Sertijab Bupati Gresik Digelar Sabtu Mendatang di Gedung DPRD

KABARPROGRESIF.COM: (Gresik) Sekretariat Dewan (Setwan) DPRD Gresik menggelar rapat koordinasi membahas serah terima jabatan (sertijab) dari Plh. Bupati Abimanyu Poncoatmojo Iswinarno kepada Bupati Gresik H. Fandi Akhmad Yani, S.E., di ruang rapat pimpinan DPRD Gresik, Senin (1/3/2021).

Rapat tersebut dihadiri sejumlah OPD (Organisasi Perangkat Daerah) terkait, di antaranya yakni Dinas Satuan Polisi Pamong Praja (Dispol PP) Kabupaten Gresik dan Bagian Humas dan Protokol Sekda Kabupaten Gresik. Hasilnya, sertijab akan dilakukan pada hari Sabtu (6/3/2021) mendatang.

Diadakannya sertijab kepala daerah terpilih tersebut, menindaklanjuti Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 131.35-368 Tahun 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Kabupaten dan Kota pada Provinsi Jawa Timur dilaksanakan Sertijab dari Pelaksana Harian (Plh). Sertijab akan dihadiri langsung oleh Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa.

"Sertijab Bupati Gresik mendapatkan giliran hari Sabtu (6/3/2021), dari 17 kepala daerah dan wakil kepala daerah hasil Pilkada 2020 yang dilantik Gubernur Jatim pada Jumat, 26 Februari lalu," ujar Kepala Bagian Humas dan Protokol Setwan Gresik M. Hari Syawaludin, Senin (1/3/2021).

"Sertijab yang diadakan sekitar pukul 13.00 WIB hingga selesai dihadiri langsung oleh Gubernur Jatim Ibu Khofifah Indar Parawansa," imbuhnya.

Menurut Hari, dalam sertijab yang akan diadakan di ruang paripurna tersebut, selain dihadiri oleh 49 orang yang terdiri dari pimpinan dan anggota DPRD, juga akan dihadiri Bupati dan Wabup Gresik H. Fandi Akhmad Yani, S.E., dan Dra. Hj. Aminatun Habibah, M.Pd., Pj. Sekda Gresik Abimanyu Poncoatmojo Iswinarno yang sebelumnya merangkap jabatan sebagai Plh. Bupati Gresik, serta kepala OPD di lingkup Pemkab Gresik, termasuk camat.

"Selain undangan tersebut, berdasarkan hasil rapat orang lain tak boleh masuk di ruang paripurna saat sertijab, termasuk wartawan," ungkap Hari Syawaludin.

Oleh karena itu, lanjutnya, usai sertijab, Gubernur Jatim bersama bupati dan wakil bupati serta penjabat sekda akan memberikan keterangan pers.

"Usai sertijab teman-teman wartawan dikasih waktu untuk wawancara dengan Bu Gubernur, Pak Bupati, Bu Wabup, dan Pj. Sekda. Kami akan siapkan podium di lobi DPRD untuk teman-teman wartawan untuk wawancara," pungkasnya.

Read More

Kejari Sibolga Selamatkan Rp6,9 Miliar Dana Desa di Tapteng

KABARPROGRESIF.COM: (Sibolga) Kejaksaan Negeri (Kejari) Sibolga, berhasil menyelamatkan uang negara sebesar Rp6,9 miliar yang bersumber dari dana desa tahun anggaran 2020.

Dana desa dengan total sebesar Rp6.975.850.000 dari 95 desa di Tapteng berhasil diselamatkan dari tangan perusahaan penyedia barang selalu pihak ketiga.

Pengembalian uang dana desa itu dilaksanakan di Aula Kantor Kejari Sibolga, Senin (1/3/2021), disaksikan langsung oleh pihak perusahaan selaku pihak ketiga.

Turut juga hadir perwakilan kepala desa, Kepala Cabang BRI Sibolga Jhon Hendrik Hasibuan, Kajari Sibolga Henri Nainggolan, serta Kadis PMD Tapteng Hendri Sitinjak.

Kajari Sibolga, Henri Nainggolan menjelaskan, persoalan pengembalian dana desa tersebut bermula ketika 95 desa dari total 159 desa di Tapteng, bermaksud mengadakan alat kesehatan dari anggaran dana desa tahun 2020.

Ada pun besaran anggaran tiap desa untuk pengadaan alkes tersebut sebesar Rp73.430.000. Sehingga total anggaran pengadaan alkes bagi 95 desa adalah sebesar Rp6,9 miliar.

Namun hingga tahun anggaran 2020 berakhir, alat kesehatan tersebut tak kunjung datang dari pihak ketiga yang telah dihunjuk sebagai penyedia barang.

Berkat adanya laporan dari masyarakat, Kajari Sibolga Henri Nainggolan langsung memerintahkan Kasi Intel untuk melakukan penyelidikan.

“Dari hasil penyelidikan yang kita lakukan, pihak perusahaan yang dipercaya menyediakan alkes itu tidak sanggup memenuhi alat kesehatan tersebut, karena perusahaan fokus dalam penanggulangan COVID-19,” ungkap Kajari Sibolga Henri Nainggolan.

“Dengan alasan itu kita melakukan mediasi antara pihak perusahaan, para kepala desa, dan juga Dinas PMD Tapanuli Tengah. Karena tahun 2020 sudah berlalu sementara alkes belum juga ada, tentu para kepala desa kebingungan untuk mempertanggungjawabkannya. Karena 95 kepala desa sudah mengeluarkan uang sebesar Rp73.430.000 per desa,” ujarnya.

Setelah dilakukan mediasi dan diberikan penjelasan, akhirnya pihak perusahaan bersedia mengembalikan uang tersebut. Dana tersebut kemudian disetor ke BRI, selanjutnya pihak BRI mentransfer dana tersebut ke rekening 95 desa.

Atas dasar itu, lanjut Henri Nainggolan, dia mengundang awak media untuk memberikan penjelasan terkait persoalan tersebut, sehingga masyarakat tidak salah memahami.

Menurut Kajari, pengadaan alat kesehatan yang dilakukan kepala desa adalah hal yang baik. Namun pihak perusahaan tidak sanggup menyediakan barang tersebut tepat waktu, sehingga dicarikan solusi terbaik dengan mengembalikan uang tersebut agar tidak menjadi temuan.

Henri Nainggolan menerangkan bahwa langkah yang diambil tersebut adalah mengedepankan pencegahan daripada penindakan. Hal itu menurut Henri sesuai arahan pimpinan Kejaksaan agar lebih mengedepankan pencegahan pada kasus korupsi demi menyelamatkan uang negara.

“Kejaksaan kalau boleh melakukan pencegahan bukan penindakan. Kalau sudah dilakukan pencegahan tapi tetap ngeyel, maka kita lakukan penindakan,” tegasnya.

“Demikian juga kalau ada proyek yang kurang dalam pengerjaan, kita panggil rekanannya, kita sampaikan agar kekurangan pada proyek itu dilengkapi supaya proyek itu dapat digunakan sesuai dengan peruntukannya,” ungkap Henri.

Sebab menurut Henri, jikalau mengedepankan penindakan hukum, maka pengembalian uang negara sulit dilakukan, dan proyeknya juga tidak dapat digunakan.

Pada kesempatan itu, Kajari Sibolga juga memberikan apresiasi kepada Kadis PMD Tapteng Hendri Sitinjak, yang telah bekerja keras membantu menyelesaikan persoalan tersebut.

Kepala Cabang BRI Sibolga, Jhon Hendrik Hasibuan membenarkan bahwa proses pengembalian uang tersebut sudah disetor melalui BRI.

“Karena BRI mulai dari awal 2020 sudah menyalurkan dana desa di Tapteng,” ungkap Jhon Hendrik.

Read More

Usai Sertijab, Wali Kota Eri Cahyadi Langsung Blusukan Pantau Saluran

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Usai mengikuti rapat paripurna serah terima jabatan (sertijab) di Gedung DPRD Kota Surabaya, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi langsung tancap gas blusukan memantau sejumlah saluran di Surabaya Barat, tepatnya di kawasan Tandes. 

Bahkan, ia tak segan-segan melakukan rapat teknis di lapangan atau di atas saluran air yang ditinjaunya.

Saat tiba di lokasi, awalnya ia meninjau saluran yang ada di sisi utara kantor Imigrasi Kelas 1 Tanjung Perak. 

Di sana, ia bertemu dengan LPMK Kecamatan Tandes yang melaporkan di tempat tersebut terkadang masih ada genangan ketika hujan lebat. Wali Kota Eri Cahyadi pun langsung meminta saluran itu dibersihkan.

Di samping itu, ia juga langsung menggelar rapat teknis dengan Kepala Dinas PU Bina Marga dan Pematusan Erna Purnawati beserta Camat dan Lurah serta LPMK Kecamatan Tandes beserta sejumlah warga.

“Tentu kami ingin membantu warga untuk mengatasi ini, tapi kita harus gotong-royong dan bersama-sama. Ini waktunya pemerintah dan warga bergandeng tangan menyelesaikan berbagai persoalan di bawah,” kata Eri Cahyadi disela-sela peninjauan saluran itu, Senin (1/3).

Makanya, ketika pemkot hendak melakukan berbagai perbaikan di tempat tersebut, ia sangat berharap warga turut mendukungnya. 

Melalui cara itu, warga diharapkan ikut berpartisipasi dan bersama-sama membangun Kota Surabaya. 

“Yang lebih penting, ketika sudah dibangun, dijaga bersama-sama,” ujarnya.

LPMK dan warga yang mengikuti rapat teknis tersebut, langsung menyanggupi dan siap bekerjasama dengan pemkot dalam membangun daerahnya. 

Bahkan, demi memastikan saluran itu terkoneksi dengan baik, Wali Kota Eri Cahyadi dan jajarannya menelusuri saluran tersebut.

Ia pun jalan kaki memasuki gang-gang kecil untuk menelusuri saluran tersebut. 

Ia masuk ke gang Tandes Kidul 1A dan dilanjutkan jalan kaki ke Gang Lebar hingga tembus di Jalan Raya Tandes. 

Tepat di pintu masuk Gang Lebar itu, ia meminta beton penutup saluran itu dibuka. Alat berat pun didatangkan untuk membuka penutup beton itu.

Beberapa penutup beton juga dibuka oleh Satgas PU Bina Marga dan Satgas DKRTH. 

Bahkan, saat itu Wali Kota Eri Cahyadi langsung melihat sendiri kondisi di bawah saluran. 

Dengan berbekal senter besar, ia beberapa kali jongkok hingga dlosor demi melihat kondisi di bawah saluran.

Alhasil, ia menemukan saluran yang agak tertutup, sehingga dia memerintah Dinas PU Bina Marga untuk memperbaikinya supaya aliran air di kawasan itu lebih lancar. 

“Ternyata itu yang menyebabkan tidak lancar, tolong nanti diperbaiki ya,” ujarnya.

Selanjutnya, ia bersama jajarannya juga meninjau saluran di kawasan Gadel, Kelurahan Karangpoh, Kecamatan Tandes, Surabaya. 

Lagi-lagi, ia turun dari mobil dinasnya dan jalan kaki demi memantau saluran di gang-gang kecil tersebut. 

Setiap kali bertemu warga, ia juga meminta dukungan warga setempat untuk membangun daerahnya. 

“Insyallah kalau kita bersama-sama membangun, semuanya akan dilancarkan,” pungkasnya.

Read More

Asintel Danpasmar 2 ikuti Pembukaan Latihan Fungsi Intelijen Korps Marinir Tahun 2021

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Asintel Danpasmar 2 Kolonel Marinir Teguh Santoso, mengikuti pembukaan latihan Fungsi Intelijen Korps Marinir Tahun 2021 via Video Conference (Vicon), di Ruang Rekreasi Yontaifib 2 Mar, Kesatrian Marinir Sutedi Senaputra, Karangpilang, Surabaya. Senin (01/03/2021).

Latihan Fungsi Intelijen Korps Marinir Tahun 2021 ini, dibuka oleh Asintel Dankormar Kolonel Marinir Bambang Wahyuono, di ruang rekreasi Samari Hall Kima Brigif 1 Mar, Cilandak, Jakarta Selatan secara virtual.

Pada sambutannya, Asintel Dankormar mengatakan bahwa latihan Fungsi Intelijen ini merupakan salah satu langkah untuk meningkatkan kemampuan personel Intelijen agar dapat menjadi insan Intelijen yang profesional dan memiliki analisa tajam, terasah yang identik dan melekat sebagai kemampuan penguasaan fungsi Intelijen. 

Sehingga dengan latihan ini diharapkan para peserta mampu menyerap dan mengaplikasikan seluruh materi latihan dengan baik serta dapat dijadikan bekal dalam melaksanakan tugas sehari-hari maupun tugas khusus.

Lebih lanjut, Asintel Dankormar mengatakan bahwa kegiatan latihan ini merupakan kesempatan bagi personel Intelijen untuk memperkuat kapabilitas dan kapasitas Intelijen dengan meningkatkan kompetensi sumber daya manusia Intelijen, agar dapat memperoleh kemampuan personel yang handal dan kualitas produk Intelijen yang dihasilkan. 

Untuk itu diharapkan para peserta menyadari betapa pentingnya latihan ini, untuk mendapatkan kualitas sumber daya manusia Intelijen yang baik diperlukan proses yang panjang dan biaya yang besar.

Pada pembukaan latihan Fungsi Intelijen ini tetap melaksanakan protokol kesehatan, dengan melaksanakan Rapid Test Antibody bagi para peserta latihan dan pendukung.

Ikut serta dalam kegiatan tersebut, para Paban/Pabandya Sintel Pasmar 2, para Pasintel Kolak Pasmar 2 dan Danyontaifib 2 Mar Letkol Marinir Supriyono serta para peserta latihan. (Dispen Kormar)

Read More

2020, PMK Surabaya Klaim Angka Kebakaran Turun 30 Persen

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya melalui Dinas Pemadam Kebakaran (PMK) Kota Surabaya mengklaim tingkat kebakaran di Kota Pahlawan dalam satu tahun terakhir mengalami penurunan yang cukup signifikan. 

Dengan rincian pada tahun 2019 lalu jumlah kebakaran yang terjadi kurang lebih 964 kejadian. 

"Lalu untuk tahun 2020 turun menjadi 600 kejadian. Artinya penurunannya sekitar 30 persen," kata Kepala Dinas Pemadam Kebakaran (PMK) Kota Surabaya Dedi Irianto seusai acara pemberian penghargaan oleh Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi kepada tiga personel PMK, Senin (1/3).

Menurut Dedi turunnya angka kebakaran di Kota Surabaya pada tahun lalu lantaran tingkat kepedulian warga terhadap lingkungan cukup tinggi.

Maka dari itu, Ia mengucapkan selamat HUT PMK kepada semua personel dan seluruh warga yang merupakan juru padam sebenarnya, karena wargalah yang pertama kali berusaha memadamkan kebakaran, tepatnya sebelum personel PMK datang ke lokasi.

“Selamat kepada seluruh warga, karena juru padam yang sesungguhnya adalah warga, karena kan di tiga menit awal, mereka yang melakukan pemadaman. Hal itu yang selalu kita sosialisasikan. Nah, ketika warga sudah tidak bisa mengatasi, kita bantu peralatan, kita bantu tenaga untuk memadamkan kebakaran itu," ujarnya.

Ia juga menjelaskan bahwa tiga personel yang hari ini mendapatkan penghargaan dari Wali Kota Surabaya adalah mereka yang tanggap dalam penyelamatan korban kebakaran rumah yang terjadi pada 15 Februari lalu. 

Saat itu, mereka sedang melakukan penyemprotan disinfektan di sekitar lokasi.

“Ketika melihat asap, mereka langsung meluncur ke lokasi dan langsung melakukan penyelamatan korban yang terjebak kebakaran. Alhasil lima orang korban berhasil diselamatkan. Baru setelah itu personel lainnya datang dan langsung melakukan pemadaman. Mari kita bersama-sama mencegah kebakaran di Kota Surabaya,” pungkasnya.

Read More

Bos PT PAL Budiman Saleh Segera Disidang di Kasus PT Dirgantara Indonesia

KABARPROGRESIF.COM: (Jakarta) Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyelesaikan pemeriksaan kasus dugaan korupsi kegiatan penjualan dan pemasaran di PT Dirgantara Indonesia (PT DI) tahun 2007-2017 yang menjerat Direktur Utama nonaktif PT PAL Indonesia, Budiman Saleh.

Dengan demikian, Budiman Saleh yang merupakan Direktur Aerostructure PT DI periode 2007- 2010, Direktur Aircraft Integration PT DI (2010-2012); dan Direktur Niaga dan Restrukturisasi PT DI (2012-2017) bakal segera duduk di kursi terdakwa Pengadilan Tipikor Bandung.

"Setelah dinyatakan berkas perkara penyidikan lengkap (P21), hari ini Senin (1/3/2021) Tim Penyidik KPK melaksanakan tahap II penyerahan tersangka dan barang bukti kepada Tim JPU dengan tersangka BS (Budiman Saleh)," kata Plt Jubir KPK Ali Fikri dalam keterangannya, Senin, 1 Maret.

Dengan pelimpahan ini, kewenangan penahanan Budiman Saleh beralih ke tim JPU selama 20 hari ke depan di Rutan KPK Cabang Gedung Merah Putih terhitung sejak 1 Maret hingga 20 Maret 2021. 

Di sisi lain, tim Jaksa Penuntut memiliki waktu maksimal 14 hari kerja untuk menyusun surat dakwaan terhadap Budiman Saleh. 

Nantinya surat dakwaan tersebut akan dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor Bandung untuk disidangkan.

"Dalam waktu 14 hari kerja, Tim JPU akan segera melimpahkan berkas perkara ke PN Tipikor. Persidangan diagendakan di laksanakan di PN Tipikor Bandung," katanya.

Dalam merampungkan penyidikan kasus ini, tim penyidik telah memeriksa sedikitnya 112 saksi selama proses penyidikan. Para saksi di antaranya berasal dari pihak internal PT Dirgantara Indonesia.

Read More

Usai Diperiksa Kejari Jember, Mantan Bupati Jember Faida Pilih Keluar Lewat Pintu Belakang

KABARPROGRESIF.COM: (Jember) Pasca pemeriksaan Faida, Mantan Bupati Jember ini tidak bisa dikonfirmasi karena meninggalkan Kejaksaan Negeri (Kejari) Jember lewat pintu belakang.

Saksi mata dari salah satu Kantor Stasiun Radio di Jember, Silvi Sonya menyampaikan bahwa pintu belakang Kejari Jember memang bersebalahan dengan kantor radio tersebut.

"Ya saya waktu mau ke belakang, ke kamar mandi saya berpapasan beliau (Faida)," ujarnya saat dikonfirmasi, Senin 1 Maret 2021.

Namun, dirinya meyakini bahwa yang baru saja berpapasan dengannya adalah mantan orang nomor satu di Jember. Maka dari itu, dirinya ingin memastikan dengan bertanya kepada pegawai Kejari Jember.

"Iya saya tahu itu Bu Faida tapi kan pakai masker, tapi saya tau lewat gestur tubuhnya. Makanya saya tanyakan ke pegawai Kejari yang saya tahu dia bilang kalau benar itu bu Faida," ungkapnya.

Silvi menjelaskan, Faida melwati tengah kantornya dan bergegas keluar dari kantor tersebut, saat dikonfirmasi dirinya mengaku bahwa Faida keluar dari ruangan sendirian.

"Dia keluar dari ruangan sendirian dan lewat tengah kantor terus ke halaman," imbuhnya.

Ternyata sampai di depan kantor radio tersebut, sudah ada kendaraan milik Faida yang menunggu di halaman tersebut.

"Iya lewat tengah sini langsung keluar, kendaraannya sudah menunggu di halaman dan langsung masuk ke dalam," tutupnya.

Kejaksaan Negeri Jember memeriksa mantan orang nomor satu di Jember itu, terkait persoalan bantuan sosial kepada Rumah Sakit Bina Sehat (RSBS).***

Read More

Yakin Kantongi 80 Persen Suara DPC, Kapan dan di Mana KLB Demokrat Digelar?

KABARPROGRESIF.COM: (Jakarta) Desas desus soal kongres luar biasa (KLB) Partai Demokrat (PD) masih menjadi pembahasan panas. 

Salah satu pendiri PD, Hencky Luntungan, mengklaim KLB sudah mendapat dukungan sebanyak 80 persen suara dewan pimpinan cabang (DPC) PD.

"Sudah, sudah, sudah, sudah. Mungkin sudah capai sampai di 70, 80 persen," kata Hencky kepada wartawan, Senin (1/3/2021).

Soal di mana dan kapan KLB Demokrat, salah satu senior partai yang telah dipecat, Tri Yulianto mengatakan KLB akan digelar dalam waktu dekat paling tidak sebelum bulan Ramadan.

"Insya Allah (bulan ini)," katanya, Senin (1/3/2021).

Lalu di mana KLB Demokrat akan dilaksanakan? Tri mengungkapkan tempatnya masih belum pasti karena status PSBB atau PKKm yang menyebabkan sulitnya membuat acara dengan kerumunan orang banyak.

"Tempat konggres masih tentatif. Karena ini (ada) covid, sehingga untuk mengumpulkan orang banyak harus hati-hati dan harus sesuai prokes. Kalau tidak ada covid sudah kita gelar," pungkasnya.

Read More

Diduga Korupsi Rp 100 Miliar, Kejati Jatim Tahan 4 Tersangka

KABARPROGRESIF.COM: (Jakarta) Diduga melakukan korupsi kredit fiktif sebesar Rp100 miliar pada Bank Jatim cabang Kepanjen Malang, 4 orang tersangka ditahan Kejaksaan Tinggi Jawa Timur. Salah satu tersangka, merupakan mantan Kepala Cabang (Kacab).

Keempat tersangka tersebut antara lain, Mochamad Ridho Yunianto, eks Kepala Bank Jatim cabang Kepanjen; Edhowin Farisca Riawan, karyawan Bank Jatim penyedia kredit; Dwi Budianto, koordinator debitur; dan Andi Pramono, kreditur.

Keempatnya langsung dijebloskan ke sel Rutan klas I Cabang Kejati Jatim tepat pukul 16.00 WIB, setelah melewati rangkaian pemeriksaan, salah satunya tes kesehatan, Senin (1/3).

Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasipenkum) Kejati Jatim, Anggara Suryanagara mengatakan, dugaan kasus ini berawal dari proses realisasi kredit yang dikucurkan Bank Jatim cabang Kepanjen Malang terhadap 10 kelompok debitur pada kurun waktu 2017 hingga September 2019 lalu.

"Masing-masing kelompok debitur ini berjumlah 3 hingga 24 anggota debitur. Dalam prosesnya, tersangka MRY selaku pimpinan Bank Jatim bekerja sama dengan ketiga tersangka lainnya untuk merealisasikan kredit," ujarnya.

Padahal pengajuan kredit tersebut tidak memenuhi ketentuan yang sudah ditetapkan. 

Modusnya yakni, meminjam nama-nama orang lain untuk menerima kredit. Sehingga seolah-olah persyaratan kredit yang diajukan oleh debitur tersebut semua telah memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku.

Karena proses yang tidak layak, akibatnya, kredit yang telah dikucurkan tersebut tidak terbayar, angsurannya dinyatakan macet. Oleh Bank Jatim kredit-kredit sebesar total Rp100.018.133.170.000 itu dinyatakan macet berdasarkan Laporan Audit Nomor: 059/14/AUI/SAA/SPC/NOTA tanggal 15 April 2020.

Sedangkan untuk perhitungan jumlah kerugian negara secara pastinya, masih menunggu perhitungan BPKP yang progresnya sudah 80 persen.

"Dengan mempertimbangkan alasan subyektif dan obyektif penyidik akhirnya berpendapat untuk perlu melakukan penahanan terhadap para tersangka selama 20 hari ke depan," pungkasnya.

Read More

Berantas Mafia Tanah, Kabareskrim Temui Menteri Agraria

KABARPROGRESIF.COM: (Jakarta) Kabareskrim Polri Komjen Pol Agus Andrianto bersilaturahmi dengan Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR) Sofyan A Djalil di Kantor Kementerian ATR, Jakarta Pusat.

Dalam pertemuan tersebut, Agus mengatakan, kedua pihak sepakat menyelesaikan polemik mafia tanah yang meresahkan masyarakat.

“Kegiatan ini sebagai tindak lanjut perintah Bapak Kapolri untuk memberantas mafia tanah di Indonesia,” kata Kabareskrim Komjen Agus lewat keterangannya, Senin (1/3).

Agus juga menegaskan komitmennya untuk memberantas mafia tanah bersama Kementerian ATR. Salah satunya dengan membentuk Tim Pemberantasan Mafia Tanah.

“Tim Pemberantasan Mafia Tanah ini bertugas menerima laporan, pengaduan, hasil penyelidikan terhadap praktik mafia tanah baik,” ujar Agus.

Pertemuan tersebut berlangsung hangat. Menteri ATR yang juga Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sofyan Jalil juga merespons positif kesepakatan dengan Polri soal pemberantasan mafia tanah.

Sebelumnya, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo secara resmi membentuk Satgas Anti Mafia Tanah sebagai bentuk respons keresahan masyarakat.

Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Pol Rusdi Hartono mengatakan, berdasarkan arahan Kapolri, penyidik diminta tak ragu-ragu dalam menindak mafia tanah yang merugikan masyarakat.

“Sesuai perintah Kapolri ke jajaran agar menindak secara tegas para mafia tanah,” kata Rusdi lewat keterangannya, Rabu (24/2).

Read More

Menhan Prabowo Luncurkan Kapal Perang Pengangkut Tank

KABARPROGRESIF.COM: (Jakarta) Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto berkomitmen memodernisasi Alat Utama Sistem Persenjataan (Alutsista) dan memperkuat TNI guna menjaga kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Komitmen itu dibuktikan dengan peluncuran kapal perang pengangkut tank (AT-8) H-355 untuk TNI Angkatan Laut (AL) yang diberi nama KRI Teluk Weda-526 di Batam, pada akhir pekan lalu, Sabtu Februari 2021. 

Peluncuran kapal perang tersebut dilakukan oleh Kepala Pusat Alat Peralatan Pertahanan Badan Sarana Pertahanan Kementerian Pertahanan (Kapus Alpalhan Baranahan Kemhan) Marsma TNI Asfan Jauhari. 

Menurut Jauhari, kapal perang tersebut diproduksi oleh PT. Bandar Abadi Ship Builders and Dry Docks.

Turut hadir pada acara tersebut, Komisaris Standly Rojali beserta Direktur PT Bandar Abadi Maslina Simanjuntak dan sejumlah pejabat Kemhan lainnya serta dari TNI Angkatan Laut. 

”Proses peluncuran kapal, merupakan salah satu momen penting dalam proses pengadaan kapal, yang menandai selesainya pembangunan struktur badan kapal. Pengadaan Kapal Angkut Tank (AT) ini didukung dari anggaran Pinjaman Dalam Negeri (PDN) Tahun Anggaran 2018 dan memulai pembangunannya pada 13 September 2019,” ucapnya, (1/3/2021).

Jauhari berharap, penyelesaian pembangunan Kapal Angkut Tank ini dapat terlaksana sesuai jadwal yang telah direncanakan. 

“Pengadaan Kapal Angkut Tank ini merupakan bagian dari program Pembangunan Kekuatan Pertahanan untuk mewujudkan Kekuatan Pokok Minimal (minimum essensial force) sesuai renstra 2015-2019,” kata Jauhari.

Pembangunan Kapal Angkut Tank oleh PT. Bandar Abadi, merupakan salah satu upaya pemerintah dalam pembinaan dan mendorong kemandirian industri dalam negeri, guna mengurangi ketergantungan kepada industri negara lain khususnya dalam hal pengadaan kapal-kapal perang. 

Sedangkan Kapal Angkut Tank KRI Teluk Weda-526, memiliki spesifikasi panjang kapal 117 m, kecepatan maksimal 16 knots (full load), jumlah ABK sebanyak 111 orang, dapat mengangkut pasukan sebanyak 367 orang serta 15 Tank BMP-3F.

Read More

Hearing Komisi A DPRD Surabaya Sia-Sia, PT SIER Pilih Lindungi Perusahaan Perusak Udara

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Hearing atau dengar pendapat terkait limbah debu dari batubara di Komisi A DPRD Surabaya sia-sia.

Ini lantaran 5 dari 6 perusahan yang diduga kuat sebagai perusak udara dengan menghasilkan limbah debu tersebut tak memperhatikan batang hidungnya.

Tak ayal mangkirnya 5 perusahaan dari panggilan legislator Yos Sudarso itu membuat warga Rungkut Kidul kecewa.

Dalam hearing tersebut hanya terlihat satu perusahaan yang hadir yakni PT Smart.

"Karena hasilnya masih belum jelas, Komisi A berjanji akan menghadirkan 6 perusahaan di hearing kedua berikutnya," kata Ketua RW 5 Rungkut Kidul Imam Asmuni usai hearing, Senin (1/3).

Menurut Asmuni, warga Rungkut Kidul sebenarnya awam dengan aturan-aturan hukum. 

Kendati demikian warga tak dapat ditipu sebab kenyataannya sudah 6 bulan lalu warga telah merasakan dampak limbah debu tersebut.

"Entah itu hasil lab seperti apa warga tidak mau tahu, yang kasat mata sudah kelihatan. Inginnya warga mulai hari ini sudah tidak ada polusi debu limbah pabrik yang masuk ke permukiman Rungkut Kidul. Kami minta penanggungjawab kawasan dan pabrik-pabrik pembuang limbah debu harus meminta maaf ke warga Rungkut Kidul," tegas Asmuni.

Untuk itu Asmuni berharap kepada pengawas kawasan SIER agar segera mencari dan temukan pabrik sumber polusi limbah debu tersebut.

"Atas pencemaran polusi debu ini, warga terdampak Rungkut Kidul meminta ganti rugi, cek kesehatan, pembagian masker dan kegiatan sosial dalam masa pemulihan lingkungan yang tercemari oleh limbah debu," ungkapnya.

Sementara anggota Komisi A, Arif Fathoni mengatakan, bahwa PT Smart dan PT SIER telah mengungkapkan fakta-fakta terkait pencemaran udara melalui limbah debu yang diberikan pabrik di kawasan SIER terhadap warga Rungkut Kidul selama 6 bulan terakhir.

"Yang paling penting didahulukan pemulihan-pemulihan pasca polusi udara itu diberikan," harapnya

Sebab saat ini lanjut Thoni sapaan Arif Fathoni masih dalam proses investigasi oleh satgas KLHK untuk mencari siapa badan hukum yang paling bertanggungjawab terhadap pencemaran polusi udara yang berdampak pada warga Rungkut Kidul.

"Kita dorong untuk mengetahui seberapa dampak polusi udara terhadap kesehatan masyarakat. Kami berharap PT SIER bekerjasama dengan badan hukum yang diduga pencemaran udara dari hasil lab yang dilakukan oleh PT SIER," tegasnya.

Selain itu, Fathoni, meminta kepada PT SIER untuk melakukan pemeriksaan kesehatan warga Rungkut Kidul secara gratis.

"Sangat efektif, tujuannya untuk mengukur apakah limbah debu seberapa besar mengganggu sektor kesehatan masyarakat," imbuhnya.

Politisi Golkar Surabaya ini juga menambahkan  ini, bahwa PT Smart telah komitmen merubah dari awalnya memakai bahan bakar batubara sebagai alat produksi dirubah menjadi gas.

"Tentu kita akan kawal dan melakulan pengawasan secara bersamaan. Apakah pasca perubahan bahan bahan baku produksi, limbah debu atau polusi udara masih terjadi di kawasan industri tersebut," tandasnya.

Diduga ada 6 perusahaan penghasil limbah debu, namun PT SIER terkesan tertutup. Kepala devisi PT SIER Teguh Rudi Siswanto menyampaikan tidak bisa menyebut nama-nama perusahaan tersebut.

"Mereka (perusahaan) juga menjadi korban semua. Jadi kami tidak bisa menentukan pabriknya di situ (penghasil limbah debu)," ujarnya.

Disinggung soal hasil Lab dari ITS Surabaya, lanjutnya, bahwa hasil lab dari ITS Surabaya itu sifatnya adalah rahasia.

"Intinya, kami tidak membuka nama-nama pabrik tanpa persetujuan dari pihak bersangkutan. Intinya kita akan mencari solusi terbaik dan tidak mencari siapa yang disalahkan," pungkasnya.

Read More