Sabtu, 27 Februari 2021


KABARPROGRESIF.COM: (Makassar) Kompisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melakukan operasi tangkap tangan (OTT). 

Kali ini, Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah terjaring dalam OTT tersebut.

Nurdin terjaring OTT KPK atas dugaan kasus tindak pidana korupsi. Dalam penangkapan tersebut, KPK mengamankan koper berisi uang Rp1 miliar.

Menanggapi penangkapan sang suami, istri Nurdin Abdulllah, Lies Fachruddin pun langsung meminta doa kepada semua pihak agar proses yang sedang dilalui suaminya bisa dimudahkan. Hal ini ia sampaikan melalui pesan di WAG PKK Sulsel.

"Ass. Sahabat PKK yang saya sayangi. Do'akan bapak yaaaa. Tadi pagi bapak didatangi KPK secara mendadak berkenaan dg ada Staff bapak yg menerima dana. Bapak akan dimintai keterangan. Semoga Allah S.W.T memudahkan semuanya. Insyaa Allah," tulis Lies, dikutip Sabtu, 27 Februari 2021.

Di sisi lain, usai dirinya terjaring OTT KPK, nama Nurdin Abdullah mendadak trending di Twitter. Netizen ramai berkomentar tentang penangkapan Gubernur Sulsel tersebut.



KABARPROGRESIF.COM: (Jakarta) Polemik yang terjadi di internal Partai Demokrat belakangan ini membuat sejumlah pendiri partai berlambang mercy itu mengambil sikap untuk segera melaksanakan Kongres Luar Biasa (KLB). 

Menurut Hengky Luntungan, pelaksanaan KLB ini merupakan langkah penyelamatan Partai Demokrat dari keterpurukan.

Hengky menilai, ketidakmampuan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dalam memimpin Partai Demokrat juga menjadi salah satu penyebab terjadinya polemik internal yang cukup panjang.

"Sebagai pendiri kami, melihat karena ketidakmampuan seorang pemimpin partai, dalam Hal ini Ketua Umum AHY. Kenapa? Karena persoalan internal dibawa ke eksternal. Oleh karena itu, kami para pendiri berusaha mencari solusi. Sebagai langkah penyelamatan partai, bukan silatnas (silaturahmi nasional) tetapi KLB," tegas Hengky dalam konferensi pers, Jakarta, Sabtu (27/2).

Ia mengatakan, bahwa para pendiri telah bersepakat untuk mendorong KLB dengan melibatkan pihak internal maupun eksternal. Hal ini untuk menunjukan bahwa Partai Demokrat sebagai partai yang terbuka, bukan partai yang menganut sistem dinasti.

Selain itu, para pendiri juga sepakat untuk terlibat secara aktif dalam pelaksanaan KLB nanti. Hal ini dalam rangka mengawal dan mengembalikan visi-misi partai Demokrat sejak awal pendirian, menjadi partai terbuka. Sehingga tidak ada lagi dinasti politik di dalam Partai Demokrat.

"Dalam pelaksanaan KLB, maka pendiri dan senior partai siap masuk dan melibatkan diri secara aktif dalam rangka mengawal dan mengembalikan visi misi awal pendirian," pungkasnya.



KABARPROGRESIF.COM: (Lamongan) Kodim 0812/Lamongan rencananya akan menggencarkan gerakan santri bermasker di wilayah teritorialnya.

Bukan hanya Kodim saja, langkah itu nantinya juga akan dilukan dengan pihak Kepolisian dan Pemda setempat.

Letkol Inf Sidik Wiyono menjelaskan, edukasi dan sosialisasi gerakan santri bermasker ditujukan untuk meningkatkan kesadaran para Santri, sekaligus pengurus pondok. 

“Untuk mencegah adanya penyebaran pandemi Covid-19,” kata Sidik. Jumat, 26 Februari 2021.

Ia berharap, pencanangan adanya gerakan santri bermasker itu bisa membudayakan adanya lingkungan pesantren yang patuh protokol kesehatan.

“Untuk itu, diharapkan para pengurus ponpes bisa mensosialiasikan adanya protokol kesehatan ke para Santri dan Santriwati,” jelas Dandim. (Kodim 0812/Lamongan)



KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Wali kota dan Wakil Wali Kota Surabaya terpilih, Eri Cahyadi dan Armudji resmi dilantik Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, Jumat (26/2/2021) sore. Prosesi pelantikan kepala daerah yang digelar di Gedung Negara Grahadi tersebut dibagi menjadi tiga sesi.

Pasangan wali kota dan Wakil Wali Kota Surabaya terpilih dilantik pada sesi ketiga atau sekitar pukul 16.00 WIB. Setidaknya ada lima kepala daerah yang dilantik pada sesi terakhir ini. 

Tiba di Gedung Negara Grahadi sekitar pukul 15.20 WIB, Eri Cahyadi-Armudji langsung disambut dan dikawal menuju ruang pelantikan.

Selama acara berlangsung, tamu undangan dibatasi. Hanya satu orang perwakilan yang bisa mengikuti prosesi secara langsung. 

Sementara itu, bagi tamu undangan lain diberi kesempatan untuk menyaksikan pelantikan melalui virtual.

"Saya berjanji akan memenuhi kewajiban saya sebagai Wali Kota Surabaya, dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya memegang teguh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan menjalankan segala Undang-undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya, serta berbakti kepada masyarakat, Nusa dan Bangsa," begitu bunyi sumpah jabatan yang diucapkan Eri saat prosesi pelantikan.

Usai dilantik, Eri menyatakan kesiapannya menjalankan amanah warga Kota Surabaya. Tentunya program yang dijalankan ke depan bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat. 

Nah, salah satu fokus pertamanya adalah upaya pemulihan ekonomi di masa pandemi Covid-19.

“Program yang kita lakukan untuk kesejahteraan masyarakat. Yang kedua bagaimana kita memberikan ada pekerjaan, sehingga ekonomi bergerak. Namun pertama bagaimana untuk mengatasi pandemi Covid-19 Surabaya dulu,” kata Eri.

Sementara itu, dalam sambutannya, Gubernur Khofifah mengatakan, proses pelantikan pada hari ini sudah berjalan lancar. 

Proses pelantikan ini akan mengantarkan awal dari perjalanan sebagai  kepala daerah dan wakil kepala daerah. 

“Tentu harapan kita adalah disegerakan RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) di masing-masing daerah,” kata Gubernur Khofifah.

Setelah itu, kata Khofifah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) di masing-masing daerah dapat segera dilaksanakan. 

Tentunya antara RKPD kabupaten/kota dengan RKPD provinsi dan RKP (Rencana Kerja Pemerintah) di tingkat nasional, dapat berjalan berseiringan. 

“Antara RPJMD kabupaten/kota, RPJMD provinsi dan RPJMN di tingkat nasional tentu harus kita lakukan percepatan sinkronisasi,” kata dia.



KABARPROGRESIF.COM: (Jakarta) Tim KPK menangkap Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel) Nurdin Abdullah, 27/02, di kediaamnnya di Makassar. 

Bersama Nurdin ada unsur pengusaha AS, pejabat PU ER dan SB ajudan Gubernur. Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) mengungkap proyek yang me jadi perhatian masyarakat sebelum terjadinya tangkap tangan oleh KPK. 

"Jika sekarang ada OTT Gubernur Sulsel, ada dua hal yang jadi pehatian masyarakat. Yaitu dugaan monopoli penambangan pasir yang diduga itu orang-orang dekatnya Gubernur Nurdin Abdullah. Dan juga terkait dugaan pembangunan stadion. Itu yang menjadi perhatian masyarakat karena ada dugaan persoalan di situ," kata Koordianator MAKI, Boyamin Saiman, di Jakarta, 27/02. 

"Dari situlah mungkin KPK memasang radarnya pada Nurdin Abdullah dan akhirnya kena yang di-OTT," katanya. "Itu ada pengusaha dan Dinas PU, berarti itu kan proyek. Baik proyek yang mau diijon maupun proyek yang sudah dikerjakan. Tidak hanya suap. Ya itu prestasinya KPK. Terlepas trigger-nya diolok-olok masyarakat di medsos, digugat MAKI, atau didesak ICW," katanya.



KABARPROGRESIF.COM: (Jakarta) KPK telah melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap Gubernur Sulsel, Nurdin Abdullah (NA) di rumah jabatannya, Jalan Jenderal Sudirman, Makassar, Sabtu dinihari (27/2/2021).

Sejak penangkapan orang nomor satu di Sulsel itu, hingga saat ini statusnya selama diperiksa di kantor pusat KPK, Jakarta belum diketahui.

Juru Bicara KPK, Ali Fikri, memilih bungkam saat ditanya soal status NA selama diperiksa. Baik apakah hanya sebagai terperiksa atau hanya sebagai saksi. Sampai saat ini, Ali belum memberikan jawaban.

Pesan singkat yang ditujukan belum direspons sampai dengan malam hari ini.

Orang yang paling vokal menyampaikan perkembangan kasus korupsi di Indonesia ini, hanya menyampaikan, NA saat ini masih berada di kantor KPK untuk menjalani pemeriksaan atas dugaan kasus korupsi.

Kabar akan kepulangan mantan Bupati Bantaeng ini pun belum dipastikan. Ali Fikri berharap semua pihak untuk bersabar menunggu hasil pemeriksaan NA.

“KPK berharap pihak-pihak lain menunggu proses yang saat ini sedang kami lakukan,” katanya, Sabtu (27/2/2021).

“Dalam waktu 1×24 jam, kami akan segera menentukan sikap dari kegiatan tangkap tangan ini. Kami pastikan KPK bekerja sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku,” ujar Fikri.



KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Dalam rangka meningkatkan kemampuan teknis, taktis dan tempur, Satuan Kapal Eskorta (Satkor) Koarmada II yang dikomandani oleh Kolonel Laut (P) Ashari Alamsyah melaksanakan Latihan dengan materi latihan peperangan Anti Kapal Selam (AKS) yang dilaksanakan di Ruang Tactical Floor Games (TFG) Satkor Koarmada II, KRI REM-331 serta KRI FKO-368 berakhir Jumat (26/02).

Latihan yang dibuka oleh Pgs. Pasops Satkor Koarmada II Letkol Laut (P) Herry Koerniawan, S.T., M.Tr.Opsla dilaksanakan selama 5 hari dan diikuti oleh Perwira, Bintara dan Tamtama Unsur Satkor serta melibatkan Instruktur baik dari Intern Satkor maupun Kolat Koarmada II ini dilaksanakan dengan penerapan Protokol Kesehatan Covid-19 dengan ketat.

Berdasarkan Rencana Latihan yang telah disusun, latihan ini dibagi menjadi dua metode yaitu Teori dan Praktek latihan Anti Kapal Selam (AKS) dengan materi-materi yaitu Pengenalan Peperangan AKS, Pengaruh Lingkungan dalam Peperangan AKS, Komando pengendali Peperangan AKS, Prosedur Komunikasi dalam Peperangan AKS, dan Latihan Anti Kapal Selam (LAKS).

Komandan Satkor menjelaskan “ Dari materi-materi yang dilatihkan tersebut diharapkan setiap Prajurit di jajaran unsur Satkor dapat menggunakannya dalam kedinasan. Baik itu untuksarana latihan sebagai  pembinaan personil, ataupun untuk diaplikasikan dalam tugas operasi yang akan dilaksanakan oleh Satuan Kapal Eskorta Koarmada II, " jelas Dansatkor. Dinas Penerangan Koarmada II)



KABARPROGRESIF.COM: (Jakarta) Juru Bicara Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel), Veronica Moniaga menegaskan bahwa tidak benar Nurdin Abdullah terjaring operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pembetantasan Korupsi (KPK). Nurdin secara sukarela ikut sebagai saksi ke Gedung KPK, Jakarta.

“Yang ingin saya sampaikan di sini, mengenai informasi yang beredar di media bahwa bapak Gubernur Nurdin Abdullah terkena operasi tangkap tangan, itu tidak benar! karena bapak saat itu sedang istirahat,” kata Veronica dalam keterangannya, Sabtu (27/2/2021).

Veronica menjelaskan, OTT merupakan operasi menangkap seseorang saat melakukan tindak pidana. Sedangkan, Nurdin tidak melakukan tindak pidana lantaran sedang berisitirahat.

“Keberangakatan bapak ke luar kota, itu untuk menyampaikan keterangan sebagai saksi. Selebihnya mengenai informasi yang beredar, bahwa apakah terlibat kasus A, B, atau apa pun, kami belum mendapat informasi resmi mengenai itu,” ujarnya.

Veronica mengklaim, KPK bahkan tidak melakukan penjemputan paksa terhadap Nurdin. Nurdin justru dengan kerelaan hati untuk berangkat.

Alasannya, menurut Veronica, Nurdin merupakan warga negara yang baik dan siap memberikan keterangan mengenai kasus yang menimpanya.

“Sekali lagi saya ulang bahwa Bapak Gubernur Nurdin Abdullah sedang tidak melakukan tindak pidana pada saat dijemput oleh tim KPK. Mereka diterima baik di rumah jabatan gubernur, dan bapak pun dengan sikap patriotismenya mengikuti tim KPK,” tandasnya.



KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) KRI I Gusti Ngurah Rai (GNR)-332 yang dikomandanai oleh Kolonel Laut (P) S. Bimo Aji yang sedang melaksanakan Operasi dibawah kendali Guspurla Koarmada II  mendeteksi adanya kapal selam asing yang berada di perairan laut yurisdiksi nasional Indonesia.

Menghadapi situasi tersebut perwira jaga KRI melaporkan kepada Komandan KRI GNR-332 Kolonel Laut (P) S. Bimo Aji dan diteruskan kepada Dansatgasla operasi gabungan pengamanan perbatasan Laksma TNI Rahmat Eko Rahardjo yang ikut dalam pelayaran. 

Guna memastikan deteksi awal tersebut selanjutnya Dansatgasla yang jabatan sehari-harinya sebagai Komandan Guspurla Koarmada II memerintahkan kepada Komandan KRI I Gusti Ngurah Rai-332 untuk mengambil langkah taktis selanjutnya.

Menindaklajuti situasi tersebut, Komandan KRI GNR-332 memerintahkan kepada pilot heli Panther HS 4211 yang dilengkapi dengan Dipping Sonar L-3 Ocean Systems DS-100 Helicopter Long-Range Active Sonar (HELRAS) membantu mencari dan menemukan keberadaan kapal selam asing tersebut.

Dari pencarian tersebut Heli panther HS 4211 mendeteksi keberadaan kapal selam asing selanjutnya mengirimkan data ke KRI GNR-332 untuk dilaksanakan penghancuran kapal selam asing dengan menembakan torpedo.

Demikian skenario latihan peperangan AKS yang perankan oleh prajurit KRI GNR-332 dan Crew Heli Panther HS 4211 pada hari Kamis (25/02). Disela kegiatan Laksma TNI Rahmat Eko Rahardjo mengatakan, “ Latihan perang anti kapal selam ini dilaksanakan untuk meningkatkan kemampuan tempur pengawak KRI GNR-332 dan Crew Heli dalam simulasi pertempuran anti kapal selam, ” jelas Laksma Rahmat Eko.

Sementara itu, ditempat terpisah Pangkoarmada II Laksda TNI I N.G. Sudhihartawan menjelaskan simulasi latihan unsur gelar KRI dan Heli merupakan bentuk interoperabilty antar unsur sehingga dibutuhkan kerjasama taktis  yang meliputi komando, pengendalian dan komunikasi. Selama kegiatan latihan  melaksanakan prosedur latihan secara cermat dan benar guna terwujudnya Zero Accident. Hal ini  juga dalam rangka melaksanakan kebijakan dan prioritas Kepala Staf TNI Angkatan Laut Laksamana TNI Yudo Margono bidang pembambangun SDM TNI AL yang unggul. (Dinas Penerangan Koarmada II)



KABARPROGRESIF.COM: (Jakarta) KPK kembali menggelar Operasi Tangkap Tangan (OTT) pada Jumat (26/2) malam. Kali ini, KPK menangkap Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel), Nurdin Abdullah, atas dugaan kasus korupsi.

"Benar, Jumat, 26/2/2021, tengah malam, KPK melakukan tangkap tangan terhadap kepala daerah di Sulawesi Selatan terkait dugaan tindak pidana korupsi," ujar Plt juru bicara KPK, Ali Fikri, kepada wartawan, Sabtu (27/2).

Meski demikian, Ali belum merinci kasus yang menjerat Nurdin. Sebab tim penyidik masih menangani kasus ini.

"Informasi lebih lengkap kasusnya, siapa saja yang ditangkap dan barang bukti apa yang diamankan, saat ini belum bisa kami sampaikan," ucapnya.

"Tim masih bekerja, dan perkembangannya nanti akan kami sampaikan kepada rekan-rekan semua," tutupnya.



KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Ketua Daerah Jalasenastri Armada (KDJA) II Ny. Ria Sudihartawan didampingi Wakil Ketua Daerah Jalasenastri Armada II dan juga Pengurus DJA II melaksanakan pengarahan terhadap para Ketua Korcab dan Ketua Cabang Lanal Daerah Jalasenastri Armada II secara virtual , bertempat di RD (Rumah Dinas) Panglima Koarmada II, pada Kamis (25/2).

Dalam sambutannya, Ketua DJA II Ny. Ria Sudihartawan menyampaikan tentang perkembangan situasi saat ini yakni pandemi Covid-19 yang belum juga usai dan berbagai bencana alam yang melanda dibeberapa daerah , serta menekankan kepada seluruh Ibu-Ibu Jalasenastri khususnya pada Jajaran Daerah Jalasenastri Armada II agar tetap dan displin dalam menjalankan protokol kesehatan guna memutus rantai penyebaran Covid-19.

Lebih lanjut Ketua DJA II meneruskan hal-hal pokok yang menjadi penekanan Ketua Umum Jalasenastri yakni , “Jalasenastri merupakan organisasi non struktural TNI Angkatan Laut yang tumbuh seiring dengan perkembangan organisasi TNI AL, dan berharap keberadaannya dapat membantu dan memberikan kontribusi secara positif guna meningkatkan kesejahteraan di lingkungan keluarga TNI AL dimanapun suami bertugas”, ungkap Ny Ria.

Sejalan dengan hal tersebut istilah Tak Kenal Maka Tak Sayang harus dipedomani dalam setiap kehidupan sosial, harus mampu menempatkan diri dan menjaga etika di kedinasan, jalin komunikasi yang baik dengan mengedepankan saling menghargai antara senior-junior yang nantinya dapat berpengaruh terhadap nama baik organisasi TNI-AL dan juga terhadap karier Suami di kedinasan.

Diakhir sambutannya Ny. Ria berharap, “agar Jalasenastri khususnya Jajaran Koarmada II semakin berperan aktif sehingga mampu menyeimbangkan dan mendukung terlaksananya tugas dan tanggung jawab suami dalam kedinasan. (Dinas Penerangan Koarmada II)



KABARPROGRESIF.COM: (Jakarta) Untuk mencegah hal yang tidak diinginkan di Mapolsek Kalideres, penjagaan di kantor polisi itu pun diperketat.

Hal itu dilakukan pasca penembakan yang dilakukan anggota Polsek Kalideres bernama Cornelius Siahaan pada Kamis dini hari, 25 Februari 2021, yang mengakibatkan 3 orang tewas. Salah satu korban tewas adalah Sinurat, yang diketahui merupakan anggota TNI dari satuan Kostrad.

Kanitreskrim Polsek Kalideres AKP Syafri Wasdar mengatakan, pihaknya telah berkoordinasi dengan TNI untuk mencegah hal yang tidak diinginkan. 

“Iya, dan saat ini kami berkoordinasi dengan Pak Danramil dan Pak Camat, untuk antisipasi agar kejadian tersebut tidak terjadi di wilayah Sukmajaya dan Cilodong,” katanya, Kamis, 25 Februari 2021.

Selain itu, Kapolda Metro Jaya juga sudah berkomunikasi dengan Pangdam Jaya dan Pangkostrad terkait peristiwa ini. Sebelumnya, Kapendam Jaya Letkol Arh Herwin mengatakan, Pangdam Jaya memerintahkan untuk mengawal kasus ini hingga tuntas bersama dengan Pomdam Jaya.

Selain itu, dia meminta semua pihak untuk tidak membuat isu-isu liar yang dapat mengganggu keamanan Jakarta. "Agar anggota di Jakarta tidak membuat isu yang merusak stabilitas keamanan di Ibu Kota," kata Herwin saat konferensi pers di Polda Metro Jaya.

Seentara itu, Polda Metro Jaya telah menetapkan Cornelius Siahaan sebagai tersangka. 

Ia dijerat Pasal 338 KUHP dengan ancaman hukuman penjara 15 tahun.


Narkoba

Koperasi & UMKM

Terus Kobarkan Semangat Perjuangan Arek-arek Suroboyo 10 Nopember 1945 untuk memberantas Korupsi, Terorisme dan Penyalahgunaan Narkoba

Translate

Hukum

Metropolis

Nasional

Pidato Bung Tomo


Hankam

Popular Posts

Blog Archive