Beredar Isu Ridho Rhoma Kembali Ditangkap Polisi, Dinyatakan Positif Amphetamine

KABARPROGRESIF.COM: (Jakarta) Dunia artis kembali di landa isu, kabarnya Muhammad Ridho Irama alias Ridho Rhoma kembali terjerat kasus dugaan penyalahgunaan narkoba. 

Sayangnya pihak Polda Metro Jaya enggan membeberkan siapa nama artis itu sebenarnya.

Kendati hanya menggunakan inisial nama, namun artis tersebut dinyatakan positif amphetamine usai menjalani tes urine.

"MR alias R. Positif amphetamine, ya. Masih jalani (pemeriksaan) dulu," ujar Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Yusri Yunus ketika dihubungi, Minggu (7/2).

Dari MR alias R, polisi menyita barang bukti berupa narkoba jenis ekstasi. Hanya saja, belum diketahui berapa beratnya.

"(Barang bukti) amphetamine. Itu, kan, ekstasi, kan," ucap Yusri Yunus.

Informasi lebih lanjut terkait kasus dugaan penyalahgunaan narkoba yang menjerat MR alias R termasuk kapan dan di mana ia ditangkap, belum bersedia diungkap oleh Yusri Yunus.

"Nanti dulu. Itu aja dulu, saya mengiyakan," pungkas Yusri Yunus.

Read More

Besok, Putra Sulung Mensos Risma Kirim Bantuan Korban Bencana ke Jombang

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Bencana banjir yang terjadi di Kabupaten Jombang membuat Gerakan Arek Suroboyo (GAS) untuk berupaya membantu korban bencana banjir didaerah tersebut.

Maka dari itu, saat ini GAS telah berupaya mengumpulkan bantuan yang nantinya diberikan pada warga yang terdampak bencana banjir di Jombang.

"Ini jadi salah satu wujud kepedulian dari GAS atau Gerakan Arek Suroboyo, dimana memang kita pada saat Pilwali membantu pasangan Er-Ji dan Pilwali selesai, dan saat ini bangsa Indonesia sedang diguncang banyak bencana. Jadi kami dari GAS berinisiatif untuk mengumpulkan bantuan dari donatur-donatur kita, menyisihkan sedikit rejeki, guna membantu saudara-saudara kita yang tertimpa bencana, dan untuk kali ini yang kita bantu adalah di Jombang," kata Ketua Gerakan Arek Suroboyo (GAS) Fuad Bernardi, Minggu  (7/2).

Ia menambahkan, dalam hal membantu korban bencana ini, pihaknya tak akan bergerak sendiri, melainkan berkoordinasi dengan Dinas Sosial Kabupaten Jombang.

Hal ini dilakukan agar dapat mengetahui dimana saja keberadaan warga yang benar-benar membutuhkan bantuan.

"Saat ini sudah berkomunikasi dengan teman-teman lapangan, mungkin pada pelaksanaan pertama ini kita berikan pada Dinas Sosial Jombang, kemudian sekalian meninjau di lokasi terjadinya bencana," terang Fuad yang merupakan putra sulung Menteri Sosial (Mensos), Tri Rismaharini.

Rencananya, kata Fuad, penyerahan bantuan akan dilakukan pada Senin (8/2) dengan memggunakan dua kendaraan untuk mengangkut barang-barang yang saat ini sudah terkumpul.

"Rencananya kami kesana Senin pagi, dengan menggunakan 1 pickup dan 1 mobil untuk membawa bantuan ini ke Jombang," jelas Fuad.

Untuk jenis bantuan, lanjut Fuad, tak hanya berupa sembako, namun ada juga berupa pakaian dan obat-obatan. 

"Untuk bentuk bantuannya ada bermacam-macam. Mulai dari sembako, obat-obatan, baju untuk dewasa maupun anak-anak, Pampers, dan juga ada masker buat saudara-saudara kita," ungkapnya.

Tak lupa, Fuad juga mengucapkan banyak terimakasih pada para donatur, yang sudah membantu warga Jombang yang terdampak banjir.

"Saya mewakili teman-teman GAS mengucapkan banyak terimakasih pada donatur kami, yang sudah memberikan bantuan, dan juga menyisihkan sebagian rejekinya untuk saudara kita yang lagi tertimpa bencana," pungkasnya.

Read More

Dugaan Korupsi Pembangunan Ruang Rawat Inap RSUD Bangkinang Naik ke Penyidikan

KABARPROGRESIF.COM: (Pekanbaru) Kejaksaan Tinggi (Kejati) Riau meningkatkan status penanganan perkara dugaan korupsi pembangunan ruang rawat inap tahap III, di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bangkinang ke penyidikan. 

"Ya (sudah naik ke penyidikan,red)," ujar Asisten Tindak Pidana Khusus (Aspidsus) Kejati Riau Hilman Azazi saat dikonfirmasi, Jumat (5/2/2021). 

Sementara itu Kepala Seksi (Kasi) Penerangan Hukum (Penkum) dan Hubungan Masyarakat (Humas) Kejaksaan Tinggi (Kejati) Riau, Muspidauan SH MH menambahkan untuk Direktur Utama RSUD ini dr Asmara Fitrah Abadi telah menjalani pemeriksaan di Kantor Korps Adhyaksa Riau, Kamis (4/2). 

"Iya yang Dirut bersangkutan diperiksa sebagai saksi," ucap 

Tidak hanya dr Asmara Fitrah Abadi, tim jaksa penyidik juga memeriksa mantan Dirut RSUD Bangkinang periode 2017-2019, dr Andri Justian. 

Ia juga diperiksa sebagai saksi dalam penyidikan dugaan rasuah tersebut.

"Pemeriksaan saksi kali ini, sama seperti sebelumnya, dalam rangka penyidikan," imbuhnya.

Dalam penyidikan perkara ini, kejaksaan belum menetapkan tersangka. 

Tim jaksa penyidik masih terus melakukan pemeriksaan saksi dan alat bukti lainnya.

Dalam pemberitaan sebelumnya, Kejati Riau juga telah memanggil Ketua Kelompok Kerja, Musdar. 

Dia diklarifikasi terkait proyek pembangunan di RSUD Bangkinang, terutama masalah tender. 

Berdasarkan informasi dihimpun, ada dua perusahaan ikut tender. Dua perusahaan itu adalah PT Gemilang Utama Alen, dan PT Razasa Karya. 

Read More

Mensos Risma Kunjungi Kota Serang, Ini yang dikatakannya

KABARPROGRESIF.COM: (Serang) Menteri Sosial (Mensos), Tri Rismaharini atau akrab disapa bu Risma mengunjungi pemukiman di Kelurahan Tegalsari, Kecamatan Walantaka, Kota Serang, Minggu (7/2/2021).

Dalam kunjungannya, Risma mengimbau masyarakat agar selalu menerapkan perilaku hidup sehat.

Mantan Walikota Surabaya itu juga berpesan kepada Pemkot agar merawat fasilitas publik yang sudah dibangun demi menjaga masyarakat tetap sehat.

“Sehingga semua aktivitas masyarakat baik ekonomi dan sosial kesehatannya dapat berjalan lancar,” katanya.

Menurutnya pemerintah setempat dan masyarakat harus bersinergi membangun peradaban sosial yang lebih baik.

“Yang terpenting dari semua pembangunan ini adalah dapat menciptakan budaya yang lebih baik di masyarakat,” pungkasnya.

Read More

Usia 78 Tahun dan Sakit-Sakitan Dalam Penjara, Remisi OC Kaligis Ditolak KPK

KABARPROGRESIF.COM: (Jakarta) Pengacara veteran asal Sulawesi Utara, Otto Cornelis Kaligis, telah ditahan selama 4 tahun lebih sejak 14 Juli 2015.

Itu berarti, OC Kaligis telah menjalani 2/3 masa tahanan sebagai narapidana korupsi kasus suap di Lapas Sukamiskin.

Setelah menjalani 2/3 masa tahanannya, OC Kaligis mengajukan remisi lansia kepada Menteri Hukum dan HAM, melalui Lapas Sukamiskin Bandung.

Setelah menerima surat OC Kaligis, Lapas Sukamiskin kemudian menyurat ke KPK perihal permohonan tersebut.

KPK Kemudian membalas surat OCK Kaligis melalui surat bernomor B/2140.1/HK.06.04/55/04/2020, tertanggal 28 April 2020.

Surat ini menegaskan bahwa, permohonan remisi OC Kaligis mendapat penolakan dari KPK.

Padahal dalam surat permohonan kaligis, tertuang lengkap alasan dirinya meminta remisi. Tertuang jelas apa yang melatarbelakangi permintaan remisi.

Isi permohonan remisi menyebut, OC kaligis kini telah berusia 78 tahun dan kondisinya menurun serta rentan terjangkit penyakit.

Hasil pemeriksaan dokter juga menyebut, dalam tiga bulan terakhir OC Kaligis menderita beberapa penyakit.

Penyakit itu antara lain prostat, diabetes dan penyempitan jantung. Hal ini membuat Kaligis harus mengkonsumsi obat setiap hari.

Dalam suratnya, KPK menyebut tak pernah menetapkan OC Kaligis sebagai pelaku yang bekerjasama (juctice collaborator), sehingga permohonan remisi ditolak.

KPK menjelaskan, pengacara veteran ini tak memenuhi syarat sebagai pelaku yang bekerjasama.

Disebutkan juga, pemberian remisi terhadap narapidana terorisme, korupsi, narkotika, kejahatan hak asasi manusia, tak gampang.

Terpidana yang masuk kategori juctice collaborator harus memenuhi beberapa syarat seperti:

Pertama, Bersedia bekerjasama dengan penegak hukum, untuk membantu membongkar perkara tindak pidana yang dia lakukan.

Kedua, Membayar lunas denda dan uang pengganti sesuai dengan putusan pengadilan, untuk narapidana yang melakukan korupsi.

Ketiga, Telah mengikuti program deradikalisasi yang diselenggarakan lapas atau BNPT, serta menyatakan ikrar.

Atas penolakan permohonan remisi, OC Kaligis kemudian menggugat surat KPK ke Pengadilan Tata Usaha Negara.

PTUN Jakarta kemudian juga menolak gugatan Kaligis dalam persidangan secara daring, tanggal 7 Januari 2021 lalu.

Read More

Danrem 082/CPYJ Sidak Kabupaten Bojonegoro

KABARPROGRESIF.COM: (Bojonegoro) Tak ada kata libur bagi seorang prajurit untuk memutus rantai penyebaran pandemi Covid-19 di wilayah Kodam V/Brawijaya.

Semua Komandan Satuan pun, diminta untuk bekerja ekstra guna menekan terjadinya penyebaran pandemi di setiap daerah.

Seperti yang dilakukan oleh Danrem 082/CPYJ, Kolonel Inf M. Dariyanto saat ini, Minggu (7/2).

Dengan didampingi beberapa Perwira Korem dan Kodim Bojonegoro, dirinya memantau penerapan protokol kesehatan.

Ada 2 lokasi yang jadi titik kunjungan sidaknya saat ini, diantranya Stasiun Bojonegoro dan Pasar Dander. 

“Untuk saat ini penerapan protokol kesehatan sudah cukup bagus. Ini semua berkat kerja keras semua pihak,” kata Kolonel Dariyanto.

Ia menyebut jika Korem 082/CPYJ terbagi atas 8 wilayah. 

Wilayah tersebut, kata Danrem, saat ini dalam tahap menuju zona hijau. 

“Ada seribu masker yang kita bagikan. Mudah-mudahan pembagian masker ini, bisa terus menjaga kedisiplinan masyarakat dalam mematuhi adanya protokol kesehatan,” jelasnya. (Penrem 082/CPYJ/Ar)

Read More

Dewan Bogor Usul Hambalang Jadi RS Covid-19

KABARPROGRESIF.COM: (Jakarta) Masih ingat Wisma Atlet Hambalang?

Diminta untuk digunakan sebagai untuk perawatan pasien Covid-19.

Hal ini untuk disebabkan kasus pasien Covid-19 terus meningkat.

RSD Wisma Atlet Kemayoran penuh, maka Wisma Atlet Hambalang, Kabupaten Bogor bisa digunakan.

Hal itu disampaikan Ketua DPRD Kabupaten Bogor, Sebut Rudy Susmanto.

Masyarakat Indonesia yang terpapar Covid-19 kian meningkat.

Dikutip dari covid19.go.id, hingga Selasa (2/2/2021), total sudah ada 1.099.687 kasus Covid-19 di Indonesia.

Kondisi ini cukup mengkhawatirkan. Apalagi banyak yang terpapar Covid-19 walaupun sudah disuntik vaksin Covid-19.

Tentunya hal ini menjadi peringatan bagi masyarakat Indonesia di wilayah Jabodetabek.

Peringatan akan kekhawayiran penuhnya ruang perawatan di rumah sakit untuk menangani pasien Covid-19.

Melihat kondisi tersebut membuat hati nurani Ketua DPRD Kabupaten Bogor, Rudy Susmanto, terusik.

Rudy pun mengusulkan penggunaan Wisma Atlet Hambalang digunakan sebagai perawatan pasien Covid-19.

"Kita sama-sama tahu pembangunan wisma atlet tersebut tidak berjalan mulus tetapi ada beberapa bangunan yang sudah siap pakai dan siap huni," kata Rudy Susmanto kepada Warta Kota di Nusantara Polo Club, Cibinong, Kabupaten Bogor, kemarin.

"Tentunya kami ingin segala anggaran uang rakyat yang sudah dikeluarkan, mudah-mudahan masih bisa bermanfaat," tambahnya.

Menurut Rudy, alasanya diusulkan Wisma Atlet Hambalang? Pertama, wisma atlet tersebut tidak terlalu dekat dengan permukiman masyarakat.

Kedua, udaranya masih sangat segar. Ketiga, bicara jangka panjang, dari segi investasi atau anggaran yang sudah dikeluarkan, ini pun tidak mubazir, tidak sekali pakai.

Selain itu, di bawah Wisma Hambalang, ada IPSC (Indonesia Peace and Security Center) di mana pasukan perdamaian yang akan dikirimkan ke beberapa negara dipusatkan di tempat tersebut.

Kemudian ada Universitas Pertahanan (Unhan) yang saat ini memiliki Fakultas Kedokteran.

"Dan untuk jangka panjang, pada saat mau dipermanenkan menjadi rumah sakit militer, bisa menampung sumber daya manusia terbaik, anak-anak bangsa terbaik lulusan dari Unhan," kata Rudy.

"Jadi kami melihatnya jangka panjang, uang rakyat yang bersumber dari APBN tidak hanya meninggalkan kisah pilu atau sedih tetapi ada manfaat buat rakyat," paparnya

Rudy menyatakan bahwa melihat hukum tertinggi adalah demi keselamatan rakyat, maka daripada Wisma Atlet Hambalang tidak digunakan sama sekali, minimal ada manfaatnya untuk rakyat, bangsa dan negara.

"Saya melihat ada beberapa bangunan yang belum jadi, tetapi ada beberapa bangunan yang sudah siap dan masih dijaga. Kurang lebih ada dua tower besar yang sudah selesai dibangun," tuturnya.

Apakah usul ini terdorong karena bapak pernah terpapar Covid-19 dan merasakan dampak virus ini?

Rudy menyatakan bahwa pada bulan September 2020,

ia terkonfirmasi positif Covid-19, tetapi ia memang mengikuti perkembangan Covid-19 di Kabupaten Bogor.

Memang skala kecil dibandingkan seluruh bangsa, tetapi ia lihat kondisi hari ini hampir semua rumah sakit, baik pemerintah maupun swasta, untuk isolasi Covid-19 hampir penuh.

Tak hanya ruang isolasi, hampir semua ruang ICU juga penuh, bahkan waiting list.

Tentunya hari ini pihaknya tidak hanya fokus menyampaikan okupansi ruang isolasi untuk pasien Covid-19 sudah lebih dari standar WHO, sudah lebih dari standar Kemenkes diangka 60 persen.

Padahal yang dibutuhkan hari ini bukan hanya ruang isolasi, tetapi juga ruang ICU.

Pasien-pasien dengan gejala ringan atau OTG tentu tidak membutuhkan ruang ICU.

Ruangan itu dibutuhkan pasien-pasien dengan gejala sedang atau berat.

Rudy menjelaskan, DPRD Kabupaten Bogor sudah mengadakan beberapa kali rapat, terakhir pihaknya menggelar rapat gabungan dengan seluruh komisi.

Dalam rapat itu diundang tim percepatan penanganan Covid-19 Kabupaten Bogor, juga beberapa direktur rumah sakit, termasuk direktur RSAU Dr M Hassan Toto.

Setelah itu pihaknya bersurat resmi dengan Pemerintah Kabupaten Bogor, karena mekanismenya seperti itu.

"Karena kami punya patriot yang sama, kami cinta bangsa ini, maka sumber-sumber kemitraan yang positif, saran, dan masukan dari masyarakat yang positif, harus kami suarakan sebab kalau bicara APBD dari Kabupaten Bogor pasti, tak akan sanggup," tuturnya.

Read More

Arief Poyuono: Gibran Rakabuming Akan Jadi Lawan Berat Anies Baswedan di Pilgub DKI

KABARPROGRESIF.COM: (Jakarta) Pilkada DKI Jakarta kemungkinan akan digelar sesuai jadwal pada tahun 2022

Sejauh ini hanya ada nama Anies Baswedan sebagai petahanan yang akan maju lagi dalam Pilgub

Sejumlah nama pun disebut antara lain lain mantan Walikota Surabaya yang kini menjadi Menteri Sosial , Tri Rismaharini

Namun kini salah satu nama yang dimunculkan adalah putra Sulung Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka untuk mau melawan Anies Baswedan

Saat ini DPR RI sedang menggodok draf revisi UU Pemilu.

Dalam draf itu, ajang Pilkada tidak digelar serentak pada 2024 mendatang, tapi dinormalkan sesuai masa periode lima tahun misalnya tahun 2022 dan 2023.

Termasuk ajang Pilkada DKI Jakarta kemungkinan dapat digelar pada tahun 2022 mendatang.

Mantan Waketum Gerindra Arief Poyuono menilai, hingga saat ini belum ada sosok yang mampu menandingi popularitas Anies Baswedan untuk maju di Pilgub DKI.

Ia memprediksi, sejumlah partai politik akan memilih aman dengan mengusung kembali Anies Baswedan dalam kontestasi Pilgub DKI.

Meski demikian, Arief memandang adanya satu sosok yang diprediksi akan menjadi lawan kuat Anies.

Dia adalah putra sulung Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming Raka.

"Menurut saya hingga saat ini belum ada tokoh yang bisa menyaingi Anies. Akan lain cerita kalau Gibran, maju dalam Pilkada DKI Jakarta. Pasti akan jadi saingan berat bagi Anies Baswedan untuk menang," ujar Arief Poyuono dalam pernyataan di Twitter pribadinya, Sabtu (6/2/2021).

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan enggan menanggapi soal wacana Pilkada DKI Jakarta yang akan dimajukan ke tahun 2022.

Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI ini lebih mengutamakan mengurus masalah Covid-19 ketimbang Pilkada.

“Nggak, sekarang kita urusin Covid-19 dulu,” singkat Anies usai kegiatan peluncuran Logo Jakarta Bermasker di Polda Metro Jaya pada Rabu (3/2/2021) siang.

Sementara itu, Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengatakan, saat ini DPR RI sedang menggodok draf revisi UU Pemilu.

Termasuk ajang Pilkada DKI Jakarta kemungkinan dapat digelar pada tahun 2022 mendatang. 

“Namun demikian menurut UU yang ada sekarang itu belum direvisi. Kami Pemprov DKI Jakarta mengikuti peraturan UU yang menjadi kewenangan pemerintah pusat,” ujar Ariza.

Meski demikian, Ariza mempersilakan pihak yang ingin merevisi payung hukum itu agar Pilkada digelar pada 2022 mendatang. 

Adapun pembahasan UU, kata dia, merupakan kewenangan pemerintah pusat dengan legislator RI.

“Kita serahkan kebijakan itu yang disusun dan diputuskan pemerintah pusat dan DPR RI, apakah tetap seperti UU sekarang Pilkada serentak dilakukan 2024 atau tidak,” ungkanya.

Seperti diketahui, Wakil Ketua Komisi II DPR RI Fraksi Partai NasDem Saan Mustopa mengklaim, DPR sedang mengatur ulang jadwal penyelenggaraan Pilkada. Jadwal tersebut akan kembali dinormalkan sesuai masa periode lima tahun.

Adapun di dalam tentang perubahan kedua atas UU Nomor 1 tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota dilakukan serentak pada 2024.

“Dalam revisi UU Pemilu, kami menggabungkan UU Nomor 10 (tahun 2016) tentang Pilkada dan UU Nomor 7 (tahun 2017) tentang Pemilu. Itu disatukan menjadi UU Pemilu,” kata Saan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (26/1/2021).

“Jadi yang harusnya di undang-undang di 2024 kita normalkan 2022 sebagai hasil pilkada 2017 tetap dilakukan, 2023 sebagai hasil pilkada 2018 tetap dilakukan," lanjutnya.

Saan mengatakan, kalaupun ada keinginan untuk menyerentakkan pilkada, opsi tersebut lebih baik digelar pada 2027. 

“Tapi itu belum final disatukan itu,” katanya.

Read More

KPK dan Kompolnas Kerjasama Cegah Korupsi

KABARPROGRESIF.COM: (Jakarta) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menandatangani kesepakatan dengan Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas), yang mencakup sejumlah program. 

Melalui kesepakatan ini, kerja sama kedua lembaga dalam upaya pencegahan korupsi dapat terus dilanjutkan.

Dalam acara yang digelar Rabu (3/2/2021) di Jakarta, Kompolnas menjalin kerja sama 7 komisi/lembaga negara serta Dewan Pers yang tertuang dalam nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU). Tujuh komisi/lembaga tersebut antara lain, Komisi Pemberantasan Korupsi, Komisi Yudisial, Ombudsman Republik Indonesia, Komisi Nasional HAM, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, Komisi Kejaksaan Republik Indonesia, serta Dewan Pers.

Isi nota kesepahaman antara KPK dan Kompolnas melingkupi 7 hal: pencegahan tindak pidana korupsi, pendidikan dan pelatihan, pengkajian dan penelitian, sosialisasi dan kampanye antikorupsi, pertukaran informasi dan/atau data, penyediaan narasumber dan ahli, kerja sama lainnya sesuai kesepakatan para pihak terkait.

”Semangat kita hari ini hadir dalam rangka mengemban tugas tugas kita sesuai dengan tugas pokok fungsi kewenangan lembaga kita masing-masing, dalam rangka mewujudkan tujuan negara,” ujar Ketua KPK Firli Bahuri merespons nota kesepahaman tersebut.

Dalam acara yang sama, Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan RI yang juga sebagai Ketua Kompolnas Mahfud MD mengatakan Kompolnas dalam penanganan kasus yang berkaitan dengan tugas Polri memerlukan bantuan dan kerja sama dari lembaga dan komisi negara maupun Dewan Pers.

“Kami mengajak kita semua saling mengapresiasi langkah bersama tadi. Bagaimanapun juga yang barusan kita lakukan adalah wujud iktikad baik kita dalam bernegara guna membangun kerja sama antarlembaga yang bertujuan untuk saling mendukung dan membantu pelaksanaan fungsi tugas dan wewenang masing-masing di dalam ruang lingkup yang disepakati,” terangnya.

Read More

Polisi Tangkap Bos Besar Benih Lobster Ilegal di Jambi

KABARPROGRESIF.COM: (Jambi) Terkait pengembangan kasus benih lobster yang berhasil digagalkan bulan lalu, akhirnya polisi kali ini menangkap bos besarnya setalah menjadi buronan tim gabungan Satgas Benur Polda Jambi beberapa bulan terakhir.

Bos besar yang amankan polisi yakni Amir Hamzah alias Boy, sebagai pemodal benih lobster ilegal ditangkap di Kota Bogor, Jawa Barat, pada Senin (1/2) pukul 22.00 WIB. Selain itu, Lim Kay Chuan sebagai penyedia transportasi ditangkap pada Minggu (24/1) lalu.

Kapolres Tanjab Timur, AKBP Deden Nurhidayatullah menjelaskan, bahwa penangkapan kedua pelaku ini merupakan hasil dari pengembangan ungkap kasus pada tanggal 18 Desember 2020 lalu.

"Jadi mereka ini saling berkomunikasi. Satu yang punya, satu penyedia transportasi. Kedua pelaku ini dari hasil pengembangan 27 kotak yang berisi 40.500 benih lobster," katanya, di Mapolda Jambi, Jumat (5/2) kemarin.

Diberitakan sebelumnya, Polda Jambi berhasil menggagalkan puluhan ribu benih lobster, yakni sebanyak 27 kotak berisikan 40.500 benih lobster berhasil diamankan pihak kepolisian.

Benih lobster tersebut berasal dari Lampung hendak dikirimkan ke Singapura, melalui Tanjab Timur, tepatnya di Desa Majelis Hidaya. Penangkapan tersebut pada Kamis malam sekitar pukul 19.00 WIB.

Read More

Catat, Dua Hari Jateng Hujan Lebat, Ganjar Pranowo: BPBD, PMI, BBWS dan Masyarakat Siaga!

KABARPROGRESIF.COM: (Solo) Sejumlah daerah di wilayah Jawa Tengah (Jateng) diterjang banjir akibat hujan deras yang mendera Jumat 5 Februari 2021 hingga Sabtu 6 Februari 2021.

Terkait hal itu Gubernur Jateng Ganjar Pranowo mengimbau agar semua pihak siaga satu di musim hujan terutama dalam sepekan ini.

"Pekalongan beberapa hari lalu terjadi sudah pulang dan balik lagi. Kudus ada 3 titik di 3 kecamatan, masih dikelola. Beberapa bagian wilayah di Kota Semarang sudah ditangani. Ibu Wakil Wali Kota (Semarang)sudah koordinasi sehingga disiapkan kondisi pengungsian," kata Ganjar kepada wartawan di rumah dinasnya, Sabtu 6 Februari 2021.

Di sejumlah daerah, lanjut dia, ada pengungsi akibat banjir yang melanda antara lain di Pekalongan, Kudus, dan Kota Semarang.

Dikatakan, pandemi virus Corona atau COVID-19 menjadi pertimbangan dalam mempersiapkan lokasi pengungsian.

"Kondisi pengungsian saya minta dibuat di tempat yang lebih lega. Karena ini lagi COVID-19, maka ini harus disiapkan agar semuanya aman. Saya minta semua siaga satu," lanjutnya.

Ganjar pun mengingatkan masih tingginya curah hujan sehingga meminta seluruh kepala daerah termasuk Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS), Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Palang Merah Indonesia (PMI) serta masyarakat untuk siaga satu.

"Banjir yang terjadi hari ini, dari laporan BMKG karena kondisi curah hujan yang ekstrem. Beberapa daerah khususnya Kota semarang memang ekstrem, sehingga curah hujan tinggi sekali. Maka saya minta BBWS siaga, BPBD siaga, masyarakat disiapkan dan tempat pengungsian termasuk logistik semua dipastikan aman," tegas Ganjar.

Penanganan banjir dengan pompa contohnya di Kota Semarang juga diminta dimaksimalkan atau ditambah. Ganjar juga menjelaskan soal dampak cuaca di perjalanan Kereta Api (KA) maupun bandara yang terganggu.

"Maka kondisi ini betul-betul membutuhkan tindakan ekstra, meskipun sampai pukul 15.00 WIB saya dilapori bahwa genangan di runway (bandara) sudah surut, namun di taxy way belum. Maka diputuskan arus penerbangan dipindahkan ke Solo," jelasnya.

"Kita harus siaga terus menerus, karena BMKG mengingatkan setidaknya kurang lebih seminggu ini kita harus siaga terus menerus karena cuaca ekstrem," tandasnya.

Untuk diketahui beberapa wilayah di Jawa Tengah memang dilanda banjir hari ini.

Di Ibu Kota Jawa Tengah yaitu Kota Semarang banjir terjadi di beberapa titik jalan, permukiman, hingga Stasiun Tawang dan Bandara Ahmad Yani.

Sebelumnya Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengeluarkan peringatan dini bahaya banjir di sejumlah provinsi.

Dalam pernyatannya Sabtu 6 Februari 2021, Lima provinsi di Pulau Jawa, kecuali Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), berstatus siaga banjir.

Berdasarkan data BMKG, lima provinsi yang berstatus siaga banjir yakni Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat (Jabar), Jawa Tengah (Jateng), dan Jawa Timur (Jatim).

Peringatan dini ini berlaku untuk Minggu - Senin (7-8 Februari).

"Berlaku 7 Februari 2021 pukul 07.00 WIB sampai dengan 8 Februari 2021 pukul 07.00 WIB," tulis keterangan BMKG.

Dalam situsnya, BMKG menyebutkan ada potensi terjadi hujan lebat kategori 6. Dijelaskan, di Jawa Barat ada 5 kota dan 69 kecamatan yang akan terpengaruh hujan lebat ini.

Lima wilayah tersebut yakni Kota Bekasi, Kabupaten Bekasi, Kabupaten Bogor, Kota Bogor, dan Depok.

Sedangkan di DKI Jakarta, ada empat wilayah dan 158 kecamatan yang berpotensi terdampak hujan lebat. Keempat wilayah tersebut yakni Jakarta Timur, Jakarta Barat, Jakarta Selatan, dan Jakarta Barat.

Sementara di Banten, wilayah yang berpotensi terdampak hujan lebat hingga berpotensi banjir ialah wilayah Kabupaten Tangerang, Tangerang Selatan, dan Kota Tangerang.***

Read More

Jangan Remehkan, Pilkada Serentak di 2024, Anies Baswedan Tetap Berbahaya

KABARPROGRESIF.COM: (Jakarta) Lebih dari separuh fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menarik langkahnya dari pengajuan revisi Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Penyelenggaraan pemilu pun besar kemungkinan akan dilaksanakan mengikuti regulasi, yakni pada 2024 mendatang sebab mayoritas fraksi di parlemen menolak RUU Pemilu meskipun telah masuk dalam Prolegnas 2021.

Posisi Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan lantas menjadi sorotan yang dikabarkan siap maju mencalonkan diri sebagai Presiden. 

Diketahui, Anies akan habis masa jabatannya pada 2022 karena sudah menjabat sejak 2017.

Pengamat Politik Rocky Gerung menjelaskan, publik opini beranggapan apapun regulasinya, Anies pasti akan melangkang ke Pilpred 2024. 

Meski tanpa RUU Pemilu untuk melaksanakan Pilpres pada 2022, tak membuat Anies kehilangan “panggung”.

“Jadi meskipun Anies nganggur dua tahun, pasti timnya tetap mempersiapkan. Nah persiapan ini yang lebih bahaya,” tutur Rocky dikutip dari videonya di YouTube Rocky Gerung Official, Sabtu (6/2/2021).

Rocky Gerung menilai, jika tim Anies Baswedan memanfaatkan waktu dua tahun tersebut, posisi Anies Baswedan akan semakin kuat untuk terpilih sebagai Presiden di Pemilu 2024.

Sebab, tim Anies Baswedan melakukan persiapan secara tidak terduga tanpa dilabeli posisi Anies sebagai Gubernur DKI Jakarta.

“Selama dua tahun orang akan beranggapan Anies tidak punya kemampuan untuk naik panggung, tapi di belakang panggung itu lebih berbahaya. Kalau di depan panggung tentu gampang membaca manuver politik Anies,” jelasnya.

Meski “di belakang panggung” (tanpa jabatan sebagai Gubernur DKI Jakarta) Rocky menilai penantang Anies pada Pilpres 2024 bahkan tak bisa dikatakan berada di panggung.

“Jadi kita harus bisa bedakan, antara politik yang diatur secara formal dengan undang-undang dengan politik undercurrent, tak terdeteksi. Ini yang berbahaya, Anies pasti akan mengkonsolidasikan diri secara undercurrent,” kata Rocky.

Read More