Komandan Kodiklatal Buka Diktukba Angkatan ke-51

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Komandan Komando Pembinaan Doktrin Pendidikan dan Latihan TNI Angkatan Laut (Komandan Kodiklatal) Laksamana Muda TNI Nurhidayat secara resmi membuka program Pendidikan Pembentukan Bintara (Diktukba) TNI Angkatan Laut Angkatan ke-51 Tahun Anggaran 2021 di lapangan Samudera, Pusat Latihan Pendidikan Dasar Kemiliteran (Puslatdiksarmil) Juanda, Sidoarjo, Senin (08/02).

Pembukaan Pendidikan tersebut diikuti oleh 695 prajurit TNI AL dari berbagai Kotama TNI ALdi seluruh Indonesia.

Mereka terdiri dari Korps Pelaut, Korps Marinir, Korps Teknik, Elektronika, Suplai, Kesehatan, Khusus dan Pomal.

Mengawali sambutannya, Komandan Kodiklatal menyampaikan ucapan selamat atas keberhasilan para siswa untuk mengikuti pendidikan Pembentukan Bintara TNI Angkatan Laut Angkatan ke-51 TA 2021.

Selama mengikuti pendidikan, para siswa harus menunjukkan yang terbaik karena para siswa adalah prajurit terpilih yang siap dididik untuk menjadi bintara TNI AL yang bermoral, profesional dan berani.

Komandan Kodiklatal menekankan kepada para siswa agar membangun kemampuan yang dimiliki untuk meraih standart kompetensi kelulusan siswa yang dipersyaratkan oleh lembaga, yaitu meliputi aspek sikap, kejuangan, akademis dan kesamaptaan jasmani serta memupuk jiwa korsa diantara siswa.

Pendidikan pembentukan bintara TNI AL ini akan berlangsung selama lima bulan terbagi dalam dua tahap.

Tahap pertama pendidikan dasar golongan di Pusladiksarmil selama dua bulan, sedangkan tahap ke dua pendidikan dasar golongan lanjutan di Pusdik-pusdik sesuai kejuruan masing-masing selama tiga bulan.

Tujuan pendidikan ini adalah untuk mendidik, membentuk dan membekali para siswa agar mampu bersikap dan berperilaku sebagai prajurit pejuang Sapta Marga yang memiliki pengetahuan dan ketrampilan teknis bidang dasar keprajuritan dan kebintaraan matra laut serta kesamaptaan jasmani sesuai standar Binjas TNI AL sehingga dapat mengaplikasikan kedinasan sebagai Bintara TNI AL.

Hadir dalam acara tersebut, Wadan Kodiklatal, para Direktur Kodiklatal, para Dankodik, Danpuslat, serta para Danpusdik jajaran Kodiklatal.

Selain itu, acara gersebut dihadiri oleh Pangkoarmada II, Danpuspenerbal, Kadispsial, Danbrigif 2 Marinir, serta Dansatlinlamil Surabaya. (Pen Kodiklatal/Ar)

Read More

Buruh Desak Kejagung Segera Tuntaskan Penguautan Dugaan Korupsi BPJS Ketenagakerjaan

KABARPROGRESIF.COM: (Jakarta) Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Nasional (KSPN) Ristadi mendesak Kejaksaan Agung (Kejagung) untuk mengusut kasus dugaan tindak pidana korupsi dalam pengelolaan dana investasi BPJS Ketenagakerjaan secara tuntas dan transparan.

Disebutkan, buruh berharap penyelidikan atas kasus tersebut tidak mendapatkan tekanan dari siapa pun. 

Soalnya dana yang dikelola BPJS Ketenagakerjaan adalah uang buruh atau pekerja.

"Prinsipnya seperti ini, merespons dugaan korupsi itu kami yang mewakili jutaan peserta BPJS tentu minta kepada pihak Kejaksaan Agung untuk usut tuntas, objektif, transparan, tanpa ada tekanan dari siapa pun atau kepentingan lain," ungkap Ristadi dalam konferensi pers secara virtual, Senin (8/2).

Ristandi pun beharap agar BPJS Ketenagakerjaan bersifat kooperatif atas penyelidikan yang sedang dilakukan oleh Kejagung.

Namun, serikat buruh berharap pelayanan BPJS Ketenagakerjaan tidak turun karena proses penyelidikan ini.

"Supaya memang tidak menjadi kegaduhan di tingkat bawah, ada tekanan dari kondisi psikis yang mempengaruhi pelayanan ke kami," kata Ristadi.

Ristandi mengklaim sejauh ini dana anggota dari KSPN masih aman di BPJS Ketenagakerjaan.

Berdasarkan informasi yang diterimanya, Kejagung sedang memeriksa dana investasi BPJS Ketenagakerjaan sebesar Rp43 triliun.

"Ada unrealized loss yang dihitung sekitar pertengahan 2020 yang dialokasikan untuk saham dan reksa dana. Keterangan teman-teman BPJS Ketenagakerjaan unrealized loss turun dari Rp43 triliun menjadi Rp14 triliun," ucap Ristadi.

Disebutkan, unrealized loss adalah hal yang biasa dalam investasi. Sebagai catatan, unrealized loss bisa diartikan sebagai penurunan nilai aset investasi saham dan reksa dana akibat pasar modal yang bergerak fluktuatif.

Dalam kesempatan yang sama, Presiden Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI) Elly Rosita Silaban berharap dana buruh di BPJS Ketenagakerjaan tidak hilang.

Soalnya jika korupsi benar terjadi dan uang buruh di BPJS Ketenagakerjaan hilang, maka akan menyurutkan kepercayaan buruh terhadap lembaga tersebut.

"Kami berharap tidak terjadi kehilangan (dana buruh) karena membawa dampak buruk ke keanggotaan kami," ucap Elly.

Sejauh ini, ia masih mengedepankan azas praduga tak bersalah. Elly mengaku belum bisa berbicara lebih banyak sebelum ada pernyataan lebih lanjut dari Kejagung dan BPJS Ketenagakerjaan.

"Belum ada kata-kata yang kami katakan uangnya hilang atau dikorupsi karena pihak BPJS Ketenagakerjaan dan kepolisian belum ada pernyataan apa-apa," jelas Elly.

Deputi Direktur Bidang Humas dan Antar Lembaga BPJS Ketenagakerjaan Irvansyah Utoh Banja mengatakan sekitar 25 persen dari dana kelolaan BPJS Ketenagakerjaan ditempatkan di instrumen pasar modal. 

Rinciannya, 64 persen di surat utang, 17 persen di saham, 10 persen di deposito, 8 persen di reksa dana, dan 1 persen di investasi langsung.

Terkait unrealized loss, Utoh menyebutnya sebagai kondisi penurunan nilai aset investasi saham atau reksa dana sebagai dampak dari fluktuasi pasar modal yang tidak bersifat statis.

"Unrealized loss tidak merupakan kerugian selama tidak dilakukan realisasi penjualan aset investasi saham atau reksa dana yang mengalami unrealized loss tersebut," ucap Utoh dalam keterangan resminya.

Disebutkan, BPJS Ketenagakerjaan selama ini hanya menjual aset investasi saham dan reksa dana yang sudah membukukan keuntungan.

Dengan begitu, saham dan reksa dana yang terkoreksi masih disimpan dalam aset portofolio BPJS Ketenagakerjaan.

"Ini (unrealized loss) risiko yang tidak dapat dihindarkan setiap investor, termasuk BPJS Ketenagakerjaan, ketika menempatkan dana pada instrumen investasi di pasar modal seperti saham dan reksadana," tandasnya.

Seperti diketahui, Kejaksaan Agung sudah menggeledah kantor BPJS Ketenagakerjaan pada 18 Januari 2021 lalu. Sejumlah dokumen pun diamankan.

Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Kejaksaan Agung Ali Mukartono meyakini bahwa dugaan korupsi dalam pengelolaan uang dan dana investasi ini serupa dengan yang terjadi pada PT Asuransi Jiwasraya (Persero).

Namun hingga saat ini belum ada tersangka yang dijerat oleh penyidik Kejaksaan Agung.

Read More

Cahyo Siswo Utomo Gantikan Almarhum Ibnu Shobir di DPRD Surabaya

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Dua bulan setelah wafatnya almarhum Ibnu Shobir, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Surabaya melantik Cahyo Siswo Utomo sebagai pengganti antar waktu (PAW) Anggota DPRD Surabaya masa jabatan 2019-2024 dari Daerah Pemilihan Kota Surabaya 5. 

Pelantikan tersebut berdasarkan Surat Keputusan (SK) Gubernur Jawa Timur nomor 171.436/106/011.2/2021 dan dilaksanakan di Ruang Paripurna Gedung DPRD pada Senin 8 Februari pukul 10 pagi.

Cahyo Siswo Utomo lahir di Surabaya pada 24 November 1982 dari pasangan Bagio Siswono dan Sri Winarti Apriastuti, merupakan lulusan SDN Kertajaya XIII, SMPN 1 Surabaya, dan SMAN 5 Surabaya. Pendidikan Tinggi ditempuhnya di Jurusan Teknik Elektro Sekolah Tinggi Teknik Surabaya (STTS). 

Sejak masa sekolah telah aktif berorganisasi dan berkecimpung di dunia pendidikan dan pembinaan generasi muda. Di sela kesibukannya mengelola usaha di bidang Teknologi Informasi dan Lembaga Pendidikan. 

Menjadi Pengurus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPD Surabaya sejak tahun 2005 pada Divisi Tunas Bangsa. Lalu pengurus DPW PKS Jawa Timur pada 2010-2015 sebagai Ketua Deputi Pembinaan Tunas Bangsa. Pada kepengurusan DPD PKS Surabaya 2015-2020 dipercaya menjadi Sekretaris Umum, dan dipilih kembali sejak Desember 2020 lalu sebagai Sekretaris DPD PKS Kota Surabaya Masa Bakti 2020-2025.

Ditanya tentang rencananya setelah menjadi Anggota DPRD, Cahyo menyampaikan akan melanjutkan yang telah dilakukan almarhum Ibnu Shobir. 

"Sebagai wakil dari daerah pemilihan 5, tentu tugas saya menyampaikan aspirasi warga dari 9 kecamatan di sana, yang selama ini telah dilakukan oleh almarhum," ujar Cahyo, panggilan akrabnya.

Selain itu, berkenaan dengan jabatan almarhum sebagai Anggota Komisi D dan Wakil Ketua Badan Pembentukan Perda (Bapemperda) Cahyo mengatakan akan menunggu arahan partai dan Fraksi PKS. 

"Saya akan lakukan tugas-tugas di Komisi dan Alat Kelengkapan lain sesuai arahan fraksi," ujar pria yang tinggal di Pakis Tirtosari ini.

Ditanya tentang rencana prioritas, Cahyo menyinggung beberapa hal. 

"Pertama tentu soal penanganan pandemi covid-19. Mulai sisi kesehatan, ekonomi, hingga pendidikan. Masalah ini kita alami sehari-hari. Hingga saat ini. Dan seluruh program pemerintah kota terkait hal ini harus dikawal demi kebaikan bersama," ungkapnya.

"Warga merasakan kesulitan ekonomi dan juga kendala pada sekolah anak-anak. Pengangguran semakin meningkat. Sementara pandemi belum juga usai. Maka sebaiknya kita fokus mengatasi hal-hal ini. Dan saya optimis Surabaya bisa," ungkap suami dari Psikolog Nuri Fauziah ini. 

Usai prosesi pelantikan, Cahyo menyampaikan terima kasihnya kepada seluruh pihak. 

"Khususnya kepada Ketua DPRD dan Wakil Ketua DPRD serta seluruh rekan Anggota DPRD Kota Surabaya. Kami berterima kasih atas seluruh kelancaran proses hingga pelantikan hari ini," ujarnya.

Terakhir Cahyo memohon do'a dan dukungan dari seluruh warga Kota Surabaya. 

"Doakan agar kami mampu menjalankan amanah ini dengan sebaik-baiknya," pungkasnya.

Read More

Bawa 5 Kg Sabu, BNNP Kalsel Tangkap Pecatan TNI

KABARPROGRESIF.COM: (Banjarmasin) Pecatan TNI ditangkap petugas BNNP Kalimatan Selatan (Kalsel) menngkapan pecatan TNI.

Penangkpan ini karena pecatan TNI itu membawa lima kilogram sabu. 

Pria berinisial JA (22) ini rencananya akan bertransaksi di Kota Banjarbaru, Kalsel.

"Tersangka JW (30) yang pecatan dinas militer ditangkap bersama rekannya AJ (22) pada Kamis (4/2) di depan Indomaret Jalan Sukamara, Landasan Ulin, Kota Banjarbaru," kata Kepala BNNP Kalsel Brigjen Pol Jackson Arison Lapalonga, Senin (8/1).

Terungkapnya bisnis narkoba oleh mantan prajurit militer itu berawal dari informasi masyarakat yang masuk ke BNNP Kalsel. 

Kabid Pemberantasan BNNP Kalsel Kombes Pol R. Prasetyo menugaskan tim yang dipimpin Kasi Penyidikan BNNP Kalsel Kompol Yanto Suparwito bersama anggota Bidang Pemberantasan melakukan penyelidikan hingga didapat ciri-ciri orang yang akan melakukan transaksi narkoba.

"Jadi anggota melakukan pengamatan di sekitar lokasi yang diinfokan. Terlihat dua tersangka mengendarai sepeda motor berhenti di depan Indomaret Jalan Sukamara dengan gerak-gerik mencurigakan," kata Jackson.

Adapun modusnya, sabu-sabu sebanyak 20 paket dengan berat 5.047 gram itu disimpan dalam jok sepeda motor yang telah terparkir sebelumnya. 

Atas keberhasilan pengungkapan tersebut, menurut Jackson pihaknya telah menyelamatkan lebih kurang 100.000 orang apabila barang haram itu sampai beredar dan dikonsumsi pengguna.

"Tim masih terus mendalami jaringan ini. Karena kuat dugaan ini barang telah lama berada di Kalsel dan dipecah-pecah lagi untuk diedarkan," ujarnya.

Sementara kedua pelaku kepada wartawan mengaku hanya menerima perintah dari seseorang melalui telepon untuk mengambil narkoba. 

Sedangkan untuk tindak selanjutnya kemana barang dibawa belum mengetahui lantaran keburu ditangkap. 

Termasuk untuk upah yang dijanjikan juga belum diterima.

Read More

Lagi, Kejari Tanjung Perak Tangkap Buronan Korupsi PT Dok dan Perkapalan

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Satu persatu terpidana yang sudah masuk dalam daftar pencairan orang (DPO) berhasil ditangkap oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) Tanjung Perak.

Kali ini tim tangkap buronan (Tabur) Kejari Tanjung Perak yang merupakan gabungan dari intelijen dan Pidsus berhasil menangkap DPO Tindak Pidana Korupsi perkara korupsi Pengadaan barang dan Jasa di PT Dok perkapalan Surabaya Tahun 2009 atas nama Yani Uti Puspita, Senin (8/2).

"Ya tadi kita tangkap sekitar pukul 14.00 WIb rumahnya di Jalan Banyu urip Kidul Gg V/16 RT 3 RW 5 Surabaya," kata Kasi Pidsus Kejari Tanjung Perak, M Ali Rizza, Senin (8/2).

Rizza menambahkan sebenarnya penangkapan terpidana Yani Uti Puspita ini tak beda jauh dengan terpidana lainnya yakni selalu memilih berpindah-pindah tempat tinggal.

Namun untuk terpidana perkara korupsi Pengadaan barang dan Jasa di PT Dok perkapalan Surabaya Tahun 2009 ini cukup unik.

Yani Uti Puspita lebih memilih tinggal di rumah kos-kosan sehingga tak perlu mengurus ijin domisili ke perangkat daerah.

"Pencarian DPO (Yani Uti Puspita) sempat menyulitkan Jaksa karena terpidana berpindah-pindah dari tempat tinggal asal dan tidak lagi berdomisili di rumahnya dan memilih tinggal di kos-kosan," ungkap Rizza.

Nah, untuk memastikan kebenaran dari DPO yang sudah terendus bertempat tinggal di kos-kosan jalan Banyu Urip kidul Gg V/16 RT 3 RW 5 Kamar No 2 Surabaya ini, kata Rizza, pihaknya juga melibatkan perangkat kampung.

"Penangkapan di saksikan langsung oleh ibu Mila ketua RT 5 RW 03 Banyu urip Kec Sawahan dengan tetap menerapkan protokol kesehatan. Dan Terpidana sangat kooperatif," jelasnya.

Usai ditangkap, terpidana langsung dijebloskan ke cabang rumah tahanan di jalan A Yani Surabaya.

"Terpidana selanjutnya langsung di bawa ke Kantor Kejaksaan Tinggi Jawa Timur untuk dilakukan tes kesehatan selanjutnya di titipkan sementara di Rutan Kejati Jawa timur," pungkasnya.

Penangkapan Yani Uti merupakan Terpidana berdasarkan Putusan MA No 1784K/Pidsus/2013 tanggal 21 April 2014 dengan Pindana penjara selama 5 Tahun dan denda 200.000,000. Subsider 6 bulan serta uang Pengganti sebesar Rp. 2.278.031.934,74. Yani terbukti melanggar pasal 2 ayat 1 UU Tipikor Jo pasal 55 ayat 1 Jo Pasal 64 KUHP. (Ar)

Read More

Koramil di Jajaran Kodim Surabaya Utara Bergerak Putus Pandemi

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Seluruh Koramil di wilayah tugas Kodim 0830/Surabaya UtaraNmulai bergerak ke sejumlah titik lokasi di setiap wilayah tugas masing-masing.

Bukan tanpa sebab, hal itu sebagai tindak lanjut adanya upaya pemutusan rantai pandemi yang saat ini gencar dilakukan oleh Pemerintah.

Selain melibatkan aparat TNI, razia yang dilakukan pada awal pekan tersebut juga melibatkan aparat Kepolisian, hingga Satpol PP di setiap Kecamatan.

Dandim 0830/Surabaya Utara, Kolonel Inf Sriyono menjelaskan razia itu digelar di beberapa lokasi, diantaranya pintu keluar maupun masuk ke Kota Surabaya.

“Ada juga Satgas yang bersiaga di pintu exit tol. Mulai dari gerbang tol Dupak sampai Tanjung Perak, di Pelabuhan juga siaga,” jelas Dandim, Senin (8/2).

Meski PPKM jilid II telah usai, namun upaya penegakkan disiplin protokol kesehatan tetap diberlakukan di wilayah tugasnya. 

“Kesadaran masyarakat terus kita tingkatkan dan perkuat. Itu penting,” tegasnya. (Pendam V/Brw/Ar)

Read More

Fadli Zon Ngotot Tak Tersingkir dari Gerindra, Sebut Dirinya Miliki Dua Jabatan

KABARPROGRESIF.COM: (Jakarta) Politisi Partai Gerindra, Fadli Zon membantah dirinya tersingkir dari kepengurusan partai tersebut.

Menurut Fadli, dirinya saat ini bahkan memegang dua jabatan. Fadli menyebutkan dirinya adalah Wakil Ketua Umum Gerindra, sekaligus Wakil Ketua Dewan Pembina.

Hal itu dituliskan Fadli di akun twitternya, @fadlizon ketika menjawab pemberitaan salah satu media massa nasional yang menuliskan posisi Wakil Ketua Umum Gerindra dijabat cucu pendiri NU.

“Sy tetap menjadi Wakil Ketua Umum sekaligus Wakil Ketua Dewan Pembina @Gerindra . Knp ngga ada wartawannya telp n tanya sy 😀,” tulis Fadli, Minggu 7 Februari 2021.

Sebelumnya, cucu pendiri NU, M Irfan Yusuf Hasyim atau biasa dipanggil Gus Irfan dikukuhkan sebagai Wakil Ketua Umum Gerindra. Gus Irfan dikukuhkan pada Sabtu, 6 Februari kemarin.

Gus Irfan sendiri sudah mengatakan bahwa dirinya tidaklah menggeser Fadli Zon, karena dalam struktural Gerindra, terdapat beberapa jabatan wakil ketua umum.

“Saya menggantikan posisinya Habib Mahdi. Mas Fadli juga masih ada, waketum juga,” ujar dia.

Read More

Banjir Semarang, Mensos Risma Turun Tangan, Ini yang Dilakukannya

KABARPROGRESIF.COM: (Semarang) Banjir di Kota Semarang membuat Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini atau Risma turun tangan.

Ia pun meminta petugas dari BBWS Pemali Juana untuk segera mengoperasikan semua pompa penyedot air di Sungai Tenggang. 

Mantan Wali Kota perempuan pertama di Kota Surabaya ini yakin langkah ini bisa mengurangi genangan banjir di beberapa wilayah Kota Semarang, Jawa Tengah.

"Itu pompa (di Sungai Tenggang) tolong dinyalakan semua Pak, ini masih ada genangan, biar cepat surut, terlalu lama ini kasihan warga," kata Risma lewat sambungan telepon kepada petugas BBWS Pemali Juana, Minggu (7/2) malam.

Saat menelpon, Risma sedang meninjau banjir di Kawasan Perumahan Tlogosari, Semarang. Mendapat arahan tersebut, petugas yang di telpon Risma menyebutkan kalau beberapa unit pompa penyedot dimatikan untuk proses pendinginan setelah sebelumnya dioperasikan.

"Pendinginan berapa jam? Itu setengah jam cukup. Saya tahu pompa itu seperti apa. Tolong dinyalakan maksimal, Pak," ujarnya dengan nada menghiba.

Risma kemudian juga berbicara melalui telepon dengan petugas BBWS Pemali Juana yang lain dan menerima penjelasan jika pompa di Rumah Pompa Kali Tenggang tidak dioperasikan karena ada pemadaman listrik.

Selain itu, Rumah Pompa Kali Tenggang juga tidak tersedia genset.

"Sampai berapa hari (tidak dioperasikan)? Masak warga harus begini (kebanjiran) terus," kata dia.

Saat tiba di lokasi banjir di Perumahan Tlogosari Semarang, Mensos Risma yang mengenakan sepatu boots berjalan kaki menyusuri genangan air setinggi kurang lebih 30 sentimeter. 

Dia juga mendatangi beberapa dapur umum di kawasan tersebut yang dibuka untuk membantu para korban banjir.

Sebelumnya, Risma juga berkunjung ke lokasi tanah longsor di RT03/RW01 Kelurahan Jomblang, Kecamatan Candisari, Kota Semarang. 

Banjir dan tanah longsor melanda beberapa wilayah di Kota Semarang akibat tingginya curah hujan selama beberapa hari terakhir.

Menteri Sosial Tri Rismaharini meninjau banjir di Perumahan Tlogosari, Kota Semarang.

Read More

Kejari Bengkalis Usut Dugaan KKN Dana Hibah KONI Rp 12 Miliar

KABARPROGRESIF.COM: (Bengkalis) Kejaksaan Negeri (Kejari) Bengkalis terus melakukan penyelidikan dan pengumpulan bahan serta keterangan (Pulbaket) atas perkara dugaan korupsi Dana Hibah KONI Tahun 2019 senilai lebih kurang Rp,12 miliar.

Untuk itu pihak Kejari Bengkalis menggelar internal hasil Pulbaket atas perkara dugaan Korupsi Dana Hibah yang bersumber dari APBD Kabupaten untuk wadah para olahragawan di Negeri Junjungan tersebut.

Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Bengkalis, Nanik Kushartanti saat dikonfirmasi menyebutkan dari hasil gelar Internal atas perkara dugaan Korupsi Dana Hibah KONI Tahun 2019 tersebut memang ada ditemukan kerugian Negara.

"Berapa kerugian Negara, pada Dana Hibah KONI Bengkalis Tahun 2029 nanti disampaikan kepada rekan-rekan wartawan," kata Kajari Bengkalis, Nanik Kushartanti Minggu (7/2) saat dikonfirmasi via selulernya.

Ditambahkan Nanik, setelah melakukan gelar internal, pihaknya akan menaikkan status perkara dugaan Korupsi Dana Hibah KONI Bengkalis Tahun 2019 ini ke tahap penyidikan.

"Kita juga sudah memeriksa beberapa orang pengurus cabang olahraga yang menerima dana hibah KONI Bengkalis dan termasuk Kadispora, Anharizal," pungkasnya.

Bahkan Proses hukum yang dilakukan penyidik Kejaksaan Negeri Bengkalis ini mendapat dukungan dari praktisi hukum, lembaga swadaya masyarakat dan pengurus beberapa cabang olahraga.

Read More

Cucu Pendiri NU Jadi Waketum Gerindra, Fadli Zon Tergusur?

KABARPROGRESIF.COM: (Jakarta) Cucu pendiri Nahdlatul Ulama, M. Irfan Yusuf Hasyim alias Gus Irfan, dikukuhkan sebagai Wakil Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerindra periode 2020-2025 pada Sabtu, 7 Februari 2021. 

Menyanggah isu berkembang, Gus Irfan mengatakan bahwa dirinya bukan menggeser Fadli Zon di kepengurusan sebelumnya.

Gus Irfan menuturkan, di kepengurusan DPP Partai Gerindra terdapat beberapa jabatan wakil ketua umum. 

Selain dirinya, ada beberapa kader yang juga menempati posisi tersebut. 

"Saya menggantikan posisinya Habib Mahdi. Mas Fadli juga masih ada, waketum juga," katanya, Minggu, 8 Februari 2021.

Gus Irfan mengaku baru-baru ini saja secara resmi dengan Gerindra dan kemudian menjadi pengurus. 

Sebelumnya ia tidak aktif di partai politik manapun. Ia mengaku, kesediaannya bergabung dengan Gerindra karena jalinan silaturrahim dengan sang ketua umum, Prabowo Subianto, sudah lama terbangun, sejak Prabowo masih aktif di militer.

Read More

Herman Tewas Usai Dijemput 6 Anggota Polres Balikpapan, Keluarga Lapor Propam

KABARPROGRESIF.COM: (Balikpapan) Polda Kalimantan Timur (Kaltim) angkat bicara soal kasus Herman yang meninggal dengan luka di sekujur tubuhnya setelah ditangkap oleh anggota Polresta Balikpapan. 

Polda Kaltim mengatakan saat ini jajaran Propam sudah memeriksa 6 personel Polresta Balikpapan.

"Proses Propam sedang berlangsung, setidaknya 6 anggota Polresta Balikpapan sudah dilakukan pemeriksaan terkait kejadian tersebut," ujar Kabid Humas Polda Kaltim Kombes Ade Yaya Suryana, Minggu (7/2/2021).

Diketahui, Herman yang merupakan tahanan Polresta Balikpapan meninggal dengan luka di sekujur tubuhnya setelah ditangkap oleh anggota Polresta Balikpapan. 

Keluarga Herman pun melaporkan peristiwa ini ke Propam Polda Kalimantan Timur (Kaltim).

Kematian Herman seperti yang dijelaskan di atas disampaikan LBH Samarinda seperti dalam keterangan pers mereka yang dikutip Minggu (7/2). 

LBH Samarinda menyebut peristiwa ini terjadi pada 2 Desember 2020 malam di mana saat itu Herman yang disebut sedang berada di rumah, kemudian didatangi orang tidak dikenal.

Herman disebut dibawa pergi oleh orang tak dikenal itu dalam posisi bertelanjang dada alias tidak memakai baju dan mengenakan celana pendek berwarna hitam. 

Belakangan, LBH Samarinda menyebut orang tak dikenal yang membawa pergi Herman itu diketahui anggota Polresta Balikpapan.

Keesokan harinya, keluarga disebut mendapat kabar dari Polresta Balikpapan bahwa Herman telah tewas. 

Anggota polisi disebut mengatakan Herman tewas karena buang air dan muntah saat diberi makan.

LBH menyebut jenazah Herman kemudian dibawa pulang pihak keluarga, namun keluarga kaget setelah melihat jenazah Herman yang penuh luka di sekujur tubuhnya, bahkan ada darah segar yang mengalir dari salah satu bagian tubuhnya.

"Kemudian pada tanggal 4 Desember 2020, sekitar pukul 08.30 Wita, jasad korban tiba di rumahnya yang diantar oleh personel Polresta Balikpapan. Pihak keluarga kemudian memutuskan untuk membuka kafan pembungkus jasad korban dan ditemukan luka sayatan di hampir seluruh tubuh korban dengan darah segar yang masih mengalir serta lebam dan luka lecet di bagian punggung korban," jelas salah satu Tim Advokasi LBH Samarinda Fathul Huda Wiyashadi.

Karena inilah keluarga Herman melaporkan peristiwa ini ke Propam Polda Kaltim. 

Namun hingga saat ini keluarga Herman disebut belum mendapatkan laporan lanjut.

Fathul mengatakan keluarga Herman berharap Propam Polda Kaltim segera menemukan pelaku kekerasan terhadap Herman. 

Saat ini keluarga Herman sudah memasukkan pengaduan pembunuhan terhadap Herman kepada Direktorat Reserse Kriminal Umum dan ditembuskan kepada Bidang Propam Polda Kaltim.

Read More

Berada di Zona Merah, Pangdam Pastikan Trenggalek Berubah jadi Zona Aman

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Pangdam V/Brawijaya, Mayjen TNI Suharyanto memastikan jika Kabupaten Trenggalek yang saat ini berada di zona merah pandemi Covid-19, bakal beralih ke zona hijau. 

Hal itu, ia kemukakan usai meninjau Kampung Tangguh yang berada di Desa Karanganom, Kecamatan Durenan pada Minggu (7/2). 

Tak hanya sendirian, dalam kunjungannya tersebut, orang nomor satu di tubuh Makodam Brawijaya itu juga turut didampingi oleh Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa dan Kapolda Irjen Pol Nico Afianta.

“Kami bersama Pemprov dan Polda siap mengerahkan berbagai daya dan upaya yang dimiliki untuk mengembalikan Trenggalek ke zona aman atau lebih baik,” kata Suharyanto.

Tak hanya itu saja, dirinya juga mengimbau Forkopimda Trenggalek untuk tidak berhenti menyerukan adanya protokol kesehatan, terlebih meningkatkan kesadaran masyarakat untuk ikut berpartisipasi memutus rantai penyebaran Covid-19.

Untuk diketahui, sebelum berkunjung ke Trenggalek, Forkopimda Jatim sebelumnya juga menggelar kunjungan kerja ke Madiun. 

Di lokasi itu, Forkopimda memantau penerapan protokol kesehatan di sejumlah lokasi. (Pendam V/Brawijaya/Ar)

Read More