Begini Kronologi Perawat Dianiaya, Dipaksa Bersujud Minta Maaf, Perut Ditendang

KABARPROGRESIF.COM: (Palembang) Managemant RS Siloam Sriwijaya Sumatera Selatan (Sumsel) menceritakan kronologi perawat dianiaya orang tua pasien.

Managemant RS Siloam Sriwijay mengatakan peristiwa itu terjadi pada Kamis (15/4/2021) pukul 13.40 WIB.

Kejadian tersebut mengakibatkan perawat bernama Kristina Ramauli mengalami luka memar di bagian pipi kiri, robek di bibir dan perut.

“Kejadian penganiayaan ini semestinya tidak perlu terjadi,” kata direktur Keperawatan RS Siloam Sriwijya, Tata, saat dikonfirmasi sejumlah wartawan, Jumat (16/4).

“Kami, managemen RS Siloam sangat menyesalkan perbuatan pelaku, karena kami sudah berusaha memberikan pelayanan terbaik untuk pasien yang dirawat,” tambahnya.

Tata menceritakan kronologi kejadian perawat dianiaya orang tua pasien.

Awaknya, kata Tata, sekitar pukul 11.00 WIB, anak pelaku dirawat di lokasi (RS Siloam).

Korban kemudian mencabut selang infus karena sudah diperbolehkan pulang.

 “Dikarenakan pasien (anak pelaku) masih  berumur dua tahun, sedang aktif-aktifnya, kita berhati-hati untuk mencabut selang infus. Tapi Ibu pasien menggendong pasien hingga tangan pasien mengeluarkan darah,” jelas Tata.

“Melihat itu, perawat kami langsung mengganti plester yang berdarah, sembari menghentikan darah ditangan pasien. Saat kejadian pelaku tidak berada di lokasi,” jelasnya.

Ditambahkan Tata, sekitar pukul 14.00 WIB pelaku datang dan memanggil perawat.

“Kemungkinan istrinya yang menceritakan kejadian tersebut, sehingga pelaku yang baru datang dari Kayu Agung memanggil perawat ke ruangannya,” imbuhnya.

Ada tiga orang yang menemui pelaku, salah satunya perawat yang menjadi penganiayaan, Kristina Ramauli.

“Memang dia (pelaku) menyuruh yang tidak berkepentingan keluar, namun kami menolak karena kami yang bertanggung jawab, baik terhadap pasien dan perawat,” ucap Tata.

Pelaku, sambung Tata, melontarkan pertanyaan. Namun, belum sempat dijawab langsung menampar wajah perawat.

“Tidak hanya itu, dia juga memaksa perawat kami bersujud meminta maaf,” sambungnya.

Saat korban berlutut minta maaf, pelaku justu menendang perut korban.

“Kami sempat menghalangi dan melerai, namun pelaku justru menarik rambut korban. Hingga petugas keamanan RS pun berdatangan dan mengamankan korban karena terluka dan memar,” jelas Tata.

Tata menambahkan, pelaku sempat mengatakan dirinya sebagai polisi.

“Kebetulan dalam kamar yang sama itu ada anggota polisi. Dia mencoba memperingatkan pelaku yang juga mengaku sebagai anggota polisi, untuk tidak main hakim sendiri,” bebernya.

Read More

Usai Viral Petugas Bongkar Adanya Dugaan Korupsi, Kejari Periksa 6 Pejabat Damkar Depok

KABARPROGRESIF.COM: (Depok) Usai salah satu pegawainya mengungkapkan adanya dugaan korupsi, Kejaksaan Negeri (Kejari) Depok segera melakukan penyelidikan.

Penyelidikan tersebut dilakukan terhadap pihak terkait di Dinas Pemadam Kebakaran (Damkar) Depok.

Diketahui, dugaan korupsi terkait pengadaan sepatu di Dinas Pemadam Kebakaran Depok tersebut mencuat setelah dibongkar oleh salah seorang petugas yang bernama Sandi.

Perihal penyelidikan dugaan korupsi tersebut, sebagaimana yang disampaikan oleh Kasie Intelijen Kejari Depok, Herlangga Wisnu Murdianto pada Rabu, 14 April 2021 lalu.

“Terkait dengan dugaan pengadaan sepatu di Dinas Damkar Depok, Kejaksaan Negeri Depok telah melakukan pengumpulan informasi dan data terkait sejak Maret lalu setelah pemberitaan ini beredar melalui media online,” kata Wisnu Murdianto dalam keterangannya.

Wisnu Murdianto menyebut pihaknya telah melakukan pemanggilan terhadap 6 orang pejabat Dinas Pemadam Kebakaran Depok guna dimintai keterangan terkait dugaan korupsi tersebut.

“Sejumlah pejabat dalam Damkar Depok juga sudah dimintai klarifikasi lebih lanjut untuk memperoleh informasi serta keterangan terkait dugaan perkara tersebut,” ucapnya.

Wisnu Murdianto mengungkapkan, dugaan perkara serupa di Dinas Pemadam Kebakaran Depok, sebelumnya juga pernah dilaporkan oleh masyarakat ke pihaknya.

“Lalu ada laporan juga dari masyarakat terkait dugaan korupsi serupa yang telah dilaporkan secara resmi pada Kejaksaan Negeri Depok di awal April kemarin,” ujarnya.

“Statusnya saat ini masih ditindaklanjuti dan sedang dalam proses pengumpulan data,” sambungnya.

Sebelumnya, salah seorang petugas bernama Sandi membongkar adanya dugaan korupsi di Dinas Pemadam Kebakaran Depok tersebut melalui media sosial.

Sandi mengunggah dua buah foto dirinya tengah memegang sebuah poster yang berisikan pesan dan protes yang ditujukan kepada Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Adapaun isi poster pertama dalam unggahan Sandi itu adalah sebagai berikut:

“Bapak Kemendagri tolong! Untuk tindak tegas pejabat di Dinas Pemadam Kebakaran Depok! Kita dituntut kerja 100%, tapi peralatan di lapangan pembeliannya tidak 100%. Banyak digelapkan!”.

Lalu poster kedua yang diunggah sandir berbunyi seperti ini, “Pak Presiden Jokowi tolong usut tindak pidana korupsi, Dinas Pemadam Kebakaran Depok."

Read More

Pemkot Surabaya Terima Bantuan Alat Terapi Pernapasan dari PT HM Sampoerna Tbk

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Pemerintah (Pemkot) Kota Surabaya kembali menerima bantuan satu unit alat kesehatan (alkes) berupa Hi Flow Nasal O2 Therapy dari PT HM Sampoerna Tbk (Sampoerna). 

Alat ini dapat digunakan untuk membantu pasien yang mengalami masalah pernapasan seperti Covid-19.

"Ini bukan (bantuan) yang pertama dari Sampoerna. Karena kemarin sudah memberikan beberapa alat, mesin PCR juga. Ini yang kesekian kalinya Sampoerna memberikan bantuan kepada Pemkot Surabaya," kata Wali Kota Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi  usai menerima bantuan alkes di Halaman Balai Kota Surabaya, Jum'at (16/4).

Ia menjelaskan, bahwa alat ini dapat digunakan untuk membantu pasien Covid-19 yang mengalami gangguan masalah pernapasan. 

Alat ini sama halnya fungsinya dengan ventilator. Namun, cara penggunaan alat ini lebih sederhana dari ventilator yang harus dimasukkan ke dalam mulut hingga kerongkongan pasien. 

"Kalau (alat) ini cukup ditempelkan di hidung, jadi tidak menyakitkan. Sehingga alat yang diberikan dari Sampoerna ini banyak membantu," jelasnya.

Eri menyatakan, meski pasien Covid-19 di Surabaya menurun, alat ini ke depannya tetap dapat digunakan. Sebab, alat bantu pernapasan ini tak hanya dapat digunakan untuk terapi pasien Covid-19 tapi juga penyakit lainnya.

"Ini tidak hanya untuk penyakit Covid-19, tapi juga untuk penyakit lainnya. Dengan alat ini, jauh lebih (baik) dan tidak menyakitkan dari pada ventilator," ujarnya.

Terlepas dari semua itu, pihaknya berharap, kolaborasi dan sinergi antara Pemkot Surabaya dan Sampoerna ini ke depannya tetap terjaga. 

Tentunya kolaborasi yang telah terjalin ini dapat dirasakan manfaatnya untuk masyarakat Surabaya. 

"Semoga kolaborasi, sinergi, antara Pemerintah Kota dengan Sampoerna terus berlanjut, yang bisa dirasakan oleh masyarakat," tuturnya.

Di kesempatan yang sama, Kepala Bidang Urusan Eksternal, PT HM Sampoerna Tbk, Ishak Danuningrat menyatakan, bahwa bantuan ini merupakan salah satu bentuk rangkaian kepedulian PT HM Sampoerna Tbk kepada masyarakat Surabaya sejak pandemi Covid-19 melanda.

"Jangan lupa bahwa Sampoerna itu lahir di Surabaya. Jadi bagaimanpun juga apa yang kami lakukan selalu akan kami ingat. Bahwa tanpa Surabaya, Sampoerna tidak akan pernah ada," kata Ishak Danuningrat.

Menurut dia, bantuan alkes yang diberikan kepada pemkot ini merupakan bentuk implementasi falsafah dari logo tiga tangan PT HM Sampoerna Tbk. 

Dimana esensi salah satu dari tiga tangan itu adalah memperhatikan atau peduli terhadap masyarakat secara luas. 

"Ke depannya kami akan coba selalu berbakti atau mendukung baik itu untuk komunitas atau masyarakat secara luas," ujarnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Surabaya, Febria Rachmanita menambahkan, alat bantu pernapasan dari PT HM Sampoerna Tbk ini merupakan bantuan yang keempat kalinya. 

Di tahun sebelumnya, Sampoerna sudah memberikan tiga alat yang sama. 

"Ini merupakan bantuan keempat yang diberikan oleh Sampoerna," kata Febria.

Usai diserahterimakan, Febria langsung menginstruksikan jajarannya untuk segera memindahkan alat tersebut menuju ICU RSUD dr Soewandhie Surabaya. 

Tentunya dengan adanya tambahan alat baru ini diharapkan dapat semakin mendukung pelayanan di rumah sakit. 

"Jadi kalau (pasien) pakai Hi Flow Nasal ini tidak perlu lagi pakai ventilator," pungkasnya.

Read More

Usut Korupsi Pelabuhan Bagansiapiapi, Kejari Rohil Masih Tunggu Hasil Audit BPKP

KABARPROGRESIF.COM: (Rohil) Kejaksaan Negeri (Kejari) Rokan Hilir (Rohil) pastikan penanganan perkara dugaan kasus korupsi pembangunan Pelabuhan Bagansiapiapi terus berlanjut hingga saat ini.

"Sampai hari ini proses penyidikan masih berjalan dan Kejari telah memeriksa sejumlah saksi," kata Kajari Rohil Yuliarni Appy SH MH melalui Kasi Intel Hasbullah SH didampingi Kasi Pidsus Hardianto, Jumat (16/4/2021).

Kasi Intel menjelaskan, hingga saat ini penyidik Kejari Rohil telah memeriksa sebanyak 18 orang saksi yang terdiri dari rekanan, pihak ketiga, Syahbandar, serta satu orang ahli konstruksi.

"Sampai dengan saat ini kami masih terus melakukan pemeriksaan terhadap pihak terkait dan terus berkoordinasi dengan auditor dari BPKP Provinsi Riau,"paparnya.

Penyidik Kejari Rohil lanjutnya, telah mengajukan permohonan audit ke BPKP perwakilan Provinsi Riau sejak bulan September tahun 2020 yang lalu.

"Kita telah memohon ke BPKP sejak September 2020 dan sampai sekarang masih menunggu dan kita telah melakukan beberapa kali koordinasi karena BPKP masih melakukan perhitungan," paparnya.

Hasbullah juga menegaskan, penanganan perkara dugaan kasus korupsi pembangunan Pelabuhan Bagansiapiapi yang bersumber dari dana APBN itu tidak pernah terhenti dan terus berlanjut dan pihaknya masih menunggu hasil perhitungan dari BPKP perwakilan Provinsi Riau.

Read More

Melalui Koarmada II, TNI AL Kirim Bantuan Korban Bencana di NTT

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) TNI AL melalui Koarmada II dibawah kendali Laksda TNI I N.G. Sudihartawan untuk keempat kalinya kembali mengirimkan bantuan untuk membantu meringankan penderitaan para korban bencana alam di Nusa Tenggara Timur (NTT). Kamis (15/04).

KRI Tanjung Kambani-971 merupakan kapal keempat yang dikerahkan TNI Angkatan Laut untuk mengangkut bantuan menuju daerah Bencana di NTT. 

Bantuan sosial yang sudah terkumpul merupakan bantuan yang berasal dari Gubernur Jatim, Walikota Surabaya, Pangkoarmada II, Pangdam V/Brw, Kapolda Jatim, Komandan Lantamal V, Kadissenlekal serta masyarakat. Bantuan ini diperoleh melalui kerjasama Satgas Penanggulangan Bencana (Gulben) Spotmar Koarmada II bekerjasama dengan Satgas Posko Bantuan Kemanusiaan Bencana Alam NTT Lantamal V/Sby.

Dalam sambutannya Pangkoarmada II Laksda TNI I N.G. Sudihartawan mengatakan, “ Sebelumnya tiga kapal TNI AL diantaranya KRI Oswald Siahaan (OWA)-354, KRI Ahmad Yani-351 dan KRI Semarang-594 beberapa waktu lalu telah diberangkatkan menuju NTT. Dan saat ini Kembali kita mengirim KRI Tanjung Kambani-971 dalam rangka mengangkut bantuan untuk disalurkan kepada para korban bencana alam di NTT, “ jelas Laksda Sudihartawan.

“ Bantuan sebanyak 30 truck yang rencana akan disalurkan dan dikirim ke NTT ini terdiri dari berbagai macam kebutuhan hidup sehari hari seperti : Beras, Mie Instan, Air mineral kemasan, Pakaian layak pakai, Makanan Bayi, Tenda, Selimut, alat mandi, Perlengkapan Ibadah, obat2an, Masker dll, “ lanjut Laksda Sudihartawan.

Pada kesempatan ini Laksda Sudihartawan menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah mendukung terkumpulnya bantuan sosial dan berharap semoga jerih payah dan keikhlasan para donatur mendapatkan balasan dari Tuhan Yang Maha Esa. 

Selama proses pengumpulan bahan bantuan sampai ke titik pengiriman, Koarmada II tetap menerapkan protokol kesehatan guna mencegah penyebaran Covid-19. (Dispen Koarmada II)

Read More

Antisipasi Pemudik, Polda Jatim Bagi Tujuh Rayon Penyekatan

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Polda Jatim membagi wilayah ke dalam tujuh rayon penyekatan batas wilayah antarkabupaten/kota. Hal itu dilakukan untuk mengantisipasi warga yang masih nekat mudik.

"Kami membagi wilayah Jatim menjadi 7 rayon yaitu rayon Surabaya Raya, Malang Raya, Tapal Kuda, Banyuwangi, Blitar, Madiun Raya, Bojonegoro Raya, dan Madura," kata Dirlantas Polda Jatim KombesLatif Usman di Surabaya, Jumat (16/4).

Menurutnya, penyekatan ini dilakukan untuk mencegah terjadinya Covid-19 di wilayah Jatim. 

Kebijakan penyekatan ini seiring dengan kebijakan pemerintah pusat yang melarang mudik lebaran selama tanggal 6-17 Mei 2021. 

Untuk Rayon Surabaya Raya titik penyekatan ada di perbatasan Gresik-Lamongan, Sidoarjo-Pasuruan, dan Mojokerto Sidoarjo. Di Rayon Malang Raya, titik penyekatan berada di perbatasan Pasuruan-Probolinggo, Probolinggo-Situbondo, Pasuruan-Malang, Malang-Lumajang.

Sedangkan untuk Rayon Tapal Kuda ada di Situbondo-Banyuwangi dan Jember Lumajang. 

Rayon Banyuwangi titik penyekatan di Pelabuhan Ketapang-Gilimanuk dan rayon Blitar check point penyekatan di Nganjuk-Jombang, Jombang-Mojokerto, Blitar-Kediri, dan Kediri-Malang.

Selain di ketujuh wilayah tersebut, Polda Jatim juga menetapkan wilayah Madura dan pintu tol sebagai wilayah rayon penyekatan batas wilayah kabupaten/kota. 

Di Madura, titik penyekatan berada di Madura sisi utara KP3 dan Madura sisi selatan Bangkalan.

"Jadi, bukan hanya ditingkat kabupaten saja tapi juga ditingkat provinsi dilakukan penyekatan," katanya.

Read More

Mensos Risma Stop Bansos Sampai April, Ini Alasannya

KABARPROGRESIF.COM: (Jakarta) Bantuan Sosial Tunai (BST) yang diberikan pemerintah dalam upaya untuk memulihkan ekonomi di masa pandemi Covid-19, akhirnya dinyatakan berakhir pada bulan April 2021 ini.

Keputusan pemberhentian pemberian BST tersebut diungkapkan oleh Tri Rismaharini, Menteri Sosial (Mensos) Republik Indonesia.

Dirinya menyatakan bahwa sudah tidak dianggarkannya kembali BST tersebut setelah bulan April 2021.

"Enggak ada anggarannya untuk itu," ujar Menteri Sosial Tri Rismaharini, saat menghadiri puncak HUT Ke-19 Taruna Siaga Bencana (Tagana) di Pangandaran, Jawa Barat.

Risma juga menyatakan alasannya ketika memutuskan untuk memberhentikan BST ke masyarakat, dirinya mengatakan bahwa kondisi pandemi Covid-19 di Indonesia saat ini telah bergerak ke skala mikro.

Oleh karena itu, Risma menilai bahwa seharusnya masyarakat Indonesia sudah bisa melakukan aktivitasnya kembali.

Sehingga dirinya juga berharap pada situasi yang telah kembali normal, dan masyarakat sudah dapat melakukan aktivitasnya kembali maka pergerakan perekonomian Indonesia juga akan kembali menjadi normal.

Risma menyampaikan jika masyarakat masih memerlukan bantuan, maka Kementerian Sosial bisa membantu namun dalam bentuk Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT).

"Kalau misalkan di daerah masih ada warga yang perlu ditolong, mereka masih bisa mengajukan ke kami, nanti kami bantu dalam bentuk BPNT (bantuan pangan non-tunai)," kata Risma.

Pada bantuan jenis BPNT, nantinya masyarakat yang membutuhkan bantuan maka akan mendapatkan nominal bantuan sebesar Rp200.000.

Mengingat sebelumnya juga telah disampaikan Staf Ahli Menteri Sosial Bidang Aksesibilitas Sosial Sonny W Manalu bahwasannya BST yang disalurkan melalui Kemensos hanya disiapkan terakhir sampai bulan April 2021.

Periode BST disalurkan oleh Kemensos ke masyarakat hanya selama empat bulan sejak awal tahun 2021.

Dengan total dana sebesar Rp12 triliun yang mana disalurkan setiap bulannya kepada 10 juta keluarga penerima manfaat (PKM).

Sejatinya, Per-PKM yang mendapatkan BST akan menerima bantuan secara tunai sebesar Rp300.000 setiap bulannya. Teknis penyaluran BST dilakukan melalui PT Pos Indonesia.

Read More

Tiga Berkas Tersangka Kasus Dugaan Korupsi Alkes TTU Dilimpahkan ke Tipikor Kupang

KABARPROGRESIF.COM: (Kupang) Berkas perkara terhadap tiga tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan Alat Kesehatan (Alkes) di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kefamenanu, TTU, dinyatakan lengkap oleh jaksa peneliti berkas perkara, Jaksa Penuntut Umum (JPU), Kejaksaan Negeri (Kejari) TTU.

Sebelumnya, Kejaksaan Negeri (Kejari) TTU telah menahan tiga tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan alat kesehatan (Alkes) tahun anggaran 2015 di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kefamenanu.

Ketiganya yakni, Yoksan M. D. E. Bureni selaku PPK, Miguel E. Selan selaku panitia pemeriksa hasil pekerjaan (PPHP), serta Ongky J. Manafe (OJM) selaku Direktur CV Berkat Mandiri.

Setelah dinyatakan lengkap, berkas perkara itu dilimpahkan ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Kupang oleh JPU, Kabupaten Timor Tengah Utara.

Kajari TTU, Robert Jimmy Lambila mengatakan, dalam pelimpahan berkas perkara dugaan korupsi Alkes RSUD Kefamenanu itu, JPU Kejari TTU turut melimpahkan berkas perkara, barang bukti (BB) dan tersangka ke Pengadilan Tipikor Kupang.

Kajari Robert mengatakan, dalam kasus ini, Kejari TTU menetapkan tiga orang sebagai tersangka. Ketiga tersangka itu yakni, YMDEB selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), MES selaku Panitia dan OJM selaku Direktur CV. Berkat Mandiri.

“Dalam kasus ini tim penyidik telah menahan tiga tersangka, di antaranya YMDEB selaku PPK, MES selaku Panitia dan OJM selaku Direktur CV. Berkat Mandiri,” kata Lambila kepada wartawan saat dihubungi dari Kupang, Kamis (15/04/2021).

Menurut Lambila, akibat perbuatan tiga tersangka tersebut, negara mengalami kerugian keuangan negara hingga Rp 425. 000. 000,-.

Ia menambahkan, para tersangka dijerat dengan pasal 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana yang diubah ke dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Terkait dengan jadwal sidang, tambah dia, Jaksa Penuntut Umum Kejari Kabupaten Timor Tengah Utara tinggal menunggu penetapan sidang dari Pengadilan Tipikor Kupang.

Terpisah, Paniter Muda (Panmud) Pengadilan Tipikor Kupang, Dance Sikky, membenarkan adanya pelimpahan berkas perkara dugaan korupsi pengadaan Alkes RSUD Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara tersebut.

Mengenai jadwal sidang, kata Dance, akan dilakukan penetapan setelah dilakukan penunjukan ketua majelis hakim oleh Ketua Pengadilan Negeri (KPN) Kelas IA Kupang, Dju Jhonson Mira Mangngi.

Read More

Kodim Surabaya Utara Kirim Logistik ke Lokasi Pasca Gempa

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Seluruh Kodim di jajaran Korem Bhaskara Jaya mulai menyalurkan berbagai paket sembako ke lokasi pasca gempa yang terjadi di Kabupaten Malang dan Lumajang beberapa waktu lalu. 

Pengirimannya pun, dilakukan oleh pihak Korem.

"Paket bantuan ini bentuk kepedulian dan keprihatinan kami atas bencana yang menimpa 2 wilayah itu,” ujar Dandim 0830/Surabaya Utara, Kolonel Inf Sriyono. Jumat, 16 April 2021.

Ia berharap, jika bantuan itu nantinya bisa meringankan beban masyarakat yang berada di lokasi pasca gempa. 

“Bantuan ini memang tidak seberapa, tapi mudah-mudahan bisa memberikan manfaat,” pungkasnya. (Kodim 0830/Surabaya Utara)

Read More

PT Pos Luncurkan Layanan Pos Gold

KABARPROGRESIF.COM: (Jakarta) PT Pos Indonesia akan meluncurkan ekosistem besar bisnis dan jasa syariah, sebagai mobile ekosistem bisnis syariah pertama di Indonesia. 

Nantinya, yang menjadi salah satu backbone atau tulang punggung utama ekosistem bisnis PosGo Syariah adalah perdagangan fisik emas secara digital PosGold. 

Platform ini ditargetkan bisa menjangkau 100.000 pengguna sepanjang 2020.

Pos Gold ini dikembangkan bersama Bullion Ecosystem International, ABI Komoditi Berjangka, dan proses dukungan transaksi perdagangan difasilitasi oleh Bursa Komoditi & Derivatif Indonesia (Indonesia Commodity & Derivatives Exchange/ICDX) serta proses kliring transaksi perdagangan dilakukan bersama Indonesia Clearing House.

Kepala Proyek Pengembangan Bisnis Syariah PT Pos Indonesia Teddy Sumirat Bassar mengatakan ICDX dan ICH dengan mitra strategis nya ABX, Australia dan Kinesis AG, Liechtenstein memberikan akses ke sistem perdagangan fisik emas international secara luas untuk PT Pos Indonesia. 

Pos Gold juga memberikan kepastian pasokan likuiditas pasar untuk transaksi pembelian fisik emas termasuk juga pasokan likuditas tunai untuk transaksi penjualan fisik emas secara langsung ke sistem likuiditas pasar international.

"Proteksi untuk setiap transaksi masyarakat adalah Prinsip Utama yang ditekankan dalam ekosistem Pos Go Syariah," kata Teddy, Jumat (16/04/2021).

Platform perdagangan fisik emas PosGold yang berbasis dari platform MDX terkoneksi dan terintegrasi ke sistem perbankan dan sistem logistic secara langsung, online dan real-time. 

Konektivitas dan integrasi sistem perdagangan fisik komoditi fisik emas yang terintegrasi dengan sistem perbankan dan sistem logistic yang diterapkan dalam platform PosGold.

Model integrasi sistem perdagangan fisik komoditi pertama di dunia dan menggabungkan dua konsep teknologi perdagangan yang berkembang saat ini di Dunia, exchange ecosystem (centralized) dan blockchain ecosystem (decentralized).

"Kami juga akan menyasar kelas premium dan mikro, premium mereka yang biasa investasi sehingga emas bisa menjadi salah satu investasi yang menarik dan mengembangkan investasi. Kalau mereka pake bisnis dengan dolar AS bisa membantu untuk membeli emas," jelasnya.

Selain Pos Gold, platform ini akan pada fase pertama akan memiliki enam fitur unggulan, yaitu Pos Gold sebagai platform perdagangan fisik emas secara digital dibawah pengawasan dan peraturan yang ditetapkan oleh BAPPEBTI, Pos Pay sebagai layanan Payment Gateway dan E-Wallet yang telah dikembangkan. 

PT Pos Indonesia dengan basis rekening Giro Pos, Switch sebuah bentuk layanan interaksi transfer antar pengguna, Gold To Mecca sebuah layanan jasa pengelolaan aset secara langsung oleh masyarakat untuk perjalanan ibadah Haji dan Umroh.

Kemudian ada Ziswaf sebuah layanan untuk aktifitas Zakat, Infaq, Shodagoh dan Wakaf dalam skema interaksi langsung masyarakat dengan para pengelolanya serta Halal Hub sebagai platform aktifitas transaksi bisnis dalam segala bentuk namun pelaku usaha harus tersertifikasi halal oleh Lembaga yang berkompeten.

"Kemampuan kita mengikuti kebutuhan lifestyle ini salah satunya kita melihat peluang dari bisnis syariah. Di global, bisnis syariah menunjukkan tren yang positif. Begitu juga di Indonesia," katanya.

Read More

Aset Yayasan Supersemar yang disita akan dikelola negara

KABARPROGRESIF.COM: (Jakarta) Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kemenkeu memastikan, bahwa Gedung Granadi dan aset Yayasan Supersemar lainnya di Megamendung, Bogor milik Soeharto yang telah disita negara akan kembali dikelola DJKN.

Direktur Barang Milik Negara (BMN) DJKN Encep Sudarwan mengatakan, kedua aset milik Keluarga Cendana tersebut termasuk ke dalam BMN. Dan karenanya akan dikelola oleh pemerintah.

"Soal Granadi dan Megamendung, sepanjang itu BMNN pasti dikelola oleh DJKN," katanya dalam video conference, Jumat (16/4).

Bentuk pemanfaatan yang dapat dilakukan terhadap BMN yakni berupa sewa, pinjam pakai, kerja sama pemanfaatan (KSP), Bangun Guna Serah/Bangun Serah Guna (BGS/BSG), kerja sama penyediaan infrastruktur (KSPI), dan kerja sama terbatas untuk penyediaan infrastruktur (Ketupi).

Masing-masing bentuk pemanfaatan memiliki ketentuan, sesuai PP 28 tahun 2020 tentang perubahan atas peraturan pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara.

Seperti diketahui, pada 2018 Mahkamah Agung memutuskan untuk menyita Gedung Granadi setelah Kejaksaan Agung menggugat Yayasan Supersemar milik Keluarga Cendana. 

Gugatan tersebut juga telah dilaksanakan secara perdata pada 2007 atas dugaan penyelewengan dana beasiswa.

Jaksa Agung yang saat itu dijabat HM Prasetyo, sempat meminta Tommy Soeharto segera menyerahkan Gedung Granadi, yang menjadi objek kasus Yayasan Supersemar dan telah masuk tahap eksekusi, sehingga setiap aset yang dinyatakan sebagai sitaan, harus diserahkan.

Selain Gedung Granadi, terdapat beberapa aset lainnya yang mesti disita antara lain 113 rekening deposito dan giro, dua bidang tanah seluas 16.000 meter persegi di Jakarta dan Bogor, serta enam unit kendaraan roda empat.

Jaksa Agung sendiri menyebut telah berhasil menyita sebagian aset Yayasan Supersemar sebesar Rp300 miliar, dari total yang harus dibayarkan sebesar Rp4,4 triliun.

"Sejauh ini aset yang sudah berhasil disita Rp300 miliar. Itu akan kita minta ke pengadilan untuk diserahkan kepada kejaksaan. Tetapi total yang harus mereka bayarkan itu Rp4,4 triliun,” kata HM Prasetyo, Senin (17/12/2018).

Read More

Diperiksa Polisi, Pesinetron Jeff Smith Mencla-Mencle

KABARPROGRESIF.COM: (Jakarta) Pesinetron Jeff Smith alias JS dan rekannya berinisial D tidak kooperatif saat dimintai keterangan di Polres Metro Jakarta Barat.

Kasat Narkoba Polres Metro Jakbar, AKBP Ronaldo Maradona menyebutkan, pernyataan yang disampaikan Jeff Smith tidak selaras dengan bukti-bukti yang ditemukan.

Pasalnya, saat penangkapan polisi menemukan barang bukti narkoba di dalam mobil yang terparkir di kantor manajemen di kawasan Jagakarsa, Jakarta Selatan.

"Dalam pemeriksaan ini dia belum kooperatif masih belum sesuai antara keterangan JS dan rekannya dengan bukti-bukti lain yang sudah ditemukan oleh penyidik pasca melakukan penangkapan," kata Ronaldo, di Polres Metro Jakarta Barat, Jumat (16/4).

Hingga kini penyidik masih juga belum mengetahui motif Jeff Smith menggunakan narkoba. 

Padahal, hasil tes urine mengonfirmasi bahwa Jeff Smith adalah pengguna narkoba jenis ganja.

"Masih didalami. Kami masih melakukan pemeriksaan terhadap 2 orang ini karena ada beberapa hal penting yang perlu digali oleh tim penyidik," ujar Ronaldo

Diberitakan sebelumnya, Jeff Smith dan rekannya ditangkap polisi dalam kasus penyalahgunaan narkoba pada Kamis (15/4) kemarin.

Read More