Terharu, Eri Cahyadi Teteskan Air Mata, Ada Perusahaan Beri Beasiswa Pendidikan 500 Anak Asuh

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menggelar audiensi Program Beasiswa Pendidikan Jenjang SMP bersama dengan 65 perusahaan se-Surabaya. 

Acara yang di gelar di ruang sidang wali kota itu, membahas kerjasama Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya bidang pendidikan kepada puluhan perusahan dalam menyalurkan program Corporate Sosial Responsibility (CSR).

Wali Kota Eri Cahyadi mengatakan, demi membangun sebuah kota yang mencerdaskan kehidupan bangsa dibutuhkan gotong-royong dari berbagai elemen masyarakat. 

Termasuk yang utama membangun dalam bidang pendidikan. Oleh sebab itu, dia mengajak para pemimpin perusahaan untuk sama-sama membantu beasiswa pendidikan bagi pelajar yang masuk dalam kategori Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).

“Surabaya ini dibangun dengan penuh cinta kasih. Makanya, saya ingin mengajak bapak-ibu pemimpin perusahaan untuk ikut mengambil peran dalam mencerdaskan anak bangsa. Fainsyaallah ini akan menjadi amal jariyah panjenegan,” kata Wali Kota Eri Cahyadi, Selasa (13/4).

 

Eri Cahyadi mengungkapkan, Surabaya akan semakin sejahtera apabila seluruh elemen bersatu membangun kota. 

Dia menjelaskan, seperti misalnya warga yang mampu membantu yang tidak mampu. Kemudian, warga yang tidak mampu, membantu tenaga kepada perusahaan yang membutuhkan. 

Dari situ lah menurutnya, Surabaya menjadi kota yang penuh cinta kasih serta kegotong-royongan antar sesama.

“Saya selalu sampaikan kota ini hebat bukan karena pemerintah atau pejabatnya, tetapi karena panejengan semua. Untuk itu, Kalau panejengan memiliki rezeki berlebih tolong dibantu agar sama-sama sejahtera,” ungkapnya.

Tidak hanya itu, apabila perusahaan atau perorangan bersedia menjadi Orang Tua Asuh (OTAS), Eri juga meminta Kepala Dinas Pendidikan (Dispendik) Supomo untuk memberikan laporan secara periodik. 

Artinya mulai dari nilai rapot sekolah hingga perkembangan kemampuan serta berbagai macam progres anak asuhnya itu juga dilaporkan kepada pemberi CSR.

“Nanti kami akan mengenalkan panjenengan pada anak-anak itu. Kami ajak keliling ke sekolah mereka. Supaya panjenengan tahu bantuan tersebut tepat sasaran. Fainsyaallah ini akan menjadi amal jariyah dan rezeki yang melimpah,” jelasnya.

Alhasil, dari pertemuan itu mantan kepala Badan Perencanaan Pembangunan Kota (Bappeko), secara spontan menerima bantuan dari salah satu pemimpin perusahaan yang bersedia memberi beasiswa kepada 500 orang anak asuh. 

Seketika, Eri meneteskan air mata tanda rasa haru sembari mengucapkan terima kasih yang mendalam.

“Alhamdulillah. Ketika pemerintah itu dipercaya Fainsyaallah orang memberi bantuan itu nyaman dan percaya. Itu yang saya wujudkan. Kalau warga sudah tulus dan cinta pada kotanya, maka mereka secara otomatis saling mendukung,” urainya.

Sementara itu, Kepala Dispendik Kota Surabaya Supomo menambahkan, untuk skemanya setelah pertemuan hari ini akan ada pembuatan MoU (nota kesepahaman). 

MoU itu nantinya ditandatangani antara pemberi CSR dengan wali kota. Bahkan dim omen itu, Supomo menjelaskan, setelah dana itu dicairkan, maka dananya langsung masuk ke rekening masing-masing sekolah.

“Jadi nanti akan kita hubungi panjenengan lebih lanjut. Kemudian kita bahas MoU, lalu penandatanganan. Selanjutnya pencairan kepada anak asuh ke masing-masing sekolahnya,” kata Supomo.

Berikutnya, Pomo akan melaporkan secara periodik progres dari anak asuh ketika mereka melanjutkan sekolah atau tidak. 

“Jadi para pengusaha pasti mengetahui dananya diperuntukkan kepada anak asuh siapa saja,” pungkasnya.

Read More

Jabatan Dansatlatbanrat Puslatmar Kodiklatal Diserah Terimakan

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Jabatan Komandan Satuan Latihan Bantuan Darat (Dansatlatbanrat) Pusat Latihan Marinir (Pusatmar) Komando Pebinaan Doktrin Pendidikan dan Latihan TNI Angkatan Laut (Kodiklatal) diserahterimakan dari Letkol Marinir Sikop Pauli Simangungsong M.Tr. Hanla kepada Komandan Puslatmar. 

Prosesi serah terima jabatan yang dipimpin langsung Komandan Puslatmar Kolonel Marinir I.D.N Gede Rake, S.E tersebut dilaksanakan di Lapangan Apel Puslatmar Kesatrian Kodiklatal Bumimoro Surabaya, Rabu, (14/4/2021).

Setelah pelaksanaan serah terima jabatan ini Letkol Marinir Sikop Pauli Simangungsong M.Tr. Hanla selanjutnya menempati jabatan Papers Menbanpur 1 Mar Jakarta, sedangkan pejabat baru Dansatlatbanrat belum ada.

Acara Sertijab yang dilaksanakan secara sederhana tersebut diawali dengan persiapan pasukan dilanjutkandengan prosesi pembacaan surat keputusan, penanggalan tanda pangkat dan jabatan, penandatanganan naskah serah terima jabatan dan diakhiri dengan laporan resmi serah terima jabatan.

Selesai pelaksanaan sertijab Komandan Puslatmar Kolonel Marinir I.D.N Gede Rake, S.E menyampaikan bahwa serah terima jabatan dilingkungan Puslatmar Kodiklatal merupakan suatu proses yang berkembang secara dinamis sesuai dengan tuntutan pembinaan personil dan tantangan tugas kedepan.

Menurutnya jabatan Dansatlatbanrat Puslatmar diserahterimakan karena pejabat sebelumnya segera menempati jabatan yang baru sedangkan penggantinya belum ada. 

Kepada Letkol Marinir Sikop Pauli Simangungsong M.Tr. Hanla, Komandan Puslatmar menyampaikan ucapan terima kasih atas upaya kerja keras dalam menumbuh kembangkan ide-ide baru dan membangun kreatifitas Puslatmar Kodiklatal mengarah kepada kemajuan yang positif.

Kegiatan Sertijab ini merupakan salah satu implementasi Perintah Harian Kasal Laksamana TNI Yudo Margono, S.E., M.M yaitu  pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) TNI Agkatan Laut yang unggul, profesional dan tangguh dalam dalam menghadapi segala ancaman. (PenKodiklatal)

Read More

KPK Usut Aliran Uang Korupsi Pengadaan CSRT di BIG

KABARPROGRESIF.COM: (Jakarta) Penyidik Komisi Pemberantasn Korupsi (KPK) mendalami aliran uang dalam kasus dugaan korupsi pengadaan citra satelit resolusi tinggi (CSRT) pada Badan Informasi dan Geopasial (BIG) bekerjasama dengan Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN) tahun 2015.

Hal itu diselisik penyidik KPK saat memeriksa tersangka Kepala BIG Priyadi Kardoni sebagai saksi untuk tersangka Kepala Pusat Pemanfaatan Teknologi Dirgantara pada LAPAN, Muchamad Muchlis.

Penyidik KPK menduga uang haram pengadaan CSRT mengalir ke tersangka Muchlis dan pihak-pihak lain dari PT Ametis Indogeo Prakarsa dan PT Bhumi Prasaja.

"Dugaan adanya penerimaan sejumlah uang oleh tersangka MUM dan pihak-pihak lainnya dari PT AIP (Ametis Indogeo Prakarsa) dan PT BP (Bhumi Prasaja)," kata Plt Juru Bicara KPK, Ali Fikri dalam keterangannya, Rabu (14/4).

Selain itu, penyidik KPK juga mendalami terkait proses kerjasama BIG dengan LAPAN di tahun 2015 dalam kasus pengadaan CSRT di BIG itu.

"Didalami pengetahuan yang bersangkutan terkait dengan proses kerjasama antara BIG bekerjasama dengan LAPAN di Tahun 2015," kata Ali.

KPK telah menetapkan Kepala BIG tahun 2014-2016 Priyadi Kardono, Kepala Pusat Pemanfaatan Teknologi Dirgantara LAPAN 2013-2015 Muchamad Muchlis, dan Komisaris Utama PT Ametis Indogeo Prakarsa (AIP) Lissa Rukmi Utari sebagai tersangka dalam kasus ini.

Perkara bermula pada tahun 2015 ketika BIG melaksanakan kerja sama dengan LAPAN dalam pengadaan CSRT dengan total anggaran sebesar Rp187 miliar.

Sebelum proyek dimulai, Lissa yang merupakan Komisaris Utama PT AIP telah diundang oleh Priyadi Kardono selaku Kepala BIG tahun 2014-2016 dan Muchamad Muchlis selaku Kepala Pusat Pemanfaatan Teknologi Dirgantara pada LAPAN tahun 2013-2015 untuk membahas persiapan pengadaan CSRT.

Pertemuan dan koordinasi juga menyasar perusahaan calon rekanan yang telah ditentukan sebelumnya, yaitu PT Ametis Indogeo Prakarsa (AIP) dan PT Bhumi Prasaja (BP).

Pembahasan awal tentang pengadaan CSRT tersebut kemudian ditindaklanjuti melalui beberapa pertemuan, di antaranya dengan bersepakat merekayasa penyusunan berbagai berbagai dokumen KAK (Kerangka Acuan Kerja) sebagai dasar pelaksanaan CSRT dengan `mengunci` spesifikasi dari peralatan CSRT tersebut.

Diduga dalam proyek tersebut merugikan negara sekira Rp179,1 miliar.

Atas perbuatannya, para tersangka disangkakan melanggar Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Read More

Ketahuan Langgar Prokes, Delapan Warga Disuruh baca Pancasila di Tempat Umum

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Memasuki bulan puasa tak menyurutkan langkah aparat gabungan yang terdiri dari TNI, Polri dan Satpol PP di Surabaya untuk terus melakukan razia protokol kesehatan di sejumlah area.

Pada razia yang digelar di Kecamatan Pabean Cantian, petugas gabungan mendapati delapan warga yang terbukti melanggar protokol kesehatan.

“Pelanggar itu terbukti tak memakai masker,” kata Babinsa Koramil Pabean Cantian, Serda Sutrisno, Rabu, (14/4).

Selain sita kartu tanda penduduk, para pelanggar itu juga mendapat sanksi berupa membaca Pancasila dan ayat AL-Fatihah di tempat umum.

Sanksi itu, kata Sutrisno, ditempuh guna menimbulkan efek jera bagi para pelanggar.

“Supaya ke depannya tidak terulang lagi,” tegasnya. (Kodim 0830/Surabaya Utara)

Read More

Armudji Pastikan Semua Jajaran Pemkot Surabaya Bersinergi untuk Menstabilkan Harga saat Ramadhan

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Wakil Wali Kota Surabaya Armudji memimpin rapat koordinasi tentang ketersediaan dan harga bahan pokok di Bulan Suci Ramadhan, Selasa (13/4). 

Rapat koordinasi yang digelar di Ruang Sidang Sekretaris Daerah itu dihadiri oleh beberapa dinas terkait, seperti Dinas Perdagangan, Dinas Koperasi, PD Pasar Surya, dan Bagian Perekonomian serta dinas lainnya.

Armudji menyampaikan bahwa rapat koordinasi ini untuk bersama-sama mengantisipasi kelangkaan sembako di Kota Surabaya, terutama selama Bulan Ramadhan ini. 

Sebab, seringkali kalau Bulan Ramadhan dan hendak Idul Fitri, bahan pokok di tengah-tengah warga mengalami kenaikan.

“Oleh karena itu, kami akan terus berusaha untuk menstabilkan harga itu, jangan sampai harganya naik atau bahkan stoknya habis. Jadi, semua jajaran di Pemkot Surabaya bersinergi dan bergandeng tangan untuk terus menstabilkan harga selama Bulan Ramadhan hingga Idul Fitri,” kata Armudji.

Karenanya, sudah ada beberapa program yang sudah dijalankan oleh beberapa dinas di Pemkot Surabaya. 

Salah satunya operasi pasar yang sudah dimulai sejak Senin kemarin. 

“Nah, operasi pasar ini bukan berjualan barang di pasar, tapi di RT/RW yang sudah ditunjuk oleh kecamatan, sehingga kebutuhan mereka didekatkan dan mereka tidak perlu jauh-jauh membeli kebutuhannya,” ujarnya.

Tentunya, operasi pasar ini akan sangat membantu beban hidup warga Kota Surabaya, apalagi harga barang-barang yang dijual saat operasi pasar itu di bawah pasaran. Makanya, tak heran jika setiap operasi pasar selalu diserbu oleh warga.

“Selain operasi pasar, pemkot juga melakukan sidak pasar. Hal ini penting dilakukan untuk mengecek langsung ke lapangan tentang harga dan ketersediaan stok barang, sehingga kalau memang stoknya sudah mulai menipis bisa dicarikan solusi bersama-sama,” tegasnya.

Armudji juga memastikan bahwa berdasarkan pantauan jajaran Pemkot Surabaya, hingga saat ini harga sembako di Kota Surabaya masih stabil semuanya. Tidak ada kenaikan yang signifikan dan masih dalam kategori wajar. 

“Jadi, sampai saat ini rata-rata masih stabil semuanya,” tegasnya.

Saat rapat itu, Armudji juga terus mendorong para pedagang yang ada di pasar untuk segera divaksin. Sebab, sampai saat ini masih bayak para pedagang pasar yang belum menerima vaksin. 

“Ini penting untuk memberikan rasa aman dan nyaman ketika belanja di pasar,” pungkasnya.

Read More

Kejari Trenggalek Resmi Tahan Pelaku Korupsi Bansos SDM

KABARPROGRESIF.COM: (Trenggalek) Kejaksaan Negeri (Kejari) Trenggalek melakukan penahanan terhadap FI, pelaku tindak pidana korupsi dalam Kegiatan Pengelolaan Bantuan Dana Penguatan Kelembagaan Ekonomi Pedesaan melalui Bantuan Sosial Sarjana Membangun Desa (SMD) dari Dirjen Peternakan Departemen Pertanian.

"Kami menangani perkara pidana khusus (pidsus) dan hari ini kami menahan salah satu terdakwa inisial FI," kata Kajari Trenggalek, Darfiah, Rabu (14/4/2021).

Dijelaskan Darfiah, perkara tersebut bermula ketika Kelompok Petani (Poktan) Singgih Agung yang diketuai FI melakukan penyelewengan terhadap bantuan dana yang diterima pada tahun 2009. 

"Perkara ini sebenarnya dimulai tahun 2009, beliau sebagai ketua kelompok tani," jelasnya.

Pada mulanya pemberian dana itu ditujukan untuk membantu usaha budi daya ternak yang dikelola oleh Kelompok Petani Singgih Agung yang sebelumnya telah mengusulkan RUK (Rencana Usulan Kelompok).

Sesuai dengan RUK yang disetujui, nominal yang dikucurkan untuk bantuan kelompok tani tersebut sebesar Rp288 juta yang rencananya akan digunakan untuk membeli sapi sebanyak 23 ekor, kemudian ditambah dana sebesar Rp32,7 juta yang rencananya akan digunakan untuk pengelolaan ternak, serta dana sebesar Rp18 juta untuk pengembangan kelembagaan/jasa insentif sarjana pendamping.

"Namun dalam praktiknya pelaku tidak melaksanakan sesuai dengan SOP," papar Darfiah.

Akibatnya, usaha budi daya ternak tidak berjalan dengan baik dan tidak dapat dikembangkan secara berkelanjutan, dan pelaku juga tidak menjaga modal awal sebesar 85% sesuai ketentuan RUK.

Atas perbuatannya, pelaku dikenakan Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 Ayat (1) Huruf a dan b UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor, dan ancaman subsider yakni Pasal 3 Jo Pasal 18 Ayat (1) Huruf a dan b UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor.

Menurut Darfiah, saat ini perkara atas nama terdakwa telah diserahkan tanggung jawabnya dari penyidik kepada penuntut umum atau tahap dua. 

Sambil menunggu berkasnya dilimpahkan ke pengadilan tipikor untuk diproses, sementara terdakwa ditahan di Rutan Kelas 2 Trenggalek.

"Dalam tahap dua, sementara yang bersangkutan ditahan di rutan," pungkasnya. 

Read More

Komandan Pusdiklapa Tutup Dikmatra dan Dikaplikasi 1

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Komandan Pusat Pendidikan Lanjutan Perwira (Danpusdiklapa) Komando Pendidikan Operasi Laut (Kodikopsla) Komando Pembinaan Doktrin Pendidikan dan Latihan Angkatan laut (Kodiklatal) Kolonel Laut (P) Musleh Yadi, S.E mewakili Komandan Kodikopsla menutup program Pendidikan Matra (Dikmatra) 1 dan Pendidikan Aplikasi (Dikapilkasi) 1 Ta 2021 yang dilaksanakan di gedung Betelgeuse Pusdiklapa Kesatrian Kodiklatal Bumimoro Surabaya, Rabu, (14/4/2021).

Pendidikan ini merupakan salah satu implementasi dari Perintah Kasal Laksamana TNI Yudo Margono, S.E., M.M dalam  membangun Sumber Daya Manusia (SDM) TNI Agkatan Laut yang unggul, profesional dan tangguh dalam dalam menghadapi segala ancaman.

Dalam penutupan pendidikan tersebut diikuti 44 perwira dengan rincian 40 orang Siswa Dikmatra 1 sedangkan 4 orang sisanya adalah siswa Dikaplikasi 1. Hadir dalam penutupan pendidikan tersebut Komandan Sekolah Fungsi (Dansefung), Komandan Sekolah Lanjutan Perwira (Danselapa) dan para Kadep dijajaran Pusdiklapa.

Dankodikopsla Kodiklatal Laksma TNI Eko Wahjono, S.E dalam sambutan yang dibacakan Danpusdiklapa menyampaikan ucapan selamat atas keberhasilan para siswa dalam menyelesaikan pendidikan di Sefung Pusdiklapa Kodikopsla ini dengan harapan apa yang telah diterima dapat dipahami tidak saja pada waktu pendidikan melainkan diterapkan di lapangan penugasan nanti.

Menurutnya setelah mengikuti pendidikan ini para siswa diharapkan kemampuan yang dimiliki bertambah dan bisa menjadi bekal untuk melanjutkan jenjang pendidikan berikutnya. Karena dalam pembinaan karir perwira TNI Angkatan Laut hanya prajurit yang mau mengembangkan diri saja yang bisa menjadi pemimpin TNI Angkatan Laut di masa depan. 

Untuk itu berlomba-lombalah meningkatkan kualitas diri baik fisik mental maupun intelektual guna mencapai prestasi tertinggi.

Lebih lanjut disampaikan bahwa pemimpin TNI Angkatan Laut memberikan kesempatan dan peluang yang seluas-luasnya kepada para perwira untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia matra laut dengan cara memberikan kesempatan untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi di dalam maupun luar negeri. Peningkatan profesionalisme prajurit matra laut ini melalui kegiatan latihan secara bertahap bertingkat dan berlanjut termasuk latihan-latihan dalam tugas operasi.

Selain itu memberikan pengalaman penugasan dan peningkatan wawasan kepada personil melalui Tour Of Area maupun Tour Of Duty sebagai variasi dalam penugasan. 

Hal tersebut sebagai upaya agar perwira TNI Angkatan Laut mampu menjadi pengawal alutsista berteknologi tinggi serta memiliki kualifikasi dan kompetensi sesuai standar mutu yang diharapkan dalam bidang penugasan masing-masing sehingga mewujudkan visi TNI Angkatan Laut yang handal dan disegani serta berkelas dunia. (PenKodiklatal)

Read More

Diduga Terima Fee Proyek, Jaksa Agung Bidik Mantan Aspidsus Kejati Riau

KABARPROGRESIF.COM: (Riau) Kepala Kejaksaan Agung RI, ST Burhanudin, melalui Bidang Pengawasan Kejagung, lakukan penyelidikan keterkaitan mantan Aspidsus Kejati Riau, Hilman Azasi, yang disebut-sebut meminta komisi 5 sampai 10 % dari nilai Proyek saat bertugas di Riau.

Sejumlah masyarakat, khususnya pemerhati di Riau, sangat mengapresiasi tindakan Kajagung RI yang telah memerintahkan bawahannya untuk mengusut dugaan perbuatan melawan hukum itu. 

Tak luput, apresiasi juga diberikan atas tindakan Kajati Riau, Jaja Subagja, dengan mengeluarkan surat edaran kepada seluruh Pemerintah Daerah kabupaten Kota dan Provinsi Riau agar tidak melayani permintaan apapun yang mengatasnamakan kejaksaan.

,"Menurut saya upaya yang dilakukan kajagung dan kajati perlu diapreasiasi karena langkah baik untuk pembenahan kejaksaan," kata M. Rawa Amidy, Rabu (14/4).

Dugaan oknum jaksa nakal ini terjadi di empat ULP kabupaten dan satu lagi di ULP Pemerintah Provinsi Riau. Oknum jaksa diduga meminta succes fee antara 5 sampai 10 persen kepada perusahaan yang dimenangkan ULP.

Adanya pengusutan ini menguap ke permukaan berdasarkan surat pemanggilan terhadap pejabat ULP di Kabupaten Siak. Pejabat di sana sudah diperiksa pada Jumat pekan lalu, kemudian menyusul empat ULP lainnya dalam pekan ini.

Berdasarkan surat panggilan yang dilihat wartawan, lima ULP itu selain Kabupaten Siak adalah ULP Kabupaten Bengkalis, ULP Kota Dumai, ULP Kabupaten Indragiri Hilir, dan ULP Pemerintah Provinsi Riau.

Panggilan untuk diklarifikasi itu berdasarkan surat yang dikeluarkan Jaksa Agung Muda Pengawasan. Surat itu adalah PRINT-43/H/Hjw/03/2021 tanggal 19 Maret 2021.

Surat tersebut menyebut ada laporan terhadap oknum jaksa berinisial HA yang saat ini bertugas di Nusa Tenggara Barat. HA ini sebelumnya bertugas di Pidana Khusus Kejati Riau.

Terkait hal ini, Kajati Riau, melalui Asintel Kejati Riau, Rahardjo, saat dikonfirmasi awak media mengatakan, bahwa hal itu sudah menjadi ranahnya Kejagung, sehingga awak media dipersilahkan langsung kepada pihak Kejagung.

"Mohon maaf saya tidak berkompeten untuk memberi komentar tentang hal itu," tulis Raharjo singkat.

Read More

Satgas Yonarmed 8/105 Tarik Mengajar di SMAN Halut

KABARPROGRESIF.COM: (Halut) Satgas Yonarmed 8/105 Tarik turut berpartisipasi terhadap program pemerintah dalam percepatan kemajuan pendidikan.

Kali ini membantu kegiatan belajar di SMAN 6 Kab. Halmahera Utara.

Namun denganmemanfaatkan jam kelas yang kosong dan seijin kepala sekolah.

Sekitar 2 orang anggota Pos Kotis Satgas Yonarmed 8/105 Tarik dipimpin langsung oleh Lettu Kav Nurabadi selaku Pasiter Satgas dan dikuti sebanyak 48 siswa dan siswi SMAN 6 kali ini turut menjadi tenaga pengajar.

Adapun materi yang diajarkan adalah wawasan kebangsaan, kegiatan sebagai tenaga pengajar yang dilakukan di SMAN 6 sebagai bentuk kepedulian anggota Pos Kotis Satgas Yonarmed 8/105 Tarik yang sedang bertugas di wilayah Kec.Tobelo.

Hal ini bertujuan agar para siswa dan siswi mengetahui sejarah perjuangan bangsa dan bagaimana menjaga persatuan dan kesatuan bangsa indonesia dihadapkan penduduk dindonesia terdiri dari banyak beragam suku, bahasa dan agama sehingga harus dijaga agar tidak terjadi perpecahan.

Selain itu juga memberikan pandangan untuk masa depan siswa-siswi agar tidak salah bergaul dalam menentukan langkah apabila telah menyelesaikan pendidikan di Sekolah Menengah Atas.

Kepala Sekolah SMAN 6 Bapak Bobby Puny,S.Pd mengatakan memang di sini sangat diperlukan Orang yang perduli akan adanya pandangan masa depan kepada murit sekolah terutama SMA agar mereka setelah lulus memiliki gambaran arah dan tujuan hidup mereka.

Saya merasa terbantu karena ada anggota TNI yang mau memberikan semangat dan motivasi kepada siswa dan saya berharap suatu saat nanti muritnya ada yang menjadi anggota TNI. (Pen152)

Read More

Prajurit, PNS dan Jalasenastri Kodiklatal Bersih Bersih Kesatrian Bumimoro Sambut Hardikal Ke-75 Tahun 2021

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Dalam rangka memperingati Hari Pendidikan TNI Angkatan Laut (Hardikal) Ke-75 Tahun 2021, Ratusan Prajurit dan Pegawai Negeri Sipil (PNS) Komando Pembinaan Doktrin Pendidikan dan Latihan Angkatan Laut (Kodiklatal) menyelenggarakan bersih-bersih jalan protokol dan lingkungan Kesatrian Kodiklatal Bumimoro Surabaya mulai Gerbang Akademi Angkatan Laut (AAL) hingga Gerbang Mako Sekolah Tinggi Teknologi Angkatan Laut (STTAL), Senin, (12/4/2021).

Selain diikuti prajurit, PNS dan Jalasenastri Kodiklatal bersih-bersih kesatrian Bumimoro tersebut juga diikuti prajurit AAL, STTAL. Sebelum kegiatan dimulai diawali dengan apel Khusus yang dipimpin langsung Direktur Umum (Dirum) Kodiklatal Laksma TNI Rubiyanto, S.E., M.M., CHRMP yang dilanjutkan pembagian sektor kebersihan oleh Panitai bersih bersih kesatrian. 

Untuk anggota Jalasenastri Kodiklatal selain bersih-bersih juga dilaksanakan penanaman Pohon trembesi yang dipimpin langsung Ketua Gabungan Jalasenastri Ny. Titi Nurhidayat di area Monumen Yos Sudarso.

Adapun kegiatan dalam rangka memperingati Hardikal ke -75 tahun 2021 ini selain dilaksanakan bersih bersih kesatrian panitia juga menggelar kegiatan Olahraga bersama, Donor darah konvensional dan donor Plasma konvalesen, Bakti Sosial ke para Warakwuri, anak yatim dan anak berkebutuhan kusus, Lomba membaca Al Quran, lomba kebersihan antar Satker, Lomba Instruktur teladan, Ziarah ke TMP Mayjen Sungkono Surabaya dan acara puncaknya dilaksanakan kegiatan tasyakuran dan buka puasa bersama.(Pen Kodiklatal)

Read More

Komsos Bareng KBT di Lingkungan Korem 082/CPYJ

KABARPROGRESIF.COM: (Mojokerto) Korem 082/CPYJ menggelar komunikasi sosial di Pendopo Griya Paramitra Cikaran, Kota Mojokerto. Senin, 12 April 2021. 

Komsos itu, melibatkan para Keluarga Besar TNI atau KBT.

Di hadapan KBT yang hadir, Danrem 082/CPYJ, Kolonel Inf M. Dariyanto menegaskan jika KBT harus mampu menjadi seorang agen ataupun pelopor dalam mensosialiasikan beragam program TNI maupun kebijakan Pemerintah.

“Kegiatan ini memiliki arti penting sebagai salah satu upaya Satuan TNI-AD untuk meningkatkan jalinan komunikasi sosial yang lebih harmonis,” ujar Danrem.

Pada kesempatan itu, ia juga menjelaskan hingga saat ini pandemi Covid-19 belum berakhir. Menurutnya, penerapan dan sosialisasi protokol kesehatan di masyarakat wajib dilakukan oleh para KBT. 

“Sebagai corong TNI, KBT harus bisa mensosialiasikan adanya protokol kesehatan. KBT juga harus jadi pelopor patuh protokol kesehatan,” pungkasnya. (Penrem 082/CPYJ)

Read More

Pantau Penerapan JKS, Wawali Surabaya Kunjungi RS Swasta

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Program Jaminan Kesehatan Semesta (JKS) atau Universal Health Coverage (UHC), telah berjalan di Kota Surabaya sejak 1 April 2021. 

Artinya, warga Surabaya yang ingin berobat ke rumah sakit, cukup menunjukkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) sudah terlayani secara gratis.

Meski lebih dari satu minggu program ini telah berjalan, namun Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terus melakukan evaluasi. Evaluasi dilakukan agar tidak ada kendala selama penerapan program JKS BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) Kesehatan di lapangan.

Nah, untuk memastikan hal itu, Wakil Wali  (Wawali) Kota Surabaya, Armuji, memantau langsung beberapa rumah sakit swasta yang telah bekerjasama dengan pemkot. 

Pria yang akrab disapa Cak Ji ini ingin mengetahui bagaimana penerapan program JKS di lapangan, khususnya pada rumah sakit swasta.

"Makanya kita turun ke lapangan. Kita melihat sejauh mana layanan dari pada Dinas Kesehatan," kata Cak Ji usai meninjau Rumah Sakit Umum Adi Husada Kapasari Surabaya, Jum'at (9/4/2021).

Hal itu sebagai komitmen Cak Ji untuk memastikan warganya mendapat layanan program JKS dengan baik. 

Bagi dia, pelayanan kesehatan untuk warga Surabaya adalah yang utama. Bahkan, untuk mengoptimalkan layanan ini, pemkot melalui Dinas Kesehatan juga menempatkan petugasnya di setiap rumah sakit swasta. 

"Tadi di beberapa tempat rumah sakit swasta yang kita tinjau ada pendampingan. Bilamana ada pasien yang mungkin ada trouble masalah KTP atau apa, mereka akan dibantu oleh petugas Dinas Kesehatan yang ditaruh di masing-masing rumah sakit," ungkap Cak Ji.

Menurut dia, penempatan petugas Dinkes di rumah sakit ini untuk membantu warga Surabaya yang mengalami kendala saat memanfaatkan layanan JKS. 

Apalagi, bagi Cak Ji, orang yang sakit pun juga butuh pelayanan prima. 

"Supaya layanannya cukup prima dan lancar. Karena orang yang sakit pun butuh pelayanan yang terbaik," tutur dia.

Namun demikian, Cak Ji juga mengimbau masyarakat agar dapat memilih fasilitas kesehatan terdekat dengan domisili rumah. 

Tentunya rumah sakit yang dipilih itu telah bekerjasama dengan pemkot dan BPJS Kesehatan dalam program Jaminan Kesehatan Semesta. 

Bahkan, ketika fasilitas kesehatan yang dipilih itu kondisinya antre, warga masih diberikan alternatif rumah sakit lain.

"Supaya tidak terlalu banyak antrean. Tentunya itu menjadi salah satu alternatif untuk mereka berobat. Jadi jangan sungkan-sungkan ke rumah sakit, pasti akan dilayani dengan baik," imbuhnya.

Berdasarkan hasil evaluasi Pemkot Surabaya, antusias masyarakat memanfaatkan layanan JKS ini sangat luar biasa. 

Data yang tercatat mulai 1 April hingga saat ini, lebih dari 200 orang telah terdaftar layanan kesehatan gratis tersebut.

“Dari 200 orang itu mereka terdiri dari masyarakat yang daftarnya di kelurahan maupun di Faskes (Fasilitas Kesehatan),” kata Kepala Dinas Kesehatan Kota Surabaya, Febria Rachmanita.

Hal ini sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 001 Tahun 2012, bahwa skema layanan kesehatan yang ideal adalah dengan cara berjenjang. 

Warga bisa berobat ke Puskesmas, untuk selanjutnya bila dibutuhkan akan dirujuk ke rumah sakit. 

Namun, warga juga dapat langsung berobat ke rumah sakit apabila kondisinya gawat darurat.

Akan tetapi, warga juga masih diberikan kebebasan apakah ingin menggunakan BPJS mandiri atau JKS yang ditanggung Pemkot Surabaya. 

Apabila ingin menggunakan JKS, warga dapat melakukan migrasi dari BPJS mandiri ke program JKS.

Febri menjelaskan, pendaftaran atau migrasi bisa langsung dilakukan melalui Puskesmas atau fasilitas kesehatan jika dalam kondisi sakit. 

Atau, bisa pula melalui kelurahan serta Kantor BPJS jika kondisinya sehat. Dengan syarat, warga cukup menandatangani surat pernyataan bersedia mendapatkan pelayanan kesehatan kelas 3 dalam program JKS tersebut.

“Kami berharap semua warga menyempatkan diri mendaftarkan. Kalau kondisinya sehat bisa ke kelurahan akan langsung dilayani. Kalau memang sedang sakit bisa ke puskesmas terdekat dengan hanya menunjukkan KTP Surabaya. Dengan mekanisme rujukannya tetap berjenjang,” kata Febria.

Sementara itu, Direktur Rumah Sakit Umum Adi Husada Kapasari Surabaya, dr. Hermanto Wijaya menyatakan kesiapannya mendukung program layanan JKS BPJS Kesehatan di Kota Pahlawan. 

Bahkan, di rumah sakit yang dipimpinnya, program ini telah berjalan sejak 1 April dan telah siap melayani warga Surabaya.

"Kalau misalnya (butuh) pelayanan gawat (darurat) kami akan layani segera mungkin. Yang penting buat kami prioritas pelayanan terlebih dahulu. Sesuai dengan komitmen kami dengan Pemkot Surabaya," kata dr. Hermanto.

Read More