Kendalikan Pandemi, Dandim Sidik Wiyono Ingatkan Pentingnya Posko PPKM

KABARPROGRESIF.COM: (Lamongan) Komandan Kodim 0812/Lamongan, Letkol Inf Sidik Wiyono menilai keberadaan posko PPKM mikro di wilayahnya, sangat penting sebagai langkah pengendalian adanya penyebaran pandemi Covid-19.

Dijelaskannya, keberadaan posko itu nantinya bisa dijadikan suatu upaya sinergitas dan koordinasi semua pihak terkait adanya Covid-19.

“Posko PPKM di tingkat Desa/Kelurahan ini difungsikan sebagai pusat perencanaan, koordinasi, pengendalian dan evaluasi penanganan Covid-19 dalam skala mikro. Supaya, nantinya bisa menentukan tindakan

pengendalian yang tepat,” ujar Sidik usai mendampingi kunjungan tim penilai posko PPKM di Desa Sidorejo, Kecamatan Deket. Minggu, 21 Februari 2021.

Untuk kepengurusan posko itu, dikelola oleh perangkat Desa yang nantinya bertugas berkoordinasi dengan pihak Babinsa sekaligus Bhabinkamtibmas, terutama dalam menilai tingat status zona wilayah. 

“Itu semua juga harus didukung oleh tokoh pemuda, tokoh agama sampai tokoh adat sekalipun,” bebernya. (Kodim 0812/Lamongan)

Read More

Polda Bantah Tahan 4 Ibu dan 2 Balita, Sudah di Kejaksaan

KABARPROGRESIF.COM: (Mataram) Viralnya kasus penahanan 4 orang ibu rumah tangga (IRT) dan dua orang balita asal Desa Wajegeseng, Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Tengah karena diduga melakukan pengerusakan pabrik tembakau di Rutan Kelas II B Praya menjadi atensi Polda NTB. 

Tak ingin kasus ini menjadi bola liar dan menepis sangkaan masyarakat seolah-olah yang melakukan penahanan pihak Kepolisian, Polda NTB melalui Kabid Humas Kombes Pol Artanto menegaskan, pihaknya tak ingin kasus tersebut menggelinding yang akan mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas). 

“Bahwa pihak Polres Lombok Tengah yang menerima laporan kasus pengerusakan sesuai Pasal 170 KUHP itu, telah melakukan proses hukum sesuai prosedur. Pihak Polres Lombok Tengah telah melakukan lebih dari dua kali mediasi kedua belah pihak untuk penyelesaiannya, namun tidak ada titik temu dan kesepakatan, kemudian penyidik melanjutkan proses penyidikan sesuai prosedur hukum yang berlaku,” ungkapnya dalam kepada wartawan, Sabtu (20/2) malam. 

Dikatakan, selama proses itu (penyidikan dan penyelidikan, red) Polisi tidak melakukan penahanan.Sehingga, pihak Polres Lombok Tengah melanjutkan laporan menjadi berkas perkara. 

Setelah dinyatakan P21 (lengkap) berkas tersebut diserahkan dan atau dilimpahkan penanganannya ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Praya. 

“Jadi, saya tegaskan kembali bahwa tidak ada penahanan selama proses hukum yang dilakukan Polres Lombok Tengah,” ujarnya.

Read More

TNI AL Gagalkan Penyelundupan TKI Ilegal ke Malaysia

KABARPROGRESIF.COM: (Tanjung Balai Asahan) Tim Fleet One Quick Response (F1QR) Pangkalan TNI AL Tanjung Balai Asahan, Lantamal I, Koarmada I, menggagalkan upaya penyelundupan 28 orang Tenaga Kerja Indonesia (TKI) ilegal di Perairan Tanjung Kumpul, Sumatera Utara (Sumut), Minggu (21/2/2021).

Komandan Pangkalan TNI AL (Danlanal) Tanjung Balai Asahan, Letkol Laut (P) Robinson Hendrik Etwiory, mengungkapkan bahwa pada Minggu (21/2/2021) pagi sekitar pukul 05.30 WIB, Tim F1QR Lanal Tanjung Balai Asahan yang berada di Wilayah Kerja Lantamal I melakukan pengejaran terhadap satu kapal Nelayan yang diduga membawa TKI secara Ilegal dari Tanjung Balai menuju Malaysia.

“Kapal jenis Cumi dengan bobot kurang lebih 7 GT (Gross Ton) yang diawaki oleh satu orang Nahkoda dan empat orang ABK berhasil dihentikan dan diperiksa muatan dan kelengkapan kapal. Pada saat pemeriksaan, kapal nelayan Cumi tanpa nama tersebut membawa 28 orang yang terdiri dari 16 orang laki-laki 11 orang perempuan dan satu balita perempuan yang diduga akan berangkat ke Malaysia untuk menjadi TKI ilegal,” ungkapnya dalam keterangan tertulis, Jakarta, Minggu (21/2/2021).

Menanggapi kejadian tersebut, Panglima Komando Armada I Laksda TNI Abdul Rasyid K, mengatakan bahwa patroli TNI AL akan selalu hadir melaksanakan tugas patroli yang memang merupakan hal rutin yang dilaksanakan, terutama di tempat-tempat yang disinyalir menjadi jalur-jalur keluar masuk tidak resmi baik itu penyelundupan tenaga kerja ilegal, komoditi dari luar negeri, barang ilegal, bahkan narkoba yang saat ini disinyalir masih saja terjadi di Wilayah Kerja Koarmada I.

“Perairan Timur Sumatera di sepanjang Selat Malaka yang berbatasan dengan negara tetangga masih banyak digunakan sebagai pelintasan penyelundupan tenaga kerja ilegal, melalui pangkalan-pangkalan jajaran Koarmada I, TNI AL akan terus melakukan pengawasan dan melaksanakan pemberantasan tindakan penyelundupan baik itu tenaga kerja ilegal, narkotika, penyelundupan komoditi dan tindakan ilegal lainnya yang berpotensi terjadi,” katanya.

Menindaklanjuti Komitmen Kepala Staf TNI Angkatan Laut (Kasal) Laksamana TNI Yudo Margono, Rasyid menegaskan bahwa Koarmada I tidak akan pernah mengendorkan komitmennya dalam melakukan pemberantasan segala bentuk pelanggaran hukum dan kejahatan di laut yurisdiksi nasional, utamanya di wilayah kerja Koarmada I, walaupun di tengah pandemi Covid-19.

“Terhadap kapal tanpa nama pembawa TKI ilegal, ABK beserta penumpangnya yang ditangkap di Perairan Tanjung Kumpul, Sumatera Utara, selanjutnya dibawa menuju panton nelayan Bagan Asahan untuk dilakukan pemeriksaan lanjutan dengan tetap melakukan protokol kesehatan Covid-19,” ujarnya.

Helikopter Panther TNI AL saat sedang mengawal dua kapal tanker asing yang berhasil ditangkap Bakamla RI di Perairan Natuna, Kepulauan Riau, Selasa (26/1/2021). (Dispenal)

Read More

Rusak Atap Gudang Milik Pengusaha Tembakau, Empat Ibu dan Dua Balita Masuk Penjara

KABARPROGRESIF.COM: (Lombok) Diduga gara-gara tidak tahan dengan bau gudang tembakau di desanya, empat ibu-ibu kemudian melempari atap bangunan itu dengan batu dan kayu. 

Akibat kejadian itu sang pengusaha mengaku menderita kerugian Rp4,5 juta.

Kini empat Ibu Rumah Tangga inisial HT (40), NR (38), MR (22) dan FT (38) warga Desa Wajegesang, Kecamatan Kopang, Lombok Tengah (Loteng) bersama dua balitanya dimasukkan penjara.

Berkas kasus tersebut telah masuk meja hijau dan akan disidangkan pekan depan atau akhir bulan februari 2021 di Pengadilan Negeri Praya.

Kasi Pidum Kejaksaan Negeri Lombok Tengah, Abdul Haris, Jumat(19/2), mengatakan, berkas perkara tahap dua kasus perusakan gudang terbakau tersebut secara formil telah terpenuhi. Sehingga para tersangka sesuai aturan ditahan, karena tidak ada yang mengajukan surat penangguhan.

“Pada saat kami terima tahap II tiga hari lalu, hanya empat tersangka, itu dititip di Polsek Praya Tengah. Karena tak ada yang menjamin atau mengajukan surat penangguhan,” katanya kepada wartawan di kantornya, Jumat (19/2).

Setelah pihaknya menerima pelimpahan dari penyidik, pihaknya langsung mengajukan berkas tersebut kepada pihak pengadilan dan dijadwalkan sidang minggu depan.

“Sekarang statusnya tahanan Pengadilan. Kalau ada balita yang ikut ditahan kami tidak Tahu. Yang jelas di berkas perkara ada empat tersangka saat kami terima,” jelasnya.

“Kami juga telah menyarankan kepada tersangka untuk menghubungi keluarga untuk menjamin, tapi tidak ada yang datang mengajukan,” katanya.

Dari keterangan diberkas perkara, kasus dugaan perusakan tersebut terjadi Desember 2020 lalu. 

Diduga tersangka melempar atas gudang tembakau itu dengan batu dan kayu pada sore hari dan peristiwa itu diketahui oleh pegawai dari gudang tembakau.

Korban mengalami kerugian material Rp4,5 Juta. Kini empat ibu itu dijerat pasal 170 KUHP ayat 1 dengan ancaman hukuman 5 Tahun penjara.

“Berapa tuntutan dan vonis tentunya sesuai bukti dan fakta di persidangan. Kasus ini akan disidangkan Minggu depan,” katanya.

“Pengakuan dari tersangka alasan mereka melempar batu, karena bau. Dalam kasus itu tidak pernah dilakukan upaya damai pengakuan dari tersangka. Begitu juga di berkas tidak ada dilampirkan,” katanya.

Terpisah, Kepala Rutan Kelas II B Praya, Jumasih mengatakan, secara aturan untuk anak di bawah umur 2 tahun boleh ikut, sehingga dua balita yang ikut sama ibunya yang merupakan tersangka dalam kasus tersebut diperbolehkan ikut tinggal di Rutan.

“Anak di bawah dua tahun boleh ikut,” singkatnya.

Untuk diketahui, sebelumnya warga setempat melakukan penolakan terhadap keberadaan pabrik tembakau tersebut, karena warga mengeluhkan dampak operasi pabrik terkait bau yang dikeluarkan dari lokasi pabrik.

Read More

Pangkoarmada II Dampingi Panglima TNI Tinjau Kondisi Keamanan Di Palu

KABARPROGRESIF.COM: (Palu) Panglima Koarmada II Laksda TNI I N.G. Sudihartawan mendampingi Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto, saat melaksanakan kunjungan kerja di Palu, Sulawesi Tengah pada Sabtu (20/02).

Bersama para pejabat tinggi TNI-Polri di wilayah Sulteng,Laksda Sudihartawan menyambut kedatangan Panglima TNI beserta Kapolri di Bandara Mutiara Sis-Aljufri. Para pejabat tersebut antara lain Pangdam XIII/Mdk Mayjen TNI Santos Gunawan Matondang, Kapolda Sulteng Irjen Pol Drs. Abdul Rahman Baso, Danrem 132/Tdl Brigjen TNI Farid Makruf, Kabinda Sulteng Brigjen TNI Andi Chandra As'adudin , juga Danlanal Palu Kolonel Laut (P) Rahadian Rahmadi.

Menurut Laksda Sudihartawan,  kunker orang nomor satu di tubuh TNI tersebut adalah dalam rangka meninjau perkembangan situasi keamanan di Kabupaten Poso.

"Situasi di Poso saat ini semakin terus kondusif, dimana pengejaran kelompok bersenjata MIT masih terus dilakukan oleh Pasukan Gabungan TNI Polri, " ujar Laksda Sudihartawan.

Laksda Sudihartawan berharap kondisi keamanan dan ketertiban  yang kondusif seperti saat ini akan terus berlangsung kedepan dan semakin lama kondisinya semakin  kondusif. (Dinas Penerangan Koarmada II)

Read More

Jakarta Banjir, Pengusaha Anggap Pemprov Jakarta Tak Serius Penanganannya

KABARPROGRESIF.COM: (Jakarta) Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta dinilai lamban melakukan mitigasi banjir. Imbasnya, Ibu Kota dilanda banjir dalam dua hari terakhir serta berdampak sosial ekonomi terhadap warga dan pengusaha.

Karenanya, Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia (HIPPI) Jakarta meminta pemprov mengantisipasi banjir sejak dini dengan memperbaiki drainase serta revitalisasi sungai dan setu sepanjang tahun untuk mengantisipasi banjir.

"Pelaku usaha sangat berharap agar masalah banjir ini dapat semakin dikendalikan sehingga tidak mengganggu berbagai aktivitas perekonomian dan masyarakat," kata Ketua Umum HIPPI, Sarman Simanjorang, dalam keterangan tertulis, Minggu (21/2).

Dirinya menerangkan, pengusaha sudah sangat menderita karena penurunan pendapatan imbas penurunan perekonomian saat pandemi Covid-19. Keadaan kian buruk lantaran adanya banjir.

"Bagi pelaku usaha, banjir di tengah pandemi ibarat sudah jatuh tertimpa tangga pula. Sudah berat semakin berat menghadapi tantangan ini. Banjir ini membawa kerugian material, kerugian omzet, dan waktu bagi pelaku usaha dan masyarakat," tuturnya.

Sarman melanjutkan, anjloknya omzet selama pandemi hanya dapat ditutup saat libur akhir pekan. Namun, sirna dengan datangnya banjir.

Banjir pada hari Sabtu, yang merupakan libur akhir pekan, biasanya menjadi ajang warga Jakarta dan sekitarnya keluar rumah untuk berbelanja ke pasar tradisional, mal, ataupun menikmati kuliner bersama keluarga.

"Dengan kejadian banjir ini, masyarakat sebagai konsumen enggan keluar rumah karena takut terjebak macet," ucapnya.

Kondisi ini, sambungnya, menjadi tantangan dan beban berat bagi pelaku usaha yang sudah hampir setahun tertekan dan terpuruk akibat pandemi. Untuk itu, Pemprov Jakarta diharapkan memperkuat koordinasi dengan pemerintah daerah (pemda) sekitar untuk menanggulangi banjir.

"Pengusaha berharap banjir ini dapat diatasi dengan koordinasi yang terpadu dengan pemerintah daerah penyangga Ibu Kota yang mengirimkan air dari hulu," tutup Sarman.

Read More

Kodim 0812/Lamongan Disemprot Disinfektan

KABARPROGRESIF.COM: (Lamongan) Bukan hanya perkampungan yang berada di wilayahnya saja. 

Ternyata, penyemprotan disinfektan juga dilakukan di lingkungan Makodim 0812/Lamongan.

Penyemprotan itu, dilakukan demi mencegah adanya penyebaran sekaligus pemutusan rantai pandemi Covid-19.

Demikian dikatakan Dandim, Letkol Inf Sidik Wiyono ketika dihubungi melalui via seluler miliknya, Minggu 21 Februari 2021.

Akhir pekan, kata Letkol Sidik, bukan menjadi penghalang bagi dirinya untuk terus menginstruksikan personelnya melakukan upaya pemutusan pandemi.

“Beberapa area Kodim kita semprot, termasuk area pintu gerbang atau pintu masuk Makodim. Disana juga sudah ada petugas yang bersiaga memeriksa setiap tamu yang masuk ke Makodim,” ujarnya.

Apalagi, kata Dandim, adanya pemberlakukan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM Mikro di Kabupaten Lamongan, seakan menjadikan dirinya untuk terus mewaspadai adanya penyebaran pandemi yang setiap saat bisa saja terjadi. 

“Kita tidak boleh lengah. Sebab, pandemi itu sudah menelan banyak korban,” bebernya. (Kodim 0812/Lamongan)

Read More

Banjir Jakarta, PB HMI Sebut Anies Gagal Total Tangani Banjir

KABARPROGRESIF.COM: (Jakarta) Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI) menyoal kemampuan Gubernur DKI Jakarta Anies Badwedan dalam mengantisipasi dan menangani banjir yang terjadi pada banyak titik di wilayah Jakarta kemarin.

Ketua Umum PB HMI Ahmad Latupono menyebut Gubernur Anies Baswedan gagal dalam mengurai persoalan banjir di Ibu Kota.

“Selaku pemangku kebijakan tertinggi di Pemprov DKI, saya rasa beliau gagal dalam mengelola persoalan di Ibu Kota, terutama soal banjir ini. Kenapa demikian? Karena seharusnya Pemprov cekatan dan mampu bersinergi dengan berbagai macam sektor untuk mengurai bencana tahunan ini,” kata Ahmad dalam keterangannya pada Sabtu (20/2) kemarin di Jakarta.

Selain banjir, PB HMI pun menyoroti sejumlah kebijakan Pemprov DKI yang terkesan hanya sebatas pencitraan dan syarat akan kepentingan hiburan politik semata. 

Kuat dugaan, langkah pencitraan Anies terkait dengan ambisinya untuk menjadi Calon Presiden pada pilpres 2024 mendatang.

“Banyak kebijakan Gubernur DKI yang syarat akan kepentingan, jangan sampai itu hanya politik entertainment semata demi mendobrak popularitas menuju 2024. Kalau begitu adanya, tentu warga DKI juga yang akan dirugikan,” ujarnya.

Karena kepemimpinan Anies tak bisa diharapkan, Ahmad pun meminta kepada seluruh warga Ibu Kota untuk tetap sabar dan optimis. Ahmad yakin situasi pandemi dan musibah banjir ini akan segera berakhir dan keadaan bakal kembali seperti sedia kala.

Read More

Banjir Jakarta, Media Asing Nilai Anies Baswedan Tidak Fokus Tangani Banjir

KABARPROGRESIF.COM: (Jakarta) Banjir yang melanda sejumlah wilayah di Indonesia, khususnya Jakarta, menjadi sorotan dunia.

Media asing sebut sikap Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan tidak fokus dalam menangani masalah banjir, dan Indonesia memiliki sistem pengairan yang salah.

Operasi penyelamatan korban banjir sedang berlangsung di ibukota Jakarta. Beberapa wilayah yang terdampak banjir parah telah mencapai 1.000 orang pengungsi.

Dalam sebuah wawancara, pelaksana tugas kepala badan mitigasi bencana Jakarta, Sabdo Kurnianto mengatakan bahwa warga dari daerah selatan dan timur kota mencapai 1.380 orang yang dievakuasi, setelah banjir naik pada ketinggian 1-8 meter di beberapa lingkungan.

“Dua ratus lingkungan telah terpengaruh, menurut data terbaru,” kata Anies Bawedan kepada televisi lokal, Sabtu pagi.

Dia juga mengatakan bahwa lebih dari dua lusin pusat evakuasi telah disiapkan di seluruh Jakarta.

“Hujan sudah berhenti, tapi air dari daerah lain masih mempengaruhi Jakarta. Mudah-mudahan tidak sempat sampai ke pusat kota dan saat surut orang bisa kembali beraktivitas,” lanjut Anie Baswedan, yang dikutip dari laman Al-Jazeraa, 21 Februari 2021.

Mengenai hal ini BMKG telah memperingatkan bahwa dalam beberapa hari ke depan, hujan terberat di musin ini mungkin akan turun di sekitar Jakarta yang padat penduduk.

Pihak BMKG juga mengatakan bahwa akan ada cuaca ekstrim, termasuk hujan lebat, petir, dan angin kencang yang akan terjadi di minggu ini hingga minggu depan.

“Ini adalah masa kritis yang perlu kita waspadai. Jakarta dan sekitarnya masih dalam puncak musim hujan yang diperkirakan akan terus berlanjut hingga akhir Februari atau awal Maret,” ujar Dwikorita Karnawati, Kepala BMKG Indonesia.

Lanjutnya, Jakarta akan siaga selama empat hari ke depan. Menurut data dari badan meteorologi, curah hujan tinggi dalam 24 jam terakhir terjadi di wilayah Pasar Minggu, Jakarta Selatan, yang mencatat curah hujan 226 mm sejak Jumat lalu.

Unggahan foto di media sosial yang menampilkan orang-orang sedang mengarungi air berlumpur setinggi bahu, mobil hampir seluruhnya terendam, dan tim penyelamat yang menggunakan perahu karet untuk mengevakuasi warga lnjut usia, juga menjadi sorotan dunia.

Jessica Washington dari Al Jazeera melaporkan dari salah satu wilayah yang terdampak banjir terparah di Jakarta Timur, menanyakan mengapa kota itu selalu dilanda banjir setiap tahaun.

Ahli lingkungan dan ilmuwan mengatakan bahwa insiden ini tidak bisa dinormalisasi.

Jessica mengatakan bahwa pembangunan di Jakarta terlalu berlebihan, terlalu banyak beton, kurangnya ruang hijau, dan pengambilan air tanah yang berlebihan juga menjadi penyebab banjir parah.

Hal ini menjadikan Jakarta sebagai kota yang paling cepat tenggelam di dunia.

“Para ilmuwan yang kami ajak bicara mengatakan bahwa Gubernus Jakarta, Anies Baswedan tidak bertindak seperti janjinya, alih-alih berfokus pada normalisasi sungai dan pelebaran sungai untuk membuat kota ini jauh lebih tahan banjir, tapi Anies lebih fokus pada Estetis daripada Praktis,” kata Jessica.

“Dan itu berarti, di tahun ini dan juga berpotensi di tahun-tahun mendatang, krisi banjir di Jakarta hanya akan bertambah parah,” sambungnya.***(Enjang Kusnadi/Mantra Sukabumi)

Read More

Data Korban Banjir Jakarta, Ferdinand Sebut Admin Pemda DKI Jakarta Memalukan

KABARPROGRESIF.COM: (Jakarta) Mantan Politisi Partai Demokrat, Ferdinand Hutahaean mengkritik soal data korban banjir Jakarta yang disebar admin media sosial Pemda DKI.

Lewat cuitannya di Twitter, Minggu 21 Februari 2021, Ferdinand Hutahaean menyebut data yang disebar admin Pemda DKI Jakarta terkait jumlah korban jiwa akibat banjir baru-baru ini tidak faktual.

Menurutnya, admin Pemda DKI menyebar data dengan menyebutkan peristiwa banjir di Jakarta baru-baru ini tidak ada korban jiwa.

Hal itu, kata Ferdinand berbeda dengan pernyataan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan kepada media dimana Anies menyebut korban jiwa akibat banjir tersebut yakni sebanyak lima orang meninggal dunia yang mayoritas adalah anak-anak.

Oleh karenanya, Ferdinand Hutahaean meminta kepada Anies Baswedan agar mengingatkan admin media sosial Pemda DKI Jakarta untuk tidak menyebar berita yang tidak faktual.

“Nies, tolong ingatkan admin DKIJakarta yang sebar data tak ada korban jiwa. Memalukan sebagai akun resmi Pemda DKI Jakarta sebar berita yang tidak faktual. Aniesbaswedan,” cuit Ferdinand menandai Twitter resmi Pemda DKI Jakarta dan Anies Baswedan.

Dalam cuitannya itu, Ferdinand Hutahaean juga menyertakan link artikel pemberitaan terkait pernyataan Anies soal korban jiwa akibat banjir di Jakarta yang terjadi baru-baru ini.

Dalam isi artikel yang tayang di situs Detik.com, Minggu 21 Februari 2021 itu Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyampaikan belasungkawa atas meninggalnya lima korban banjir di DKI.

Anies mengatakan ada lima orang yang meninggal akibat banjir, empat di antaranya adalah anak-anak.

“Yang kedua kita berdukacita bahwa ada korban meninggal jumlahnya lima orang, dan empat dari lima orang ini adalah anak anak usia 7 tahun, 11, 13 tahun. Mereka meninggal saat bermain di air yang kemudian ada arus, yang kemudian ada yang terpeleset dan lain lain,” ujar Anies Baswedan.

Selain itu, kata Anies, Pemda DKI Jakarta juga mengimbau masyarakat dan jajarannya agar mengawasi kegiatan anak-anak saat situasi banjir. Ia pun berharap peristiwa korban jiwa akibat banjir tersebut tak terjadi lagi.

“Saya memberikan instruksi kepada seluruh jajaran dan mengimbau kepada seluruh masyarakat apabila anak-anak bermain di kawasan yang ada genangan, maka supaya ditegur, diajak untuk berhenti, karena bermain-main di tempat-tempat seperti ini sering berisiko, ada lubang, ada arus yang tidak terduga, akhirnya peristiwa yang tidak kita inginkan,” ujarnya.

Read More

Kritik Pedas Giring untuk Anies: Jangan Cuma Lempar Kesalahan Banjir Kiriman

KABARPROGRESIF.COM: (Bojonegoro) Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Umum DPP Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Giring Ganesha mengkritik banjir Jakarta yang masih terus terjadi hingga kini.

Menurut Giring, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan tidak pernah serius mengatasi banjir Jakarta, namun malah menyalahkan pihak lain, termasuk dalam banjir Sabtu kemarin.

“Jangan cuma melempar kesalahan pada curah hujan dan banjir kiriman. Pada banjir kemarin, status pintu air di Bogor dan Depok normal. Artinya banjir terjadi karena Gubernur Anies tidak punya rencana dan cara yang jelas untuk mengatasinya,” kata Giring di sela-sela kunjungannya di Bojonegoro, Jawa Timur, dikutip dari Tribunnews.com, Minggu (21/2/2021).

Giring mengutip data BMKG bahwa status pintu air Katulampa, Depok, dan Krukut Hulu adalah siaga 4 alias masih normal sejak Sabtu tengah malam sampai Sabtu petang.

Selama tiga tahun terakhir, lanjut Giring, Gubernur Anies tidak pernah serius mengatasi banjir.

"Gubernur Anies terbukti tidak punya kapabilitas mengelola Jakarta," kata Giring.

Dia juga menyoroti langkah Gubernur DKI menghapus program normalisasi sungai, lalu menggantinya dengan naturalisasi.

“Naturalisasi sungai yang selalu digembar-gemborkan Anies terbukti cuma konsep di atas kertas, tidak dikerjakan di lapangan sementara normalisasi sungai dihapuskan. Akibatnya banjir kian memburuk" kata Giring.

Selain itu, menjelang musim hujan, tidak terlihat ada upaya untuk mengeruk sungai, membersihkan saluran air, dan mengecek pompa.

“Ketika tindakan-tindakan itu tidak dilakukan, mustahil Jakarta bebas dari banjir. Padahal anggaran DKI Jakarta lebih dari cukup untuk membiayai itu semua,” tegas mantan vokalis band Nidji itu.

Alih-alih menjatahkan untuk pencegahan banjir, Giring menyesalkan alokasi anggaran untuk hal-hal yang jauh dari kebutuhan mendesak warga.

“Anggaran Jakarta diboroskan untuk hal-hal tak perlu. Lihat saja, untuk pembayaran uang muka Formula E, mempercantik JPO, atau mengecat genting-genting rumah warga. Dari sini, Gubernur Anies terlihat tidak mampu menyusun prioritas. Kebutuhan mendesak dinomorduakan, hal-hal bersifat kosmetik justru didahulukan,” kata Giring.

Banjir terjadi secara merata di banyak wilayah Jakarta pada Sabtu 20 Februari 2021. Ketinggian air bervariasi, dari 30 cm sampai 2 meter.

Sekitar 1.300 warga harus dievakuasi dari rumah masing-masing.

Read More

Jakarta Banjir, Anies Sebut Kiriman Bogor, Bima Arya Langsung Meradang

KABARPROGRESIF.COM: (Bogor) Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan wajar jika saat ini ditemukan banyak genangan di sejumlah wilayah Jakarta.

Ia menyebutkan, bahwa banjir yang terjadi di Jakarta kali ini merupakan kiriman dari Bogor dan Depok.

“Air kiriman dari hulu (Bogor) dan kawasan tengah (Depok) sekarang dalam perjalanan nih ke Jakarta. Dalam perjalanannya itu tentu berdampak pada kawasan-kawasan yang ada di sekitarnya,” ujar Anies.

Mendapatkan tudingan tersebut, Wali Kota Bogor Bima Arya pun meradang.

Bima Arya membantah kaitan banjir yang terjadi di sejumlah wilayah Jakarta itu kiriman dari Bogor.

Menurut Bima Arya, dari pantauan selama tiga hari terakhir, tinggi muka air (TMA) di Bendungan Katulampa hanya sampai 90 cm atau siaga III.

“Selama tiga hari kebelakang, di Bendungan Katulampa itu paling tinggi siaga III, biasanya Jakarta banjir kalau Katulampa siaga I. Ketika siaga III sudah banjir, berarti kan volume air di Jakarta yang tinggi,” katanya kepada wartawan, Minggu (21/2/2021).

Orang nomor wahid di Kota Hujan itu juga telah mengirimkan surat kepada Gubernur DKI Jakarta, kaitan Sungai Ciliwung.

Bima Arya menilai jika bicara persoalan hulu, bukan hanya sekadar kiriman air dari Puncak atau Bogor saja, tapi perlu ada penyelesaian persoalan di Daerah Aliran Sungai (DAS) Ciliwung.

“Kita sudah surati pak gubernur, tapi belum ada jawaban. Ini perlu menjadi perhatian bersama,” tegasnya.

Read More