Gubernur Khofifah Soroti Angka Kematian Ibu dan Anak di Surabaya Tinggi

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Selain meminta Wali Kota dan Wakil Walikota Surabaya untuk mempertahankan PDRB Kota Surabaya.

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa ternyata juga mengkritisi bahkan menyoroti angka kematian ibu dan anak yang masih tinggi di Surabaya. 

Untuk itu, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawangsan ingin ada upaya percepatan dan intervensi detail yang dilakukan Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terkait Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB). 

Gubernur Khofifah mengungkapkan bahwa salah satu pekerjaan rumah (PR) dari Pemerintah Kota Surabaya adalah menurunkan AKI dan AKB di Kota Surabaya yang masih tinggi karena berada di posisi 5 besar.

"Menurunkan angka kematian ibu dan angka kematian bayi di Surabaya ini memang harus dilakukan intervensi secara detail dan mungkin dengan sinergitas yang lebih komprehensif saya rasa InsyaAllah kalau sinergitas itu terus dilakukan bisa memberikan penurunan secara lebih signifikan terhadap angka kematian ibu dan angka kematian bayi di Surabaya," pungkas Khofifah, saat ditemui usai menghadiri Rapat Paripurna Sertijab Wali Kota dan Wakil Wali Kota Surabaya di Gedung DPRD Kota Surabaya, Jl. Walikota Mustajab No. Surabaya, Senin (1/3).

Read More

Kejari Lembata Naikkan Status Kasus Tanah di Desa Meredeka ke Penyidikan

KABARPROGRESIF.COM: (Lembata) Penyidik pidana khusus (Pidsus) Kejari Lembata meningkatkan status penanganan perkara dugaan korupsi penyalahgunaan tanah desa di Desa Merdeka, Kecamatan Lebatukan, Kabupaten Lembata ke tahap penyidikan. 

Peningkatan status proses hukum ini setelah tim penyelidik Kejari Lembata melakukan ekspos hasil penyelidikan bersama sama dengan seluruh kasi dan jaksa fungsional di lingkungan Kejaksaan Negeri Lembata, Senin (1/3).

"Dari ekspos hasil penyelidikan, berdasarkan keterangan saksi-saksi sebanyak 19 orang yang telah diperiksa dan dokumen-dokumen terkait pada tahap penyelidikan, maka dinaikan ke tahap penyidikan," kata Kajari Lembata, Ridwan Angsar.

"Kami menemukan telah terjadi suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana korupsi. Dari peristiwa itu dapat dilakukan penyidikan untuk mencari dan mengumpulkan bukti serta dengan bukti membuat terang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya atau siapakah yang harus mempertanggungjawabkan suatu peristiwa pidana yang telah terjadi," ujarnya.

Ridwan mengatakan, pada tahap penyedikan, para saksi ini akan diperiksa lagi. 

"Seluruh pihak yang terkait dengan perkara ini akan diperiksa, termasuk kami akan meminta bantuan ahli guna menambah pengetahuan serta membuat terang tentang penyalahgunaan tanah desa ini," jelas Ridwan.

Dalam tahap penyidikan, lanjutnya, penyidik juga akan melakukan pemeriksaan lahan dan melakukan upaya paksa jika dianggap perlu sesuai dengan aturan yang berlaku. 

Dalam tahap penyidikan juga penyidik akan mencari dan menetapkan para pihak yang dinilai paling bertanggung jawab dalam perkara ini untuk dimintai pertanggung jawaban hukum.

"Terhadap semua pihak yang dinilai patut bertanggungjawab dalam perkara ini, kami akan tindak tegas dan tidak memilah-milah sesuai dengan aturan yang berlaku. Kami berkomitmen untuk menyelesaikan perkara ini sampai ke persidangan agar si pelaku mempertanggungjawabkan perbauatnya," tegas Ridwan Angsar.

Diberitakan sebelumnya, tim penyidik Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Lembata tengah menangani perkara dugaan korupsi terkait mafia tanah di Desa Merdeka, Kecamatan Lebatukan dengan estimasi kerugian negara sebesar Rp 1 miliar. 

Tanah milik negara seluas 5 hektare lebih yang selama ini dikuasai pemerintah desa setempat diduga telah dihibahkan ke oknum investor lokal di daerah tersebut.

Proses hibah termuat dalam surat hibah tanah tertanggal 26 September 2018 yang ditandatangani oleh kepala desa dan pihak investor. 

Pihak investor disebutkan telah membayar tanah tersebut seharga Rp 200 juta lebih, namun diduga tidak dijadikan sebagai pendapatan desa tapi malah dinikmati oleh oknum tertentu.

Dengan dasar surat hibah tersebut, pihak investor juga telah mengajukan ke Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Lembata untuk proses penerbitan sertifikat hak milik. BPN Lembata juga telah melakukan pemeriksaan dan pengukuran terhadap lahan dimaksud. **

Read More

Lagi, Ditagih Bon Minuman, Oknum Polisi Polres Binjai Letuskan Senpi

KABARPROGRESIF.COM: (Binjai) Seorang oknum Polres Binjai, Brigadir MJ, diamankan dan ditahan pihak Propam karena meletuskan senjata api.

Ironisnya, tindakan arogan itu dilakukan pelaku karena tagihan tuak yang diduga sudah diminumnya.

“Brigadir MJ kesal tentang pembayaran minum tuak, kemudian melakukan penembakan ke atas,” jelas Kasubbid Penmas Polda Sumut, AKBP MP Nainggolan, Senin (1/3).

Lebih lanjut, ia menjelaskan tembakan ke udara itu dilakukan Brigadir MJ juga karena kesal terhadap pengunjung warung.

“Brigadir MJ juga kesal dengan pengunjung warung,” sebutnya.

Akibat perbuatannya, sambung Nainggolan, Brigadir MJ telah ditindak dan menjalani proses hukum internal Polri.

“Yang bersangkutan sudah ditahan oleh propam Polres Binjai. Sedangkan senpinya juga sudah disita,” pungkasnya.

Read More

Kejagung Garap Manager Apartemen South Hills, Ini Kasusnya

KABARPROGRESIF.COM: (Jakarta) Kejaksaan Agung (Kejagung) memeriksa dua saksi dalam perkara dugaan korupsi PT Asabri. Salah satu saksi di antaranya Building Manager Apartemen South Hills.

"Saksi yang diperiksa berinisial MUS selaku Building Manager Apartemen South Hills," kata Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Leonard Eben Ezer Simanjuntak dalam keterangannya, Senin (1/3).

Pemeriksaan terhadap MUS untuk mendalami kesepakatan kerja antara Tan Kian dan Benny Tjokrosaputro. Sementara, satu saksi lainnya yakni AK yang merupakan Direktur PT Erdikha Elit Sekuritas.

"Pemeriksaan saksi dilakukan guna mencari fakta hukum dan mengumpulkan alat bukti tentang tindak pidana korupsi yang terjadi pada PT Asabri," kata Leonard.

Sebelumnya diberitakan, Kejagung menemukan perbuatan hukum yang dilakukan Tan Kian dalam perkara dugaan korupsi PT Asabri. 

Sebab, Tan Kian berkerjasama dengan Benny Tjokrosaputro yang merupakan salah seorang tersangka perkara tersebut.

"Perbuatan hukumnya ada. Tapi perbuatan melawan hukumnya belum," kata Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejagung, Ali Mukartono.

Dengan alasan itu, penyidik belum bisa menetapkan Tan Kian sebagai tersangka. Sehingga, sampai saat ini penyidik masih mencari bukti-bukti kuat perihal tersebut.

Bukti yang cukup itu nantinya bakal menjadi modal penyidik dalam mengungkap lebih dalam perkara ini. Bahkan, bukan tak mungkin bakal ada penetapan tersangka.

"Ada kerja sama antara Benny Tjokro dengan Tan Kian. apakah itu perbuatan melawan hukum atau tidak, didalami dulu," kata dia.

"(Tersangka) Bisa iya bisa tidak," sambungnya.

Read More

KPK Garap Bos PT Multi Structure, Ini Kasusnya

KABARPROGRESIF.COM: (Jakarta) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melanjutkan pemeriksaan kasus korupsi proyek pembangunan Jalan Lingkar Barat Duri di Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau tahun anggran 2013-2015.

Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri menjelaskan bahwa KPK memanggil dua nama untuk diperiksa sebagai saksi terkait kasus tersebut.

Dua nama tersebut adalah Manager Marketing PT Multi Structure Jeffry Ronald Situmorang dan Direktur PT Multi Structure Kukuh Bandiono Putro.

Sebelumnya KPK telah menetapkan Komisaris PT Arta Niaga Nusantara Handoko Setiono bersama istrinya, Direktur PT Arta Niaga Nusantara Melia Boentaran, Jumat (5/2).

Pasangan ini ditetapkan sebagai tersangka bersama 8 nama lainnya yang terdiri dari pejabat proyek, kontraktor dan pihak lainnya.

Mereka diduga melanggar Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 UU Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Read More

Minim Bukti, Polda Sumbar Hentikan Penyelidikan Dugaan Penyelewengan Anggaran MTQ Nasional 2020

KABARPROGRESIF.COM: (Padang) Polda Sumatera Barat menghentikan penyelidikan kasus dugaan penyelewengan dana pelaksanaan Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) Nasional. Acara itu digelar di Sumbar itu pada November 2020.

"Hasil gelar perkara yang dilakukan belum ditemukan adanya penyalahgunaan anggaran," kata Kabid Humas Polda Sumbar, Kombes Pol Satake Bayu, Senin (1/3/2021).

Satake menambahkan, dengan tidak ada temuan dalam gelar perkara ini, penyidik tidak menaikkan persoalan ini ke tingkat penyidikan.

"Kami sudah menelusuri persoalan ini dan keputusannya memang tidak ada pelanggaran," kata dia.

Polda Sumatera Barat menindaklanjuti dugaan penyelewengan dana pelaksanaan MTQ Nasional 2020. 

Dalam kasus ini, ada beberapa pejabat yang dimintai klarifikasi terkait hal itu.

"Kami tidak melakukan berita acara pemeriksaan (BAP) pada saat itu," kata dia.

Hingga saat ini, lanjutnya, penyidik masih mengumpulkan barang bukti dan keterangan terkait laporan yang masuk ke Polda Sumatera Barat.

Pemeriksaan ini dilakukan setelah ada laporan masyarakat ke Polda Sumbar terkait dugaan penyalahgunaan dana MTQ Nasional 2020.

"Kami hanya menindaklanjuti saja dan hingga saat ini masih mengumpulkan barang bukti dan keterangan," kata dia.

MTQ Nasional ke-28 di Stadion Utama Sumatera Barat di Kabupaten Padang Pariaman dibuka Presiden Joko Widodo secara virtual.

Read More

Hadiri Sertijab, Gubernur Khofifah Minta Eri Cahyadi Pertahankan PDRB Kota Surabaya

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menghadiri serah terima jabatan (Sertijab) Walikota dan Wakil Walikota Surabaya di Gedung DPRD Kota Surabaya, Senin (1/3) pagi. 

Sertijab Walikota dan Wakil Walikota Surabaya merupakan agenda pertama Sertijab yang dihadiri Gubernur Jatim dari 17 agenda Sertijab Walikota / Bupati terpilih hasil pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak tahun 2020. 

Dalam kesempatan tersebut, Gubernur Khofifah menekankan agar Kota Surabaya tetap menjadi barometer kebangkitan ekonomi di Jawa Timur di bawah kepemimpinan Wali Kota Surabaya terpilih Eri Cahyadi dan Wakil Wali Kota Surabaya Armudji.

Pasalnya, PDRB Kota Surabaya menyumbang  24,11 % terhadap PDRB Jawa Timur. Oleh sebab itu dirinya meminta agar apa yang telah dicapai Kota Surabaya untuk tetap dipertahankan dan bahkan lebih ditingkatkan lagi.

"Ini menjadi bagian yang penting, ini tidak boleh ada pelemasan atau pelemahan akibat pandemi covid - 19 yang telah berjalan setahun, jadi semua harus pada proses percepatan untuk membangun kebangkitan ekonomi di Jawa Timur terutama episentrumnya, yang menjadi sentra ini adalah Surabaya," Kata Gubernur Khofifah saat ditemui usai menghadiri Rapat Paripurna Sertijab Wali Kota dan Wakil Wali Kota Surabaya di Gedung DPRD Kota Surabaya, Jl. Walikota Mustajab No. Surabaya.

Gubernur Khofifah juga berpesan agar sinergitas dan kolaborasi terus ditingkatkan antara Pemerintah Kota Surabaya dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur. 

Dirinya menyebut bahwa 77 proyek strategis dari Program Strategis Nasional yang dituangkan dalam Perpres 80 tahun 2019 tentang percepatan pembangunan ekonomi di Jawa Timur sebagian besar sentranya  berada di Surabaya.

"Oleh karena itu, ini yang juga kami pesankan supaya ada sinergitas pasca pandemi covid ini jadi sekarang sesungguhnya preconditioning nya sudah bisa dilakukan karena provincial office dari PSN tersebut ada di Bappeda Provinsi Jawa Timur," pungkas Gubernur yang juga menjabat Ketua PP Muslimat NU tersebut.

Read More

Dipecat, Jhoni Allen: Demi Tuhan, SBY Tidak Berkeringat Apalagi Berdarah Darah

KABARPROGRESIF.COM: (Jakarta) Jhoni Allen akhirnya buka suara setelah ramai pemberitaan dirinya dipecat dari Partai Demokrat.

Sebagaimana diketahui, Jhoni Allen termasuk dalam 7 kader Partai Demokrat yang dipecat oleh Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) karena dianggap terlibat dalam upaya kudeta.

Kini Jhoni Allen muncul dengan tudingan Partai Demokrat telah menjadi Partai Dinasti atau Partai Keluarga Cikeas.

Menurut Jhoni Allen, situasi di Partai Demokrat telah berubah menjadi dinasti ketika Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menjadi Ketua Umum dan putranya, Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas), menjadi Sekjen melalui KLB.

"Ini baru pertama kali di Indonesia, bahkan di dunia, di mana pengurus partai politik, Partai Demokrat. Bapaknya SBY ketua umum, dan anaknya sebagai sekretaris jenderal," kata Jhoni Allen dalam sebuah video di chanel YouTube Sidoel Jak.

Selain itu Jhoni Allen mengklaim bahwa dirinya termasuk dalam bagian pendiri Partai Demokrat.

Dirinya juga menyebut turut andil meloloskan Partai Demokrat sehingga bisa ikut serta dalam Pemilu tahun 2004 silam.

"Saya dan para pendiri beserta para senior partai adalah pelaku sejarah partai demokrat. Saya menyatakan bahwa di dalamnya perjuangan para kader dari sabang sampai merauke bersusah payah, bekerja keras, tidak mengenal lelah dan waktu untuk bekerja bersama-sama meloloskan Partai Demokrat pada verifikasi KPU sehingga menjadi peserta Pemilu 2004," katanya.

Dalam kesempatan yang sama, Jhoni Allen juga mengungkapkan bahwa SBY sama sekali tidak mengeluarkan keringat dalam mendirikan Partai Demokrat.

Bahkan Jhoni Allen berani bersumpah menyangkal semua klaim yang pernah dinyatakan SBY soal jasa-jasa membangun Partai Demokrat.

"Demi Tuhan. Saya bersaksi bahwa SBY tidak berkeringat sama sekali, apalagi berdarah darah sebagaimana pernyataanya di berbagai kesempatan," ujarnya.

Mantan Timses Anas Urbaningrum ini menyatakan SBY bergabung ke Demokrat setelah Demokrat lolos sebagai peserta Pemilu 2004.

Saat itu, istri SBY, Ani Yudhoyono dimasukkan menjadi Wakil Ketua Umum DPP Partai Demokkrat dan hanya menyumbang uang Rp 100 juta.

Jhoni mengungkap, SBY baru muncul di acara Partai Demokrat setelah mundur dari Kabinet Presiden Megawati.

"Ini menegaskan bahwa SBY bukan pendiri Partai Demokrat," tegas Jhoni.

Read More

Kejari Surabaya Jebloskan Terpidana Korupsi Pajak Fiktif Rp 1,7 Miliar ke Lapas Porong

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Usai menjalani proses administrasi di Kejari Surabaya, Terpidana Johanes Limardi Soenarjo akhirnya dijebloskan ke lapas klas I Porong, Rabu (24/2).

Johanes Limardi Soenarjo yang berprofesi sebagai notaris itu tak bisa berbuat banyak saat menjalani proses administrasi.

"Ya hanya mengikuti prosedurnya saja, sekitar jam 17.00 Wib kita berangkatkan ke lapas Porong," kata Kasi Pidsus Kejari Surabaya Ari Prasetyo Panca Atmaja, Senin (1/3).

Seperti diberitakan tim tangkap buronan (Tabur) Kejaksaan Negeri (Kejari) Surabaya akhirnya menangkap buronan Johanes Limardi Soenarjo.Johanes Limardi Soenarjo yang merupakan terpidana tindak pidana korupsi pajak PPH fiktif senilai Rp 1,7 milliar.

Tim gabungan terdiri Intelijen dan Pidana Khusus (Pidsus) Kejari Surabaya terpaksa harus melakukan pengintaian selama tiga hari berturut-turut dikawasan Tegalsari.

"Iya, tadi jam 11.00 Wib, tim (Intelijen dan Pidsus) Kejari Surabaya berhasil menangkap Johanes Limardi Soenarjo dirumahnya. Terpidana kooperatif," kata Kasi Pidsus Kejari Surabaya Ari Prasetyo Panca Atmaja, Rabu (24/2).

Usai ditangkap menurut Ari, terpidana Johanes Limardi Soenarjo ini selanjutnya dikeler ke Korps Adhyaksa di jalan Sukomanunggal no 1 Surabaya untuk menjalani proses administrasi. 

"Sekarang masih diperiksa di kantor untuk proses administrasinya," jelas Ari.

Ia menambahkan, eksekusi terpidana Johanes Limardi Soenarjo ini berdasarkan putusan dari Mahkamah Agung (MA) nomer 388 K/Pidsus/2019 tanggal 15 April 2019 yang mengabulkan permohonan kasasi dari penuntut umum dan membatalkan putusan pengadilan tindak pidana korupsi pada pengadilan negeri surabaya nomer 278/Pidsus/TPK/2016/PN.Sby.

"Relas tanggal 17 Maret 2020 dengan amar putusan yakni menyatakan terdakwa Johanes Limardi Soenarjo terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi. Lalu menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Johanes Limardi Soenarjo oleh karena itu menjatuhkan pidana penjara selama 4 tahun dan pidana denda sebesar Rp 200 juta dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak di bayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 bulan. Kemudian menetapkan masa penangkaan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan," ungkap Ari.

Menurut Ari, kasus yang menimpa terpidana Johanes Limardi Soenarjo ini berawal dari proses jual beli tanah dan bangunan di daerah Rungkut pada Mei 2015. 

Tanah seluas 3.145 M2 milik PT Logam Jaya dibeli PT Royal Star Paragon Regensi seharga Rp 20 Miliar.

Proses perjanjian jual beli dilaksanakan di depan terpidana Johanes Limardi Soenarjo yang merupakan seorang Notaris. 

Saat itu PT Logam Jaya menitipkan uang PPH final Rp 1,79 Miliar kepada terpidana Johanes Limardi Soenarjo berupa cek BCA. 

Ternyata cek itu diserahkan terpidana Johanes Limardi Soenarjo kepada Joko Sutrisno seorang freelance untuk dicairkan.

Johanes Limardi Soenarjo kemudian mendapatkan bukti setoran pajak (SSP) fiktif bank Jatim dari Joko yang diterima dari tersangka Andika Waluyo sebagai imbalan permainan pajak ini. 

Johanes mendapatkan pengembalian uang setoran itu (cash back) sebesar Rp 719 juta yang diterima di rekening BCA milik Johanes.

Sedangkan peran tersangka Edi Suyanto, sebagai perantara untuk membikin validasi palsu. 

Penyidikan yang dilakukan tim Pidsus Kejari Surabaya terhenti dari keterangan Edi. Kepada penyidik, tersangka Edi mengaku bahwa proses validasi tersebut diserahkan kepada seseorang yang disebut bernama ‘Om’.

"Terdakwa tahun 2015 menggelapkan pajak PPh atas penjualan tanah sebesar Rp 1.798.893.250,00 dengan cara memalsukan surat setoran pajak (SSP) yang seolah-olah pajak PPh penjualan tanah tersebut telah disetorkan ke Kas Negara," pungkasnya.

Read More

Pimpinan TNI Dan Polri Kalimantan Timur Kunjungi KRI GNR-332

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Bertempat di geladak KRI I Gusti Ngurah Rai-332, Komandan Gugus Tempur Laut (Guspurla) Koarmada II Laksma TNI Rahmat Eko Rahardjo menerima kunjungan para Pimpinan TNI dan Polri wilayah Kalimantan Timur, pada Jumat (26/02).

Kunjungan silaturahmi ini dilaksanakan saat kapal perang dari Satuan Kapal Eskorta (Satkor) di Bawah Kendali Operasi Guspurla Koarmada II tersebut  tengah sandar di pelabuhan Semayang, Kota Balikpapan Kalimantan Timur.

Para Pimpinan TNI/ Polri wilayah Kalimantan Timur tersebut adalah Pangdam VI/Mulawarman Mayjen TNI Heri Wiranto, WaKapolda Kaltim Brigjen Pol. Drs. Hariyanto. Kasdam VI/MLW, dan Komandan Dhomber Lanud Balikpapan.

Seperti halnya protokoler di pendirat, kedatangan Rombongan tersebut disambut oleh jajar kehormatan atau valreep, yang selanjutnya disambut dengan hangat oleh Asops Danguspurla Kolonel Laut(P) Henri Ballo, Komandan KRI GNR-332 Kolonel Laut (P) S.Bimo Aji, serta para Perwira KRI GNR-332.

Sementara itu menurut Laksma Rahmat Eko kehadiran para pimpinan TNI/POLRI wilayah Kalimantan Timur ke KRI GNR-332 ini, bertujuan untuk silaturahmi  serta  upaya agar dapat meningkatkan sinergitas dan soliditas antara TNI – Polri khususnya di wilayah Kalimantan Timur.

“Kunjungan ini diharapkan terjalin dan terpeliharanya sinergitas dan soliditas antar aparatur keamanan dan pertahanan akan mendukung pelaksanaan tugas pokok untuk kepentingan bangsa dan negara”, tegas Laksma Rahmat Eko.

Ia juga menambahkan jika upaya menjalin sinergitas antara TNI AL dengan instansi samping yang terkait, merupakan penekanan langsung Pangkoarmada II Laksda TNI I N.G. Sudihartawan sebagai implementasi dari program prioritas Kasal Laksamana TNI Yudo Margono terkait Pembangunan sistem pembinaan kekuatan dan kesiapan operasi yang bersinergi dan mempunyai interoperabilitas tinggi. (Dinas Penerangan Koarmada II)

Read More

Rakornis TNI Bidang Personel, Kasipers Korem 083/BDJ: Semoga Bisa Meningkatkan Kinerja Personel

KABARPROGRESIF.COM: (Malang) Dalam rapat koordinasi teknis TNI bidang personel yang dipimpin oleh Kasum TNI, Letjen TNI Ganip Warsito, terdapat beberapa topik pembahasan.

Topik itu, ditujukan untuk meningkatkan kinerja personel di tengah pandemi Covid-19.

Demikian dikatakan Kasipers Korem 083/Baladhika Jaya, Mayor Inf Dedyk Wahyu Widodo usai mengikuti video conference yang digelar di Aula Makorem. Senin, 01 Maret 2021 siang.

“Beliau (Kasum TNI, red) juga membahas adanya penanganan pandemi Covid-19, sekaligus penyamaan visi, misi dan persepsi dalam mendukung tugas pokok TNI,” ujarnya.

Pembahasan itu, kata Mayor Dedyk, sejalan dengan adanya tema yang diusung pada rakornis TNI tersebut dalam rangka meningkatkan personel TNI yang kuat, solid, profesional, dicintai rakyat dan tetap produktif di tengah pandemi.

Selain Kasipers, beberapa pejabat teras Makorem pun turut hadir dalam rakornis tersebut, diantaranya Karumkit Soepraoen, Kolonel Ckm Dr. Trio Tangkas hingga Karumkit RS Abdurahman Saleh Malang, Kolonel Kes Dr. Ari Putriani.

Ia berharap, dengan adanya rapat yang digelar secara virtual tersebut, nantinya bisa meningkatkan kualtas dan produktifitas kinerja personel TNI, terlebih Korem 083/Baladhika Jaya. 

“Itu jadi acuan kami untuk melaksanakan tugas dalam rangka mendukung tugas pokok ke depan,” pungkasnya. (Penrem 083/Baladhika Jaya)

Read More

TNI AD Fogging Desa Kedungmegarih

KABARPROGRESIF.COM: (Lamongan) Aparat Kodim 0812/Lamongan melakukan berbagai antisipasi adanya penyakit yang timbul di musim penghujan. 

Salah satunya, melalui adanya fogging yang dilakukan oleh para Babinsa di wilayah Lamongan.

Letkol Inf Sidik Wiyono menegaskan, sebelumnya ia telah menginstruksikan personelnya untuk berperan aktif mencegah timbulnya Demam Berdarah atau DBD di setiap wilayah.

Bukan hanya fogging, ia juga mengimbau personelnya untuk melakukan sosialisasi hidup bersih dan sehat di tengah masyarakat. 

“Kita ketahui sekarang musim penghujan sudah tiba. Banyak penyakit yang bisa saja ditimbulkan kalau kita tidak menerapkan hidup bersih dan sehat,” kata Dandim, Senin (1/3).

Kali ini, fogging itu dilakukan oleh Babinsa Kedungmerih, Kecamatan Kembangbahu, Kabupaten Lamongan. 

Danramil Kembangbahu, Kapten Inf Ali Kuntara menambahkan, fogging yang dilakukan oleh personelnya itu juga turut melibatkan masyarakat setempat.

Keterlibatan masyarakat, kata Danramil, ditujukan ke beberapa lokasi Desa setempat untuk melakukan bersih-bersih. 

“Terutama di saluran air. Sebab, saluran air yang kotor ataupun terhambat, bisa saja jadi sarang timbulnya penyakit,” bebernya. (Kodim 0812/Lamongan)

Read More