Kejari Kabupaten Bekasi Beri Penyuluhan Hukum Tenaga Pendidik

KABARPROGRESIF.COM: (Bekasi) Bidang Intelijen Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Bekasi menggelar kegiatan Jaksa Masuk Sekolah (JMS) dan Program Jaksa Sahabat Guru (JSG) dengan melakukan penyuluhan, tentang potensi adanya pelanggaran hukum dalam kegiatan belajar dan mengajar secara daring di Gedung Command Centre Diskominfosantik.

Kegiatan tersebut diikuti oleh 30 orang terdiri dari para Kepala Sekolah baik Guru di Tingkat Sekolah Dasar (SD) maupun Sekolah Menengah Pertama (SMP) diwilayah Kabupaten Bekasi yang menjadi peserta kegiatan Jaksa Masuk Sekolah (JMS) dan Jaksa Sahabat Guru (JSG).

Kepala Seksi (Kasi) Intelijen Kejari Kabupaten Bekasi, Lawberty Suseno mengatakan, materi yang disampaikan tentang potensi adanya pelanggaran hukum dalam kegiatan belajar dan mengajar secara daring, Informasi dan Transaksi Elektronik, Cyberbullying juga dampak buruk sosial media.

“Materi yang disampaikan hari ini, tentang potensi adanya pelanggaran hukum dalam kegiatan belajar dan mengajar secara daring. Program JMS dan JSG ini disambut baik oleh pihak sekolah dimana dialog interaktif berjalan cukup panjang tentang materi yang dipaparkan,” kata Lawberty, Selasa (9/2/2021) kemarin.

Menurut Lawberty, penyuluhan hukum kepada para tenaga pendidikan tersebut sangat penting untuk mengimbangi perkembangan dan kemajuan teknologi atau era digital untuk mencegah terjadinya pelanggaran hukum tanpa disadari karena kurangnya pengetahuan tentang hukum itu sendiri.

“Penyuluhan hukum terkait kegiatan belajar mengajar secara daring ini sangatlah penting. Oleh karena itu, kami merasa wajib menyampaikan melalui program JMS dan JSG agar para pendidik mengetahui perkembangan hukum berkaitan dengan perkembangan teknologi,” jelasnya.

Karena, tambah Lawberty, kemajuan teknologi sekarang ini membuat adanya bentuk-bentuk hukum baru maupun produk Undang-Undang (UU) yang mengatur tentang kemajuan teknologi itu guna melindungi kepentingan atau hak orang lain.

“Agar para tenaga pendidikan dapat memahami potensi kerawanan pelanggaran hukum yang dapat terjadi dari penggunaan media elektronik yang dapat mendristribusikan informasi khususnya penggunaan internet,” pungkasnya.

Read More

Korupsi Asabri, Kejaksaan Agung Blokir Puluhan Nomor Tunggal Identitas Investor

KABARPROGRESIF.COM: (Jakarta) Penyidik Jampidsus Kejaksaan Agung memblokir puluhan nomor tunggal identitas investor atau single investor identification (SID) terkait kasus dugaan korupsi PT Asabri.

Direktur Penyidikan Jampidsus Febrie Ardiansyah mengatakan, pemblokiran SID dilakukan sebagai upaya penelusuran transaksi yang dapat menjadikan kerugian negara.

"Kemudian progresnya juga penyidik sudah blokir puluhan SID di dalamnya ada beberapa rekening efek," kata Febrie Ardiansyah seperti dilansir MNC Portal di Jakarta, Kamis (11/2/2021).

Febrie mengungkapkan, kini pihaknya masih berfokus pada terhadap transaksi-transaksi yang dilakukan manajer investasi dan SID. Hal tersebut dilakukan sebagai upaya pengembalian uang negara.

"Jadi intinya penyidik sedang bekerja keras untuk mengembalikan kerugian yang telah terjadi di Asabri," jelasnya.

Saat ini, sudah ada 50 saksi yang sudah diperiksa dalam kasus perusahaan pelat merah itu. 

"Sementara pemeriksaan ada 50 saksi tapi penyidik konsentrasi di MI kita ingin lihat sampai sejauh mana transaksi yang dilakukan masing-masing MI dan SID terkait dengan MI tersebut yang diperiksa," papar dia.

Sebelumnya, Kejagung telah menetapkan delapan orang, dua tersangka juga terdakwa dalam megakorupsi Asuransi Jiwasraya, yakni Direktur Utama PT Hanson Internasional Tbk, Benny Tjokrosaputro dan Komisaris PT Trada Alam Minera Tbk, Heru Hidayat.

Tersangka lainnya yakni mantan Direktur Utama Asabri Mayjen (Purn) Adam Rachmat Damiri dan Letjen (Purn) Sonny Widjaya. Kemudian Direktur Utama PT Prima Jaringan Lukman Purnomosidi, mantan Direktur Keuangan Asabri Bachtiar Effendi, mantan Direktur Asabri Hari Setiono, dan mantan Kepala Divisi Investasi Asabri Ilham W Siregar.

Akibat perbuatan para tersangka, PT Asabri diduga mengalami kerugian negara hingga Rp 23.7 triliun.

Read More

Riau Bangun Sel Khusus Narkoba

KABARPROGRESIF.COM: (Jakarta) Kemenkum HAM Riau membangun 160 sel khusus narapidana yang tersangkut kasus narkoba. 

Sel itu berada di Lembaga Pemasyarakatan di Pekanbaru, Riau. Sel khusus ini diklaim merupakan pertama di Indonesia dan setara dengan Lapas Nusakambangan.

"Ada 160 blok khusus pengendali napi narkoba di Lapas Kelas II A Pekanbaru. Tidak ada fasilitas lain, yang ada hanya matras, tempat tidur dan kipas angin," ujar Kepala Kantor Kemenkumham Riau, Ibnu Chuldun Rabu (10/2).

Dia mengatakan, standar pengamanan blok ini setara dengan Lapas Nusakambangan. Sebanyak 160 blok pengendali narkoba itu mulai beroperasi hari ini. 

Ini bersifat sementara menjelang para napi itu dikirim ke Lapas Nusakambangan.

"Sudah langsung beroperasi hari ini. Tadi jam ini 00.30 WIB, sebanyak 15 orang narapidana dari blok reguler dipindah ke blok pengendali narkoba. Tetapi harusnya mereka dipindahkan ke Nusakambangan," kata Ibnu.

Bahkan, dalam blok khusus itu, hanya ada satu orang di setiap satu blok ruangan. Tidak ada ruang gerak lain yang bisa dilakukan napi narkoba di blok itu.

"Tidak ada akses atau komunikasi dengan petugas, kecuali lubang untuk masuknya makan. Colokan saja tak ada, jadi ini adalah buki keseriusan kita untuk memberantas peredaran narkoba," tegas Ibnu.

Ibnu menjelaskan, blok khusus itu jauh berbeda dengan blok reguler. Blok khsusu ini seharusnya diisi 400 orang, tapi diisi 160 orang napi. Nama-nama mereka berdasarkan rekomendasi dari Polda Riau, BNN dan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan.

"Seluruhnya dapat dipantau petugas lewat CCTV. Tidak ada komunikasi, mereka sendirian dalam satu ruangan. Tidak ada bertemu siapapun. Untuk kunjungan hanya bisa dilakukan secara virtual saja," ucapnya.

Napi yang masuk dalam blok khusus itu sebenarnya sudah mendapatkan izin Ditjen Pemasyarakatan untuk dipimdahkan ke Nusakambangan. Hanya saja, hal itu belum bisa dilakukan karena tengah pendemi Covid-19.

Di lokasi yang sama, Kepala BNN Provinsi Riau, Brigjen Pol Kenedy mengatakan, blok khusus itu sebagai trobosan dalam pemberantasan narkoba. Sebab, selama ini stigma Lapas sebagai tempat pengendali narkoba bisa berubah.

"Ini baru pertama kali di Indonesia sebagai proyek percontohan seperti di Nusakambangan. Saya datang langsung dan melihat apa yang disampaikan. Ternyata benar adanya," ucap Kennedy.

Kennedy meyakini, napi kasus-kasus narkoba berat akan terisolir di blok tersebut. Menurut dia, sangking ketatnya, tidak ada yang bisa mengakses ke blok itu karena dijaga petugas layaknya pengamanan di Lapas Nusakambangan.

"Pengendali kasus narkoba besar-besar ini akan terisolir. Tidak akan ada kontak dan komuninikasi dengan siapapun, hanya ada CCTV, tidak ada apa-apa. Saya yakin ini akan merubah stigma pengendali ada di lapas, tidak ada lagi," katanya.

Read More

Ketua Daerah Jalasenastri Armada II Ikuti Sertijab Ketua Harian Dan Pengurus Pusat Dharma Pertiwi Secara Virtual

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Ketua Daerah Jalasenastri Armada (KDJA) II, Ny. Ria Sudihartawan mengikuti serah terima jabatan Ketua Harian dan Pengurus Pusat Dharma Pertiwi secara virtual bertempat di Puskodal Kodam V Brawijaya Surabaya. Pada Rabu (10/2).

Adapun jabatan yang diserahterimakan yakni Ketua Harian Dharma Pertiwi Pusat dari Ny. Metty M. Herindra kepada Ny. Keke Bambang Suswantono serta 7(tujuh) jabatan pengurus Dharma Pertiwi Pusat.

Ketua Umum (Ketum) Dharma Pertiwi Ny. Nanny Hadi Tjahjanto dalam sambutannya saat memimpin acara serah terima jabatan mengatakan, “bahwa Pergantian kepemimpinan adalah hal yang wajar terjadi di kedinasan, pergantian ini tentu saja akan memberikan penyegaran agar organisasi tetap memiliki kinerja dan motivasi yang tinggi dalam menjawab tuntutan tugas ke depan yang semakin dinamis dan kompleks, tak terkecuali dengan organisasi kita” jelas Ny. Nanny.

Diakhir sambutannya , Ketum Dharma Pertiwi mengucapkan terimakasih atas dedikasi dan loyalitas yang tinggi kepada pejabat lama  selama menjabat sebagai Ketua Harian Dharma Pertiwi Pusat dan Pengurus Dharma Pertiwi Pusat serta  berpesan kepada seluruh tamu undangan yang hadir dalam virtual tersebut untuk menanamkan kepada anggota, pentingnya menjaga kesehatan, salah satunya adalah dengan menerapkan protokol kesehatan dengan melaksanakan 3 M memakai masker , mencuci tangan, menjaga jarak , Penerapan protokol kesehatan menjadi kunci penting pencegahan penyebaran COVID-19.

Hadir dalam acara tersebut Ketua DJA II, Ketua Daerah Dharma Pertiwi Daerah E , Pengurus Inti Dharma Pertiwi Daerah E , Ketua IKKT Garnisun III SBY, serta perwakilan Pengurus Dharma Pertiwi Daerah E. (Dispen Koarmada II)

Read More

KPK Eksekusi Mantan Direktur Keuangan Angkasa Pura II ke Lapas Cibinong

KABARPROGRESIF.COM: (Jakarta) Jaksa eksekutor pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengeksekusi mantan Direktur Keuangan PT Angkasa Pura II Andra Y. Agussalam ke Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Cibinong, Rabu (10/2).

Perkara yang menjerat Andra sudah dinyatakan inkrach atau berkekuatan hukum tetap. Andra merupakan terpidana suap proyek pengadaan Baggage Handling System (BHS) pada PT Angkasa Pura Propertindo (APP) yang dikerjakan PT Industri Telekomunikasi Indonesia (INTI).

"Hari ini (10/2) Jaksa Eksekusi KPK Leo Sukoto Manalu telah melaksanakan Putusan Mahkamah Agung tanggal 8 April 2020 atas nama terpidana Andra Yastrialsyah Agussalam dengan cara memasukkannya ke Lapas Klas IIA Cibinong," ujar Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam keterangannya, Rabu (10/2).

Di Lapas Cibinong, Andra bakal menjalani hukuman pidana 4 tahun penjara dikurangi masa hukuman sebagaimana putusan Kasasi Mahkamah Agung. Selain dihukum pidana, Andra juga dijatuhi hukuman denda sebesar Rp 100 juta subsider 3 bulan kurungan.

Vonis ini dijatuhkan lantaran Andra terbukti secara sah dan meyakinkan menerima suap USD 71 ribu dan SGD 96 ribu dari Direktur Utama PT Industri Telekomunikasi Indonesia (INTI) Darman Mappangara.

Uang suap yang diterima Andra secara bertahap itu untuk memuluskan PT INTI menjadi pelaksana pekerjaan pemasangan Semi Baggage Handling System (BHS). Proyek tersebut diketahui pengadaan di lingkungan PT Angkasa Pura Propertindo (APP) yang merupakan anak usaha PT AP II.

Dalam putusan pengadilan tingkat pertama, Andra divonis 2 tahun 6 bulan penjara denda Rp 100 juta subsider 3 bulan kurungan oleh Pengadilan Tipikor.

Read More

Kejari Parimo Tahan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Parimo Terkait Kasus Korupsi

KABARPROGRESIF.COM: (Parimo) Wakil Ketua DPRD Kabupaten Parigi Moutong (Parimo), Provinsi Sulawesi Tengah, berinisial SS harus ditahan lantaran kasus korupsi aset Tasi Buke Katuvu (TBK) pada tahun 2012. 

Selain SS, Kejari Parimo juga menahan Kadis Kominfo Kabupaten Parimo berinisial HK, serta salah seorang mantan bendahara Koperasi TBK berinisial MT.

Kasi Pidana Khusus (Pidsus) Kejari Parimo, Mohammad Tang mengatakan, penahanan ketiga tersangka merupakan tahap awal bagi Jaksa penuntut umum (JPU) setelah berkas perkara rampung dan menunggu dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor Palu.

"Kami tahan 20 hari ke depan selanjutnya akan kami limpahkan dalam waktu dekat ini ke Pengadilan Tipikor Palu, untuk mengikuti sidang penuntutan," katanya, Rabu (10/2).

Mereka disangkakan dengan pasal 2 ayat (1) subsider pasal 3 Jo dan pasal 18 Undang-Undang No. 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana Korupsi, Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP.

Ketiga tersangka diduga terlibat aksi dalam kasus aset koperasi Tasi Buke Katuvu sehingga menyebabkan kerugian negara sebesar Rp 2,1 miliar.

"Kerugian negara yang ditimbulkan terhadap kasus yang menyeret tiga tersangka ini sangat besar berjumlah Rp 2,1 miliar. Sehingga ketiganya dijerat dengan kasus UU Korupsi," tutup Tang.

Diketahui, tersangka SS yang saat ini anggota dewan aktif dengan jabatan Wakil Ketua II DPRD Parimo dan Ketua DPC PDIP Parimo, saat itu tersangka SS merupakan ketua Koperasi TBK Parimo tahun 2012. 

Sedangkan tersangka HK, saat ini masih sebagai Kadis aktif di Dinas Kominfo Kabupaten Parimo.

Sebelumnnya tersangka HK sempat menjadi Kadis Kelautan dan Perikanan Kabupaten Parimo tahun 2012. 

Sedangangkan tersangka MT adalah salah seorang bendahara Koperasi TBK dan saat ini masih menjadi ipar tersangka SS. 

Setelah resmi menggunakan rompi kebesaran Kejari Parimo, Ketiganya langsung di titip di Rutan Olaya Kabupaten Parimo sekitar pukul 16.55 Wita.

Read More

Tes Urine Mendadak, 50 Polisi Negatif Narkoba

KABARPROGRESIF.COM: (Labuhanbatu) Polres Labuhanbatu, Sumut melaksanakan pengetesan urine secara mendadak terhadap 50 personil berbagai satuan, Rabu (10/2). Hasilnya, semua negatif dari kontaminasi narkoba.

Kapolres Labuhanbatu, AKBP Deni Kurniawan melalui Wakapolres, Kompol M Taufiq mengatakan, pengecekan tersebut juga upaya mensukseskan Operasi Antik Toba 2021 dalam rangka Pencegahan Penyalahgunaan Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN).

Dikatakannya, cek urin dadakan dilaksanakan untuk mencegah personil supaya tidak terlibat dalam penyalahgunaan narkoba. 

Diharapkan, dengan begitu tidak lagi ada anggota yang bermain-main dengan narkoba dilapangan.

Dia juga mengingatkan, apabila ditemukan hal cukup memalukan terhadap anggota ataupun dicurigai terlibat dalam penyalahgunaan narkoba, maka harus ditingkatkan pengawasan sesuai program Kapolri yang baru.

Sementara, ke-50 personil tersebut terdiri dari Sat Sabhara 14 orang, Sat Narkoba 10 orang, Sat Intelkam 5 orang, Ton Sus 5 orang, Bag Ops 4 orang, SPKT 2 orang, Binmas 3 orang, Sat Reskrim 5 orang, Sat Tahti 1 orang dan Bag Sumda 1 orang.

Read More

Mayor Laut (T) Juni Heri Budianto, S.T Jabat Komandan Sepa Pusdiktek Kodiklatal

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Mayor Laut (T) Juni Heri Budianto, S.T secara resmi menjabat Komandan Sekolah Perwira (Dansepa) Pusat Pendidikan Teknik (Pusdiktek) Komando Pendidikan Dukungan Umum (Kodikdukum) Kodiklatal menggantikan Letkol Laut (T) Baryadin Fauzi, S.E., M.Tr Opsla. 

Prosesi serah terima yang dilaksanakan dalam upacara militer tersebut dipimpin langsung Komandan Pusdiktek Kodikdukum Kodiklatal Kolonel Laut (T) Muh. Syarif, S.T., M.A.P di Aula E.H Thomas Pusdiktek Kesatrian Kodiklatal Bumimoro, Rabu, (10/2/2021).

Sebelum menjabat Komandan Sekolah Perwira Teknik Pusdiktek Kodikdukum Mayor Laut (T) Juni Heri Budianto, S.T menjabat di Setlem Sekolah Tinggi Teknologi Angkatan Laut (STTAL) Surabaya, sedangkan Letkol Laut (T) Baryadin Fauzi, S.E., M.Tr Opsla selanjutnya mendapat amanah untuk menempati jabatan Kasubdisren Dismatbek Koarmada I Jakarta.

Komandan Pusdiktek Kodikdukum Kodiklatal Kolonel Laut (T) Muh. Syarif, S.T., M.A.P dalam sambutanya menyampaikan bahwa serah terima jabatan bertunjuan penyegaran kepemimpinan dalam sebuah organisasi dan bergulirnya estafet kepemimpinan yang akan memberikan pembelajaran dan pengalaman baru bagi pejabat yang menggantikan. 

Pergantian pejabat ini hal yang wajar dan akan terus terjadi sehingga kualitas dari manajemen organisasi akan meningkat dari masa ke masa.

Lebih lanjut disampaikan bahwa TNI Angkatan Laut sebagai kekuatan matra laut yang menggunakan peralatan teknologi modern, yang selalu berbenah agar semakin maju dan berkembang menuntut personel personel sebagai pengawak alat utama TNI AL yang profesional.

Dari tuntutan tersebut Komandan Pusdiktek berpesan agar Komandan Sepatek baru beserta seluruh Staf jajaran Pusdiktek selalu belajar menambah pengetahuan secara terus menerus serta senantiasa mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sehingga dapat betul betul mengahsilkan Sumber Daya Manusia dalam hal ini anak didik yang siap pakai.

Kepada Letkol Laut (T) Baryadin Fauzi, S.E., M.Tr Opsla, Danpusdiktek mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas dedikasi loyalitas dan segala karya yang telah dicurahkan dalam mengemban tugas sebagai Komandan Sepa Pusdiktek. Semoga pengalaman yang diperoleh selama ini dapat dijadikan bekal dan memberi manfaat untuk dikembangkan di tempat penugasan yang baru.

Selanjutnya kepada Mayor Laut (T) Juni Heri Budianto, S.T Danpusdiktek juga mengucapkan selamat atas kepercayaan yang diberikan oleh pimpinan TNI Angkatan Laut atas jabatan ini, menurutnya jabatan  merupakan amanah kehormatan dan wujud kepercayaan yang harus dipertanggungjawabkan. (PenKodiklatal/Ar)

Read More

Diduga Korupsi Rp 1 Milyar, Camat Duduksampeyan Mangkir Panggilan Kejari Gresik

KABARPROGRESIF.COM: (Gresik) Kejaksaan Negeri (Kejari) Gresik terus mendalami dugaan korupsi penggunaan keuangan APBD Gresik tahun 2017, 2018, dan 2019.

Kali ini yang dimintai keterangan yakni Camat Duduksampeyan, Kabupaten Gresik, Suropadi.

Namun sayangnya hingga pukul 16.00 Wib, Camat Duduksampeyan, Kabupaten Gresik, Suropadi tak menampakkan batang hidungnya.

Mangkirnya Suropadi yang juga mantan Camat Cerme yang ke empat kali ini belum diketahui alasannya. 

Padahal saat itu Kejari Gresik sudah menyiapkan mobil ambulans untuk mengantisipasi jika Suropadi sakit atau mengeluhkan kesehatannya.

Penyidik menunggu Suropadi hingga pukul 16.00 WIB. Namun, mantan Camat Cerme itu tak kunjung datang.

"Hari ini adalah pemanggilan keempat yang kami lakukan kepada Suropadi untuk permintaan keterangan," kata Kasi Intel Kejari Gresik Dimaz Atmadi Brata Anandiyansyah didampingi Kasi Pidsus Dymas Adji Wibowo, Rabu (10/2/2021).

Kendati demikian, mantan Kasi Pidsus Kejari Tanjung Perak ini masih berbesar hati.

Ia berharap Suropadi dapat menunjukkan sebagai warga negara yang baik dan taat hukum.

"Kami masih berharap Suropadi yang menjabat sebagai Camat Duduksampeyan kooperatif," harapnya.

Dimaz menambahkan pemanggilan Suropadi sebagai kali ini tidak lain untuk meminta keterangan sebagai saksi. Hal ini setelah pihaknya menerima hasil audit dari Inspektorat Pemda Gresik.

"Hasil audit sementara dari Inspektorat ada dugaan kerugian negara kurang lebih Rp 1 miliar. Untuk itu, kami harap yang bersangkutan mengikuti proses yang ada," ungkapnya.

Dimaz menambahkan, dari hasil audit yang diterima dari Inspektorat Pemda Gresik adanya dugaan penyalahgunaan dalam pengelolahan anggaran di Kecamatan Duduksampeyan tahun 2017, 2018, dan 2019.

"Suropadi telah kami mintai keterangan saat penyelidikan, dan satu kali saat kasus dugaan korupsi penggunaan APBD 2017, 2018, dan 2019 naik menjadi dik (penyidikan)," pungkasnya. (Ar)

Read More

Sambut Hari Lahir Baabullah, Korem 152/Baabullah Gelar Ziarah dan Tradisi Satuan

KABARPROGRESIF.COM: (Ternate) Puluhan Anggota TNI yang baru bergabung di satuan jajaran Korem 152/Baabullah berkumpul untuk melakukan acara tradisi satuan sekaligus ziarah dalam rangka memperingati hari lahir Sultan Baabullah Bertempat di Makam Pahlawan Nasional Sultan Baabullah kelurahan Fora Madiahi, Kecamatan Pulau Ternate, Ternate, Maluku Utara, Rabu (10/02).

Dalam amanatnya Danrem 152/Baabullah yang dibacakan oleh Kasrem 152/Baabullah Kolonel Inf Wawan Subarjo mengatakan, Acara Tradisi Corps Masuk Satua Korem 152/Baabullah, merupakan tradisi yang lazim dilaksanakan dan mempunyai makna yang sangat penting bagi prajurit yang akan masuk satuan baru di jajaran Korem 152/Baabullah.

Dengan adanya Tradisi Penerimaan warga baru tersebut diharapkan akan timbul rasa kebanggaan dan kecintaan Prajurit sekalian terhadap satuan baru yaitu Korem 152/Baabullah.

Selain itu juga hari ini kita memperingati Hari Lahir Sultan Baabullah untuk itu kita melakukan ziarah sekaligus dilaksanakan doa bersama baik di lokasi makam maupun Tahlilan di Pendopo Kadaton Kesultanan Ternate.

Dalam kegiatan ini, Kasrem 152/Baabullah bersama Perangkat Adat Kesultanan Ternate, Imam Masjid Fora Madiahi dan seluruh prajurit melakukan Yasinan, Tabur bunga dan dilanjutkan pembacaan sejarah singkat sultan babullah oleh salah satu anggota Korem 152 Babulah. (Penrem 152)

Read More

Kejagung Sita Mobil Ferarri dan Kapal Tanker Terkait Kasus ASABRI

KABARPROGRESIF.COM: (Jakarta) Kejaksaan Agung (Kejagung) RI telah melakukan penyitaan terhadap sejumlah barang bukti terkait kasus dugaan tindak pidana korupsi pengelolaan keuangan dan dana investasi di PT ASABRI.

Seluruh barang barang bukti yang disita kali ini terkait penyidikan terhadap tersangka HH dan BTS. Termasuk di antara barang yang disita adalah, satu unit mobil mewah Ferrari F12 Berlinetta dan 566 bidang tanah di Kabupaten Lebak, Banten.

Kapuspenkum Kejaksaan Agung Leonard Eben Ezer Simanjuntak mengatakan, mobil Ferarri yang disita tim Jampidsus itu terkait perkara tersangka HH.

"Tim juga menyita STNK, BPKB dan tanda bukti pelunasan pembelian kendaraan," ujar Leonard dalam keterangan tertulisnya, Rabu (10/2) malam.

Selain mobil berharga miliaran rupiah tersebut, satu unit tanker LNG Aquarius atas nama PT Hanochem Shipping, serta dokumen kepemilikan sejumlah tongkang dan tug boat juga disita terkait perkara yang sama.

Terkait perkara tersangka BTS, lanjut Leonard, tim menyita 566 bidang tanah HGB dengan luas total 194 hektare di Kecamatan Curugbitung, Kecamatan Sajirah dan Kecamatan Maja, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten.

"Tim juga menyita tanah seluas 33 hektare yang terdiri dari 158 sertifikat HGB di Kecamatan Kalang Anyar, Kecamatan Cibadak, dan Kecamatan Rangkas Kabupaten Lebak Provinsi Banten," tutup Leonard.

Seperti diketahui, Kejaksaan Agung telah menetapkan delapan tersangka dalam penyidikan kasus dugaan korupsi dalam pengelolaan keuangan dan dana investasi oleh PT. Asuransi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (Asabri).

Para tersangka dikenakan pasal sangkaan primer yakni Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Read More

PPKM di Jatim Berlanjut ke Tingkat RT, RW hingga Kelurahan

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Pada apel gelar pasukan kesiapan vaksinator dan tracer, Pangdam V/Brawijaya, Mayjen TNI Suharyanto mengungkapkan jika Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat atau PPKM berlanjut hingga di tingkat RT, RW hingga Kelurahan.

“PPKM ini dilanjutkan dalam skala mikro. Artinya, ditingkat Kelurahan/Desa, RT dan RW,” kata Pangdam usai memimpin apel gelar pasukan kesiapan vaksinator dan tracer di Lapangan Makodam V/Brawijaya, Surabaya, Rabu, 10 Februari 2021 pagi.

Pada pelaksanaan tracer dan vaksinator tersebut, terdapat beberapa pihak yang dilibatkan untuk membantu Satgas Covid di tingkat RT, RW hingga Desa.

Selain Babinsa dan Bhabinkamtibmas, dalam pelaksanaan PPKM tingkat Mikro ini, pihaknya juga melibatkan Bintara Pembina Potensi Kemaritiman, sekaligus Bintara Pembina Potensi Kedirgantaraan.

Beberapa tugas pun, nantinya akan dilakukan oleh para Bintara TNI-Polri tersebut, termasuk diantaranya memberikan informasi terkait bahaya Covid, sekaligus membantu mencari dan mengamankan masyarakat yang terkonfirmasi, ataupun berhubungan dengan penderita Covid.

“Jangan sampai mereka masuk ke Kampung, tapi tidak ketahuan,” tegasnya. 

“Jadi ujung Kampung mungkin dijaga. Kemudian, untuk masyarakat pendatang yang baru masuk di Kampung itu di tes dulu,” imbuhnya.

Pangdam berharap jika pada pelaksanaan PPKM mendatang itu, mampu menurunkan jumlah kasus positif ataupun pasien yang meninggal akibat covid di Jawa Timur.

“Tugas ini dapat terlaksana apabila sinergitas dan soliditas terbangun penuh. Karena tugas penanganan Covid-19 ini tidak bisa dilakukan oleh salah satu instansi. Alhamdulillah, TNI-Polri solid, sinergitas membantu Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam rangka bersama-sama melawan, menghentikan dan menangani pandemi Covid-19 ini,” tegas Suharyanto. (Pendam V/Brawijaya)

Read More