Dugaan Korupsi Dana Hibah KONI Tangsel, Kejari Sebut Kerugian Negara Capai Rp1 M Lebih

KABARPROGRESIF.COM: (Tangsel) Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Kota Tangsel, Aliansyah menyebut kerugian negara dari dugaan kasus korupsi dana hibah Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) mencapai miliaran rupiah.

Jumlah tersebut dapat mengalami perubahan, lantaran saat ini kerugian negara masih dalam proses penghitungan oleh Inspektorat.

“Sambil kita nunggu kerugian negara dari Inspektorat. Mudah-mudahan dalam waktu dekat kita terima hasil penghitungan itu. Satu miliaran lebih, apa hasilnya yang terakhir kita nunggu dari inspektorat,” kata Aliansyah saat ditemui di Serpong, Kamis (15/4/2021).

Aliansyah juga mengaku pihaknya sudah mengantongi sejumlah nama yang diduga terlibat dalam kasus ini.

Nama-nama tersebut, kata dia, akan segera diumumkan jika bukti-bukti dan jumlah kerugian negara telah dihitung hingga selesai.

“Ada nama-nama yang sudah dikantongi, nanti kita umumkan secepatnya, kalau memang sudah kita temukan alat bukti yang cukup, ada penghitungan kerugian negara yang pas, nanti segera kita umumkan,” pungkasnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, Kejari melakukan penggeledahan sekretariat KONI Kota Tangsel, Kamis (8/4/2021), lantaran diduga melakukan penyelewengan dana hibah tahun 2019 yang diberikan Pemkot Tangsel senilai Rp7,8 miliar.

Read More

Kemendagri Bentuk Tim Usut Kasus Dugaan Korupsi di Damkar Kota Depok

KABARPROGRESIF.COM: (Jakarta) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) membentuk tim khusus untuk mengusut dugaan korupsi yang terjadi di Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (DPKP) Kota Depok seperti yang dilaporkan, Sandi Butar Butar, salah seorang personil dinas itu.

“Kementerian Dalam Negeri, melalui Inspektorat Jenderal, telah membentuk tim untuk menyikapi persoalan dugaan korupsi ini. Diharapkan dalam waktu dekat Pak Sandi akan segera bertemu tim Itjen,” kata Kepala Pusat Penerangan Kemendagri Benny Irwan kepada wartawan, Jumat 16 April 2021.

Kemendagri, kata Benny, sesegera mungkin akan memanggil Sandi untuk bertemu tim dari Inspektorat Jenderal (Itjen) Kemendagri. 

“Kemendagri minta secepatnya bertemu. Untuk sementara, diagendakan Senin depan,” kata Benny.

Pemanggilan dilakukan untuk klarifikasi agar mendapat informasi langsung dari Sandi soal dugaan korupsi di Damkar Kota Depok.

Menurut Benny, Kemendagri sebetulnya telah mengundang Sandi pada Kamis 15 April 2021 lalu. Tapi pertemuan harus dijadwal ulang karena Sandi belum bisa hadir.

Sandi mengakui dirinya mendapat undangan dari Kemendagri pada Kamis 15 April 2021. Tapi Sandi tidak bisa berangkat karena baru menerima undangan pukul 08.30 wib. Sementara jadwal pertemuan itu dimulai pukul 09.00 wib. Undangan itu dikirimkan Kemendagri ke Mako DPKP Kota Depok.

”Saya tidak tahu kenapa undangan itu baru diserahkan ke saya beberapa menit menjelang pertemuan berlangsung di Jakarta. Sementara saya ada di Depok. Tidak mungkin saya mengejar hanya beberapa menit sampai ke Kemendagri,” kata Sandi.

Read More

Jaksa Usut Dugaan Korupsi Pembangunan Pelabuhan Bagan-siapiapi

KABARPROGRESIF.COM: (Rohil) Dugaan korupsi pembangunan Pelabuhan Bagan-siapiapi, Kabupaten Rohil, saat ini sedang diusut oleh Korps Adhyaksa setempat.

Bahkan pengusutan perkara dugaan rasuah ini, sudah masuk dalam tahap penyidikan.

Saat ini, Kejaksaan Negeri (Kejari) Rohil selaku pihak yang menangani perkara itu, masih menunggu hasil penghitungan kerugian negara.

Dimana untuk hal ini dilakukan auditor eksternal, yakni Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Riau.

Dalam proses penyidikan yang tengah berjalan, tim penyidik telah memanggil sejumlah pihak untuk dimintai keterangan.

"Penyidik sudah memeriksa 18 orang saksi, dan 1 orang ahli konstruksi," ujar Kepala Kejari (Kajari) Rohil Yuliarni Appy, melalui Kepala Seksi (Kasi) Intelijen Hasbullah, Jumat (16/4/2021).

Lanjut dia, para saksi yang diperiksa itu berasal dari kalangan syahbandar, konsultan pengawas, ahli, dan lain-lain.

Sebelumnya, massa dari Aliansi Peduli Rokan Hilir, menyoroti kinerja Kejari Rohil yang dinilai tidak serius menangani dugaan korupsi pembangunan Pelabuhan Bagansiapapi senilai puluhan miliar rupiah itu.

Bahkan massa meminta Kejaksaan Tinggi (Kejati) Riau untuk mengambil alih penanganan perkara tersebut.

Read More

Kasus Dugaan Korupsi di Damkar Depok, Sandi Penuhi Panggilan Kejaksaan

KABARPROGRESIF.COM: (Depok) Sandi Butar Butar, personel Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (DPKP) Kota Depok yang membongkar dugaan korupsi di tempatnya bekerja memenuhi panggilan dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Depok, pada Jumat 16 April 2021.

Ini merupakan panggilan pertama bagi Sandi setelah kasus dugaan korupsi di DPKP Kota Depok mencuat dan menarik perhatian sejumlah pejabat tinggi di pemerintah pusat. Tapi teman-teman Sandi di Damkar sudah dipanggil sebelumnya.

“Saya hanya memenuhi panggilan dari kejaksaan mengenai pemotongan intensif yang kami terima, bersangkutan dengan dana Covid-19,” kata Sandi kepada wartawan, Jumat 16 April 2021.

Menurut Sandi, memang ada pemotongan dana insentif Covid-19 oleh DPKP Kota Depok. Semestinya insentif yang diterima sebesar Rp 1,7 juta, tapi yang diterima hanya Rp 850 ribu. “Saya tanda tangan sekitar Rp 1,7 (juta), terimanya Rp 850 (ribu),” kata Sandi.

Read More

Hanya Punya SDM, PN Surabaya Support 18 Layanan Adminduk

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Ketua PN Surabaya Joni juga menyampaikan terimakasih kepada Wali Kota Surabaya dan jajaran pemkot yang telah melahirkan layanan administrasi kependudukan (adminduk) yang terintegrasi dengan Pengadilan Negeri (PN) Surabaya.

Menurutnya, pengadilan negeri itu tidak punya sarana dan prasarana, namun pengadilan negeri hanya punya Sumber Daya Manusia (SDM), karena sifatnya hanya layanan jasa.

“Makanya, saya dan teman-teman di pengadilan negeri mensupport penuh program ini, terutama untuk SDM-nya, kalau ke depan dikembangkan di kelurahan dan kecamatan, kami siap support,” kata Joni usai Peresmian layanan ini dilakukan di Lantai 2 Gedung Siola, Surabaya, Jumat (16/4).

Ia juga memastikan bahwa di PN Surabaya itu ada sekitar 2 ribuan pengurusan adminduk selama setahun. 

Jumlah ini tentu sangat banyak karena harus melalui sidang yang terkadang persidangannya itu tertunda karena warga kadang tidak bawa saksi dan sebagainya. 

“Nah, dengan adanya terobosan ini, tentu akan semakin memudahkan masyarakat, sehingga kami di PN Surabaya siap support penuh. Semoga kerjasama ini lancar dan terus ditingkatkan ke depannya,” tegasnya.

Stefanie Jesselin, salah satu warga yang secara simbolis menerima salinan penetapan pengadilan dan menerima akta, KK dan KTP baru itu mengaku sangat bersyukur kepada Tuhan dan berterimakasih kepada Wali Kota Surabaya dan jajaran Pemkot Surabaya. 

Sebab, mimpinya sejak kecil untuk merubah namanya dari Njoo Hwie Tjien yang merupakan nama China, akhirnya bisa terwujud.

“Ini keinginan saya sejak kecil untuk merubah nama saya dari nama Cina ke nama Indonesia, karena saya lahir dan KTP saya Indonesia. Saya kira prosesnya masih panjang, tapi ternyata hari ini sudah diputuskan, terimakasih banyak Tuhan, terimakasih banyak Pak Wali Kota dan jajarannya,” katanya sambil meneteskan air mata bahagianya.

Oleh karena itu, ia juga mengakui bahwa pelayanan di Pemkot Surabaya ini sangat luar biasa, karena setelah ada keputusan dari PN Surabaya, akta kelahiran, KK dan KTP-nya sudah langsung selesai juga. 

“Sungguh luar biasa pelayanannya, saya sampai tidak bisa berkata-kata, pokoknya terimakasih banyak, saya sampai menangis sangat bahagia,” pungkasnya.

Seperti diketahui ada 18 layanan adminduk yang diintegrasikan dalam program ini dan biasanya harus diurus dan di sidang di PN Surabaya. 

Adapun 18 layanan itu adalah pelayanan perubahan biodata akibat perbedaan data pada NIK ganda, perubahan nama pada akta kelahiran, perubahan jenis kelamin pada akta kelahiran, perubahan tempat tanggal lahir pada akta kelahiran, perubahan nama orang tua pada akta kelahiran, perubahan nama pada akta kematian, perubahan nama pada akta perkawinan, perubahan nama pada akta perceraian, pengangkatan anak, pengesahan anak, dan pengakuan anak.

Lalu perubahan nama pada akta pengesahan anak, perubahan nama pada akta pengangkatan anak, perubahan nama pada akta pengakuan anak, perkawinan yang dilakukan antar umat beragama yang berbeda, akta kematian bagi seorang yang tidak jelas karena hilang/mati tetapi tidak ditemukan jenazah, pencatatan kematian yang tidak memiliki dokumen kependudukan dan atau keterangan kematian, dan permohonan orang yang sama.

Read More

Danpusdikpel Kodiklatal Pimpin Sertijab Dua Jabatan Strategis Pusdikpel

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Komandan Pusat Pendidikan Pelaut (Danpusdikpel) Komando Pendidikan Operasi Laut (Kodikopsla) Kodiklatal Kolonel Laut (P) Teguh Wibowo, M.Tr Hanla  memimpin Serah Terima Jabatan (Sertijab) dua Jabatan strategis di lingkungan Pusdikpel. 

Sertijab yang dilaksanakan secara sederhana tersebut di laksanakan di Hanggar Sekolah Artileri (Seart) Pusdikpel Kesatrian Kodiklatal Bumimoro Surabaya, Jumat (16/4/2021).

Kedua jabatan tersebut adalah Komandan Sekolah Artileri (Seart) dari   Letkol Laut (P) Hananto Dwi P, S. T., M. Tr. Hanla kepada Letkol Laut (P) Surya Ari Muryanto dan Jabatan Komandan Sekolah Komunikasi  (Dansekom) dari Letkol Laut (P) Adi Surono, S.T., M.T., M.Tr. Hanla kepada Mayor Laut (P) Muhammad M Wijaksono, S. H.

Sebelum menjabat Danseart Letkol Laut (P) Surya Ari Muryanto menjabat Pabandya Uji Buku Petunjuk Direktorat Doktrin Kodiklatal  sedangkan Letkol Laut (P) Hananto Dwi P, S. T., M. Tr. Hanla menempati jabatan di Dinas Pengadaan Angkatan Laut (Disadal) Mabesal. Untuk Mayor Laut (P) Muhammad M Wijaksono, S. H sebelum menjabat Dansekomal menempati  jabatan di Denma Koarmada II Surabaya, sedangkan Letkol Laut (P) Adi Surono, S.T., M.T., M.Tr. Hanla selanjutnya menjabat Komandan KRI Teluk Cendera Wasih Satfib Koarmada II Surabaya.

Serah terima jabatan  ini merupakan salah satu implementasi Perintah Harian Kasal Laksamana TNI Yudo Margono, S.E., M.M yaitu  pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) TNI Agkatan Laut yang unggul, profesional dan tangguh dalam dalam menghadapi segala ancaman.      

Komandan Pusdikpel Kodikopsla Kolonel Laut (P) Teguh Wibowo, M.Tr Hanla  selesai pelaksanaan Sertijab menyampaikan bahwa Sertijab dilingkungan organisasi TNI Angkatan Laut khususnya di lingkungan Pusdikpel Kodikopsla Kodiklatal merupakan suatu proses yang berkembang secara dinamis sesuai dengan tuntutan pembinaan personel dan tantangan tugas ke depan. Oleh karenanya melalui acara ini diharapkan akan tumbuh semangat baru ide dan pemikiran kreatif yang tidak hanya dapat membawa peningkatan kinerja akan tetapi juga mampu membawa kemajuan bagi lembaga pendidikan Kodiklatal secara keseluruhan ke arah yang lebih baik dari waktu ke waktu.

Menurutnya sebagai unsur pelaksana, Komandan Sekolah Artileri dan Komandan Sekolah Komunikasi bertugas membantu Komandan Pusdikpel dalam menyelenggarakan pendidikan pengembangan dalam lingkup sekolah yang bersangkutan. Adapun dalam melaksanakan tugas tersebut komandan sekolah menyelenggarakan fungsi-fungsi pelaksana pengawas dan pengendali pembinaan serta mutu hasil didik sekolah dan produknya juga mengevaluasi pelaksanaan program pendidikan.

Selain itu Komandan sekolah juga melaksanakan pengawasan kegiatan belajar mengajar meliputi operasi pengajaran pengasuhan siswa, pembinaan alins alongins serta dukungan operasi pendidikan. Hadir dalam sertijab tersebut para pejabat utama Pusdikpel diantaranya Komandan Sekolah Navigasi Bahari, Komandan Sekolah Senjata Bawah Air dan para Kepala Bagian Pusdikpel. (Pen Kodiklatal)

Read More

Dilerai Polisi, Orang Tua Pasien Aniaya Perawat di RS Palembang Malah Mengamuk

KABARPROGRESIF.COM: (Palembang) Video orang tua pasien aniaya perawat di RS Siloam Sriwijaya Palembang Sumatera Selatan (Sumsel) viral di media sosial.

Selain menganiaya perawat, orang tua pasien juga nyaris menganiaya polisi yang mengingatkan agar tidak main hakim sendiri.

Dalam video yang beredar viral, seorang perawat bernama Christina Ramauli tampak berlutut di depan pelaku.

Tak lama, dua perawat datang menarik tangan Christina Ramauli agar berdiri dan keluar dari ruang perawatan.

Namun hal itu dihalangi oleh pelaku. Pelaku menarik rambut Christina Ramauli dan mendorongnya hingga merapat ke dinding.

Seorang petugas keamanan RS Siloam Sriwijaya Palembang terlihat menarik korban agar keluar dari ruangan, tetapi juga dihalangi oleh pelaku.

Aksi tarik menarik antara petugas keamanan rumah sakit dengan pelaku yang mengenakan kaos berwarna merah dan topi itu pun tak terhindarkan.

Tak lama, datang seorang pria yang disebut-sebut anggota polisi. Ia mengingatkan agar pelaku tidak main hakim sendiri.

Bukannya mereda, pelaku malah mengamuk. Ia membentak polisi dan menunjuk-nunjuknya. Bahkan, dia nyaris memukul polisi itu.

“Anda polisi?,” teriak pelaku sambil menunjuk wajah pelaku.

Tak berselang lama, beberapa petugas keamanan RS Siloam Sriwijaya Palembang datang dan mengamankan korban.

Managemant RS Siloam Sriwijaya Sumatera Selatan (Sumsel) menyayangkan kejadian tersebut.

Peristiwa yang terjadi pada Kamis (15/4/2021) pukul 13.40 WIB itu menyebabkan perawat bernama Kristina Ramauli mengalami luka memar di bagian pipi kiri, robek di bibir dan sakit di bagian perut.

“Kejadian penganiayaan ini semestinya tidak perlu terjadi,” kata direktur Keperawatan RS Siloam Sriwijya, Tata, saat dikonfirmasi sejumlah wartawan, Jumat (16/4).

“Kami, managemen RS Siloam sangat menyesalkan perbuatan pelaku, karena kami sudah berusaha memberikan pelayanan terbaik untuk pasien yang dirawat,” tambahnya.

Tata menceritakan kronologi kejadian perawat dianiaya orang tua pasien.

Awalnya, kata Tata, korban kemudian mencabut selang infus anak pelaku karena sudah diperbolehkan pulang.

“Dikarenakan pasien (anak pelaku) masih berumur dua tahun, sedang aktif-aktifnya, kita berhati-hati untuk mencabut selang infus. Tapi Ibu pasien menggendong pasien hingga tangan pasien mengeluarkan darah,” jelas Tata.

“Melihat itu, perawat kami langsung mengganti plester yang berdarah, sembari menghentikan darah ditangan pasien. Saat kejadian pelaku tidak berada di lokasi,” jelasnya.

Ditambahkan Tata, sekitar pukul 14.00 WIB pelaku datang dan memanggil perawat.

“Kemungkinan istrinya yang menceritakan kejadian tersebut, sehingga pelaku yang baru datang dari Kayu Agung memanggil perawat ke ruangannya,” imbuhnya.

Ada tiga orang yang menemui pelaku, salah satunya perawat yang menjadi korban penganiayaan, Christina Ramauli.

“Memang dia (pelaku) menyuruh yang tidak berkepentingan keluar, namun kami menolak karena kami yang bertanggung jawab, baik terhadap pasien dan perawat,” ucap Tata.

Pelaku, sambung Tata, melontarkan pertanyaan. Namun, belum sempat dijawab, pelaku langsung menampar wajah perawat.

“Tidak hanya itu, dia juga memaksa perawat kami bersujud meminta maaf,” sambungnya.

Saat korban berlutut minta maaf, pelaku justu menendang perut korban.

“Kami sempat menghalangi dan melerai, namun pelaku justru menarik rambut korban. Hingga petugas keamanan RS pun berdatangan dan mengamankan korban karena terluka dan memar,” jelas Tata.

Tata menambahkan, pelaku sempat mengatakan dirinya sebagai polisi.

“Kebetulan dalam kamar yang sama itu ada anggota polisi. Dia mencoba memperingatkan pelaku yang juga mengaku sebagai anggota polisi, untuk tidak main hakim sendiri,” bebernya.

Kasus penganiayaan yang dilakukan orang tua pasien kepada perawat RS Siloam Sriwijaya Palembang ini telah dilaporkan ke polisi.

Kasubag Humas Polrestabes Palembang, Kompol M Abdullah saat dikonfimasi membenarkan adanya laporan tersebut.

“Laporan sudah diterima, selanjutnya akan ditindaklanjuti ke Satuan Reskrim Polrestabes Palembang,” ujar M Abdullah.

Saat ini polisi masih mendalami kasus orang tua pasien aniaya perawat di RS Palembang tersebut.

Berikut ini video orang tua pasien aniaya perawat di RS Palembang Sumatera Selatan.

Read More

Nurhadi Kembali Jadi Tersangka, Kali Ini Terkait Kasus Suap Mantan Bos Lippo

KABARPROGRESIF.COM: (Jakarta) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan kembali mantan sekretaris Mahkamah Agung Nurhadi sebagai tersangka penerima suap.

Penetapan tersangka tersebut merupakan pengembangan perkara yang menjerat eks Presiden Komisaris Lippo Group Eddy Sindoro (ES).

"Saat ini KPK telah menaikkan status penyidikan tindak pidana korupsi berupa dugaan penerimaan hadiah atau janji terkait pengurusan perkara dari ES (Eddy Sindoro) dan kawan-kawan," kata Plt. Juru Bicara Penindakan KPK, Ali Fikri dalam keterangannya, Jumat (16/4/2021).

KPK, kata Ali, menetapkan Nurhadi sebagai tersangka kembali usai menemukan adanya bukti permulaan yang cukup dari fakta-fakta penyidikan maupun persidangan.

"Selain itu, juga telah dilakukan penyidikan dalam dugaan penerimaan gratifikasi dan tindak pidana Pencucian Uang/TPPU," ungkapnya.

"Penerapan TPPU ini karena ada dugaan terjadi perubahan bentuk dan penyamaran dari dugaan hasil tindak pidana korupsi kepada pembelian aset-aset bernilai ekonomis seperti properti maupun aset lainnya," tambahnya.

KPK bakal memastikan setiap perkembangan mengenai kegiatan penyidikan perkara ini akan selalu sampaikan kepada masyarakat.

Sebelumnya, Majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta Pusat memvonis Nurhadi dengan pidana penjara selama enam tahun dan denda Rp500 juta subsider 3 bulan kurungan.

Nurhadi divonis bersalah atas perkara suap dan gratifikasi sekitar Rp49 miliar terkait dengan pengaturan sejumlah perkara di lingkungan peradilan. Ia terbukti menerima suap dari Direktur Utama PT Multicon Indrajaya Terminal (MIT) Hiendra Soenjoto dan gratifikasi dari sejumlah pihak.

Read More

Ada Upaya Penghilangan Alat Bukti, KPK Perlu Segera Umumkan Tersangka Suap Pajak

KABARPROGRESIF.COM: (Jakarta) Masyarakat Antikorupsi Indonesia (MAKI) mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk segera menetapkan dan mengumumkan tersangka kasus dugaan suap pemeriksaan perpajakan Tahun 2016 dan 2017 pada Ditjen Pajak Kementerian Keuangan.

Pasalnya, sepanjang kasus ini berjalan sudah ada upaya penghilangan barang bukti.

“Pertama, segera menetapkan dan mengumumkan tersangka dan ditahan. Jadi, biar tidak melakukan upaya-upaya menghilangkan barbuk bersangkutan,” kata Boyamin, Jumat (16/4).

Boyamin juga meminta agar KPK perlu menetapkan tersangka korporasi yang mendapatkan manfaat dari suap tersebut.

“Dan itu kan sudah diumumkan oleh KPK sendiri, perusahaan itu ada tiga. Diduga adalah PT Jhonlin Baratama, Bank Panin, dan PT Gunung Madu,” katanya.

Selanjutnya, Boyamin juga meminta agar KPK segera melakukan proses pengenaan pasal menghalangi penyidikan terhadap pihak-pihak yang diduga menyembunyikan alat bukti.

Untuk diketahui, KPK sedang melakukan penyidikan kasus dugaan suap pajak pada Ditjen Pajak. Dengan ada penyidikan itu, KPK telah menetapkan tersangka. Adapun nilai suap yang terjadi mencapai sekitar puluhan miliar rupiah.

Pengumuman tersangka akan disampaikan saat tim penyidik KPK telah melakukan upaya paksa penangkapan atau penahanan para tersangka telah dilakukan.

Diketahui, terdapat dua pejabat pajak yang diduga menerima suap terkait pengurusan pajak. Dua pejabat pajak itu adalah mantan Direktur Pemeriksaan dan Penagihan Ditjen Pajak Angin Prayitno Aji dan Kepala Sub Kerja Sama dan Dukungan Pemeriksaan Ditjen Pajak Dadan Ramdani.

Read More

RS Siloam Sriwijaya Buka Suara Terkait Kekerasan Terhadap Perawatnya, Minta Polisi Usut Tuntas

KABARPROGRESIF.COM: (Palembang) Insiden penganiayaan yang dialami oleh salah satu perawat di RS Siloam Sriwijaya Palembang diduga dipukul oleh salah satu keluarga pasien berbuntut panjang.

Pasca video viral dan korban melaporkan kejadian tersebut di SPKT Polresta Palembang.

Para pihak RS Siloam Sriwijaya angkat bicara.

Direktur RS Siloam Sriwijaya Palembang, dr Bona Fernando mengatakan tenaga perawat dan kesehatan lainnya merupakan garda terdepan dalam memberikan pelayanan kesehatan.

"Tenaga kesehatan perlu mendapatkan apresiasi yang tinggi sehubungan dengan fungsinya yang vital dalam mewujudkan pelayanan kesehatan yang baik bagi pasien dan masyarakat yang sehat dan produktif," jelasnya, Jumat (16/4/2021).

Siloam Hospitals berkomitmen untuk memberikan pelayanan optimal kepada pasien dan untuk itu, berupaya keras untuk menciptakan dan menjaga lingkungan kerja yang aman dan kondusif bagi tenaga kesehatan agar dapat bekerja secara optimal dalam pelayanan kepada pasien.

"Karena itu, Siloam Hospitals menyesali tindakan kekerasan yang ditujukan kepada perawat kami di Siloam Sriwijaya. Kekerasan terhadap tenaga kesehatan adalah tindakan yang tidak dapat ditolerir," tegas dr Bona.

Kata dia, pihaknya telah menyerahkan kasus ini kepada pihak kepolisian untuk mengusut tuntas kejadian kekerasan yang menimpa perawat kami.

Serta pihaknya meminta agar polisi menindak pelaku kekerasan kepada perawat kami dengan tegas sesuai hukum yang berlaku.

"Kami mohon doa bagi korban kejadian kekerasan terkait. Kami menghimbau masyarakat untuk menghargai semua tenaga kesehatan yang berjuang memberikan pelayanan kepada pasien di rumah sakit dan fasilitas kesehatan lainnya," pungkasnya.

Read More

Layanan Adminduk yang Terintegrasi dengan PN Surabaya Diluncurkan, Kini Urus 18 Jenis Kependudukan Cukup di Kelurahan

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terus berupaya memberikan pelayanan yang terbaik untuk warganya. 

Bahkan, pelayanan kependudukan terus didekatkan dengan warga melalui kelurahan dan kecamatan. 

Yang terbaru, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi dan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Joni meluncurkan layanan administrasi kependudukan (adminduk) yang terintegrasi dengan Pengadilan Negeri (PN) Surabaya. 

Peresmian layanan ini dilakukan di Lantai 2 Gedung Siola, Surabaya, Jumat (16/4).

Pada saat peresmian itu, secara simbolis Wali Kota Eri Cahyadi menyerahkan akta lahir baru, kartu keluarga baru dan e-KTP baru milik warga yang melakukan pengajuan perubahan nama, termasuk warga yang mengajukan permohonan akta kematian yang bermasalah. 

Bahkan, saat itu Ketua PN Surabaya Joni juga menyerahkan salinan penetapan Pengadilan Negeri Surabaya kepada warga yang mengajukan perubahan nama dan juga permohonan akta kematian.

Dalam sambutannya, Wali Kota Eri Cahyadi langsung bersyukur karena kerjasama atau sinergi antara Pemkot Surabaya dan PN Surabaya sudah bisa direalisasikan, sehingga rakyat atau masyarakat Surabaya bisa terlayani dengan cepat dan lebih murah. 

Ia juga mengaku selalu menyampaikan kepada jajaran Pemkot Surabaya untuk terus melakukan berbagai terobosan yang bisa dirasakan oleh warga Kota Surabaya.

“Alhamdulillah sinergi ini sudah bisa dilakukan. Tadi kita sudah melihat juga yang biasanya sidangnya tidak bisa dilakukan hanya sekali, tapi ketika dilakukan di Dispendukcapil dan kemungkinan ke depannya di kecamatan, alhamdulillah langsung selesai hari ini juga,” kata Wali Kota Eri.

Menurut Eri, ada 18 layanan adminduk yang diintegrasikan dalam program ini dan biasanya harus diurus dan di sidang di PN Surabaya. 

Adapun 18 layanan itu adalah pelayanan perubahan biodata akibat perbedaan data pada NIK ganda, perubahan nama pada akta kelahiran, perubahan jenis kelamin pada akta kelahiran, perubahan tempat tanggal lahir pada akta kelahiran, perubahan nama orang tua pada akta kelahiran, perubahan nama pada akta kematian, perubahan nama pada akta perkawinan, perubahan nama pada akta perceraian, pengangkatan anak, pengesahan anak, dan pengakuan anak.

Lalu perubahan nama pada akta pengesahan anak, perubahan nama pada akta pengangkatan anak, perubahan nama pada akta pengakuan anak, perkawinan yang dilakukan antar umat beragama yang berbeda, akta kematian bagi seorang yang tidak jelas karena hilang/mati tetapi tidak ditemukan jenazah, pencatatan kematian yang tidak memiliki dokumen kependudukan dan atau keterangan kematian, dan permohonan orang yang sama.

“Saya sampaikan ke Dispendukcapil, ayolah itu diubah, coba ke Ketua PN, ternyata beliau punya program hebat yang akhirnya disinergikan dengan Pemkot Surabaya, sehingga nanti untuk adminduk yang ada 18 jenis itu, mengurusnya cukup di aplikasi e-capil dan berhenti di kelurahan atau kecamatan,” katanya.

 

Bahkan, nanti ke depannya sidang yang dilakukan oleh jajaran PN Surabaya, akan digelar di kecamatan, sehingga warga tidak perlu lagi ke kantor PN Surabaya atau ke Siola. 

“Seperti yang selalu saya sampaikan, pelayanan harus berhenti di tingkat kelurahan atau kecamatan, dan soal ini mungkin di kecamatan, karena garda terdepan pemkot adalah kelurahan dan kecamatan,” tegasnya.

Oleh karena itu, ia berharap kerjasama dan sinergitas ini bisa terus ditingkatkan ke pengurusan lainnya yang berhubungan antara Pemkot Surabaya dengan PN Surabaya, sehingga Pemkot Surabaya bersama PN Surabaya bisa bergandeng tangan memberikan kemudahan pelayanan yang terbaik untuk warga. 

“Saya mewakili teman-teman pemkot mengucapkan terimakasih banyak kepada Ketua PN dan jajarannya atas kerjasama ini, semoga ini lancar dan terus ditingkatkan ke depannya,” pungkasnya.

Read More

Korem Bhaskara Jaya Salurkan Bantuan Untuk Korban Gempa di 2 Daerah

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Selain Kabupaten Malang, bantuan yang disalurkan oleh pihak Korem 084/Bhaskara Jaya saat ini, Jumat, 16 April 2021, juga ditujukan bagi warga di Kabupaten Lumajang, Jawa Timur.

Danrem 084/Bhaskara Jaya, Brigjen TNI Herman Hidayat Eko Atmojo menegaskan, bantuan tersebut bukan hanya dari pihak Korem saja. 

Namun, bantuan itu juga datang dari pihak Kodim yang berada di wilayah teritorialnya.

“Bantuan kurang lebih ada 9 truk. Itu nanti kita sebar. 6 untuk Kabupaten Malang dan 3 untuk Lumajang,” ujar Danrem.

Senada, Kepala Seksi Teritorial Korem, Kolonel Inf Samsul Huda menambahkan, kebutuhan itu meliputi adanya sembako dan beberapa kebutuhan pokok lainnya.

Dirinya berharap, bantuan yang disalurkan oleh pihak Korem itu, mampu meringankan beban masyarakat yang berada di lokasi pasca gempa. 

“Kita berharap, semua keluhan disana bisa segera berakhir,” pungkasnya. (Penrem 084/Bhaskara Jaya)

Read More