Melalui Koarmada II, TNI AL Kirim Bantuan Korban Bencana di NTT

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) TNI AL melalui Koarmada II dibawah kendali Laksda TNI I N.G. Sudihartawan untuk keempat kalinya kembali mengirimkan bantuan untuk membantu meringankan penderitaan para korban bencana alam di Nusa Tenggara Timur (NTT). Kamis (15/04).

KRI Tanjung Kambani-971 merupakan kapal keempat yang dikerahkan TNI Angkatan Laut untuk mengangkut bantuan menuju daerah Bencana di NTT. 

Bantuan sosial yang sudah terkumpul merupakan bantuan yang berasal dari Gubernur Jatim, Walikota Surabaya, Pangkoarmada II, Pangdam V/Brw, Kapolda Jatim, Komandan Lantamal V, Kadissenlekal serta masyarakat. Bantuan ini diperoleh melalui kerjasama Satgas Penanggulangan Bencana (Gulben) Spotmar Koarmada II bekerjasama dengan Satgas Posko Bantuan Kemanusiaan Bencana Alam NTT Lantamal V/Sby.

Dalam sambutannya Pangkoarmada II Laksda TNI I N.G. Sudihartawan mengatakan, “ Sebelumnya tiga kapal TNI AL diantaranya KRI Oswald Siahaan (OWA)-354, KRI Ahmad Yani-351 dan KRI Semarang-594 beberapa waktu lalu telah diberangkatkan menuju NTT. Dan saat ini Kembali kita mengirim KRI Tanjung Kambani-971 dalam rangka mengangkut bantuan untuk disalurkan kepada para korban bencana alam di NTT, “ jelas Laksda Sudihartawan.

“ Bantuan sebanyak 30 truck yang rencana akan disalurkan dan dikirim ke NTT ini terdiri dari berbagai macam kebutuhan hidup sehari hari seperti : Beras, Mie Instan, Air mineral kemasan, Pakaian layak pakai, Makanan Bayi, Tenda, Selimut, alat mandi, Perlengkapan Ibadah, obat2an, Masker dll, “ lanjut Laksda Sudihartawan.

Pada kesempatan ini Laksda Sudihartawan menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah mendukung terkumpulnya bantuan sosial dan berharap semoga jerih payah dan keikhlasan para donatur mendapatkan balasan dari Tuhan Yang Maha Esa. 

Selama proses pengumpulan bahan bantuan sampai ke titik pengiriman, Koarmada II tetap menerapkan protokol kesehatan guna mencegah penyebaran Covid-19. (Dispen Koarmada II)

Read More

Antisipasi Pemudik, Polda Jatim Bagi Tujuh Rayon Penyekatan

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Polda Jatim membagi wilayah ke dalam tujuh rayon penyekatan batas wilayah antarkabupaten/kota. Hal itu dilakukan untuk mengantisipasi warga yang masih nekat mudik.

"Kami membagi wilayah Jatim menjadi 7 rayon yaitu rayon Surabaya Raya, Malang Raya, Tapal Kuda, Banyuwangi, Blitar, Madiun Raya, Bojonegoro Raya, dan Madura," kata Dirlantas Polda Jatim KombesLatif Usman di Surabaya, Jumat (16/4).

Menurutnya, penyekatan ini dilakukan untuk mencegah terjadinya Covid-19 di wilayah Jatim. 

Kebijakan penyekatan ini seiring dengan kebijakan pemerintah pusat yang melarang mudik lebaran selama tanggal 6-17 Mei 2021. 

Untuk Rayon Surabaya Raya titik penyekatan ada di perbatasan Gresik-Lamongan, Sidoarjo-Pasuruan, dan Mojokerto Sidoarjo. Di Rayon Malang Raya, titik penyekatan berada di perbatasan Pasuruan-Probolinggo, Probolinggo-Situbondo, Pasuruan-Malang, Malang-Lumajang.

Sedangkan untuk Rayon Tapal Kuda ada di Situbondo-Banyuwangi dan Jember Lumajang. 

Rayon Banyuwangi titik penyekatan di Pelabuhan Ketapang-Gilimanuk dan rayon Blitar check point penyekatan di Nganjuk-Jombang, Jombang-Mojokerto, Blitar-Kediri, dan Kediri-Malang.

Selain di ketujuh wilayah tersebut, Polda Jatim juga menetapkan wilayah Madura dan pintu tol sebagai wilayah rayon penyekatan batas wilayah kabupaten/kota. 

Di Madura, titik penyekatan berada di Madura sisi utara KP3 dan Madura sisi selatan Bangkalan.

"Jadi, bukan hanya ditingkat kabupaten saja tapi juga ditingkat provinsi dilakukan penyekatan," katanya.

Read More

Mensos Risma Stop Bansos Sampai April, Ini Alasannya

KABARPROGRESIF.COM: (Jakarta) Bantuan Sosial Tunai (BST) yang diberikan pemerintah dalam upaya untuk memulihkan ekonomi di masa pandemi Covid-19, akhirnya dinyatakan berakhir pada bulan April 2021 ini.

Keputusan pemberhentian pemberian BST tersebut diungkapkan oleh Tri Rismaharini, Menteri Sosial (Mensos) Republik Indonesia.

Dirinya menyatakan bahwa sudah tidak dianggarkannya kembali BST tersebut setelah bulan April 2021.

"Enggak ada anggarannya untuk itu," ujar Menteri Sosial Tri Rismaharini, saat menghadiri puncak HUT Ke-19 Taruna Siaga Bencana (Tagana) di Pangandaran, Jawa Barat.

Risma juga menyatakan alasannya ketika memutuskan untuk memberhentikan BST ke masyarakat, dirinya mengatakan bahwa kondisi pandemi Covid-19 di Indonesia saat ini telah bergerak ke skala mikro.

Oleh karena itu, Risma menilai bahwa seharusnya masyarakat Indonesia sudah bisa melakukan aktivitasnya kembali.

Sehingga dirinya juga berharap pada situasi yang telah kembali normal, dan masyarakat sudah dapat melakukan aktivitasnya kembali maka pergerakan perekonomian Indonesia juga akan kembali menjadi normal.

Risma menyampaikan jika masyarakat masih memerlukan bantuan, maka Kementerian Sosial bisa membantu namun dalam bentuk Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT).

"Kalau misalkan di daerah masih ada warga yang perlu ditolong, mereka masih bisa mengajukan ke kami, nanti kami bantu dalam bentuk BPNT (bantuan pangan non-tunai)," kata Risma.

Pada bantuan jenis BPNT, nantinya masyarakat yang membutuhkan bantuan maka akan mendapatkan nominal bantuan sebesar Rp200.000.

Mengingat sebelumnya juga telah disampaikan Staf Ahli Menteri Sosial Bidang Aksesibilitas Sosial Sonny W Manalu bahwasannya BST yang disalurkan melalui Kemensos hanya disiapkan terakhir sampai bulan April 2021.

Periode BST disalurkan oleh Kemensos ke masyarakat hanya selama empat bulan sejak awal tahun 2021.

Dengan total dana sebesar Rp12 triliun yang mana disalurkan setiap bulannya kepada 10 juta keluarga penerima manfaat (PKM).

Sejatinya, Per-PKM yang mendapatkan BST akan menerima bantuan secara tunai sebesar Rp300.000 setiap bulannya. Teknis penyaluran BST dilakukan melalui PT Pos Indonesia.

Read More

Tiga Berkas Tersangka Kasus Dugaan Korupsi Alkes TTU Dilimpahkan ke Tipikor Kupang

KABARPROGRESIF.COM: (Kupang) Berkas perkara terhadap tiga tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan Alat Kesehatan (Alkes) di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kefamenanu, TTU, dinyatakan lengkap oleh jaksa peneliti berkas perkara, Jaksa Penuntut Umum (JPU), Kejaksaan Negeri (Kejari) TTU.

Sebelumnya, Kejaksaan Negeri (Kejari) TTU telah menahan tiga tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan alat kesehatan (Alkes) tahun anggaran 2015 di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kefamenanu.

Ketiganya yakni, Yoksan M. D. E. Bureni selaku PPK, Miguel E. Selan selaku panitia pemeriksa hasil pekerjaan (PPHP), serta Ongky J. Manafe (OJM) selaku Direktur CV Berkat Mandiri.

Setelah dinyatakan lengkap, berkas perkara itu dilimpahkan ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Kupang oleh JPU, Kabupaten Timor Tengah Utara.

Kajari TTU, Robert Jimmy Lambila mengatakan, dalam pelimpahan berkas perkara dugaan korupsi Alkes RSUD Kefamenanu itu, JPU Kejari TTU turut melimpahkan berkas perkara, barang bukti (BB) dan tersangka ke Pengadilan Tipikor Kupang.

Kajari Robert mengatakan, dalam kasus ini, Kejari TTU menetapkan tiga orang sebagai tersangka. Ketiga tersangka itu yakni, YMDEB selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), MES selaku Panitia dan OJM selaku Direktur CV. Berkat Mandiri.

“Dalam kasus ini tim penyidik telah menahan tiga tersangka, di antaranya YMDEB selaku PPK, MES selaku Panitia dan OJM selaku Direktur CV. Berkat Mandiri,” kata Lambila kepada wartawan saat dihubungi dari Kupang, Kamis (15/04/2021).

Menurut Lambila, akibat perbuatan tiga tersangka tersebut, negara mengalami kerugian keuangan negara hingga Rp 425. 000. 000,-.

Ia menambahkan, para tersangka dijerat dengan pasal 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana yang diubah ke dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Terkait dengan jadwal sidang, tambah dia, Jaksa Penuntut Umum Kejari Kabupaten Timor Tengah Utara tinggal menunggu penetapan sidang dari Pengadilan Tipikor Kupang.

Terpisah, Paniter Muda (Panmud) Pengadilan Tipikor Kupang, Dance Sikky, membenarkan adanya pelimpahan berkas perkara dugaan korupsi pengadaan Alkes RSUD Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara tersebut.

Mengenai jadwal sidang, kata Dance, akan dilakukan penetapan setelah dilakukan penunjukan ketua majelis hakim oleh Ketua Pengadilan Negeri (KPN) Kelas IA Kupang, Dju Jhonson Mira Mangngi.

Read More

Kodim Surabaya Utara Kirim Logistik ke Lokasi Pasca Gempa

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Seluruh Kodim di jajaran Korem Bhaskara Jaya mulai menyalurkan berbagai paket sembako ke lokasi pasca gempa yang terjadi di Kabupaten Malang dan Lumajang beberapa waktu lalu. 

Pengirimannya pun, dilakukan oleh pihak Korem.

"Paket bantuan ini bentuk kepedulian dan keprihatinan kami atas bencana yang menimpa 2 wilayah itu,” ujar Dandim 0830/Surabaya Utara, Kolonel Inf Sriyono. Jumat, 16 April 2021.

Ia berharap, jika bantuan itu nantinya bisa meringankan beban masyarakat yang berada di lokasi pasca gempa. 

“Bantuan ini memang tidak seberapa, tapi mudah-mudahan bisa memberikan manfaat,” pungkasnya. (Kodim 0830/Surabaya Utara)

Read More

PT Pos Luncurkan Layanan Pos Gold

KABARPROGRESIF.COM: (Jakarta) PT Pos Indonesia akan meluncurkan ekosistem besar bisnis dan jasa syariah, sebagai mobile ekosistem bisnis syariah pertama di Indonesia. 

Nantinya, yang menjadi salah satu backbone atau tulang punggung utama ekosistem bisnis PosGo Syariah adalah perdagangan fisik emas secara digital PosGold. 

Platform ini ditargetkan bisa menjangkau 100.000 pengguna sepanjang 2020.

Pos Gold ini dikembangkan bersama Bullion Ecosystem International, ABI Komoditi Berjangka, dan proses dukungan transaksi perdagangan difasilitasi oleh Bursa Komoditi & Derivatif Indonesia (Indonesia Commodity & Derivatives Exchange/ICDX) serta proses kliring transaksi perdagangan dilakukan bersama Indonesia Clearing House.

Kepala Proyek Pengembangan Bisnis Syariah PT Pos Indonesia Teddy Sumirat Bassar mengatakan ICDX dan ICH dengan mitra strategis nya ABX, Australia dan Kinesis AG, Liechtenstein memberikan akses ke sistem perdagangan fisik emas international secara luas untuk PT Pos Indonesia. 

Pos Gold juga memberikan kepastian pasokan likuiditas pasar untuk transaksi pembelian fisik emas termasuk juga pasokan likuditas tunai untuk transaksi penjualan fisik emas secara langsung ke sistem likuiditas pasar international.

"Proteksi untuk setiap transaksi masyarakat adalah Prinsip Utama yang ditekankan dalam ekosistem Pos Go Syariah," kata Teddy, Jumat (16/04/2021).

Platform perdagangan fisik emas PosGold yang berbasis dari platform MDX terkoneksi dan terintegrasi ke sistem perbankan dan sistem logistic secara langsung, online dan real-time. 

Konektivitas dan integrasi sistem perdagangan fisik komoditi fisik emas yang terintegrasi dengan sistem perbankan dan sistem logistic yang diterapkan dalam platform PosGold.

Model integrasi sistem perdagangan fisik komoditi pertama di dunia dan menggabungkan dua konsep teknologi perdagangan yang berkembang saat ini di Dunia, exchange ecosystem (centralized) dan blockchain ecosystem (decentralized).

"Kami juga akan menyasar kelas premium dan mikro, premium mereka yang biasa investasi sehingga emas bisa menjadi salah satu investasi yang menarik dan mengembangkan investasi. Kalau mereka pake bisnis dengan dolar AS bisa membantu untuk membeli emas," jelasnya.

Selain Pos Gold, platform ini akan pada fase pertama akan memiliki enam fitur unggulan, yaitu Pos Gold sebagai platform perdagangan fisik emas secara digital dibawah pengawasan dan peraturan yang ditetapkan oleh BAPPEBTI, Pos Pay sebagai layanan Payment Gateway dan E-Wallet yang telah dikembangkan. 

PT Pos Indonesia dengan basis rekening Giro Pos, Switch sebuah bentuk layanan interaksi transfer antar pengguna, Gold To Mecca sebuah layanan jasa pengelolaan aset secara langsung oleh masyarakat untuk perjalanan ibadah Haji dan Umroh.

Kemudian ada Ziswaf sebuah layanan untuk aktifitas Zakat, Infaq, Shodagoh dan Wakaf dalam skema interaksi langsung masyarakat dengan para pengelolanya serta Halal Hub sebagai platform aktifitas transaksi bisnis dalam segala bentuk namun pelaku usaha harus tersertifikasi halal oleh Lembaga yang berkompeten.

"Kemampuan kita mengikuti kebutuhan lifestyle ini salah satunya kita melihat peluang dari bisnis syariah. Di global, bisnis syariah menunjukkan tren yang positif. Begitu juga di Indonesia," katanya.

Read More

Aset Yayasan Supersemar yang disita akan dikelola negara

KABARPROGRESIF.COM: (Jakarta) Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kemenkeu memastikan, bahwa Gedung Granadi dan aset Yayasan Supersemar lainnya di Megamendung, Bogor milik Soeharto yang telah disita negara akan kembali dikelola DJKN.

Direktur Barang Milik Negara (BMN) DJKN Encep Sudarwan mengatakan, kedua aset milik Keluarga Cendana tersebut termasuk ke dalam BMN. Dan karenanya akan dikelola oleh pemerintah.

"Soal Granadi dan Megamendung, sepanjang itu BMNN pasti dikelola oleh DJKN," katanya dalam video conference, Jumat (16/4).

Bentuk pemanfaatan yang dapat dilakukan terhadap BMN yakni berupa sewa, pinjam pakai, kerja sama pemanfaatan (KSP), Bangun Guna Serah/Bangun Serah Guna (BGS/BSG), kerja sama penyediaan infrastruktur (KSPI), dan kerja sama terbatas untuk penyediaan infrastruktur (Ketupi).

Masing-masing bentuk pemanfaatan memiliki ketentuan, sesuai PP 28 tahun 2020 tentang perubahan atas peraturan pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara.

Seperti diketahui, pada 2018 Mahkamah Agung memutuskan untuk menyita Gedung Granadi setelah Kejaksaan Agung menggugat Yayasan Supersemar milik Keluarga Cendana. 

Gugatan tersebut juga telah dilaksanakan secara perdata pada 2007 atas dugaan penyelewengan dana beasiswa.

Jaksa Agung yang saat itu dijabat HM Prasetyo, sempat meminta Tommy Soeharto segera menyerahkan Gedung Granadi, yang menjadi objek kasus Yayasan Supersemar dan telah masuk tahap eksekusi, sehingga setiap aset yang dinyatakan sebagai sitaan, harus diserahkan.

Selain Gedung Granadi, terdapat beberapa aset lainnya yang mesti disita antara lain 113 rekening deposito dan giro, dua bidang tanah seluas 16.000 meter persegi di Jakarta dan Bogor, serta enam unit kendaraan roda empat.

Jaksa Agung sendiri menyebut telah berhasil menyita sebagian aset Yayasan Supersemar sebesar Rp300 miliar, dari total yang harus dibayarkan sebesar Rp4,4 triliun.

"Sejauh ini aset yang sudah berhasil disita Rp300 miliar. Itu akan kita minta ke pengadilan untuk diserahkan kepada kejaksaan. Tetapi total yang harus mereka bayarkan itu Rp4,4 triliun,” kata HM Prasetyo, Senin (17/12/2018).

Read More

Diperiksa Polisi, Pesinetron Jeff Smith Mencla-Mencle

KABARPROGRESIF.COM: (Jakarta) Pesinetron Jeff Smith alias JS dan rekannya berinisial D tidak kooperatif saat dimintai keterangan di Polres Metro Jakarta Barat.

Kasat Narkoba Polres Metro Jakbar, AKBP Ronaldo Maradona menyebutkan, pernyataan yang disampaikan Jeff Smith tidak selaras dengan bukti-bukti yang ditemukan.

Pasalnya, saat penangkapan polisi menemukan barang bukti narkoba di dalam mobil yang terparkir di kantor manajemen di kawasan Jagakarsa, Jakarta Selatan.

"Dalam pemeriksaan ini dia belum kooperatif masih belum sesuai antara keterangan JS dan rekannya dengan bukti-bukti lain yang sudah ditemukan oleh penyidik pasca melakukan penangkapan," kata Ronaldo, di Polres Metro Jakarta Barat, Jumat (16/4).

Hingga kini penyidik masih juga belum mengetahui motif Jeff Smith menggunakan narkoba. 

Padahal, hasil tes urine mengonfirmasi bahwa Jeff Smith adalah pengguna narkoba jenis ganja.

"Masih didalami. Kami masih melakukan pemeriksaan terhadap 2 orang ini karena ada beberapa hal penting yang perlu digali oleh tim penyidik," ujar Ronaldo

Diberitakan sebelumnya, Jeff Smith dan rekannya ditangkap polisi dalam kasus penyalahgunaan narkoba pada Kamis (15/4) kemarin.

Read More

Kejati Banten Tetapkan ES Jadi Tersangka Pemotongan Dana Hibah Ponpes

KABARPROGRESIF.COM: (Banten) Kejaksaan Tinggi (Kejati) Banten menetapkan ES sebagai salah satu tersangka korupsi dana hibah Pondok Pesantren (Ponpes) APBD tahun anggaran 2020 Pemprov Banten.

ES menyunat dana hibah setelah anggaran itu cair melalui rekening Ponpes penerima. 

“Perannya memotong, kami tidak akan menyebutkan jabatan yang bersangkutan, tapi memang mengakui dengan alat bukti yang cukup memotong,” kata Kepala Kejati Banten Asep Nana Mulyana, Jumat (16/4/2021).

Kajati menerangkan, berdasarkan hasil pemeriksaan jumlah yang di potong bervariatif. Mulai dari Rp15 juta hingga Rp20 juta per-Ponpes. 

Sejauh ini, pihaknya masih mendalami jumlah pesantren yang dilakukan pemotongan dan potensi kerugian negara.

Selain tengah menyelidiki dugaan pemotongan dana hibah, Kejari Banten juga tengah mendalami dugaan Ponpes fiktif.

“Insyaallah (kemungkinan ada tersangka lagi). Karena sangat banyak dan kami sudah meminta tiap Ponpes. Pertama ada dugaan pesantren fiktif, seolah dapat bantuan dan pesantren tak pernah ada. Kedua modusnya, penyaluran lewat rekening tapi begitu sudah sampai cair masuk ke rekening pondok tapi diminta kembali, dipotong,” tegasnya.

Sementara itu, Kasi Penkum Kejati Banten Ivan Herbon Siahaan menambahkan, tersangka saat ini ditahan di Rutan Serang selama 20 hari. 

Tersangka ES merupakan swasta dan berdomisili di Kabupaten Pandeglang.

Read More

Kasus BLBI, Jampidsus: Sudah Enggak Ada Tunggakan Kasusnya

KABARPROGRESIF.COM: (Jakarta) Kejaksaan Agung (Kejakgung) memastikan tak ada tunggakan kasus pidana terkait penyelesaian hukum penyimpangan dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) 1998. 

Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Ali Mukartono mengatakan penyelesaian kasus BLBI, saat ini melewati mekanisme keperdataan dengan pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Hak Tagih Negara dan BLBI.

“Kalau di pidsus (Pidana Khusus), setahu saya sudah enggak ada tunggakan kasusnya di sini,” ujar Ali, Jumat (16/4).

Ia menerangkan, yang menjadi fokus penuntasan BLBI saat ini, berupaya melakukan penagihan terhadap para obligator yang menikmati dana bantuan tersebut, namun tak dapat mengembalikan, dan berstatus berutang kepada negara.

“Kalau di pidsus kasusnya sudah nggak ada. Penindakannya juga enggak ada. Jadi diupayakan perdata, untuk pengembalian utang-utang itu,” ujar Ali.

Sebab itu, kata Ali, pembentukan Satgas Hak Tagih BLBI oleh pemerintah, pun tak melibatkan tim penyidikan di Jampidsus. 

“Karena ini penagihan, bukan penindakan. Yang belum selesai (mengembalikan), itu diselesaikan ke perdata, penagihan,” terang Ali.

Akan tetapi, menurut Ali, penuntasan kasus tersebut ke arah perdata, pun bukan tak dapat dikembalikan ke pemidanaan. Sebab menurut dia, dalam kasus BLBI, juga beririsan dengan pidana. 

“Kalau yang benar, ditagih secara perdata. Yang menyimpang, bisa dipidanakan,” terang Ali.

Pekan lalu, pemerintah membentuk Satgas Hak Tagih BLBI. Pembentukan tim tersebut, sebagai respons putusan Mahkamah Agung (MA) yang menyebutkan tak ada pemidanaan dalam kasus BLBI. 

Menteri Kordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polhukam) Mahfud MD mengatakan, satgas sudah mengantongi langkah hukum keperdataan untuk memulai mengejar para pengguna dana BLBI. Kata Mahfud, total pengembaliannya mencapai Rp 110 triliun.

Read More

Tadarus di Kodim Lamongan, Warnai Rangkaian Bulan Suci Ramadhan

KABARPROGRESIF.COM; (Lamongan) Memasuki bulan suci ramadhan, serangkaian kegiatan digelar oleh pihak Kodim 0812/Lamongan. 

Namun, kegiatan itu tak terlepas dari adanya penerapan protokol kesehatan.

Salah satunya, adanya tadarus yang digelar oleh pihak Kodim selama bulan suci ramadhan.

Batipers Kodim, Serma Suhadi menjelaskan kegiatan itu merupakan salah satu rangkaian kegiatan yang dinilai mampu meningkatkan keimanan dan ketakwaan.

“Tadarus kita gelar setelah apel pagi,” ujarnya. Jumat, 16 April 2021 siang.

Selain prajurit, PNS pun tak terlepas dalam berlangsungnya kegiatan tersebut. Pembacaan ayat suci AL-Quran pun, dilakukan secara bergantian. (Kodim 0812/Lamongan)

Read More

Pilgub DKI, Risma Salip Anies Baswedan

KABARPROGRESIF.COM: (Jakarta) Nama Menteri Sosial Tri Rismaharini atau Risma menjadi yang diunggalkan untuk maju dan menang di Pemilihan Gubernur DKI Jakarta mendatang.

Hasil survei yang dilakukan oleh Jakarta Research Center (JRC) menunjukkan elektabilitas Risma mengungguli Gubernur DKI Jakarta saat ini, Anies Baswedan.

"Terlepas tarik menarik pelaksanaan Pilkada 2022 atau 2024, namun elektabilitas Risma mengungguli Anies dalam pelaksanaan Pilkada DKI Jakarta," tutur Direktur Komunikasi JRC Alfian P dalam siaran persnya, Jumat, 16 April 2021.

Elektabilitas mantan Wali Kota Surabaya itu mencapai 37,1 persen atau terpaut sekitar 5 persen dari Anies yang mencapai 32,4 persen.

Menurut Alfian, kinerja Anies sendiri tampak kedodoran setelah menjabat Gubernur DKI Jakarta sejak 2017.

Sementara itu Risma dengan gaya blusukan yang khas sejak menjabat Wali Kota Surabaya langsung mencuri perhatian.

Tipikal Risma sejalan dengan gaya kepemimpinan elite baru yang kerap membuat terobosan di tengah kekakuan birokrasi selama ini.

Nama lain yang cukup diunggulkan adalah ketua umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono, dengan elektabilitas sebesar 7,8 persen.

Menurut Alfian, AHY yang sebelumnya juga bertarung pada Pilkada DKI Jakarta 2017 masih berpeluang untuk kembali maju.

Lalu ada Menteri Pariwisata Sandiaga Uno, mantan wakil gubernur DKI Jakarta mendampingi Anies sebelum kemudian maju berpasangan dengan Prabowo dalam Pilpres 2019. Elektabilitas Sandi mencapai 7,8 persen.

Dilansir Antara, nama-nama lainnya adalah wakil gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria (2,8 persen), politisi muda Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Tsamara Amany Alatas (2,6 persen), serta Bupati Tangerang dan ketua DPD Golkar DKI Jakarta Ahmed Zaki Iskandar (1,1 persen).

Berikutnya politisi PKS yang diusung sebagai cawagub, Nurmansjah Lubis (0,6 persen), anggota DPR dari Nasdem Ahmad Sahroni (0,4 persen), dan Abraham Lunggana atau Haji Lulung (0,3 persen).

"Sisanya elektabilitas sangat kecil, dan tidak tahu/tidak jawab 9,1 persen," tutur Alfian.

Survei Jakarta Research Center (JRC) dilakukan pada 1-10 April 2021, secara tatap muka kepada 800 responden mewakili seluruh wilayah di DKI Jakarta.

Metode survei adalah multistage random sampling, dengan margin of error ±3,4 persen dan pada tingkat kepercayaan 95 persen.

Read More