuali Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), berstatus siaga banjir.

Berdasarkan data BMKG, lima provinsi yang berstatus siaga banjir yakni Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat (Jabar), Jawa Tengah (Jateng), dan Jawa Timur (Jatim).

Peringatan dini ini berlaku untuk Minggu - Senin (7-8 Februari).

"Berlaku 7 Februari 2021 pukul 07.00 WIB sampai dengan 8 Februari 2021 pukul 07.00 WIB," tulis keterangan BMKG.

Dalam situsnya, BMKG menyebutkan ada potensi terjadi hujan lebat kategori 6. Dijelaskan, di Jawa Barat ada 5 kota dan 69 kecamatan yang akan terpengaruh hujan lebat ini.

Lima wilayah tersebut yakni Kota Bekasi, Kabupaten Bekasi, Kabupaten Bogor, Kota Bogor, dan Depok.

Sedangkan di DKI Jakarta, ada empat wilayah dan 158 kecamatan yang berpotensi terdampak hujan lebat. Keempat wilayah tersebut yakni Jakarta Timur, Jakarta Barat, Jakarta Selatan, dan Jakarta Barat.

Sementara di Banten, wilayah yang berpotensi terdampak hujan lebat hingga berpotensi banjir ialah wilayah Kabupaten Tangerang, Tangerang Selatan, dan Kota Tangerang.***

Read More

Jangan Remehkan, Pilkada Serentak di 2024, Anies Baswedan Tetap Berbahaya

KABARPROGRESIF.COM: (Jakarta) Lebih dari separuh fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menarik langkahnya dari pengajuan revisi Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Penyelenggaraan pemilu pun besar kemungkinan akan dilaksanakan mengikuti regulasi, yakni pada 2024 mendatang sebab mayoritas fraksi di parlemen menolak RUU Pemilu meskipun telah masuk dalam Prolegnas 2021.

Posisi Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan lantas menjadi sorotan yang dikabarkan siap maju mencalonkan diri sebagai Presiden. 

Diketahui, Anies akan habis masa jabatannya pada 2022 karena sudah menjabat sejak 2017.

Pengamat Politik Rocky Gerung menjelaskan, publik opini beranggapan apapun regulasinya, Anies pasti akan melangkang ke Pilpred 2024. 

Meski tanpa RUU Pemilu untuk melaksanakan Pilpres pada 2022, tak membuat Anies kehilangan “panggung”.

“Jadi meskipun Anies nganggur dua tahun, pasti timnya tetap mempersiapkan. Nah persiapan ini yang lebih bahaya,” tutur Rocky dikutip dari videonya di YouTube Rocky Gerung Official, Sabtu (6/2/2021).

Rocky Gerung menilai, jika tim Anies Baswedan memanfaatkan waktu dua tahun tersebut, posisi Anies Baswedan akan semakin kuat untuk terpilih sebagai Presiden di Pemilu 2024.

Sebab, tim Anies Baswedan melakukan persiapan secara tidak terduga tanpa dilabeli posisi Anies sebagai Gubernur DKI Jakarta.

“Selama dua tahun orang akan beranggapan Anies tidak punya kemampuan untuk naik panggung, tapi di belakang panggung itu lebih berbahaya. Kalau di depan panggung tentu gampang membaca manuver politik Anies,” jelasnya.

Meski “di belakang panggung” (tanpa jabatan sebagai Gubernur DKI Jakarta) Rocky menilai penantang Anies pada Pilpres 2024 bahkan tak bisa dikatakan berada di panggung.

“Jadi kita harus bisa bedakan, antara politik yang diatur secara formal dengan undang-undang dengan politik undercurrent, tak terdeteksi. Ini yang berbahaya, Anies pasti akan mengkonsolidasikan diri secara undercurrent,” kata Rocky.

Read More

Surya Paloh Perintahkan Nasdem Dukung Pilkada Serentak 2024

KABARPROGRESIF.COM: (Jakarta) Fraksi Partai Nasdem DPR RI menyatakan sikap untuk tidak melanjutkan revisi UU 7/2017 tentang Pemilu, termasuk mendukung pelaksanaan pilkada serentak di 2024.

Keputusan itu diambil berdasarkan arahan Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh. Paloh beralasan, saat ini Indonesia masih berjuang menghadapi pandemi Covid-19 dan berupaya memulihkan ekonomi.

"Cita-cita dan tugas Nasdem adalah sama dengan presiden, yakni untuk kemajuan dan masa depan bangsa yang lebih baik," kata Surya Paloh dalam keterangan tertulisnya, Jumat, 5 Februari 2021.

Surya Paloh merasa perlu untuk menjaga soliditas partai-partai politik dalam koalisi pemerintahan dan fokus menghadapi pandemi Covid-19 serta pemulihan ekonomi nasional.

Sebagai partai politik, kata Paloh, Nasdem berkewajiban melakukan telaah kritis terhadap setiap kebijakan. Namun, Nasdem menilai kepentingan bangsa dan negara di atas segala-galanya.

Oleh karenanya, ia mengarahkan agar Fraksi Partai Nasdem DPR mengambil sikap untuk tidak melanjutkan revisi UU 7/2017 tentang Pemilu.

Sikap ini tentu berbanding terbalik dengan sebelumnya, di mana Nasdem menjadi salah satu yang ngotot UU Pemilu harus direvisi.

Sekretaris Fraksi Partai Nasdem, Saan Mustopa sebelumnya menyatakan, revisi UU Pemilu perlu dilakukan mengacu pada 55/PUU-XVII/2019 tentang rekonstruksi keserentakan pemilu.

Selain itu, terkait Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) 2/2020 tentang Perubahan Ketiga Atas UU 1/2015 tentang Penetapan Perppu 1/2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi UU, juga mengatur penundaan Pilkada di September 2020 menjadi Desember 2020.

"Nah dua hal itu menjadi salah satu faktor urgensi kedua UU itu perlu direvisi," kata Saan Mustopa, Sabtu lalu, 30 Januari 2021.

Read More

HUT ke 13, Gerindra Surabaya Bagikan Ribuan Paket Sembako

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Untuk meringankan beban masyarakat ditengah pandemi Covid-19, DPC Partai Gerindra Kota Surabaya menyalurkan 1300 paket sembako. 

Penyaluran paket sembako tersebut dilakukan secara simbolis kepada pengurus anak cabang, bertepatan dengan peringatan HUT Partai Gerindra ke-13. 

Ketua DPC Partai Gerindra Kota Surabaya Sutadi mengatakan, pembagian paket sembako merupakan implementasi dari instruksi Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo agar Partai Gerindra berorientasi terhadap kepentingan rakyat kecil.

"Dalam sambutannya di peringatan HUT ke-13 melalui virtual yang diikuti oleh kader maupun simpatisan Partai Gerindra seluruh Indonesia, Ketua Umum Partai Gerindra Pak Prabowo mengingatkan agar kader bersikap lebih sopan, tidak reaktif dan melakukan kegiatan yang berorientasi terhadap kepentingan rakyat kecil," ujarnya di Kantor DPC Partai Gerindra Surabaya, pada Sabtu (06/02/2021).

Sutadi kembali mengatakan, di usia yang ke 13 ini, Partai Gerindra mempersiapkan diri menjadi partai modern dengan memanfaatkan tehnologi informasi. 

"Kita mengandalkan para anak-anak muda berusia maksimal 35 tahun untuk mengelola IT. Agar setiap informasi kebijakan partai bisa tersampaikan dengan baik ke masyarakat," terangnya.

Selain itu menurut Sutadi, Partai Gerindra juga memperkuat konsolidasi sampai ke tingkat ranting. 

"Tidak hanya harus ada pengurusnya tapi juga harus berkwalitas untuk menyongsong Pemilu 2024. Target kita semua derah pemilihan (Dapil) di Surabaya kita mendapatkan kursi," ungkapnya.

Untuk mencapai target itu, Sutadi mengatakan, sesuai pesan dari Ketua Umum Prabòwo, calon anggota legislatif dari Partai Gerindra harus dipersiapkan mulai sekarang. 

Tidak lagi ketika mendekati Pemilu. Begitu pula calon kepala daerah yang diusung Partai Gerindra.

Read More

2022 Bebas, Anas Urbaningrum Belum Pastikan Bayar Uang Pengganti Miliaran Rupiah dan Jutaan Dolar AS

KABARPROGRESIF.COM: (Jakarta) Anas Urbaningrum bakalan menghirup udara bebas pada 2022 usai Mahkamah Agung (MA) mengabulkan putusan Peninjauan Kembali (PK) dan memotong masa hukuman yang semula 14 tahun menjadi 8 tahun penjara.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pun telah mengeksekusi putusan PK Anas Urbaningrum, Rabu (3/2/2021).

Terpidana perkara korupsi dan pencucian uang proyek Pusat Pendidikan Pelatihan dan Sekolah Olahraga Nasional (P3SON) Hambalang itu akan mendekam di Lapas Sukamiskin, Bandung, Jawa Barat.

Anas Urbaningrum juga diwajibkan membayar denda sebesar Rp 300 juta subsider 3 bulan kurungan.

Selain pidana badan dan denda, Anas turut diwajibkan membayar uang pengganti sebesar Rp 57.592.330.580 dan 5.261.070 dolar AS maksimal satu bulan usai putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap.

Lantas akankah Anas Urbaningrum membayar uang pengganti berjumlah miliaran rupiah dan jutaan dolar Amerika itu?

Kuasa hukum Anas, Rio Ramabaskara, mengatakan dirinya belum bisa memastikan apakah Anas bakalan mampu membayar uang pengganti.

Ini lantaran Rio belum bisa bertemu dengan Anas Urbaningrum untuk mengkoordinasikan hal tersebut. Pandemi Covid-19 membuat Rio kesulitan untuk menemui Anas.

"Karena terkait hal tersebut saya harus berkordinasi langsung dengan Mas AU (Anas Urbaningrum), tapi karena pendemi, dan protokol kesehatan, dan ketatnya perizinan besuk di lapas pasca covid, saya belum sempat menjenguk beliau," kata Rio, Sabtu (6/2/2021).

Sementara komisi antikorupsi sebelumnya menyebutkan, jika harta bendanya tak mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka Anas mesti menjalani pidana tambahan selama 2 tahun.

Selain itu, KPK juga menyatakan hak politik Anas Urbaningrum dicabut.

Hak untuk dipilih Anas dalam jabatan publik dicabut selama 5 tahun terhitung sejak terpidana selesai menjalani pidana pokok.

Jika Anas bebas pada 2022, dengan demikian maka hak politik Anas Urbaningrum baru pulih pada tahun 2027 nanti.

Lantas, apakah setelah bebas nanti Anas Urbaningrum akan kembali ke dunia politik?

Rio mengaku belum mengetahui apakah nantinya Anas Urbaningrum akan kembali ke dunia politik selepas bebas penjara.

Sebagaimana diketahui, Anas dikenal sebagai mantan Ketua Umum Partai Demokrat yang kemudian terjerat korupsi.

Tak lama setelah penetapan tersangka oleh KPK, ia menyatakan berhenti dari Partai Demokrat.

"Mas Anas belum membahas soal hal tersebut," kata Rio.

Anas Urbaningrum sendiri merupakan terpidana kasus korupsi P3SON.

Ia divonis bersalah karena menerima duit gratifikasi proyek P3SON senilai Rp20 miliar.

Read More

Tak Hanya Banjir, Semarang Juga Dilanda Bencana Longsor

KABARPROGRESIF.COM: (Semarang) Tak hanya banjir, Kota Semarang Jawa Tengah juga dilanda tanah longsor.

Sejumlah warga yang terdampak longsor di Kelurahan Lempongsari, Kecamatan Gajahmungkur, Kota Semarang pada Sabtu (6/2/2021) terpaksa menginap di rumah tetangga dan musala sekitar.

Pasalnya, tiga rumah yang berada di RT 5 RW 6 kelurahan tersebut tertimpa reruntuhan tanah dan material lain dari tebing setinggi sekitar 15 meter hingga porak-poranda.

Tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini, namun beberapa warga mengalami luka lecet dan lebam terkena sedikit reruntuhan.

“Warga bersama perangkat-perangkat Kelurahan akan mengadakan kerja bakti pada Minggu (7/2/2021) besok pagi.

"Sehingga malam ini warga yang terdampak menginap di tetangga, saudara dan musala,” ungkap Bhabinkamtibmas Lempongsari Aipda R Sugiyanto kepada Tribunjateng.com.

Ia menuturkan bahwa terdapat lima titik tanah longsor di Lempongsari.

Namun yang terparah yakni tebing berada di Jalan Lempongsari Timur.

Saat itu terjadi hujan cukup lebat sehingga diduga menjadi tersangka penyebab longsor.

“Yang paling parah longsorannya dari tebing sampai tiga kali.

Jadi pertama saat pagi-pagi, kemudian beberapa jam kemudian dilanjut di sebelah-sebelahnya,” imbuh Aipda R Sugiyanto.

Satu di antara warga yang terdampak yakni Yoyok (48).

Ia mengatakan saat akan menunaikan salat Subuh muncul suara gemuruh yang kencang.

“Bagian belakang rumah saya batu-batu turun.

Tetangga saya terkena reruntuhan namun terhalang lemari sehingga luka-luka,” ujarnya.

Malam ini, warga bersama perangkat kelurahan tengah melakukan rapat di posko darurat untuk merencanakan kerja bakti pada Minggu (7/2/2021) pagi.

Read More