Rabu, 17 Februari 2021


KABARPROGRESIF.COM; (Sidoarjo) Dalam rangka mendukung kebutuhan stok darah PMI Surabaya di tengah pandemi Covid-19, Pasmar 2 Korps Marinir menggelar bakti sosial donor darah yang dilaksanakan di Balai Prajurit Pasmar 2 Kesatrian Marinir Moekijat, Gedangan, Sidoarjo, Rabu (17/02/2021).

Kegiatan donor darah dengan tema “Saatnya Peduli Saatnya Berbagi, Setetes Darahmu Selamatkan Sejuta Jiwa”, tersebut dihadiri oleh Aslog Danpasmar 2 Kolonel Marinir M. Maftukin, S.H., Aspers Danpasmar 2 Letkol Marinir Firman Gunawan, S.E., dan diikuti oleh prajurit Pasmar 2.

Donor darah ini merupakan bentuk kepedulian Pasmar 2 di tengah kondisi pandemi Covid-19. 

Serta bentuk nyata kontribusi & dukungan terhadap program pemerintah, yakni Gerakan Nasional Donor Plasma Konvalesen yang belum lama dicetuskan.

Dalam pelaksanaan donor darah tetap memperhatikan protokol kesehatan pencegahan penyebaran Covid-19, dengan tetap melaksanakan pengukuran suhu tubuh, jaga jarak aman antar personel dan cuci tangan dengan sabun sesuai ketentuan. (Dispen Kormar)



KABARPROGRESIF.COM: (Bandung) Kapolsek Astana Anyar dan belasan oknum anggota Polri diamankan petugas propam gabungan dari Mabes Polri dan Polda Jabar pada Selasa (16/2/2021) di sebuah hotel di Kota Bandung.

Saat ini, Kapolsek yang dijabat perwira berpangkat Komisaris Polisi atau Kompol bersama belasan anggota lainnya sedang diperiksa Propam gabungan.

Informasi yang dihimpun, propam mengamankan barang bukti sabu seberat tujuh gram.

"Total ada 12 (anggota). Termasuk kapolseknya. Sekarang sedang diamankan Propam Polda Jabar," ujar Kabid Humas Polda Jabar Kombes Erdi A Chaniago di Mapolda Jabar, Rabu (17/2/2021).

Mereka yang diamankan sempat dites urin dan hasilnya positif menggunakan narkoba jenis sabu.

"Barang bukti tidak ada. Tapi, ada satu kasus yang ditangani oleh Direktorat Reserse Narkoba Polda Jabar yang satu kasus awalnya, itu memang ada barang buktinya. Tapi yang di polsek itu tidak ada dan kebetulan ada beberapa orang yang positif setelah dicek urinnya, ini yang akan didalami," ucap Erdi.

Erdi menyampaikan amanat Kapolda Jabar Irjen Achmad Dofiri soal ketegasan pimpinan jika ada anggotanya yang melakukan pelanggaran hingga tindak pidana.

"Pimpinan berkomitmen, siapapun yang melanggar terutama masalah narkoba akan ditindak dengan tegas dan sangat keras," ucap Erdi.

Kapolsek Astana Anyar sendiri dijabat Kompol Yuni Purwanti Kusuma Dewi. Dalam penangkapan itu, selain Kapolsek, ada satu perwira di Polsek yang turut diamankan.

"Mereka yang terlibat ancaman sanksinya penurunan pangkat hingga bisa dipecat," ucapnya.

Ia memastikan pelayanan publik di Polsek Astana Anyar seperti pembuatan SKCK masih berjalan.

"Masih berjalan karena roda organisasi harus terus berjalan, sistem sudah berjalan walaupun ada yang tidak hadir, sakit dan sebagainya, nah pelayanan tetap berjalan kan ada wakil dan personel lainnya," ujar Erdi.



KABARPROGRESIF.COM: (Jakarta) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali meringkus pelaku tindak pidana korupsi berinisial JRH yang merupakan bupati Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan.

KPK menetapkan dan menahan tersangka JRH dalam perkara tindak pidana korupsi terkait Pengadaan Proyek di Dinas PUPR Kabupaten Muara Enim Tahun Anggaran 2019.

KPK melakukan penyidikan sejak tanggal 20 Januari 2020 dan akhirnya menetapkan JRH sebagai tersangka.

Sebelum menjadi bupati, JRH sebelumnya juga menjabat sebagai Wakil Bupati Muara Enim tahun 2018-2020.

Hal ini disampaikan oleh Juru Bicara Bidang Penindakan dan Kelembagaan KPK, Ali Fikri dalam siaran pers pada 15 Februari 2021.

“Tersangka JRH diduga telah menerima hadiah atau janji terkait proyek di Dinas PUPR Kabupaten Muara Enim Tahun Anggaran 2019,” kata Ali Fikri dalam keterangan tertulis dari situs resmi KPK.

JRH diduga turut menyepakati dan menerima sejumlah uang berupa “commitment fee” dengan nilai 5 persen dari total nilai proyek yang salah satunya diberikan oleh ROF.

Selama JRH menjabat sebagai Wakil Bupati Muara Enim tahun 2018-2020 juga diduga berperan aktif dalam menentukan pembagian proyek pengadaan barang dan jasa di Dinas PUPR Kabupaten Muara Enim Tahun Anggaran 2019.

Berdasarkan keterangannya, penyidikan ini merupakan pengembangan dari kegiatan tangkap tangan yang dilakukan KPK pada 3 September 2018 dan telah menetapkan 5 orang tersangka, yakni: AYN (Bupati Kabupaten Muara Enim 2018-2019), EMM (Kepala Bidang Pembangunan Jalan dan PPK Dinas PUPR Kabupaten Muara Enim), ROF (Pihak Swasta), AHB (Ketua DPRD Kabupaten Muara Enim), serta RS (Plt Kepala Dinas PUPR Kabupaten Muara Enim).

Perkara kelima tersangka tersebut telah disidangkan dan diputus pada tingkat PN Tipikor Palembang dengan putusan bersalah dan telah berkekuatan hukum tetap.

Atas perbuatannya tersebut, JRH disangkakan melanggar tiga pasal sekaligus. Yaitu pasal 12 huruf a, pasal 11, dan pasal 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999.

Selanjutnya, untuk kepentingan penyidikan, dilakukan penahanan tersangka untuk pertama selama 20 hari terhitung sejak tanggal 15 Februari 2021 sampai dengan 6 Maret 2021 di Rutan Negara Kelas I Jakarta Timur Cabang KPK, Kavling C1.



KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Sekretaris Daerah Kota Surabaya, Hendro Gunawan ditunjuk menjadi Pelaksana Harian (Plh) Wali Kota Surabaya. 

Penunjukan Plh berdasarkan SK Gubernur Jawa Timur tertanggal 17 Februari 2021 tersebut, bertujuan untuk mengisi kekosongan jabatan Wali Kota Surabaya yang berakhir pada Rabu (17/2).

Penyerahan SK Plh dilaksanakan di Gedung Negara Grahadi Surabaya dan dipimpin oleh Wakil Gubernur Jatim, Emil Elestianto Dardak, Selasa (16/2) malam.

Plh Wali Kota Surabaya, Hendro Gunawan saat ditemui usai menerima SK mengatakan, bahwa pada prinsipnya Plh ini untuk mengisi kekosongan jabatan antara masa jabatan wali kota periode 2016 - 2021 dengan wali kota terpilih.

"Selama masa jabatan yang kosong inilah dilaksanakan oleh Plh. Tugasnya untuk melaksanakan kegiatan sehari-hari pemerintah kota. Tapi yang perlu digarisbawahi (Plh) tidak diperbolehkan melaksanakan kebijakan yang sifatnya strategis," kata Hendro, Selasa (16/2).

Kebijakan strategis yang tidak boleh diambil Plh, kata Hendro, seperti terkait masalah keuangan, organisasi, mutasi dan sebagainya. 

Namun, ia memastikan, untuk pelayanan kepada masyarakat Surabaya tetap berjalan seperti biasanya.

"Pelayanan kepada warga kita tetap jalan. Justru kita masih bisa komunikasi, melaksanakan kegiatan-kegiatan lainnya termasuk dengan jajaran samping, penanganan Covid-19," katanya.

Tak hanya memastikan pelayanan kepada masyarakat berjalan lancar, Hendro menyebut, kegiatan yang sifatnya fisik dan non fisik yang harus segera dijalankan menjadi salah satu tugas sehari-hari Plh. 

Bahkan, untuk memastikan pelaksanaan lelang berjalan lancar juga menjadi tugas Plh.

"Itu nanti tetap kita lakukan monitoring evaluasi bersama OPD (Organisasi Perangkat Daerah) terkait untuk melakukan percepatan-percepatan," ungkapnya.

Sementara itu, Wagub Jatim, Emil Elestianto Dardak menyatakan, bahwa hari ini ada 16 kabupaten/kota di Jatim yang menerima SK Plh dari Gubernur Jatim. 

Sementara untuk dua daerah lain di Jatim, yakni Pacitan dan Tuban akhir masa jabatannya masih April dan Juni 2021.

"Lalu kok cuma 16 tidak 17, yang satu kan Pak Hudiono Penjabat Bupati Sidoarjo. Sehingga belum memerlukan Plh. Beliau masih bertugas sampai Bupati definitif dilantik. Jadi (hari ini) ada 16 total," kata Emil sapaan lekatnya.

Emil menyebut, jabatan Plh ini diprediksi hingga akhir Februari 2021. Namun yang terpenting adalah menunggu hasil keputusan resmi dari Mahkamah Konstitusi (MK) RI. 

"Yang penting ditunggu keputusan MK. Putusan MK mulai berdatangan sehingga rencana akhir bulan ini sudah bisa dilantik," terang dia.

Wagub Jatim juga menjelaskan, bahwa Plh melaksanakan tugas sehari-hari sebagai seorang kepala daerah. Salah satunya adalah mengatur jalannya birokrasi pemerintah kota. 

Namun demikian, Plh dilarang melakukan pekerjaan yang sifatnya strategis baik itu personel, keuangan maupun terkait perizinan. 

"Kita tadi ada penekanan khusus terkait itu. Jangan sampai pada saat Plh ini jangan sampai timbul hal-hal strategis," pungkasya.



KABARPROGRESIF.COM: (Kuansing) Kejaksaan Negeri (Kejari) Kuantan Singingi (Kuansing) mengusut dugaan korupsi Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) fiktif 2019 di daerah setempat.

Untuk mendalaminya, jaksa penyidik Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Kuansing memanggil Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kuantan Singingi (Kuansing), Hendra AP.

Selain Kepala BPKAD, Kejaksaan Negeri Kuansing juga memanggil sekretaris, kepala bidang, dan staf di badan tersebut.

"Hari ini mulai dipanggil, kepala badan, semua kabid dan sekretaris kita panggil," ujar Kajari Kuansing, Hadiman, Rabu (17/2/2021).

Pemanggilan terhadap Hendra merupakan yang kedua. Sebelumnya, ia tidak datang memenuhi panggilan jaksa penyidik Bagian Pidana Khusus Kejari Kuansing karena menderita Covid-19.

Hadiman menyebutkan, pihaknya berkoordinasi dengan Rumah Sakit Awal Bros Pekanbaru untuk memastikan kesembuhan Kepala BPKAD. Diketahui, Hendra sedang menjalani isolasi mandiri.

"Kita panggil kembali jika sudah sembuh. Hari ini kami konfirmasi ke RS Awal Bros Pekanbaru," tutur Hadiman.

Hadiman yang merupakan Kajari Terbaik dalam penanganan tindak pidana korupsi di Riau menyebutkan pihaknya akan berupaya maksimal mengusut kasus yang merugikan negara.

Jika pihak yang dipanggil tidak hadir, maka akan dilakukan upaya hukum sesuai aturan berlaku. Hadiman mengatakan, kasus ini sudah ditingkatkan ke penyidikan umum.

Dalam proses itu, tim jaksa penyidik Pidana Khusus Kejari Kuansing yang diketuai Hadiman terus mengumpulkan alat bukti, dan meminta keterangan saksi-saksi. Dalam penanganan kasus ini, Kejari Kuansing sudah menyita uang Rp439.634.860 dari BPKAD. Uang yang dari diserahkan oleh Kabid Aset BPKAD Kuansing, Hasvirta Indra ke Kejari Kuansing, Senin (15/2/2021).

Hadiman menyebutkan, alat bukti uang yang diserahkan disinyalir merupakan pembayaran minyak dan ongkos taksi.

"Uang itu kita sita dan dijadikan barang bukti pada persidangan Tipikor nanti," kata Hadiman. Pengembalian itu belum dihitung dari hotel atau penginapan yang ratusan kamar juga diduga fiktif. Hadiman mengungkapkan, tim auditor masih melakukan penghitungan dan dalam waktu dekat akan diserahkan ke jaksa penyidik.

"Pengakuan pihak BPKAD tidak punya bukti pembayaran minyak dan ongkos taksi. Itu baru pengakuan mereka dan masih didalami," pungkas Hadiman.



KABARPROGRESIF.COM: (Malang) Korem 083/Baladhika Jaya rencananya bakal menyalurkan 500 paket sembako di beberapa daerah yang saat ini dilanda bencana alam.

Bahkan, inisiatif Korem itupun mendapat dukungan dari salah satu Yayasan yang berada di Kota Malang, Jawa Timur.

Mayor (Purn) Bambang, Perwakilan Yayasan Eng An Kiong menjelaskan sebelumnya pihaknya telah memberikan dukungan pada beberapa institusi dalam rangka memutus rantai penyebaran pandemi Covid-19.

“Sebelumnya ada yang kita berikan dukungan berupa APD, masker dan sembako,” kata Bambang, Rabu (17/2) di Aula Makorem.

Bahkan, adanya bantuan tersebut pun diapresiasi oleh Danrem 083/Baladhika Jaya, Kolonel Inf Irwan Subekti. 

Ia memastikan adanya dukungan bantuan yang diberikan oleh pihak Yayasan tersebut, disalurkan tepat sasaran.

“Semua komponen TNI telah banyak melakukan kegiatan sosial. Tujuannya, hanya ingin membantu kesulitan masyarakat. (Penrem 083/Baladhika Jaya)



KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Koarmada II yang diketuai oleh Letkol Laut (KH) Enjang Juaeni berhasil mengumpulkan uang sebanyak Rp. 215.000.000 yang diperoleh dari Badan Amil Zakat Nasional UPZ TNI AL dan Sub UPZ Koarmada II. 

Total keseluruhan zakat bersumber dari Zakat Profesi dan Infaq semester II Tahun 2020 diserahkan secara simbolis oleh Pangkoarmada II Laksda TNI I N.G. Sudihartawan kepada para Mustaqin bertempat di Indoor Sport Mako Koarmada II Rabu (17/02).

Perlu diketahui bahwa Zakat Profesi merupakan zakat yang dikeluarkan dari penghasilan profesi apabila telah mencapai Nisab (Jumlah batasan kepemilikan seorang Muslim selama satu tahun untuk wajib mengeluarkan zakat). 

Sebelum acara penyerahan terlebih dahulu dilaksanakan pemutaran film pendek yang berisi tentang proses pengumpulan dan kegiatan zakat yang dilaksanakan oleh Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Koarmada II.

Pangkoarmada II yang hadir langsung untuk menyerahkan secara simbolis kepada para Mustaqin mengatakan,

“Mengeluarkan sebagian harta kita merupakan bentuk amal ibadah yang sangat berperan penting dalam menciptakan kesejahteraan umat, menjalin persaudaraan dan mewujudkan rasa empati dalam kehidupan bermasyarakat. Terlebih lagi dalam kondisi bangsa Indonesia yang tengah dilanda wabah covid-19 dan berbagai bencana alam,“ ungkap Laksda Sudihartawan.

“Sejalan dengan hal tersebut, zakat yang berhasil dikumpulkan ini akan disalurkan kepada para Warakawuri sebanyak 54 orang, Yatim Piatu 46 orang, PHL 35 orang, Fisabilillah (Guru TPQ dan Marbot masjid) 45 orang, Marbot masjid/mushalla Daerah Basis Angkatan Laut (DBAL) 11 orang, 3 Panti Asuhan, 4 Masjid/Mushalla serta 2 Pondok Pesantren di Surabaya dan semoga apa yang kita sampaikan hari ini bisa meringankan beban dan bermanfaat bagi yang menerima,“ pungkas Laksda Sudihartawan.

Turut hadir pada kegiatan ini Inpektorat Koarmada II, Kapok Sahli Koarmada II, Para Asisten Pangkoarmada II, seluruh Komandan Satuan Koarmada II, Dandenmako Koarmada II, Kadisminpers Koarmada II serta para Mustaqin. (Dinas Penerangan Koarmada II)



KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Kepala Seksi Perencanaan Korem 084/Bhaskara Jaya, Kolonel Arh Budiono menegaskan, pemahaman E-Audit di lingkungan TNI-AD sangat penting untuk dilakukan.

Pasalnya, pihak Itjenad rencananya bakal melakukan audit administrasi secara online. 

“Kita lakukan sosialisasi terlebih dulu, itu untuk memberikan suatu gambaran,” kata Kasiren Korem dalam sosialiasi yang digelar di Aula Makorem, Rabu (17/2).

Ia menilai jika hal tersebut, sangat penting untuk diketahui sekaligus dipahami oleh prajurit, khususnya di bidang admninistrasi.

“Sebab, itu akan mempermudah dalam pengawasan dan pemeriksaan. E-Audit harus diketahui oleh prajurit administrasi,” bebernya.

Sistem online, kata Kolonel Budiono, dinilai memiliki berbagai manfaat positif, terlebih mempercepat adanya pelaporan dan mempermudah akses dalam penyusunan administrasi. 

“Sehingga, kita tidak perlu susah payah melaporkan dan menyusun laporan nantinya,” ujarnya. (Penrem 084/Bhaskara Jaya)



KABARPROGRESIF.COM: (Mojokerto) Guna menekan adanya penyebaran pandemi di lingkungan Korem 082/CPYJ, Kolonel Inf M. Dariyanto mengimbau personelnya untuk rutin mengikuti adanya rapid test.

Selain di lingkungan Korem, instruksi tersebut ternyata juga berlaku pada seluruh Satuan di wilayah Korem 082/CPYJ. 

“Itu sudah instruksi langsung dari Pangdam V/Brawijaya,” tegas Danrem, Rabu (17/2).

Selain instruksi Pangdam, menurutnya, rapid test tersebut digelar juga bertujuan untuk memastikan jika anggotanya tak terpapar wabah Covid-19.

“Kalau sampai ada yang dinyatakan reaktif, langsung kita evakuasi dan kita swab,” tegasnya.

Selain berlaku pada prajurit, tes tersebut juga diberlakukan bagi para PNS. 

Langkah itu, merupakan komitmen yang sebelumnya ditekankan oleh pihak Korem, terlebih pemutusan rantai pandemi. (Penrem 082/CPYJ)



KABARPROGRESIF.COM: (Lamongan) Kodim 0812/Lamongan berkomitmen mempercepat adanya pembangunan di wilayah tugasnya.

Bahkan, pihak Kodim pun tak segan-segan menerjunkan para Babinsa untuk memantau setiap pembangunan yang ada di masing-masing wilayah Koramil.

Itu terlihat, ketika Sertu Asikin membantu warga Desa Jubel Kidul, Kecamatan Sugio membuat saluran irigasi sepanjang 100 meter.

“Pelaksanaan karya bakti ini wujud Kemanunggalan antara TNI dan rakyat,” kata Dandim, Letkol Inf Sidik Wiyono. Rabu (17/2).

Babinsa, kata Dandim, harus bisa membantu setiap kesulitan masyarakat, terutama di bidang pembangunan.

Pasalnya, pembangunan merupakan dasar utama meningkatkan perekonomian warga. 

“Sebab, pembangunan yang meningkat itu berdampak pada ekonomi warga,” bebernya. (Kodim 0812/Lamongan)


Selasa, 16 Februari 2021


KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Ketua Daerah Jalasenastri Armada (KDJA) II, Ny. Ria Sudihartawan selaku wakil ketua Wakil Ketua Dharma Pertiwi Daerah E unsur Jalasenastri mengikuti  pembukaan dan penutupan Musyawarah Luar Biasa (Muslub) Dharma Pertiwi bertempat di Puskodal Kodam V brawijaya, Selasa (16/2).

Dengan  tema “Dharma Pertiwi menyiapkan estafet kepemimpinan kepada generasi milenial untuk menuju Indonesia Maju serta menyukseskan Program Kerja Dharma Pertiwi Tahun 2021”, Ketua Umum (Ketum) Dharma Pertiwi Ny. Nanny Hadi Tjahjanto berharap, “penyelenggaraan Musyawarah luar biasa ini dapat memberikan bekal kita semua untuk meningkatkan kualitas kinerja organisasi selain itu sebagai sarana untuk menjalin komunikasi, silahturahmi dan saling tukar menukar informasi yang berkaitan dengan masalah-masalah organisasi maupun masalah aktual lain yang sedang berkembang”, jelas Ibu Ketum Dharma Pertiwi.

Adapun agenda yang dibahas pada Muslub antara lain tata laksana upacara serah terima jabatan dalam organisasi Dharma Pertiwi yang menerapkan protokol kesehatan dengan menambahkan dan merubah beberapa pasal, dengan menyesuaikan situasi dan kondisi Pandemi Covid-19. Selain itu juga mengenai penggunaan batik sebagai salah satu kerajinan yang memiliki nilai seni tinggi dan telah menjadi bagian dari budaya Indonesia sejak lama.

Ibu Ketum Dharma Pertiwi dalam sambutan Penutupnya menekankan bahwa , “program kerja yang dilaksanakan baik Dharma Pertiwi Pengurus Pusat maupun unsur Dharma Pertiwi Daerah harus tetap bersinergi dengan program kegiatan organisasi kewanitaan lainnya dimanapun kita berada, kembangkan budaya saling asah, asih dan asuh diantara keluarga besar Dharma Pertiwi hal ini sangat penting untuk memperlancar tugas-tugas yang diberikan kepada kita, mampu menggunakan teknologi digital secara tepat untuk mendukung kemajuan organisasi, serta menjadi teladan yang baik dalam memutus rantai penyebaran covid-19," Ungkapnya.

Hadir dalam acara tersebut Ketua Dharma Pertiwi Daerah E , Wakil Ketua Dharma Pertiwi Daerah E, Wakil ketua DP Daerah E Unsur Pia Ardhya Gharini,Wakil ketua DP Daerah E Unsur IKKT ,Ketua Persit Kartika Chandra Kirana Korcab Rem 084 PD V Brawijaya  Korem Tipe A. (Dinas Penerangan Koarmada II)



KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) TNI AL menurunkan KRI I Gusti Ngurah Rai (GNR-332) beserta Heli panther 4211 yang saat ini berada dibawah kendali operasi Guspurla Koarmada II dan Lanal Balikpapan bersinergi dengan Badan SAR Nasional (Basarnas) Kota Balikpapan melaksanakan Latihan Bersama penanggulangan kecelakaan laut di perairan Teluk Balikpapan pada Senin (15/02).

Pada latihan Search And Rescue (SAR) yang disaksikan dan dimonitor langsung oleh Komandan Guspurla Koarmada II Laksma TNI Rahmat Eko Rahardjo dari geladak KRI GNR-332 kali ini melibatkan KRI GNR-332,heli Panther HS 4211, Patkamla Lamaru Lanal Balikpapan, RHIB Basarnas dan satu kapal nelayan sebagai bulsi.

Dalam keterangannya Laksma Rahmat Eko mengatakan, 

“Kegiatan ini sebagai bentuk interoperability dan sinergitas dengan instansi setempat juga untuk menjaga profesionalisme prajurit KRI dan Lanal sebagai tindak lanjut perintah Pangkoarmada II Laksda I N.G. Sudhihartawan agar tiap KRI yang beroperasi selalu mengadakan latihan, yang mana hal ini selaras dengan instruksi Kasal Laksamana TNI Yudo Margono dalam bidang pengembangan SDM TNI AL yang unggul”.

Pada kesempatan yang sama Komandan KRI GNR-332 Kolonel Laut (P) Suwarji Bimo Aji menerangkan dalam kegiatan latihan ini disimulasikan telah terjadi kecelakaan kapal nelayan saat melakukan aktivitas diteluk Balikpapan mengakibatkan jatuh 3 korban nelayan. Selanjutnya dilaksanakan SAR oleh Helikopter Panther 4211 yang bekerja sama dengan RHIB KRI GNR-332. Setelah korban berhasil ditemukan selanjutnya korban dievakuasi untuk untuk mendapatkan pertolongan dan diserahkan ke Basarnas untuk dilakukan pertolongan lebih lanjut. (Dinas Penerangan Koarmada II)


Narkoba

Koperasi & UMKM

Terus Kobarkan Semangat Perjuangan Arek-arek Suroboyo 10 Nopember 1945 untuk memberantas Korupsi, Terorisme dan Penyalahgunaan Narkoba

Translate

Hukum

Metropolis

Nasional

Pidato Bung Tomo


Hankam

Popular Posts

Blog Archive