Prajurit Pasmar 2 Mengikuti Sosialisasi Hukum Dari Diskumal

KABARPROGRESIF.COM: (Sidoarjo) Dalam upaya meningkatkan pemahaman dan pengetahuan tentang mekanisme penyusunan produk hukum dan reformasi birokrasi bidang peraturan perundang-undangan (Turdang), tata cara pembentukan Nota Kesepahaman (NK) dan Perjanjian Kerjasama (PKS), Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) dan persoalan hukum lainnya, Prajurit Pasmar 2 sangat antusias menerima sosialisasi Hukum dari Tim Hukum Dinas Hukum TNI Angkatan Laut (Diskumal), di Balai Prajurit Pasmar 2 Kesatrian Marinir Moekijat, Gedangan, Sidoarjo, Senin (01/03/2021).

Kedatangan Tim sosialisasi Hukum dari Diskumal yang di Ketuai Kasubdisbanhatkum Diskumal Kolonel Laut (KH) Hadi pangestu, SH, MM, disambut oleh Komandan Pasmar 2 Brigjen TNI (Mar) Ipung Purwadi, M.M., yang diwakili oleh Wadan Pasmar 2 Kolonel Marinir Purwanto Djoko Prasetyo menyampaikan terima kasih atas kunjungan serta ucapan selamat datang kepada Tim Diskumal dalam rangka memberikan sosialisasi tentang hukum di Pasmar 2.

Kegiatan sosialisasi hukum ini dilaksanakan untuk menilai dan mengevaluasi apakah peraturan yang selama ini telah dikeluarkan dan berlaku telah mencapai tujuan pembentukannya, sekaligus mengetahui manfaat dan dampaknya di jajaran TNI AL.

“Sosialisasi Hukum yang diselenggarakan oleh Diskumal ini, lanjutnya, semoga dapat menambah pengetahuan bagi prajurit Pasmar 2, sehingga dapat mencegah terjadinya pelanggaran bagi keluarga besar Pasmar 2” ujarnya.

“Dalam menjalani kehidupan sehari-hari menjadi seorang prajurit, seluruh prajurit Pasmar 2 beserta keluarganya agar benar-benar mengetahui, memahami dan mengimplementasikan hukum serta perundang-undangan yang berlaku di lingkungan TNI AL supaya terhindar dari perkara Desersi, Susila, Narkoba dan ITE”, tegasnya.

Sementara itu, Tim sosialisasi Hukum dari Diskumal menyampaikan materi tentang mekanisme penyusunan produk hukum dan reformasi birokrasi bidang peraturan perundang-undangan dan tata cara pembentukan nota kesepahaman dan perjanjian Kerjasama oleh Letkol Laut (KH) Harjanto, SH serta materi P4GN (Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika) disampaikan oleh Kapten laut (KH) Atep Lukman Hakim SH.

Dalam kegiatan ini diikuti oleh para prajurit Pasmar 2 baik Perwira, Bintara maupun Tamtama, diakhir paparan dilanjutkan dengan tanya jawab yang berjalan dengan antusias tentang materi yang disampaikan maupun hal hal menonjol lainnya. Selama kegiatan tetap mengedepankan protokol kesehatan yang berlaku. (Dispen Kormar)

Read More

KPK Dalami Dugaan Suap Miliaran di Ditjen Pajak

KABARPROGRESIF.COM; (Jakarta) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah mengusut dugaan suap senilai puluhan miliar rupiah di Ditjen Pajak, Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Bahkan, KPK sudah menggelar penggeledahan terkait kasus tersebut.

"Sudah (geledah) dan kami juga sudah koordinasi dengan Itjen, Inspektorat Jenderal Kemenkeu, agar apa? Ini kita sinergi," kata Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata, di kantornya, Selasa (2/3).

Meski demikian, Alex belum merinci berapa dan di mana saja lokasi yang sudah digeledah penyidik KPK. Termasuk siapa yang menjadi tersangka dalam kasus ini.

Adapun mengenai modusnya, Alex menyebut diduga ada suap yang mengalir ke tim pemeriksa Ditjen Pajak agar pajak yang harus dibayarkan bisa rendah. Tentu hal ini berpengaruh pada pendapatan negara.

"Biasa lah kalau di pajak itu kan ya seperti penanganan pajak sebelumnya. Pemeriksaan pajak bagaimana caranya supaya itu rendah, prinsipnya begitu," ucap Alex.

Alex menyebut biasanya ada timbal balik yang diberikan dalam modus tersebut. Bila angka pajaknya direndahkan, tentu ada imbalan yang diberikan kepada pemeriksa pajak.

Dalam pengusutan kasus tersebut, KPK bekerja sama dengan Inspektorat dan Direktorat Jenderal Pajak. Selagi KPK mengusut dugaan suap, Itjen bersama Ditjen Pajak akan melakukan pemeriksaan ulang terhadap nilai pajak yang seharusnya.

"Nanti teman-teman Itjen dan Dirjen Pajak itu akan melakukan pemeriksaan ulang yang terhadap WP (Wajib Pajak) yang dalam pemeriksaan awal itu yang mengandung suap tadi pemeriksaanya enggak bener, itu diperiksa ulang," kata dia.

"Supaya ditentukan pajak yang bener berapa. Kalau memang bener ada kekurangan pajak dendanya itu kan 200 persen," pungkas Alex.

Read More

Diperiksa Kejari, Ini Penjelasan Mantan Bupati Jember

KABARPROGRESIF.COM: (Jember) Mantan Bupati Jember Faida angkat bicara terkait pemeriksaannya atas laporan dugaan penyimpangan bantuan dana APBD Jember ke Yayasan Bina Sehat Jember sebesar Rp570 juta di Kejaksaan Negeri Jember, Jawa Timur.

Penyidik Kejaksaan Negeri (Kejari) Jember melakukan pemeriksaan terhadap mantan Bupati Jember Faida di salah satu ruangan Pidana Khusus Kejari setempat, Senin.

"Sebenarnya masalah tersebut sempat menjadi bahan hak angket berujung Hak Menyatakan Pendapat (HMP) yang diajukan DPRD Jember kepada saya selaku Bupati Jember," kata Faida dikutip dari Antara.

Ia mengatakan hasilnya Mahkamah Agung (MA) menolak melalui putusan Nomor 2 P.KHS/2020 tentang Perkara Khusus Hak Uji Pendapat antara DPRD Jember melawan Bupati Jember, termasuk soal bantuan ke Yayasan Bina Sehat.

"MA juga telah memutuskan, tidak ada penyimpangan atau korupsi seperti yang dituduhkan karena sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku," tutur-nya.

Menurutnya semuanya sudah clear dan sudah ada putusan MA terkait bantuan tersebut karena tidak ada niat sedikitpun untuk melakukan korupsi, apalagi mengambil keuntungan pribadi.

"Semuanya sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Selama ini saya memilih diam dengan tuduhan dan fitnah yang mengarah kepada saya," katanya.

Namun, lanjut dia, kali ini pihaknya harus membuka hasil putusan MA tersebut agar tidak menimbulkan opini negatif dan persepsi yang salah pada dirinya, apalagi kini sudah tidak lagi menjabat sebagai Bupati Jember.

Terhadap pendapat DPRD Jember tersebut, lanjut dia, Mahkamah Agung (MA) dalam putusan-nya menyatakan bahwa apa yang dilakukan nya saat menjabat Bupati Jember sudah benar dan tidak menyalahi aturan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ia menjelaskan MA dalam putusan-nya juga menegaskan bahwa Yayasan Bina Sehat tidak memberikan keuntungan pribadi dan keluarga, karena bantuan tersebut seluruhnya diperuntukkan bagi warga Jember (pasien duafa) sebagai pelaksanaan aksi kemanusiaan berupa operasi gratis (kasus katarak, hernia, polydactily, CTEV, bedah saraf, dan khitan) bagi masyarakat tidak mampu/duafa yang dapat dipertanggungjawabkan pelaksanaannya.

Dalam kegiatan kemanusiaan tersebut, ada 1.201 pasien yang diberikan bantuan dengan rincian sebagai berikut yakni pasien kasus bedah saraf sebanyak 29 pasien, 110 pasien kasus hernia, dan 1.009 pasien kasus katarak.

“Semuanya sudah saya jelaskan saat pemeriksaan. Sebagai warga yang baik saya mentaati dan hadir dalam pemeriksaan. Sehingga masyarakat tidak beropini negatif terhadap saya yang selama ini dituduhkan," ujarnya.

Ia mengatakan masalah tersebut sebenarnya juga sudah pernah dilaporkan dan sudah disidangkan dan diputus oleh PN Jember dan melalui putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor 67/Pdt.G/2019/PNJmr dan gugatan penggugat tidak dapat diterima.

Read More

Wakil Wali Kota Armudji Tinjau Vaksinasi Covid-19 di RSUD dr Soewandhie

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Pasca serah terima jabatan pada Senin (1/3/2021) kemarin, Wakil Wali Kota Surabaya, Armudji langsung memantau pelaksanaan vaksinasi Covid-19 yang berlangsung di RSUD dr Soewandhie, Selasa (2/3). 

Tinjauan ini dilakukannya untuk memastikan tidak ada kendala dalam pelaksanaan vaksinasi di Kota Pahlawan.

Dengan memakai baju dinas cokelat, Cak Ji sapaan lekatnya, tiba di RSUD dr Soewandhie sekitar pukul 12.00 WIB. 

Di sana, ia langsung memantau proses tahapan vaksinasi, mulai dari meja pendaftaran, meja skrining, hingga meja untuk vaksinasi bagi pria.

Cak Ji mengatakan, bahwa saat ini pelaksanaan vaksinasi menyasar kepada lansia dan petugas pelayan publik. Bagi dia, vaksinasi ini sangat penting untuk meningkatkan imun tubuh di masing-masing orang. 

"Untuk meminimalkan penularan penyakit salah satunya adalah vaksinasi, di samping jaga jarak, pakai masker dan cuci tangan," kata Cak Ji.

Oleh sebab itu, Cak Ji juga mengimbau kepada masyarakat agar tidak takut mengikuti vaksinasi Covid-19. 

Sebab, vaksin adalah program pemerintah yang bertujuan untuk melindungi masyarakat dari penularan Covid-19.

"Jangan takut masalah vaksin, karena vaksin ini benar-benar adalah program pemerintah. Dan pemerintah bertujuan untuk melindungi warganya, terutama warga Surabaya," katanya.

Namun demikian, Cak Ji juga berpesan kepada masyarakat, meski sudah menerima vaksin mereka diharapkan agar tetap disiplin menjaga protokol kesehatan. 

Hal ini semata-mata untuk mencegah penularan Covid-19.

"Kita harus tetap waspada, jaga protokol kesehatan. Kita harus tetap menggelorakan supaya protokol kesehatan ini benar-benar dilakukan dengan kesadaran penuh," jelasnya.

Dalam tinjauannya kali ini, Cak Ji juga terlihat beberapa kali mengobrol langsung dengan para penerima vaksin. 

Salah satunya adalah Sumiyem (55), warga Kelurahan Gundih, Kecamatan Bubutan Kota Surabaya.

Sumiyem yang datang ke RSUD dr Soewandhie ini bertujuan untuk mengantarkan ibundanya mengikuti vaksinasi Covid-19. 

Dia pun tak lupa turut mengucapkan selamat kepada Cak Ji yang baru dilantik menjadi Wakil Wali Kota Surabaya. 

"Selamat ya pak. Semoga Kota Surabaya semakin maju," tandasnya. 

Read More

Bersinergi Dengan Pesawat Tempur TNI AU, KRI HIU-364 Amankan Perbatasan RI-Malaysia

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) KRI HIU-634 salah satu kapal perang Republik Indonesia jajaran Satuan kapal cepat (Satkat) Koarmada II yang saat ini sedang melaksanakan operasi Garda Paus-21 dibawah kendali Gugus Tempur Laut (Guspurla) Koarmada II bersinergi dengan 2 (dua) Jet Tempur F-16 TNI AU menggelar operasi pengamanan bersama di Perairan Ambalat, Kalimantan Utara, Senin (01/03) 

Sebagaimana diketahui KRI HIU-634 yang di komandani oleh Mayor Laut (P) Rivo De Haviland M. Tr., Opsla melakukan operasi Garda Paus-21 dengan tugas pokok menjaga  kedaulatan dan keamanan Perairan perbatasan laut dan udara di perairan Karang Unarang.

Dikatakan oleh Mayor Rivo, pada operasi bersama tersebut, kedua unsur (KRI dan pesud) melaksanakan Air Joining Procedure (AJP) dan kerjasama taktis, mengidentifikasi wilayah laut dan udara serta melaksanakan prosedur komunikasi frekuensi VHF yang telah ditentukan. 

Ditempat terpisah Komandan Guspurla Koarmada II Laksma TNI Rahmat Eko Rahardjo mengatakan bahwa kegiatan tersebut bertujuan agar terjalin kerja sama yang baik secara taktis antara dua matra dalam rangka melaksanakan Operasi Gabungan TNI untuk menjaga kedaulatan NKRI khususnya di Perairan Ambalat.

Sementara itu Pangkoarmada II Laksda TNI I N.G. Sudihartawan memerintahkan kepada seluruh prajurit yang sedang bertugas di wilayah perbatasan agar selalu menjalin komunikasi dan bersinergi dengan jajaran TNI/Polri serta aparat terkait demi terjaganya keutuhan dan keamanan di perbatasan. 

Hal ini selaras dengan program prioritas Kasal Laksamana TNI Yudo Margono bidang pembangunan sistem pembinaan kekuatan dan kesiapan Operasi yang bersinergi dan mempunyai interoperabilitas tinggi. (Dinas Penerangan Koarmada II)

Read More

Sertijab Bupati Gresik Digelar Sabtu Mendatang di Gedung DPRD

KABARPROGRESIF.COM: (Gresik) Sekretariat Dewan (Setwan) DPRD Gresik menggelar rapat koordinasi membahas serah terima jabatan (sertijab) dari Plh. Bupati Abimanyu Poncoatmojo Iswinarno kepada Bupati Gresik H. Fandi Akhmad Yani, S.E., di ruang rapat pimpinan DPRD Gresik, Senin (1/3/2021).

Rapat tersebut dihadiri sejumlah OPD (Organisasi Perangkat Daerah) terkait, di antaranya yakni Dinas Satuan Polisi Pamong Praja (Dispol PP) Kabupaten Gresik dan Bagian Humas dan Protokol Sekda Kabupaten Gresik. Hasilnya, sertijab akan dilakukan pada hari Sabtu (6/3/2021) mendatang.

Diadakannya sertijab kepala daerah terpilih tersebut, menindaklanjuti Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 131.35-368 Tahun 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Kabupaten dan Kota pada Provinsi Jawa Timur dilaksanakan Sertijab dari Pelaksana Harian (Plh). Sertijab akan dihadiri langsung oleh Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa.

"Sertijab Bupati Gresik mendapatkan giliran hari Sabtu (6/3/2021), dari 17 kepala daerah dan wakil kepala daerah hasil Pilkada 2020 yang dilantik Gubernur Jatim pada Jumat, 26 Februari lalu," ujar Kepala Bagian Humas dan Protokol Setwan Gresik M. Hari Syawaludin, Senin (1/3/2021).

"Sertijab yang diadakan sekitar pukul 13.00 WIB hingga selesai dihadiri langsung oleh Gubernur Jatim Ibu Khofifah Indar Parawansa," imbuhnya.

Menurut Hari, dalam sertijab yang akan diadakan di ruang paripurna tersebut, selain dihadiri oleh 49 orang yang terdiri dari pimpinan dan anggota DPRD, juga akan dihadiri Bupati dan Wabup Gresik H. Fandi Akhmad Yani, S.E., dan Dra. Hj. Aminatun Habibah, M.Pd., Pj. Sekda Gresik Abimanyu Poncoatmojo Iswinarno yang sebelumnya merangkap jabatan sebagai Plh. Bupati Gresik, serta kepala OPD di lingkup Pemkab Gresik, termasuk camat.

"Selain undangan tersebut, berdasarkan hasil rapat orang lain tak boleh masuk di ruang paripurna saat sertijab, termasuk wartawan," ungkap Hari Syawaludin.

Oleh karena itu, lanjutnya, usai sertijab, Gubernur Jatim bersama bupati dan wakil bupati serta penjabat sekda akan memberikan keterangan pers.

"Usai sertijab teman-teman wartawan dikasih waktu untuk wawancara dengan Bu Gubernur, Pak Bupati, Bu Wabup, dan Pj. Sekda. Kami akan siapkan podium di lobi DPRD untuk teman-teman wartawan untuk wawancara," pungkasnya.

Read More

Kejari Sibolga Selamatkan Rp6,9 Miliar Dana Desa di Tapteng

KABARPROGRESIF.COM: (Sibolga) Kejaksaan Negeri (Kejari) Sibolga, berhasil menyelamatkan uang negara sebesar Rp6,9 miliar yang bersumber dari dana desa tahun anggaran 2020.

Dana desa dengan total sebesar Rp6.975.850.000 dari 95 desa di Tapteng berhasil diselamatkan dari tangan perusahaan penyedia barang selalu pihak ketiga.

Pengembalian uang dana desa itu dilaksanakan di Aula Kantor Kejari Sibolga, Senin (1/3/2021), disaksikan langsung oleh pihak perusahaan selaku pihak ketiga.

Turut juga hadir perwakilan kepala desa, Kepala Cabang BRI Sibolga Jhon Hendrik Hasibuan, Kajari Sibolga Henri Nainggolan, serta Kadis PMD Tapteng Hendri Sitinjak.

Kajari Sibolga, Henri Nainggolan menjelaskan, persoalan pengembalian dana desa tersebut bermula ketika 95 desa dari total 159 desa di Tapteng, bermaksud mengadakan alat kesehatan dari anggaran dana desa tahun 2020.

Ada pun besaran anggaran tiap desa untuk pengadaan alkes tersebut sebesar Rp73.430.000. Sehingga total anggaran pengadaan alkes bagi 95 desa adalah sebesar Rp6,9 miliar.

Namun hingga tahun anggaran 2020 berakhir, alat kesehatan tersebut tak kunjung datang dari pihak ketiga yang telah dihunjuk sebagai penyedia barang.

Berkat adanya laporan dari masyarakat, Kajari Sibolga Henri Nainggolan langsung memerintahkan Kasi Intel untuk melakukan penyelidikan.

“Dari hasil penyelidikan yang kita lakukan, pihak perusahaan yang dipercaya menyediakan alkes itu tidak sanggup memenuhi alat kesehatan tersebut, karena perusahaan fokus dalam penanggulangan COVID-19,” ungkap Kajari Sibolga Henri Nainggolan.

“Dengan alasan itu kita melakukan mediasi antara pihak perusahaan, para kepala desa, dan juga Dinas PMD Tapanuli Tengah. Karena tahun 2020 sudah berlalu sementara alkes belum juga ada, tentu para kepala desa kebingungan untuk mempertanggungjawabkannya. Karena 95 kepala desa sudah mengeluarkan uang sebesar Rp73.430.000 per desa,” ujarnya.

Setelah dilakukan mediasi dan diberikan penjelasan, akhirnya pihak perusahaan bersedia mengembalikan uang tersebut. Dana tersebut kemudian disetor ke BRI, selanjutnya pihak BRI mentransfer dana tersebut ke rekening 95 desa.

Atas dasar itu, lanjut Henri Nainggolan, dia mengundang awak media untuk memberikan penjelasan terkait persoalan tersebut, sehingga masyarakat tidak salah memahami.

Menurut Kajari, pengadaan alat kesehatan yang dilakukan kepala desa adalah hal yang baik. Namun pihak perusahaan tidak sanggup menyediakan barang tersebut tepat waktu, sehingga dicarikan solusi terbaik dengan mengembalikan uang tersebut agar tidak menjadi temuan.

Henri Nainggolan menerangkan bahwa langkah yang diambil tersebut adalah mengedepankan pencegahan daripada penindakan. Hal itu menurut Henri sesuai arahan pimpinan Kejaksaan agar lebih mengedepankan pencegahan pada kasus korupsi demi menyelamatkan uang negara.

“Kejaksaan kalau boleh melakukan pencegahan bukan penindakan. Kalau sudah dilakukan pencegahan tapi tetap ngeyel, maka kita lakukan penindakan,” tegasnya.

“Demikian juga kalau ada proyek yang kurang dalam pengerjaan, kita panggil rekanannya, kita sampaikan agar kekurangan pada proyek itu dilengkapi supaya proyek itu dapat digunakan sesuai dengan peruntukannya,” ungkap Henri.

Sebab menurut Henri, jikalau mengedepankan penindakan hukum, maka pengembalian uang negara sulit dilakukan, dan proyeknya juga tidak dapat digunakan.

Pada kesempatan itu, Kajari Sibolga juga memberikan apresiasi kepada Kadis PMD Tapteng Hendri Sitinjak, yang telah bekerja keras membantu menyelesaikan persoalan tersebut.

Kepala Cabang BRI Sibolga, Jhon Hendrik Hasibuan membenarkan bahwa proses pengembalian uang tersebut sudah disetor melalui BRI.

“Karena BRI mulai dari awal 2020 sudah menyalurkan dana desa di Tapteng,” ungkap Jhon Hendrik.

Read More

Usai Sertijab, Wali Kota Eri Cahyadi Langsung Blusukan Pantau Saluran

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Usai mengikuti rapat paripurna serah terima jabatan (sertijab) di Gedung DPRD Kota Surabaya, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi langsung tancap gas blusukan memantau sejumlah saluran di Surabaya Barat, tepatnya di kawasan Tandes. 

Bahkan, ia tak segan-segan melakukan rapat teknis di lapangan atau di atas saluran air yang ditinjaunya.

Saat tiba di lokasi, awalnya ia meninjau saluran yang ada di sisi utara kantor Imigrasi Kelas 1 Tanjung Perak. 

Di sana, ia bertemu dengan LPMK Kecamatan Tandes yang melaporkan di tempat tersebut terkadang masih ada genangan ketika hujan lebat. Wali Kota Eri Cahyadi pun langsung meminta saluran itu dibersihkan.

Di samping itu, ia juga langsung menggelar rapat teknis dengan Kepala Dinas PU Bina Marga dan Pematusan Erna Purnawati beserta Camat dan Lurah serta LPMK Kecamatan Tandes beserta sejumlah warga.

“Tentu kami ingin membantu warga untuk mengatasi ini, tapi kita harus gotong-royong dan bersama-sama. Ini waktunya pemerintah dan warga bergandeng tangan menyelesaikan berbagai persoalan di bawah,” kata Eri Cahyadi disela-sela peninjauan saluran itu, Senin (1/3).

Makanya, ketika pemkot hendak melakukan berbagai perbaikan di tempat tersebut, ia sangat berharap warga turut mendukungnya. 

Melalui cara itu, warga diharapkan ikut berpartisipasi dan bersama-sama membangun Kota Surabaya. 

“Yang lebih penting, ketika sudah dibangun, dijaga bersama-sama,” ujarnya.

LPMK dan warga yang mengikuti rapat teknis tersebut, langsung menyanggupi dan siap bekerjasama dengan pemkot dalam membangun daerahnya. 

Bahkan, demi memastikan saluran itu terkoneksi dengan baik, Wali Kota Eri Cahyadi dan jajarannya menelusuri saluran tersebut.

Ia pun jalan kaki memasuki gang-gang kecil untuk menelusuri saluran tersebut. 

Ia masuk ke gang Tandes Kidul 1A dan dilanjutkan jalan kaki ke Gang Lebar hingga tembus di Jalan Raya Tandes. 

Tepat di pintu masuk Gang Lebar itu, ia meminta beton penutup saluran itu dibuka. Alat berat pun didatangkan untuk membuka penutup beton itu.

Beberapa penutup beton juga dibuka oleh Satgas PU Bina Marga dan Satgas DKRTH. 

Bahkan, saat itu Wali Kota Eri Cahyadi langsung melihat sendiri kondisi di bawah saluran. 

Dengan berbekal senter besar, ia beberapa kali jongkok hingga dlosor demi melihat kondisi di bawah saluran.

Alhasil, ia menemukan saluran yang agak tertutup, sehingga dia memerintah Dinas PU Bina Marga untuk memperbaikinya supaya aliran air di kawasan itu lebih lancar. 

“Ternyata itu yang menyebabkan tidak lancar, tolong nanti diperbaiki ya,” ujarnya.

Selanjutnya, ia bersama jajarannya juga meninjau saluran di kawasan Gadel, Kelurahan Karangpoh, Kecamatan Tandes, Surabaya. 

Lagi-lagi, ia turun dari mobil dinasnya dan jalan kaki demi memantau saluran di gang-gang kecil tersebut. 

Setiap kali bertemu warga, ia juga meminta dukungan warga setempat untuk membangun daerahnya. 

“Insyallah kalau kita bersama-sama membangun, semuanya akan dilancarkan,” pungkasnya.

Read More

Asintel Danpasmar 2 ikuti Pembukaan Latihan Fungsi Intelijen Korps Marinir Tahun 2021

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Asintel Danpasmar 2 Kolonel Marinir Teguh Santoso, mengikuti pembukaan latihan Fungsi Intelijen Korps Marinir Tahun 2021 via Video Conference (Vicon), di Ruang Rekreasi Yontaifib 2 Mar, Kesatrian Marinir Sutedi Senaputra, Karangpilang, Surabaya. Senin (01/03/2021).

Latihan Fungsi Intelijen Korps Marinir Tahun 2021 ini, dibuka oleh Asintel Dankormar Kolonel Marinir Bambang Wahyuono, di ruang rekreasi Samari Hall Kima Brigif 1 Mar, Cilandak, Jakarta Selatan secara virtual.

Pada sambutannya, Asintel Dankormar mengatakan bahwa latihan Fungsi Intelijen ini merupakan salah satu langkah untuk meningkatkan kemampuan personel Intelijen agar dapat menjadi insan Intelijen yang profesional dan memiliki analisa tajam, terasah yang identik dan melekat sebagai kemampuan penguasaan fungsi Intelijen. 

Sehingga dengan latihan ini diharapkan para peserta mampu menyerap dan mengaplikasikan seluruh materi latihan dengan baik serta dapat dijadikan bekal dalam melaksanakan tugas sehari-hari maupun tugas khusus.

Lebih lanjut, Asintel Dankormar mengatakan bahwa kegiatan latihan ini merupakan kesempatan bagi personel Intelijen untuk memperkuat kapabilitas dan kapasitas Intelijen dengan meningkatkan kompetensi sumber daya manusia Intelijen, agar dapat memperoleh kemampuan personel yang handal dan kualitas produk Intelijen yang dihasilkan. 

Untuk itu diharapkan para peserta menyadari betapa pentingnya latihan ini, untuk mendapatkan kualitas sumber daya manusia Intelijen yang baik diperlukan proses yang panjang dan biaya yang besar.

Pada pembukaan latihan Fungsi Intelijen ini tetap melaksanakan protokol kesehatan, dengan melaksanakan Rapid Test Antibody bagi para peserta latihan dan pendukung.

Ikut serta dalam kegiatan tersebut, para Paban/Pabandya Sintel Pasmar 2, para Pasintel Kolak Pasmar 2 dan Danyontaifib 2 Mar Letkol Marinir Supriyono serta para peserta latihan. (Dispen Kormar)

Read More

2020, PMK Surabaya Klaim Angka Kebakaran Turun 30 Persen

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya melalui Dinas Pemadam Kebakaran (PMK) Kota Surabaya mengklaim tingkat kebakaran di Kota Pahlawan dalam satu tahun terakhir mengalami penurunan yang cukup signifikan. 

Dengan rincian pada tahun 2019 lalu jumlah kebakaran yang terjadi kurang lebih 964 kejadian. 

"Lalu untuk tahun 2020 turun menjadi 600 kejadian. Artinya penurunannya sekitar 30 persen," kata Kepala Dinas Pemadam Kebakaran (PMK) Kota Surabaya Dedi Irianto seusai acara pemberian penghargaan oleh Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi kepada tiga personel PMK, Senin (1/3).

Menurut Dedi turunnya angka kebakaran di Kota Surabaya pada tahun lalu lantaran tingkat kepedulian warga terhadap lingkungan cukup tinggi.

Maka dari itu, Ia mengucapkan selamat HUT PMK kepada semua personel dan seluruh warga yang merupakan juru padam sebenarnya, karena wargalah yang pertama kali berusaha memadamkan kebakaran, tepatnya sebelum personel PMK datang ke lokasi.

“Selamat kepada seluruh warga, karena juru padam yang sesungguhnya adalah warga, karena kan di tiga menit awal, mereka yang melakukan pemadaman. Hal itu yang selalu kita sosialisasikan. Nah, ketika warga sudah tidak bisa mengatasi, kita bantu peralatan, kita bantu tenaga untuk memadamkan kebakaran itu," ujarnya.

Ia juga menjelaskan bahwa tiga personel yang hari ini mendapatkan penghargaan dari Wali Kota Surabaya adalah mereka yang tanggap dalam penyelamatan korban kebakaran rumah yang terjadi pada 15 Februari lalu. 

Saat itu, mereka sedang melakukan penyemprotan disinfektan di sekitar lokasi.

“Ketika melihat asap, mereka langsung meluncur ke lokasi dan langsung melakukan penyelamatan korban yang terjebak kebakaran. Alhasil lima orang korban berhasil diselamatkan. Baru setelah itu personel lainnya datang dan langsung melakukan pemadaman. Mari kita bersama-sama mencegah kebakaran di Kota Surabaya,” pungkasnya.

Read More

Bos PT PAL Budiman Saleh Segera Disidang di Kasus PT Dirgantara Indonesia

KABARPROGRESIF.COM: (Jakarta) Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyelesaikan pemeriksaan kasus dugaan korupsi kegiatan penjualan dan pemasaran di PT Dirgantara Indonesia (PT DI) tahun 2007-2017 yang menjerat Direktur Utama nonaktif PT PAL Indonesia, Budiman Saleh.

Dengan demikian, Budiman Saleh yang merupakan Direktur Aerostructure PT DI periode 2007- 2010, Direktur Aircraft Integration PT DI (2010-2012); dan Direktur Niaga dan Restrukturisasi PT DI (2012-2017) bakal segera duduk di kursi terdakwa Pengadilan Tipikor Bandung.

"Setelah dinyatakan berkas perkara penyidikan lengkap (P21), hari ini Senin (1/3/2021) Tim Penyidik KPK melaksanakan tahap II penyerahan tersangka dan barang bukti kepada Tim JPU dengan tersangka BS (Budiman Saleh)," kata Plt Jubir KPK Ali Fikri dalam keterangannya, Senin, 1 Maret.

Dengan pelimpahan ini, kewenangan penahanan Budiman Saleh beralih ke tim JPU selama 20 hari ke depan di Rutan KPK Cabang Gedung Merah Putih terhitung sejak 1 Maret hingga 20 Maret 2021. 

Di sisi lain, tim Jaksa Penuntut memiliki waktu maksimal 14 hari kerja untuk menyusun surat dakwaan terhadap Budiman Saleh. 

Nantinya surat dakwaan tersebut akan dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor Bandung untuk disidangkan.

"Dalam waktu 14 hari kerja, Tim JPU akan segera melimpahkan berkas perkara ke PN Tipikor. Persidangan diagendakan di laksanakan di PN Tipikor Bandung," katanya.

Dalam merampungkan penyidikan kasus ini, tim penyidik telah memeriksa sedikitnya 112 saksi selama proses penyidikan. Para saksi di antaranya berasal dari pihak internal PT Dirgantara Indonesia.

Read More

Usai Diperiksa Kejari Jember, Mantan Bupati Jember Faida Pilih Keluar Lewat Pintu Belakang

KABARPROGRESIF.COM: (Jember) Pasca pemeriksaan Faida, Mantan Bupati Jember ini tidak bisa dikonfirmasi karena meninggalkan Kejaksaan Negeri (Kejari) Jember lewat pintu belakang.

Saksi mata dari salah satu Kantor Stasiun Radio di Jember, Silvi Sonya menyampaikan bahwa pintu belakang Kejari Jember memang bersebalahan dengan kantor radio tersebut.

"Ya saya waktu mau ke belakang, ke kamar mandi saya berpapasan beliau (Faida)," ujarnya saat dikonfirmasi, Senin 1 Maret 2021.

Namun, dirinya meyakini bahwa yang baru saja berpapasan dengannya adalah mantan orang nomor satu di Jember. Maka dari itu, dirinya ingin memastikan dengan bertanya kepada pegawai Kejari Jember.

"Iya saya tahu itu Bu Faida tapi kan pakai masker, tapi saya tau lewat gestur tubuhnya. Makanya saya tanyakan ke pegawai Kejari yang saya tahu dia bilang kalau benar itu bu Faida," ungkapnya.

Silvi menjelaskan, Faida melwati tengah kantornya dan bergegas keluar dari kantor tersebut, saat dikonfirmasi dirinya mengaku bahwa Faida keluar dari ruangan sendirian.

"Dia keluar dari ruangan sendirian dan lewat tengah kantor terus ke halaman," imbuhnya.

Ternyata sampai di depan kantor radio tersebut, sudah ada kendaraan milik Faida yang menunggu di halaman tersebut.

"Iya lewat tengah sini langsung keluar, kendaraannya sudah menunggu di halaman dan langsung masuk ke dalam," tutupnya.

Kejaksaan Negeri Jember memeriksa mantan orang nomor satu di Jember itu, terkait persoalan bantuan sosial kepada Rumah Sakit Bina Sehat (RSBS).***

Read More